Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Thu, 18 Jan 2018 16:50:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[PENERIMAAN STAF AHLI BPKK (BADAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN) DPD RI]]> 650-penerimaan-staf-ahli-bpkk-dpd-ri Tue, 16 Jan 2018 16:50:00 +0700 hadi LOWONGAN STAF AHLI

ALAT KELENGKAPAN DPD RI

BADAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (BPKK) DPD RI

TAHUN ANGGARAN 2018

 

BPKK sebagai alat kelengkapan DPD RI yang salah satu tugasnya melakukan kajian terhadap fungsi, wewenang dan tugas DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi staf ahli dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Pria/Wanita usia minimal 25 tahun;
  2. S-2 Ilmu Hukum/Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan/Ilmu Sosial;
  3. Memiliki komitmen untuk bekerja keras dan sanggup bekerja di bawah tekanan;
  4. Berpengalaman dan senang menulis paper/kajian ilmiah;
  5. Mampu berkomunikasi/presentasi dengan baik;
  6. Bisa menggunakan dan memiliki komputer/laptop; dan
  7. Berdomisili di wilayah Jabodetabek.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan lamaran lengkap dengan menyertakan:

  1. Surat Lamaran;
  2. Daftar Riwayat Hidup;
  3. Copy Ijazah dan Transkrip nilai S-1 dan S-2;
  4. Copy KTP, KK, dan Pas Foto 3x4 (2 lembar); dan
  5. Menuliskan paper dengan tema “Posisi Ideal DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, dengan ketentuan: font Times New Roman (ukuran 12); spasi 1,5; minimal 2 halaman dan maksimal 5 halaman; kertas A4.

Hanya lamaran yang memenuhi kualifikasi yang akan diterima.

Lamaran paling lambat diterima tanggal 28 Januari 2018, dan ditujukan ke:

SET. BPKK DPD RI

Gd. B, lantai 1 Setjen DPD RI

Komplek MPR/DPR/DPD RI

Jl. Jend Gatot Subroto, No. 6

Senayan – Jakarta Pusat.

 

]]>
650-penerimaan-staf-ahli-bpkk-dpd-ri
<![CDATA[DPD RI DUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN SAMBAS]]> 659-dpd-ri-dukung-pembangunan-infrastruktur-di-kabupaten-sambas Fri, 12 Jan 2018 16:50:00 +0700 msidikp

JAKARTA (11/01) – DPD RI mendorong pembangunan infrastuktur di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, khususnya pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar, pengembangan lapangan udara, dan kebun raya. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Oesman Sapta saat menerima audiensi dari Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, Ketua DPRD, Arifidiar dan jajarannya di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senaya, Kamis (11/1).

Oesman Sapta mendukung pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar yang akan menghubungkan antara Kecamatan Tebas dan Kecamatan Tekarang tersebut segera dapat terealisasi pembangunannya. Mengingat, jembatan besar sangatlah vital, bagi perkembangan roda perekonomian di kedua wilayah yang terpisah Sungai Sambas Besar.

“Saya akan meminta Komite II DPD RI untuk mengawal proses ini. Kita juga akan mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR,” jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menjelaskan pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar sepanjang 800 meter sangat dibutukan oleh masyarakat bahkan sudah diperjuangkan selama 15 tahun.

Permasalahannya, meskipun sudah dilengkapi dengan kajian-kajian yang lengkap, sayangnya pemerintah belum menganggarkan pembangunan jembatan tersebut dalam APBN 2018 karena kurangnya anggaran. Untuk itu, melalui DPD RI, kami berharap dukungannya agar pembangunan jembatan dapat dianggarkan dalam APBN Perubahan 2018.

“Sejak tahun 2014 FS sudah dianggarkan. Tahun 2017, DED dan amdal sudah dianggarkan. Sayangnya 2018 belum dianggarkan oleh Kemen PUPR karena tidak adanya anggaran,” tambahnya.

Selain meminta dukungan pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar, Atbah juga meminta dukungan pembangunan sejumlah infrasturktur di Kabupate Sambas. Seperti, pengembangan bandara Liku, pembangunan akses jalan menuju Kebun Raya Sambas yang dinilai masih buruk.

Selain menerima aspirasi dari Bupati Samba, Ketua DPD RI, Oesman Sapta didampingi Plt. Sesjen DPD RI, Ma’aruf Cahyono juga menerima audiensi dari Mooryati Soedibyo Cinema. Audiensi yang dipimpin Mooryati Soedibyo tersebut bertujuan untuk mengenalkan film yang berjudul “Sultan Agung Mataram: The untold Story”. Film yang diproduseri Mooryati dan disutradarai Hanung Bramantyo tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali nasionalisme kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.*ars/mas/int/tho

]]>
659-dpd-ri-dukung-pembangunan-infrastruktur-di-kabupaten-sambas
<![CDATA[Oesman Sapta Dukung Pembangunan Mesjid di London]]> 657-oesman-sapta-dukung-pembangunan-mesjid-di-london Fri, 12 Jan 2018 16:50:00 +0700 msidikp

JAKARTA-Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan dari Indonesian Islamic Centre-London di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (11/1). Pada pertemuan tersebut Oesman Sapta berbincang-bincang dengan pengurus Indonesian Islamic Centre-London terkait perkembangan umat muslim Indonesia termasuk rencana pembangunan sebuah masjid di London, Inggris.

Oesman Sapta mendukung rencana pembangunan mesjid tersebut, karena hal itu akan memudahkan umat muslim untuk menjalankan ibadah. “Ini sangat bagus. Saya mendukung pembangunan mesjid ini,” ucapnya.

Senator asal Kalimantan Barat itu juga sempat menanyakan luas lahan yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan masjid tersebut. Ia juga menyarankan agar melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. “Ya memang untuk harga tanah disana sangat mahal. Berbeda dengan disini,” tegas dia.

Sementara itu, Chairman Indonesian Islamic Centre-London, Memet Purnama Hasan berterima kasih atas dukungan Ketua DPD atas pembangunan mesjid ini. Pada dasarnya, ada 3000 lebih umat muslim Indonesia disana. “Namun kita belum memiliki mesjid di London,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk saat ini telah tersedia 400 meter luas tanah untuk pembangunan mesjid. Namun untuk harga per meter mencapai 10.000 Pound Sterling. “Kita membeli tanah sesuai dengan kemampuan kami,” papar Memet.

Memet mengakui untuk mendirikan mesjid di Inggris sangat sulit apalagi membentuk organisasi muslim. Pasalnya, masih ada stigma negatif tentang muslim atau islamphobia.
“Kami juga telah beraudiensi dengan pemerintahan Indonesia dan mendapatkan dukungan. Namun kami tidak hanya membutuhkan dukungan moril saja,” kata Memet.

Seperti diketahui, pembangunan mesjid Indonesia di London nantinya akan menjadi pertama kali. Indonesian Islamic Centre-London juga mengharapkan bantuan donasi dari umat muslim khususnya di Indonesia. (fan/adt)

]]>
657-oesman-sapta-dukung-pembangunan-mesjid-di-london
<![CDATA[KUNJUNGI KETUA DPD RI, DUBES KOREA SELATAN BERPAMITAN]]> 040-kunjungi-ketua-dpd-ri-dubes-korea-selatan-berpamitan Fri, 12 Jan 2018 16:50:00 +0700 msidikp

Jakarta- Ketua DPD RI , Oesman Sapta menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Taiyoung di Ruang Kerja Pimpinan DPD RI, Kompleks Senayan, Jakarta (11/01). Kunjungan tersebut dilakukan Cho Taiyoung dalam rangka berpamitan terkait berakhirnya masa tugas Cho Taiyoung di Indonesia.

Saat menerima Cho Taiyoung, Oesman Sapta mengatakan, komunikasi antara Korea Selatan dan Indonesia harus terus ditingkatkan, terlebih dalam hal investasi terkait finish product.

“Indonesia sangat membutuhkan Korea Selatan, terutama pada investasi yang berorientasi pada finish product. Karena selama ini menjual material tidak ada margin profit  dan transfer of technology.  Untuk itu dengan masuknya investor Korea Selatan diharapkan terdapat banyak manfaat  yang akan didapatkan oleh  Indonesia. Peran DPD RI dalam hal ini penting karena semua industri produk berada di daerah, ” ujarnya.

Lebih lanjut Oesman Sapta menambahkan kerjasama kedua negara diharapkan dapat terus ditingkatkan meskipun dubes Cho Taiyoung tidak lagi bertugas di Indonesia. Saya juga berharap pengganti Bapak dapat menjalankan tugas dengan baik termasuk menjalin komunikasi dengan DPD RI,” harapnya. 

Pada kesempatan itu, Cho Taiyoung yang telah bertugas selama tiga setengah tahun di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang sangat baik dan saling membutuhkan.

“Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang sangat baik. Untuk itu saya mohon kepada Bapak agar terus mendukung hubungan kedua negara. Saya merasa puas dengan kehidupan saya di Indonesia baik  sebagai dubes dan secara pribadi, “ ucapnya.

