“
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
” yang dipelopori oleh Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM). Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan-pandangan terhadap berbagai hal terkait dengan pemberantasan Korupsi yang akhir-akhir ini menjadi issue yang sangat aktual di masyarakat.
Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang artinya: busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Korupsi menurut lembaga Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
pegawai negeri/penyelenggara negara).
Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia dipersepsikan sebagai negara terkorup di Asia, disusul Thailand. Sementara itu Singapura dianggap sebagai negara paling bebas dari korupsi alias terbersih soal urusan korupsi.
Transparency International Indonesia (TII), seluruh kelompok responden menyatakan pengadilan dan kejaksaan harus diprioritaskan dalam pemberantasan korupsi kemudian disusul dengan polisi dan legislatif, hal ini sudah sangat memprihatinkan, karena lembaga yang seharusnya menjadi palang dalam hukum malah menjadi sarang korupsi.
Pelajaran dari negara lain
e-government). Keseluruhan agenda setting reformasi administrasi yang juga terjadi di Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa transformasi menuju negara industri sangat ditentukan oleh komitmen dan kompetensi untuk melakukan reformasi administrasi.
to meet the requirement of the new age dan to break the collusive relationship between politicians, bureaucrats and business.
PENUTUP
good governance) merupakan kunci keberhasilan dalam menangkal tumbuhnya praktek-praktek korupsi. Untuk itu diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip good governance dan clean government.
good governance and clean government), merupakan agenda penting dalam menjaga keberlangsungan negara. Prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.
good governance and clean government).
Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
”
