Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Mon, 25 Mar 2019 02:33:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DPD RI dan DPR RI Mampu Ciptakan Sinergitas Dalam Membuat UU]]> 204-dpd-ri-dan-dpr-ri-mampu-ciptakan-sinergitas-dalam-membuat-uu Wed, 20 Mar 2019 02:33:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI merupakan lembaga representasi daerah yang memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat pusat. Untuk itu, DPD RI harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu.

“Ke depan soal DPD RI itu harus jelas. Kita (Pimpinan DPD) sepakat, di mana 17 April nanti kita harus berakhir dengan baik. Selain itu, kapasitas anggota juga perlu ada peningkatan,” ucap Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dalam diskusi bertajuk ‘Strategi Memperjuangkan Kepentingan Daerah’ di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut Muqowam, saat ini DPD RI masih menangani masalah-masalah sektoral yang seharusnya merupakan bidang yang dinaungi oleh DPR RI. Maka dari itu, anggota DPD RI harus mampu bekerja di ruang daerah, karena anggota DPD RI merupakan wakil daerah.

“Kita tahu ruang DPD RI adalah ruang pusat dan daerah. DPD bloknya daerah, DPR itu sektoral, seperti soal luar negeri, pertahanan keamanan, kepolisian, politik dalam negeri, atau pertanian. DPR berdasarkan pada sektoralitas,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

Muqowam juga berharap kedepan DPD RI harus sesuai dengan pandangan dalam UUD. Namun perkara itu tidak mudah, karena teman-teman di DPR RI tidak semua ‘welcome’ dengan DPD RI. “Tetapi pondasi ini yang harus kita jaga kedepan, bahwa semua harus sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa berbicara penguatan memang dikembalikan pada UUD 1945. Karena di dalam UUD 1945 mendudukan lembaga negara pada posisi tugasnya masing-masing. 

“Saya melihat dari luar, pada prinsipnya pembangunan daerah itu tergantung pada eksekutif. Karena yang menjalankan fungsi anggaran dan UU itu eksekutif. Jadi sebenarnya tugas DPR RI juga sedikit. Jika DPD RI merasakan tugasnya kecil, ya DPR RI juga,” papar Herman. 

Herman menilai hal tersebut dikarenakan imbas dari sistem presidensial. Karena presiden yang mengendalikan bukan parlemen. “Jadi realitasnya seperti itu. Tapi bila mengerucut pada UUD tugasnya memang jelas,” jelasnya. 

Di kesempatan yang sama, Peneliti LIPI Siti zuhro menyarankan agar DPD RI senantiasa mencari momentum agar bisa ditengok kembali. Maka saat ini muncul pertanyaan mendasar, apakah DPD RI itu diperlukan atau tidak? “Yang jelas DPD RI lahir dari empat kali amandemen UUD. Namun saat ini tidak memiliki fungsi legislasi. DPD RI dikunci sebagai perwakilan daerah namun dilematis,” terangnya. 

Menurut Siti Zuhro, bahwa saat ini sistem tidak jelas baik dua kamar, atau tiga kamar ‘MPR, DPR, dan DPD’. Tetapi, maju atau mundur suatu daerah tidak bergantung pada eksekutif. “Legislatif bisa melakukan pengawasan konstruktif kebijakan untung atau ruginya rakyat yang dimana perannya dilakukan DPD RI,” jelasnya.

Siti Zuhro menambahkan sebenarnya DPR RI dan DPD RI mempunyai tugasnya masing-masing. Sehingga peran eksekutif dan legislatif bisa menciptakan sinergitas yang bermanfaat bagi rakyat. “Jadi DPR dan DPD mempunyai kapling-kapling sendiri. Begitu juga, eksekutif. Maka kedua lembaga ini mampu menciptakan sinergitas,” paparnya.

