Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Mon, 25 Sep 2017 12:29:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DPD RI: BERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA DAERAH UNTUK KELOLA DANA DESA SESUAI KEBUTUHANNYA]]> 509-dpd-ri-berikan-kepercayaan-kepada-daerah-untuk-kelola-dana-desa-sesuai-kebutuhannya Sat, 09 Sep 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta -- Pemerintah harus memberikan fleksibilitas kepada desa untuk mengambil kebijakan terkait implementasi dana desa karena desa merupakan objek dalam pembangunan yang paling paham kebutuhan daerahnya.
 
Hal tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam pada acara talkshow dengan tema "Rakyat, Desa Dan Tanahnya", di Warung Daun, Cikini, Sabtu (9/9/2017).
 
Muqowam menjelaskan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki empat lingkup pembahasan yakni terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. 
 
Muqowam yang sebelumnya menjabat Ketua Pansus RUU Desa DPR RI ini menjelaskan lahirnya UU Desa adalah karena desa tidak pernah dapat apresiasi pemerintah. Sebelumnya, kebijakan yang dibuat bersifat top down dan cenderung satu arah. Maka, dengan adanya UU ini harusnya desa dan masyarakat desa bisa bersama-sama membangun desanya. 
 
"Intinya banyak daya tolak masyarakat di desa, sehingga berdasarkan data statistik itu 56% penduduk desa ada di perkotaan, karena tidak bisa hidup di desa. Tidak seperti di Thailand yang pemerintahnya tidak membolehkan lebih dari 30% warga negara hidup di perkotaan, karena pemerintah telah konsern ke desa untuk menyokong bidang pertanian," ujar Muqowam.
 
Senada dengan Muqowam, Ketua Umum Perkumpulan Jarkom Desa, Anom Surya Putra menilai kewenangan lokal masyarakat desa ini penting.
 
"Hubungan rakyat desa dan tanah itu paling rumit, saya pikir PP dana desa harus dicabut, karena banyak beban administratif, tiap Permen desa tiap tahun selalu ada perubahan kebijakan, harusnya permen itu 4 tahun sekali, sehingga memudahkan desa untuk mengelola dana desa," jelasnya.
 
Sementara itu, Kades Plososari Kendal, Jawa Tengah, Suwardi mengatakan sebelum lahirnya UU Desa dirinya hanya menerima bantuan dari pemerintah sebesar 90juta pertahun. Namun, dengan adanya UU Desa jumlahnya naik menjadi 800 juta per tahun. 
 
Pasca lahirnya UU Desa, lanjutnya, sangat dirasakan bahwa masyarakat desa telah diakui negara. 
 
"Dulu masyarakat desa hanya diakui kabupaten, dengan UU Desa kami apresiasi kepada tim perumus. Akar permasalahan adalah rakyat, desa dan tanahnya, baru kali ini kami rasakan adanya sentuhan pemerintah, karena dengan bayar pajak kami terima pembangunan yang baik, " jelasnya.
 
Namun, Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepercayaan kepada perangkat pemerintah daerah untuk mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tanpa dibenani dengan aturan yang justru mempersulit terwujudnya kemandirian daerah.
 
Sementara itu, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Ahmad Erani Yustika mengatakan setelah diberlakukannya UU Desa, pihaknya mencoba memotret keseluruhan kegiatan desa. Berdasarkan data BPS, pihaknya mengolah untuk mengetahui base line kondisi desa saat itu.
 
"Kami membagi data yang ada dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Jadi ada semua datanya, kita bahkan kirimkan ke semua kabupaten, supaya setiap daerah tahu potensinya masing-masing," jelasnya.
 
Namun, Kemendes tidak dalam kapasitas mendikte daerah. Data yang disediakan tersebut sebatas masukan bagi daerah. Sementara, keputusan akhir ada ditangan pengambil kebijakan di daerah masing-masing.
 
"Sikap kami jelas, keputusan ada di musdes (musyawarah desa). Bupati dan menteri tidak boleh campur tangan. Pilihan mutlak kewenangan desa. Permen yg kami buat merupakan daftar yg terbuka," tambahnya.
 
Meski demikian, Ahmad Erani menilai koridornya implementasi UU Desa harus ditegakkan, supaya mimpi kemandirian desa dapat diwujudkan. Caranya, semua lini mesti paham dan setia dgn UU ini. 
 
"Kami telah mengeluarkan sekian surat menyurati bupati kalau kebijakan yang dilakukan salah.Contohnya, ada surat edaran bupati bahwa semua desa harus memiliki laptop dgn spesifikasi tertentu dengan dana desa, atau semua rumah harus dipasang pagar pakai dana desa, itu salah. Apabila semua pengambil kebijakan paham dgn substansi uu desa, maka tidak akan terjadi pedebatan seperti saat ini," ujarnya. Irjen kementerian desa Prof ahmad erani mengatakan, bahwa musyawarah desa mutlak dilakukan untuk tentukan program desanya.
 
Sedangkan pengamat dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Sentot S. Satria menilai UU desa bukan hanya tentang dana desa, tapi juga ketepatan proses penyalurannya agar lebih maksimal fungsinya.
 
"Karena kan ada periode penggunaan dananya. Nah, jika baru di bulan ke 6 penyaluran dana maka rencana dan pelaksanaan penggunaan desa bisa berantakan. Bayangkan bagaimana tiap bulan juga di desa ada yang harus di gaji tapi gaji nya baru bisa dibayar 6 bulan kemudian, " jelasnya.
 
Selain itu, menurut Sentot saat ini kebutuhan desa sangat banyak, sedangkan pemerintah pusat memberikan arahan yang wajib dilaksanakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu, Ia berharap perhatian pemerintah pusat jangan hanya dana desa namun lebih memprioritaskan kepada kebutuhan dari tiap masing-masing desa.
 

Tak hanya itu, Ia menilai pemerintah sejauh ini baru fokus pada program pengawasan dana desa, sementara seharusnya lebih memperhatikan persoalan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. *adn/tho

]]>
509-dpd-ri-berikan-kepercayaan-kepada-daerah-untuk-kelola-dana-desa-sesuai-kebutuhannya
<![CDATA[Batasi Jumlah Sekolah Perawat Untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing]]> 141-membatasi-jumlah-sekolah-perawat-untuk-meningkatkan-kualitas-dan-daya-saing-perawat Thu, 07 Sep 2017 12:29:00 +0700 msidikp Jakarta- Komite III DPD RI menyelenggarakan RDPU dengan Adinkes. RDPU dilaksanakan dalam rangka memproleh masukan, padangan dan pendapat terkait implementasi UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Dr. Krishnajaya MS selaku Ketua Umum Adinkes Pusat yang hadir dalam RDPU tersebut memaparkan bahwa pada prinsipnya perawat-perawat di Indonesia telah terlindungi sejak diundangkannya UU Keperawatan. Secara prinsip permasalahan krusial bidang keperawatan antara lain menyangkut kompetensi tenaga keperawatan di setiap fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) harus berbeda dan penugasan kepada tenaga perawat yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Senator asal Kalimantan Barat, Maria Goreti mengungkapkan perihal temuannya di beberapa daerah perihal standarisasi sekolah keperawatan. Jangankan sarana dan prasarana untuk praktik keperawatan, sarana dan prasarana gedung saja tidak layak. 
Senada dengan Maria Goreti, Senator asal NTB Lalu Suhaimi menambahkan bahwa kemudahan perizinan nampaknya menjadi penyebabkan kuantitas sekolah perawat meningkat namun tidak disertai kualitas. Sehingga perlu adanya pembatasan untuk meningkatkan kualitas sekolah perawat. 

Persoalan lainnya yang juga disoroti senator asal NTB itu adalah perihal status kepegawaian perawat honorer. Dalam pandangannya, pemerintah sejauh ini belum memperioritaskan tenaga perawat honorer dalam proses pengangkatan menjadi PNS. Hal ini untuk menanggulangi kekurangan dokter di setiap desa di Indonesia. Perawat-perawat tersebut saja dalam pengasuhan keperawatan harus tetap berkolsultasi dengan dokter.

Menanggapi pertanyaan seluruh senator, Krishnajaya membenarkan bahwa sertifikasi menjadi kunci bagi pengingkatan kualitas perawat di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Saat ini kewenangan sertifikasi ada di tangan Kemenkes. Perihal status honorer perawat kontrak antara perawat dengan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas.

Di akhir RDPU, Fahira Idris menyampaikan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan sertifikasi perawat yang saat ini merupakan kewenangan Kemenkes, di masa datang kebijakan tersebut harus ditingkatkan. Perlu dipertimbangkan pemberian sertifikasi dilakukan bukan oleh Kemenkes tetapi oleh lemabaga independen tingkat internasional agar perawat Indonesia pun diakui kualitasnya secara internasional.

]]>
141-membatasi-jumlah-sekolah-perawat-untuk-meningkatkan-kualitas-dan-daya-saing-perawat
<![CDATA[DPD RI MINTA MENTERI KEUANGAN AGAR DAERAH TETAP MENDAPAT PRIORITAS]]> 739-dpdri-minta-menteri-keuangan-agar-daerah-tetap-mendapat-prioritas Thu, 07 Sep 2017 12:29:00 +0700 msidikp Jakarta – Setelah rapat dengan Menteri Bappenas kemarin (5/6/2017), Komite IV DPD RI dan tim anggaran komite I, II, III kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja  dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9/2017).

Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa, “Saya harap untuk desa bisa tetap dianggarkan dikisaran tujuh ratus juta sampai satu milliar rupiah perdesa di tahun 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari ibu menteri tentang RAPBN 2018 hari ini” katanya. DPD merekomendasikan untuk menaikkan dana Desa sesuai UU no 6 th 2014 di tahun 2018 dari 60 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN disusun di 2018 didasari oleh beberapa konteks yaitu ekonomi. “Pada 2018 di proyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9%,” paparnya.

Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh diatas 5%, dan Investasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang akan tumbuh 6,3%.

Terkait dengan Inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. “Dengan RAPBN 2018, maka presiden menentukan harga yang  diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan bbm yang tidak akan mengalami perubahan,” pungkasnya.

Soal hutang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Sri mengatakan penambahan hutang bisa dikendalikan, “Hutang bisa kita kendalikan, beredar berita bahwa hutang itu sepertinya masalah besar padahal bisa kita atasi, Namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati hati untuk membiayai hal hal yang  prioritas,” katanya.

Dengan penerimaan perpajakan dari  tax amnesty selesai, Sri menyampaikan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah agar melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Di 2018, asumsi makro yang  digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, dan nilai tukar 13.500/ dollar, dengan harga minyak 48 dolar per barel, maka fokus apbn adalah pada Sisi belanja proiritas belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja. Selain itu pendapatan negara dari  pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus APBN selain menjaga pembiayaan agar terkendali.

Pada sesi terakhir senator Sumatera Barat, Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi daerah karena banyak pengusaha umkm yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak, “Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan efaktur, kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat umkm dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan untuk umkm yang sering mengalami kendala,

“Tentang dana desa yang tetap 60 triliun di 2018, itu keterlambatan dana desa itu adalah salah kabupaten yang telat menyalurkan dananya. Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” ujarnya.

Sementara senator dapil Lampung Andi, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bsia merata. “Mahasiswa di Indonesia berjumllah sekitar 7 jutaan dimana sekitar 60% berasal dari  swasta. Namun sesuai dengan uu sistem pendidikan nasional, sudah tidak ada lagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” paparnya.

Pada akhir acara Sri menyampaikan bahawa akan mereformasi perpajakan. “Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya,” katanya.

Ada beberapa point penting yang ditegaskan Sri, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018. 

Menyoroti sektor pendidikan, ada 19.7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru pns, non pns, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang  baik. (Adn)

]]>
739-dpdri-minta-menteri-keuangan-agar-daerah-tetap-mendapat-prioritas
<![CDATA[Dailami: Aksi Solidaritas Rohingya]]> 883-dailami-aksi-solidaritas-rohingya Thu, 07 Sep 2017 12:29:00 +0700 sila Hari ini saya hadir di Aksi Solidaritas untuk saudara-saudara kita yang berada di Rakhine State Myanmar. Perkembangan kondisi yang terjadi di Rakhine dalam dua pekan ini mendominasi seluruh pemberitaan media baik nasional maupun internasional, jelas sangat mengusik rasa kemanusiaan kita semua.
 
Terjadinya kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan massal jelas tidak bisa ditolerir lagi, walau dengan apapun alasannya. Kita sama-sama melihat bahwa seluruh korbannya adalah warga sipil dan anak-anak, terutama penduduk muslim Rohingya. Kita tidak boleh membiarkan keadaan ini terus terjadi, pembersihan etnis dan genosida. 
 
Atas nama Kemanusiaan dan sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945, bahwasannya " sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"
 
Saya mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah konkrit, dengan menempuh jalur diplomatik yang proaktif dan konstruktif dan selalu menyuarakan di Organisasi-organisasi Internasional, ASEAN, OKI, PBB dan Organisasi Internasional lainnya untuk dapat membahas langkah penyelesaian permasalahan di Rakhine State. Ujar Prof.Dr.H.Dailami Firdaus, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta.
 

Tidak lupa saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bersama-sama berdoa agar saudara-saudara kita di Rakhine State diberi kekuatan, ketabahan dan segera dilepaskan dari segala peristiwa ini, saya juga menghimbau agar kita membantu kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita di Rohingya melalui lembaga-lembaga yang resmi tentunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tutup Bang Dailami sapaan akrab Prof.Dr.H.Dailami Firdaus Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta.

]]>
883-dailami-aksi-solidaritas-rohingya
<![CDATA[DPD RI Minta Pemerintah Lebih Peka Nasib Perawat]]> 626-dpd-ri-minta-pemerintah-lebih-peka-nasib-perawat Wed, 06 Sep 2017 12:29:00 +0700 sila JAKARTA-Pemerintah Indonesia sejauh ini dinilai belum berpihak kepada profesi perawat. Padahal, profesi  perawat sudah mempunyai UU sendiri yang mengatur sistem keperawatan Indonesia, yakni UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Namun pemerintah sea kan tidak peduli dengan adanya UU tersebut.

Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib para perawat. Lebih kongkritnya, DPD menargetkan tahun ini agar mutu dan kesejahteraan perawat lebih baik lagi. “Kita akan perjuangkan ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai,” ucapnya saat RDPU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Jakarta, Selasa (5/9).

Senator asal Sumatera Selatan itu menilai memang pemerintah terkesan lalai dengan profesi perawat. Kedepan, DPD RI akan mentah penjelasan kepada pemerintah khususnya Menteri Kesehatan. “Kita dalam waktu dekat ini akan RDP dengan Menkes. Kita akan perjuangkan ini,” papar dia.

Senada dengan Abdul Aziz, Anggota Komite III DPD Stefanus Ban Liow mengatakan bahwa profesi perawat harus lebih baik dari sebelumnya. Selama ini pemerintah berkesan kurang serius terhadap profesi ini. “Memang kita harus menanyakan langsung kepada menteri terkait,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua PPNI, Harif Fadhillah mengatakan bahwa UU No. 38 Tahun 2014 sejatinya milik rakyat Indonesia. Sayangnya, pemerintah terkesan mengabaikan lahirnya UU ini. “Untuk membentuk kebijakan saja, UU ini tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Faktanya UU ini hanya miliki perawat sehingga sistem dilapangan tidak dilihat oleh pemerintah,” kata Harif.

Secara umum, lanjutnya, sejauh ini sosialisasi pemerintah sangat kurang. Bahkan hanya PPNI yang aktif sampai tingkat komisariat. “Setelah UU ini lahir, pemerintah hanya dua kali turun untuk sosialisasi. Bahkan, stakeholder di lapangan tidak tahu adanya UU ini,” jelas Harif.

Harif menambahkan bahwa lebih ironisnya pemerintah sering tidak menjadikan UU tersebut pertimbangan dalam berbagai peraturan perundangan bidang kesehatan atau ketenagakerjaan. “Pemerintah lebih sering menggunakan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jelas-jelas normanya berbeda,” tutur dia. (fan)

]]>
626-dpd-ri-minta-pemerintah-lebih-peka-nasib-perawat
<![CDATA[DPD RI: JANGAN SAMPAI SEMUA KEPALA DESA TERTANGKAP KARENA DANA DESA]]> 915-dpd-ri-jangan-sampai-semua-kepala-desa-tertangkap-karena-dana-desa Tue, 05 Sep 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta --Tahun keempat pasca diberlakukan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah menuai banyak penyelewengan di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I mengenai Evaluasi Undang-Undang Desa dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kementerian Bappenas, kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Senayan Jakarta. Selasa (5/9).

Ketua Komite I Akhmad Muqowam menyatakan bahwa ini menjadi alarm bahaya bagi desa, dan akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada desa bahwa mereka tidak mampu mengelola dana desa.

Masih menurut Muqowam yang perlu diluruskan adalah persoalan regulasi dana desa saat ini, regulasi tersebut harus menjadikan desa sebagai subjek pembangunan.

“Saya menilai dalam tiga empat tahun berjalannya UU tentang Desa ini antara regulasi dan kelembagaan belum mengalir betul, dan desa seperti mempunyai beban dengan apa yang diperintahkan UU tersebut, satu sisi UU tersebut dibuat untuk membangun desa tapi para Kepala Desa takut mengimplementasikan karena takut salah dalam pengelolaan dana desa,” jelas Muqowam.

Masih menurut Senator Jawa Tengah tersebut diperlukan adanya pembinaan kepada desa dan sinkronisasi. Komite I meminta Kementerian dan Lembaga terkait saling instropeksi dan melihat fakta implementasi di lapangan.

“Saat ini Kementerian selalu membeberkan data-data yang menarik kepada Komite I tentang dana desa, tetapi fakta di lapangan tidak begitu, meskipun ada satgas pengawas dana desa nyatanya di lapangan para kepala desa banyak ditekan menggunakan dana desa sehingga penggunaan tidak tepat dan akhirnya malah ditangkap,” lanjutnya.

Taufik Madjid Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Manusia Kementerian Desa dan PDTT, memaparkan pendampingan secara struktural dan profesional kepada 74.910 desa dengan tenaga ahli sebanyak 40.142 orang. Sampai saat ini pendistribusian dana desa selalu meningkat dari tahun 2015 sebanyak 20,7 Triliiun, tahun 2016 menjadi 46,9 Triliun, dan tahun 2017 naik signifikan menjadi 60 Triliun yang didistribusikan ke 74910 desa.

“Filosofi dana desa meningkatkan kesejahteraan, ketimpangan kemiskinan, dana desa saat ini diprioritaskan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk pengawasan bersama Kemendagri, KPK, Kemenkeu mewajibkan bagi desa mengumumkan di tempat-tempat umum besaran APBD dan digunakan untuk apa saja, sehingga akses bagi warga desa menjadi pengawas penggunaan dana desa,” jelasnya.

Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Kabareskrim Polri menjelaskan dalam RDP tersebut bahwa dalam penegakan hukum sudah menyiapkan 2.700 orang penyidik untuk penanganan korupsi di daerah dan semenjak adanya kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sudah tertangkap 215 kepala desa masuk penjara saat ini.

