x
BAP Menerima Aspirasi Masyarakat Cilegon terkait Sengketa Lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera 20 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima audiensi masyarakat warga Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Banten dalam penyampaian aspirasi terkait masalah sengketa lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera. Audiensi diterima Abdul Gafar Usman Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (20/09/2017). Saiful Arifin, Kuasa ahli waris atas tanah sengketa menyampaikan bahwa tanah warga seluas kira-kira 5,12 Hektar yang berada di kawasan PT. Krakatau Bandar Samudera y
Sipur Keempat Tetapkan RUU Daerah Kepulauan Menjadi Usul Inisiatif DPD RI 19 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Sebagai bukti nyata langkah kerja DPD bersama daerah dalam menyusun RUU Usul Inisiatif  tentang Daerah Kepulauan yaitu dengan hadirnya stakeholder (gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota, dan rektor atau yang mewakili) menjadi dukungan moral bagi DPD dalam menjalankan tugas konstitusinya.” Demikian disampaikan Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (19/09/2017). Sidang Paripurna (Sipur) ke-4 DPD RI dipimpin Nono Sampono didampingi Darmayanti Lu
DPD RI APRESIASI SISTEM INFORMASI KPU 18 September 2017
Jakarta, dpd.go.id Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (18/9). Hadir dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komite I Ahmad Muqowam, Wakil Ketua Benny Rhamdani, dan Anggota Komite I DPD RI, Ketua KPU Arief Budiman beserta anggota komisioner KPU lainnya, dan Anggota Bawaslu Mochammad Affifudin. Dalam pertemuan kali ini, Komite I DPD RI mengapresiasi kemajuan Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kinerja B
Komite II Dorong Pemerintah Bangkitkan Industri Rotan 18 September 2017
Jakarta,dpd.go.id - Larangan ekspor bahan baku rotan yang dahulu terdapat pada Permendag No. 35 tahun 2011 memunculkan fakta bahwa proteksi yang diberikan untuk memajukan industri mebel dan kerajinan rotan menimbulkan banyak kerugian terutama bagi para pelaku rotan. Walaupun Permendag 35/2011 telah dicabut namun dampaknya masih dirasakan oleh para pelaku rotan sampai sekarang. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Komite II DPD RI dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Industri Agro, Dirjen Pengelola Hutan Produks
Ini Langkah Kementerian Koperasi dan UKM Demi Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur 18 September 2017
Jakarta,dpd.go.id – Koperasi merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (UUD 1945). Hal ini selaras dengan harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap ekonomi kerakyatan. Selama perjalanannya Koperasi Indonesia mengalami pasang surut dengan beberapa kali berganti Undang-Undang yang mengaturnya. Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menggantikan Undang-Undan
Susun Prolegnas, PPUU Gelar RDPU dengan 3 Universitas 14 September 2017
Jakarta, dpd.go.id –Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Penelitian Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, serta Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kamis siang (14/09/17). “Rapat kali ini merupakan pertemuan untuk mendengarkan paparan narasumber terkait penyusunan Prolegnas DPD RI Prioritas Tahun 2018. Ekspektasi masyarakat terhadap penyusunan legislasi yang pro terhadap kepent
BAP Fasilitasi Sengketa Tanah Karang Intan Kalsel dengan TNI AD 13 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami secara de facto memiliki tanah 2500Ha (5x5) Km. Sudah didaftarkan menjadi inventarais negara dan masuk ke BMN (Barang Milik Negara) dan diberikan kewenangan kepada Kemenhan (TNI AD) sebagai kuasa pengguna pengelola milik negara. Tanah tersebut kami pakai untuk markas batalyon Kodam VI/Mulawarwan, sebagian dipakai untuk fasilitas latihan militer di Kalimantan. Apapun yang terjadi sebagai penanggungjawab lahan tersebut maka Kami akan pertahankan. Status tanah itu sedang proses sertifikasi karena keterbatas
Bahas 2 RUU, Ini yang Disepakati PPUU dan Komite 1 13 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite 1 di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/09/2017). Dalam membuka rapat gabungan kali ini, Gede Pasek menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) agenda yang perlu dibahas dan disepakati bersama yaitu dalam rangka harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU Pemerintahan Daerah Kepulauan dan RUU tentang Eti
