x
Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ke Balai Kota DKI Jakarta 18 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Pengawasan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan UU nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan disambut oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T.Purnama (Ahok). Untuk lebih mengintesifkan kunjungan maka digelar rapat kerja yang dihadiri oleh para Senator dari Komite IV DPD RI didampingi staf ahli, Wakil Gubernur beserta jajaran Pemprov, Dirjen UMKM
Tim Kerja Pengawasan Undang-Undang Pemerintah Daerah 18 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Tim Kerja Pengawasan Undang-Undang Pemerintah Daerah Komite I DPD RI dengan Staf Ahli; Wawan, Fadli, Lexy dan Fendi dengan agenda Membahas Outline Materi Pengawasan terhadap UU No. 32 tahun 2004, ada 3 persoalan yang ada di UU No. 32 tahun 2004 seperti Tapal Batas, Pemilu Kepala Daerah dan Desa  di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (18/02/13). Dalam rapat tersebut keempat staf ahli memberikan pendapat yang paling banyak permasalahannya dari  Tapal Batas Daerah, Pemilu Kepala Daerah dan
Komite IV Mulai Bahas RUU Tabungan Perumahan 18 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI siap membahas RUU Tabungan Perumahan Rakyat, pembahasan RUU ini diawali dengan diadakannya Rapat Pleno Komite IV dengan agenda ‘Pengantar Musyawarah Pimpinan DPD RI tentang Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan’ pada Senin, (18/02/2013). Dalam kesempatan tersebut, Wakil  Ketua DPD RI, GKR. Hemas, menyampaikan materi pengantar musyawarah pembahasan RUU Tabungan Perumahan. ”Dengan adanya pengaturan mengenai tabungan perumahan rakyat ini, akan menguntungkan para pengembang da
RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan Apakah bisa berjalan apabila sudah menjadi Undang-Undang 14 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka undangan rapat kerja Pansus RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan DPR, Anggota Komite I DPD RI ikut hadir dalam Rapat pansus tersebut dengan Ketua Staf Angkatan Laut RI (Marseto), Kamis, (14/02/2013), di Ruang Rapat Panitia Anggaran Nusantara I DPR RI. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI (Drs. Abdul Gaffar Patappe) membahas masukan terkait pembahasan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan karena RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas karena itu untuk mend
RDPU PAP DPD RI Terkait Upaya Penyelesaian Kasus Tunjangan Komunikasi Insentif 14 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI menggelar RDPU dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, ADKASI (Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Tim Ahli terkait temuan BPK RI tentang pengembalian Dana Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2004-2009 di Senayan, Jakarta, Rabu (13/02/13). Rapat dipimpin Ketua PAP, Faoruk Muhammad (Anggota DPD RI dari Provinsi NTB). Agenda dalam rapat tersebut adalah membahas materi terkait
Timja I PPUU Rencanakan Pengembangan Law center 13 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Berperan sebagai penunjang kegiatan DPD RI, Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat Daerah atau Law Center telah berupaya melakukan penguatan DPD dengan merencanakan pelaksanaan konsepsi pengembangan, perancangan dan advokasi hubungan pusat-daerah melalui kegiatan sosialisasi Law Center ke perguruan tinggi di daerah. Akan tetapi karena minimnya aktualisasi DPD terhadap Law Center, PPUU DPD RI berencana untuk mendesain dan mengembangkan Law Center menuju konteks yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, t
Timja RUU Pilkada Hadiri Rapat Bersama dengan Komisi II DPR RI 13 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka membahas RUU Pemilihan Kepala Daerah (RUU PILKADA), Anggota Komite I DPD RI ikut hadir dalam Rapat Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI dengan Eselon I Kemendagri dan Kemenkumham, Rabu, (13/02/2013), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut, delegasi Komite I dipimpin oleh Ketua Timja RUU Pilkada, Farouk Muhammad (Anggota DPD RI Provinsi NTB). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja (Panja), Abdul Hakam Naja (Fraksi PAN) membahas tentang pengelompokan isu-isu krusial  terkait RUU Pil
Muhammad Nuh: Kurikulum 2013 untuk Efektivitas Pembelajaran yang Baik 13 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Kurikulum 2013 yang tengah ramai diperdebatkan masyarakat terkait urgensinya pada dasarnya merupakan kurikulum yang dipersiapkan untuk menjawab tantangan kompetensi 15 hingga 20 mendatang. “Jadi, kurikulum 2013 ini bukan untuk menjawab tantangan zaman sekarang, melainkan untuk menyesuaikan kompetensi masa depan. Karenanya, kami mencoba merumuskan desain kurikulum baru yang merupakan pengembangan dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 2004 dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006,” Menteri Pend
