x
Rumitnya RUU tentang Adat untuk disahkan menjadi Undang-Undang

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat banyak Kerakteristik adat di Indonesia mengakibatkan harus ada Hukum untuk bisa mengatur dalam sebuah Undang-Undang. Hal ini menjadi perhatian bagi Komite I DPD RI yang membidangi masalah Adat dengan membentuk Tim Kerja (Timja) RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan melakukan pertemuan awal dengan Tim Ahli di Ruang Rapat BK DPD RI, Senin (06/05/13) sore. Prof. DR. Farouk Muhammad (Anggota DPD RI dari Provinsi NTB) selaku Ketua Timja RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat mengemukakan bahwa RUU tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena banyak adat yang ada di daerah yang sudah menyimpang dari UUD 1945 dan menyimpan banyak permasalahan yang pada akhirnya banyak konflik yang ada di daerah.

Tim ahli Komite I yang menangani masalah tersebut melihat dari kacamata pakar yang ada seperti Sutoro Eko, Hestu Cipto, Dominikus Rato, Dr. Abdurrahman, Soetandyo W, Abdul Gani A, Aman dan ada juga dari Baleg DPR ada kesulitan pembuatan RUU ini seperti Ruang Lingkup Materi, dari Judul RUU, Dasar Pertimbangannya, Dasar/Landasan hukum, Asas Tujuannya di bentuknya RUU, Kriteria Masyarakat Adat, Wilayah dan Kekayaan Adat, Kelembagaan Adat, Hak-Hak Masyarakat Adat, Kewajiban Masyarakat Adat, Penyelesaian Sengketa Adat, Pembagian Kewenangan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

Permasalahan mendasar seharusnya RUU ini harus diserahkan kepada adat masing-masing daerah apabila kita membuat RUU yang sangat terperinci dan mendetail maka akan ada bahaya yang akan di hadapi apabila RUU ini disahkan. Pendapat dari Drs. Mudaffar Sjah (Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku Utara) yang juga sebagai sultan dari ternate.

RUU ini harus diusahakan agar tidak bentrok dan tidak besanding dengan UU yang lainnya tapi RUU tersebut ini masih bisa melindungi masyarakat adat itu sendiri karena tidak akan ada adat yang sama dengan adat di daerah lain,” harap Gozali.


Luther juga memberikan pendapatnya seperti di Kalimantan walaupun sama-sama suku dayak, Kalimantan Barat dan Timur dari bahasanya sudah sangat berbeda, tapi memang harus ada aturan tentang adat tersebut karena sudah banyak juga adat-adat yang sudah keluar dari norma-norma yang berlaku.


Staf Ahli Komite I mendengar pendapat dari anggota mengalami kesulitan untuk merumuskan karena Hukum akan sangat tidak tegas apabila tidak mendetail atau terperinci, hukum itu harus di buat ibarat tubuh harus ada kepala sampai dengan jari-jari kaki, tidak ada hukum dibuat hanya dari kepala sampai dengan pahanya saja. Hukum tidak bisa dibuat hanya setengah-setengah.


Dari penjelasan yang ada Farouk menyatakan harus ada rapat dengan narasumber yang mengetahui berbagai macam persoalan masalah adat dan harus di diskusikan oleh pakar-pakar. RUU ini tidak bisa diselesaikan pada 2 masa sidang ini.

06 Mei 2013
Kembali
Anggota DPD RI 2014-2019
Pimpinan DPD RI 2014-2019
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Pengumuman
  • Harian
  • Masa Sidang

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
View Result
Majalah DPD RI