“Hal ini patut disayangkan, kami tidak ingin para Kepala Desa semua ditangkap dan dipenjara. Perlu pembinaan dari pihak-pihak terkait agar dalam pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran,” tegasnya.

Iskandar Novianto Dirjen BPKP menjelaskan bahwa BPKP sudah membuat aplikasi bekerjasama dengan Kemendagri dan pada 6 November 2015 terbit surat edaran Kemendagri mengenai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diberlakukan di seluruh desa, dan pada tahun 2017 ini Presiden minta 100% desa sudah bisa menggunakan SISKEUDES.

“Kemudahan dari segi aplikasi dan pengendalian pengawasan serta perbaikan, agar output yang diminta oleh regulasi bisa dihasilkan sesuai yang diminta dan ini untuk memudahkan desa membuat laporan keuangan terkait dana desa,” tutupnya.(mas)

]]>
915-dpd-ri-jangan-sampai-semua-kepala-desa-tertangkap-karena-dana-desa
<![CDATA[HIMPUNAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015]]> 738-himpunan-keputusan-dewan-perwakilan-daerah-tahun-2015 Tue, 05 Sep 2017 12:29:00 +0700 hagustin Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah

Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang SDA dan SDE

Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Pendidikan, Agama, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kreatif

Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Pajak, APBN, dan Keuangan Negara

Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Politik, Hukum dan Kelembagaan

]]>
738-himpunan-keputusan-dewan-perwakilan-daerah-tahun-2015
<![CDATA[DPD RI Terima Audiensi Pekerja Freeport]]> 046-dpd-ri-terima-audiensi-pekerja-freeport Mon, 04 Sep 2017 12:29:00 +0700 sila JAKARTA -- Komite III DPD RI menerima audiensi dari perwakilan PT. Freeport Indonesia dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada kesempatan ini, rapat dipimpin oleh Ketua Komite III Fahira Idris dan Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz.

Perwakilan dari Federasi Pertambangan dan Energi, Muhammad Abbas mengatakan penyebab terjadinya konflik menejemen PT Freeport Indonesia dengan pekerja disebabkan dua faktor. Pertama faktor eksternal, dimana belum ada kepastian investasi jangka panjang bagi perusahaan akibat alotnya negoisasi perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) antara Freeport dengan pemerintah Indonesia.

“Akibatnya, faktor internal menyebabkan terjadinya kebijakan dari perusahaan untuk menstabilkan pengelolaan perusahaan, yang memunculkan konflik dengan pekerja terhimpun dalam organisasi pekerja SPSI,” ucap Abbas di Ruang Komite III DPD RI, Jakarta, Senin (4/9).

Ia mengatakan, adapun kebijakan yang memunculkan konflik yaitu PHK dengan tiga kategori. PHK kepada pekerja yang berusia 50 tahun diberi pesangon 12 kali gaji pokok. Sedangkan, pekerja yang terkena kebijakan PHK resmi dengan pesangon sebanyak 1527 orang.

Selain itu, PHK yang bersifat temporer atau furlough (sebanyak 300 orang). Konsep furlough menurut pihak manejemen Freeport dengan merumahkan pekerja, namun tetap diberi gaji selama dirumahkan. “Pekerja akan kembali bekerja kalau volume pekerjaan dari Freeport meningkat,” kata Abbas.

Abbas menambahkan, PHK yang bersifat sepihak oleh manajemen Freeport dan belum mendapatkan ijin persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja. “Pekerja yang terkena PHK sepihak sebanyak 3274 orang,” cetus dia.

Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Papua Barat Chaidir Djafar mengatakan ada banyak federasi atau serikat perburuhan yang menyangkut masalah PHK di Freeport. Jangan sampai hal tersebut justru akan menimbulkan masalah baru. “Kita harus jaga betul, jangan sampai dibenturkan oleh kepentingan tertentu. Saya khawatir bila ada benturan baik dari karyawan yang masih bekerja dan terkena PHK.

Ia menambahkan jika masalah PHK ini menyangkut efisien. Maka perlu dijelaskan efisiensi itu seperti apa agar karyawan yang terkena PHK atau tidak bisa mengerti . “Perusahaan sekelas Freeport pasti jelas efisiensinya seperti apa,” jelas Chaidir.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Papua Mesakh Mirin mengatakan, jika melihat sejarah Freeport tidak luput dari kepentingan politik. Maka, konflik baru-baru ini antara SPSI dengan Freeport mungkin hanya rentetan kecil. “Untuk itu, saya meminta agar Presiden Joko Widodo bisa segera menyelesaikan nasib masyarakat Papua,” harapnya. (fan)

]]>
046-dpd-ri-terima-audiensi-pekerja-freeport
<![CDATA[Keluarkan Myanmar dari Anggota ASEAN]]> 625-keluarkan-myanmar-dari-anggota-asean Mon, 04 Sep 2017 12:29:00 +0700 sila dpd.go.id -- Tragedi kemanusiaan yang terjadi akhir-akhir ini terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar sangat mencemaskan. Hal ini harus dihentikan agar tidak berkembang menjadi isu-isu krusial lainnya yang bisa memancing kekisruhan di wilayah ASEAN.

Pemerintah Indonesia diharapkan mampu pro aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, terutama di wilayah ASEAN. Saya sangat menyadari bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak mampu berbicara banyak karena terikat oleh Piagam ASEAN yg salah satu poinnya adalah larangan untuk ikut campur urusan negara lain. Namun, menurut analisis saya, peristiwa yang menimpa etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yg bercampur dengan kebencian terhadap etnis tertentu. Malah bisa dikatakan peristiwa ini menjurus pada genosida. Hal ini harus segera diatasi dengan baik.

Peristiwa Rakhine tidak lagi menyangkut urusan internal negara dan pemerintahan Myanmar, tapi ini sudah menyangkut Hak Asasi Manusia yg harus dilindungi oleh negara manapun. Myanmar tidak bisa berdalih bahwa ini adalah urusan internal, karena ini menyangkut urusan kemanusiaan.

Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa tidak perlu lagi pernyataan kecaman-kecaman, yang terpenting sekarang adanya aksi nyata untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Namun aksi nyata yg telah digagas oleh pemerintahan Indonesia saya anggap baru tindakan permulaan. Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi kepada seluruh negara-negara ASEAN agar mendesak pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan yg terjadi. Jika tindakan tersebut diabaikan, maka Indonesia harus lebih tegas dan aktif melibatkan serta memimpin negara-negara ASEAN lainnya utk memboikot Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Ketegasan pemerintahan Jokowi terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar merupakan perwujudan dari pembukaan UUD 1945, ikut menciptakan perdamaian dunia.

Saya berharap, peristiwa di Myanmar tidak dijadikan sebagai alasan pemantik isu-isu SARA di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus tetap proaktif memberikan dukungan moril ataupun materil pada etnis Rohingya, namun harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Isu ini tidak boleh meluas menjadi isu penyebaran kebencian terhadap agama ataupun ras tertentu.

Nofi Candra
DPD RI dari Sumatera Barat

]]>
625-keluarkan-myanmar-dari-anggota-asean
<![CDATA[Dailami Firdaus: Indonesia Harus Cegah Genosida Rohingya Myanmar]]> 771-dailami-firdaus-indonesia-harus-cegah-genosida-rohingya-myanmar Thu, 31 Aug 2017 12:29:00 +0700 sila Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Prof. Dr.H. Dailami Firdaus, yang mewakili provinsi DKI Jakarta, sangat prihatin atas situasi terakhir yang menimpa masyarakat muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. 
 
"Saya meyerukan dunia internasional untuk melakukan tindakan cepat untuk mencegah terjadinya  genosida atau pembersihan etnis terhadap komunitas muslim Rohingya. Sikap diam akan mendorong tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan," tegas Bang Dailàmi, anggota DPD RI dari DKI Jakarta.
 
Bang Dailami, yang biasa dipanggil, sangat khawatir, genosida 8.000 orang masyarakat muslim Bosnia oleh pasukan Serbia pimpinan Radovan Karadzic di Srebrenica pada tahun 1995 akan terulang kembali.
 
Radovan Karadzic sendiri telah dihukum 40 tahun oleh Mahkamah Kejahatan Perang PBB di Den Haag, Belanda tahun lalu karena kejahatan genosida.
 
Berdasarkan data the International Organization for Migration (IOM) setidaknya 18.000 orang telah mencoba melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh pada pekan ini.
 
Bang Dailami mengingatkan, bahwa dalam laporan tanggal 23 Agustus 2017 lalu, Komisi Penasihat tentang Negara Bagian Rakhine (Advisory Commission on Rakhine State) pimpinan mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan menyatakan bahwa komunitas Muslim Rohingya sangat frustrasi karena konflik yang berlarut-larut dan status kewarganegaraan mereka yang  telah  dicabut oleh pemerintah Myanmar (stateless) semenjak pemberlakuan UU Warga Negara kontroversial pemerintahan Diktator Jenderal Ne Win tahun 1982. Padahal komunitas Rohingya telah tinggal dan memiliki sejarah di Negara Bagian Rakhine semenjak berabad yang lalu.
 
"Situasi Rohingya ini akan membahayakan kekuatan pro-demokrasi Myanmar, karena lawan politiknya akan mengeksploitasi isyu ini untuk melemahkan partai Aung San Suu Kyii sebagai pemerintahan sipil yang lemah dan tidak tegas," kata Dailami kembali.
 
Pemerintahan dan parlemen Myanmar  saat ini dikuasai oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), namun walaupun terjadi transisi kekuasaan dari militer kepada sipil pada tahun 2015 yang lalu,  militer Myanmar masih  mendapat 25 persen kursi parlemen tanpa ikut pemilu serta mengendalikan kementerian dalam negeri, polisi dan aparatur keamanan, dan penyebaran pejabat dan pegawai pemerintah daerah.
 

