x
Pengesahan Keputusan dan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Sidang Paripurna DPD RI 07 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-15, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (19/06/12) pagi. Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida memimpin sidang paripurna. Agenda dalam sidang paripurna kali ini terdiri atas: 1. Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan; 2. Pengesahan keputusan DPD RI. Dalam laporan Komite I DPD RI, Alirman Sori (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat) menyampaikan bahwa ada Pandangan atas 3 (tiga) RUU
SIDANG PLENO KE-10 BADAN KEHORMATAN DPD RI 31 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Badan Kehormatan (BK) DPD RI menggelar sidang pleno ke-10 di Ruang Rapat 3A, Kamis (31/01/13). Rapat dipimpin Ketua BK, A.M. Fatwa (Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta) didampingi Wakil Ketua BK, Silviana H. Pandegirot (Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tengah). Agenda dalam pleno kali ini antara lain: 1) Pembahasan mengenai Penyusunan Buku Seminar Nasional dan Expert Meeting tentang Peran Badan Kehormatan dalam Menjaga Harkat, Martabat, Kehormatan dan Citra Lembaga Legislatif; 2) Pembahasan Rencana Se
Sidang Pleno Ke-4 Komite I DPD RI 31 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite I DPD RI menggelar sidang pleno ke-4 dipimpin Ketua Komite I, Alirman Sori (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat) didampingi Wakil Ketua Komite I, Denty Eka Widi Pratiwi (Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah) di Ruang Rapat Komite I, Rabu (30/01/13) siang. Agenda dalam pleno kali ini antara lain: 1) Laporan masing-masing Tim Kerja (Timja); 2) Pembahasan materi Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Peng
RAPAT KERJA KOMITE I DENGAN IKATAN HAKIM INDONESIA 31 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id –Rapat Komite I dengan Narasumber Dr. M. Syarif, Dani Suhandi dan Abdul Gani dari Ikatan Hakim Indonesia dengan membahas Pandangan terhadap RUU tentang Mahkamah Agung rapat yang dibuka Ketua Komite I bapak Alirman Sori di ruang rapat Komite I, pada Senin (26/11/12). Syarif mengungkapkan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada pengawasan DPR RI, telah memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan Ham pada prinsipnya IKAI tidak setuju pengawasan tersebut sebagaimana tercantum pada RUU pasal 97, usulkan pasal 94, 95, 9
PAP DPD RI Kaji Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota dan Pimpinan DPRD 31 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Akuntabilitas Publik (PAP DPD RI) berencana melakukan pertemuan konsultatif pimpinan lembaga negara dan pemerintah terkait Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota (TKI) DPRD. TKI DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan  Pimpinan dan Anggota DPRD. Tujuan dari diterbitkannnya PP ini adalah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan menciptakan kondisi sosial ekonomi Negara yang baik
Koordinasi Informatif PAP DPD RI dengan Mabes POLRI, KPK, dan BPKP 30 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap masalah tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia dengan melakukan koordinasi yang bersifat informatif bersama beberapa lembaga penegak hukum Indonesia. Koordinasi tersebut berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (30/01/2013) dengan menghadirkan Mabes POLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai narasumber. Dalam kesempatan itu, Ketua PA
Ketua DPD RI Hadiri Undangan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Ketua DPD RI, Irman Gusman, menghadiri undangan dari Lembaga ke-Arsipan Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Selasa siang (29/01/13). Dalam menghadiri undangan tersebut, Irman Gusman bersama rombongan disambut baik oleh Kepala ANRI, M. Asichin, pejabat Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat ANRI yang bertempat di Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta. Diawali dengan pertukaran cinderamata secara langsung antara Kepala ANRI dengan Ketua DPD RI, acara dilanjutkan dengan wawancara sejarah lisan untuk melengkapi arsip s
DELEGASI KABUPATEN SANGGAU RAYA MENGINGINKAN PEMEKARAN CALON KABUPATEN SEKAYAN RAYA 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Sejumlah delegasi tim pemekaran Kabupaten Sanggau Raya Provinsi Kalimantan Barat bertemu dengan pimpinan dan anggota Komite I DPD RI guna membahas usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) calon Kabupaten Sekayan Raya di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (29/01/2013). Delegasi tersebut dipimpin oleh Perwakilan 5 Kabupaten  Ketua Pemekaran Christoper Taurus dan rombongan veteran perjuangan Indonesia yang tinggal di Sekayan Raya. Calon Kabupaten Sekayan Raya berada di wilayah perbatasan langsung d
Raker Komite II DPD RI dengan Dirjen Dikti Bahas RUU Keinsinyuran 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Raker Komite II DPD RI dengan Dirjen Dikti guna mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah khususnya Dikti Kementerian Pendidikan Nasional RI untuk memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Keinsinyuran yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Selasa, (29/01/2013). Dalam kesempatan tersebut, Joko Santoso, Dirjen Dikti Kemendiknas menyampaikan bahwa juga baru mendapatkan draft RUU Keinsinyuran yang merupakan usul inisiatif DPR RI tersebut sehingga belum mendalam pembahasannya. &l
Insinyur (Ir) adalah gelar profesi bukan akademik 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id –  “Insinyur (Ir) adalah gelar profesi bukan akademik,” ungkap Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Said Didu. “Seorang insinyur adalah orang yang melakukan rekayasa teknik terhadap sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan umat manusia dan bila sarjana teknik tidak melakukan itu maka bukan insinyur,” ujarnya pada RDPU Komite II DPD RI yang membahas RUU Keinsinyuran yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Selasa, (29/01/20
Revisi UU Kepariwisataan sebagai Langkah Perbaikan dan Pemerataan Pembangunan 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Melanjutkan pembahasan revisi UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Komite III DPD RI kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan narasumber Zamroni Salim dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI pada Rabu (26/09/2012). Dalam kesempatan tersebut, Zamroni berharap bahwa perbaikan melalui revisi harus ke arah yang lebih baik tanpa campur tangan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, revisi ini harus menjadi langkah perbaikan dan pemerataan pembangunan. Dalam presentasinya Zamr
Perlukah Bali Menjadi Otonomi Khusus 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Tim Kajian  Otonomi Khusus Bali Komite I DPD RI dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang  Otonomi Khusus Bali besama narasumber Zain Badjeber, Dr. Irman Putra Sidin, SH., MH, Prof. Dr. Patikno, M. Soc., AA GN Ari Dwipayana , Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., J. Kristiadi , dan Prof. Dr. I Wayan Suparta di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (28/01/13).  “Sudah 8 tahun semenjak saya (I Wayan Sudirta) menjadi anggota DPD RI dan sudah 8 tahun juga pembentukan RUU Otonomi Khus
Danang Parikesit : “Fakta penurunan minat calon mahasiswa yang mengambil bidang studi sipil dan arsitektur” 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mengadakan RDPU dengan narasumber dari Assosiasi Sertifikasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) dan Prof. Danang Parikesit (akademisi dari UGM yang juga merupakan staf khusus Menteri PU dan ketua umum Transportasi Indonesia)  guna mendapat masukan-masukan untuk menyusun pandangan dan pendapat atas RUU Keinsinyuran yang diajukan oleh DPR RI pada RDPU Komite II DPD RI  yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Senin, (28/01/2013). Beberapa hal yang menjadi perhat
Komite IV RDPU dengan PT . Telkomsel Pelajari Dampak Penerapan UU Kepailitan 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id -  Komite IV DPD RI mengundang Direksi PT. Telekomunikasi  Seluler (PT. Telkomsel) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan  masukan terkait UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, pada Senin, (28/01/2013). Dalam RDPU tersebut, Herdy Rosadi Harman (Director of Human Capital Management) menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi  undangan dari Komite IV DPD RI untuk mempelajari kasus kepailitan PT. Telkomsel.  Kasus kepailitan Telkomsel menurut He
IAI : “Sebaiknya RUU Insinyur sinergi dengan RUU Arsitek, seperti baju dan celana” 28 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – “Insinyur (engineer) dan arsitek, masing-masing merupakan dua profesi yang berurat-akar dalam kehidupan di Indonesia, keduanya sebagaimana kelaziman di negara lain juga, hendaknya diatur dalam dua undang-undang yang berbeda. Keduanya seharusnya berjalan serasi seperti baju dan celana,” papar Bambang Eryudhawan (Ikatan Arsitek Indonesia) pada RDPU Komite II DPD RI membahas tentang RUU tentang Keinsinyuran yang dilaksanakan di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Senin, (28/01/2013). UU Kein
LIVE STREAM