x
DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018). RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 24
DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa 12 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id (12/11) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertulisan kalimat tauhid di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu. Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cita ya
OESMAN SAPTA RAIH PENGHARGAAN KOMUNIKATOR TERBAIK 09 November 2018
SEMARANG, dpd.go.id – Atas keberhasilannya mewujudkan reputasi positif lembaga negara di mata stakeholders, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta menjadi salah satu penerima Penghargaan dari PR INDONESIA yaitu Best Communicators 2018 pada kategori Kepala Lembaga.  Pada malam penghargaan PR INDONESIA Best Communicator 2018 yang diselenggarakan di Klenteng Sam Po Kong, Semarang pada hari jumat (9/11), Oesman Sapta yang akrab dipanggil Oso berhalangan hadir, namun saat dihubungi secara terpisah,
Ketua DPD RI Oesman Sapta Lantik Sesjen DPD RI 09 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta melantik Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Selain itu, Ketua DPD RI juga melantik 2 (dua) Deputi Sekjen DPD RI yaitu Adam Bacthiar sebagai Deputi Bidang Administrasi, dan Sefty Ramsiati sebagai Deputi Bidang Persidangan, di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum'at, 9 November 2018. “Saya ucapkan selamat kepada Dr. Reydonnyzar Moenek sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI sesuai keputusan Presiden RI Nomor 119/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018. Saya men
Haji Uma: Kemendagri Tidak Asal Setujui Empat Pulau Aceh Singkil Jadi Wilayah Sumatera Utara 08 November 2018
Lhokseumawe, dpd.go.id - Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma meminta agar pihak Depdagri tidak asal menyetujui klaim sepihak Provinsi Sumatera Utara terhadap empat pulau yang merupakan wilayah Aceh Singkil Provinsi Aceh yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil kedalam wilayah Tapanuli Tengah. Hal tersebut disampaikan senator asal Aceh ini kepada media, Selasa (8/11/2018), menyikapi masuknya empat pulau wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh kedalam rencana zonasi wilayah
DPD Apresiasi Hibah Tanah oleh Pemprov Lampung 07 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan yang diberikan pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung melalui penyerahan sertifikat tanah seluas 1.500 M2 untuk pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Lampung. "Kami berterimakasih atas pemberian hibah tanah oleh Pemprov Lampung. Selanjutnya, kami akan segera memulai pembangunan gedung Kantor DPD RI," ujar Plt. Deputi Persidangan Sefti Ramsiaty selaku perwakilan DPD RI. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Hamartoni Alhadis di
GKR Hemas: Diperlukan Strategi Baru untuk Optimalisasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 06 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Diakui, masih ada kekeliruan banyak pihak memaknai kesetaraan gender untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan, padahal kesetaraan gender bukan dimaksudkan demikian. Program dan kegiatan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang selama ini banyak tertinggal akibat faktor budaya yang masih merendahkan perempuan. Kesalahpahaman itu ditengarai ada di lembaga Pemerintah termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR RI, dan juga DPD
Cari Solusi, Ratusan Honorer di Deli Serdang Gelar Diskusi 03 November 2018
Medan, dpd.go.id - Ratusan tenaga honorer Deli Serdang mengadakan acara silaturrahmi dan diskusi bertajuk ‘Upaya mencari solusi penyelesaian honorer yang sejahtera’, Sabtu (3/11). Ini sebagai upaya mencari solusi, untuk meningkatkan kesejahteraan honorer. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah nara sumber, seperti Wakil Ketua DPD RI, Prof Darmayanti Lubis, anggota DPR RI, HR Muhammad Syafii dan juga Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang serta Dinas Pendidikan Deli Serdang.   Dalam kesempatan i
Pulau Leebong, Surga Terpendam di Belitung 03 November 2018
