x
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Akper Yamas Papua 22 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id –  “Memang benar tahun 2005 memberi ijin, dan sejak tahun 2013 Akper selalu dinilai agar salah satu prodi harus bisa akreditasi, dan transfer knowledge, sedangkan tahun 2016 mencabut ijin operasi pendirian Akademi Keperawatan Jayapura dengan alasan jumlah dosen kurang, kualifikasi dosen tidak memenuhi syarat, gedung kuliah tidak memadai, sarana dan prasarana tidak memadai, aspek keuangan sangat buruk. Dalam hal itu, masyarakat agar mengambil manfaat sehingga sebagai solusi pencabutan ijin adalah tepat. Demi
Fahira Idris: Wacana Sekolah 8 Jam Sehari Perlu Dikaji 22 Juni 2017
JAKARTA - Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menilai rencana penerapan delapan jam sehari dalam lima hari sekolah perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Lantaran, wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu menjadi perdebatan di masyarakat. “Polemik ini memang perlu dikaji kembali. Apalagi, kebijakan lima hari sekolah sendiri dalam implementasinya tidak jelas,” ucap Fahira saat konferensi pers di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/6). Secara yuridis, Kemendikbud telah menerbitkan Peratura
Sri Mulyani : Tahun 2018 Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh Menjadi 5,2-5,6% 21 Juni 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro dimana perekonomian global di Tahun 2018 diproyeksikan tumbuh moderat, namun beberapa resiko masih perlu diwaspadai. Pergerakan harga komoditas dunia relatif stagnan pada Tahun 2018 sehingga mendorong menurunnya tingkat inflasi global. Pertumbuhan ekonomi di negara maju yang masih belum sustainable serta tren pelemahan pertumbuhan tiongkok berdampak pada harga komoditas global dan tingkat inflasi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dip
DPD RI Terima WTP 11 Kali Berturut-Turut dari BPK RI 21 Juni 2017
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. DPD RI menerima Opini WTP 11 kali berturut-turut sejak 2006. Perolehan Opini WTP tersebut menunjukkan pencapaian tertinggi dari DPD RI atas pengelolaan APBN oleh sebuah instansi atau lembaga negara. Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota III BPK Achsanul Qosasi dan Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi serta para pimpinan Kementerian/
DPD RI MINTA PEMERINTAH PUSAT PERHATIKAN INDONESIA TIMUR 20 Juni 2017
Jakarta - Warga yang tinggal di provinsi kepulauan masih belum mendapat perhatian dalam fasilitas mudik seperti di pulau jawa, sehingga jelas bahwa pemerataan kesejahteraan dan pembangunan belum merata.   Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam acara diskusi bersama wartawan dengan tema diskusi seputar mudik lebaran, bertempat di press room DPR RI, selasa (20/6).   “Ini adalah kewajiban negara, DPR dan DPD harus cermati urusan ini, karena kepentingan umum, hal ini sudah cukup lama terabai
IPM JAWA TIMUR PERINGKAT 15 BUKTI MINIMNYA KETAHANAN KELUARGA 20 Juni 2017
Jawa Timur -- Sebagai kelanjutan dari proses penyusunan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Ketahanan Keluarga yang telah di mulai pada masa sidang sebelumnya, Komite III DPD RI pada masa sidang V tahun 2016-2017 melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja yang dilaksanakan di Jawa Timur dipenuhi dengan kegiatan dialog dengan pemprov dan OPD setempat pada Selasa 20 Juni 2017 bertempat di Kantor Gubernur. Fahira Idris selaku pemimpin delegasi yang juga Wakil Ketua Komite III DPD RI dalam sambutan pembukaannya menyatakan  target dan capaian
Datangi DPD RI Dirut PLN Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Listrik 19 Juni 2017
Jakarta – Datangi DPD RI Dirut PLN Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Listrik yang ada adalah pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah dari yang tidak berhak kepada yang berhak disubsidi. Hal tersebut terungkap pada pertemuan Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Ketua Komite II Parlindungan Purba menerima kunjungan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basyir, di ruang kerja Nusantara III, Senin (19/6). Ketua DPD RI melihat bahwa pencabutan subsidi listrik dari yang tidak berhak kepada yang berhak sudah tepat. Hal itu disampaikan Oesman Sapt