Cho Taiyoung menambahkan, melihat baiknya hubungan yang selama ini terjalin, Korea Selatan memiliki tekad agar memiliki hubungan yang lebih erat lagi dengan Indonesia ke depannya. “Kami memiliki tekad untuk mempunyai hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN, sebagai negara tetangga dan dari semuanya yang paling kami fokuskan adalah Indonesia. Untuk itulah pada laporan yang saya buat, saya sebutkan Indonesia adalah jantung ASEAN,” pungkasnya. (vic/nun)

]]>
040-kunjungi-ketua-dpd-ri-dubes-korea-selatan-berpamitan
<![CDATA[POTENSI GAS DI ACEH DI MASA MENDATANG CUKUP]]> 777-potensi-gas-di-aceh-di-masa-mendatang-cukup Sun, 31 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp Sabtu, 30 Desember 2017 - Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI yang dipimpin oleh Parlindungan S.H. M.M, anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara sekaligus Ketua Komite II DPD RI beserta Sudirman anggota DPD RI Dapil Provinsi Aceh bersama BPH Migas, SKK Migas, PT PGN, PT PHE, PT Pertagas yang diwakilkan oleh PT Perta Arun Gas, PT PIM, serta dihadiri oleh Walikota Lhokseumawe melakukan diskusi lanjutan dan kunjungan ke lokasi Kilang Arun, Lhokseumawe sesuai rencana kerja yg disepakati pada rapat di gedung DPD RI Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017. Kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan kelancaran pasokan gas ke kawasan industri di Sumatera Bagian Utara serta untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan di bidang penyediaan gas.

 

Setelah mengikuti dan mendengarkan bersama diskusi lanjutan terkait Permasalahan Ketersediaan Pasokan Gas di Wilayah Sumatera Bagian Utara, didapatkan hasil yang sangat konstruktif. 

 

Setelah mendengarkan paparan dari berbagai stakeholder terkait, DPD RI dan peserta diskusi mendapatkan kabar yang menggembirakan ternyata bahwa gas tidak kurang di Aceh dan bahkan siap disupply ke Aceh dan Sumatera berapapun pasokan yang dibutuhkan, hal ini disampaikan dan dijamin dari PT Pertamina Hulu Energi yang mampu meningkatkan produksi gas melalui PHE NSB dan PHE NSO. 

 

Untuk tindaklanjut kedepannya Parlindungan Purba meminta kepada regulator dan operator gas bersama DPD RI untuk mensosialisasikan pemanfaatan gas kepada seluruh industri, dan meminta jaminan ketersedian pasokan gas kepada seluruh stakeholder terkait, selanjutnya yang terpenting menurut Parlindungan Purba meminta stakeholeder untuk dapat membangun komunikasi yang intensif, harmonis dan saling bersinergi serta berkolaborasi memanfaatkan infrastruktur pipa gas yang ada secara maksimal dan terintegrasi.

 

DPD RI selain menemukan kabar menggembirakan terkait bahwa gas tidak kurang di Aceh, kedatangan DPD RI juga bukan hanya mengatasi masalah gas di Sumut tetapi melihat peta kondisi gas secara komprehensif dalam wilayah Indonesia dalam hal ini yang berkaitan antara pasokan dan distribusi gas yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dengan adanya sumber gas di Aceh harus bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Aceh terlebih dahulu kelebihannya baru didistribusikan ke daerah lain, karena itu DPD RI mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi Aceh, DPD RI akan memfasilitasi mengundang investor dalam pengembangan kawawan KEK Arun Lhokseumawe.

 

Sehubungan dengan tindaklanjut hasil pertemuan di Jakarta hari Jumat tanggal 28 Desember 2017 , DPD RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan berterimakasih kepada seluruh stakeholder yang ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan pasokan gas di Wilayah Sumatera Bagian Utara, dimana pada Jumat malam, 29 Desember 2017 aliran gas sudah mulai menuju normal.

 

Disamping penyelesaian dan mencari solusi terkait permasalahan gas di wilayah Sumatera Bagian Utara, DPD RI juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk dapat mendukung pelaksanaan percepatan program Kawasan KEK Arun Lhokseumawe yang sangat strategis untuk percepatan pembangunan dan kemajuan daerah, hal ini juga ditunjukkan dengan komitmen yang tinggi oleh Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya selaku Wakil Dewan Kawasan KEK Arun Lhokseumawe yang berharap ada kejelasan legalitas terhadap operasional dan pembangunan Kawasan KEK.

 

Disamping itu Sudirman anggota DPD RI dari Dapil Aceh mendukung percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dan akan mendorong untuk terjadinya komunikasi yang intensif, saling keterbukaan dan sinergis antar operator gas dan regulator yang mengatur gas di Indonesia.

]]>
777-potensi-gas-di-aceh-di-masa-mendatang-cukup
<![CDATA[Capaian Komite III DPD RI: Dari RUU Ketahanan Keluarga Sampai Rekomendasi Perlindungan TKI]]> 118-capaian-komite-iii-dpd-ri-dari-ruu-ketahanan-keluarga-sampai-rekomendasi-perlindungan-tki Sat, 30 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp Jakarta, 27 Desember 2017—Sepanjang 2017, berbagai terobosan dan capaian dilakukan Komite III DPD RI. Salah satunya adalah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan Keluarga yang memang sangat mendesak disahkan. Selain itu, konsentrasi dan fokus Komite III DPD terhadap perlindungan TKI juga membuahkan rekomendasi strategis yang diakomodasi dalam UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan revisi terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. 

Komite III DPD juga telah menghasilkan laporan pengawasan pelaksanaan UU Haji dan penyelenggaraan haji 2017 dan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan dalam penyelenggaraan haji; draft dan naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; dokumen pandangan DPD RI atas RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dokumen hasil pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; dan Dokumen Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Narkotika. 

“Selain menjalankan amanat konstitusi, berbagai capaian ini adalah hasil dari pengawasan di lapangan dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang kami formulasikan menjadi berbagai usulan regulasi dan rekomendasi serta mendorongnya menjadi sebuah kebijakan. Namun, tentunya ke depan masih banyak tantangan dan tugas yang harus dirampungkan,” ujar Fahira Idris, di Jakarta (27/12). 

Salah satu tantangan yang harus dikawal dan dirampungkan Komite III DPD RI ke depan adalah pembahasan RUU Ketahanan Keluarga yang memang sudah sangat mendesak untuk segera disahkan karena keluarga adalah institusi pertama dan utama yang melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Namun, faktanya bangsa ini, masih mengalami masalah dengan ketahanan keluarga, mulai dari ancaman KDRT dan kemiskinan, narkoba, miras, pornografi, hingga propaganda LGBT. 

“Harus ada regulasi setingkat undang-undang sehingga semua sumber daya yang dimiliki negara dicurahkan untuk membangun ketahanan keluarga Indonesia. Negara harus menguatkan orang tua agar bisa menjaga keluarganya dari berbagai ancaman yang bisa merusak sendi-sendi keluarga. Ini yang menjadi alasan kami menginisasi RUU Ketahanan Keluarga,” jelas Senator Jakarta ini. 

Berdasarkan pengawasan langsung ke lapangan, Komite III DPD RI juga memandang penanganan atas berbagai kasus pelanggaran yang merugikan TKI tidak pernah tuntas diatasi sampai ke akar permasalahan. Hasil identifikasi dari Komite III DPD RI dari pengawasan TKI di luar negeri sepanjang 2017, ada beberapa permasalahan yang mendesak dibenahi misalnya, masih lemahnya kompetensi TKI yang bekerja diluar negeri, lemahnya proses rekrutmen baik dari validitas dokumen dan tingginya biaya rekrutmen, dan masih lemahnya sanksi administrasi dan pidana bagi pelaku usaha di bidang penempatan TKI. Selain itu, masih ditemukan masalah TKI non prosedural dan praktik tindak pidana perdagangan orang. Minimnya pengetahuan TKI tentang situasi negara penempatan juga menjadi persoalan mendasar. Komite III DPD juga menyimpulkan masih perlu peningkatan pembinaan purna penempatan TKI. 

“Melihat kondisi ini, kami telah melakukan inisiasi penguatan terhadap berbagai kelemahan dan ketidakefektifan materi muatan UU PPTKILN dan memformulasikan berbagai solusi yang beberapa diantaranya diakomodasikan dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru saja disahkan,” pungkas Fahira.

Sebagai informasi, Komite III DPD RI sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi kinerja pemerintah di 12 bidang, mulai dari pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; tenaga kerja dan transmigrasi; ekonomi kreatif; pengendalian kependudukan/keluarga berencana; hingga perpustakaan. #

]]>
118-capaian-komite-iii-dpd-ri-dari-ruu-ketahanan-keluarga-sampai-rekomendasi-perlindungan-tki
<![CDATA[Komite I DPD RI Serahkan Hasil Pengawasan UU Desa dan Reforma Agraria]]> 313-komite-i-dpd-ri-serahkan-hasil-pengawasan-uu-desa-dan-reforma-agraria Fri, 22 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI serahkan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Desa dan pengawasan atas palaksanaan program reforma Agria terkait redistribusi Lahan dan Legalisasi aset pada Sidang paripurna. 

Hasil pengawasan tersebut disahkan Ketua DPD RI Oesman Sapta dan Wakil Ketua Nono Sampono dalam Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang II 2017-2018. Gedung Nusantara V Senayan Jakarta. Rabu(20/17).

Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowam menjelaskan dalam laporanya bahwa ada beberapa catatan dalam pengawasan UU Desa yaitu mengenai regulasi, permasalahan kelembagaan, pembinaan pengawasan, formulasi dana desa dan tata kelola keuangan desa.