]]>
204-dpd-ri-dan-dpr-ri-mampu-ciptakan-sinergitas-dalam-membuat-uu
<![CDATA[KOMITE III DPD : PERDA LANSIA BUKTI KOMITMEN PEMPROV BALI DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN LANSIA]]> 460-komite-iii-dpd--perda-lansia-bukti-komitmen-pemprov-bali-dalam--penanganan-kesejahteraan-lansia Tue, 19 Mar 2019 02:33:00 +0700 indra Denpasar, dpd.go.id - delegasi Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Novita Anakotta senator asal Maluku bersama dengan senator DPD RI lainnya yakni Syarif (Lampung), Oni Suwarman (Jabar), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Stefanus BAN Liow (Sulut), AM. Iqbal Parewangi (Sulsel), dan Chaidir Jafar (Papua Barat), melakukan kunjungan kerja ke provinsi Bali, Rabu (19/03/19).

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi, memperoleh masukan, pandangan dan pendapat bagi inisiasi DPD RI terhadap revisi UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Dalam kunjungan kerja tersebut delegasi Komite III melakukan rapat kerja daerah dengan jajaran organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan pelaksanaan program dan kebijakan kesejahteraan lansia di provinsi Bali. 

Dalam sambutan pembukaannya Novita menyampaikan bahwa besarnya presentase penduduk lansia menyebabkan Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Pada tahun 2017 penduduk lansia mencapai 8,97% atau mencapai 23,4 juta orang, dan diperkirakan mencapai 10% pada tahun 2021. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional.

Novita menambahkan, berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh Komite III DPD RI, terkemuka bahwa lansia di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menuntut penyelesaian segera agar upaya pemberdayaan terhadapnya dapat dilakukan. Dari sisi kesehatan, sekitar 4,8% lansia miskin menyandang disabilitas. Jenis disabilitas terbesar adalah tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa.

Dari sisi ekonomi, terjadi penurunan dukungan anak, keluarga besar, dan lingkungan tetangga kepada Lansia, sementara terdapat trend beban yang ditanggung Lansia semakin panjang. Lansia tidak hanya menanggung anak tetapi juga cucu. Dari sisi hukum, munculnya kasus hukum baik pidana maupun perdata kepada Lansia. Lansia yang sebagai otak maupun pendukung kejahatan pidana. Dan dari sisi sosial terjadi disharmoni interaksi dan komunikasi Lansia dengan keluarga, sesama lansia dan masyarakat.

dr. Ketut Suarjaya, MPPM, Kadinas Provinsi Bali menyambut baik kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komite III. Disampaikan oleh Ketut, Umur Harapan Hidup (UHH) orang Bali saat ini rata-rata 73,35 tahun. Lebih tinggi dari angka Nasional yang hanya 73.06 tahun. Menyadari layanan kesehatan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan UHH, maka program dan kebijakan kesehatan bagi lansia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi Lansia di fasyankes primer (khususnya puskesmas santun). Jumlah puskesmas santun di provinsi Bali hingga saat ini mencapai 20 dari 45 puskesmas yang ditargetkan.

Penanganan lansia yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi Bali meliputi penanganan di dalam panti dan di luar panti. Penanganan di dalam panti dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan spiritual, kegiatan ketrampilan dan kegiatan kesenian. Adapun penanganan di luar panti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantu lanjut usia, perawatan sosial (home care), dukungan keluarga (family support), terapi (day care) dan lanjut usia berbasis masyarakat, demikian penjelasan Dewa Gede Mahendra Putra selaku Kadinas sosial pemprov Bali.

Menutup rapat kerja daerah dengan pemprov Bali, Novita menyampaikan apresiasinya kepada pemprov Bali yang telah mengundangkan Perda No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lansia. Kehadiran Perda menjadi komitmen dan keberpihakan pemda terhadap kesejahteraan lansia, baik dari sisi alokasi anggaran daerah maupun penanggung jawab pelaksana kebijakan ditingkat daerah. Novita juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dalam penanganan lansia.

