JAKARTA—Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk mengumumkan laporan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Karenanya, 124 dari 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014 mengumuman harta kekayaan mereka di ... Selengkapnya

Masa Sidang II DPD tahun sidang 2009-2010 telah berakhir. Alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI. Sidang paripurna dilangsungkan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Senin (15/03). Sidang dipimpin oleh Ketua DPD Irman Gusman, didampingi Wakil Ketua DPD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Laode Ida. ... Selengkapnya

JAKARTA--Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertemukan duta besar (dubes) untuk Indonesia dengan gubernur se-Indonesia sekaligus sebagai ajang menjalin kerjasama. Forum yang digagas Ketua DPD Irman Gusman tersebut menargetkan kerjasama daerah dengan negara sahabat melalui duta besarnya, dalam rangka “jemput bola” investasi. Pertemuan di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, ... Selengkapnya

Proses hukum kasus Century harus dipercepat oleh parlemen serta jangan sampai ada konflik antara parlemen dan pemerintahan yang merugikan rakyat. Diskusi tentang “Hubungan Pemerintahan dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century” menjadi tema utama dalam acara talk show Perspektif Indonesia. Acara ini berlangsung di ruang Press Room DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ... Selengkapnya