"Komite I mendesak pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dalam pelaksanaan UU Desa, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu formulasi Dana Desa dan menyederhanakan laporan pertanggungjawaban dana desa dengan memanfaatkan teknologi informasi," jelas Senator Jawa Tengah tersebut.

Selanjutnya terkait Reforma Agraria, Komite I mencatat ada kendala dalam pelaksanaan reforma agraria antara lain keterukuran antara rencana dan implementasinya. Komite I melihat masih belum adanya sinergitas antara Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan dalam mewujudkan reforma agraria tersebut.

"Untuk mensinergikan upaya-upaya reforma agraria tersebut segera terwujud Komite I akan mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian terkait yang dijadwalkan pada tahun 2018," terang Muqowam. (mas)

]]>
313-komite-i-dpd-ri-serahkan-hasil-pengawasan-uu-desa-dan-reforma-agraria
<![CDATA[KOMITE IV SERAHKAN LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN UU KOPERASI DAN UU APBN TAHUN 2017 DI SIDANG PARIPURNA]]> 035-komite-iv-serahkan-laporan-pengawasan-pelaksanaan-uu-koperasi-dan--uu-apbn-tahun-2017-di-sidang-paripurna Fri, 22 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp JAKARTA- Ketua Komite IV DPDRI, Ajiep Padindang menyampaikan hasil pengawasan atas Pelaksanaan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta UU No. 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU 18 tahun 2016 tentang APBN tahun anggaran 2017, di sidang Paripurna ke-7 masa sidang II tahun 2017-2018 di Gedung Nusantara V, pada hari rabu (20/12).

Ajiep mengatakan ada hal yang menjadi permasalahan terkait pengawasan UU perkoperasian yaitu Koperasi belum menjadi badan Usaha Milik Desa.

“Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat Desa maka perlu penerapan Koperasi menjadi Badan Hukum Unit Usaha BUM Desa. BUM Desa juga perlu mengoptimalkan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Desa, baik secara langsung maupun dengan melakukan sinergi dengan Koperasi maupun usaha-usaha yang telah ada sebelum BUM Desa terbentuk.

Dirinya juga menyampaikan SDM Koperasi masih kurang memadai, dan secara kualitas masih belum memahami cara menjalankan koperasi. Oleh karena itu Komite IV merekomendasikan agar dilakukan peningkatan  SDM koperasi yang terarah dan berkesinambungan.

“Saat ini perlu peningkatan SDM Koperasi yang berkesinambungan dan terarah, yang bisa ditempuh dengan cara SDM BUM Desa melakukan kerjasama dengan melakukan kerjasama dengan Universitas dan BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan kualitas manajemen BUM Desa dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya,” ujarnya.

Membahas soal pengawasan atas pelaksanaan UU APBN tahun anggaran 2017, ada beberapa hal yang disoroti Komite IV, dalam kesempatan tersebut Ajiep memperhatikan wilayah perbatasan.

“DPD RI berpendapat bahwa Pemerintah perlu menetapkan kebijakan satu harga BBM di seluruh wilayah perbatasan, dan Pemerintah perlu menyediakan depo BBM dan melakukan pengawasan secara intens untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan. Pemerintah juga perlu mendorong lembaga teknis untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan, yang berdampak pada kontribusi pendapatan negara. Terkait pengembangan pariwisata maka harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah di wilayah perbatasan dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Ajiep juga menyampaikan Pertimbangan DPD RI terhadap Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017.

Laporan Komite IV tersebut diterima oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, yang selanjutnya disahkan bersama oleh para Anggota DPD RI yang hadir dalam sidang Paripurna DPD RI. (adn)

]]>
035-komite-iv-serahkan-laporan-pengawasan-pelaksanaan-uu-koperasi-dan--uu-apbn-tahun-2017-di-sidang-paripurna
<![CDATA[KOMITE II DPD RI SAMPAIKAN REKOMENDASI SOAL UU PENERBANGAN DAN UU PANGAN]]> 562-komite-ii-dpd-ri-sampaikan-rekomendasi-soal-uu-penerbangan-dan-uu-pangan Fri, 22 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp JAKARTA (20/12) – Komite II DPD RI menyampaikan laporan hasil pengawasan atas UU 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI hari Rabu (20/12). Dalam laporannya tersebut, Komite II menyampaikan beberapa rekomendasi atas pengawasan dari kedua undang-undang tersebut.

Terkait  pengawasan UU 1/2009, Komite II DPD RI menilai ada dua persoalan regulasi yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan. Yaitu segera dikeluarkannya PP tentang pesawat udara sesuai dengan amanat Pasal 9 UU 1/2009 tentang penerbangan dan juga dibentuknya Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) dan Majelis Profesi Penerbangan (MPP). 

Komite II juga menemukan adanya traffic (kemacetan) yang tinggi di sebagian besar bandara di Indonesia. Penyebabnya adalah kapasitas bandara yang sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pesawat yang beroperasi.

“Mengenai hal ini, maka DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah agar pembangunan bandara tidak terpusat lagi di kota besar, namun memperhatikan kota lain-lain sebagai daerah penyangga penerbangan agar tidak terjadi konsentrasi penerbangan di kota-kota besar saja,” ucap Ketua Komite II Parlindungan Purba.

Saat menyampaikan rekomendasi Komite II atas pengawasan pelaksanaan UU 18/2012 tentang Pangan, Parlindungan Purba juga menyatakan bahwa saat ini diperlukan pembentukan UU tentang kedaulatan pangan agar isu kemandirian, keamanan, dan ketersediaan dapat terwujudkan. Komite II juga meminta pemerintah untuk membentuk Badan Pangan terkait ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan nasional, melalui integrasi kewenangan antar kementerian di bidang pangan.

“Badan Pangan Nasional harus tidak bersifat terpusat, tetapi memperhatikan kepentingan daerah. Oleh karena itu unit struktur organisasi BPN harus ada di daerah,” imbuh Senator dari Sumatera Utara tersebut.

Rekomendasi lain dari Komite II adalah perlunya dilakukan integrasi dan sinkronisasi data pangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang menangani persoalan pangan di Indonesia melalui verifikasi data terpusat oleh Badan Pusat Statistik agar tercipta data pangan yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Dimana data tersebut selalu diperbarui setiap tahunnya.

]]>
562-komite-ii-dpd-ri-sampaikan-rekomendasi-soal-uu-penerbangan-dan-uu-pangan
<![CDATA[Nilai-Nilai Perjuangan Ibu Jadi Tauladan ASN]]> 231-nilainilai-perjuangan-ibu-jadi-tauladan-asn Fri, 22 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp JAKARTA (22/12) – Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, Sekretaris Jenderal MPR yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPD RI Ma’ruf Cahyono menganggap bahwa sosok ibu mempunyai peranan penting bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Para ibu jaman dulu turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan saat ini juga turut berkiprah dalam pembangunan di Indonesia.

Menurut Ma’ruf Cahyono, adanya kiprah dan peran penting yang dimiliki ibu bagi bangsa dan negara Indonesia tersebut mengharuskan masyarakat untuk dapat menghargai para ibu. Ibu saat ini dianggap sebagai sosok yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

“Hari ini juga menjadi hari yang membangkitkan perjuangan para ibu dalam kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. Sehingga para ibu semakin maksimal dan semakin memiliki peran terhadap pembangunan bangsa dan negara,” ucap Ma’ruf dalam wawancara setelah menjadi pembina upacara di lingkungan MPR/DPR/DPD RI dalam rangka memperingati Hari Ibu (22/12).

Sosok ibu saat ini telah berperan penting dalam berbagai dimensi strategis bangsa Indonesia. Berbagai sektor penting dijabat oleh kalangan ibu. Hal tersebut menunjukkan sosok ibu masih mempunyai peranan dalam perjuangan Indonesia melalui pembangunan. 

“Dengan merespon kondisi saat ini baik di bidang ekonomi, sosial, bidaya dan politik, ibu-ibu kita sudah mengambil peran yang cukup bagus dalam bidang-bidang itu. Oleh karena itu, akan semakin meningkat peran ibu-ibu, tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas,” kata Ma’ruf.

Terkait momentum peringatan Hari Ibu, Ma’ruf menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara di lingkungan MPR/DPR/DPD RI dapat menerapkan nilai-nilai dari sosok seorang ibu. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sebagai ASN.

“Ibu-ibu memiliki karakter yang luar biasa untuk menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara. Bahwa kasih sayang, cinta, kegotongroyongan, toleransi yang muncul dalam karakteristik seorang ibu, pada saat berkiprah, dan berjuang akan tercermin dalam ASN MPR/DPR/DPD”, imbuhnya.

Ma’ruf Cahyono juga berpesan agar karakter ibu-ibu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia diterapkan oleh semua kalangan ibu masa kini, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

]]>
231-nilainilai-perjuangan-ibu-jadi-tauladan-asn
<![CDATA[Refleksi dan Sinergi DPD RI]]> 931-refleksi-dan-sinergi-dpd-ri Tue, 19 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp Bandungan, dpd.go.id - DPD RI menggelar refleksi akhir tahun 2017 sekaligus press gathering di kawasan Bandungan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut dihadiri Ketua DPD RI Oesman Sapta, didampingi para Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Prof. Darmayanti Lubis serta Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Ketua Komite II Parlindungan Purba, Ketua Komite III Fahira Idris, dan Ketua Komite IV Ajiep Padindang. 

