x
Sidang Paripurna Ke-7: Senator DPD Sampaikan Persoalan Daerah dalam Perspektif Nasional

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Memasuki Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2012/2013 DPD RI menggelar Sidang paripurna Ke-7 dengan agenda pembukaan masa sidang dan laporan anggota kegiatan DPD RI di daerah pemilihan. “Dengan laporan kegiatan anggota DPD RI didaerah diharapkan kita bisa mengetahui hal-hal yang bisa diangkat secara nasional menjadi  persoalan kelembagaan dan persoalan –persoalan yang cukup diselesaikan di tingkat provinsi,” kata Irman Gusman dalam pengantar Sidang di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (20/11/2012).

Dari pemaparan perwakilan masing-masing provinsi, terdapat beberapa persoalan serupa yang dihadapi di masing-masing provinsi. Diantaranya tentang pelaksanaan administrasi kependudukan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik), permasalahan sertifikasi guru, usulan pemekaran daerah, serta konflik sosial yang terjadi dibeberapa wilayah. Seperti yang disampaikan oleh Senator asal Sulawesi Tengah Silviana Hendriete Pandegirot, bahwa selain pelaksanann e-KTP yang belum selesai semuanya juga terdapat persoalan teknis berupa belum dibayarkannya honor petugas pembuat e-KTP. “Kami menemukan bahwa baru 3 kabupaten yang sudah selesai sedangkan 8 kabupaten lainnnya masih dalam proses pemotretan, permasalahan lainnya sejak oktober hingga saat ini honor dan uang makan petugas e-KTP belum dibayarkan,” kata Silviana.

Laporan tentang persoalan sertifikasi antara lain disampaikan oleh senator dari  Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lampung dan Jawa Tengah. Persoalan terkait sertifikasi guru antara lain kurangnya pelayanan dari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama terhadap guru-guru honorer dan guru-guru swasta yang memenuhi syarat sertifikasi namun tidak terdaftar dikedua lembaga tersebut. “Guru-guru yang telah memenuhi syarat hendaknya mendapat pelayanan dari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama agar diikutsertakan dalam program sertifikasi, sehingga pada 2015 semua guru sudah tersertifikasi,” ujar Senator asal Jawa Tengah Poppy Dharsono.

Terkait konflik sosial di Lampung, Senator asal provinsi Bali, I Wayan Sudirta mengatakan sangat mengapresiasi kerja keras Senator  asal Lampung dan Bali yang tanggap membantu memediasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban. Wayan juga mengusulkan agar para Senator lebih berperan aktif dalam memberikan solusi persoalan-persoalan yang dialami masyarakat di daerah pemilihannnya. “Selama ini pertemuan Senator secara individu di daerah belum dinilai bobotnya sebagai  pertemuan di luar gedung, kedepan agar sekretariat jenderal dapat mengatur agar kerja-kerja individu anggota DPD yang melakukan terobosan dapat dianggap rapat-rapat diluar gedung dan mewakili lembaga, karena jika hanya bekerja melalui alat kelengkapan maka tidak banyak hal yang bisa dilakukan,” kata Wayan yang telah berhasil memediasi  pembatalan UNHI Denpasar (Universitas Hindu Indonesia) menjadi universitas Negeri sesuai aspirasi masyarakat agar kelak universitas tersebut bisa menjadi Hindu Centre.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) utamanya yang bekerja di Malaysia, disampaikan oleh Senator dari Kepulauan Riau, Aida Nasution Ismeth. Aida menjelaskan bahwa kasus-kasus terbaru yang menimpa TKI di Malaysia telah merendahkan hak azazi manusia Indonesia. Seperti kasus penembakan terhadap empat orang TKI dengan tuduhan melakukan perampokan namun tanpa disertai bukti yang cukup, juga tentang pemerkosaan TKW oleh anggota polisi Malaysia yang hingga kini belum ada tindakan hukum yang jelas terhadap para pelakunya. “Sebagai bangsa besar dengan 240 juta penduduk kita harus bisa menunjukkan sikap tegas kepada bangsa lain untuk menjaga marwah dan martabat kita sebagai bangsa,” ujar Aida.

Beberapa persoalan krusial yang dihadapi oleh banyak daerah antara lain tentang infrastruktur, listrik untuk penerangan, peningkatan Dana untuk daerah (DAU/DAK), pelayanan kesehatan seperti Jamkesmas, pelaksanaan pemilu kepala daerah, persoalan pertambangan, serta pencegahan korupsi di daerah dengan melibatkan KPK. (saf)

20 November 2012
Kembali
LIVE STREAM