x
Pengawasan Terhadap UU No. 8 Tentang Pemilihan Umum

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id - Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI untuk membahas pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang (UU) No. 8 tahun 2012, di buka oleh Ketua Komite I DPD RI Alirman sori (anggota DPD RI asal provinsi Sumatera Barat) dengan narasumber Dr. Suharizal, SH., MH. di Senayan - Jakarta, (28/01/2014).

Saharizal menjelaskan apabila dibandingkan dengan UU No. 10 tahun 2008 UU No. 8 jauh lebih baik karena bisa mewujudkan pemilu yang sesuai dengan konstitusional dan lebih demokratis. dalam UU No. 8 tahun 2008 ada penambahan persyaratan dalam pendaftaran seperti menyerahkan nomor rekening dana kampaye, ketersediaan waktu persiapan dan penyelenggaraan yang lebih panjang (22 bulan sebelum hari pemungutan suara), adanya waktu yang panjang bagi KPU untuk mempersiapkan daftar pemilih yang benar-benar valid, pembentukan majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus untuk menangani perkara tindak pidana pemilu dan sengketa tata usaha pemilu di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tata usaha negara.

Wajah pemilu di mata masyarakat sudah pasti ada kecurangan ujar Emanuel Babu Eha (anggota DPD RI asal NTT) "KPU ini licik seperti ular kalau mau ditangkap licin dan susah ditangkap". Panwaslu disetiap daerah hanya 2 atau 3 orang, sangat sedikit sekali. Ada cerita di NTT kepala panwaslu baru diangkat besoknya sudah ada yang mengirimkan mobil, untungnya kepala Panwaslu tersebut menolaknya, sebagus-bagusnya peraturan dibuat pasti ada saja kelemahannya.

Luther Kombong (anggota DPD RI asal Provinsi Kakimantan Timur) Mengungkapkan adanya kecurangan di daerah perbatasan karena sebelum sampai di perbatasan kertas suara yang akan didistribusikan kedaerah perbatasan sudah di coblos. adanya kecurangan saat pendistribusian kertas suara ke daerah bisa melebihi dari jumlah pemilih. 

Pola marketing KPU ini harus dirubah tergantung tingkat kepadatan penduduk didaerah apabila tingkat penduduk tinggi maka akan lebih sering iklan2 tentang pemilihan umum karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya pemilihan umum.

Pengadilan pemilu seperti saat pemilihan umum kepala daerah yang dahulu Bawaslu dan Panwaslu kurang bisa menjadi saksi karena data yang mereka punya tidak valid, Bawaslu dan Panwaslu terkadang mempunyai kepentingan sendiri maka dari itu sangat jarang kasus pemilukada masuk ke pengadilan. Ujar Suharizal.

28 Januari 2014
Kembali