Sejumlah Anggota DPD dan puluhan pewarta dari media cetak, elektronik, dan televisi turut hadir dalam acara yang berlangsung dari Minggu 17 Desember hingga Selasa, 19 Desember 2017 ini. Acara diawali sambutan Ketua DPD RI Oesman Sapta dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diwakili Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi refleksi akhir tahun DPD. Acara juga diselingi kegiatan outbond dan kunjungan ke objek wisata Candi Gedong Songo serta menerima undangan makan malam dari Bupati Semarang Mundjirin di Pendopo Kabupaten Semarang. 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Oesman Sapta berharap tahun 2018 nanti anggota DPD RI mempunyai rasa kebersamaan untuk berjuang bagi kepentingan daerah-daerah. Ia mengatakan di tahun 2017 ini, DPD RI secara faktual belum banyak menghasilkan kinerja yang bisa menyentuh masyarakat daerah. "Ada hal-hal kecil yang sudah dihasilkan tapi belum sebanding dengan kepentingan masyarakat, karena itu kita memerlukan kesadaran nasional bahwa DPD RI adalah perintah UUD," ujar Oesman Sapta saat membuka rangkaian acara refleksi DPD RI. 

Oesman Sapta mengingatkan pentingnya keberadaan DPD RI yaitu untuk kemajuan Indonesia. Menurut Oesman Sapta kemakmuran Indonesia akan terwujud jika daerah makmur, karena DPD RI ingin agar daerah-daerah maju dan berkembang, memberi lapangan kerja, serta membangun infrastruktur. "Saya yakin Indonesia akan makmur, medialah yang dapat menangkap sinyal ini dan menyampaikan ke daerah, kami hanya mendorong, kami tulus mengangkat daerah masing-masing, tapi apa gunanya jika media tidak menyuarakan itu," tegas senator dari Kalimantan Barat ini.

Oesman juga berharap dukungan media massa untuk mensosialisasikan kinerja DPD RI hingga ke masyarakat pelosok. Ia juga mengatakan  DPD RI tidak akan bangkit jika pers tidak memberdayakan. "Saya mohon pers dapat menyuarakan dengan tulus ikhlas dan jujur tentang keberadaan dan kewenangan DPD RI, kebutuhan DPD, kebutuhan masyarakat akan DPD di daerah, serta keterwakilan DPD," ujar Oesman di hadapan puluhan anggota DPD RI dan wartawan. 

Sementara itu, Plt. Sekretaris Jenderal DPD RI Ma'ruf Cahyono mengatakan acara refleksi akhir tahun sekaligus gathering anggota DPD RI dengan media ini sangat penting untuk menjalin silaturahim antara senator DPD RI dengan pers. Harapnya, media dapat mengambil berbagai macam perspektif soal DPD, karena dalam acara diskusi Pimpinan Alat Kelengkapan akan menyampaikan capaian di tahun 2017 dan target di tahun depan. "Acara outbond yang akan dilaksanakan juga dibuat untuk membangun keakraban dan hubungan yang erat antara media dengan anggota DPD RI," katanya. 


Capaian dan Target DPD RI


Pada diskusi di acara press gathering, tiap pimpinan alat kelengkapan mempresentasikan kinerja di tahun 2017 dan target yang akan dicapai di tahun 2018. Ketua Komite I, Akhmad Muqowam menjelaskan bahwa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan Komite I di tahun 2017 yaitu: Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pelaksanaan Program Reforma Agraria, RUU Tentang Daerah Kepulauan, Penataan Daerah, dan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. 


Komite I menilai bahwa masih banyak persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang. Seperti misalnya UU tentang Desa yang masih ada masalah regulasi berupa peraturan pelaksana di bawah UU Desa mulai dari PP, Perpres, dan Permen tidak sinkron dan harmonis."Sehingga menimbulkan kerancuan penafsiran dan kebingungan dslam implementasi," jelas Muqowam. 


Selanjutnya Wakil Ketua Komite II Aji Muhammad Mirza Wardana menjelaskan bahwa Komite II sedang menggodok UU Geologi dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Komite II juga melakukan pengawasan UU Pangan dan UU Penerbangan."Kami melihat transportasi ke daerah sangat minim terutama daerah pedalaman," ujar senator dari Kalimantan Timur ini. 


Ketua Komite II Parlindungan Purba menambahkan Komite II juga fokus pada pertanian khususnya pupuk subsidi. "Kami komit langsung ke pertanian, bahkan jika menteri pertanian ke daerah, mengikutsertakan kita," kata senator Sumatera Utara ini. 


Selanjutnya Ketua Komite III Fahira Idris menguraikan capaiannya yaitu: menghasilkan draft RUU Ketahanan Keluarga, Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pengawasan atas pelaksanaan UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, Pandangan DPD RI atas penyampaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari DPR RI, Pandangan DPD RI atas RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan, dan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 


Fahira melanjutkan, rencana program komite III di tahun 2018 akan menginisiasi pembentukan RUU Perlindungan Pasien dan RUU Perubahan UU Guru dan Dosen. UU Guru dan Dosen mendesak diubah mengingat adanya paradigma baru berkaitan dengan pengembangan profesi guru dan dosen yang semakin menuntut kejelasan konsepsi dan strategi agar terdapat percepatan baik dari segi kompetensi maupun kesejahteraan berikut perlindungan hukumnya atas praktik-praktik yang mengancam marwah guru dan dosen. "Sementara dalam RUU perlindungan pasien perlu adanya perlindungan pasien dari ancaman malpraktik dan agar terdapat kejelasan terhadap perilaku oknum tenaga medis," urai Fahira Idris. 


Kemudian presentasi terakhir yaitu Ajiep Padindang, Ketua Komite 4, yang menyampaikan fokus kerja Komitenya yaitu perlunya formulasi baru Dana Alokasi Umum yang menjadi pertimbangan Dana Transfer Daerah, UU tentang Keuangan Negara, Pengawasan terhadap pelaksanaan UU BUMN, Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Khusus mengenai BUMN, Ajiep mengatakan bahwa hal yang perlu diwaspadai adalah swastanisasi BUMN yang secara tidak langsung akan mengikis aset BUMN. "Adanya penggabungan BUMN, dibuat perusahaan holding lalu bekerjasama dengan investor luar dan dialihkan HGU-nya," urai Ajiep. (adv) 

]]>
931-refleksi-dan-sinergi-dpd-ri
<![CDATA[Ketua DPD RI Ajak Pimpinan Daerah Untuk Bersama Bangun Daerah]]> 482-ketua-dpd-ri-ajak-pimpinan-daerah-untuk-bersama-bangun-daerah Sat, 09 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp

Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Oesman Sapta mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun daerah, karena menurutnya Indonesia bisa sejahtera bila daerah makmur dan maju . "Saya mengajak saudara sekalian sebagai pimpinan daerah untuk membangun daerah berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD'45," kata Oesman Sapta di hadapan para Bupati/Walikota saat mengisi materi 'Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia' di acara pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri di auditorium lantai 4 gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta (8/12).

Oesman mengatakan bahwa DPD RI merupakan kepanjangan tangan daerah, jadi setelah menjadi anggota seharusnya tidak lupa dengan daerahnya. Ia juga mengharapkan terbangunnya komunikasi agar DPD RI berarti bagi daerah-daerah. "Dulu awal membangun DPD RI yaitu berkomunikasi dengan bupati-bupati, makanya DPD RI itu ada, semoga komunikasi bisa kita bangun dan mesra oleh kedua belah pihak.Jangan sampai tidak ada komunikasi dengan kabupaten/kota, karena merekalah yang mengangkat kita," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut Oesman Sapta juga menjabarkan RUU yang telah dihasilkan oleh DPD RI terutama yang masuk dalam prolegnas prioritas 2018. Ia menjelaskan dari 50 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam prolegnas prioritas ada 3 RUU yang menjadi inisiatif DPD RI yaitu RUU Wawasan Nusantara, RUU Ekonomi Kreatif, dan RUU Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan. "DPD RI akan memperkuat konsolidasi dan melakukan komunikasi dengan DPR, partai politik dan kerjasama dengan peguruan tinggi, ormas-ormas dan kelompok sipil lainnya dalam melakukan kerja politik," kata senator dari Kalimantan Barat ini.

Selanjutnya Oesman Sapta berbagi kisahnya sebelum menjadi anggota DPD RI yaitu mempunyai cita-cita ingin daerahnya maju, berkembang, makmur. "Saya tidak akan membohongi masyarakat daerah saya. Kalau saya jadi anggota DPD RI, kampung saya dimekarkan karena daerah saya luas. Ketika terpilih, cita cita saya sampaikan ke teman-teman DPD RI. Tolong mekarkan kabupaten Ketapang", urainya. *int

]]>
482-ketua-dpd-ri-ajak-pimpinan-daerah-untuk-bersama-bangun-daerah
<![CDATA[PENGAKUAN TRUMP MEMPERKUAT PENDUDUKAN ILEGAL ISRAEL DI WILAYAH PALESTINA]]> 930-pengakuan-trump-memperkuat-pendudukan-ilegal-israel-di-wilayah-palestina Fri, 08 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id-Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Prof. Dr. Dailami Firdaus menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke kota itu, melalui sebuah pidato resmi di Gedung Putih Washington pada hari Rabu waktu Amerika Serikat (Kamis 7/12/2017).

