x
Komite IV Sahkan Jadwal Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 – 2013 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mengawali Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 – 2013, Komite IV mengadakan Rapat Pleno dengan agenda Pembahasan dan Pengesahan Jadwal Komite IV. Dalam rapat pleno tersebut diputuskan bahwa kunjungan kerja komite akan ditiadakan dan diganti dengan Kunker Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) provinsi yang dilaksanakan oleh anggota secara perorangan. Demikian disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Zulbahri, saat memimpin sidang pada Rabu, (16/01/2013). Meski demikian, Komite IV akan tetap melakukan tugas legislasinya den
Sidang Pleno Komite II DPD RI yang Pertama di masa sidang III tahun 2012-2013 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Sidang Pleno Komite II DPD RI yang pertama pada masa sidang III Tahun Sidang 2012-2013 dilaksanakan di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta, Rabu, (16/01/2013). Sidang Pleno ini menetapkan kembali dua RUU Usul Insiatif yaitu RUU tentang Perkebunan yang diketuai oleh Insiawaty Ayus (Anggota DPD RI asal Riau) dan RUU tentang Sumber Daya Air diketuai oleh Mursyid (Senator asal NAD). Sedangkan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan Undang-undang dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing yang dijadwalkan p
Sidang Pleno Komite III DPD RI Bahas Rancangan Jadwal Masa Sidang III 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mengawali masa sidang di tahun 2013, pada Rabu (16/01/2013) Komite III DPD RI menggelar Sidang Pleno dengan beberapa agenda utama seperti Pembahasan Rancangan Jadwal/Kegiatan Komite III DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 serta pengesahan atas jadwal tersebut. Dibuka dan dipimpin oleh Hardi Selamat Hood (Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau) selaku Ketua Komite III, sidang tersebut berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta. Dalam pembahasan agenda sidang, Komite III berencana a
Sidang Paripurna DPD RI Ke-9: Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (15/01/13) pagi. Sidang dipimpin Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi Wakil Ketua I, Laode Ida dan Wakil Ketua II, G.K.R. Hemas. Agenda dalam sidang kali ini, yaitu: 1) Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013; 2) Pidato Pembukaan Masa Sidang III; 3) Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan; 4) Laporan PURT. Dalam pidato pembuk
Judicial Review DPD, Ketua APKASI: Daerah dan Seluruh Rakyat mendukung Langkah DPD RI 19 Desember 2012
Jakarta, dpd.go.id - Langkah DPD RI mengajukan judicial review terhadap UU MD3/UU No. 27 Tahun 2009 dan UU P3/UU No. 12 Tahun 2011 mendapat dukungan dari daerah melalui APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Hal tersebut disampaikan oleh Isran Noor, Ketua Umum APKASI saat menjadi saksi fakta dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/12/2012). Isran menyatakan bahwa DPD memunyai peran penting untuk menyalurkan aspirasi daerah. “Kami sepakat dengan langkah DPD RI dalam mengajukan judicial review UU MD3 dan UU P
KPU Laporkan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada kepada Komite I DPD RI 18 Desember 2012
Jakarta, dpd.go.id – Membahas pemilu dan pemilukada beserta berbagai permasalahannya, Komite I DPD RI mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada senin (10/12/12). Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI Jakarta tersebut, Arif Budiman memaparkan laporan tentang penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan UU No. 32/2004 dan UU No. 12/2008. Menurut penuturan Arif, pada tahun 2010 sebanyak 244 daerah direncanakan akan melaksanakan pemilukada secara langsung. Namun, hingga kini baru 222 daerah
Seminar Badan Kehormatan: Tegakkan Etika, Tingkatkan Peran BK 13 Desember 2012
Jakarta, dpd.go.id – Pada dasarnya, anggota badan perwakilan rakyat terpilih menjadi legislator karena public trust. Kepercayaan publik inilah yang harus dijaga agar kehormatan badan perwakilan rakyat tidak rusak. Namun, saat ini kehormatan saja tidak cukup sehingga kode etik pun diperlukan agar kepercayaan publik tidak memudar. Hal tersebut disampaikan oleh Bagir Manan saat menjadi narasumber dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI dengan tema “Peran BK dalam menjaga harkat, martabat, kehormatan,
Perkuat Peran, Badan Kehormatan DPD RI Gelar Seminar 13 Desember 2012
Jakarta, dpd.go.id – Badan Kehormatan yang dibentuk oleh DPR RI setelah masa Reformasi mengemban tugas berat, yaitu sebagai pengawal etika para anggota dewan (legislatif). Keberadaannya dirasa mulai diperlukan ketika pada akhir masa Orde Baru banyak isu yang menerpa DPR dan citra DPR mulai buruk. Setelah dibentuk pada tahun 2004, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga langsung melengkapi diri dengan membentuk Badan Kehormatan DPD RI. Namun, saat ini masyarakat menilai bahwa kinerja BK belum optimal dan dianggap hanya untuk melindun
Setjend DPD RI Hadiri Undangan Seminar Kejaksaan Agung Republik Indonesia 10 Desember 2012
Jakarta, dpd.go.id - Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengadakan Seminar dengan tema “Mengoptimalkan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Melalui Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Antar Instansi Pemerintah” pada Senin (10/12/12). Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai salah satu tamu undangan berkesempatan menghadiri seminar tersebut. Seminar yang diselenggarakan di Kridangga Ballroom, Hotel Atlet Century Park Jakarta tersebut
KPU Laporkan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada kepada Komite I DPD RI 10 Desember 2012
Jakarta, dpd.go.id – Membahas pemilu dan pemilukada beserta berbagai permasalahannya, Komite I DPD RI mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada senin (10/12/12). Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI Jakarta tersebut, Arif Budiman memaparkan laporan tentang penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan UU No. 32/2004 dan UU No. 12/2008. Menurut penuturan Arif, pada tahun 2010 sebanyak 244 daerah direncanakan akan melaksanakan pemilukada secara langsung. Namun, hingga kini baru 222 daerah
Juru Bicara Kemendagri: Islah Tidak Hentikan Proses Hukum Bupati Garut 07 Desember 2012
Jakarta, dpd.go.id – Maraknya pemberitaan tentang pernikahan siri bupati Garut Aceng M. Fikri dengan Fani Oktora menjadi sorotan masyarakat. Bupati Garut dikecam karena hanya menikahi Fani selama empat hari dan menceraikannnya melalui pesan singkat. Peristiwa ini menjadi perhatian publik, karena sebagai pejabat publik, Aceng dinilai telah melanggar hukum dan etika tentang perkawinan. Dalam dialog interaktif Perspektif Indonesia dengan tema ‘Bila Pejabat Publik Melanggar Hukum dan Etika (Kasus Bupati Garut)’ terungkap ba
Daerah Membutuhkan Kehadiran DPD dalam Musrenbang 05 Desember 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka meningkatkan peran serta DPD RI sebagai lembaga legislatif dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar seminar dengan tema “Perspektif Legislatif (DPD RI) dalam Mekanisme Musrenbang” pada Rabu (05/12/2012). Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Siti Nurbaya Bakar, Seminar tersebut menghadirkan beberapa pembicara dari kalangan pakar, pengamat, peneliti, akademisi, dan juga pemerintah. Bertempat di Ruang GBHN Gedung Nusantara
RAPAT KERJA KOMITE I DENGAN IKATAN HAKIM INDONESIA 29 November 2012
Jakarta, dpd.go.id –Rapat Komite I dengan Narasumber Dr. M. Syarif, Dani Suhandi dan Abdul Gani dari Ikatan Hakim Indonesia dengan membahas Pandangan terhadap RUU tentang Mahkamah Agung rapat yang dibuka Ketua Komite I bapak Alirman Sori di ruang rapat Komite I, pada Senin (26/11/12). Syarif mengungkapkan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada pengawasan DPR RI, telah memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan Ham pada prinsipnya IKAI tidak setuju pengawasan tersebut sebagaimana tercantum pada RUU pasal 97, usulkan pasal 94, 95, 96.
Laporan FGD Komite I Terkait Penataan Ruang 29 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Setelah melakukan Kunjungan Kerja FGD (focus group discussion) ke Universitas Sumatera Utara, Medan, Universitas Mulawarman, Samarinda dan Universitas Udayana, Bali terkait RUU Penataan Ruang Komite I DPD RI menggelar Sidang Pleno untuk membahas hasil dan laporan dari kunjungan FGD tersebut. Bertempat di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Jakarta, Alirman Sori selaku Ketua Komite I membuka sidang pada Selasa (02/10/2012). Dalam rapat Pleno tersebut masih banyak permasalahan dalam UU No. 26/2007 dan dianggap perlu ad
Komite I Menerima Delegasi Dari Baliem Center Provinsi Papua 29 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite I menerima Delegasi dari Baliem Center Provinsi Papua untuk membahas pembentukan daerah otonomi baru kabupaten Balien Centre yang ingin melepaskan dirinya dari Kabupaten Induknya yaitu Kabupaten Tolikara rapat yang di buka oleh Kamarudin di ruang rapat Komite I, pada Rabu (24/10/12). Dalam  rapat tersebut delegasi meminta dukungannya dengan DPD RI untuk pemekaran calon Kabupaten Balien Centre, Karena Baliem Center merupakan Daerah Garis Merah sehingga perlu adanya perhatian pembangunan secara seriu
LIVE STREAM