x
Marhany Victor Poly Pua: Kemajuan suatu Negara tercermin dari Kesigapan dalam Penanganan Bencana 27 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) se Wilayah Timur yang digelar Kamis siang (27/4/2017), Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY) kembali menegaskan bahwa, latar belakang revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah  adanya usulan dari Masyarakat Peduli Bencana karena implementasi UU tersebut masih mengalami berbagai kendala di lapangan terutama terkait koordinasi dan anggaran. Sekretari
Kalak BPBD Jawa Tengah: 3 Fungsi Kebencanaan: Koordinator, Pelaksana, Komando 27 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) se Wilayah Tengah yang digelar Kamis (27/4/2017) menegaskan bahwa, latar belakang revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah karena adanya usulan dari Masyarakat Peduli Bencana dan penilaian bahwa UU tersebut masih terdapat persoalan terutama terkait koordinasi dan pendanaan. H. Sumawijaya, Kepala Pelaksana BPBD Ban
Bahmid: Terdapat 3 Isu Besar terkait Penanggulangan Bencana 26 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai, implementasi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih belum mampu mengakomodasi dan merumuskan dengan tepat dan jelas permasalahan penanggulangan bencana secara nyata di lapangan. Oleh karenanya, PPUU DPD RI mengundang para Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi se Wilayah Barat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (26/4/2017). Dalam paparannya, Fadmi Ridwan, mewakili BPBD Aceh
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan di Riau, DPD RI Minta Segera Tuntas 25 April 2017
Pekanbaru - Badan Akuntablitas Publik (BAP) DPD RI kembali memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan antara masyarakat Desa Sengkemang Jaya Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan PT Duta Swakarya Indah.   Hal itu dilakukan guna menundaklajuti pengaduan/permohonan masyarakat desa Sengkemang melalui Koperasi Sengkemang Jaya (KSJ) yang meminta kembali BAP DPD RI kiranya dapat memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Sebelumnya BAP juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Provinsi
Komite II dorong Pemerintah dalam implementasi dan pengawasan PM no 26 tahun 2017 25 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mendorong Kementerian Perhubungan dalam pengimplementasian dan pengawasan Peraturan Menteri (PM) no 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan  di Lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/04/2017). Rapat Kerja yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah terkait dengan Pengaturan Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online dan juga membahas tentang kecelakaan ber
98,8% Wajib Pajak Belum Membayar Pajak Sama Sekali 18 April 2017
Jakarta, dpd.go.id –Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 jumlah Badan Usaha yang ada di Indonesia adalah sebesar 3 juta dan jumlah penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan sebanyak 93,72 juta jiwa, tentunya pada saat ini jumlahnya lebih besar dari angka-angka tersebut. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 Wajib Pajak (WP) yang wajib memasukkan SPT sebanyak 30.044.103 dengan rincian sebagai berikut: WP Badan 2.472.632, WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan 5.239.385, dan WP OP Karyawan 22.332.086 sedangk
Urgensi RUU Geologi bagi kegiatan pertambangan di Indonesia 18 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Perlunya data dan informasi yang update/terbaru tentang eksplorasi dalam kegiatan pertambangan Indonesia menjadi salah satu poin notulensi dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI dengan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) di Lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/04/2017). Dalam RDPU yang membahas tentang inventarisasi materi RUU Geologi dalam tema peran Geologi di dunia pertambangan Indonesia ini juga mengambil kesimpulan perlunya penguatan kewenangan Badan
Perlu Pengkajian Ulang Terhadap Kekayaan Negara Yang Merupakan Domein Privat 18 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Komite IV DPD RI serius dalam menyusun Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND), karena dalam RUU ini direncanakan akan mengatur 2 jenis kekayaan negara yakni: kekayaan negara dikuasai yang merupakan kekayaan negara potensial sebagai pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (domein publik); dan kekayaan negara dimiliki berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/