“Pernyataan Trump telah memperkuat pengakuan atas pendudukan dan pemukiman illegal Israel di Jerusalem,” ujar Dailami Firdaus, Senator DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta.

Dailami mengingatkan bahwa 70 tahun lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan Jerusalem sebagai wilayah dalam pengawasan dunia internasional. Kemudian setelah Perang tahun 1948, Jerusalem dibagi menjadi wilayah Barat yang dikuasai Israel dan wilayah Timur dibawah kendali Yordania. Kemudian pada Perang tahun 1967, walaupun Israel menguasai wilayah Timur, namun tindakan itu tidak pernah diakui oleh dunia internasional.

“Resolusi 2334 (2016) Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Desember 2016 menyatakan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki semenjak tahun 1967, termasuk Jerusalem Timur, tidak memiliki kekuatan hukum dan melanggar hukum internasional,” tegas Dailami.

Senator Dailami sangat tidak mengerti dengan kebijakan isyu Palestina Trump ini dan menyerukan berbagai pihak untuk terus memberikan masukan dan desakan kepada komunitas politik dan pemerintahan Amerika Serikat agar rencana pegakuan tersebut ditarik kembali dan dibatalkan.

“Pernyataan pengakuan Presiden Trump akan memberikan persepsi negatif bahwa perjanjian damai Israel-Palestina selama ini memang bersifat semu dan hanya menguntungkan Israel”, ujar Dailami Firdaus.

Senator Dailami Firdaus berharap dapat menyatukan pandangannya itu dengan sesama anggota parlemen dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Selain itu dirinya juga meminta agar para pemimpin pemerintahan yang peduli dengan isyu Palestina ini dapat mengadakan pertemuan secepatnya guna merespon perkembangan yang terjadi akibat pernyatan Presiden Trump tersebut.

“Presiden Joko Widodo, Recep Tayyip Erdogan (Turki) dan PM Najib Razak (Malaysia) sudah menyatakan keprihatinan mereka, jadi mohonlah segera bertemu dan mengambil tindakan yang diperlukan,” kata Dailami mengakhiri pernyataannya.

]]>
930-pengakuan-trump-memperkuat-pendudukan-ilegal-israel-di-wilayah-palestina
<![CDATA[DPD RI Dukung Penuh Acara Deklarasi Batam]]> 601-dpd-ri-dukung-penuh-acara-deklarasi-batam Fri, 08 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung rencana pertemuan para kepala daerah pada acara “Deklarasi Batam” di Kepulauan Riau pada tahun 2018 mendatang membahas tentang dukungan penuh terhadap RUU Daerah Kepulauan.  Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat menerima Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (7/12/17).

Nono Sampono mengatakan DPD RI menyambut baik rencana dari forum kepala daerah untuk mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang saat ini ada ditangan DPR RI. Kegiatan Focus Disccusion Group (FGD) ini akan dihadiri tidak hanya para kepala daerah tetapi juga forum rektor universitas yang sebelumnya telah menyatakan dukungan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

“Desakan ini nantinya diharapkan akan menggugah DPR RI agar mau membahasnya secara tripartit bersama dengan DPD RI dan Presiden. Bolanya sekarang ada di DPR RI,” ujarnya.

Nono mengatakan meskipun saat ini keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU Daerah Kepulauan ada di DPR RI, tetapi sayangnya DPR RI masih enggan untuk membahasnya. 

Menurut senator asal Maluku ini, RUU Daerah Kepulauan yang menjadi inisiatif DPD RI ini telah mengalami penyempurnaan dari draf yang sebelumnya disusun oleh DPR RI. Draf yang ada saat ini bukan hanya terkait anggaran melainkan menitikberatkan pada persoalan tata wilayah dan tata kelola pemerintahan.

“Inilah yang berbobot dari draf yang telah disusun oleh DPD RI, kita menitikberatkan pada tata wilayah dan tata kelola pemerintahan, bukan hanya anggaran, sehingga sudah layak untuk menjadi undang-undang tersendiri,” tambahnya.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan Deklarasi Batam akan diikuti oleh daerah-daerah bercirikan kepulauan. "Sementara ini kami akan mengundang delapan provinsi bercirikan kepulauan untuk mendukung RUU Kepulauan agar segera dibahas, tapi mungkin nanti kami juga akan mengundang kabupaten juga, jadi pasti bertambah", ujar Nurdin. Deklarasi Batam rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan Januari tahun 2018. (tho/int)

]]>
601-dpd-ri-dukung-penuh-acara-deklarasi-batam
<![CDATA[BENCANA DUNIA ITU BERNAMA TRUMP]]> 227-bencana-dunia-itu-bernama-trump Fri, 08 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp dpd.go.id- Biak, 7 Desember 2017—Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengutuk keras keputusan provakatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mempersiapkan pembukaan kedutaan AS di Yerusalem. Menurutnya, apa yang dilakukan Trump adalah noktah hitam sejarah peradaban manusia karena tindakan tidak bertanggungjawab ini bukan hanya menginjak-nginjak upaya perdamaian di Timur Tengah dan melukai hati umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga berpotensi melahirkan bencana besar bagi kedamaian dunia.

“Bencana dunia itu bernama Trump. Jika dia tetap ngotot merealisasikan keputusan provakatif ini, kelak lembaran sejarah dunia akan mencatatkan namanya sebagai salah satu tokoh yang menjadi noktah hitam dalam perabadan modern manusia. Warga dunia harus melawan keputusan ini,” tegas Fahira Idris di sela-sela Kunjungan Kerja di Biak, Papua (7/12).

Fahira mengungkapkan, provokasi yang dilakukan Trump menunjukkan bahwa Presiden Amerika ke-45 ini bukan hanya mengoyak-ngoyak kesepakatan Dewan Keamanan PBB, tetapi juga memungunggi perjuangan dan komitmen negara-negara muslim dan negara-negara lain di dunia dalam membantu kemerdekaan Palestina. 

“Trump sama sekali tidak memperdulikan sikap tegas negara-negara muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, Turki, dan banyak negera muslim lainnya yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan dia menutup telinga atas penolakan negara-negara besar seperti Rusia dan China serta negara-negara di Uni Eropa. Orang seperti ini benar-benar akan menjadi bencana besar bagi dunia,” tukas Senator Jakarta ini. 

Menurut Fahira, Pemerintah Indonesia harus mengambil peran besar dalam menghentikan rencana tidak bertanggungjawab Presiden Trump ini, bukan hanya kerena Indonesia negara muslim terbesar di dunia tetapi karena ikut memerdekakan Palestina merupakan amanat konsititusi. Konstitusi yang dibuat para pendiri bangsa ini, lanjut Fahira, mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak boleh tinggal diam selama masih ada penindasan dan penjajahan di atas dunia. 

“Ini saatnya Presiden Jokowi ambil peran besar sebagai kepala negara terdepan yang menekan Amerika mengurungkan niatnya tersebut. Ini momentum bagi Presiden Jokowi untuk menjalankan komitmennya saat kampanye untuk berdiri bersama rakyat Palestina menuju kemerdekaan. Jika nanti keputusan Trump ini benar-benar direalisaikan, Indonesia harus mampu yakinkan dunia, bahwa tidak boleh ada satupun negara yang mengikuti jejak Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” pungkas Fahira. #

]]>
227-bencana-dunia-itu-bernama-trump
<![CDATA[Abdul Azis Khafia Motivasi Mahasiswa untuk Memiliki Cita-cita yang Tinggi]]> 566-abdul-azis-khafia-motivasi-mahasiswa-untuk-memiliki-citacita-yang-tinggi Fri, 08 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp Mahasiswa sebagai generasi muda dan penerus bangsa harus memiliki cita-cita yang tinggi. Semua hal tersebut dapat terjadi dimulai dari mimpi yang besar diikuti dengan persiapan yang matang. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Aziz Khafia disaat menerima delegasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di ruang rapat Komite I,Komplek Parlemen ( 07/12 ).

 Lebih lanjut, Abdul Azis Khafia juga menyampaikan bahwa para mahasiswa harus memiliki cita - cita yang jelas  mulai dari sekarang dan berusaha untuk menerapkannya dalam keseharian.

“You are what you think. Anda apa yang anda pikirkan, karena itu harus punya cita-cita yang jelas dari sekarang. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua berdasarkan dari usaha dan pengalaman. Kalian juga harus berpikir out of the box,” ujar Senator DKI Jakarta tersebut.

Selain itu dikesempatan tersebut, Abdul Azis Khafia juga mendorong para mahasiswa untuk  bangga terhadap daerahnya namun dengan tetap mempertahankan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa.

“Banggalah dengan daerah anda. Roh kebangsaan dimulai dari daerah. Kalau dikampus ada organisasi kedaerahan di bangkitkan saja, karena sejarah negara kita dahulu dibangun dari representasi daerah.
Namun tetap kembali ke komitmen 1928, yaitu Bhineka Tunggal Ika, sehingga semangat persatuan dan kesatuan tetap terbangun,” pungkasnya. ( vic )

]]>
566-abdul-azis-khafia-motivasi-mahasiswa-untuk-memiliki-citacita-yang-tinggi
<![CDATA[Ketua DPD RI: Dukung Penuh Penegakan Hukum Di Indonesia ]]> 301-ketua-dpd-ri-dukung-penuh-penegakan-hukum-di-indonesia- Thu, 07 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, CISARUA- Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan menegakannya tanpa memandang status,  jabatan,  agama,  serta warna kulit.  Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD RI Oesman Sapta saat membuka Seminar Nasional Ekonomi Pancasila Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH UNDIP) di Cisarua Bogor, Rabu,  6 Desember 2017.

