x
Alokasikan 5 Persen APBD untuk Olah Lahan 21 Maret 2017
KUPANG – Masih banyak lahan pertanian di NTT yang tidak diolah. Lahan-lahan tidur dan hutan yang tidak produktif mesti dimanfaatkan untuk pertanian. Itulah gagasan Anggota DPD RI, Ibrahim A. Medah. Kepada Timor Express, Sabtu (18/3) di Kupang, ia menjelaskan cara yang paling ampuh memberantas kemiskinan NTT adalah mengembangkan pertanian secara maksimal, khususnya holtikultura. Sebab, di sinilah potensi terbesar NTT ke depan. Iban Medah yang juga calon Gubernur NTT dari Partai Golkar ini mempunya ide untuk mengalokasikan lima persen
Penutupan 9 PG, DPD RI akan Undang Gubernur ke Jakarta 21 Maret 2017
Surabaya (KT) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI bakal memanggil Gubernur Jatim Soekarwo, DPRD Jatim serta PTPN X, XI dan XII ke Jakarta terkait wacana penutupan pabrik gula. Penyebabnya, rencana ini diprediksi bakal menimbulkan dampak sosial yang cukup besar.   "Dampaknya sangat besar, makanya akan kita panggil semua (gubernur, dprd jatim, dan PTPN) untuk kita ajak bicara bersama kementrian terkait," ujar anggota DPD RI Dapil Jatim, Ahmad Nawardi, yang juga ketua HKTI Jatim, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PN
DPD RI Perjuangkan Kelurahan Dapat Dana Pembangunan, Bang Ken: Akan Diterbitkan PP 21 Maret 2017
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Kanedi atau yang akrab disapa Bang Ken mengaku DPD telah berupaya menyampaikan aspirasi warga kelurahan di seluruh Indonesia agar dikucurkan dana pembangunan seperti desa (ADD dan DD). “Kita (DPD RI) sudah sampaikan aspirasi kelurahan ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Pemerintah pun sudah memikirkan ini dan nantikan dibuatkan aturannya, bukan Undang-Undang, tapi PP (Peraturan Pemerintah),” ungkap Kanedi saat ditanya Progres Kepahiang usai bertemu dengan Ketua KPU Kepahi
Kantor DPD RI di Sulsel Masih Terkendala Lahan 21 Maret 2017
MAKASSAR – Sejak tahun 2015 lalu, DPD RI berencana membangun kantor-kantor perwakilan, disetiap daerah yang diperuntukkan sebagai penghubung rakyat ke parlemen. Sampai saat ini sudah ada lima daerah yang membangun antara lain, Sulawesi Utara (Manado) Sumatera Selatan (Palembang), Sumatera Barat, NTT, dan Bali. Anggota DPD RI, Komite II Bahar Ngitung menjelaskan sampai saat ini belum ada kantor perwakilan DPD RI di Sulsel, padahal seuai amanah undang-undang ini harus ada di setiap provinsi. Memang masih ada beberapa kendala, salah sa
DPD RI Salut Akan Pengelolaan Keuangan Daerah Tubaba 21 Maret 2017
Tubaba (Lampung) – Anggota Komite IV DPD RI Dr. H. Andi Surya datangi Pemkab Tulang Bawang Barat (Tubaba) hari ini (20/3/2017) sekitar pukul 10.30 WIB. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau manajemen keuangan di Pemkab Tulang Bawang Barat yang telah mendapatkan penghargaan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2011 hingga 2016. “Kita ingin membangun silaturahmi dengan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu juga, DPD RI ingin melihat kiat-
Marak Isu Penculikan Anak di Aceh, Ini Pesan Haji Uma 21 Maret 2017
Banda Aceh - Maraknya kasus penculikan anak baru-baru ini di beberapa daerah di Indonesia, membuat beberapa orangtua semakin menjadi resah dan ketakutan. Tak terkecuali di Aceh. Meski isu tersebut sebagian besar sudah dinyatakan hoax, namun tidak ada salahnya agar masyarakat diminta tetap waspada. “Meski baru-baru ini kita baru mendengar itu belum tentu benar, tapi saya harap kepada masyarakat untuk tetap waspada. Alangkah baiknya kita mencegah dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang sedemikian,” ujar anggota DPD RI asal Aceh, H S
Pelaku Pedofil Harus Dijerat dengan Tiga UU 21 Maret 2017
JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris prihatin dengan maraknya kekerasan seksual pada anak-anak di bawah umur. Kabar terakhir, terbongkarnya jaringan pelaku pedofil yang menyebar aksi bejatnya lewat grup Facebook dan Whatsapp oleh Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, para pelaku tersebut harus dihukum berat karena tindakan mereka adalah kejahatan luar biasa. Fahira meminta kepada penegak hukum, agar para pelaku tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang (UU) ITE dan UU Pornografi. Dia juga mengatak