"Atas nama kemanusiaan dan solidaritas ASEAN, saya meminta Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan kemanusiaan dan keamanan untuk mencegah genosida komunitas Rohingya,  karena lemahnya pemerintahan sipil Myanmar pada isyu ini," kata Dailami Firdaus, mengakhiri pernyataannya.

]]>
771-dailami-firdaus-indonesia-harus-cegah-genosida-rohingya-myanmar
<![CDATA[Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan]]> 611-agar-sipadanligitan-tak-terulang-dpd-ri-usul-ruu-perbatasan Mon, 28 Aug 2017 12:29:00 +0700 sila TANJUNG SELOR -- Penyelesaian permasalah daerah perbatasan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lantaran, daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tergolong kompleks dan sensitif.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan Indonesia perlu mempunyai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu DPD RI saat ini tengah menggodok RUU Perbatasan agar memecahkan persoalan tersebut.

“Perbatasan memang identik dengan masalah baik infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain. Maka kita butuh payung hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ucap Nono saat Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (28/8).

Menyangkut RUU Perbatasan, lanjutnya, pengalaman Sipadan dan Ligitan menandakan ada masalah di Indonesia. Pada waktu pengadilan internasional timbul pertanyaan apakah ada UU yang mengatur itu. “Di Malaysia mengatur itu. Artinya klam sepihak dari UU itu penting,” kata Nono.

Nono menilai sejauh ini Indonesia belum punya UU yang mengatur itu. Maka jangan sampai kejadian seperti Sipadan dan Ligitan terulang lagi. “Kita tidak mau ada kejadian seperti itu terulang lagi,” jelas dia.

Selain itu, UU Perbatasan juga sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Di pemerintahan Joko Widodo tanda-tanda itu sudah ada walaupun masih jauh dari harapan. “Terpenting kita terus bekerja agar RUU Perbatasan ini segara rampung,” kata senator asal Maluku itu.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Idris menjelaskan akan terus berjuang untuk DOB di Kaltara. Ia berjanji akan mengajak masyarakat daerah perbatasan di Kaltara untuk ke Jakarta. “Kalau perlu kita bersama-sama datang ke istana presiden untuk meminta pemekaran,” bebernya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kaltara, Badrun menambahkan perbatasan memang identik dengan masalah. Memang ada 12 kecamatan di Nunukan yang masuk ke kawasan perbatasan terutama di sebatik. “Jadi belahan Sebatik bersentuhan dengan perbatasan. Mudah-mudahan kedatangan DPD bisa memecahkan permasalahan ini,” jelas dia. (fan)

]]>
611-agar-sipadanligitan-tak-terulang-dpd-ri-usul-ruu-perbatasan
<![CDATA[DPD RI Dukung Penuh Pemekaran DOB Perbatasan di Kaltara]]> 405-dpd-ri-dukung-penuh-pemekaran-dob-perbatasan-di-kaltara Sun, 27 Aug 2017 12:29:00 +0700 sila NUNUKAN-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung sepenuhnya DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, Kalimantan Utara. Lantaran, daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia.
 
“Memang perbatasan memiliki wilayah yang khas. Karena wilayah perbatas ini berhadapan langsung dengan negara lain. Kadang daerah perbatasan kurang mendapatkan sentuhan dari pusat,” ucap Nono saat kunjungan kerja ke Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (27/8).
 
Turut hadir dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI Provinsi Kaltim Muhammad Idris, Anggota DPD RI Provinsi Kaltim Aji Muhammad Mirza, Anggota DPD RI Provinsi Kalteng Muhammad Mawardi, Anggota DPD RI Babel Hudarni Rani, Anggota DPD RI Provinsi Bali I Kadek Arimbawa, dan Anggota Provinsi Kalsel Antung Fatmawati.
 
Menurutnya, sejauh ini DPD RI tetap mendukung sepenuhnya pemekaran DOB  di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan. Namun, semua itu harus melibatkan tiga pihak yakni DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah. “Semoga ketiga ini bisa bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Nono.
 
Nono menjelaskan DPD RI selalu membahas dan berdiskusi di berbagai daerah terkait DOB. Sejauh ini, DPD RI mencatat ada 173 calon DOB yang sedang diperjuangkan. “Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden dan telah membahas ini dengan Pak Wapres. Pada dasarnya kita menentang moratorium DOB,” tegasnya.
 
Senator asal Maluku itu menilai pemekaran sebenarnya membuat daerah kuat dan sejahtera. Maka perlu adanya pemekaran agar pengendalian pemerintahan lebih cepat. “Namun perlu dicatat kita perlu berjuang soal pemekaran, namun jangan sampai menimbulkan konflik. Kita mengecam itu (konflik),” tukas dia.
 
Nono menambahkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah harus dijaga dengan baik. Jangan sampai perjuangan ini (pemekaran) yang berujung pada konflik. Maka perjuangan ini hanya sia-sia saja. “Masih utuh daftar calon DOB yang diusulkan disini di DPD RI. Kami 100 persen mendukung. Namun itu kembali lagi ke DPR dan pemerintah,” papar dia.
 
Dikesempatan yang sama, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menjelaskan persoalan di perbatasan seperti jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan dan persoalan sengketa batas negara memang harus menjadi perhatian serius. Sehingga bisa menjadi pagar nasionalisme di Tapal Batas negara, sudah selayaknya tampilan desa perbatasan semakin baik.
 
“Karena negara tetangga melihat kemakmuran dan kesejahteraan yang nampak dari rakyat di perbatasan sebelahnya. Jadi tidak sekadar mengukur garis terdepan tetapi jga memajukan dan memberdayakan masyarakat,” kata Asmin.
 

Seperti diketahui, untuk mengatasi kompleksnya masalah di perbatasan, sejumlah masyarakat di Kecamatan Lumbis berharap pada pemekaran wilayah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain Kecamatan Lumbis yang nantinya akan bernama Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan, daerah lain di Kabupaten Nunukan yang minta dimekarkan di antaranya Kota Sebatik dan Kabupaten Krayan. (Fan)

]]>
405-dpd-ri-dukung-penuh-pemekaran-dob-perbatasan-di-kaltara
<![CDATA[OESMAN SAPTA: TVRI BUKTI PERJUANGAN NASIONAL]]> 290-oesman-sapta-tvri-bukti-perjuangan-nasional Sat, 26 Aug 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta-Sebagai televisi pertama di Indonesia, TVRI adalah bukti perjuangan nasional sekaligus kebanggan bangsa Indonesia.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPDRI Oesman Sapta, saat menghadiri Ulang tahun TVRI ke-55, di auditorium TVRI, Sabtu (26/8/2017).
 
Oesman Sapta juga menyampaikan agar TVRI bisa semakin besar sebagai media elektronik televisi paling bersejarah di Indonesia yang sudah berjasa menyebarkan informasi sejak tahun 1962.
 
"Sebagai media televisi pertama, yang jasanya sangat besar dalam menyebarkan informasi sejak 55 tahun yang lalu, saya berharap TVRI bisa semakin berkembang dan sukses," pungkasnya.
 
Menurut Oesman Sapta, TVRI semakin profesional  dengan mengikuti nuansa yang berkembang di media elektronik.
 

"Persaingan begitu ketat, saya melihat TVRI sudah baik dengan mengadaptasi perkembangan pertelevisian saat ini, kemasannya semakin bagus, dan tetap menjadi media informasi yang bisa diandalkan," katanya. (Adn)

]]>
290-oesman-sapta-tvri-bukti-perjuangan-nasional
<![CDATA[DPD RI Bantu Mediasi Masalah Karyawan PT. Freeport]]> 975-dpd-ri-bantu-mediasi-masalah-karyawan-pt-freeport Thu, 24 Aug 2017 12:29:00 +0700 astrida Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua pada hari Kamis (24/8). Kunjungan tersebut dalam rangka  mencari jalan tengah antara SPSI PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan  manajemen PTFI, guna menyikapi situasi terkini di Timika terkait aksi mogok yang dilakukan karyawan PTFI dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan manajemen PTFI terhadap ribuan karyawannya. "Ada persoalan-persoalan yang menumpuk, jika ada percikan sedikit, maka akan panjang. Kita harus selesai tuntas, agar tidak menciptakan lagi bom waktu", kata Nono Sampono.

Anggota DPD RI yang turut serta dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika yaitu 13 senator dari Provinsi Papua, Papua Barat, perwakilan dari komite II, III dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.

Pertemuan pertama yang dilakukan DPD RI yaitu dengan manajemen PTFI yang diwakili oleh Achmad Didi Ardianto, Direktur Human Resources PTFI di Hotel Horison, Timika. Dalam kesempatan tersebut Achmad menceritakan kesulitan finansial PTFI yang menyebabkan perusahaan terpaksa merumahkan ribuan karyawannya. "Kita  tidak bisa mengekspor, di bulan Februari kita tidak beroperasi. Biaya-biaya akhirnya dikurangi, sehingga kami memutuskan program untuk merumahkan karyawan, kita tidak mau orang terlalu banyak di lokasi kerja yang menyebabkan cost kita membengkak padahal produksi tidak ada", terang Achmad.

Ketidakpastian perpanjangan kontrak karya antara PTFI dengan pemerintah yang semestinya diperpanjang pada tahun 2021 juga menjadi alasan PTFI untuk mengurangi karyawannya. "Kontrak karya berakhir tahun 2041, dengan dua kali perpanjangan 2021 dan 2031. Kita tidak ada kepastian untuk meneruskan proyek under ground. Kalau 2021 ternyata kontraknya tidak diperpanjang, sia-sia investasi senilai milyaran dolar", ujar Achmad.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris memastikan ke pihak manajemen PTFI bahwa program pemberhentian sementara yang dilakukan oleh PTFI apakah sudah sesuai undang-undang, serta hak pekerja masih diberikan. "Dengan adanya pemberhentian sementara karyawan ini, kami ingin memastikan bahwa BPJS masih diberikan", kata senator dari DKI Jakarta.

