Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Raker Komite II DPD RI dengan Dirjen Dikti Bahas RUU Keinsinyuran 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Raker Komite II DPD RI dengan Dirjen Dikti guna mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah khususnya Dikti Kementerian Pendidikan Nasional RI untuk memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Keinsinyuran yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Selasa, (29/01/2013). Dalam kesempatan tersebut, Joko Santoso, Dirjen Dikti Kemendiknas menyampaikan bahwa juga baru mendapatkan draft RUU Keinsinyuran yang merupakan usul inisiatif DPR RI tersebut sehingga belum mendalam pembahasannya. &l
Insinyur (Ir) adalah gelar profesi bukan akademik 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id –  “Insinyur (Ir) adalah gelar profesi bukan akademik,” ungkap Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Said Didu. “Seorang insinyur adalah orang yang melakukan rekayasa teknik terhadap sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan umat manusia dan bila sarjana teknik tidak melakukan itu maka bukan insinyur,” ujarnya pada RDPU Komite II DPD RI yang membahas RUU Keinsinyuran yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Selasa, (29/01/20
Revisi UU Kepariwisataan sebagai Langkah Perbaikan dan Pemerataan Pembangunan 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Melanjutkan pembahasan revisi UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Komite III DPD RI kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan narasumber Zamroni Salim dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI pada Rabu (26/09/2012). Dalam kesempatan tersebut, Zamroni berharap bahwa perbaikan melalui revisi harus ke arah yang lebih baik tanpa campur tangan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, revisi ini harus menjadi langkah perbaikan dan pemerataan pembangunan. Dalam presentasinya Zamr
Perlukah Bali Menjadi Otonomi Khusus 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Tim Kajian  Otonomi Khusus Bali Komite I DPD RI dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang  Otonomi Khusus Bali besama narasumber Zain Badjeber, Dr. Irman Putra Sidin, SH., MH, Prof. Dr. Patikno, M. Soc., AA GN Ari Dwipayana , Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., J. Kristiadi , dan Prof. Dr. I Wayan Suparta di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (28/01/13).  “Sudah 8 tahun semenjak saya (I Wayan Sudirta) menjadi anggota DPD RI dan sudah 8 tahun juga pembentukan RUU Otonomi Khus
Danang Parikesit : “Fakta penurunan minat calon mahasiswa yang mengambil bidang studi sipil dan arsitektur” 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mengadakan RDPU dengan narasumber dari Assosiasi Sertifikasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) dan Prof. Danang Parikesit (akademisi dari UGM yang juga merupakan staf khusus Menteri PU dan ketua umum Transportasi Indonesia)  guna mendapat masukan-masukan untuk menyusun pandangan dan pendapat atas RUU Keinsinyuran yang diajukan oleh DPR RI pada RDPU Komite II DPD RI  yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Senin, (28/01/2013). Beberapa hal yang menjadi perhat
Komite IV RDPU dengan PT . Telkomsel Pelajari Dampak Penerapan UU Kepailitan 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id -  Komite IV DPD RI mengundang Direksi PT. Telekomunikasi  Seluler (PT. Telkomsel) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan  masukan terkait UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, pada Senin, (28/01/2013). Dalam RDPU tersebut, Herdy Rosadi Harman (Director of Human Capital Management) menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi  undangan dari Komite IV DPD RI untuk mempelajari kasus kepailitan PT. Telkomsel.  Kasus kepailitan Telkomsel menurut He
IAI : “Sebaiknya RUU Insinyur sinergi dengan RUU Arsitek, seperti baju dan celana” 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – “Insinyur (engineer) dan arsitek, masing-masing merupakan dua profesi yang berurat-akar dalam kehidupan di Indonesia, keduanya sebagaimana kelaziman di negara lain juga, hendaknya diatur dalam dua undang-undang yang berbeda. Keduanya seharusnya berjalan serasi seperti baju dan celana,” papar Bambang Eryudhawan (Ikatan Arsitek Indonesia) pada RDPU Komite II DPD RI membahas tentang RUU tentang Keinsinyuran yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Senin, (28/01/2013). UU Kein
