Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Masalah Perempuan dan Anak di Indonesia Kompleks dan Berdampak Luas 17 Maret 2011
Permasalahan tantang Perempuan dan Anak menjadi pembahasan utama dalam Rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Amalia Sari beserta jajarannya yang berlangsung di Ruang Rapat Komite I Lt. 2 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/3). Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Komite III, Istibsyaroh, didampingi Wakil Ketua Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar. Agenda dalam rapat kerja tersebut, yaitu: 1. Tupoksi dan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan da
Komite II DPD RI menjembatani PIP dengan PEMDA untuk investasi daerah 10 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan Soverign Wealth Fund (SWF) Indonesia dan menjadi operator investasi pemerintah yang meliputi bidang infrastruktur yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur. Komite II mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PIP dan Jajaran PEMDA diantaranya Kepala Bappeda Kaltim, Bupati Langkat, Walikota Tebing Tinggi, Bupati Paser, Bupati Penajam Paser Utara, Ketua
Andrinof Chaniago : Tidak Penting ada UU Tersendiri Mengatur Keterlibatan Masyarakat, Cukup Merevisi UU yang Ada. 09 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Andrinof Chaniago selaku narasumber merekomendasikan tidak perlu adanya undang-undang tersendiri untuk mengatur keterlibatan masyarakat, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) mengenai RUU tentang Partisipasi Masyarakat di Ruang Rapat PPUU Gd. B, Lt. 3, Senayan Jakarta, Kamis (03/03/11). Menurutnya, tidak perlu ada undang-undang baru, tetapi cukup dengan merevisi undang-undang yang sudah ada, seperti No. 10 Tahun 2004 dan No. 25 Tahun 2005. Sedangkan untuk solusi teknis dapat d
Kita Bangun Jalan Dulu atau Ekonomi Tumbuh Dulu 08 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Infrastruktur jalan yang secara hukum didasarkan pada UU Nomor 38 Tahun 2004 secara mendasar berguna untuk mendukung dan menggerakkan perekonomian serta meningkatkan daya saing bangsa. Sekretaris Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Ir. Chairul Thaher, M.Sc menyampaikan bahwa pada dasarnya UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, masih kompeten dan bisa dilaksanakan dengan baik, selama ini terjadi penyimpangan yang terdapat pada pelaksanaan teknis, apabila dilaksanakan sesuai dengan undang-undang maka undang-undang tersebu
MMP sebagai Sistem Pemilu Mendatang 08 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) mengenai Perubahan atas Undang Undang No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang berlangsung di Ruang Rapat PPUU Gd. B, Lt. 3, Senayan Jakarta, Kamis (03/03/11), Hadar N. Gumay, perwakilan dari Center for Electorat Reform (CETRO) memberikan gagasan untuk mempertimbangkan Mixed Member Proportional System (MMP) sebagai Sistem Pemilu mendatang. Sistem tersebut dianggap mampu mengurangi permasalahan yang kerap terjadi pada Pemilu
Mengapa UU Migas Harus Direvisi 16 Februari 2011
Jakarta, dpd.go.id - UU Migas Nomor 22 tahun 2001 perlu dilakukan revisi secara menyeluruh. Bila perlu, dicabut dengan PERPPU dan sistem pengelolaan migas dikembalikan sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 agar industri migas nasional menjadi lebih efisien guna mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Hal ini mengemuka dalam RDPU antara Komite II DPD RI dengan pakar migas; Dr. Kurtubi dan Ir. Sulaiman zuhdi yang membahas RUU tentang Minyak dan gas Bumi, Senin (14/2). “Bertumpuknya kerugian bangsa ini karena kesalahan dalam mengelola
Dibutuhkan Komitmen untuk Melaksanakan Perlindungan terhadap TKI 09 Februari 2011
Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) dinilai belum mampu mengatasi segala persoalan yang timbul menyangkut penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Yang dibutuhkan tentu saja bukan sekedar merevisi UU 39/2004 dimaksud, lebih dari itu dibutuhkan komitmen untuk melaksanakannya. “Komitmen untuk melaksanakan beberapa butir ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud dan penegakan hukumnya menjadi agenda utama,” ujar Istibsyaroh, Ketua K
Tidak Boleh Ada Diskriminasi Dalam Olahraga 09 Februari 2011