PENGUMUMAN PENELITIAN SINGKAT TERPILIH PADA PUSAT KAJIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 13 Maret 2017
PENGUMUMAN PENELITIAN SINGKAT TERPILIH PADA PUSAT KAJIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 unduh disini
Alkel Laporkan Perkembangan Tugas Pada Sidang Paripurna Ke-8 DPD RI 09 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id - “Komite I pada masa sidang ini, telah melakukan rangkaian kegiatan legislasi, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta keterangan DPD RI dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.” Demikian disampaikan Drs. H. Akhmad Muqowam dalam Sidang Paripurna ke 8 DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Kamis, (9/03/2017) Dalam hal legislasi Komite I melakukan penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, Review RUU tentang Penyelanggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan dan Pembahasan RUU tentang Pemi
DPD RI Dukung BNN Perang terhadap Narkoba 09 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk komitmen keseriusan DPD RI dalam pemberantasan dan perang terhadap narkotika. Hal itu dilaksanakan oleh Ketua DPD RI, Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Komite III dengan Kepala BNN, Komjen Pol Drs. Budi Waseso, SH di di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Kamis, (09/03/2017). Kepala BNN beserta Deputi Pencegahan BNN Drs. Ali Djohardi Wirogioto, SH, Deputi Pemberdayaan
Pleno PPUU: Perlunya Ketentuan Penetapan Status Bencana demi Kepastian Hukum 08 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka inventarisasi materi RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di 3 (tiga) provinsi yaitu Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. “Agenda rapat kali ini adalah untuk mendengarkan laporan hasil inventarisasi materi RUU RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,”
Seluruh Data Penduduk Akan Terdata Tahun Ini 07 Maret 2017
Jakarta, dpd .go.id – “Ada Sekitar 56 ribu warga seluruh Indonesia yang belum merekam E-KTP, persoalan terletak pada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak memilki Kartu Keluarga (KK) dikarenakan mutasi perpindahan penduduk”. Ujar Ahmad Muqowam Ketua Komite I dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) dengan agenda isu-isu strategis terkait rancangan undang-undang tentang penyelenggara pemerintahan dan permasalahan daerah lainnya, di ruang rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komplek Parleme
Tjahjo Kumolo: Calon Tunggal Dianggap Kurang Dalam Berdemokrasi 07 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam (Drs. H. Akhmad Muqowam Senator asal Provinsi Jawa Tengah) mengatakan Pemilihan Kepala Daerah secara keseluruhan berlangsung baik, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan, diantaranya fenomena calon kepala daerah tunggal yang menunjukkan tren peningkatan di tahun 2017. Lanjut Muqowam, masalah calon tunggal sudah dapat dijawab dengan Undang-Undang Pilkada yang baru, akan tetapi di lain tempat masalah pengawasan Pilkada harus didukung adanya regulasi baru. Di daerah masih banya
Anggota DPD RI Pertanyakan Status Gubernur Ahok Ke Menteri Tjahjo 07 Maret 2017
Jakarta, dpd.go.id – Mengenai Calon Gubernur DKI Jakarta yang juga petahana yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak diberhentikan secara sementara, Kata Dra. Hj. Juniwati T, Masjchun Sofwan Senator asal Jambi di depan Menteri Dalam Negeri, ada banyak para pakar hukum seperti Mahfud MD mengatakan polemik ini seharusnya diberhentikan sementara seperti kepada kepala-kepala daerah yang sudah terdakwa itu diberhentikan, bahkan di DPR RI sampai membentuk pansus hak angket. “Saya sebagai Menteri Dalam Negeri hanya bisa memberikan
Pemprov Jawa Barat Hibahkan Tanah untuk Kantor DPD RI 07 Maret 2017
BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan lahan hibah untuk pembangunan gedung DPD RI. Hal tersebut tentunya disambut baik oleh Ketua DPD Mohammad Saleh saat kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat. “Kami (DPD) mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pemberian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kantor Perwakilan DPD Provinsi Jawa Barat,” ucap Saleh saat memberi sambutan acara Serah Terima Hibah Lahan di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung, Jawa Barat (7/3).  Saleh menjela
LIVE STREAM