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan bahwa yang bisa menegakkan hukum di Indonesia saat ini adalah pahlawan di tengah banyaknya carut marut kasus-kasus hukum yang terjadi dewasa ini. 

"Bicara hukum harus berdasar realita dan fakta,  pakar-pakar harus membuat hukum menjadi kunci, hukum dituntut menjadi kebijakan yang lebih hebat dari semua dan menentukan jalannya negeri ini dan hukum tidak memandang status,  jabatan, agama dan warna kulit semua sama dihadapan hukum," terangnya. 

Oesman Sapta dalam sambutannya menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan  karena negeri Indonesia berdasarkan hukum, beliau juga berpesan agar para lulusan di bidang hukum jangan hanya mengandalkan titel dan gelar,  tapi juga harus menempa pengalaman. 

"Dalam pepatah Jawa yang sangat saya kagumi adalah 'Ojo rumongso biso,  nanging biso rumongso' yang artinya jangan merasa bisa tapi bisa merasa,  filosofi ini sangat baik untuk diikuti," tukas Oesman Sapta. 

Pada kesempatan ini, Oesman Sapta juga menyinggung bahwa Indonesia saat ini masih mengadopsi hukum jaman Belanda, dan sudah saatnya Indonesia mempunyai landasan hukum yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. 

"Tidak kita pungkiri,  hukum kita masih mengadopsi jaman Belanda sudah saatnya kita dapat membuat aturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujarnya. 

Ketua DPD RI mengapresiasi adanya Seminar Nasional Ekonomi Pancasila yang diadakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dan akan selalu mendukung setiap kegiatan positif tersebut. 

"Institusi pendidikan memegang peran yang amat penting dalam hal ini. Itulah sebabnya saya senang dengan keaktifan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggagas seminar nasional ini," tutup Oesman. 

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Anggota DPD RI Tellie Gozelie.  (mas) 

]]>
301-ketua-dpd-ri-dukung-penuh-penegakan-hukum-di-indonesia-
<![CDATA[PEMERINTAH DIMINTA KAJI PENERBITAN IZIN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)]]> 066-pemerintah-diminta-kaji-penerbitan-izin-hutan-tanaman-industri-hti Tue, 05 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp dpd.go.id, BELITUNG – Komite II DPD RI meminta pemerintah mengkaji kembali izin pembuatan Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Sijuk, Bangka Belitung. Keberadaan HTI ditentang masyarakat karena menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Komite II DPD RI mendapati persoalan ada beberapa kawasan hutan di Bangka Belitung yang dijadikan sebagai HutanTanaman Industri (HTI) salah satunya di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Keberadaan HTI atas Nama PT. Agro Pratama Sejahtera (APS) ini masih menimbulkan kontra dari masyarakat di sekitarnya. 

Aji Muhammad Mirza Wardana selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI menjelaskan bahwa penolakan HTI ini bukan hanya dilihat dari dampak yang akan muncul di Kabupaten Belitung, namun juga dari prosesi pengurusan dokumen pengusahaan HTI yang dinilai masih bermasalah 

Lebih lanjut Aji menjelaskan, pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 silam di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan perusahaan terkait sudah terima SP3 namun tidak ada respon dari pihak PT. APS.

Maka, DPD akan mendorong penghentian pembuatan HTI di Kecamatan Sijuk, karena merusak lingkungan seperti penebangan hutan yang berpotensi memunculkan banjir dan permasalahan lingkungan hidup yang lainnya.

“Solusi yang terbaik untuk masyarakat adalah mendorong dorong secepat mungkin izin perusahaan tersebut dicabut,” tegas Aji dalam audiensi di Kantor Bupati Belitung, Senin (4/12/17).

Ia melanjutkan, kedepan nya DPD RI berharap agar tidak terjadi permasalahan yang sama. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dan koreksi sehingga tidak terjadi kesalahan serupa. Komite II DPD RI juga meminta kepada Menteri Kehutanan untuk bisa memanggil pihak-pihak terkait duduk bersama mencari solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Sementara itu menurut Senator Tellie Gozelie asal Bangka Belitung menjelaskan bahwa PT. APS tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembabatan hutan. “Kita tidak menolak investasi, kita setuju dengan investasi. Misalnya untuk bangun hotel, resort, restoran tentu tidak akan masalah. Tapi yang dilakukan PT. APS belum ada kemitraan kemudian mereka langsung babat hutan yang ada dan mereka jual hasilnya ke perusahaan lain,” tutur Tellie

Kunjungan kerja ini juga dihadiri senator lainnya yakni, Aceng Fikri (Jawa Barat), Mohammad Saleh (Bengkulu), Sudirman (Aceh), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Mesakh Mirin (Papua). Rombongan di sambut oleh Bupati Belitung, Sahani Saleh dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. Nazalyus. (a19)

]]>
066-pemerintah-diminta-kaji-penerbitan-izin-hutan-tanaman-industri-hti
<![CDATA[Komite I DPD RI Blusukan Cek Smart Kampung Banyuwangi]]> 805-komite-i-dpd-ri-blusukan-cek-smart-kampung-banyuwangi Tue, 05 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp dpd.go.id, Banyuwangi - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka melihat pelaksanaan pembangunan desa, khususnya  terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan publik di tingkat desa. Rombongan Komite I DPD RI ini dipimpin Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Benny Rhamdani.

Benny menilai, perkembangan pemerintahan desa di Banyuwangi sudah berjalan dengan baik. Apalagi berbagai program yang diinisiasi pemkab bisa sinergis dengan desa. "Menurut saya, upaya pembangunan desa di Banyuwangi ini sudah berjalan baik. Bisa saya kasih nilai A plus," puji Benny saat di Banyuwangi, Senin (4/12).

Selama di Banyuwangi, empat anggota DPD RI ini mengunjungi sejumlah lokasi pelayanan publik. Yakni mal pelayanan publik yang merupakan pusat pelayanan publik yang mengintegrasikan 142 jenis pelayanan dari berbagai sektor, Desa Ketapang yang data kependudukannya telah terintegrasi dalam sebuah sistem, dan Desa Tamansari - desa percontohan smart kampung.

"Perkembangan desa di Banyuwangi yang dilengkapi dengan TIK ini merupakan modal penting dalam pengembangan desa. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari Banyuwangi," ungkap Muhammad Mawardi, senator lainnya yang turut dalam rombongan.

Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko menerangkan, pihaknya menyadari betul bahwa desa harus menjadi garda terdepan pelayanan publik.

"Banyuwangi telah memiliki Smart Kampung, program pengembangan desa dari berbagai sektor dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Ini bagian dari uupaya pemerintah, untuk bisa mengarahkan Dana Desa sesuai dengan semangat yang melatarbelakangi dari adanya UU Desa," ujarnya.

“Kami siapkan pula instrumen sistemnya berupa e-village budgeting dan e-monitoring system agar pelaksanaan inovasi di desa bisa akuntabel, sehingga para aparatur desa juga nyaman bekerja karena pertanggungjawabannya sesuai di sistem tersebut,” imbuh Yusuf.

Smart Kampung Banyuwangi sendiri mensnyaratkan adanya tujuh kriteria, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria itu dibantu oleh pemanfaatan TIK, di mana saat ini sudah ada 133 desa yang teraliri fiber optic.

Selain mengunjungi lokasi di atas, para senator ini juga menggelar rapat kerja dengan sejumlah kepala desa guna mendapatkan masukan terkait pelaksanaan UU Desa di daerah. (*)

]]>
805-komite-i-dpd-ri-blusukan-cek-smart-kampung-banyuwangi
<![CDATA[DPD RI Kecam Pernambangan Emas di Gunung Botak]]> 515-dpd-ri-kecam-pernambangan-emas-di-gunung-botak Tue, 05 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp dpd.go.id, AMBON-Ancaman penggunan bahan kimia seperti merkuri di Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku oleh penambang emas ilegal kian memprihatinkan. Dampak dari merkuri bukan hanya rusaknya lingkung, melainkan mengancam anak cucu masyarakat Pulau Buru akibat masuknya bahan kimia ke dalam tubuh manusia melalui rantai makan.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan kawasan penambangan Gunung Botak menjadi salah satu isu penting. Salah satunya dalam kegiatan advokasi pengawasan ini karena ada kepentingan yang saling bertautan.

“Di satu sisi masyarakat terus melakukan penambangan illegal, namun di sisi lain aktivitas penambangan masyarakat membahayakan keselamatan lingkungan karena menggunakan bahan merkuri,” ucap Parlindungan saat Kunjungan Kerja di Kantor Gubernur Maluku, Senin (4/12).

Ia mengatakan, DPD mendapat informasi bahwa masyarakat kawasan Gunung Botak juga berkeberatan jika lahan tersebut ditutup dari akses masyarakat. “Tentu saja permasalahan seperti ini harus diatasi dengan pendekatan yang tepat sehingga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara tidak saling bertabrakan,” ujar Parlindungan.

