x
Sidang Pleno Komite III DPD RI 01 Mei 2013
Jakarta, dpd.go.id – Sidang Pleno Komite III DPD RI yang pertama pada masa sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 dilaksanakan di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta, Rabu, (01/05/2013). Dalam sidang yang beragendakan pembacaan surat masuk dan pembahasan jadwal sidang selama Masa Sidang IV tahun Sidang 2012-2013. Sesuai surat masuk bahwa tanggal 7 Mei 2013 Komite III merupakan bagian penting dalam pertemuan dengan delegasi Parlemen atau Senator dari Thailand yang akan diterima langsung oleh Pimpinan DPD RI.  Komite III DPD RI m
Pasca Putusan MK, DPD Siap Jalankan Legislasi Tripartit 01 Mei 2013
Jakarta, dpd.go.id - Pasca keputusan MK, DPD dituntut untuk siap menjalankan proses legislasi tripartite antara Presiden, DPR dan DPD RI. Namun, sejak putusan MK pada 27 Maret lalu, belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana pelaksanaan legislasi tripartite. Menurut Intsiawati Ayus (Senator dari provinsi Riau), sejak dibacakannya keputusan MK, maka seharusnya legislasi tripartite mulai dilaksanakan. “Secara institusi DPD siap melaksanakan legislasi tripartite, ruang lingkup kerja kita jelas, hanya perlu ada pengaturan mekanisme pembahsa
Sidang Tim Kerja RUU Daerah Perbatasan 01 Mei 2013
Jakarta, dpd.go.id – Daerah perbatasan sebagai pintu gerbang negara Indonesia memiliki berbagai permasalahan yang cukup pelik dan seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah serta pihak-pihak terkait. Hal ini menjadi perhatian bagi Komite I DPD RI yang membidangi masalah perbatasan dengan membentuk Tim Kerja (Timja) RUU Daerah Perbatasan dan melakukan pertemuan awal dengan Tim Ahli di Ruang Rapat Komite I, Rabu (01/05/13) siang.  Jacob Jack Ospara (Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku) selaku Ketua Timja RUU Daerah Perbatasan
BPK RI Menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 Kepada DPD RI 30 April 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke -12 di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (30/04/13). Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida didampingi Wakil Ketua II DPD RI, GKR. Hemas. Dalam sidang kali ini Ketua DPD RI, Irman Gusman berhalangan memimpin sidang dikarenakan menghadiri Musrembang bersama Presiden SBY. Agenda dalam sidang paripurna ke-12 DPD RI antara lain: 1. Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013; 2. Pidato pembukaan Masa Sidang IV DPD RI Tahun Sidang 2
Membludaknya Caleg DPD RI, Ada Apa? 24 April 2013
Jakarta, dpd.go.id – Perebutan kursi Senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tampak semakin seru dan membludaknya calon yang mendaftar, selain incumbent, calon-calon dengan kekuatan massa yang besar juga ikutan meramaikan kancah pemilihan DPD RI seperti tokoh-tokoh masyarakat, dan anggota partai-partai besar, ada apakah? Hal ini disambut positif oleh A.M Fatwa (Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta) yang juga mengikuti pemilihan DPD RI pada periode 2014-2019,  “menurut hemat saya, bahwa DPD ini disamping ada peningkatan wewenang
Format Ideal Mencari Pemimpin 2014 17 April 2013
Jakarta, dpd.go.id -  Banyaknya tokoh yang dijagokan maju dalam bursa pemilihan presiden tahun 2014 mendatang, menjadi tantangan bagi partai-partai  untuk menentukan calon mana yang akan diusung. Format pemilihan capres yang sudah mengemuka diantaranya melalui konvensi. Meskipun dinilai cukup demokratis, namun metode konvensi sendiri masih dipertanyakan. Format pencarian calon pemimpin tersebut menjadi tema dalam dialog kenegaraan DPD RI dengan tema ’Format Ideal Mencari Pemimpin 2014,” di gedung DPD RI, Rabu, (17/04/2014)
Konvensi Capres: Mencari Pemimpin Bangsa 12 April 2013
Jakarta, dpd. go.id – Jelang pemilu 2014 publik semakin sering disuguhkan dengan hasil survey tentang elektabilitas figur-figur yang dinilai pantas menjadi pemimpin bangsa. Untuk menjawab ekspektasi publik tersebut, beberapa partai politik berencana melakukan konvensi untuk mejaring figure calon presiden. Salah satu partai yang akan meggelar konvensi penjaringan calon presiden (capres) adalah partai Demokrat. Menurut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani L. Suharli, tujuan dari konvensi  yang akan dilakukan oleh partai Demokr
Kenaikan Harga BBM: Kebijakan Subsidi Untungkan Kelas Menengah 10 April 2013
