Pemerintah mendukung usulan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah mendeklarasikan moratorium pembentukan dan pemekaran daerah otonom baru sebagai maklumat bersama. Penghentian pembentukan dan pemekaran provinsi/kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru bertujuan menghindari usulan yang hanya memenuhi kebutuhan taktis dan pragmatis, bukan ... Selengkapnya

JAKARTA--Usulan hak angket Bank Century jangan berhenti sebagai komoditas politik saja, tapi harus mengungkap dalang atau aktor pembobolan uang negara berbentuk dana talangan (bail-out) kepada Bank Century. Usulan yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga didukung anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo yang mantan ... Selengkapnya

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) di dalam list (daftar) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014. Penyempurnaan undang-undang (UU) tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah merupakan bahasan prioritas. “PPUU DPD menyadari, masih banyak masalah sebagai kendala pelaksanaan ... Selengkapnya

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencatat, masih kurang realisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005-2009, antara lain karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah lebih banyak membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) di luar list (daftar) Prolegnas. Selama lima tahun itu, hanya 58,5% dari 130 RUU di dalam list Prolegnas 2004-2009 yang ... Selengkapnya