x
DPD RI dan DPR RI Mampu Ciptakan Sinergitas Dalam Membuat UU 20 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI merupakan lembaga representasi daerah yang memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat pusat. Untuk itu, DPD RI harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu. “Ke depan soal DPD RI itu harus jelas. Kita (Pimpinan DPD) sepakat, di mana 17 April nanti kita harus berakhir dengan baik. Selain itu, kapasitas anggota juga perlu ada peningkatan,” ucap Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dalam diskusi bertajuk &lsq
KOMITE III DPD : PERDA LANSIA BUKTI KOMITMEN PEMPROV BALI DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN LANSIA 19 Maret 2019
Denpasar, dpd.go.id - delegasi Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Novita Anakotta senator asal Maluku bersama dengan senator DPD RI lainnya yakni Syarif (Lampung), Oni Suwarman (Jabar), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Stefanus BAN Liow (Sulut), AM. Iqbal Parewangi (Sulsel), dan Chaidir Jafar (Papua Barat), melakukan kunjungan kerja ke provinsi Bali, Rabu (19/03/19). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi, memperoleh masukan, pandangan dan pendapat bagi inisiasi DPD RI terhadap revisi UU No.13 Tahun 1998&
Komite II DPD RI Wujudkan Pelayaran Yang Menekankan Keselamatan dan Keamanan 19 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengarkan masukan mengenai penyusunan RUU perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyusunan RUU Perubahan tersebut bertujuan agar bidang pelayaran di Indonesia mampu mewujudkan aktivitas pelayaran yang dapat bermanfaat bagi daerah. Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, perubahan atas UU No. 17 Tahun 2018 dilakukan karena saat ini undang-undang pelayaran tersebut dianggap masih belum optimal dalam mendorong tr
Ketua DPD RI Oesman Sapta Dukung Pemerintah Kurangi Impor Dan Sejahterakan Petani 19 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta Dukung Pemerintah untuk mengurangi keran impor dan lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Hal tersebut terungkap saat menjadi keynote speaker pada acara Rakornas dan Diskusi Nasional 2019 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Jakarta. Senin, 18 Maret 2019. “Saya mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan petani, kalau bisa stop bahkan kurangi keran impor karena merugikan petani. Selain itu saya menekankan agar pemerintah mampu memberikan insentif yang baik dalam industr
Darmayanti Lubis Ajak Warga Perantauan Bangun Daerahnya 18 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis mengajak warga perantauan yang hidup di kota kota besar ikut serta membangun daerahnya. Dia mencontohkan warga Binjai yang berdomisili di Jakarta untuk bersama sama memikirkan pembangunan kota Binjai. Hal iti diaampaikan Senator adal Sumatera Utara ini saat menggelar silaturahmi bersama Forum Putra Putri Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara di Komplek Permahan Menteri Jalan Denpasar Raya No. 19 Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali
Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis Ajak Kaum Millenial Menjadi Motor Penggerak Kemajuan Bangsa 15 Maret 2019
Medan, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Prof. Darmayanti Lubis mengajak kaum millenial Medan yaitu para mahasiswa dan pelajar menjadi motor perubahan pembangunan bangsa dan bagian dari  generasi yang siap dan tangguh dalam menghadapi era globalisasi dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan (job creator) bukan sebagai pencari kerja (job seeker). Hal itu diungkapkan Darmayanti saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Publik “Membangun Generasi Millenial Indonesia Melalui Pendidikan Moral dan Etika" di Aula Universitas Al Washliyah Med
Kunker Wakil Ketua DPD RI Prof. Darmayanti Lubis di Provinsi Sumut “DPD Siap Turun Perjuangkan Persoalan Daerah” 14 Maret 2019
Pematangsiantar, dpd.go.id - DPD RI sebagai  lembaga perwakilan daerah merupakan lembaga yang bebas dari intervensi partai politik dan bersifat independen. Untuk itu DPD RI siap memperjuangkan kepentingan daerah, salah satunya dengan turut melakukan pengawasan program dana kelurahan yang dijanjikan pemerintah pusat akan cair di awal April 2019 ini agar benar-benar turun ke masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis saat melakukan dialog tatap muka dengan jajaran kepala dinas, camat dan lurah di Balai Peme
Akhmad Muqowam: DPD RI Harus Bekerja di Ruang Daerah, Bukan Sektoral 14 Maret 2019