DPD RI – Indonesia Jadi Contoh Toleransi Untuk Myanmar 11 September 2017
Jakarta -  Terkait konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, negara Indonesia sebagai Negara multi agama, suku dan ras dapat menjadi contoh kerukunan bagi Myanmar. Hal tersebut terungkap dalam Eksekutif Brief yang diadakan oleh DPD RI bersama Komnas Ham, Aktivis UNHCR, dan Akademisi Universitas Indonesia, di Komplek Senayan Jakarta. Senin (11/9).   Turut hadir dalam exekutif brief tersebut  Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis, Anggota DPD RI Fahira Idris, Mervin Sadipun Komber, Siska Marlen
Badan Akuntabilitas Publik DPD RI - Pemkab Mempawah Bahas Sengketa Tanah 07 September 2017
Mempawah (Antara Kalbar) - Tim Inti Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, membahas dan melakukan dengar pendapat dengan sejumlah perwakilan masyarakat terkait sengketa tanah dengan PT Tri Kartika. Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana di Mempawah, Kamis, mengatakan, berdasarkan data yang diinventarisir, pengusahaan lahan oleh PT Tri Kartika didasari izin-izin yang dimiliki yakni terkait pengelolaan industri kecil di kawasan tersebut.  Sementara para pihak yang berkepentingan (m
Beberapa Daerah di Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Perawat 06 September 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Dalam rangka memperkaya materi sebagai bahan masukan menyusun revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Komite III kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (6/9/2017). RPDU yang membahas mengenai pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ini dipimpin oleh Fahira Idris dengan menghadirkan Dr. Krishnajaya, MS, Ketua Umum ADINKES Pusat. Krishnajaya memulai paparannya dengan peta kondisi keperawatan yang ada di Indonesia, bahwa secara
DPD RI MINTA AGAR MENTERI KEUANGAN PRIORITASKAN DAERAH 06 September 2017
Jakarta – Setelah rapat dengan Menteri Bappenas kemarin (5/6/2017), Komite IV DPD RI dan tim anggaran komite I, II, III kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja  dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9/2017). Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa, “Saya harap untuk desa bisa tetap dianggarkan dikisaran tujuh ratus juta sampai satu milliar rupiah perdesa di tahun 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari
RAPAT DENGAN DPD, MENTERI BAPPENAS FOKUS ATASI PENGANGGURAN 05 September 2017
Jakarta – Saat ini masih terjadi kendala pengangguran yang cukup meresahkan di Indonesia, Pengangguran menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi lambat, dan penyebab kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, Pada Februari 2017 lalu, data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang. Bila dibandingkan Februari 2016 lalu mencapai 5,50 persen, maka data pengangguran terbuka Februari 2017 mengalami penurunan 0,17 persen atau 10.000 orang.   Membahas kendala yang dikeluhkan masyarakat daerah, maka Komite IV dan tim angg
DPD RI Dukung Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 05 September 2017
Dukungan DPD RI terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, terlihat dari komitmen Komite III untuk segera merampungkan apa yang menjadi kekurangan atau permasalahan dari UU No. 38 Tahun 2014 maksimal tahun 2018 dengan membentuk tim kerja, membuat jadwal dan tahapan-tahapan kerja. “DPD RI perlu membentuk Tim Kerja untuk mengawal usulan DPD RI kepada Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Kepera
Banyak Kendala Pada Distribusi 9 Juta Hektar Lahan Dari Pemerintah 04 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Reforma agraria seharusnya menjadi hal mendasar, saat ini pemerintah mempunyai program akan mendistribusikan 9 juta hektar lahan untuk disistribusikan dan dalam Undang Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan jelas memberikan kepada petani untuk diolah. Lahan tersebut diadakan melalui pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak kendala. "Pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan pemerintah saat ini pelaksanaannya masih jauh panggang dari api, prioritas yang d
LIVE STREAM