x
DPD RI Dukung Pemerintah Divestasi Saham Freeport 13 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Divestasi Saham PT Freeport Indonesia Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat”. Di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (13/8).  DPD RI mengamati alotnya tarik ulur divestasi saham PT Freeport Indonesia. Prosesnya dilakukan PT Inalum (Persero) selaku induk perusahaan BUMN pertambangan. Setelah setengah abad 'dikuasai' Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang beralamat di Phoenix, Arizon
Senin, DPD akan Menyelenggarakan Seminar Nasional Divestasi Saham PT Freeport Indonesia 13 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menyelenggarakan Seminar Nasional “Divestasi Saham PT Freeport Indonesia Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat”. Ketua DPD Oesman Sapta (senator asal Kalimantan Barat) dijadwalkan membuka acara itu hari Senin (13/8) pagi. DPD mengamati alotnya tarik ulur divestasi saham PT Freeport Indonesia. Prosesnya dilakukan PT Inalum (Persero) selaku induk perusahaan BUMN pertambangan. Setelah setengah abad 'dikuasai' Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yan
Ribuan Guru Honorer Mandailing Natal, Sumatera Utara Terancam Tidak Terdaftar CPNS Tahun 2018 08 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis menerima Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan organisasi masyarakat Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) yang menyampaikan aspirasi terkait masih belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (8/8). Perwakilan dari FKGH Mandailing Natal Bisri Samsuri Nasution menyampaikan bahwa masih ribuan guru honorer k
DPD RI Upayakan Pemerataan Listrik di Kepulauan Nias 08 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengupayakan adanya kenaikan rasio elektrifikasi di Kepulauan Nias. Masih banyaknya daerah di Kepulauan Nias yang belum teraliri listrik menjadi sebuah permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah. DPD RI menilai rasio elektrifikasi di Kepulauan Nias masih sangat rendah. Dimana saat ini rasio elektrifikasi masih di angka 50%. Padahal listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kelompok rumah tangga ataupun untuk kepentingan industri. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Ke
Plt Sesjen DPD RI Terima Gelar Doktor Dari Universitas Jayabaya 07 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Plt. Sesjen DPD RI Ma’ruf meraih gelar doktor dari Universitas Jayabaya, dengan judul disertasi “Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional” Ma’ruf dinyatakan lulus dengan predikat ‘sangat memuaskan’. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta memberikan selamat atas gelar doktor yang dicapainya. Menurutnya, dihadapan penguji Ma’ruf Cahyono memberikan jawaban yang i
DPD RI Kecewa PT. Freeport Indonesia belum Sepakati Penyelesaian Sengketa Pajak Air Permukaan 06 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id-DPD RI kecewa PT. Freeport Indonesia (PT.FI) masih belum sepakati besaran pembayaran pajak air permukaan dengan Majelis Rakyat Papua. Hal tersebut terungkap dalam rapat mediasi kedua kalinya. Di Ruang Rapat GBHB Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin, 6 Agustus 2018.  Rapat DPD RI ,Majelis Rakyat Papua dan PT.FI menindaklanjuti Perihal Kesepakatan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada Rabu, 1 Agustus 2018 lalu senilai 1,8 Triliun Rupiah tidak menemui kata sepakat. Direktur PT.FI Clementino Lamury menyempaikan bahwa man
DPD RI Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pajak PT. Freeport 01 Agustus 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah RI menggelar rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi soal sengketa pajak air permukaan antara PT.Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/08). Sebelumnya pada bulan April lalu PT.Freeport memenangkan perkara melawan Pemprov Papua di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, Freeport lolos dari beban kewajiban pajak air sebesar Rp 3,9 triliun dan membuat pihak pemprov Papua tidak menerima keputusan MA tersebut padahal pengadilan pajak tahun 2017
DPD RI Lantik Pimpinan baru 26 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua Bidang III DPD RI terpilih Akhmad Muqowam berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pemilihan tersebut berlangsung pada Sidang Paripurna DPD RI ke-15 yang salah satu agendanya menggelar pemilihan Wakil Ketua Bidang III sesuai amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru. Di Gd. nusantara V Komplek Parlemen Senayan,Jakarta. Kamis, 26 Juli 2018. Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis memimpin Sidang Paripurna ke-15 yang mempunyai 4 agenda. Pe
DPD RI Dukung Pembekalan Generasi Muda untuk Tahun 2045 26 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta mendukung upaya untuk mengarahkan generasi muda dalam menentukan arah pembangunan Indonesia agar siap dalam menyongsong Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Hal ini disampaikannya saat menerima Panitia Conference of Indonesian Diaspora Youth 2018 yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal di Ruang Delegasi Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (26/7). “Saya mendukung sekali dan saya menyarankan anak-anak muda Indonesia untuk
BAP DPD RI Beri Waktu Tiga Bulan Ke BPN Untuk Selesaikan Sengketa Tanah di Lampung 25 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memberikan waktu kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI untuk menyelenggarakan rapat internal dalam rangka menindaklanjuti permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame dan permasalahan HPL PT.Pelindo II di Kelurahan Panjang, serta permasalahan lahan Grondkaart di Kota Bandar Lampung. Kesimpulan rapat tersebut disampaikan oleh Ketua BAP Abdul Gafar Usman saat rapat kerja dengan Ke
BK DPD RI Minta Masukan ke Kejagung Terkait Kode Etik 25 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id-Badan Kehormatan (BK) DPD RI bertemu dengan Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah. Kedatangan BK DPD ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berdiskusi atau bertukar-pikiran terkait Kode Etik DPD. “Kedatangan kami terkait Kode Etik DPD sekaligus kami ingin berdiskusi terkait penegakkan hukum. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan kami,” ucap Ketua BK DPD Mervin I.S. Komber di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7). Ia menjelaskan terkait Kode Etik DPD secara teknis bagaimana penyelesaian hak anggota ketika mereka dite
Nono Sampono: Tanpa Budaya, Sebuah Bangsa Bisa Hancur 23 Juli 2018
JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Senator DKI Jakarta Abdul Azis Khafia membuka Festival Seni & Budaya Betawi di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI hari Senin (23/7). Saat membuka acara tersebut, Nono Sampono berharap agar kegiatan kebudayaan seperti itu terus ditingkatkan dan diselenggarakan secara rutin. Karena menurutnya nilai-nilai kebudayaan di Indonesia mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Menurut Nono Sampono, budaya memegang peranan penting dalam sebuah bangsa dan negara. Tanpa adanya budaya, maka sebuah b
Komite I DPD RI: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Belum Maksimal 23 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komitmen Pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dianggap belum maksimal sehingga diperlukan regulasi baru. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Bambang Brojonegoro Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Di ruang rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Senin, 23 Juli 2018. Ketua Komite I Ahmad Muqowam meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappe
KOMITE IV DPD RI PERTANYAKAN PEMBERIAN OPINI WTP 23 Juli 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mempertanyakan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan. Sejumlah pemerintah daerah mendapatkan opini WTP meskipun terlambat menyerahkan laporan keuangannya. Hal ini dikatakan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal BPK, Bachtiar Arief dan para auditor utama BPK di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/7). 
Komite I Apresiasi KPU RI dan Bawaslu Juga Beri Catatan Pelaksanaan Pilkada 2018 23 Juli 2018
Jakarta, dpd.co.id - Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin, 23 Juli 2018. Hadir pada rapat kerja tersebut Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Komite I DPD RI. Ketua Komite I Ahmad Muqowam Apresiasi Kinerja KPU dan Bawaslu serta beri beberapa catatan penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Menur
LIVE STREAM