Parlindungan Purba: RUU Pertembakauan murni masalah perdagangan 17 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – “RUU Pertembakauan ini adalah murni masalah perdagangan”, jelas Parlindungan Purba selaku Ketua Komite II DPD RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) tentang Penyusunan Daftar Inventarisasi masalah terkait dengan penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Pertembakauan di Lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/04/2017). “RUU Pertembakauan merupakan usul inisiatif DPD RI dan Komite II DPD RI mendorong tem
Apakah Perusahaan Harus Tunduk Kepada Negara? 17 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – Kronologis kejadian konflik Petani tanah telukjambe karawang dengan PT Pertiwi Lestari, bermula sekitar tahun 1962 masyarakat sudah menggarap dan mengelola lahan dan sudah memiliki girik pada tahun 1984 sampai dengan sekarang. Datang seorang pengusaha pada tahun 1968 yang menyewa lahan para petani dengan peruntukan perternakan, sesudah itu tahun 1974 ada Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Tanjung Gresik Makmur padahal para petani tersebut tidak pernah menjual lahan tersebut, sampai waktu HGU tersebut habis tidak perna
Usul Inisiatif RUU PKND: Perlu Ada Koordinasi Yang Intensif Antara DPD dengan DPR 17 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pajak dan pungutan liar; Badan Pemeriksa Keuangan; lembaga keuangan dan perbankan; koperasi dan UKM; statistik; BUMN; serta investasi dan penanaman modal, saat ini tengah menyusun Usul Insiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND).   DPD RI telah mengusulkan dibentuknya RUU PKND, namun belum termasuk dalam RUU prioritas dalam Prolegnas 2015-2019. Berkaitan deng
Pemerintah Klaim Pelaksanaan Tax Amnesty Sukses 17 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang diwakili oleh Staf Ahli dari Dirjen Pajak, Awan N.N menyampaikan, “Kami harus jujur tax amnesty (TA) belum sesuai harapan. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia bisa dibilang sukses artinya kita jangan berkecil hati, sebab dilihat dari angka kita jauh lebih baik. Ini bisa dilihat dari kinerja program amnesti pajak negara-negara lain terhadap jumlah uang tebusan yang dinyatakan dalam persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Ajiep Padindang: Pendamping Desa Jangan Diatur Oleh Pusat, Serahkan Ke Desa Saja 12 April 2017
Jakarta,dpd.go.id – Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 terhadap arah kebijakan prioritas bidang pembangunan pedesaan salah satunya adalah kebijakan untuk pelaksanaan proyek Kementerian/Lembaga (KL) terkait pendampingan desa tahun anggaran 2018 disamping kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas pengawalan undang-undang nomor 6 tahun 2014. “Pendamping desa jangan diatur oleh pusat, serahkan ke desa saja. Mengapa demikian, karena selama ini yang terjadi pendamping desa adalah orang-orang pintar yang sok pintar
Sipur DPD RI ke-10, BPK Laporkan IHPS Semester II Tahun 2016 11 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Hari ini BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Daerah.” Demikian disampaikan Harry Azhar Azis, Ketua (Badan Pemeriksaan Keuangan) BPK RI pada Sidang Paripurna DPD RI ke-10 di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (11/04/2017). IHPS II Tahun 2016 memuat ringkasan dari 604 LHP yang terdiri 81 LHP Pemerintah Pusat, 489 LHP Pemerintah Daerah dan BUMD, serta 34 LHP pada BUMN dan Badan lainnya.
Wakil Ketua MA Lantik Oesman Sapta Sebagai Ketua DPD 04 April 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Setelah tadi skors isoma maka sesuai Tatib DPD RI, setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI selanjutnya mengucap sumpah dan janji dilantik Wakil Ketua MA,” tutur AM Fatwa pada pembukaan kembali Sidang Paripurna (Sipur) DPD RI ke-9 di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Selasa malam, (4/04/2017). Oesman Sapta sebagai Ketua DPD RI, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua II DPD RI dilantik dan diambil sumpah sesuai dengan ajaran agama islam oleh Wakil Ketua MA. S
LIVE STREAM