Komite II DPD RI Tinjau Harga Bahan Pokok di Aceh 19 Juni 2017
BANDA ACEH - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja Provinsi Aceh dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kunjungan tersebut sekaligus untuk mengetahui secara lebih dekat kondisi dan permasalahan di lapangan. "Kami ingin menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan permasalahan perdagangan, khususnya kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri di Aceh," ucap Pimpinan Rombongan Komite II Sudirman di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (19/6).   Menurutnya permasalahan in
Ketua DPD RI Serukan Kebersamaan Demi Membangun Bangsa 18 Juni 2017
Jakarta -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Oesman Sapta menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kebersamaan demi membangun bangsa. Kebersamaan yang dimaksud adalah ikut mewujudkan suksesnya pembangunan tanpa membedakan suku, agama atau golongannya. “Perbedaan adalah rahmat, kita menjadi bangsa yang mundur dan ketinggalan peradaban jika masih mempersoalkan perbedaan yang ada di antara kita”, tegas Oesman Sapta.    Hal tersebut disamp
Ketua DPD RI Minta Masyarakat Kalbar Jaga Persatuan 17 Juni 2017
PONTIANAK (17/6)-Ketua DPD RI, Oesman Sapta, hari Sabtu (17/6) menyelenggarakan acara buka bersama masyarakat dan tokoh Pontianak di Rumah Adat Melayu Jl. Sutan Syahrir, Sungai Bangkong, Pontianak. Dalam sambutannya dirinya berharap agar masyarakat di Kalimantan Barat (Kalbar) tetap menjunjung nilai persatuan dan ideologi pancasila.   Dalam acara yang turut dihadiri oleh beberapa senator seperti Habib Ali, Parlindungan Purba, Abdul Rahmi, Guru Besar Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie, Wakil Gubernur Pontianak Christiandy Sanjaya
Nono Sampono: Masalah Daerah Bisa Selesai Jika Asas Demokrasi Jadi Landasan 17 Juni 2017
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono menyerukan agar warga Indonesia harus tetap menjaga semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan berpedoman pada UUD 1945 untuk menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan Indonesia.   Hal tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan ormas, FKMM, PERMAWA, IMM, dan Ketua Masyarakat Maluku di Jatim, Jateng, Jogja, Jabar dan Banten, beserta anak yatim dari seluruh jakarta, bertempat di kediamannya Jl. Denpasar Raya, Sabtu (17/
Setjen DPD RI Buka Kesempatan Penelitian Pusat Kajian Hukum 16 Juni 2017
Untuk Peraturan Sekretariat Jenderal unduh disini Dan Tema dan Judul Kajian Singkat unduh disini
BAP Dorong BPK Audit Dana Pensiun 15 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id –  “Ada penyimpangan mengenai dana pensiun BRI. Ada mekanisme pekerja dan manajemen BRI yang tidak jelas. Ada dua sumber dana yaitu dana langsung yang dipotong dari pekerja dan dana yang dipotong dari BRI. Berkenaan dengan itu, subtansi konsultasi kita ke BPK adalah untuk memahami mekanisme audit, bahwa ada peluang melakukan audit dengan tujuan tertentu. Kami harap hal itu bisa dilakukan karena kami mau menjadi lembaga penegak aspirasi masyarakat.” Demikian disampaikan Ajiep Pandindang pada Rapat Kons
INDONESIA DAPAT BERKACA PADA CINA DALAM KEMBANGKAN IPTEK 15 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Berbicara mengenai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kita bisa melihat bagaimana Cina mengembangkan IPTEK”, ujar Prof. Yohannes Surya (Universitas Surya dan Direktorat lembaga penelitian dan pengembangan Kementerian Riset dan Dikti) dalam memulai paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI yang membahas mengenai pandangan terhadap RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wa
BAP DPD RI Tindaklanjuti Aspirasi D’GAJARA 14 Juni 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami mengharapkan BAP membentuk tim analisis dan membantu proses peradilan yang akan digelar perkara kedua. Dan memanggil BUMN dan Pelindo agar cepat diselesaikan,” pinta Hasan Saman Bin Al Habsi, Perwakilan D’GAJARA pada RDP BAP di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Rabu (14/06/2017).   Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda menindaklanjuti aspirasi D’GAJARA (delegasi warga Koja Utara) yang mewakili 2.772
LIVE STREAM