“Salam olahraga!” begitulah Andi Malarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dengan penuh semangat menyapa seluruh Anggota Komite III DPD RI saat mengawali sesi paparan dalam acara Rapat Kerja (Raker) Komite III dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Ruang GBHN Nusantara V, Senayan – Jakarta, Senin (7/2). Mengawali kesempatannya, Malarangeng tak lupa memperkenalkan seragam Kemenpora baru yang berwarna merah-putih. Pemilihan warna merah-putih menurutnya dikarenakan Kemenpora memiliki tugas mengibar
Sudah tepatkah RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, lahir 09 Februari 2011
Jakarta, dpd.go.id - Gagasan RUU Illegal Logging ini telah berlangsung lama. Dibalik persoalan illegal logging akar permasalahan adalah persoalan kawasan hutan dan kurang komprehensif dan tidak konsistennya undang-undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Menyikapi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar ini, terkait kerusakan hutan, pertama persoalan kawasan hutan yang tidak terselesaikan LEBIH PENTING daripada pembalakan liar, kedua ketidak-adilan alokasi manfaat hutan. “bukan hanya masalah pembalakan liar, mela
DPD Kecewa Kepada DPR Soal Pembahasan RUUK Yogyakarta 09 Februari 2011
Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kecewa kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak menanggapi argumentasi tentang frase ‘membahas’ Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 150 Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3). Dalam rapat kerja yan
Komite I DPD Membaca Pandangan/Pendapat tentang RUUK DIY 09 Februari 2011
Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dani Anwar (asal DKI Jakarta), Denty Eka Widi Pratiwi (Jawa Tengah), dan I Wayan Sudirta (Bali) bergantian membaca pandangan/pendapat Komite I DPD terhadap Penjelasan Presiden/Pemerintah tentang Rancangan Undang Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY). Dibaca saat rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap didampingi wakil-wakil ketua, yakni Abdul Hakam Naja, Ganjar Pranowo, dan Taufiq Effendi. Acara dihad
UU 39/2004 Tentang Perlindungan TKI Begitu Jomplang 02 Februari 2011
Ketenaga-kerjaan merupakan salah satu bidang peri kehidupan masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai hak asasi yang melekat pada seseorang sebagaimana telah dicantumkan dalam UUD 1945.” Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Komite III Ahmad Jajuli ketika membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, dengan mengundang Badan Nasional Penempatan dan Pe
Roliana: Gudang sudah diatur dalam SNI 02 Februari 2011
RDPU Komite II dengan PT. Sucofindo dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tbk membahas RUU tentang Sistem Resi Gudang (SRG), pengantar dan pembuka rapat oleh Ketua Komite II DPD RI, dr.Budi Doku (anggota DPD asal Gorontalo), selanjutnya rapat dipandu oleh Sekretaris Tim Kerja RUU tentang Sistem Resi Gudang (SRG), Moh Surya (anggota DPD RI asal Jawa Barat ) diruang rapat Komite II lt. 3 Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa, (01/02/ 2011). Adanya Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi merupakan tambahan dalam RUU tentang Sistem Resi Gudang in
RDPU Komite II membahas Perdagangan Berjangka Komoditi 01 Februari 2011
RDPU Komite II dengan Ir. Arifin Lumban Gaol (Pakar Komoditi) membahas RUU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), pengantar dan pembuka rapat oleh Ketua Komite II DPD RI, Ir.H. Bambang Susilo, MM, selanjutnya rapat dipandu oleh Ketua Tim Kerja RUU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Litha Brent (anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan) diruang rapat Komite II lt. 3 Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Senin, (31/01). PT.Bursa Berjangka Komoditi (BBJ) didirikan tahun 1999 belum berhasil melaksanakan transaksi kontrak berjangka, ang
DDI dan UNASMAN Mempunyai Itikad Baik Untuk Berdamai 31 Januari 2011
Kedua belah pihak, baik Darul Da’wah wal Irsyad (DDI) maupun Universitas Al-Asy’ariah Mandar (Unasman) mempunyai itikad baik untuk berdamai. Hal ini disampaikan oleh salah satu Anggota DPD RI, Pardi (Jakarta), dalam pembukaan Audiensi yang digelar Komite III DPD RI dengan Tim Mediasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Senin (31/1) di Ruang Rapat PPUU Lantai 3 Gedung B DPD RI, Senayan – Jakarta. Jamar Yasin Badu, Wakil Ketua Tim Mediasi mengungkapkan bahwa sesungguhnya kedua belah pihak tel
LIVE STREAM