x
Undang-Undang Apa Yang Dipakai BIN? 15 Juni 2011
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI membahas RUU Keamanan Nasional. Dipimpin oleh Prof., Dr. Farouk Muhammad (DPD RI Nusa Tenggara Barat) menghadirkan narasumber Dr. Iza Fadri (Wakil Kababinkum) dan Soleman B Ponto (Laksamana Muda TNI AL dan juga menjabat sebagai Kepala Intelijen Strategis) dan 3 Orang anggota DPD RI di Ruang Rapat Komite III Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/06/11). Iza Fadri menyampaikan dalam RUU Keamanan Nasional ini diharapkan dapat mengintegrasikan lembaga agar lembaga menjadi efektif,&nb
Perlu Pengelolaan Atas Pengalokasian Tanah 15 Juni 2011
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Tim Kerja RUU Pertanahan DPD RI diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Rabu (15/6). Prof.Dr.Ir. Sahala B Silalahi (guru besar manajemen pertanahan & sumber daya fisik tata guna tanah dan pembangunan wilayah) menyatakan bahwa tanah memiliki peran penting bagi semua kehidupan di bumi dan merupakan induk dari sumber daya alam lainnya. Menurut Sahala, baik desa maupun kelurahan harus mempunyai data pertanahan yang baik, dalam bentuk diagram, neraca maupun peta agar Bupati, Walikota atau
RUU Keamanan Nasional: Perlu Perubahan Sistem Keamanan 14 Juni 2011
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI membahas RUU Keamanan Nasional kembali digelar di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Selasa (14/6). Rapat yang dipimpin oleh Farouk Muhammad (DPD RI Nusa Tenggara Barat) dengan menghadirkan narasumber berbeda dari sebelumnya, Ign. Soeprapto Poedjosoekanto (Dosen STIK), Al Araf (Direktur Program Imparsial) dan Sidratahta Mukhtar (Staf pengajar ilmu politik & keamanan FISIPOL UKI). RDPU kali ini diharapkan lebih bisa memberikan saran dan kritik yang membangun untuk RUU Kamnas ini. Ig
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU): RUU Keamanan nasional 14 Juni 2011
Undang-undang di Indonesia tidak bisa diharapkan menjadi sangat sempurna sekaligus menyelesaikan berbagai macam masalah. Berkaitan dengan hal tersebut DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Tim Kerja RUU Keamanan Nasional (Kamnas). RDPU kali ini membahas mengenai  penyusunan  RUU Keamanan Nasional dengan menghadirkan beberapa narasumber, di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Senin (13/6). Menurut Dr.Kusnanto Anggoro, seorang pengamat politik dan militer, bahwa salah satu permasalahan paling krusia
DPD Mengusulkan Penguatan Bawaslu 14 Juni 2011
Jakarta, dpd.go.id - Terkait realitas pelaksanaan Pemilu lalu yang jauh dari asas luber dan jurdil, DPD berpendapat agar Bawaslu sebagai badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu sebaiknya diberikan kewenangan lebih. “Tidak mau kami membubarkan Bawaslu kalau peluang diperkuatnya Bawaslu masih ada,” tegas Wayan Sudirta, Ketua PPUU DPD RI, pada konfrensi pers di ruang pers DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/06/11). Menurut Jacob Jack Ospara, Senator DPD asal Maluku, cara memperkuat Bawaslu adalah
Pemerintah Sambut Gembira RUU Pendidikan Kedokteran 13 Juni 2011
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Endang Rahayu Sedyaningsih menyambut gembira inisiatif DPR untuk memulai pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran.  “Ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran serta kualitas dan peran para dokter, dokter gigi, serta lulusannya dalam pembangunan kesehatan.” Ujarnya dalam Rapat Kerja yang digelar DPD RI, Senin (13/6) di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta. Pendidikan Kedokteran merupakan bentuk pendidikan tinggi yang
Perlukah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Revisi? 13 Juni 2011
Jakarta, dpd.go.id - Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan salah satu unsur penting bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan . Oleh karena itu keberadaannya perlu diperhatikan dan diharapkan bahwa penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dengan melibatkan peran serta pemerintah, aparat dan masyarakat. Berkaitan dengan UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Komite II DPD RI memandang perlu dilakukannya revisi dalam UU tersebut. Maka,
Djoko Kirmanto: Belum Bisa Memastikan Apakah Diperlukan Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 13 Juni 2011
