x
BAP DPD RI Cari Solusi Sengketa Lahan Dengan BPN Semarang 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI bahas permasalahan pemblokiran 3470 Sertifikat Hak Milik lahan milik warga di Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ruang rapat BAP, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta. Rabu, (10/10/2018). Pimpinan BAP DPD RI Muhammad Idris menyatakan bahwa, permasalahan pemblokiran 3470 SHM lahan masyarakat Kebon Harjo Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas permintaan PT.KAI harus diselesaikan. Sejak 2001 ditemukan bahwa 3470 SHM yang dikeluarkan adalah bukti kepemilikan yang sah dan berkekua
Komite III Soroti Pelayanan Manasik Haji Dari Kemenag 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menilai ada peningkatan layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 oleh Kementerian Agama. Pelayanan kesehatan, penginapan, transportasi, dan katering kepada jemaah haji dianggap lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, pelayanan manasik haji mendapat catatan khusus dari para senator.  Anggota DPD RI Abdul Jabbar Toba menilai, penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Dikatakannya, pada tahun ini masyarakat di daerah cukup puas dengan
Komite II DPD RI Dorong Pembangunan Pelabuhan di Daerah Dipercepat 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd go id - Komite II DPD RI melaksanakan rapat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) mengenai pengembangan pelabuhan-pelabuhan di daerah dalam rangka membangun perekonomian daerah. Seiring dengan program nawacita terkait pembangunan jalur tol laut, daerah-daerah diharapkan dapat memiliki pelabuhan yang memadai untuk kegiatan arus perdagangan. Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, saat ini Indonesia belum memiliki pelabuhan yang dapat mengakomodir jalur perdangangan internasional seperti di Singapura.
Pemerintah Membuat Masyarakat Antusias Menangkap Koruptor 10 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait hal tersebut, saya Benny Rhamdani sebagai Ketua Komite I DPD RI menyatakan sikap sebagai berikut:  1. komite I DPD RI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan PP 43/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan
DPD RI Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Kesejahteraan Lansia 09 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id  - Komite III DPD RI menilai pemerintah kurang memberikan perhatian kepada kesejahteraan lanjut usia (lansia). Padahal harap hidup lansia saat ini telah meningkat, namun sisi lain berbanding terbalik dengan masalah kesehatan dan sosial.  “Kesejahteran lansia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah baik kesehatan maupun sosial. Permasalahan itu perlu menjadi perhatian bersama dengan meningkatnya harapan hidup lansia,” ucap Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara saat RDPU membahas &lsq
Mahasiswa Penentu Eksistensi DPD RI 09 Oktober 2018
Yogyakarta, dpd.go.id - “Reformasi sudah berjalan 20 tahun. Sudahkah cita-cita reformasi berjalan pada jalurnya?” Pertanyaan itu dilontarkan GKR. Hemas saat menjadi pemateri dalam Seminar Legislatif Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (9/10/2018), yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D. Mahasiswa selaku pioner perubahan dalam sejarah Republik ini memiliki andil sekaligus tanggungjawab membawa negeri ini pada kesejahteraan rakyatnya, sesuai cita-cita pendiri ba
PENERIMAAN STAF AHLI PANITIA MUSYAWARAH DPD RI 2018 09 Oktober 2018
PENERIMAAN STAF AHLI PANITIA MUSYAWARAH DPD RI 2018 LOWONGAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPD RI PANITIA MUSYAWARAH DPD RI TAHUN ANGGARAN 2018 ----------- Panitia Musyawarah DPD RI sebagai Alat Kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap. Keanggotaannya terdiri dari atas 36 (tiga puluh enam) orang Anggota yang terdiri atas Ketua alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, serta 1 (satu) Anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai Ketua alat kelengkapan DPD. Panitia Musyawarah DPD RI salah satunya tugasnya  adalah m
RAPAT KERJA: DPD RI-DPR RI Bahas RUU Tentang Daerah Kepulauan 08 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI bahas RUU tentang Daerah Kepulauan dengan DPR RI. RUU yang diinisiasi oleh DPD tersebut mendesak segera disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut tersaji pada Rapat Kerja Bersama di Ruang Rapat Pansus DPR RI. Gd. Nusantara II,Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (8/10). Ketua Komite I Benny Rhamdani memaparkan isi pokok RUU tentang Daerah Kepulauan usul inisiatif DPD RI kepada Pansus DPR dan perwakilan pemerintah terkait urgensi RUU tersebut agar segera disahkan. DPD RI menilai pemerintah masih bias dalam me
