x
Mengecam, Itu Selemah-lemahnya Membela Muslim Uighur 19 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - 19 Desember 2018—Dunia dan lembaga internasional termasuk PBB mengecam tindakan Pemerintah China yang melakukan penahanan massal tanpa proses hukum sekitar satu juta orang-orang Uighur, Kazakhstan, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Bahkan beberapa lembaga internasional menyatakan dalam laporannya bahwa para tahanan dibui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis serta tidak diberikan makanan yang cukup dan muncul laporan penindasan yang meluas. “Apa yang dilakukan Pemerintah China te
RUU Daerah Kepulauan, Special Treatment bagi Daerah Kepulauan” 18 Desember 2018
Manado, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan merupakan bukti keberpihakan DPD terhadap Daerah Kepulauan, mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di Daerah Kepulauan. Hal ini disampaikan Benny Rhamdani, Senator Sulut yang juga Ketua Komite I DPDRI, dalam kegiatan sosialiasi RUU Daerah Kepulauan, inisiatif DPD RI di Ruang Rapat Gubernur Sulut, CJ Rantung, Selasa (18/12). Dari Komite I hadir juga pimpinan Komite I, Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat (Wakil Ketua), Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta (w
DPD Ingatkan DPR Tak Buru-buru Sahkan RUU Pesantren & Pendidikan Keagamaan 18 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Anggota Komite III DPD RI mengingatkan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi Undang-Undang. Beberapa pasal dalam RUU masih perlu dikaji kembali karena dianggap berpotensi mengecilkan keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan.  Srikandi Komite III DPD RI Intsiawati Ayus menilai, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih perlu dilakukan kajian mendalam dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan kembali terkait landasan filosofi
Oesman Sapta: 3 Lembaga Legislatif MPR/DPR/DPD RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun 18 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun bersama 3 Pimpinan Lembaga MPR RI, DPR, dan DPD RI sekaligus Acara Penetapan kepengurusan baru Koordinatoriat Wartawan Parlemen periode 2018-2020, di Nusantara III Senayan Jakarta, Selasa (18/12). Dalam pidato refleksi akhir tahun Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan bahwa pers itu corong berita dan bahkan lebih dipercaya oleh masyarakat,  oleh karena itu pers harus bermartabat sema
Otsus Dipertahankan dan Dilanjutkan 17 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua,Papua Barat dan Aceh harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Hal ini terungkap dalam pleno penetapan hasil pengawasan Komite 1 DPDRI tentang pelaksanaan UU Otsus Papua dan Papua Barat (UU 21/2001dan UU 35/2008) dan Otsus Aceh (UU 11/2006). Bertempat d ruang rapat Komite 1 DPDRI Gedung B Kompleks MPR,DPR,DPD RI Pleno dipimpin oleh Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat dan Senator Fachrul Razy dari Aceh,keduanya merupakan wakil ketua Komite 1 DPDRI, senin (17
Indonesia Butuh Regulasi Penerbangan yang Tegas 17 Desember 2018
Jakarta,dpd.go.id – Komite II DPD RI menanggap keselamatan penerbangan saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak di dunia penerbangan, terutama dari sisi regulator. Dimana di Indonesia dibutuhkan regulasi yang tegas dalam mendorong pelaku industri penerbangan untuk dapat memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para penumpang. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno Hatta. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor
DPD RI Soroti Kualitas PAUD Indonesia 17 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI mempertanyakan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama ini kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Padahal, PAUD merupakan pendidikan yang fundamental bagi mutu dan kualitas generasi Bangsa Indonesia yang akan datang.   “Pendidikan usia dini sangat penting, namun implementasinya masih saja ditemukan kendala. Seperti mutu, tenaga pendidik, dan biaya operasionalnya,” ucap Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara saat Rapat Dengar Pendapat terkait ‘PAUD, P
