Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Pecah Kongsi Kepala Daerah: Pemerintah Dan DPD RI Usulkan Sistem Mono Eksekutif
13 Maret 2013
http://www.dpd.go.id/

Jakarta, dpd.go.id – Isu pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya saat ini banyak terjadi baik di tingkat kabupaten/kota atau pun provinsi. Terlebih menjelang pemilihan kepala daerah (Pemilukada), pecah kongsi antara Bupati/Wali kota/Gubernur dengan wakilnya seolah menjadi hal yang lumrah. Hal tersebut tentu sangat disayangkan mengingat dampak pecah kongsi tidak hanya memecah belah birokrasi namun juga pembelajaran politik yang buruk bagi masyarakat. Bahasan pecah kongsi kepala daerah menjadi topic dalam Dialog Kenegaraan DPD RI dengan tema ‘Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbas ke Pembangunan Daerah,’ pada Rabu, (13/03/2013).

Menurut Dani Anwar, pecah kongsi menjadi hal yang wajar karena sejak awal pasangan kepala daerah sering berasal dari partai yang berbeda, sehingga memiliki kepentingan politik yang berbeda pula. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan terobosan-terobosan, seperti usulan agar kepala dearah tidak dipilih dalam satu paket dengan wakilnya. “Saat ini RUU Pemilukada sedang dibahas di Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI, usulan DPD RI sejalan dengan usul pemerintah dimana Kepala daerah tidak diajukan dalam 1 paket, karena nantinya bisa saja wakil tidak hanya satu, namun bisa lebih dari satu tergantung kondisi daerah. Namun sepertinya mayoritas di DPR masih menghendaki 1 paket,” kata senator dari Provinsi DKI Jakarta ini.

Selain menimbulkan ketidakharmonisan dalam pemerintahan, pecah kongsi kepala daerah juga menghambat jalannya birokrasi menjadi tidak efektif dan tidak stabil. Menurut Djoharmansyah Djohan (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), dalam catatan Kemendagri, dari 868 kepala daerah yang dipilih langsung, 94% mengalami pecah kongsi, dan hanya 6% atau 54 kepala daerah baik tingkat kota/provinsi yang tidak pecah kongsi. “Selain mengusulkan kepala daerah tidak satu paket, kami juga membatasi munculnya politik dinasti, agar keluarga petahana (incumbent ) baru bisa dicalonkan minimal berselang 1 periode. Juga mengatur mekanisme pengangkatan pejabat pelaksana tugas jika kepala daerah berhalangan karena perkara hukum, sakit atau meninggal dunia,” jelas Djohermansyah.

Dari sudut psikologi politik, pecah kongsi merupakan suatu keniscayaan, mengingat minimnya kesamaan idiologi atau chemistry yang dapat menyatukan pasangan kepala daerah dan wakilnya. Seringkali mereka dipasangkan tanpa ikatan idiologi yang kuat dan dalam waktu singkat menjelang diadakannya pemilukada. Hamdi Muluk (Pakar Psikologi Politik UI) menjelaskan bahwa secara psikologi politik, politisi tidak mau menjadi nomor dua. “Filosofi partai saat ini masih mencari kursi, jabatan/kekuasaan, sehingga seringkali mengabaikan kesamaan idiologi dalam memasangkan calon kepala daerah,” ujar Hamdi. (saf)

Kembali

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 67 - 37 =

Anggota DPD RI 2009-2014
Pimpinan DPD 2009-2014
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI