x
Upaya Kemenakertrans dalam Menyejahterakan dan Melindungi TKI di Luar Negeri 05 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dirjen BINAPENTA (Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman, mengungkapkan bahwa dari dua belas Negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sepuluh MoU diantaranya harus diganti, seperti yang telah dilakukan pada MoU dengan Malaysia. “MoU ini lebih mengedepankan perlindungan terhadap TKI dan harus menjelaskan detail one day off, gaji atau upah, jam kerja, dan lainnya,” jelas Reyna Usman saat menjadi narasumber dalam Rapat Denga
Paparan Program Kementerian Agama serta APBN 2012 dan RAPBN 2013 05 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id – DALAM rangka penyusunan pertimbangan DPD RI atas RAPBN Tahun 2013, Komite III DPD RI mengundang Sekretaris Jenderal Kementrian Agama (Kemenag) untuk melakukan paparan program Kementerian Agama, APBN Kementerian Agama Tahun 2012 dan RAPBN Tahun 2013 di Gedung B DPD RI, Kompleks Senayan Jakarta, Selasa (05/06/12). Dalam paparannya, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, Syamsudin menjelaskan ada 11 program yang menjadi tanggung jawab Kemenag, diantaranya 4 program bersifat generik berupa dukungan, peningkata
Komite III DPD RI Terima Naskah Akademis RUU Keperawatan 04 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI menggelar sidang pleno dalam rangka mendengarkan pemaparan tim ahli naskah Akademik dan Draft RUU tentang Keperawatan (04/06/2012). Hadir dalam sidang tersebut lima orang tim ahli yang dipimpin oleh Achir Yani S. Hamid. Mengawali paparannya, Achir Yani menyebutkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi perlunya dibentuk RUU tentang keperawatan ini. “Permasalahan pertama adalah dari segi filosofis, sosiologis dan juga yuridis,” kata Achir Yani di Gedung DPD RI, Kompleks Parleme
Kepala Badan POM RI: Perkuat Fungsi BPOM dengan Payung Hukum yang Kuat 04 Juni 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka memperoleh masukan dan pendapat dari para ahli mengenai penyusunan RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia bertempat di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (04/06/2012). Dalam paparannya, Kepala BPOM RI, Lucky S. Sl
Pleno PPUU : Perubahan Jadwal Program PPUU DPD RI 31 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – SIDANG Pleno PPUU DPD RI yang dipimpin oleh Ketua PPUU, I Wayan Sudirta, mengagendakan penyesuaian jadwal dan program kegiatan PPUU untuk masa sidang IV Tahun Sidang 2011-2012, diantaranya: 1. Penetapan waktu harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang keuangan; 2. Perubahan penetapan Universitas terkait inventarisasi Prolegnas 2013; 3. Penyelesaian RUU tentang MD3 oleh Timja II; Dan lain-lain. Pleno yang terselenggara di ruang rapat PPUU, DPD RI, Kamis (31/05/2012), diawali dengan kesepakatan
Lagi, Sengketa Lahan Penambangan di Halmahera Tengah 24 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mengadakan rapat kerja dengan BPN, Bupati Halmahera Tengah dan PT. Wedebay Nickel untuk mencari solusi atas aspirasi dari masyarakat Halmahera Tengah terkait sengketa lahan antara masyarakat dengan PT.Wedebay Nickel. Rapat dibuka oleh Ketua Komite II DPD RI Bambang Soesilo dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II yang juga senator asal Maluku Utara, Matheus Stefi Pasimanjeku di ruang rapat gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis, (24/05/2012). Sengketa lahan yang terjadi di Halmahera Tengah dika
RDPU Komite III: Kualitas Madrasah Meningkat, Pelayanan Haji Harus Ditingkatkan 23 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id. – DIRJEN Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Nur Syam, menyatakan bahwa kualitas madrasah tidak kalah dengan sekolah umum, bahkan kualitas Madrasah Tsanawiyah (MTs) lebih tinggi daripada Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Kualitas madrasah semakin meningkat, hal tersebut bisa dilihat dari kualitas lulusan Ujian Nasional, “ terang Nur Syam saat memaparkan presentasinya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI, Rabu (23/05/2012). Selain itu, data statistic yang dimiliki Dirjend Pendis
Selamatkan Bahasa Daerah dengan Peraturan Khusus 22 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Penggunaan dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara sebenarnya telah diatur dalam UU No. 24/2009, akan tetapi dewasa ini Bahasa Indonesia mulai tergerus oleh bahasa asing dan juga bahasa gaul yang muncul dalam pergaulan masyarakat. Nasib bahasa daerah tidak lebih baik dari Bahasa Indonesia yang semakin dilupakan masyarakat. Masyarakat kita tampaknya lebih bangga menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia gaul ketimbang bahasa daerah. Meskipun sejumlah pemerintah daerah telah memasukkan bahasa da
