x
Anggota Badan Pengkajian dan Badan Sosialisasi MPR Dukung Penguatan DPD RI 22 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id  “Kuncinya adalah komunikasi politik untuk penguatan DPD RI.” Demikian penyataan Anggota Badan Sosialisasi MPR RI, Prof. Dr. H. Bachtiar Aly, M.A, saat membahas lebih lanjut Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Perubahan Amandemen Ke-5 dengan BPKK DPD RI. Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Badan Pengkajian MPR RI, H. Rambe Kamarul Zaman,M.Sc.,M.M. Bahwa penguatan DPD RI harus didorong untuk memperjelas diri dalam menata sistem ketatanegaraan, “saya akan membahas penguatan DPD RI d
Daerah Kepulauan Perlu UU Agar Mempercepat Pembangunan 22 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI (Fachrul Razi, M.I.P Senator asal Provinsi Aceh) berharap RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan (PPDK) agar mendorong komitmen pemerintah dalam memperhatikan daerah kepulauan dan perbatasan, setiap kunjungan kerja ke daerah kita melihat daerah tersebut sangat memprihatinkan. Pemerintahan di kepulauan perlu dilakukan afirmasi untuk menghasilkan satu produk undang-undang yang bersifat asimetris atau simetris tergantung dari rancangan yang disepakati, untuk bisa mempe
Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Fokus Ke RKP 2018 22 Februari 2017
Jakarta,dpd.go.id – Saya akan fokus ke RKP 2018 tidak lagi ke APBN 2017 karena APBN 2017 sudah merupakan turunan juga realisasi dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2018 dan sudah masuk RAPBN. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam mengawali pemaparannya pada rapat kerja Komite IV DPD RI dan Tim Anggaran Komite I,II,III DPD RI dengan agenda membahas revisi UU APBN 2017 dan RKP 2018 di komplek parlemen senayan, Jakarta (22/2/2017).  “Dalam RKP 201
Aklamasi, DPD Tetapkan 2,5 Tahun Masa Jabatan Pimpinan DPD RI 21 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id - Secara Aklamasi Sidang Paripurna ke-7 DPD RI menyetujui dan mengesahkan Opsi I sebagai Keputusan DPD RI. Ketua DPD RI, Mohammad Saleh mengucapkan “Apakah Masa Jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terhitung periode Oktober 2014-Maret 2017 dan periode April 2017-September 2019 disetujui?” “Setuju,” serempak anggota Sidang Paripurna menjawab. Suasana gemuruh diikuti tepuk tangan anggota DPD RI dan peserta Sidang. Hal itu terjadi pada Sidang Paripurna ke-7 DPD RI lanjut
Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI, Alkel Laporkan Perkembangan Tugas 21 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-7 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan (Alkel) dan Pengesahan Keputusan DPD RI. Sidang Paripurna di pimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (21/02/2017). Komite III DPD RI mengawali laporan perkembangan alat kelengkapan. Fahira Idris sebagai Wakil Ketua Komite III melaporkan Program prioritas pada Masa Sidang III Tahun Sidan
Bahas Revisi UU No.24 Tahun 2007, PPUU DPD RI Undang Kementerian Sosial dan BNPB 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka pengayaan materi dan menghimpun pandangan yang konstruktif untuk penyempurnaan UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Inisiatif review dan penyempurnaan UU No. 24 Tahun 2007 sudah digagas sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bersama berbagai pemangku kepentingan terkait
Tanggapi Keberatan SE, Menpan-RB akan Keluarkan 11 PP Manajemen ASN 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Bukannya kami tidak menjawab, tetapi jawabannya sudah ada secara komprehensif dalam 11 PP (peraturan Pemerintah) Manajemen ASN. Berikan kesempatan kepada pemerintah, karena kami sudah menyelesaikan 11 PP untuk di keluarkan dan 7 PP lainnya dalam penyelesaiannya. Surat Edaran itu adalah kebutuhan, kita menerapkan sistem dengan mutu yang bagus. Ini tidak bermaksud mematikan PTS tetapi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu.” Demikian jawaban Menpan-RB disampaikan pada RDP DPD RI atas tindaklanjut pengaduan