Jakarta, dpd.go.id – Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menimbulkan polemik. Pemerintah berasumsi kondisi ekonomi global yang belum menentu membuat kenikan harga BBM sudah tidak terelakkan lagi. Menurut pengamat ekonomi, Aviliani, kebijakan subsidi BBM saat ini sudah tidak relevan lagi, karena justru dinikmati oleh kelas menengah yang tergolong mampu. “Subsidi seharusnya diberikan kepada orang bukan barang, namun sebelum kebijakan mencabut subsidi BBM juga harus diperhatikan faktor inflasi dan impli
La Ode Ida: Tidak ada Demokrasi Jika Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD 05 April 2013
Jakarta, dpd.go.id – Usulan mengembalikan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah) kembali mencuat, terlebih dengan terjadinya kerusuhan pasca Pilkada di beberapa tempat. Tema tersebut menjadi bahasan dalam dialog radio DPD RI dengan tema ‘Pemilukada dan Demokrasi’, Jumat (05/04/2013) dengan nara sumber Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Heri Budianto dan Indra (Anggota Komisis II DPR RI/FPKS).                 Menurut
Dialog Kenegaraan DPD RI: Politik Legislasi Pascaputusan MK 03 April 2013
Jakarta, dpd.go.id – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dikabulkannya gugatan DPD RI dalam hal kewenangan program legislasi nasional (Prolegnas) menjadi bahasan dalam Dialog Kenegaran DPD RI di lobby DPD RI Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2013). Hadir sebagai pembicara antara lain: Irman Gusman (Ketua DPD RI), Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR), Siti Nurbaya Bakar (Mantan Sekretaris Jenderal DPD RI), dan Irman Putra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara). Mengangkat tema “Politik Legislasi Pasca Putusan Mahkama
Irman Gusman Dinobatkan sebagai Warga Kehormatan Kopassus 02 April 2013
-    DPD RI dan Kopassus Sejiwa Menjaga Keutuhan NKRI    JAKARTA (2/4) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman hari ini resmi dinobatkan sebagai warga kehormatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Markas Komando Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Dalam acara penobatan tersebut, Irman dipasangkan topi komando dan jaket loreng khas kebanggaan korps baret merah itu oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo. Irman menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diterimanya dan
Sidang Paripurna ke-11 DPD RI: Nota Kesepahaman Bersama dan Pengesahan Keputusan DPD RI 01 April 2013
Jakarta, dpd.go.id - Mengawali sidang paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara DPD RI dengan 3 (tiga) Universitas di Indonesia bertempat di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (28/03/13). Universitas yang dimaksud antara lain : 1) Universitas Panca Bhakti Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; 2) Universitas 11 Maret Surakarta, Provinsi Jawa Tengah; 3) Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Dengan adanya kerjasama antara DPD RI dengan Universitas t
Konsekuensi Putusan MK, Kinerja Anggota DPD RI, Wajib, Sewajib-wajibnya Harus Lebih 28 Maret 2013
Jakarta, dpd.go.id – “Hari ini merupakan hari istimewa karena Keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin,” ujar Irman Gusman pada pembukaan Rapat Panmus DPD RI di Ruang Rapat DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis (28/03/2013). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan seluruh ketentuan UU Nomor 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mereduksi atau mengurangi k
MK Kabulkan Judicial Review DPD RI, Babak Baru Bagi Parlemen Indonesia 27 Maret 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan terhadap pengujian kembali terhadap UU No. 27/2009 tentang Susunan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi, Hamdan Zulfa, menurut mahkamah terdapat lima masalah konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon. Kelima hal tersebut adalah kewenangan DPD RI dalam mengajukan RUU setara dengan DPR  dan Presiden, kewenangan ikut membahas RUU sesuai pasal 22 D UUD 1945
BK DPD Menjaga Kehormatan, BK DPR Memperbaiki Kehormatan 27 Maret 2013
Jakarta, dpd.go.id – Badan Kehormatan (BK) mulai diperkenalkan dalam kehidupan keparlemenan sesudah reformasi 1998 oleh DPR RI periode 1997-1999. A.M Fatwa mengawali Dialog Kenegaraan dengan memaparkan bagaimana Badan Kehormatan terbentuk. Rekomendasi mengenai pembentukan Badan Kehormatan itu selain sebagai respon lahirnya ketetapan MPR RI nomor XI/MPR RI/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepostisme juga mencuatnya isu suap pada pembahasan undang-undang tentang ketenagakerjaan. DPR RI periode 199
LIVE STREAM