Semarang, dpd.go.id – Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam berpendapat DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah. Setiap anggota DPD RI kedepannya diharapkan mampu berpikir dari kerangka kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu.  Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Bedah Visi Misi Calon Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah di Semarang (14/3), Muqowam menjelaskan saat ini DPD RI masih menangani masalah-masalah sektoral
DPD RI Menilai UU Pendidikan Kedokteran Banyak Kekurangannya 13 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menilai Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memiliki banyak kekurangannya. Sehingga UU tersebut harus segera direvisi agar bisa menjawab permasalahan kedokteran di Indonesia. “UU Pedidikan Kedokteran memang masih sangat belia, namun banyak kekurangannya khususnya pada implementasinya sehingga menyebabkan UU ini direvisi kembali,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta saat pembahasan inventarisasi materi penyusunan pertimbangan RUU tentang Pendidikan Ked
DPD RI Dorong Peningkatan Kualitas Dokter 12 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI terus mendorong derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui peningkatkan dokter atau tenaga kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Usman Sumantri di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (12/3). Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta mengatakan saat ini dokter bukannya hanya siap menolong pasien. Melainkan, membantu masyarakat agar dapat hidup sehat. “Saat ini tugas seorang dokter tidak hanya terpak
Gelar Sidang Paripurna, DPD RI Soroti Soal Pemilu dan Dana Kelurahan 11 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar di masa jelang pemilu, seluruh elemen masyarakat tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan politik harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih matang. Oleh karena itu, DPD RI menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak terpengaruh atas hasutan-hasutan dan menjaga kebersamaan dalam perbedaan. “Perbedaan pandangan dan pilihan politik dalam rangka menyambut pesta demokrasi 17 April 2019 adalah hal ya
DPD RI Terima Audiensi Dubes Slovakia 11 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua BKSP DPD RI Emma Yohanna menerima audiensi Duta Besar dari Slovakia JUDr. Jaroslav Chlebo. Pada pertemuan ini Emma Yohanna menyampaikan bahwa BKSP berniat untuk berkunjung ke Slovakia.  “Kami berharap saat kembali ke tanah air dapat membawa pulang hal yang dapat dipelajari dari Slovakia seperti pendidikan, ekonomi juga parlemen,” jelasnya di ruang VIP Gedung B DPD RI lantai 2, Jumat (8/3). Emma juga menjelaskan negara Slovakia yang sebagai negara anggota Uni Eropa,  dengan jumlah pend
Lantik Pejabat Struktural, Sekjen DPD RI Tanamkan Pentingnya Semangat Perubahan 04 Maret 2019
Jakarta, dpd.go.id – Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek, melantik sejumlah 46 pejabat struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pelantikan 46 pejabat tersebut terdiri atas 3 orang pejabat Eselon II, 15 orang pejabat Eselon III, 26 orang pejabat Eselon IV, dan 2 orang sebagai Plt. Eselon II. Menurut Reydonnyzar Moenek, pelantikan tersebut meliputi pejabat yang naik jabatan dan juga rotasi jabatan. Pelantikan tersebut merupakan salah satu upaya untuk  membawa Sekretariat Jenderal DPD RI
Akhmad Muqowam : Perjuangan dan Kehendak Politik Untuk Perubahan Desa 01 Maret 2019
Magelang, dpd.go.id - Lima tahun UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar dalam lanskap politik dan pembangunan di Indonesia, meskipun ada beberapa kontradiksi dalam penerapannya, yang harus segera diperbaiki. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam dalam Simposium Nasional dengan tema “Menggagas Pemerintahan Desa sebagai Penyelenggara Langsung Pelayanan Publik” di Universitas Tidar Magelang, Jumat (1/3). Dalam kesempatan simposium ini, Akhm
Ketua DPD RI Oesman Sapta Dorong Transportasi kereta Api Segera Terwujud di Kalimantan 27 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung rencana investasi antara Indonesia dan Rusia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kereta api di Kalimantan. Hal tersebut terungkap saat Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima delegasi dari Rusia yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva. “Kereta api sangat dibutuhkan di Kalimantan sebagai moda transportasi yang cepat dan murah, Rusia sangat tertarik berinvestasi membangun infrastruktur kereta api terutama di Kalimantan, baik dalam membuat infrastru
LIVE STREAM