]]>
460-komite-iii-dpd--perda-lansia-bukti-komitmen-pemprov-bali-dalam--penanganan-kesejahteraan-lansia
<![CDATA[Komite II DPD RI Wujudkan Pelayaran Yang Menekankan Keselamatan dan Keamanan]]> 332-komite-ii-dpd-ri-wujudkan-pelayaran-yang-menekankan-keselamatan-dan-keamanan Tue, 19 Mar 2019 02:33:00 +0700 indra Jakarta.dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengarkan masukan mengenai penyusunan RUU perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyusunan RUU Perubahan tersebut bertujuan agar bidang pelayaran di Indonesia mampu mewujudkan aktivitas pelayaran yang dapat bermanfaat bagi daerah.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, perubahan atas UU No. 17 Tahun 2018 dilakukan karena saat ini undang-undang pelayaran tersebut dianggap masih belum optimal dalam mendorong transportasi laut di Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Bahkan kondisi pelayaran di Indonesia masih dianggap kurang dari standar internasional, karena masih banyak hal yang harus diperbaiki.

“Dari hasil riset dan studi keamanan maritim 2017 tentang isu keselamatan maritim, Indonesia termasuk negara yang sistem penyelenggaraan pelayarannya relatif buruk, karena tingginya kecelakaan laut secara nasional, dan lemahnya kesadaran akan pentingnya penerapan norma-norma keselamtan maritim serta tata kelola sistem pelayaran yang baik,” paparnya dalam RDPU yang dihadiri oleh PT. Pelindo II, PT. Pelni, PT. ASDP Indonesia Ferry, Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNII) hari Selasa (19/3).

Lanjutnya, RUU perubahan atas UU No. 17/2018 ini bertujuan untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam pelayaran di Indonesia. Seperti kelemahan yang terjadi dalam manajemen keselamatan dan keamanan maritim. Perubahan atas undang-undang tersebut menekankan pada aspek keselamatan bagi pengguna transportasi laut. “Dimana faktor keselamatan tersebut akan diikuti oleh aspek biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan,” imbuhnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Timur tersebut juga menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antar instansi penegak hukum di laut yang sampai saat ini masih menjadi masalah karena ego sektoral masing-masing instansi. Hal tersebut berdampak terhadap kondisi pelayaran di Indonesia yang kurang maksimal. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, yang hadir dalam RDPU tersebut, menjelaskan bahwa implementasi UU No. 17 Tahun 2018 masih kurang dari ideal. Undang-undang tersebut dirasa masih belum memberikan jaminan yang pasti bagi para pelaku transportasi laut (pelayaran) di Indonesia. “Undang-undang ini masih memerlukan implementasi yang maksimal. Jika bicara soal keselamatan, kita memang harus memperkuat itu di daerah. Dan kita belum menjalankan semaksimal mungkin atas undang-undang ini,” tukas Carmelita.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur IPC, Dani Rusly, saat ini industri pelayaran dan transportasi laut sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut digunakan untuk mendukung transportasi laut yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha pelayaran, salah satunya untuk membangun perekonomian dan menciptakan keamanan dan keselamatan. Menurutnya hal-hal tersebut harus diakomodir dalam RUU Perubahan atas UU Pelayaran kedepannya.***ars

]]>
332-komite-ii-dpd-ri-wujudkan-pelayaran-yang-menekankan-keselamatan-dan-keamanan
<![CDATA[Ketua DPD RI Oesman Sapta Dukung Pemerintah Kurangi Impor Dan Sejahterakan Petani]]> 300-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-dukung-pemerintah-kurangi-impor-dan-sejahterakan-petani Tue, 19 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta Dukung Pemerintah untuk mengurangi keran impor dan lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Hal tersebut terungkap saat menjadi keynote speaker pada acara Rakornas dan Diskusi Nasional 2019 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Jakarta. Senin, 18 Maret 2019.

“Saya mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan petani, kalau bisa stop bahkan kurangi keran impor karena merugikan petani. Selain itu saya menekankan agar pemerintah mampu memberikan insentif yang baik dalam industri pertanian terutama dalam subsidi pupuk. Pemerintah sebagai mitra strategis petani harus mampu menjalin koordinasi konsolidasi dengan HKTI agar HKTI sendiri mampu mencapai tujuan organisasi untuk mensejahterakan petani itu sendiri,” tegas Oesman Sapta yang juga mantan Ketua HKTI 2010-2015.

Selain itu, Oesman Sapta juga menyerukan agar seluruh jajaran pengurus HKTI mampu bersatu dan menjadi wadah bagi organisasi petani , yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan petani.