Selain itu, DPD juga memberikan perhatian pada permasalahan Jalan Trans Seram. Pasalnya, Jalan Trans Seram mempunyai peran yang sangat strategis dalam percepatan konektivitas wilayah. “Jalan Trans Seram mempunyai peran penting khususnya wilayah yang sulit dijangkau karena luasnya Pulau Seram dan terbatasnya infrastruktur jalan,” kata senator asal Sumatera Utara itu.

Parlindungan menambahkan namun  muncul permasalahan pembangunan Jalan Trans Seram  yang melewati kawasan konservasi Taman Nasional Manusela. Tentu hal itu merupakan suatu permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya. “Karena bagaimana pun ada dua kepentingan yaitu kepentingan menjaga kawasan konservasi, dan kepentingan pembangunan infrastruktur jalan nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Senator asal Maluku Anna Latuconsina juga menyoroti kawasan penambangan Gunung yang dilakukan secara illegal. “Karena ke depan akan mengancam pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutur dia.

Anna menilai penyelesaian permasalahan Gunung Botak harus dilakukan dengan dialog. Tentunya melalui pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal buruk yang negatif. “Pada 2015 lalu kami juga sempat mendatangi Gunung Botak. Kita melihat pencemarannya luar biasa,” terangnya.

Dikesempatan yang sama, Gubernur Maluku Said Assegaff menjelaskan permasalahan pertambangan ilegal di Gunung Botak. Fakta menunjukkan bahwa kandungan emas di Gunung Botak tidak besar.

“Itu hanya isu bila banyak emas di pulau Buru. Hal itu mengundang para penambang dari seluruh daerah mencari emas. Bila mengeruk 1 ton, paling hanya dapat 1 gram emas saja. Meski dilarang namun masih ada penambang yang melanjutkan aktifitasnya,” kata Said.

Seperti diketahui, penambangan emas ilegal di Gunung Botak juga telah mendapatkan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi menginstruksikan agar ditutup penambangan emas di Gunung Botak. Namun masih ada saja penambang ilegal yang kembali ke kawasan Gunung Botak. (fan)

]]>
515-dpd-ri-kecam-pernambangan-emas-di-gunung-botak
<![CDATA[DPD RI Desak Pencemaran Lahan di Riau Segara Diselesaikan]]> 748-dpd-ri-desak-pencemaran-lahan-di-riau-segara-diselesaikan Mon, 04 Dec 2017 16:50:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, RIAU – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak persoalan pencemaran lahan di Blok Rokan dan Minas, Riau akibat eksplorasi minyak bumi segera diselesaikan. Hal ini terungkap dalam kunjungan Komite II DPD RI ke Provinsi Riau, Senin, (4/12/17).

Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa menjelaskan kedatangan Komite II ini dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang terkait lahan perkebunan sawit yang tercemar minyak bumi akibat eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Ia meminta agar PT CPI dapat memperhatikan permasalahan tanah tercemar minyak bumi (TTM) yang timbul akibat ekplorasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas atas pencemaran yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Limbah minyak mentah milik PT Chevron di Blok Rokan dan Minas, berdasarkan laporan warga, telah mencemari perkebunan sawit milik warga dan pencemaran tanah ini membuat ratusan hektar kebun sawit warga terkena dampak limbah hingga tak berhasil berbuah meski usianya sudah mencapai 3 hingga 6 tahun lebih,” tegasnya.

Lebih lanjut Kadek mengatakan, PT. CPI harus bertanggung jawab penuh atas kerugian masyarakat, bukan hanya mengatasi masalah gagal panen, tapi juga memulihkan kondisi tanah yang telah tercemar.

Senada dengan Kadek, Senator Riau Maimanah Umar meminta PT. CPI melakukan pembersihan lahan dengan cara bioremediasi sesuai ketentuan yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

“Pencemaran ini dapat diatasi dengan upaya bioremediasi yang berkelanjutan, yakni pengolahan tanah untuk mengurangi polutan beracun yang ada dalam tanah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, proses bioremediasi dilakukan sehingga konsentrasi polutan tanah di bawah 1 persen," terangnya.

Ia menambahkan, PT. CPI harus segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat kontraknya akan berakhir pada 2021. "Permasalahan pencemaran tanah ini harus selesai dengan segera, agar tidak menjadi tugas bagi negara dan pengelola selanjutnya," tegasnya.

Senator Jambi, M. Syukur bahkan mempertanyakan kendala yang membuat persoalan ini belum selesai meski sudah terjadi sejak tahun 2001 silam.

"Permasalahan pencemaran tanah ini sudah sejak 2001 tapi sampai 2017 dan menjelang kontrak Chevron habis, pencemaran tanah ini belum teratasi, apa masalahnya? Kami di Komite II DPD RI akan menyoroti permasalahan ini sampai tuntas," jelas Syukur.

Sementara itu, Vice President Env. PT. Chevron Pasific Indonesia, Budiyanto Renyut, mengatakan pemulihan lahan terkontaminasi ini terkendala dengan banyaknya titik TTM dan biaya yang besar.

"Kami sudah melakukan pembersihan TTM di 125 titik, namun masih ada 400 titik di lahan chevron dan 400 titik di lahan warga. Untuk pembersihan TTM kami tidak bisa langsung eksekusi karena kami harus mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membersihkan lahan warga. Untuk pembiayaan pembersihan kami juga harus dapat persetujuan dari SKK Migas. Kami juga melakukan ganti rugi bagi warga yang lahan dan tanaman terkontaminasi," terangnya.

Dikesempatan yang sama Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi menyampaikan pemerintah ikut bertanggungjawab melakukan pembersihan lahan yang terkontaminasi minyak yakni dalam program cost and recovery.

Di akhir pertemuan, I Kadek Arimbawa meminta agar kontrak kerja bisa ditunjukkan saat rapat dengan kementerian terkait di Jakarta.

"Kalau saja sudah ada kontraknya, maka akan jelas siapa yang harus bertanggung jawab, mengingat bagi hasil 90% untuk pemerintah dan 10% untuk Chevron, intinya bagaimana agar permasalahan TTM ini bisa selesai, tidak perlu menuding siapa yang salah tapi masalah dibereskan" tegasnya.

Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh anggota Komite II lainnya yakni Djasarmen Purba (Kepri), Marthen (sulawesi barat) Ibrahim Agustinus Medah (NTT), Anang Prihantoro (Lampung), Rubaeti Erlita (Kalbar), Habib Bahasyim (Kalsel). *adn

]]>
748-dpd-ri-desak-pencemaran-lahan-di-riau-segara-diselesaikan
<![CDATA[SENATOR SUMBAR TERIMA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG]]> 259-senator-sumbar-terima-mahasiswa-universitas-negeri-padang Thu, 30 Nov 2017 16:50:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, Jakarta - Senator Sumatera Barat, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H dan Hj. Emma Yohana menerima kunjungan Mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Ilmu Administrasi Negara di Ruang Rapat Komite 1, Komplek Parlemen (29/11).

Pada kesempatan tersebut Leonardy memberikan pemaparan mengenai peran dan fungsi DPD RI. Melalui pemaparan tersebut, diharapkan para mahasiswa dapat lebih mengenal DPD RI. Leonardy juga memotivasi para mahasiswa untuk memiliki cita-cita yang tinggi dan dapat bekerja ke dunia politik.

“Jangan hanya bercita - cita menjadi PNS dan Guru. Saya doakan mahasiswa dan mahasiswi disini nanti dapat menjadi Walikota, Bupati, Anggota DPRD, dan jabatan politis lainnya,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Emma Yohana juga menyampaikan harapannya agar generasi muda mau berpartisipasi untuk bergabung di dunia politik. “Kami harapkan yang duduk di lembaga ini adalah orang-orang yang punya kompetensi dan kemampuan, berpikirlah bagaimana mengembangkan pengetahuan kita diberbagai bidang ilmu,“ ucapnya.

Lebih lanjut, Emma juga mengatakan bahwa para generasi muda diharapkan dapat berpikir kritis melihat perkembangan  bangsa. Salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan di tengah kondisi bangsa yang kritis terutama terkait lapangan pekerjaan yang terbatas.

“Saya berharap para generasi muda harus berpikir objektif dan kritis, melihat perkembangan bangsa ini. Kalau tidak, siapa lagi yang peduli pada bangsa ini. Ciptakanlah lapangan pekerjaan ditengah keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada sekarang,“ harapnya. (vic)

]]>
259-senator-sumbar-terima-mahasiswa-universitas-negeri-padang
<![CDATA[DPD RI DATANGI KEMENHUB BAHAS USULAN BANDARA KAYONG UTARA]]> 091-dpd-ri-datangi-kemenhub-bahas-usulan-bandara-kayong-utara Thu, 30 Nov 2017 16:50:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, JAKARTA (29/11) - Menindaklanjuti rencana pembangunan bandara di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan. Kedatangan Parlindungan Purba tersebut merupakan tindak lanjut atas peninjauan lokasi pembangunan bandara di Kayong Utara yang telah dilakukan sebelumnya.

Parlindungan Purba menganggap keberadaan bandara di Kayong Utara mampu mendukung pembangunan dan kemajuan di daerah tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta agar kajian atas peninjauan lokasi bandara di Kecamatan Sukadana dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan.

