x
GKRH: Pentingnya Budaya Sebagai Modal Bangsa 15 November 2018
Yogyakarta, dpd.go.id - Hari ini Kamis 15 November 2018 pukul 10.00 bertempat di Pendopo Kraton Kilen Yogyakarta, GKR Hemas Senator DIY menerima rombongan Bundo Kanduang Alahan Panjang Kabupaten Solok Sumatera Barat yang didampingi oleh jajaran dinas dan DPRD Kab. Solok. Adapun tujuan kedatangan rombongan selain bersilaturahmi juga ingin menimba ilmu dari GKR Hemas tentang upaya-upaya Kraton Yogyakarta sebagai lembaga adat dalam memelihara dan mempertahankan tradisi di tengah derasnya pengaruh budaya luar yg masuk. GKRH menyampaikan betap
Kasus Ibu Nuril: Jangan Sampai Hukum Kehilangan Hakikatnya 15 November 2018
Jakarta, 14 November 2018—Kasus hukum yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai staf honorer di salah satu SMA Negeri Mataram bernama Baiq Nuril Maknun, disayangkan bahkan diprotes keras banyak pihak. Pasalnya, walau diduga menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya (kepala sekolah), Nuril oleh Mahkamah Agung (MA) divonis melanggar aturan UU ITE dengan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan.  “Jangan sampai hukum kehilangan hakikatnya. Intisari dari hukum itu
DPD RI Dorong KLHK Tangani Masalah Pencemaran Di Daerah 14 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah. Komite II meminta agar KLHK turun langsung dan menindaklanjuti permasalahan lingkungan hidup di daerah. Karena selama ini di daerah banyak wilayah-wilayah yang mengalami pencemaran yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat KLHK (14/11), Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza War
Komite III DPD RI: Perlu Pijakan Regulasi Untuk Memberdayakan Lanjut Usia 14 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI mengungkapkan pentingnya peran pemberdayaan lanjut usia dalam kehidupan berbangsa, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar Sosiologi Universitas Indonesia Dr. Erna Karim membahas Inventarisasi RUU kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia). Ruang Rapat Komite III Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Rabu (14/11). Pemberdayaan Lanjut Usia mengacu pada Undang-Undang Nomer. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42. Bahwa isinya membutuhkan peran aktif dari negara untuk menumbuhkan kemampuan berpartisipasi dan
Bahas RUU Konsultan Pajak, Komite IV DPD RI Kaji Pengangkatan Konsultan Pajak 13 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI menilai perlunya kepastian hukum bagi para konsultan pajak, baik dalam pengangkatan untuk menjadi konsultan pajak maupun pemberian sanksi bagi konsultan pajak yang melanggar kode etik. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Selasa (13/11).  Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang mempertanyakan tentang lembaga yang berhak untuk memberikan pendidikan profesi bagi
DPD RI Beri Catatan Penerimaan CPNS 2018 13 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI memberikan catatan atas pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 secara serentak di pusat dan daerah. Hal itu disampaikan pada saat audiensi antara Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB) Syafruddin, di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan Jakarta, Selasa (13/10). Pada pertemuan tersebut, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani menyampaikan permasalahan rekrutmen CPNS 2018 yang terjadi di daerah yang menjadi evalusi Komite I kepada Menteri PAN RB. Permasalahan terseb
Agar Perdebatan Pilpres Lebih Subsantif, KPU Diminta Percepat Debat Publik 13 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - 13 November 2018—Sejak dimulai 23 September 2018, Kampanye Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2019 belum juga memasuki arena perbedebatan yang benar-benar substantif. Malah para elite seperti terjebak dalam sebuah orkestrasi perdebatan yang jauh dari isu-isu krusial yang saat ini sedang dihadapi negara dan rakyat. Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, selama sebulan lebih kampanye Pilpres 2019 lebih didominasi sensasi yang jauh dari esensi. Kondisi ini, jika terus dibiarkan akan meru
DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019 12 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).  RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas U
DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa 12 November 2018
JAKARTA, dpd.go.id (12/11) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertulisan kalimat tauhid di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu. Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cit
OESMAN SAPTA RAIH PENGHARGAAN KOMUNIKATOR TERBAIK 09 November 2018
SEMARANG, dpd.go.id – Atas keberhasilannya mewujudkan reputasi positif lembaga negara di mata stakeholders, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta menjadi salah satu penerima Penghargaan dari PR INDONESIA yaitu Best Communicators 2018 pada kategori Kepala Lembaga.  Pada malam penghargaan PR INDONESIA Best Communicator 2018 yang diselenggarakan di Klenteng Sam Po Kong, Semarang pada hari jumat (9/11), Oesman Sapta yang akrab dipanggil Oso berhalangan hadir, namun saat dihubungi secara terpisah,
Ketua DPD RI Oesman Sapta Lantik Sesjen DPD RI 09 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta melantik Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Selain itu, Ketua DPD RI juga melantik 2 (dua) Deputi Sekjen DPD RI yaitu Adam Bacthiar sebagai Deputi Bidang Administrasi, dan Sefty Ramsiati sebagai Deputi Bidang Persidangan, di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum'at, 9 November 2018. “Saya ucapkan selamat kepada Dr. Reydonnyzar Moenek sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI sesuai keputusan Presiden RI Nomor 119/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018. Saya men
Haji Uma: Kemendagri Tidak Asal Setujui Empat Pulau Aceh Singkil Jadi Wilayah Sumatera Utara 08 November 2018
Lhokseumawe, dpd.go.id - Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma meminta agar pihak Depdagri tidak asal menyetujui klaim sepihak Provinsi Sumatera Utara terhadap empat pulau yang merupakan wilayah Aceh Singkil Provinsi Aceh yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil kedalam wilayah Tapanuli Tengah. Hal tersebut disampaikan senator asal Aceh ini kepada media, Selasa (8/11/2018), menyikapi masuknya empat pulau wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh kedalam rencana zonasi wilayah
DPD Apresiasi Hibah Tanah oleh Pemprov Lampung 07 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan yang diberikan pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung melalui penyerahan sertifikat tanah seluas 1.500 M2 untuk pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Lampung. "Kami berterimakasih atas pemberian hibah tanah oleh Pemprov Lampung. Selanjutnya, kami akan segera memulai pembangunan gedung Kantor DPD RI," ujar Plt. Deputi Persidangan Sefti Ramsiaty selaku perwakilan DPD RI. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Hamartoni Alhadis di
GKR Hemas: Diperlukan Strategi Baru untuk Optimalisasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 06 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Diakui, masih ada kekeliruan banyak pihak memaknai kesetaraan gender untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan, padahal kesetaraan gender bukan dimaksudkan demikian. Program dan kegiatan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang selama ini banyak tertinggal akibat faktor budaya yang masih merendahkan perempuan. Kesalahpahaman itu ditengarai ada di lembaga Pemerintah termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR RI, dan juga DPD
Cari Solusi, Ratusan Honorer di Deli Serdang Gelar Diskusi 03 November 2018
Medan, dpd.go.id - Ratusan tenaga honorer Deli Serdang mengadakan acara silaturrahmi dan diskusi bertajuk ‘Upaya mencari solusi penyelesaian honorer yang sejahtera’, Sabtu (3/11). Ini sebagai upaya mencari solusi, untuk meningkatkan kesejahteraan honorer. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah nara sumber, seperti Wakil Ketua DPD RI, Prof Darmayanti Lubis, anggota DPR RI, HR Muhammad Syafii dan juga Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang serta Dinas Pendidikan Deli Serdang.   Dalam kesempatan i
LIVE STREAM