“ LAPORAN PENGAWASAN PANITIA AD HOC III DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA TERKAIT DENGAN PERUSAKAN SITUS MAJAPAHIT TROWULAN DI MOJOKERTO. PROVINSI JAWA TIMUR”

“ Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Mengingat jumlah jamaah haji Indonesia sangat besar, pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta berkaitan pula dengan berbagai aspek, antara lain, aspek pembinaan/bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan, serta menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia. Departemen Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji harus melaksanakannya berdasarkan asas keadilan, professional, dan akuntabel dengan prinsip nirlaba (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji). Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun ...”