Setelah bertemu dengan manajemen PTFI, selanjutnya DPD RI bertemu dengan SKPD Kabupaten Mimika dan Serikat Pekerja PTFI di Kantor Bupati Mimika. Perwakilan SPSI PTFI, Abraham Tandi Datu mengatakan jika PTFI melakukan efisiensi karena masalah finansial, pekerja bisa memahami. Mereka meminta PTFI untuk membatalkan pemberhentian sementara dan mempekerjakan kembali karyawan tanpa ada sanksi. "Kami juga bicara dengan pemerintah untuk segera ditentukan kepastian Freeport, karena itu berpengaruh dengan kita yang bekerja disana", urai Abraham.

Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Perumahan Rakyat, Roni Maryen mengatakan bahwa polemik ini sudah berlangsung lama. Pemerintah daerah sudah melakukan tugas sebagai fasilitator. "Polemik ini hanya bisa diselesaikan di Peradilan Hubungan Industrial. Pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengambil keputusan", ujar Roni.

Setelah mengadakan kedua pertemuan tersebut, Nono Sampono berharap PTFI untuk kembali mempekerjakan sekitar 8000 orang yang terkena PHK dan DPD RI akan memperjuangkannya. DPD RI juga akan mengundang sejumlah menteri terkait, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan mengadakan konsultasi khusus dengan Presiden."Kita akan bawa data-data yang kami dapat disini, secepatnya kami akan mengajak berbagai pihak untuk menuntaskan masalah ini, karena ini adalah kebijakan di pemerintah pusat, bukan lokal daerah", tegas Nono Sampono. *int

]]>
975-dpd-ri-bantu-mediasi-masalah-karyawan-pt-freeport
<![CDATA[DPD RI Tetapkan Perubahan Atas UU Penanggulangan Bencana Sebagai Inisiatif]]> 413-dpd-ri-tetapkan-perubahan-atas-uu-penanggulangan-bencana-sebagai-inisiatif Fri, 21 Jul 2017 12:29:00 +0700 sila JAKARTA -- Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 Masa Sidang V hari Jum’at (21/7) mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai RUU inisiatif dari DPD RI. RUU tersebut selanjutnya dijadikan sebagai salah satu RUU yang dapat diusulkan dalam usul RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2018.

Dalam RUU yang digagas oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) terdapat lima materi perubahan, terhadap Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lima materi perubahan tersebut meliputi pengertian dan jenis bencana; sistem penetapan status dan tingkatan bencana; kelembagaan; peran serta masyarakat; pendanaan penanggulangan bencana.

“Kami mohon RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat disahkan menjadi RUU inisiatif dari DPD RI untuk dapat diusulkan sebagai prioritas dalam Prolegnas Tahun 2018,” ucap Wakil Ketua PPUU, Djasarmen Purba.

Selain itu, sidang juga mengesahkan hasil pengawasan Komite II DPD RI atas dua undang-undang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Komite II melalui Parlindungan Purba sebagai Ketua, juga menyampaikan pandangan terhadap RUU tentang Pertembakauan.

Di kesempatan yang sama, Komite IV DPD RI juga menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017; dan pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Sidang paripurna juga mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan lain yang tidak diambil keputusan. Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani menjelaskan beberapa hal yang masih dikerjakan adalah perkembangan laporan pelaksanaan RUU Etika Penyelenggara Negara dan RUU Pemerintahan Wilayah Kepulauan. Komite I DPD RI juga sedang menyusun pandangan terhadap RUU tentang Jabatan Hakim dan pandangan terhadap revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Komite III DPD RI seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komite III, Fahira Idris telah memfokuskan tiga RUU inisiatif. Ketiga RUU itu, yakni penyusunan RUU tentang Sistem Pengupahan, penyusunan RUU tentang Ketahanan Keluarga dan penyusunan pandangan atas RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Terkait rencana pelaksanaan Sidang Bersama DPR - DPD pada tahun 2017 ini, dimana DPD RI akan bertindak sebagai tuan rumah. Pimpinan DPD RI telah membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana Sidang Bersama DPR -DPD Tahun 2017. “Kami meminta agar seluruh anggota dapat memberikan dukungan dalam menyukseskan agenda tersebut,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD RI juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Nota Kesepahaman Bersama merupakan tindak lanjut audiensi KADIN dengan Ketua DPD RI pada tanggal 10 Juli 2017. Kerjasama ini juga diharapkan akan memberikan sumbangsih DPD RI dalam pengembangan perekonomian kerakyatan yang menjadi salah satu bidang tugas Komite II.

“Nota kesepahamaan ini akan meperkokoh langkah yang dilakukan KADIN, dalam membina dan memberdayakan pengusaha kecil menengah. Pada akhirnya nota kesepahaman ini diharapkan mampu memperkuat postur ekonomi ditingkat akar rumput,” ujar Nono.

]]>
413-dpd-ri-tetapkan-perubahan-atas-uu-penanggulangan-bencana-sebagai-inisiatif
<![CDATA[DPD RI Desak Penyelesaian Kasus Razia TKI Illegal di Malaysia ]]> 889-dpd-ri-desak-penyelesaian-kasus-razia-tki-illegal-di-malaysia--- Fri, 21 Jul 2017 12:29:00 +0700 sila Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendesak pemerintah menuntaskan kasus razia Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal di Malaysia. Ratusan TKI terjaring razia oleh pemerintah Diraja Malaysia sebagai implikasi berakhirnya program enforcement Card (E-kad) pada 30 Juni 2017.

Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis mengatakan DPD RI dalam kunjungan kerja ke Malaysia pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2017 lalu telah melakukan dialog  dengan berbagai pihak. Beberapa fakta yang terungkap antara lain program E-Kad menunjukkan kegagalan karena hanya diikuti 23 persen atau 161.065 imigran illegal.

“Keengganan TKI illegal untuk mengikuti program ini karena syaratnya yang menyulitkan diantaranya harus memiliki majikan. Mereka sulit untuk memenuhi ketentuan ini karena umumnya TKI sudah pindah majikan, sementara paspor dan dokumen di tahan majikan awal. Selain itu, biayanya juga cukup besar, “ujarnya.

Fakta lainnya, kata Darmayanti, aparat pemerintah kedua negara sangat lemah dalam melakukan pengawasan jalur-jalur tikus di perbatasan yang menyebabkan eskalasi TKI illegal ke Malaysia cenderung meningkat. Tak dapat disangkal adanya oknum mafia pengiriman TKI di dua negara baik oknum swasta maupun pemerintah yang semakin memperburuk kasus-kasus TKI illegal di Malaysia.

“Hal ini tidak hanya membahayakan dari aspek hukum tapi juga mengancam keselamatan jiwa karena memasuki Malaysia secara non procedural. Para TKI illegal diangkut dengan kapal yang tidak layak dan berpenumpang melebihi kapasitas. Untuk itu, perlu penegakan hukum yang tegas agar muncul efek jera,” tambahnya.

Maka itu, DPD RI mendesak pemerintah mengoptimalkan diplomasi dengan pemerintah Diraja Malaysia agar kepentingan kedua belah pihak terlindungi disertai pertimbangan aspek kemanusiaan. “Diplomasi G to G agar akar tragedi TKI illegal dapat diselesaikan, termasuk evaluasi menyeluruh atas kegagalan program E-Kad,” jelasnya.

Tak hanya itu, DPD RI juga mendesak pemerintah menutup akses jalur-jalur illegal di perbatasan dengan melakukan penguatan pengawasan. “DPD RI bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun dan mengimplementasikan desain penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,” tambahnya.*tho

]]>
889-dpd-ri-desak-penyelesaian-kasus-razia-tki-illegal-di-malaysia---
<![CDATA[DPD Tampung Aspirasi Daerah Terkait RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan]]> 722-dpd-tampung-aspirasi-daerah-terkait-ruu-penyelenggaraan-pemerintahan-wilayah-kepulauan Wed, 19 Jul 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta -- RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan diperlukan karena UU yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur tentang prioritas pembangunan di wilayah kepulauan. Dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU ini, Komite I DPD RI menggagas Forum Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pihak antara lain Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ BAPENAS Arifin Rudiyanto,  Perwakilan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri,  perwakilan pemerintah provinsi Maluku, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan para bupati dari provinsi kepulauan di Indonesia.
 
Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam menjelaskan bahwa pembahasan pemerintahan daerah kepulauan ini sudah dibahas pada UU 23, namun  belum spesifik mengatur tentang prioritas pembangunan di provinsi kepulauan. 
 
“Formula dana untuk provinsi kepulauan itu masih berbasis pada jumlah populasi di daerah, maka akan lebih sedikit dan semakin lama pembangunan di daerah kepulauan. Seperti halnya kepulauan, pemerintah juga sudah memiliki definisi desa dalam UU No 5, 32, 23, 22, 59 dan 74 itu masih dinamis definisinya, maka hal inilah yang akan kita perjelas. Kami sadar perlu ada regulasi khusus tentang daerah kepulauan,” ujarnya dalam FGD yang mengambil tema “Urgensi Undang-Undang Pemerintah Daerah Kepulauan” di Komplek Parlemen, Rabu (19/7).
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Nono sampono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan ini adalah proses panjang dari daerah kepulauan untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan. RUU ini, kata dia, diharapkan bisa mengakomodir provinsi kepulauan yang terlupakan.
 
