x
Dailami Firdaus Menghimbau Kepada Seluruh Ormas Islam Agar Tidak Terprovokasi 23 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Beredarnya video berisi belasan anggota Banser Garut membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid sungguh adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Mereka seharusnya paham, bahwasannya tulisan ataupun kalimat tauhid harus dijaga bukan dikotori atau bahkan dibakar, terlepas apapun yang menjadi alasannya. Apalagi saat pembakaran dilakukan dengan sengaja direkam dan disebarkan, jelas itu adalah sebuah penghinaan. Jangan karena ketidaksukaan terhadap suatu ormas malahan menjadi pintu masuk untuk merusak persaudara
Alat Kelengkapan DPD RI Sampaikan Laporan Pelaksanaan Di Sidang Paripurna 18 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id (18/10) - DPD RI menggelar Sidang Paripurna dengan agenda laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI. Dalam Sidang Paripurna tersebut, masing-masing Alat Kelengkapan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seperti penyusunan RUU, pengawasan atas undang-undang, ataupun rapat kerja terkait aspirasi dari daerah. Dalam Sidang Paripurna tersebut, Wakil Ketua Komite I, Jacob Esau Komigi, menyampaikan bahwa Komite I menyusun RUU yang berorientasi kepada daerah. Ketiga RUU tersebut adalah RUU Pemerat
KOMITE I DPD RI DORONG PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN DI DAERAH 17 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI akan menindaklanjuti permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada di NTT dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani dalam audiensi dengan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, di Ruang Rapat Komite I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).  “Kita akan mengundang Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Komite I DPD RI juga akan menindaklanjutinya terkait permasala
BAP DPD RI : PEMERINTAH PERLU SEGERA SELESAIKAN SENGKETA LAHAN DI BERBAGAI DAERAH 17 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Sebagai lembaga negara yang menjadi representasi rakyat dan daerah, sesuai ketentuan Pasal 22D UUD 1945; serta Pasal 257 danPasal 258 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Salah satu tugas dan wewenang BAP diamanahkan untuk menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi dan maladministrasi yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah. Menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat terkait masalah sengketa lahan antara masyarakat dengan PT KAI, terutama terj
DPD RI Nilai Permasalahan Kepemudaan ‘PR’ Bersama 16 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Pergerakan pemuda Indonesia memiliki sejarah panjang bagi bangsa dan negara. Karena pemuda Indonesia merupakan inisiator dan pelaku perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Namun saat ini, permasalahan pemuda di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata yang menjadi ‘PR’ bersama. “Pemuda menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa. Namun permasalahan kepemudaan tidak bisa dianggap remeh dimana menyangkut globalisasi, ancaman narkoba, dan peran organisasi kepemudaan,” ucap Ketua Komite III
DPD MENILAI OTSUS JAWABAN TERBAIK UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DI TANAH PAPUA MESKIPUN BANYAK TANTANGAN KE DEPAN 16 Oktober 2018
Jayapura, dpd.go.id 16 Oktober 2018, DPD RI menilai secara cermat bahwa Otsus merupakan jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua, mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan rakyat Papua. Otsus menjadi momentum untuk bersama-sama membangun Papua untuk dapat duduk setara, sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. “Cukup sudah kebijakan diskriminatif yang berlangsung selama ini dan sudah saatnya kita bersama-sama bergandeng tangan membangun Papua” ungkap Ketua Komite I DPD RI. Pembangunan yang menekankan pad
Komite 1 DPD RI Inisiasi Keberlanjutan Otsus Aceh Menjadi Selamanya 16 Oktober 2018
Banda Aceh, dpd.go.id - Komite 1 DPD RI menginisiasi keberlanjutan kebijakan otonomi khusus di Provinsi Aceh yang akan berakhir 2027 menjadi selamanya, dalam rangka mewujudkan kesetaraan pembangunan dan pelayanan di Provinsi Aceh. Evaluasi yg dilakukan Komite I, tidak untuk menilai plus minus Otsus Aceh, melainkan untuk memastikan keberlanjutan Otsus menjadi Otsus selamanya. Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Komite 1 yang dipimpin oleh Senator Fachrul Razi selaku Pimpinan Komite 1 DPD RI dari Aceh (16/10) di kantor Gubernur Aceh. Hadir