BAP Tindaklanjuti Permasalahan Keabsahan Ijazah STAIN Curup 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengadakan RDP menindaklanjuti permasalahan pengakuan keabsahan Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang dipimpin Andi Surya, Senator asal Lampung di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis siang (09/02/2017). Nofi Haryanto, Alumni STAIN Curup menyebutkan bahwa Ijazah dan gelar akademik yang dimiliki tidak diakui pada saat akan melamar Tes CPNS di Kabupaten Rejang Lebong, dikarenaka
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Staf Ahli BAP DPD RI 09 Februari 2017
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Staf Ahli BAP DPD RI. Silakan diunduh disini  
Sistem Pengupahan Harus Memperhatikan Produktivitas Pekerja 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan Nasional mengatakan “dalam penetapan upah minimum telah terjadi kesalahan persepsi, dimana dalam menetukan upah minimum setiap pekerja disamaratakan tidak disesuaikan dengan skill, produktivitas pekerja dan masa kerja”. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Sistem Pengupahan, dengan menghadirkan Harijanto (Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO), Sarman Simanjorang (Anggota Dewan Pengupahan Nasio
BAP Kembali Tindaklanjuti Aspirasi Suku Anak Dalam Jambi 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengadakan RDP dengan Bupati Batanghari, Kapolres dan Dandim Batang Hari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPN Provinsi Batang Hari, Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), dan PT Asiatic Persada dengan agenda penyelesaian masalah SAD Jambi. RDP dipimpin Ayi Hambali, Wakil Ketua BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (08/02/2017). Ayi Hambali mengatakan sesuai kesepakatan RDP sebelumnya Tanggal 15 Desember 2016 meminta Kepala Kantor BPN Provinsi Jambi untu
Isu Koordinasi Jadi Bahasan Penting terkait Usulan Revisi UU No. 24 Tahun 2007 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan penyusunan rancangan usulan revisi UU No. 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) dan Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB). Rapat dibuka oleh Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY) selaku Ketua PPUU didampingi Baiq Diyah Ratu Ga
Komite II DPD RI Dorong Pemerintah Tetap Larang Ekspor Mineral Mentah 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mendorong pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pelarangan atau pengendalian ekspor mineral mentah dalam rangka mengurangi praktik pertambangan illegal, mengerem laju degradasi fungsi lingkungan, mendorong pertumbuhan industri pengolahan atau pemurnian mineral yang akan berpengaruh bagi penerapan strategi pengendalian kegiatan pertambangan dan otomatisasi penerimaan negara dari pertambangan. Hal ini merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI di Ruang Rapat K
Pembangunan Destinasi Pariwisata Mendorong Pembangunan Daerah 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Membangun destinasi pariwisata di daerah sama artinya dengan memdorong pembangunan daerah”, ujar Prof. Dr. M. Baiquni, M.A (Pakar UGM) dalam memulai paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dengan Asosiasi Travel Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Pakar dari UGM mengenai masalah kepariwisataan yang dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wakil Ketua Komite III Pdt. Carles Simaremare di ruang rapat Gedung B DP
BSNP : Diperlukan Standar dalam Wujudkan Pendidikan Bermutu 07 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komite III DPD RI dengan mengundang Badan Standar Nasional Pendidikan terkait mutu dan infrastruktur Ujian Nasional, Fahira Idris Wakil Ketua Komite III menyatakan bahwa Ujian Nasional sebagai instrumental penentu bukanlah standar tunggal dalam standar nasional pendidikan. Sikap DPD RI jelas menolak penyelenggaraan UN sebagaimana tertuang dalam keputusan DPD RI karena dinilai melanggar prinsi sosiologis, psikologis dan pemborosan anggaran, untuk itu Komite III DPD RI mengu
LIVE STREAM