x
Hasil Pleno ke-4 PPUU 28 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id — PADA PENUTUP Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012, PPUU DPD RI mengadakan Sidang Pleno ke-4 dengan 2 (dua) agenda utama, yaitu 1) Pembahasan Kesepakatan Hasil Timja II tentang Rancangan Pandangan Pendapat DPD terhadap RUU perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota; 2) Pembahasan Jadwal dan Agenda PPUU untuk Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012, bertempat di Ruang Rapat PPUU Lt.3 Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum\'at (28/10/11).
Aspal Buton untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Indonesia 21 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – Bambang Soeroso, Anggota DPD RI asal Bengkulu menyampaikan arah kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional: Aspal Buton untuk pembangunan Infrastruktur Jalan di Indonesia. “Pada saat kita sekolah dulu ada Ilmu Bumi, dan Aspal Buton merupakan kebanggaan Bangsa Indonesia, tetapi sekarang aspal buton kalah dengan aspal minyak yang diimpor dengan harga mahal” ujarnya dalam Semiloka Nasional DPD RI, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional Aspal Buton Untuk Menunjang Program Pembangunan Jalan di Indone
PPUU DPD Membentuk Tim Perumus Hubungan Pusat dan Daerah 20 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – Melanjutkan rangkaian acara Lokakarya Nasional Grand Design : Pembangunan Hukum Nasional dan Hubungan Pusat – Daerah yang digelar Kamis pagi (20/10/11) di Ruang Komite I DPD RI, PPUU DPD membentuk tim perumus hasil penelitian tentang hubungan pusat dan daerah yang nantinya akan dilaporkan pada acara penutupan keesokan harinya di Lobby DPD RI, Parlemen Senayan, Jakarta. Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari 17 Perguruan Tinggi, LSM, akademisi, Forum Konstitusi, serta pakar hukum tersebut memilih perwak
Kelembagaan Law Center Sebagai Penguat Peran DPD RI 20 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id - Masih dalam acara Lokakarya Nasional yang diadakan oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI yang berlangsung dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2011, di hari kedua ini peserta Lokakarya Nasional dibagi ke dalam tiga Kelompok, yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Di Komisi III yang dipimpin oleh Iswandi (Anggota DPD RI Provinsi Lampung) mengambil topik tentang Kelembagaan Law Center. Perwakilan dari Perguruan Tinggi yang hadir  mempresentasikan penilaian mereka terhadap DPD RI di kelompok masing-ma
Peserta Lokakarya Nasional PPUU DPD RI Presentasikan Hasil Penelitian 20 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go id. – Di hari kedua dalam rangkaian acara Lokakarya Nasional bertajuk “Grand Design Pembangunan Hukum Nasional dan Hubungan Pusat Daerah” peserta yang mewakili universitas melakukan presentasi atas penelitian yang telah mereka lakukan. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Dalam kesempatan tersebut, Komisi II bertugas memaparkan dan mendiskusikan penelitian yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam di Daerah serta Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Diskusi dila
I Wayan Sudirta: Terdapat 84 Undang-undang yang Merugikan Daerah 19 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – BERDASARKAN kajian bersama DPD RI dan 29 Perguruan tinggi mitra DPD di seluruh Indonesia, ditemukan setidaknya terdapat 84 Undang-undang yang merugikan daerah. Hal tersebut disampaikan I Wayan Sudirta, Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI, dalam pembukaan Lokakarya Nasional di DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan – Jakarta, Rabu (19/10/2011). Menurut Wayan, lokakarya yang mengambil tema “Grand Design Pembangunan Hukum Nasional dan Hubungan Pusat Daerah,” merupakan upaya untuk meng
Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Perumahan RI 12 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – “Kami akan mengevaluasi backlog perumahan per provinsi. Kalau bisa setiap provinsi dapat memiliki data berapa jumlah kebutuhan perumahan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing,” ujar Menpera, Suharso Monoarfa saat memberikan pemaparan  pada Rapat Kerja Komite II DPD RI di gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa, (11/10/2011).  Backlog perumahan di Indonesia berdasarkan Data BPS hasil sensus tahun 2010 jumlahnya kira-kira 13,6 juta, dan angka itu memerlukan koreksi untuk merasionalkan
Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Pertanian RI 12 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – Menteri Pertanian RI, Suswono memberikan pemaparan mengenai program kerja tahun 2011 dan rencana program tahun 2012 pada Rapat Kerja Komite II DPD RI di gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Rabu, (12/10/2011). Sasaran rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2012, yaitu: 1) Peningkatan Produk Domestik Bruto, 2) Peningkatan penyerapan tenaga kerja pertanian sebesar 44,5 juta orang, 3) Mempertahankan Indeks Nilai Tukar petani yang ditargetkan sebesar 105-110, dan 4) Peningkatan surplus perdagangan pertanian M
RDPU Komite II : Program KUR 6 Bank & Asbanda Meningkat 12 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.od – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan oleh pemerintah dan dijalankan oleh 6 Bank dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), malam kemarin membahas pencapaian dan progress program KUR pada tiap-tiap bank di daerah bersama anggota Komite II DPD RI di  Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/11). “Secara grup sampai dengan 30 September 2011 penyaluran KUR bank Mandiri dan bank Syariah Mandiri telah mencapai Rp34 triliun atau 97 persen dari target tahun 2011,\"
Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Perhubungan RI 11 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – Menteri Perhubungan, Freddy Numberi memaparkan visi Kementerian yaitu terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan nilai tambah. Dalam mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), total alokasi anggaran Kementerian Perhubungan untuk infrastruktur transportasi pada 2012 adalah sebesar 19,1 triliun untuk seluruh provinsi di Indonesia. Misalnya untuk Koridor Ekonomi Sumatera yang terdiri dari provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi,
Inception Workshop of The Indonesia Program of The GLOBE Legislator’ Forest Initiative 11 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – Workshop GLOBE yang merupakan insiatif DPD RI untuk Insiatif Legislator untuk Hutan Indonesia. Workshop dibuka oleh Akhmad Muqodam (PPP), Presiden GLOBE Indonesia yang juga anggota Komisi II DPR RI, dan dihadiri oleh Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPD RI dan Anggota Globe Indonesia yang terdiri dari Anggota DPR dan DPD RI, sedangkan dari Pemerintah ada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Kuntoro Mangkusubroto Ketua Satuan Pelaksana REDD Indonesia, serta Stakeholders lainnya seperti dari CIFOR, Bank Dunia, UNDP, UNE
Pengesahan Keputusan Dalam Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 06 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id –  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (06/10/2011). Sidang dipimpin oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman, didampingi Wakil Ketua II DPD RI, G.K.R. Hemas. Agenda dalam sidang paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 adalah penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK dan pengesahan keputusan alat kelengkapan DPD RI. Cholid Mahmud, selaku ketua Komite IV, menyam
Rancangan RUU Perubahan terhadap UU 39/2004: Komite III Usung Tiga Issue Perubahan 05 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – Draft RUU Perubahan terhadap UU No. 39/2004 akan difokuskan kepada peningkatan keterlibatan daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI. Hal ini disampaikan oleh Fitriani Ahlan Sjarif, Anggota Tim Ahli Draft RUU Perubahan UU 39/2004, di gedung DPD RI – Senayan, Rabu (5/10/2011). Tim Ahli yang diketuai oleh Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia, tersebut mengusung tiga isu perubahan terkait definisi, pemberian kewenangan bagi daerah dan perubahan kelembagaan.
RUU Inisiatif: Perketat Perlindungan dan Profesionalisme TKI 05 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – Terdapat tiga pendekatan dalam draft RUU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Ketiga pendekatan tersebut adalah (1) Pendekatan perubahan peran pemerintah daerah, (2) Pendekatan penguatan peran keluarga, dan (3) Pendekatan penguatan perlindungan TKI. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Hardi Selamat Hood, Ketua Komite III, setelah mendengarkan paparan dari tim ahli pada Sidang Pleno Komite III DPD RI pada Rabu (05/10/2011) di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakar
Najamuddin Lawing: “Undang-Undang sebagai Hukum yang Hidup di Masyarakat” 04 Oktober 2011
Jakarta, dpd.go.id – Undang-Undang diharapkan membawa suatu rasa keadilan yang sangat mendalam bagi masyarakat. Dia termasuk yang dikatakan “living law” atau hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Najamuddin Lawing, Anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada Dengar Pendapat Umum Komite III dalam rangka Pandangan dan Pendapat RUU tentang Organisasi Masyarakat, Senin (3/10/2011) di Gedung DPD RI, Senayan – Jakarta. Dalam rumusan Rancangan Perundang-Undangan (RUU) ada beb
LIVE STREAM