“Organisasi ini didirikan agar para petani maju, petani bukan lagi suatu profesi yang rendahan, hampir 56 juta rakyat kita berprofesi sebagai petani, ini harus menjadi fokus perhatian kita, dan saya berharap pemerintah lebih mendorong produksi pertanian dan swasembada pangan, sehingga kalau petani kita maju, mendapatakan insentif didorong dan didukung oleh pemerintah dengan mengikuti cara yang lebih modern, niscaya kita tidak perlu impor-impor lagi,” seru Oesman Sapta. 

Pada kesempatan ini, Oesman Sapta juga berpesan kepada seluruh pengurus HKTI agar lebih mengoptimalisasi kinerja. HKTI harus mampu menjadi wadah bagi 56 juta petani dan berjuang mensejahterakan petani.

“Saya percaya HKTI dengan seluruh jajaran pengurus saat ini mampu konsisten memperjuangkan para petani, selain itu seluruh pengurus harus yang memegang perananan harus mengerti paham dunia tani, karena tujuan dari didirikan organisasi ini aalah untuk menjadi wadah bagi kesejahteraan seluruh petani,” pungkas pria yang disapa OSO tersebut. (mas)

]]>
300-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-dukung-pemerintah-kurangi-impor-dan-sejahterakan-petani
<![CDATA[Darmayanti Lubis Ajak Warga Perantauan Bangun Daerahnya]]> 152-darmayanti-lubis-ajak-warga-perantauan-bangun-daerahnya Mon, 18 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis mengajak warga perantauan yang hidup di kota kota besar ikut serta membangun daerahnya. Dia mencontohkan warga Binjai yang berdomisili di Jakarta untuk bersama sama memikirkan pembangunan kota Binjai. Hal iti diaampaikan Senator adal Sumatera Utara ini saat menggelar silaturahmi bersama Forum Putra Putri Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara di Komplek Permahan Menteri Jalan Denpasar Raya No. 19 Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan sesama anak Binjai. Minggu ( 17/03)

Dalam kegiatan ini dihadiri para tokoh-tokoh masyarakat Kota Binjai baik yang datang dari Binjai maupun yang berdomisili di Jabodetabek.

Wakil Ketua DPD RI menyambut gembira kehadiran forum pada acara tersebut. Dalam sambutannya, Prof. Darmayanti mendorong semua komponen masyarakat yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara ikut serta membantu mempercepat pembangunan darah sumatera utara.

"Ya, saya merasa sangat senang berkumpul dengan sesama putra putri sumatera utara khususnya daerah kota Binjai, Karna saya juga berasal dari binjai". Ujar Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis selaku Wakil Ketua DPD RI.

Dalam sambutannya, Darmayanti Lubis mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk memperekat persaudaraan, karena nilai persatuan dan kesatuan harus terus menerus di pupuk. Darmayanti berharap masyarakat kota Binjai harus tetap menjaga perbedaan, Saling menghargai, dengan begitu ikut menjaga persatuan negara.

"Saya melihat saat ini karakter anak bangsa sudah mulai luntur, untuk itu saya mengajak saudara saudara untuk terus menerus mengoptimalkan peran bapak bapak dan khususnya kaum perempuan juga berperan aktif membangun karakter putra putri daerah dengan diawali dari keluarga sendiri,". Ungkapnya

Forum Silahturahmi Anak Binjai ini terbentuk sejak 1970 dan yang hadir juga dari bebagai komunitas yg aktif dan rutin menggelar acara silahturahmi.

Diakhir sambutannya Darmayanti Lubis berharap agar Forum ini tetap eksis dan dipertahankan sebagai ajang silahturahmi dan ajang bertukar informasi serta ikut berperan serta percepatan pembanguan daerah khususnya kota binjai (ist)

]]>
152-darmayanti-lubis-ajak-warga-perantauan-bangun-daerahnya
<![CDATA[Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis Ajak Kaum Millenial Menjadi Motor Penggerak Kemajuan Bangsa]]> 644-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-ajak-kaum-millenial-menjadi-motor-penggerak-kemajuan-bangsa Fri, 15 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Prof. Darmayanti Lubis mengajak kaum millenial Medan yaitu para mahasiswa dan pelajar menjadi motor perubahan pembangunan bangsa dan bagian dari  generasi yang siap dan tangguh dalam menghadapi era globalisasi dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan (job creator) bukan sebagai pencari kerja (job seeker). Hal itu diungkapkan Darmayanti saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Publik “Membangun Generasi Millenial Indonesia Melalui Pendidikan Moral dan Etika" di Aula Universitas Al Washliyah Medan, Jumat (15/3).