Panmus Siapkan Draf Penyusunan Panduan, Pandangan, dan Pendapat/Pertimbangan DPD RI atas RUU dari Pemerintah/DPR RI 12 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Untuk menunjang pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dalam bidang legislasi, Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI berupaya menyusun draft penyusunan panduan, pandangan, dan pendapat/pertimbangan DPD RI atas RUU dari Pemerintah/DPR RI. Dalam rapat pleno tim kerja Panmus pada Selasa, (12/02/2012),  staf ahli Panmus, Irfan R. Hutagalung, mengatakan selain untuk membantu alur mekanisme penyusunan pandangan, pendapat, dan pertimbangan DPD RI atas suatu RUU, panduan ini juga membantu bagaimana memahami suatu RUU. &ld
Komite I DPD RI Menggelar Sidang Tim Kerja Pengawasan UU Pemda 12 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite I DPD RI menggelar Sidang Tim Kerja (Timja) Pengawasan UU Pemda dipimpin wakil Ketua, Kamaruddin (Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara) di Ruang Rapat Komite I, Selasa (12/02/13) siang. Agenda dalam Timja tersebut antara lain: 1) Pemilihan Ketua Timja; 2) Membahas DIM Provinsi; 3) Membahas agenda Timja Pengawasan UU. Dalam sidang Timja tersebut, Emanuel Babu Eha (Anggota DPD RI dari Provinsi NTT) terpilih sebagai ketua Timja Pengawasan UU Pemda didampingi silviana H. Pandegirot (Anggota DPD RI dari P
Indonesia Harus Bisa Membenahi Daerah Perbatasan Dengan Negara Tetangganya 12 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Pleno Komite I DPD RI dengan agenda pembahasan permasalahan daerah perbatasan di Indonesia besama narasumber Dr. Connie Rahakundini Bakrie, Dr. Ganewati dan Robi Nurhadi, PhD di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (12/02/13). Dalam rapat tersebut narasumber memberikan masukan dalam permasalahan di daerah perbatasan “pentingnya daerah perbatasan untuk lebih di perhatikan karena sudah 68 tahun Indonesia merdeka tapi dampaknya masih belum terasa di daerah perbatasan, di daerah perbatasan masih a
Rekomendasi KPAI untuk DPD RI terkait Perlindungan Anak 12 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Saat ini, sepertiga dari jumlah populasi di Indonesia atau sekitar  83,5 juta adalah anak-anak. Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Karenanya, perlindungan dan pendidikan bagi mereka menjadi sebuah hal yang niscaya. Ironisnya, menurut data yang dimilik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih banyak anak yang memerlukan perhatian khusus, mengalami tindak kekerasan, menderita gizi buruk dan busung lapar, terjangkit HIV, menjadi pekerja dan bahkan terlantar. “Ada banyak ma
Apakah Perlu Bali Menjadi Daerah Otonomi Khusus 11 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Tim Kajian  Otonomi Khusus Bali Komite I DPD RI dengan agenda Masukan materi mengenai masalah kajian otonomi khusus dan otonomi asimetris di Indonesia  besama narasumber Saldi Isra, Miftah Thoha, B. Hestu Cipto Handoyo, Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Ari Dwipayana di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (11/02/13). Ada permasalahan yang di hadapi masyarakat Bali yang menginginkan Otonomi Khusus karena di Bali Unsur Budaya dan Agama berbeda dengan daerah lainnya. Dengan dasar Kultural yang
Program Menuju Kota Layak Anak untuk Indonesia Layak Anak 2015 11 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Sri Danti, menyatakan bahwa salah satu isu penting dalam perlindungan anak adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). “Pada banyak kasus, penanganan ABH belum dilakukan secara terpadu antar instansi penegak hukum. Ditambah lagi selama ini penanganan ABH disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa,” tutur Sri Danti saat menyampaikan hasil capaian strategis Pembangunan Perlindungan Anak dalam Rapat Dengar P
Pengesahan Keputusan dan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Sidang Paripurna DPD RI 07 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-15, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (19/06/12) pagi. Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida memimpin sidang paripurna. Agenda dalam sidang paripurna kali ini terdiri atas: 1. Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan; 2. Pengesahan keputusan DPD RI. Dalam laporan Komite I DPD RI, Alirman Sori (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat) menyampaikan bahwa ada Pandangan atas 3 (tiga) RUU
LIVE STREAM