“Saya harap untuk penyempurnaan RUU Kepulauan ini bisa mendapatkan masukan brilian dari para peserta perwakilan daerah yang hadir. Karena sebagaimana telah dikukuhkan pasal 25a UUD 1945, NKRI adalah sebuah negara kepualauan yang berciri nusantara yang batas dan hak haknya diatur oleh  UU. Oleh karena itu ruu kepulauan ini adalah amanat konstitusi, agar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan untuk seluruh rakyat indonesia bisa terwujud,” pungkasnya.
 
Menurut Nono, RUU ini penting untuk keutuhan NKRI bukan hanya untuk daerah itu sendiri. Senada dengan Muqowam, Nono menilai formula pemberian dana ke provinsi seharusnya lebih arif tidak hanya berdasarkan kepada populasi saja. “Ada kebijakan anggaran pusat yang menyebabkan pembagian anggaran masih belum mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan yang besar karena acuan angkanya populasi sehingga ini bisa jadi masalah karena pembangunan jadi tidak merata. Ingat, indonesia ini bersatu wilayah-wilayah kepulauannya secara sukarela, maka jangan sampai mereka lepas dari NKRI karena merasa dilupakan,” tuturnya.
 
Nono menambahkan, program poros maritim dicanangkan pemerintah karena kondisi geostrategis Indonesia yang sangat menguntungkan. Namun, hal itu harus diiringi dengan peraturan yang spesifik seperti Daerah Istimewa Yogyakarta,  DKI Jakarta, Papua dan Aceh.
 
Dari narasumber yang hadir, Mahfud Sidik mengatakan harus ada keberpihakan kepada daerah kepulauan. “Disatu sisi berdasarkan pendapat dari Bank dunia, formula berdasarkan populasi itu sudah tepat, konsepnya karena untuk apa membangun daerah yang tidak ada populasinya. Namun memang kurang pas, karena kemiskinan di jawa ini masih besar jumlahnya. Jika diteruskan maka daerah kepulauan akan selalu ketinggalan terus, karena dalam formula tersebut acuannya jumlah penduduk/ populasi,” tandasnya.
 
Sementara itu, Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ BAPENAS, Arifin Rudiyanto mengatakan berbagai  pengaturan sudah diatur dalam UU. Untuk pendanaan diharapkan bisa sejalan dengan UU hubungan keuangan pusat dan daerah yang saat ini sedang berjalan, dan UU 23 untuk percepatan pembangunan pada derah yang berciri kepulauan.
 
Asisten Pemerintahan Kepulauan Riau, Raja Ariza menyampaikan harga barang di provinsi kepulauan bisa selisih 10x lipat dibandingkan harga di pulau Jawa. “Biaya pembangunan kepulauan sangat beda, kalo beli barang semua sangat mahal 10x lipat standard harga. Oleh karena itu kami Provinsi Kepulauan Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulut, Sultra, Sulteng, Kepri sangat berharap kebijakan dari pemerintah pusat. Karena daerah kepulauan bisa saja desa, kecamatan atau provinsi,” katanya.
 
Menurut Ariza jika dibiarkan berlarut, maka Kepri kemungkinan akan bergabung ke negara tetangga. “Periode mudik itu pemerintah menganggarkan Rp 5 triliun untuk perbaiki pantura, itu akan kami sangat apresiasi kalo dbelikan kapal bagus untuk sebrangi ombak yang tingginya 7 meter. Pemerintah menganggap kami kaum separatis, padahal kami hanya menuntut keadilan,” tutupnya. *adn
]]>
722-dpd-tampung-aspirasi-daerah-terkait-ruu-penyelenggaraan-pemerintahan-wilayah-kepulauan
<![CDATA[Bullying Seperti Lingkaran Setan, Kita Harus Punya Blueprint Memutusnya]]> 538-bullying-seperti-lingkaran-setan-kita-harus-punya-blueprint-memutusnya Tue, 18 Jul 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta, 18 Juli 2017—Aksi bullying atau perundungan yang melibatkan oknum pelajar kembali terjadi. Kali ini dilakukan beberapa pelajar SMP yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswi kelas 6 SD di pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta. Aksi bullying juga terjadi di sebuah kampus di Depok dimana beberapa mahasiswa mengejek dan mem-bully seorang mahasiswa berkebutuhan khusus yang sebenarnya harus mereka lindungi.

“Aksi bullying seperti lingkaran setan yang kalau tidak kita putus akan terus berulang. Anak-anak SMP yang jadi pelaku bully sebenarnya juga korban dari sebuah kondisi lingkungan yang menganggap mem-bully adalah sesuatu yang biasa atau normal. Kita harus punya blueprint memutuskan lingkaran setan bullying ini,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (18/7).

Fahira mengungkapkan, aksi bullying baik verbal maupun fisik di dunia pendidikan atau yang melibatkan pelajar, bukan hanya menjadi persoalan serius di Indonesia tetapi juga banyak negara lain di dunia. Banyak negara sudah berhasil menekan aksi bullying karena Pemerintahnya memformulasikan cetak biru pendidikan anti-bullying yang berisi kerangka kerja terperinci sebagai dijadikan landasan kebijakan, sasaran, strategi hinggi kepada detail kegiatan serta teknis pelaksanaan di mana sekolah menjadi yang terdepan mengimplementasikannya.

Menurut Fahira, persoalan aksi bully oleh pelajar sangat kompleks dan multidemensi sehingga penangannya juga harus komprehensif. Dalam konteks bully yang melibatkan anak-anak, pelaku juga harus kita anggap sebagai korban dan dia punya hak untuk disadarkan bahwa perbuatannya itu salah bahkan sebuah kejahatan. Selain itu, orang tua, sekolah dan guru harus intropeksi, kenapa anak dan pelajar mereka menjadi pelaku bully.

Pihak pertama, lanjut Fahira, yang harus lebih dulu disadarkan bahwa aksi bully adalah persoalan serius adalah orang tua, sekolah termasuk guru. Jika pihak-pihak ini sadar maka mereka akan berpikir dan tergerak untuk membuat pendidikan anti-bullying di sekolah masing-masing dan orang tua lebih aware terhadap perilaku anaknya.

“Semua ini bisa berjalan dengan baik jika ada cetak biru pendidikan anti-bullying sehingga baik sekolah maupun orang tua, tinggal menjalankannya dan anak-anak kita bisa terhindar baik sebagai pelaku maupun korban bully,” papar Senator Jakarta ini.

Beberapa negara di dunia, lanjut Fahira, seperti Inggris dan Finlandia mempunya program pendidikan anti-bullying yang cukup efektif. Di Finlandia misalnya terdapat program anti bullying berbasis sekolah yang inovatif bernama KiVa yang melibatkan guru, murid, dan orang tua.

“Di Finlandia, orang tua yang mau menyekolahkan anaknya wajib mengikuti pendidikan anti-bullying. Nah, di sekolah, anak-anak ini mendapat pendidikan anti-bullying yang disampaikan dengan cara-cara kreatif dan interaktif misalnya lewat game online, video, sampai poster. Cara-cara seperi ini ternyata efektif membentuk karakter anti-bullying pada anak sejak usia dini,” pungkas Fahira. #

]]>
538-bullying-seperti-lingkaran-setan-kita-harus-punya-blueprint-memutusnya
<![CDATA[Revisi UU ASN Harus Tekankan Reformasi Birokrasi dan Profesionalisme ASN]]> 626-revisi-uu-asn-harus-tekankan-reformasi-birokrasi-dan-profesionalisme-asn Mon, 10 Jul 2017 12:29:00 +0700 sila JAKARTA – Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan direvisi harus tekankan reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN, hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam dan Fachrul Razi dengan Prof. Dr. Eko Prasojo, Prof. Dr. Miftah Thoha, Membahas Pandangan Terhadap Revisi UU ASN, di ruang rapat Komite I, Senin(10/7).
 
Menurut Ketua Komite I Ahmad Muqowam, UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN harusnya dibuat berlaku selama mungkin mengedepankan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk membuat manajemen ASN menjadi professional menunjang kinerja pemerintah.
 
“Sekarang ini Undang-Undang tersebut bisa dibilang baru seumur jagung, tapi sudah mau direvisi, seharusnya beri waktu dulu kepada pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan-peraturan turunan yang diperlukan untuk memperkuat undang-undangnya, dan melihat sejauh mana itu berjalan, jangan buru-buru direvisi,” ungkap senator Jawa Tengah tersebut.
 
Masih menurutnya, Undang-Undang ASN harus mampu menjawab semua pertanyaan dan persoalan menyangkut ASN. Filosofi dari Undang-Undang ASN tidak sama dengan UU Ketenenagakerjaan.
 
“Saya memperkirakan posisi pemerintah sepertinya akan meninjau kembali usulan revisi UU ASN yang sedang dikerjakan DPR dan kami berharap DPD RI dapat diikut sertakan dalam memberikan masukan terhadap revisi dari undang-undang tersebut,” lmbuhnya.
 
Eko Prasojo Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era SBY menyatakan bahwa roh dari UU ASN adalah sistem merit. Dengan adanya system tersebut ASN yang menjabat suatau jabatan penting harus sesuai dengan standar Netralitas, kompetensi dan profesionalisme.
 
“Sudah waktunya menjadikan ASN menjadi standar profesi yang tinggi, jangan hanya berdasarkan kepentingan politik dan golongan dalam memilih dan menentukan jabatan penting dalam lingkungan birokrasi ASN,” ujarnya. 
 
Senada dengan itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM Miftaf Thoha juga menyatakan bahwa ASN harus benar-benar adalah profesi jabatan berdasarkan sistem merit. Ini yang harusnya menjadi roh dalam UU ASN. Proses pengangkatan jabatan saat ini masih ditemukan hanya berdasarkan kepentingan politik dan kepentingan tertentu. Bahkan banyak yang di nonjob kan di daerah karena benturan kepentingan dengan kepala daerah, tidak berdasarkan dengan UU ASN yaitu sistem open recruitment. Dikhawatirkan dengan adanya indikasi menghapus KASN berarti akan menghapus merit sistem, hal itu akan menyebabkan terjadinya kemunduran karena tidak adanya pengawasan yang independen.
 