Komite IV DPD RI – BPK bahas Revisi UU BPK 15 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengadakan rapat kerja terbuka membahas revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Salah satu usulan dari BPK dalam rapat tersebut agar ada pasal yang mengatur dua dari sembilan anggota BPK berasal dari internal BPK dalam revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, wakil ketua Siska Marleni, Ayi Hambali . Sedangkan dari pihak BPK dihadiri Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dan jajarannya, di Ruang R
Akhmad Muqowam: Budaya Politik Yang Baik Akan Bentuk Politisi Berintegritas 15 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam mengungkapkan bahwa secara umum lebih sulit melahirkan seorang politisi yang tangguh dan berintegritas dibandingkan dengan birokrat atau ASN yang baik. “Melahirkan politisi yang tangguh dan punya integritas itu tidak gampang, kuncinya adalah konsistensi dan dalam budaya politik yang baik”, ungkap Muqowam dalam diskusi kajian Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung di Gedung Pakarti, Jakarta, Senin (15/10). Lebih lanjut Muqowam m
Ketua DPD RI Resmikan IAPP Indonesia 15 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta meresmikan International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) di Indonesia. Peresmian tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/10). “Saya senang menjadi bagian dalam mengupayakan terselenggaranya perdamaian abadi di dunia,” ucap Oesman Sapta. Menurutnya, perdamaian abadi di dunia yang digagas Universal Peace Federation (UPF) yang sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negara Republik Indonesia. “Sejak
Forum IMF-WB tanpa Agenda Pertanian 14 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Bali dipilih menjadi lokasi rangkaian pertemuan yang dimulai Senin (8/10) hingga Minggu (14/10). Apresiasi tentu layak kita sematkan kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat di dalam menyukseskan acara tersebut.  Setidaknya gangguan-gangguan yang berarti tidak terjadi,  sehingga citra Indonesia di mata lembaga-lembaga Internasional diharapkan kian membaik.  Memang,  menjelang dan saat
Modal Sosial Hindari Money Politic 13 Oktober 2018
DIY, dpd.go.id - "Mengabdi dahulu ke masyarakat, ketahui, dengarkan keluh kesah rakyat, baru terjun ke dunia politik". Demikian pesan GKR. Hemas kepada peserta Workshop Capacity Building Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), di Gedung Pracimosono, Kantor Gubernur DIY (13/10/2018).  Ketika para caleg teramat sedikit interaksinya dengan masyarakat sebelum memasuki dunia politik, maka tak jarang aspirasi masyarakat tidak linier dengan kerja politik para wakil rakyat.  Untuk itulah, generasi muda sebagai calon pemimp
Ceritakan Wayang Mahabarata Versi Barat OSO: Jokowi Memukau 189 Negara 12 Oktober 2018
Bali, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Annual Meeting (pertemuan tahunan) International Monetary Fund (IMF/Dana Moneter Internasional) dan World Bank (WB/Bank Dunia). Menurut dia, pidato Jokowi dihadapan puluhan ribu delegasi dan peserta dari 189 negara sangat memukau, serta sukses menggambarkan ketidakpastian situasi global dan pertarungan pengaruh antarkekuatan ekonomi dunia. Pria yang akrab disapa OSO itu menambahkan, penggambaran Jokowi tentang situasi keki
Setahun Anies: Jakarta Lebih Nyaman Bagi Rakyat Kecil 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id 10 Oktober 2018—Tidak lama lagi atau pada 16 Oktober 2018 mendatang, tepat setahun Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Setahun ini satu persatu janji kampanye ditunaikan. Terakhir, walau diragukan banyak orang dan ditentang oleh berbagai kekuatan, Gubernur Anies menuntaskan salah satu komitmen besarnya yaitu menghentikan total semua proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, selama setahun ini, harus diakui, rakyat kecil lah yang paling merasakan dampak dari kebijakan dan program Gubernur Anies. “Cara
Raker dengan KPK, DPD RI Dukung Revisi UU Tipikor 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Pimpinan dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (10/10) di Gedung DPD RI, Jakarta. Ketua KPK, Agus Rahardjo hadir dalam raker tersebut.  Dalam raker tersebut, diawali dengan pengantar dari Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani. Dalam sambutan pengantarnya, Benny mempertanyakan kepada KPK mengenai berbagai kasus besar yang mangkrak terutama kasus Century yang berni
LIVE STREAM