x
RUU Minerba DPD RI Menggarisbawahi Hak-Hak Rakyat Tidak Terabaikan 03 Oktober 2012
Jakarta, dpd.go.id – RDPU Komite II DPD RI dengan narasumber membahas RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Rabu, (3/10/2012). Pada kesempatan tersebut, Bobby Rizaldi (Perwakilan Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar) menyatakan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “selain adanya tuntutan masyarakat juga adanya Keputusan MK yang membatalkan Pasal 10, pasal 22 dan pasal 52 dalam UU
Komite III DPD RI Lakukan Pengawasan Pra Haji di Arab Saudi 02 Oktober 2012
Jakarta, dpd.go.id – Usai melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan pengawasan pra haji tahun 2012, Komite III DPD RI menggelar Sidang Pleno untuk membahas hasil dan laporan dari kunjungan tersebut. Bertempat di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Jakarta, Hardi Selamat Hood selaku Ketua Komite III membuka dan memimpin jalannya sidang pada Selasa (02/10/2012). Mewakili rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi, Aidil Fitri Syah membacakan laporan hasil kunjungan tentang persiapan pelaksanaan ibadah h
Hatta Rajasa : Pentingnya Pemerintah dan DPD Bersinergi Mempercepat Pembangunan di Seluruh Tanah Air 02 Oktober 2012
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia (Hatta Rajasa), yang didampingi oleh Menteri Pertanian (Suswono), Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan), Menteri ESDM (Jero Wacik), Kepala Bappenas (Armida S. Alisjahbana), Wamen Kementerian Pekerjaan Umum (Hermanto Dardak) dan Wamen Kementerian Perhubungan (Bambang Susantono) bersama Dirjen-dirjen dan Sekjen dari Kementerian terkait membahas tindak lanjut penyerapan aspirasi masyarakat, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ek
Irman Gusman Beri Sambutan Pada Raker MP3EI 01 Oktober 2012
Jakarta, dpd.go.id – Tanggal 1 Oktober 2012 merupakan hari yang istimewa karena sewindunya atau delapan tahun DPD RI sebagai anak kandung reformasi, yang kedua merupakan Hari Kesaktian Pancasila dan juga tanggal 1 Oktober 2012 dipilih oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa untuk mensosialisasikan lebih lanjut terkait Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan untuk mendapatkan masukan-masukan dari daerah melalui DPD RI pada Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian Indon
Wacana Terlalu Lama, Pemilu Serentak Baru Bisa Dilaksanakan Tahun 2019 28 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – Penyelenggaraan pemilu yang bisa terjadi berkali-kali sepanjang lima tahun dipandang tidak lagi efektif dan menghabiskan banyak biaya. Konflik, sengketa dan permasalahan yang selalu timbul hampir di setiap pemilu semakin mendorong wacana pelaksanaan pemilu secara serentak. Namun, diakui banyak pihak bahwa pelaksanaannya tidak mudah dan tidak bisa buru-buru. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Fauzi Rangkuti dalam Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia dengan tema “Pemilu Nasional dan Lokal, Mungkinkah Sere
Andi Malarangeng: Prestasi Olah Raga Indonesia Meningkat 25 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan Komite III DPD RI memberikan sejumlah laporan terkait pelaksanaan PON XVIII yang berlangsung di Riau beberapa waktu yang lalu. Rapat yang berlangsung pada Selasa (25/09/2012) ini dipimpin oleh Ketua Komite III, Hardi Selamat Hood. Bertempat di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Andi meyatakan bahwa secara keseluruhan pertandingan di PON berjalan dengan lancar. “Meskipun hanya ada 39 caban
La Ode Ida Berharap Komite III Mengawal Pandangan atas RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri Hingga di Pansus DPR 24 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI dinilai telah memiliki dokumen yang cukup terkait RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang dikirimkan oleh Komisi IX DPR. Penilaian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, saat memberikan pengantar musyawarah dalam Sidang Pleno Komite III DPD RI pada Senin (24/09/2012). Sebelumnya, Komite III DPD RI telah sering membahas revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri. “DPR membuat RUU dengan nama baru, sedangkan DPD merevisi UU yang l
Kemenangan Jokowi, Trend Baru Kepemimpinan Indonesia 21 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – Hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan tak lama setelah pemilukada Jakarta usai menunjukkan bahwa pasangan Jokowi – Ahok mengungguli pasangan petahana Fauzi Bowo – Nahrowi Ramli. Kemenangan yang diraup oleh Jokowi yang sebelumnya menjabat Wali Kota Solo ini tentu saja menjadi catatan tersendiri dalam sejarah pemilukada ibu kota, padahal Fauzi Bowo mendapat dukungan dari beberapa partai besar. Menurut A.M. Fatwa, kemenangan tersebut salah satunya adalah karena saat ini Jakarta membutuhkan f