MTQ, MENEGUHKAN UKHUWAH DAN PERSATUAN NASIONAL 08 Oktober 2018
Medan, dpd.go.id - Setelah menanti lama 47 tahun sejak menjadi penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-4 tahun 1971, Medan, Sumatera Utara kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-27 tahun 2018. “Sungguh membahagiakan bagi masyarakat Medan dan Sumatera Utara. Lama kita menantikan momen ini. Karenanya mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut dan melayani kafilah dari seluruh provinsi,” ajak Darmayanti Lubis penuh antusias, saat menghadiri pembukaan MTQ bersama Preside
DPD RI Akan Tindak Lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 05 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id (5/10) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima laporan  Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sejumlah permasalahan yang masih ditemui dalam IHPS I 2018 antara lain umum kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai dan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. “Hal ini harus menjadi perhatian DPD RI sebagai representasi dae
Gelar Aksi di KPK RI, Senator Aceh Fachrul Razi dan Aktivis Aceh Tuntut KPK Mengusut Surat Izin Tambang Emas dan Tuntut Presiden Copot Menteri 05 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Senator Aceh Fachrul Razi dan Puluhan aktivis mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  RI, Kuningan,  Jakarta,  Jum'at, 05 Oktober 2018 pukul 10.00 s.d selesai. Aksi demonstrasi tersebut menuntut KPK RI segera mengusut izin tambang emas di Kabupaten Nagan Raya,  Aceh yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI dan Dirjen Minerba. "Kami siap mendukung KPK untuk mengusut mafia tambang dan pejabat yang terlibat,
Sebagai Anak Kandung Reformasi, Penguatan DPD RI Adalah Keharusan 05 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Tepat 1 Oktober lalu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memasuki usia yang ke 14 tahun. Desapedia.id berkesempatan berbincang - bincang tentang capaian DPD RI dan tantangan kedepannya bersama Fahira Idris, anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta yang cukup vokal dan kini menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI. Menurut Fahira yang merupakan satu - satunya perempuan anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta ini, Menapaki usia DPD yang ke 14 tahun ini dirinya berharap semua elemen bangsa menye
Kebut RUU Kedaulatan Pangan, Komite II DPD RI Gelar Uji Sahih 04 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id (4/10) - Komite II DPD RI menggelar uji sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kedaulatan Pangan. Uji sahih tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dari para ahli terkait RUU tersebut. RUU kedepannya akan mengatur masalah pangan di Indonesia baik di tingkat nasional ataupun daerah yang berdasarkan pada terciptanya kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengutamakan pada potensi lokal. “RUU Kedaulatan Pangan yang dibahas tidak hanya menetapkan kebijakan di tingkat nasional untuk mengatur permasalahan
DPD RI Terima Kunjungan Balasan Parlemen Malaysia 04 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta menerima kunjungan parlemen Malaysia yang dipimpin oleh Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Dato’ Mohamad Arif Md Yusof di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (4/10). Kunjungan ini dalam rangka menjalin hubungan baik antara parlemen Indonesia dengan Malaysia. Oesman Sapta menjelaskan pertemuan tersebut membahas tentang sistem parlemen yang ada di Indonesia. “Malaysia hanya ingin mengetahui tentang status MPR DPR dan DPD RI, ternyata mereka sudah bertemu dengan MPR
BAP DPD RI Perdalam Kasus Sengketa Tanah Warga Pisangan dengan UIN 04 Oktober 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima keluhan dari warga masyarakat lingkungan Sedap Malam dan Puri Intan Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat. Hal tersebut terkait sengketa tanah antara UIN Syarif Hidayatullah. Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman menjelaskan bahwa berdasarkan surat pengaduan masyarakat yang masuk. Warga masyarakat lingkungan Sedap Malam dan Puri Intan meminta status hukum yang bersinggungan dengan UIN Syarif Hidayatullah dengan mengatasnamakan Kementerian Agama.  “Para warga
LIVE STREAM