Mudrajad: Masalah Pariwisita Indonesia adalah Sampah dan Infrastruktur 25 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Tujuan yang paling penting dari penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menarik wisatawan baik mancanegara maupun nusantara agar mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Indonesia. Karenanya, naskah akademik perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 perlu menjabarkan masalah mendasar kepariwisataan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Mudrajad Kuncoro, Guru Besar termuda Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, saat menjadi narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III pada Rabu (23/01/2013). “Selain itu, s
Judicial Review, Refly Harun: DPD Memiliki Kewenangan Setara dengan DPR dan Presiden 23 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang untuk perkara nomor 92/PUU-X/2012 dan 104/PUU-X/2012 dengan agenda mendengarkan keterangan  saksi/ahli dari pemohon dan pemerintah (VI) pada Rabu, (23/01/2013). Pada kesempatan tersebut, Refly Harun menjadi saksi ahli  yang diajukan oleh Pemohon (DPD dan Koalisi Masyarakat). Dalam keterangannya, Refly mengatakan bahwa melalui penafsiran sistematis terhadap Pasal 22 (D) UUD 1945 dapat menjadi  dasar konstitusional bahwa DPD memiliki kewenangan yang setara
HGU, Masalah dalam Perkebunan 23 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan harus direvisi karena seringnya terjadi konflik lahan antara pengusaha dan masyarakat makin meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan, menjadi bagian dari sejarah panjang perseteruan klasik antara rezim pengusaha dengan rakyat dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak, yaitu kepentingan ekonomi pengusaha versus hak-hak rakyat. Sebagai produk hukum, UU Perkebunan menimbulkan persoalan dalam praktek p
Produk perkebunan merupakan produk berorientasi ekspor 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Perkebunan merupakan produk yang berorientasi ekspor. Peningkatan pendapatn petani melalui pengembangan perkebunan (>$4.000/tahun) terutama dibidang kelapa sawit yang sebagai komoditas unggulan. Perkebunan mempunyai masalah-masalah seperti yang diungkap Prof.Almasdi Syahza (Pengamat dan peneliti ekonomi pedesaan dari Universitas Riau) yaitu berkaitan dengan Masalah kepentingan rakyat seperti dualisme ekonomi antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat; Masalah pemasaran produk primer yang seharusnya tid
RDPU Komite II DPD RI, Mujiadi: “Jawa, Bali dan NTT krisis air” 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – UU no.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) mempunyai turunan peraturan untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut yaitu ada sebelas Peraturan Pemerintah, lima peraturan presiden dan 13 Peraturan Menteri dan empat surat edaran namun sampai sekarang dirasa masih saja ada banjir dan krisis air.  Berkenaan dengan hal tersebut komite II DPD RI mengusul Inisiatif RUU tentang SDA, yang diharapkan SDA bisa dikelola dengan baik. Dalam kaitan wadah koordinasi SDA maka dibentuk Dewan sumber daya air nasional dan d
Menyoal Urgensi Kurikulum 2013: Tidak Ada Efek Kualitatif yang Ditimbulkan 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mengkaji kembali urgensi penggantian Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013, Komite III DPD RI mengundang Ketua Litbang PB PGRI, Muhammad Abduhzen, untuk memperoleh pandangan dan pendapat berkaitan dengan Kurikulum yang akan digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Bertempat di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Abduhzen mengungkapkan bahwa penerapan Kurikulum 2013 sebenarnya tidak menimbulkan efek kualitatif bagi pendidikan nasional. “Saya khawatir penerapan Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan
Djoko Sudibyo: Perlu Pendidikan bagi Masyarakat di Daerah Wisata 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Melanjutkan pembahasan mengenai Perubahan atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mendatangkan beberapa pakar pariwisata sebagai narasumber untuk mengumpulkan pandangan dan pendapat terkait UU Kepariwisataan yang dipandang belum mampu mengakomodir kepentingan dari banyak kalangan tersebut. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood, di Gedung DPD RI Jakarta pada Selasa (22/01/2013). Menurut Sulaiman Wiraatmaja dari Masya
RDPU Komite II DPD RI, Firdaus Ali: “Hati-hati tanggal 27 Januari potensi banjir lebih besar" 21 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Air adalah sumber daya yang tak tergantikan, oleh karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi makluk hidup, bahkan makluk matipun membutuhkan air sehingga keberadaannya harus dikelola dengan baik. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah tidak terlepas dari ketidakmampuan kita mengelola sumber daya air dengan baik. “Statement saya bahwa tanggal 27 Januari akan ada potensi banjir yang lebih besar lagi, bukan sensasi semata karena tanggal 27 merupakan purnama penuh, jika terjadi hujan yang tidak henti-henti
LIVE STREAM