x
Jawab Tantangan Global, HIMPUNI Selenggarakan Seminar Tenaga Kerja 14 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id-Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) menjawab tantangan dinamika tahapan perkembangan industrialiasi yaitu Industri 4.0 yang telah berkembang pesat dan diyakini sebagai kecenderungan global di seluruh Indonesia dengan mengadakan Seminar tentang Kesiapan Tenaga Kerja di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (14/1). Seminar ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia DR(HC) H. Jusuf Kalla dan dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Akhmad Muqowam, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri
Komigi Minta Masalah Otsus Tanah Papua dan Isu Pemekaran DOB Masuk Materi Debat Capres – Cawapres 14 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Karena itu, pemberlakuan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 1 Tahun 2008 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempertahankan NKRI berdasarkan
Apresiasi Dan Mendukung Program Maghrib Mengaji 12 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Senator dan Ketua (plt) ICMI DKI Jakarta , Dr. H. Dailami Firdaus, mendukung Gubernur Anies Baswedan, dalam Program Maghrib Mengaji. "Menurut Saya jam belajar masyarakat, perlu diaktifkan lagi. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program ini, dan saya berharap Pak Gubernur menyiapkan kebijakannya. Saat ini kita punya urgensi untuk melakukan ini. Setidaknya bukan saja menekan buta Al-Quran tapi dapat menekan masalah sosial seperti kenakalan remaja." Ujar Dailami Firdaus di Jakarta. "Di sisi lain kita juga bis
Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres 11 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.  “Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini. Tiada bangsa yang maju tanpa punya prog
Kesetjenan DPD RI Melakukan Kerjasama Dengan BPS dan BIG 09 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Kesetjenan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Penandatanganan tersebut merupakan kerjasama dukungan penyeleggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi bagi DPD RI. Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengapresiasi adanya kerjasama ini. Lantaran, fungsi dan tugas DPD RI haruslah didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang lengkap. “Apalagi dengan adanya kewenangan baru DPD R
DPD RI Sampaikan Pandangan RUU Pekerja Sosial ke DPR RI 08 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Pekerja Sosial pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah. Pada kesempatan ini, DPD RI berpandangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal.   “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal. Telah terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah serta kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta di Nusan
Pertanyaan Debat Pilpres Dibocorkan: Masa Kalah dengan Cerdas Cermat 07 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id, 7 Januari 2019—Setelah penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari 2019 dibatalkan karena kengganan salah satu pasangan calon menyampaikan visi misinya secara langsung, kini keinginan publik agar disugukan perdebatan dan diskursus pilpres yang menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji. Pasalnya, pada rangkaian Debat Publik Pilpres 2019 ini, KPU memutuskan ‘membocorkan’ daftar pertanyaan debat kepada ked
Setjen DPD RI Salurkan Bantuan Kepada Korban Tsunami di Banten 04 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menyalurkan bantuan untuk korban bencana tsunami Selat Sunda. Setelah sebelumnya Anggota DPD RI telah menyalurkan bantuan, kali ini Korpri dan Komunitas Pengendara Motor Setjen DPD RI hari ini (4/1) menyalurkan berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh korban bencana Tsunami. Rombongan Komunitas Pengendara Motor Setjen DPD RI dilepas oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Adam Bachtiar, dan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI, Sefti Ramsiaty. Adam Bachtiar sendiri berhar
Debat Capres Bermutu Akan Dongkrak Tingkat Partisipasi Pemilih 03 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id, 3 Januari 2019—Sekitar dua minggu lagi, tepat 17 Januari 2019, rangkaian Debat Publik Calon Presiden (Capres)/Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai salah satu agenda wajib dari tahapan pemilihan presiden (pilpres), bagi KPU debat publik adalah puncak sosialisasi untuk menggerakkan hati rakyat Indonesia agar menunaikan hak pilihnya. Sementara bagi kedua pasang calon, debat publik adalah kesempatan ‘emas’ untuk meyakinkan publik bahwa merekalah yang
Presiden ke Depan Harus Punya Visi Besar Penanggulangan Bencana 28 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id, 28 Desember 2018—Bencana besar gempabumi dan tsunami Aceh 2004 dapat dikatakan menjadi wake up call bagi bangsa ini terhadap penanggulangan bencana. Gempabumi dan tsunami Aceh yang merenggut lebih dari 240 ribu jiwa, meluluhlantakan seisi kota dan mengakibatkan kerugian lebih dari Rp. 42 triliun ini, menyadarkan bangsa ini bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana. Letak Indonesia yang ada di cincin api Pasifik, memang rentan terhadap guncangan gempa besar dan letusan gunung berapi yang berpotensi tsunami. Setela
DPD RI Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru 20 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-7 penutupan masa sidang II Tahun 2018-2019. Pada Sidang Paripurna kali ini, DPD RI menghimbau kepada pemerintah untuk tetap fokus bekerja menjaga keamanan dan kenyaman warga selama melaksanakan liburan natal dan tahun baru. “Kami berharap selama liburan natal dan tahun baru ini situasi dan kondisi keamanan nasional dapat dijaga tetap kondusif,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/12). Oesman Sapta berpesan bahwa Pemerintah
DPD RI dan BPK RI Menandatangani MoU Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah 20 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama yang bertujuan untuk mengimplementasikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (Hapsem) BPK RI terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang bersih, transparan dan berkualitas. MOU tersebut ditandatangani Ketua DPD RI, Oesman Sapta, dan Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (20/12). Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menyampaikan bahwa pe
Dailami Firdaus: Hentikan Kamp Penahanan Warga Uyghur! 20 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta, Prof. Dr. Dailami Firdaus, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan massal warga Uyghur oleh pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di wilayah tersebut. "Pemerintah Tiongkok harus menghentikan kamp-kamp reedukasi dan penahanan warga Uyghur sekarang juga," tegas Senator Dailami Firdaus. Pemerintahan Tiongkok ditenggarai telah meluncurkan 'program reedukasi' semenjak tahun 2012, yaitu program pengu
Mengecam, Itu Selemah-lemahnya Membela Muslim Uighur 19 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - 19 Desember 2018—Dunia dan lembaga internasional termasuk PBB mengecam tindakan Pemerintah China yang melakukan penahanan massal tanpa proses hukum sekitar satu juta orang-orang Uighur, Kazakhstan, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Bahkan beberapa lembaga internasional menyatakan dalam laporannya bahwa para tahanan dibui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis serta tidak diberikan makanan yang cukup dan muncul laporan penindasan yang meluas. “Apa yang dilakukan Pemerintah China te
RUU Daerah Kepulauan, Special Treatment bagi Daerah Kepulauan” 18 Desember 2018
Manado, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan merupakan bukti keberpihakan DPD terhadap Daerah Kepulauan, mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di Daerah Kepulauan. Hal ini disampaikan Benny Rhamdani, Senator Sulut yang juga Ketua Komite I DPDRI, dalam kegiatan sosialiasi RUU Daerah Kepulauan, inisiatif DPD RI di Ruang Rapat Gubernur Sulut, CJ Rantung, Selasa (18/12). Dari Komite I hadir juga pimpinan Komite I, Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat (Wakil Ketua), Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta (w
LIVE STREAM