Jakarta, dpd.go.id - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang  Jalan tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan. Akan tetapi dalam perkembangannya, Komite II DPD RI memandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk it
Administrasi Kependudukan: Perlu Badan Khusus Setingkat Kementerian 13 Juni 2011
Kurangnya komitmen aparat pelaksana dalam rangka membangun prioritas administrasi kependudukan yang komprehensif menimbulkan keluhan dari beberapa daerah. Beberapa pendapat mengatakan bahwa administrasi kependudukan sekarang ini dilihat sebagai sumber pemasukan daerah, bukan sebagai pelayanan publik. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang di bahas dalam Sidang Tim Kerja  Pengawasan Administrasi Kependudukan, Senin (13/06), Komplek Parlemen, Senayan-Jakarta. Dalam sidang terungkap bahwa masih banyaknya masalah terkait adminis
RUU PT Sebagai Penentu Arah Kebijakan Pengembangan Perguruan Tinggi 08 Juni 2011
RUU Perguruan Tinggi (RUU PT) yang saat ini sedang digodok diharapkan bisa menjadi panduan dan penentu arah kebijakan pengembangan di dunia Perguruan Tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, pada Rapat Kerja Komite III DPD RI, Rabu (7/6) di Ruang Rapat GBHN Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI Kompleks Parlemen – Senayan. Nantinya UU PT ini diharapkan bisa memenuhi tantangan memastikan siswa lulusan SMA, MA, dan SMK memperoleh akses ke Perguruan Tinggi. Sebab menurutnya dari seluruh anak Indone
Diperlukan Bab Khusus tentang Peranan Daerah dalam RUU tentang Minyak dan Gas Bumi 31 Mei 2011
Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka penjaringan aspirasi untuk inventarisasi masalah RUU usul inisiatif tentang Minyak dan Gas Bumi.  Rapat bersama dengan Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) Dan Masyarakat Migas Indonesia (MMGI) diadakan diruang rapat Komite II DPD RI, Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa, (31/05/11). UU tentang Migas belum memberikan kewenangan kepada daerah sebagai daerah penghasil migas seperti dikutip “Undang-undang No.22 Tahun 200
Status Kepegawaian TNI/Polri dalam RUU Kepegawaian 31 Mei 2011
Farouk Muhammad (Senator DPD RI asal NTB) memaparkan adanya 3 (tiga) arah reformasi Polri yaitu aspek pembinaan personel, aspek rekruitmen personel dan aspek sistem pendidikan Polri dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan TNI/Polri mengenai RUU Kepegawaian di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/05/11). Bertitik tolak pada hal tersebut, maka aspek pembinaan pegawai sejak penerimaan sampai dengan pemisahannya diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. “Untuk itu sistem pembinaan kepega
Dirut Bulog: “Raskin untuk menjaga Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin” 31 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Pangan menempati prioritas yang tinggi dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, sedangkan pangan di Indonesia identik dengan beras. Harga beras menjadi lokomotif bagi pergerakan harga barang dan jasa lainnya. Karena hal itu “Pemerintah menjaga stabilitas harga beras untuk keperluan pengendalian inflasi dan kemiskinan”, tegas Sutarto Alimoeso, Dirut Bulog pada RDPU Komite II DPD RI di ruang rapat Komite II DPD RI, lt.3 Gd.B DPD RI, Senayan-Jakarta, (30/03/2011) Program raskin ini merupakan (i) program perli
Masalah Perempuan dan Anak di Indonesia Kompleks dan Berdampak Luas 17 Maret 2011
Permasalahan tantang Perempuan dan Anak menjadi pembahasan utama dalam Rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Amalia Sari beserta jajarannya yang berlangsung di Ruang Rapat Komite I Lt. 2 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/3). Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Komite III, Istibsyaroh, didampingi Wakil Ketua Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar. Agenda dalam rapat kerja tersebut, yaitu: 1. Tupoksi dan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan da
Komite II DPD RI menjembatani PIP dengan PEMDA untuk investasi daerah 10 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan Soverign Wealth Fund (SWF) Indonesia dan menjadi operator investasi pemerintah yang meliputi bidang infrastruktur yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur. Komite II mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PIP dan Jajaran PEMDA diantaranya Kepala Bappeda Kaltim, Bupati Langkat, Walikota Tebing Tinggi, Bupati Paser, Bupati Penajam Paser Utara, Ketua
LIVE STREAM