“Revisi yang ada sekarang dikhawatirkan akan menghilangkan system merit karena sistem pengawasan ASN seperti KASN akan dihapus, itu akan mendegradasi apa yang ada sekarang, harus ada manajemen administrasi kepegawaian yang netral, harus memihak kepada kebenaran melihat pada kompetensi, netralitas dan profesionalitasnya” tegasnya. 

Ketua Komite I Ahmad Muqowam mengatakan DPD RI dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PAN RB, dalam rapat kerja yang akan direncanakan tersebut Komite I DPD RI akan memberikan pandangan terkait revisi UU ASN yang akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah. (mas)

]]>
626-revisi-uu-asn-harus-tekankan-reformasi-birokrasi-dan-profesionalisme-asn
<![CDATA[Fahira Idris: Kasus Penganiayaan Hermansyah, Mengganggu Akal Sehat Kita]]> 268-fahira-idris-kasus-penganiayaan-hermansyah-mengganggu-akal-sehat-kita Mon, 10 Jul 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta, 10 Juli 2017—Penganiayaan sadis berupa pengeroyokan dan pembacokan yang dialami pakar teknologi informasi Hermansyah yang pernah menyebut chat Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein palsu dan hasil rekayasa, untuk saat ini belum bisa hanya disimpulkan hanya kasus kriminal biasa karena pelaku hingga saat ini belum tertangkap. Untuk itu, kepolisian diminta secepatnya mengungkap motif kasus ini, baru kemudian mengeluarkan pernyataan.
 
“Apakah ini kriminal murni atau ada motif lain, harusnya pelaku dalam hitungan hari bisa tertangkap, apalagi kejadiannya di jalan tol. Saya memandang kejadian ini aneh, karena hanya sebab senggolan mobil, Hermansyah dianiaya secara sadis oleh lebih dari satu orang. Akal sehat kita terganggu dengan peristiwa ini. Tetapi saya minta masyarakat beri waktu kepolisian untuk mengungkapnya,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (10/7).
 
Menurut Fahira, pengungkapan kasus ini termasuk motifnya menjadi hal yang mendesak segera dituntaskan oleh kepolisian untuk menghindari berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Jika penangangan kasus ini lamban maka akan semakin liar isu yang berkembang di masyarakat dan itu merugikan kepolisian sendiri. 
 
“Kita tidak ingin penangangan kasus ini berlarut-larut. Posisi Hermansyah sebagai saksi ahli GNPF MUI untuk kasus dugaan chat Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein akan menjadi bola liar jika kepolisian tidak sigap dan cepat mengungkap kasus ini. Saya berharap pengungkapan kasus ini tidak berlarut-larut seperti kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan,” tukas Senator Jakarta ini. 
 

Sebagai informasi, Hermansyah adalah ahli teknologi informasi jebolan ITB yang menyimpulkan bahwa percakapan via Whatsapp antara Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein adalah rekayasa, dibacok sekitar lima orang tak dikenal saat melintas di ruas Tol Jagorawi, Ahad (9/7) dini hari. Akibat kejadian tersebut Hermansyah terluka di bagian kepala, leher dan tangan. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Hermina Depok, kini Hermansyah harus dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta untuk mendapat perawatan yang lebih intensif lagi.

]]>
268-fahira-idris-kasus-penganiayaan-hermansyah-mengganggu-akal-sehat-kita
<![CDATA[DPD RI Dukung Program 10 Kabupaten/Kota Pasok Pangan ke Ibu Kota]]> 691-dpd-ri-dukung-program-10-kabupatenkota-pasok-pangan-ke-ibu-kota Wed, 05 Jul 2017 12:29:00 +0700 sila JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya menjamin pasokan pangan di kawasan DKI Jakarta. Program tersebut dilakukan dengan menunjuk 10 kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan. Jika program tersebut berhasil, Komite II DPD RI akan menerapkannya di daerah yang kekurangan pangan.

‎Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang  akan menjadi 10 kabupaten/kota yang akan difungsikan sebagai kantong-kantong daerah penyuplai kebutuhan pangan di ibu kota. 

Dalam rapat dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Bupati-Bupati daerah penyangga pangan DKI Jakarta hari Rabu (5/7), Ketua Komite II Parlindungan Purba menilai pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting untuk diprioritaskan. Hal tersebut merupakan komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Oleh karena itu dirinya meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh daerah.

“Kami mengapresiasi program dari Kementerian Pertanian ini, melalui program ini, DPD RI berharap komoditas bahan pangan yang sering diimpor seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, tidak lagi diimpor di masa mendatang. Strategi ini merupakan solusi agar harga dan pasokan pangan di Jakarta tetap stabil dan terjaga. Jika berhasil, kami akan coba terapkan di daerah-daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Gorontalo Rahmijati Jahja juga mengapresiasi program dari Kementan tersebut. Dirinya berpesan agar untuk menyukseskan hal tersebut, Kementan harus regulasi agar program tersebut dapat berjalan dan tidak merugikan kabupaten/kota yang menyangga kebutuhan pangan DKI Jakarta.

“Program ini perlu diorganisir dengan baik dan perlu adanya kebijakan pengetatan impor ke ibukota agar kabupaten mempunyai akses pasar yang luas. Program ini juga menarik untuk diduplikasi di daerah,” ucapnya.

Senada, Senator dari Banten Habib Ali Alwi menilai DKI Jakarta dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut untuk diterapkan di daerah kedepannya. “Sebagai anggota DPD kita harus memfasilitasi program ini. Program ini merupakan program kebanggaan, jika ini berhasil yang lain juga akan berhasil,” ucapnya.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjelaskan untuk mendukung program tersebut, dirinya membutuhkan sekitar 200 ribu hektar lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta. Sebagai tindak lanjut terlaksananya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta, pihaknya telah berkerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

“Untuk Jakarta kita butuh 200 ribu hektar lahan, dan Kementerian Kehutanan sudah setuju akan itu. Kita akan gunakan hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Kedepannya kami akan mengintegrasikan dengan sapi,” ucap Amran.

Terkait keberhasilan program dari Kementerian Pertanian tersebut, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan berpesan agar pemerintah dapat menggerakkan kelompok tani di setiap kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pertanian seperti pupuk ataupun penyediaan bibit agar produksi pertanian dapat terus berjalan dan mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta.*ars

]]>
691-dpd-ri-dukung-program-10-kabupatenkota-pasok-pangan-ke-ibu-kota
<![CDATA[Terkendala Di Pembangunan Jalan, DPRD Provinsi Bengkulu Datangi DPD RI ]]> 837-terkendala-di-pembangunan-jalan-dprd-provinsi-bengkulu-datangi-dpd-ri--- Tue, 20 Jun 2017 12:29:00 +0700 sila JAKARTA - Ketua Komite II Parlindungan Purba menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Bengkulu hari Selasa (20/6). Kedatangan DPRD Provinsi Bengkulu tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah pembangunan jalan yang terhambat di Bengkulu. Penyebabnya adalah minimnya anggaran pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu sedangkan kebutuhan pembangunan sangat banyak.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, menjelaskan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, pada tanggal 31 Mei 2017 menyampaikan 28 program kepada presiden untuk dijadikan program strategis nasional agar dapat dilaksanakan menggunakan APBN. Tetapi sampai saat ini belum ada kepastian tentang hal tersebut.

Saat ini Provinsi Bengkulu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan di Bengkulu. Kondisi jalan yang terdapat di 10 kabupaten/kota di Bengkulu dianggap tidak memadai karena terdapat banyak kerusakan dan lubang. Rencana pembangunan tersebut terhambat dikarenakan APBD yang dimiliki Provinsi Bengkulu sangat terbatas.

“Tidak ada alokasi dana DAK lain dari pusat untuk pembangunan di tahun 2017. Mau tidak mau di tahun 2017, gubernur harus menyedot alokasi di anggaran bidang lain untuk membangun infrastruktur. Kami membutuhkan bantuan dari DPD untuk dana DAK, terutama untuk infrastruktur jalan,” ujarnya.

Jonaidi menambahkan bahwa APBD yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Minimnya anggaran tersebut membuat Provinsi Bengkulu tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

“Sampai hari ini Bengkulu dengan APBD yang sangat kecil sangat susah untuk membicarakan kesejahteraan. Contohnya Dinas Pertanian hanya dianggarkan 18M, apa yang bisa kami buat dengan dana ini untuk petani di 10 kabupaten/kota. Kami merasa tidak mendapat keadilan,” tegasnya.

Merespon masalah tersebut, Parlindungan Purba berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dirinya akan membawa masalah ini saat rapat koordinasi antara DPD RI dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Parlindungan Purba juga berpesan saat ini pembangunan di daerah dapat sukses jika tidak hanya mengandalkan alokasi dari APBN, tetapi juga mengandalkan sektor swasta dalam investasi.

“APBN tidak bakal cukup. Makanya daerah harus mengembangkan Public Private Partnership, libatkan swasta dan undang Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kami dari DPD RI siap mendukung penuh,” ujarnya.

Parlindungan Purba juga menyarankan agar DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar event seperti summit tentang program pembangunan dengan mengundang kementerian terkait. Tujuannya agar potensi di Bengkulu dapat diketahui secara luas dan memunculkan investor terkait pembangunan di Bengkulu.