Babel, dpd.go.id - Pulau Leebong mungkin masih asing di dengar oleh para pelancong. Pulau yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ini seakan surga terpendam di Indonesia. Maka tak heran Pulau Leebong kerap disandingkan dengan Maldives-nya Indonesia. Memang Negeri Laskar Pelangi ini tengah gencar dalam mempromosikan pariwisatanya. Babel yang merupakan kawasan kepulauan memiliki sekitar 470 buah pulau dan terdapat 50 pulau yang telah berpenghuni. Inilah sebab betapa potensi wisata bahari yang ada di sana mampu menyuguhkan p
FJPI Gelar Seminar Perempuan Sumut Menuju Senayan 02 November 2018
Medan, dpd.go.id - Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar seminar bertajuk 'Perempuan Sumut menuju Senayan', Jumat (2/11). Kegiatan ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan agar semakin banyak perempuan yang bisa menembus duduk di legislatif.  Acara ini menghadirkan narasumber masing-masing Prof Darmayanti Lubis (Wakil ketua DPD RI), anggota DPR RI, Meutya Hafidz, calon legislatif DPR RI, Sutiasa Handayani serta Ketua FJPI, Ramdeswati Pohan.  Prof Darmayanti Lubis menyebutkan selama ini masih banya
Akhmad Muqowam: Pembangunan Infrastruktur Harus Ditujukan Untuk Pemerataan Ekonomi 01 November 2018
Semarang, dpd.go.id - Infrastruktur memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun infrastruktur hanya untuk pertumbuhan ekonomi justru sangat berbahaya bagi kesejahteraan rakyat, keadilan sosial serta keutuhan dan kedaulatan NKRI. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dalam Seminar Publikisme di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (1/11). "Infrastruktur bukan hanya perkara teknik sipil, manajemen, dan pertumbuhan ekonomi, tapi harus dimaknai dan ditujukan untuk pemerataan ekonomi dan kedaulatan ekonomi politik,
Pemanfaatan Digital Marketing Meningkatkan Kelas Pengusaha UMKM 01 November 2018
Yogyakarta, dpd.go.id - “Kekhawatiran penurunan nilai tukar rupiah dapat diimbangi jika UMKM dijadikan fokus penguatan sebagai pondasi perekonomian Indonesia”, demikian GKR. Hemas saat jadi pemateri dalam Sarasehan Pengembangan UMKM Dalam Menyongsong Pasar Global, di Kampus STIE YKPN Yogyakarta (1/1/2018).  Pasalnya, menurut data dari Kemenko Perekonomian menyebutkan profil ekonomi Indonesia terdiri dari perusahaan besar ada 1 persen, perusahaan menengah ada 5,1 persen, dan perusahaan mikro dan
Komite II DPD RI Menyampaikan Ucapan Belasungkawa 31 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Pertama dan utama Komite II DPD RI menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah penerbangan pesawat Lion Air JT-610. Kita semua mendoakan semoga korban diberikan hal terbaik oleh Tuhan YME dan keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi musibah yang sedang dihadapi. Komite II DPD RI mengapresiasi Basarnas, Kementerian Perhubungan, Polair, KPLP, BAKAMLA, Bea Cukai serta semua pihak yang telah turut serta melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban musibah penerbangan Lion Air JT
DPD RI Dorong Agar Mahasiswa Memahami Politik 31 Oktober 2018
Salatiga, dpd.go.id - Mahasiswa sebagai generasi mendatang diharapkan dapat mengelola dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan dan menjadi karakter cerdas berpolitik. Karenanya mahasiswa harus aktif berpartisipasi dalam politik, yang menjadi indikator signifikan dalam negara demokrasi.Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam menjelaskan bahwa hampir semua hal memiliki koneksi dengan Politik.  "Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola politik sebagai jalan kemaslahatan bagi masyarakat. Ini
Banyak Temuan Perda Bermasalah, DPD RI Berwenang Mengevaluasi 30 Oktober 2018
Salatiga, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menemukan bahwa banyak Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Oleh karena itu, berdasarkan UU No.2 Tahun 2018 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), DPD RI diberikan wewenang dan tugas baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah. Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan bahwa fenomena Perda selama beberapa tahun terakhir diantaranya temuan KADIN sebanyak 1006 perda yang memberatkan dunia usaha, penelitian Kom
LIVE STREAM