x
Ketua Wantimpres Mengapresiasi DPD RI dalam Penyelesaian Persoalan Gas di Sumut 16 Januari 2018
Komite II DPD RI yang diwakilkan oleh Parlindungan Purba (Ketua komite II/ anggota DPD RI Dapil Sumatera Utara) bersama Sudirman (anggota Komite II/ anggota DPD RI Dapil Aceh) mengadakan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) guna melakukan koordinasi tindak lanjut permasalahan pasokan gas di Sumatera Bagian Utara (sumbagut). Diterima langsung oleh Ketua Wantimpres, Prof. Sri Adiningsih di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jalan Veteran III-Jakarta (16/1). Komite II DPD RI menyampaikan bahwa permasalahan pasokan gas di Suma
Wacana Impor Beras Warnai Laporan Kunjungan Daerah Para Senator 15 Januari 2018
Wacana impor beras oleh pemerintah sebanyak 500.000 ton menjadi masalah disebagian besar daerah di Indonesia. Seperti disampaikan Senator Baiq Diyah Ratu Ganefi, bahwa pasokan beras di daerah di Indonesia termasuk NTB dalam kondisi aman, apalagi bulan depan akan panen raya. Baiq minta kepada Pimpinan DPD RI agar mendorong pemerintah untuk tidak melakukan kebijakan impor beras. Hal itu ditekankan Senator asal NTB tersebut saat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna (Sipur) ke-8 dengan agenda Pembukaan Masa Sidang I
Sabam Sirait Dilantik Menjadi Anggota DPD RI 15 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Sebelum memasuki Sidang Paripurna (Sipur) ke-8, Pimpinan DPD RI memandu upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPD RI Pengganti Antarwaktu (PAW) sisa Masa Jabatan Periode 2014-2019 atas nama Sabam Sirait menggantikan Alm.A.M Fatwa (anggota DPD RI asal DKI Jakarta) sesuai dengan SK Presiden Nomor 6/P/2018 tentang Peresmian PAW anggota DPD Masa Jabatan 2014 -2019 menetapkan Sdr. Sabam Sirait sebagai anggota DPD RI sampai masa akhir jabatan. Selanjutnya penandatanganan berita acara sumpah janji dan penandatanganan pakta
PPUU Berharap RUU Insiatif DPD Jadi UU 20 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna (Sipur) ke-7 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, dan Pengesahan Keputusan DPD RI dan Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2017-2018. Sidang dipimpin Oesman Sapta Ketua DPD RI didampingi Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Rabu (20/12/2017). Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan diawali laporan Gede Pasek Suardika, Ketua PPUU (Panitia Perancang Undang-Undang) DPD RI. Pasek  menyata
Pimpinan dan Anggota DPD RI beserta Pegawai Sekjen DPD RI Turut Berduka Cita atas Wafatnya Dr. (HC) A.M. Fatwa. 14 Desember 2017
Pimpinan dan Anggota DPD RI beserta Pegawai Sekjen DPD RI Turut Berduka Cita atas Wafatnya Dr. (HC) A.M. Fatwa. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menerima segala amal ibadahnya
Budget Office DPD RI Gelar Seminar Kupas DAU 13 Desember 2017
Jakarta,dpd.go.id – Konstitusi mengamanatkan terwujudnya lembaga permusyawaratan atau perwakilan yang demokratis, yang lebih mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga negara yang mengemban tanggung jawab, melalui fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan yang salah satunya berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah  mendapatkan dukungan substantif dari Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daer
Ini Alasan Perlunya Redenominasi 11 Desember 2017
Jakarta,dpd.go.id – Komite IV DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Indonesia (BI),  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri dengan agenda Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang terkait kebijakan uang elektronik dan rencana kebijakan redenominasi di Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (11/12/2017). Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni memimpin jalannya rapat sekaligus mempertanyakan dampak kebijakan redenominasi terhadap perekon
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Eks Karyawan PT Exxon Mobil Aceh Utara 07 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi Eks karyawan PT.Exxon Mobil di Aceh Utara terkait tuntutan hak eks karyawan yang belum dibayar oleh perusahaan. RDP dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP didampingi Ahmad Sadeli Karim Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Kamis (07/12/2017). Ghazali Abbas Adan, Senator asal Aceh menyatakan
Forum Tenaga Honorer K-2 Adukan Nasibnya ke BAP DPD RI 06 Desember 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menerima audiensi Forum Tenaga Honorer K-2 dari hampir seluruh Indonesia dalam penyampaian aspirasi terkait permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2). Audiensi diterima Ahmad Sadeli Karim, Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (6/12/2017). Titik Purwaningsih selaku Ketua Forum Tenaga Honorer K-2 mengatakan data-data pegawai honorer K-2 sudah berada di BKN dan sudah memenuhi kriteria dan persyaratan seb
PANSUS TKA DPD RI DESAK PEMERINTAH TINJAU KEMBALI REGULASI TERKAIT TENAGA KERJA ASING 29 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – DPD RI berpandangan bahwa penting membentuk Pansus Tenaga Kerja Asing (TKA), karena maraknya serbuan TKA dapat mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, Pasal 27 UUD, hak dasar konstitusional WNI tidak terpenuhi, angka pengangguran tinggi. Selain itu juga membahayakan stabilitas ekonomi, dimana tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan umum tidak tercapai. Membahayakan stabilitas pertahanan keamanan, memicu konflik karena peluang kerja WNI atau TKI menjadi berkurang.  Pansus TKA DPD
AIPNI Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Pelaksanaan UU Keperawatan 29 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang  Keperawatan, di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/17). Ini merupakan kali keenam Komite III melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan, dengan lebih spesifik mengangkat permasalahan pendidikan keperawatan. “Pendidikan keperawatan dinilai sangat pen
PPUU Sahkan RUU Ketahanan Keluarga 29 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Rapat gabungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Komite III DPD RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga setelah sebelumnya terjadi pembahasan yang cukup alot terkait bab sanksi dan penentuan judul RUU pada rapat gabungan (Ragab) 16 November lalu. Bertempat di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ragab yang dipimpin Wakil Ketua PPUU, Abdul Qadir Amir Hartono, senator asal Jawa Timur, selain menyepakati penghapusan perihal sanksi, dibaha
BAP Harapkan Solusi Permasalahan Tenaga Honorer K-2 23 November 2017
Jakarta, dpd.go.id -  Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang Forum Tenaga Honorer K-2 seluruh Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) terkait dengan permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) pada Rabu (23/11/2017).  Menurut Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman (Senator asal Riau), tujuan dari rapat adalah untuk mencari solusi permasalahan Tenaga Honorer K-2. Selaku perwakilan dari Forum Tenaga Honorer K-2, Titik Pur
Pelaksanaan UU Keperawatan Belum Optimal 22 November 2017
Jakarta, dpd.go.id—UU RI No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan tidak hanya berpihak pada perawat, tetapi juga pemenuhan akan hak pasien dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena di dalam UU RI No. 38 Tahun 2014 diatur mengenai peningkatan mutu perawat; mutu pelayanan keperawatan; memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meluaskan cakupan pelayanan kepewaratan dan peran perawat. Namun sejak diundangkannya UU RI No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, masi
Presiden Jokowi Minta DPD Dukung Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur 17 November 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka tindak lanjut dari serangkaian pengkajian dan simposium bersama lembaga kajian MPR RI, hari ini Jum’at (17/11) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)  menyelenggarakan Sarasehan Nasional DPD RI dengan tema “Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI” di Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan. Hadir dalam acara sarasehan DPD RI, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Teten Masduki. Selain Jokowi tampak hadir Men
LIVE STREAM