Komite III DPD RI Menerima Kunjungan Forum Umat Islam Terkait Penolakan Konser Lady Gaga 22 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – SEKJEND FUI (Forum Umat Islam), Muhammad Al-Khaththath mengadukan berbagai kelakuan media, politisi dan pejabat Indonesia yang menyatakan dukungan terhadap konser Lady Gaga yang rencananya akan digelar di Gelora Bung Karno Jakarta pada 3 Juni mendatang kepada Komite III DPD RI (22/05/2012). Khaththath juga sangat menyayangkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang mendukung penyelenggaraan konser tersebut. “Konser Lady Gaga itu bukan sekedar konser mengumbar aurat, tetapi juga mengajarkan pe
BUMD Masih Menggunakan UU Lama 22 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini belum memiliki undang-undang terbaru sejak diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Menilik dari tahun dikeluarkannya, tentu saja substansi hukum yang dikandung dalam undang-undang tersebut tidak memenuhi syarat dengan kondisi saat ini. Hal inilah yang menjadi isu penting dalam pembahasan RDPU Komite II DPD RI dengan para narasumber yaitu, Prabowo Soenirman, Y. Joko Setiyanto dan Agus Sunara di Ruang Rapat Komite II Gd. B Senayan, Jakarta, Selasa (
Pentingnya Peran Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Pariwisata 21 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – TIM AHLI Komite III, Yuwana Marjuka, menekankan pentingnya pembangunan pariwisata berbasis lokalitas sebagai salah satu solusi masalah pariwisata yang harus diatur dalam Undang-undang. Hal tersebut disampaikan oleh Yuwana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III dalam paparannya tentang Kerangka Naskah Akademis Perubahan UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (21/05/2012). “Pembangunan pariwisata berbasis lokalitas maksudnya adalah masyarakat lokal sebagai pelaku utama sehingga pengelolaan par
Seminar Nasional DPD RI : “Perencanaan Anggaran Negara secara Aspiratif, Partisipatif dan Akuntabel (Sortir Program)” 21 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Sebagai salah satu upaya optimalisasi fungsi pertimbangan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang APBN, DPD RI bekerjasama dengan JICA menggelar seminar dan workshop dengan tema “Perencanaan Anggaran Negara secara Aspiratif, Partisipatif dan Akuntabel (Sortir Program)” pada Rabu lalu (16/05/12) di Gedung Nusantara V, Komplek Senayan Jakarta. Diawali dengan pembukaan dari Ketua DPD RI, Irman Gusman, dan Sambutan Duta Besar Jepang untuk RI, Yoshinori Katori, seminar diisi dengan pemaparan te
Komite II DPD RI Menggelar RDPU dengan Tim Ahli RUU tentang Mineral dan Batubara 21 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI dengan Tim Ahli RUU tentang Mineral dan Batubara, Sutadi Pudjo Utomo dan Effendi T. Siregar berlangsung di Ruang Rapat Komite II Gd. B Lt. 3 Senayan, Jakarta (21/05/12). Rapat dipimpin oleh Ketua Timja RUU tentang Minerba, Abdul Aziz (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Selatan) serta didampingi oleh Matheus Stefi Pasimanjeku (Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku Utara) dan Ishak Mandacan (Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat). Dalam laporannya, Sutadi me
Undang - Undang Keantariksaan sebagai Payung Hukum Nasional Keantariksaan 19 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Kegiatan antariksa atau keantariksaan pada hakekatnya adalah segala sesuatu tentang dan yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan umat manusia dalam rangka pendayagunaan antariksa.  Sampai saat ini antariksa sudah dapat didayagunakan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi, penyiaran, penginderaan jauh, dan survey.  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengharapkan terwujudnya Rancangan Undang-undang Keantariksaan sebagai payung hukum nasional keantariksaan. Kegiatan keantariksaan har
Komite II DPD RI mendukung RUU tentang Perdagangan 18 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – RUU Perdagangan diajukan sebagai usul inisiatif dari pemerintah untuk memayungi upaya Indonesia menyeimbangkan hubungan niaganya dengan negara lain termasuk penanganan tuduhan dumping dari negara lain dan pengajuan mekanisme pengamanan perdagangan itu atas produk impor yang dinilai merugikan produk lokal, berkenaan dengan hal tersebut diselenggarakan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang diwakili Wakil Menteri Kemendag yang  dampingi para Dirjen pada Rapat kerja Komite II DPD RI diruang rapat Komite II
LIVE STREAM