]]>
837-terkendala-di-pembangunan-jalan-dprd-provinsi-bengkulu-datangi-dpd-ri---
<![CDATA[DPD RI dukung Pemberantasan Narkoba karena Indonesia Darurat Narkoba]]> 259-dpd-ri-dukung--pemberantasan-narkoba-karena-indonesia-darurat-narkoba Thu, 15 Jun 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta -- DPD RI mendukung penuh langkah pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) atas segala upayanya untuk menghancurkan narkoba sampai ke akar-akarnya.
 
Pernyataan ini disampaikan Oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sudarsono Hardjosoekarto,  yang mewakili Ketua DPD  RI, ketika menghadiri acara pemusnahan barang sitaan narkoba di kantor BNN pagi ini (15/6).
 
Acara Pemusnahan barang sitaan yg mencapai 28.7 kg itu langsung dipimpin oleh Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso.
 
Sudarsono Hardjosoekarto  menyatakan DPD RI bersama seluruh anggotanya sepakat bahwa kita sedang menghadapi darurat narkoba dan pernah melawan narkoba yg sangat serius ini. DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada  BNN atas kinerjanya yang semakin meningkat, dan atas transparansi dan keterbukaan kepada publik termasuk dalam pemusnahan barang bukti sitaan hari ini yang disaksikan oleh berbagai instansi terkait termasuk DPD RI dan pers.
 
Sudarsono yang hadir mewakili DPD RI, menyatakan kepercayaan penuh kepada BNN sebagai leading sector dalam pencegahan  dan pemberantasan narkoba dan mendorong koordinasi yang intensif antara BNN dengan instansi terkait supaya benar-benar diperoleh kinerja maksimum dalam pemberantsan narkoba.
 

Sudarsono hardjosoekarto menjelaskan, DPD RI akan terus meningkatkan kerjasama dengan BNN. Menurutnya, Saat ini sudah ada MOU antara DPD RI dengan BNN, dan kedepan akan didorong MOU antara Badan Narkotika Provinsi dengan 4 (empat) anggota DPD RI di masing2 provinsi. Hal ini dimaksudkan supaya anggota DPD di daerah pemilihan (dapil) masing2 dapat secara intensif bekerjasama dengan masyarakat dalam menghindari bencana malapetaka narkoba.

]]>
259-dpd-ri-dukung--pemberantasan-narkoba-karena-indonesia-darurat-narkoba
<![CDATA[Ketua DPD RI Mendorong Penguatan dan Perluasan Kerjasama Bilateral Indonesia – Kuba]]> 843-ketua-dpd-ri-mendorong-penguatan-dan-perluasan-kerjasama-bilateral-indonesia-–-kuba Thu, 15 Jun 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta -- Ketua DPD RI Oesman Sapta mendorong penguatan dan perluasan kerjasama bilateral Indonesia - Kuba di berbagai bidang. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD RI saat menerima audiensi (kunjungan kehormatan) Duta Besar (Dubes) Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di ruangan kerjanya, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017). Oesman didampingi Haripinto Tanuwidjaja, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI  dan Sudarsono Hardjosoekarto, Sekjen DPD RI.
 
Oesman mendukung peningkatan hubungan ekonomi, terutama perdagangan, karena dampak embargo Amerika Serikat. Apalagi, sejak tanggal 22 Januari 1960 Indonesia dan Kuba  membuka hubungan bilateral. Pembukaan hubungan dimulai saat Presiden Soekarno melakukan lawatan bersejarah ke Havana. Lawatan tersebut membuka pintu gerbang hubungan kedua negara. “Kerjasama erat antar kedua negara telah terjalin lama.” Khusus di bidang olahraga, Oesman meminta Kuba bisa terus membantu Indonesia dalam mengembangkan metode pelatihan kepada atlet-atlet tinju dan voli. Bantuan pelatihan diperlukan karena Kuba dikenal melahirkan banyak atlet berkualitas di cabang olahraga tersebut. 
 
Selain itu, Oesman menyinggung pencalonan Indonesia sebagai anggota lembaga-lembaga dunia di bawah PBB dan forum-forum internasional seperti anggota Organisasi Maritim Internasional di London, dan anggota Mahkamah Maritim Internasional di Den Haag. 
 
Dalam kesempatan itu, Nirsia menyingung, selama 57 tahun hubungan bilateral Indonesia - Kuba, banyak peluang memperkuat dan memperluas hubungan diplomatik kedua negara. Kedua negara telah banyak melakukan upaya dalam membangun dan menjaga hubungan tersebut. “Saya berharap kita melakukan lebih banyak upaya,” ujarnya. Pemerintah Kuba membuka tangan lebar untuk investasi asing, terutama Indonesia. “Karena hubungan ekonomi kita masih sangat lemah.” Dia optimistis terhadap potensi kerja sama itu. 
 
Mrs. Nirsia dalam kesempatan ini juga meminta kepada pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan ekonomi. Saat ini di negara Kuba sedang membuka investasi asing. Indonesia diharapkan dapat membuka investasi di bidang industri kertas di Kuba.
 
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Duta Besar Kuba Untuk Indonesia, Mrs. Nirsia castro Guevara manyatakan rasa terimakasih atas dukungan Indonesia selama ini terhadap Kuba. Dan Kuba akan senantiasa akan memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia di forum-forum Internasional.
 
Kepada Oesman, dia menjelaskan perkembangan hubungan diplomatik Indonesia – Kuba, yang diawali dengan kunjungan Che Guevara, seorang pejuang revolusi Kuba, ke Jakarta tahun 1959. Sejak tahun 1960, hubungan Indonesia - Kuba semakin terjalin saat Presiden Soekarno ke Havana guna memenuhi undangan Perdana Menteri Fidel Castro. Jejak bersejarahnya ialah Soekarno menyematkan medali kehormatan kepada Fidel. Soekarno juga memberikan keris kepada pemimpin negara penghasil cerutu itu.
]]>
843-ketua-dpd-ri-mendorong-penguatan-dan-perluasan-kerjasama-bilateral-indonesia-–-kuba
<![CDATA[DPD RI Sidak Ke Pasar Klender Antisipasi Harga Pangan Jelang Lebaran]]> 166-dpd-ri-sidak-ke-pasar-klender-antisipasi-harga-pangan-jelang-lebaran Thu, 15 Jun 2017 12:29:00 +0700 sila Jakarta -- Komite II DPD RI hari Kamis (15/6) melakukan peninjauan ke Pasar Klender terkait kesiapan bahan pokok jelang lebaran. Ketua Komite II Parlindungan Purba, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus, dan Senator Jambi Daryati Uteng meninjau soal stok dan perkembangan harga bahan pokok (sembako) jelang lebaran. Dari hasil peninjauan tersebut, sampai saat ini pasokan dan harga bahan pokok masih stabil.
 
Menurut Ketua Komite II Parlindungan Purba, DPD RI melalui senator-senator di daerahnya akan mengawasi perkembangan pasokan dan harga bahan pokok. Pengawasan yang akan diteruskan dengan pihak terkait seperti kementerian perdagangan, dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan dan juga kenaikan bahan pokok jelang lebaran.
 
“Sebenarnya barometer perdagangan khususnya pangan ada di Jakarta. Kalau Jakarta sudah stabil seperti ini, saya yakin di daerah juga stabil. Dan saya pikir teman-teman kami di seluruh provinsi juga melakukan hal yang sama untuk mengawasi perkembangan stok dan harga pangan jelang lebaran,” ucapnya.
 
Senator dari Sumatera Utara ini juga menyarankan untuk tetap menjaga pasokan dan harga yang stabil, pemerintah dapat menyusun program dari petani, seperti bantuan pupuk ataupun bibit. Tujuannya agar pasokan bahan pokok tetap ada dan harga juga stabil.
 
Sementara itu, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus yang turut ke Pasar Klender tersebut menjelaskan bahwa saat ini kondisi bahan pokok jelang lebaran cukup stabil, baik dari pasokan ataupun harga. Dailami Firdaus berharap agar pasokan dan harga bahan pokok yang stabil ini dapat terus bertahan meskipun mendekati lebaran. 
 
Saat berkunjung ke Pasar Klender, Dailami Firdaus justru menyoroti masalah infrastruktur di Pasar Klender. Menurutnya ada beberapa bagian yang membutuhkan perbaikan terkait keamanan di lingkungan pasar. 
 
“Kita melihat kondisi pasar ini mereka tidak memiliki asuransi. Kalau misal terjadi kebakaran maka akan rugi besar dan berdampak pada ekonomi mereka. Kita akan lihat bagaimana kondisi kedepannya agar mereka terjamin. Listrik juga banyak yang sliweran, kita takut nanti akan menimbulkan korban,” tegas Dailami.
 
Senator dari Provinsi Jambi yang turut melakukan peninjauan di Pasar Klender, menambahkan bahwa harga-harga di Pasar Klender tidak mengalami kenaikan. Dirinya berharap kondisi ini juga dapat terjadi di daerahnya.
 
“Saya lihat tadi harga masih baik, seperti daging, bawang merah, cabai, ataupun bahan lainnya. Sampai saat ini tidak ada masalah. Semoga kondisi ini akan tetap bertahan meski mendekati lebaran,” ucapnya.

Di Pasar Klender, harga 1 kg daging ayam berkisar Rp. 30.000–Rp. 35.000, sedangkan untuk beras Pandan Wangi di angka Rp. 14.000/kg, dan beras pasokan Bulog di angka Rp. 8.000/kg. Saat berkunjung ke Pasar Klender, masing-masing senator sempat berbicara dengan beberapa pedagang dan turut membeli dagangan mereka. Dailami Firdaus sempat memborong 10 ekor daging ayam, Parlindungan Purba membeli daging, dan Daryati Uteng turut membeli beberapa bumbu dapur seperti bawang merah, cabai, dan bawang putih.

]]>
166-dpd-ri-sidak-ke-pasar-klender-antisipasi-harga-pangan-jelang-lebaran