Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Dan Pengesahan Keputusan DPD RI
26 Februari 2013
http://www.dpd.go.id/

Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (26/02/13) pagi. Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida mewakili Ketua DPD RI, Irman Gusman yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dalam rangka menghadiri pelantikan presiden Korea Selatan.

Membuka sidang, Laode menyoroti berbagai persoalan yang patut mendapat perhatian antara lain, masalah penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak dan diskriminasi layanan kesehatan. "Menjadi tanggung jawab kita bersama agar berbagai persoalan tersebut dapat diatasi," ujar Laode. Selain kasus tersebut, Laode juga menyoroti kasus penembakan yang terjadi di Papua, "DPD secara tegas mengecam kelompok yang melakukan penembakan tersebut. DPD meminta kepada aparat TNI dan masyarakat agar tidak terprovokasi," jelas Laode.

Agenda sidang paripurna ke-10 DPD RI meliputi 2 (dua) hal, antara lain : 1) Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI; 2) Pengesahan Keputusan DPD RI. Mengawali laporan perkembangan pelaksanaan tugas, Ella M. Giri Komala (Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat) selaku Ketua Panitia Hubungan Antar Lembaga (PHAL) melaporkan pelaksanaan tugas terkait Rancangan Peraturan DPD tentang Pedoman Kunjungan Kerja Luar Negeri dan partisipasi DPD pada Forum Parlemen Internasional. "Pedoman Kunjungan Kerja Luar Negeri bagi Anggota DPD secara substantif sangat dibutuhkan, dan perlu diformulasikan dalam bentuk peraturan DPD," papar Ella.

Laporan perkembangan pelakasanaan tugas berikutnya dari Kelompok DPD di MPR RI yang disampaikan oleh Istibsjaroh (Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur). Dalam laporannya, Istibsjaroh mengemukakan bahwa Usul Perubahan UUD 1945 yang diinisiasi DPD melalui Kelompok Anggota di MPR telah mencapai perkembangan yang sangat positif dari aspek politik-formal. "Dengan dibentuknya Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia, ini merupakan perkembangan yang positif. Kelompok DPD bertekad untuk mengawal upaya penyempurnaan sistem ketatanegaraan secara optimal dalam Tim Kerja dimaksud," ujar Ibtisjaroh.

Selain melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas, dalam sidang paripurna kali ini juga dilakukan pengesahan Keputusan DPD RI. Terkait pengesahan Keputusan DPD RI, Komite I meminta agar dalam sidang paripurna dapat dilakukan pengesahan terhadap: a) Pandangan dan Pendapat terhadap Aspirasi Masyarakat atas Pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Sumatera Barat; b) Pandangan dan Pendapat terhadap Aspirasi Masyarakat atas Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai Pemekaran Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua; c) Pandangan dan Pendapat terhadap Aspirasi Masyarakat atas Pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai pemekaran Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. "Setelah dilakukan kajian mendalam terhadap kelengkapan daerah otonom baru (DOB), maka Komite I mengharapkan DPD RI dapat mengesahkan Pandangan dan Pendapat tersebut untuk menjadi Produk  Kelembagaan DPD RI untuk kemudian diserahkan kepada DPR RI untuk segera dibahas bersama pemerintah," papar Alirman Sori (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat) selaku Ketua Komite I.

Selain Komite I DPD RI yang meminta pengesahan Keputusan DPD RI, Komite II DPD RI juga meminta pengesahan Keputusan DPD RI atas Pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini didasarkan pada aspirasi masyarakat yang diperoleh setiap anggota Komite II pada masa kunjungan ke daerah dan kunjungan kerja pada masa sidang. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Sidang Paripurna ke-10 ini, Komite II meminta Sidang Paripurna dapat mengesahkan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi bagian dari produk DPD RI pada tahun 2013 ini" ujar Wakil Ketua Komite II, Parlindungan Purba (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara).

Anna Latuconsina (Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku) selaku Wakil Ketua Komite III DPD RI melaporkan bahwa Komite III telah melakukan finalisasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. "Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini antara lain, tujuan kepariwisataan, prinsip kepariwisataan, kawasan khusus pariwisata, tata kelola destinasi pariwisata serta penekanan pada isu-isu bagaimana mengantisipasi perkembangan perubahan prinsip dan paradigma penyelenggaraan pariwisata. Maka Komite III DPD RI melalui Sidang Paripurna ini memohon agar dapat menyetujui dan mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai Keputusan DPD RI, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR," papar Anna.

Selain meminta pengesahan atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Komite III DPD RI juga meminta agar dilakukan pengesahan terhadap hasil Pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya berkenaan dengan Kebijakan Kurikulum 2013. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka memperbaiki dunia pendidikan di mana guru merupakan ujung tombak masalah pendidikan, Komite III DPD RI memandang perlu untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang Guru. "Pansus tentang Guru ini perlu dibentuk dalam rangka memperbaiki dunia pendidikan karena persoalan guru sampai saat ini kurang mendapat perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," jelas Anna.

Komite IV DPD RI yang membidangi APBN, BPK, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pajak, Koperasi dan UMKM, serta Lembaga Keuangan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan memantau pelaksanaan perkoperasian dan UMKM. “UU Perkoperasian dan UU UMKM yang memberikan kemudahan usaha untuk memperoleh kredit tanpa agunan dari bank, sulit diimplementasikan karena tidak sejalan dengan UU Perbankan, baik karena tugas bank yang utama adalah mencari keuntungan maupun resiko posisi bank yang dianggap dapat merugikan keuangan negara. Untuk itu, pemerintah daerah agar segera membentuk lembaga penjamin kredit daerah (LPKD),” ujar G.K.R. Ayu Koes Indriyah (Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah) selaku Wakil Ketua Komite IV. Terkait dengan hal tersebut, Komite IV DPD RI meminta agar dalam sidang paripurna ini disahkan Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kembali

KOMENTAR




Max 160 Karakter
Berapa hasil dari 31 - 24 =

Anggota DPD RI 2014-2019
Pimpinan DPD 2014-2019
Aceh
Bali
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Gorontalo
Jakarta
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama

View Result

Majalah DPD RI