Komite I DPD RI: Cari Solusi Kasus Tanah HPL Way Lunik dan Way Dadi Lampung. 17 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI gelar RDP Cari Solusi terkait penyelesaian Kasus Tanah hak pengelolaan Lahan (HPL) Way Lunik dan Way Dadi di Provinsi Lampung yang sudah cukup lama dan berlarut-larut dalam penyelesaiannya.  “Komite I memandang penting penyelesaian maslah yang masih berlarut-larut hamper 36 tahun ini, kami undang berbagai pihak baik kementerian terkait, dari pihak yang bersengketa baik pemerintah provinsi Lampung, PT.Pelindo, PT. Way Halim Permai dan masyarakat terdampak dalam upaya mencari penyelesaian masalah
Ibu-Ibu Yogya Suka Belajar 14 Desember 2018
Keraton, dpd.go.id – Gempitanya dunia digital tidak lagi terbatas pada sektor teknologi tinggi, namun telah jauh mempengaruhi semua sektor kehidupan.  Berbagai kalangan tidak hentinya mengibarkan “era-baru” globalisasi yang ter-afirmasi dalam “aliran-data” dan informasi yang erat terkait dengan kebangkitan ekonomi. Bagaimana pun juga, era perdagangan barang melalui transmisi arus informasi dan data mendeterminasikan pergerakan transaksi virtual menuju babak persaingan baru. Rimba pasar terbentang luas di
DPD RI Tegaskan Pentingnya Pembinaan SDM Dalam Penerapan UU Desa 14 Desember 2018
Bengkulu, dpd.go.id - Undang-Undang no.6 Tahun 2014, sudah berjalan lebih dari 10 tahun, namun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam penerapannya. Salah satunya adalah mengenai pembinaan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa. Menurut Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, kepala desa banyak yang mengeluh soal kontradiksi regulasi antara peraturan kementerian dalam negeri dan kementerian desa serta lebih banyak pengawasan dari pemerintah pusat ketimbang pembinaan. "Berapa lembar
Masyarakat Harapkan Kewenangan DPD RI Setara dengan DPR RI 14 Desember 2018
Bengkulu, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam dan Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu Mohammad Saleh mengunjungi perkebunan jeruk dan langsung bertemu dengan para petani dan warga desa di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, Kamis (13/12).  Mereka mendengarkan keluh kesah dan harapan masyarakat pada kinerja DPD RI. Sebagian besar masyarakat menaruh harapan besar terhadap DPD RI untuk meningkatkan hajat hidup petani jeruk khususnya dan desa di Rejang Lebong pada umumnya.  Mendengar
DPD RI Ajak Generasi Muda Hadapi Tantangan Global 13 Desember 2018
Bengkulu, dpd.go.id - Arus informasi saat ini sudah tidak terbendung lagi dengan melesatnya  kemajuan dalam teknologi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi generasi millenial untuk memilah dan memilih informasi yang benar. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam mengajak generasi muda untuk berjalan beiringan menghadapi tantangan teknologi informasi yang semakin berkembang dengan cara memahami dunia digital. "Tidak bisa tidak harus menjadi bagian masyarakat global, harus tahu pengetahuan teknologi dan
Oesman Sapta Dorong Pembangunan PLTN di Kalbar 13 Desember 2018
Pontianak, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan bahwa sudah selayaknya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dibangun di Kalimantan Barat (Kalbar). Melimpahnya sumber bahan baku berupa bauksit dan energi nuklir di Kalbar, maka sangat tepat bila dibangun PLTN.  “Pembangunan PLTN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi pabrik aluminium dan kebutuhan tenaga listrik berbasis sumber daya lokal,” ucap Oesman Sapta di Kantor Gubernur Kalbar, Kalimantan Barat, Kamis (13/12).  Senator asal Ka
DPD RI Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Dunia Penerbangan 13 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Akhmad Muqowam menilai bahwa peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tidak lepas dari lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah semestinya menjamin sarana transportasi yang memenuhi persyaratan keselamatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan penerbangan dan penegakan hukum. “Kesadaran hukum dunia penerbangan masih lemah sehingga diperlukan penegakan hukum di dunia penerbangan secara maksimal”, tegas Akhmad Muqowam dalam acara Diskusi Panel ‘Mengg
DPD RI dan BPK Duduk Bareng Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 11 Desember 2018
Tangerang, dpd.gp.id - Komite IV DPD RI melaksanakan seminar sinergitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu bertujuan untuk menemukan suatu model pola tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada DPR dan DPRD lalu masing-masing lembaga ini menindaklanjutinya. “Yang kami mau laksanakan di wilayah Banten ini adalah menemukan suatu model cara pengelolaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK itu
LIVE STREAM