“Pertemuan hari ini adalah amanat pertemuan yang lalu. Kami hari ini harus menyampaikan hasil kunjungan lapangan. Kami dari DPD RI concern soal infrastruktur di daerah terkait pembangunan dan kemajuan di daerah,” ucapnya dalam audiensi di Kantor Kementerian Perhubungan, Medan Merdeka, Jakarta (29/11).

Sementara itu, Sekda Kayong Utara Hilaria Yusnani mengemukakan bahwa pemerintah Kabupaten Kayong beserta tim kajian telah membuat laporan kajian mengenai rencana pembangunan bandara di Kayong Utara. Menurutnya lokasi pembangunan bandara di Sukadana, Kayong Utara sebagai lokasi yang tepat untuk pemerataan perekonomian.

“Jika pembangunan di Kayong, nanti dapat menumbuhkan perekonomian di Kayong dan Ketapang. Apalagi di sekitar bandara terdapat sentra kebun sawit, termasuk empat kecamatan di Ketapang,” kata Hilaria.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Pramintohadi Sukarno mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji pembangunan bandara di Kalimantan Barat. Karena saat ini terdapat dua lokasi yang masih dikaji sebagai tempat pembangunan bandara. Lokasi tersebut adalah Ketapang dan Kayong Utara. Dirinya berpesan agar Pemkab Kayong Utara melakukan kajian lebih mendalam yang mampu menjelaskan kelebihan Kayong Utara untuk dibangun bandar udara. 

“Kemenhub mempunyai satu kriteria dalam menetapkan pengembangan bandar udara, pemindahan, ataupun pembangunan. Visibility study akan melihat hal yang detail. Semua akan kita lihat dari situ. Termasuk kedepannya pengembangan bandara yang sudah dibangun,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Parlindungan Purba mendorong agar Pemkab Kayong Utara membuat kajian beserta simulasi yang lebih detail. Meliputi kebutuhan anggaran, simulasi pengembangan bandara dan wilayah sekitar bandara, potensi bisnis yang membutuhkan keberadaan bandara, dan juga efisiensi biaya jika bandar udara dibangun di Kayong Utara. * ars

]]>
091-dpd-ri-datangi-kemenhub-bahas-usulan-bandara-kayong-utara
<![CDATA[Nono Sampono: Pengesahan RUU Daerah Kepulauan Percepat Perwujudan Indonesia Poros Maritim Dunia]]> 513-nono-sampono-pengesahan-ruu-daerah-kepulauan-percepat-perwujudan--indonesia-poros-maritim-dunia Wed, 29 Nov 2017 16:50:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, Pangkal Pinang---Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengungkapkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dengan komitmen mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka salah satunya harus dimotori dari daerah-daerah provinsi berkarakter kepulauan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Nono Sampono saat menjadi keynote speaker dalam acara sosialisasi sosialisasi RUU tentang Daerah Kepulauan di kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Selasa (28/11/2017).

"RUU Daerah Kepulauan ini menjadi salah satu perwujudan kepastian hukum dalam mempercepat pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Nono.

Menurut Nono, RUU Daerah Kepulauan merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Komite I DPD RI. Selaku salah satu pimpinan DPD RI, Nono mengaku hanya ikut memberikan stimulan atau penguatan dalam sosialisasi RUU ini.

"Semoga RUU ini segera terwujud resmi menjadi UU guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi yang bercirikan kepulauan, yang juga sekaligus akan mempercepat Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujarnya.

Nono menjelaskan RUU ini telah disahkan dalam sidang paripurna ke-4 tanggal 19 September 2017 dan telah diserahkan ke Presiden dan DPR RI tanggal 10 Oktober 2017. Sekarang sedang menunggu surat Presiden untuk dilakukan pembahasan bersama secara tripartit (DPR, DPD dan pemerintah), sebagaimana amanat pasal 22D 1945 dan putusan MK No.92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2017.

"UU Daerah Kepulauan merupakan syarat utama bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah kepulauan guna mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, " katanya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komite I yang juga senator dari provinsi Babel Hudarni Rani menegaskan setelah melalui proses pembahasan yang panjang, RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI ini, diharapkan bisa tersosialisasi dengan sukses.

"Dukungan masyarakat kita harapkan betul-betul terutama bagi Babel. Kita juga minta masukan dari masyarakat Babel untuk memperkuat RUU ini sebagai pertimbangan DPR RI, " ujar Gubernur pertama provinsi Babel tersebut.

Ditambahkan Rani, sosialisasi RUU daerah kepulauan ini digelar dalam rangka mendorong DPR RI untuk memahami bahwa sesungguhnya RUU kepulauan ini benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. "Inshaa Allah segera disahkan RUU Kepulauan, tentu provinsi Babel makin maju dan sejahtera," ujarnya.

 

Negara Tak Hadir Efektif


Tim Ahli Undang-Undang selaku Narasumber Robert Endi Jaweng mengatakan RUU Kepulauan penting untuk segera disahkan karena pegeseran di tingkat global sudah sedemikian besar  tapi tata kelola di internal negara, sangat lama tidak hadir di daerah kepulauan. 

"Ada rupa bumi tertentu di republik ini dimana negara hadir tidak secara efektif. Itu fakta empirik yang jadi landasan sosiologis DPD menyusun RUU Kepulauan ini, " katanya. 

Kedua, dari sisi kerangka hukum tidak cukup peraturan yang ada sekarang, dari Undang-Undang hingga turunannya mengatur sisi keberpihakan kepada daerah kepulauan. Menuutnya dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang diatur provinsi Kepualauan adalah soal wilayah laut. Sementara provinsi Kepulauan dalam skema tugas perbantuan.

Pengaturan tersebut disebut Robert belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepukauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, pelayanan, ekonomi dan SDM.

"Jadi pengelolaan provinsi kepulauan itu tidak cukup dengan skema perbantuan, tapi masuk kewenangan otonom tersendiri. Kita dorong ke level yang lebih strategis, " kata Robert Andi Jaweng.
Wagub Babel Abdul Fatah berharap seluruh pemangku kepentingan ikut mensukseskan RUU daerah kepulauan ini menjadi UU. 

Turut hadir dalam sosialisasi senator Eni Khaerani (Bengkulu), Hafidh Asrom (DIY),  Abdul Qadir Amir Hartono (Jawa Timur), Muhammad Mawardi (Kalimantan Tengah), Muhammad Idris (Kalimantan Timur), (Maluku Utara) dan Hendri Zainuddin (Sumatera Selatan), Forkompimda dan seluruh SKPD provinsi Babel.*

]]>
513-nono-sampono-pengesahan-ruu-daerah-kepulauan-percepat-perwujudan--indonesia-poros-maritim-dunia
<![CDATA[DPD RI Targetkan RUU Daerah Kepulauan Sebagai Prioritas Pembahasan DPD RI Tahun 2018]]> 582-dpd-ri-targetkan-ruu-daerah-kepulauan--sebagai-prioritas-pembahasan-dpd-ri-tahun-2018 Tue, 28 Nov 2017 16:50:00 +0700 msidikp
 
dpd.go.id, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan sosialisasi RUU tentang Daerah Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Komite I DPD RI diterima oleh Sekda Sulawesi Tenggara, di kantor Gubernur, Selasa (28/11). RUU Daerah Kepulauan ini merupakan usul inisiatif DPD RI. 
 
RUU Daerah Kepulauan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018 dengan nama RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan. RUU ini telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna ke-4 tanggal 19 September 2017, dan telah diserahkan kepada Presiden dan DPR RI melalui surat Nomor: HM.310/764/DPDRI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
 
Sesuai dengan nawacita yang menekankan “membangun Indonesia dari pinggiran” mensyaratkan terpenuhinya azas kepastian hukum pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. “Diperlukan political will dan komitmen yang tinggi untuk membangun daerah, khususnya daerah kepulauan, oleh karena itu harus dibahas DPR RI tahun 2018 nanti,” ujar Benny Rhamdani, Wakil Ketua Komite I.
 
Benny menambahkan melalui RUU Daerah Kepulauan, diharapkan daerah kepulauan dapat berkembang sepesat daerah di wilayah daratan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara kepulauan dengan daratan dan antara Barat Indonesia dengan Timur Indonesia. "RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan DPD RI terhadap daerah-daerah kepulauan,” tegas senator dari Sulawesi Utara ini.
 
Perlu diketahui, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai provinsi di laut dan provinsi berciri kepulauan dalam Pasal 27 s.d. Pasal 30. Namun pengaturan ini dipandang belum memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan, dan dinilai belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan menjawab permasalahan daerah kepulauan. "Perlu Dana Khusus Kepulauan sebagai komplemen dan afirmasi di luar PAD dan Dana Perimbangan," ucap Benny.
 
Anggota Komite I yang hadir dalam acara tersebut yaitu Yusran A.Silondae, Syarif, Antung Fatmawati, Nurmawati Dewi Bantilan, Bahar Ngitung, dan Jacob Esau Komigi. Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan ini dilaksanakan secara paralel di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Bangka Belitung (28/11), dan telah didahului di Kepulauan Riau (27/11).*
]]>
582-dpd-ri-targetkan-ruu-daerah-kepulauan--sebagai-prioritas-pembahasan-dpd-ri-tahun-2018