DPD RI Sambut Baik Rekomendasi Munas NU tentang Amandemen Konstitusi 19 September 2012
Jakarta, dpd.go.id - Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) telah menghasilkan rekomendasi atas persoalan-persoalan krusial bangsa. Diantaranya hukuman bagi koruptor, persoalan perpajakan, bidang pendidikan dan pembenahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945. Hadir dalam Dialog Kenegaraan DPD RI, Wakil Ketua Umum PBNU, KH. As’ad Said Ali menjelaskan bahwa rekomendasi Munas NU tentang amandemen konstitusi adalah bentuk keresahan warga Nahdliyin atas  adanya kepentingan asing yang telah menciderai kemurnian U
RDP Komite II Bahas Pencapaian Kemantapan Jalan Wilayah Barat 19 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dalam upaya membenahi kondisi infrastruktur jalan di wilayah barat, Komite II DPD RI mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN I, II dan III di gedung B DPD RI, Senayan – Jakarta, Selasa (19/09/12). Mengundang balai besar di wilayah barat, RDP yang dipimpin oleh Bambang Susilo (Senator Kalimantan Timur) memaparkan data progress perbaikan jalan pada masing-masing provinsi. BBPJN I menjelaskan kondisi kemantapan jalan di Sumatera Utara dari total panjang
Komite II DPD RI Memberikan Apresiasi Terhadap Kinerja Balai Besar Wilayah Timur 18 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – “Raker ini merupakan lanjutan dari Raker dengan Menteri PU yang dilaksanakan pada tanggal 5 September yang lalu, sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan di Indonesia,” ujar Bambang Susilo pada Rapat Kerja dengan Balai Besar Pelaksanaan Wilayah Timur seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan VI, VIII, IX, X dan XI yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Selasa, (18/09/2012). Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Timur meliputi Balai Besar
Komite II : Jalan Perbatasan di Harapkan Menjadi Prioritas 18 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Balai Besar Pelaksanaan Wilayah Tengah meliputi Balai Besar Pelaksanaan Jalan IV, V, VII yang membahas terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah masing-masing dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Selasa, (18/09/2012). Raker dihadiri Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan VII yang meliputi wilayah Kalimantan yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantang Tengah dan Kalimantan Selatan dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan IV yang me
Komite II DPD RI : Daerah Dukung RUU BUMD Usul Insiatif DPD RI 17 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – “Pembahasan RUU tentang BUMD yang menjadi usul inisiatif DPD RI dapat dijadwalkan lebih intensif sehingga segera dirampungkan dan dikawal dengan publikasi yang baik,” papar Instiawaty Ayus, Tim Uji Sahih RUU BUMD Provinsi Riau pada Sidang Pleno Komite II DPD RI yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Senin, (17/09/2012). Sidang Pleno kali ini membahas tentang Laporan Pelaksanaan  Uji Sahih RUU BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tanggal 11- 13 September 2012 di ke
Daerah Menantikan Keadilan DBH 14 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pendapatan daerah dengan proporsi 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah hingga kini masih menuai kritikan karena dinilai tidak adil. Dengan porsi pembagian tersebut, banyak daerah penghasil yang belum benar-benar merasakan hasil dari sumber daya alam mereka. Misalnya, pembangunan infrastruktur belum maksimal, pendidikan yang masih tertinggal serta jumlah penduduk miskin yang masih banyak. Persepsi tersebut memang tidak sepenuhnya salah, namun ada yang perlu diluruskan agar d
Komite I DPD RI Dorong Penyelesaian Segera Sengketa Pilkada Kabupaten Timur Tengah Utara NTT 13 September 2012
Jakarta, dpd.go.id – Terkait sengketa Pilkada Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Komite I DPD RI menyelenggarakan rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri guna meminta penjelasan atas kasus tersebut. Alirman Sori, anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Komite I membuka sekaligus memimpin rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta pada Rabu (13/09/2012). Perwakilan dari KPU, Ferry Kurnia, dalam rapat tersebut mengungkapk
LIVE STREAM