Menurut senator Sumatera Utara ini,  Mahasiswa saat ini tidak bisa hanya diarahkan menjadi pencari kerja (job seeker) namun harus mampu menjadi pembuka lapangan pekerjaan (job creator). Karena mahasiswa sebagai kaum millenial saat ini punya tantangan yang besar, bukan sebagai pencari kerja tapi harus berani menciptakan lapangan kerja, “ ucapnya. 

Menurutnya saat ini lapangan pekerjaan terbatas sedangkan jumlah tenaga kerja terus tumbuh sehingga kebutuhan lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan kerja hal itu yang akan menimbulkan jumlah pengganguran makin tinggi.

Untuk menghadapi keterbatasan ketersediaan lapangan kerja, Darmayanti mengajak kaum millenial mulai membuka lapangan pekerjaan di sektor kewirausahaan.

Idealnya dalam suatu negara, kata Darmayanti,  persentase masyarakat yang bergerak di dunia wirausaha adalah 2% dari jumlah penduduk, karena kewirausahaan adalah motor penggerak ekonomi sebuah negara. Indonesia, menurut Darmayanti masih jauh dari target itu. 

Meskipun begitu tren minat generasi muda untuk menjadi wirausaha mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan, Darmayanti mencatat khusus untuk industri kreatif, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat besarnya potensi ekonomi kreatif untuk berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan nilai ekspor. Pada tahun 2013 ekonomi kreatif mampu berkontribusi 7,05 persen terhadap PDB Nasional, menyerap 11,91 juta tenaga kerja atau 11 persen dari total tenaga  kerja nasional, serta menciptakan 5,4 juta usaha kreatif yang sebagian besar adalah UKM.

Lebih lanjut, Darmayanti menjelaskan masalah sumberdaya Indonesia perlu menjadi perhatian kita semua, oleh karena itu selayaknya pemerintah dan perguruan tinggi berkemas untuk meregenerasi bibit unggul bangsa, “Maka menurut kami untuk mendorong ataupun memproduksi generasi penerus,  perlu optimalisasi dalam mendudukan pendidikan karakter maupun pendidikan kejuruan atau vokasi bagi generasi kita,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Darmayanti juga menyoroti peran umat dalam ikut serta membangun bangsa melalui pendidikan yang bertakwa dan bermoral serta beretika sehingga generasi millenial yang dihasilkan tidak hanya berwawasan global tetapi memiliki sikap jujur dan bertoleransi terhadap kelompok lain. 

“Dalam rangka menjaga keutuhan dan kebesaran umat maka perlu kita bergandengan tangan untuk terus menerus memberikan spirit dan mendorong terbentuknya karakter bagi generasi bangsa. Sehingga apa yang kita cita-citakan dapat menjadikan yang terbaik bagi umat. “ Ungkap Wakil Ketua II DPD RI ini, 

Acara yang dihadiri seratusan mahasiswa univeritas Al Washliyah ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Rektor Universitas Washliyah Medan Jamaludin Marpaung MA, dan Rahmayati,  yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. (cdn)

]]>
644-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-ajak-kaum-millenial-menjadi-motor-penggerak-kemajuan-bangsa
<![CDATA[Kunker Wakil Ketua DPD RI Prof. Darmayanti Lubis di Provinsi Sumut “DPD Siap Turun Perjuangkan Persoalan Daerah”]]> 750-kunker-wakil-ketua-dpd-ri-prof-darmayanti-lubis-di-provinsi-sumut-“dpd-siap-turun-perjuangkan-persoalan-daerah” Thu, 14 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Pematangsiantar, dpd.go.id - DPD RI sebagai  lembaga perwakilan daerah merupakan lembaga yang bebas dari intervensi partai politik dan bersifat independen. Untuk itu DPD RI siap memperjuangkan kepentingan daerah, salah satunya dengan turut melakukan pengawasan program dana kelurahan yang dijanjikan pemerintah pusat akan cair di awal April 2019 ini agar benar-benar turun ke masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis saat melakukan dialog tatap muka dengan jajaran kepala dinas, camat dan lurah di Balai Pemerintah Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (14/3),

Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis menjelaskan bahwa kehadiran Anggota DPD RI di daerah harus dapat dimanfaatkan masyarakat daerah karena setiap anggota  DPD RI tidak punya beban politik seperti anggota DPR RI yang berasal dari partai politik. Darmayanti mencontohkan dirinya yang bukan perwakilan partai tertentu sehingga tidak ada kewajiban untuk mengusung calon presiden tertentu. Untuk itu dia mengharapkan agar rakyat di daerah memanfaatkan peran DPD RI yang independen ini untuk kemajuan daerahnya masing- masing.

Dalam hal pengawasan dana kelurahan, Darmayanti menjelaskan kehadiran DPD RI di daerah merupakan keharusan. “Kedatangan kami dalam rangka mengawasi dan membantu proses pencairan dana kelurahan yang mencapai sebesar 3 triliun, dibagi untuk seluruh kelurahan di Indonesia.”

Menurutnya Kehadirannya untuk mengawasi apakah sudah turun juknisnya, dan progresnya seperti apa. Seharusnya Dana kelurahan tahap satu sudah digulirkan di bulan  Februari sampai dengan Mei ,  “Tahap satu seharusnya sudah disalurkan. Kehadiran kami untuk memastikan program itu apakah sudah berjalan, ternyata belum“ katanya.

Lebih lanjut Darmayanti menjelaskan bahwa saat ini ada forum masyarakat kelurahan yang dibentuk untuk menangani masalah dana kelurahan agar berjalan efektif seperti yang direncanakan. Menurutnya, DPD RI sangat mendukung wadah ini dan sangat terbuka untuk membantu mensosialisasikan program-program dana kelurahan ke masyarakat.

Menurut Darmayanti, DPD RI memang tidak sepopuler DPR RI karena berkaitan dengan kewenangan terbatas dan keberadaan DPD RI yang relatif masih baru. Namun, meskipun lembaga baru, kata dia, DPD RI memiliki sikap yang mandiri. 

“Makanya kami terlihat kurang beken, kami tidak bisa mencalonkan presiden, beda dengan Anngota DPR bisa mencalonkan presiden, bisa dari partainya” pungkasnya memberikan penjelasan perbedaan anggota DPD RI dengan anggota DPR RI.

Menurut Darmayanti, dalam keterbatasan kewenangan dalam hal menjalankan tugas legislasi, DPD RI tetap berhak mengajukan RUU, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN serta memiliki kewewenangan  untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas  perda.

Di setiap kehadiran di daerah, Darmayanti menjelaskan bahwa hal itu bukti tanggungjawab kepedulian DPD RI terhadap masyarakat daerah.

Darmayanti menjelaskan bahwa anggota DPD RI yang berjumlah 132 orang anggota merupakan perwakilan dari setiap provinsi. 

Satu provinsi diwakili empat orang anggota. Menurutnya, masyarakat Sumut patut bersyukur dari empat anggota DPD RI dari Sumut, dirinya dipercaya dan terpilih menjadi salah seorang Pimpinan DPD RI saat ini. 

Sebagai wakil daerah, DPD RI merasa memiliki manfaat bagi setiap daerah. “Saya menjemput bola untuk menanyakan permasalahan apa yang ada di daerah. Walaupun bukan kami yang mengetuk palu soal besaran pembagian dana kelurahan tapi kami bisa menyuarakan dan mengajukan pandangan ke pemerintah terhadap alokasi dan sebaran dana kelurahan.” Ungkapnya.

Sementara itu, Eddy Nuah Saragih,SE, MM, , staf ahli bidang pembangunan Kota Pematangsiantar mendukung langkah-langkah DPD RI memperjuangkan kepentingan daerah. Menurutnya, sebagai wakil daerah di pusat setiap permasalahan di daerah baiknya memang mendapat dukungan dari setiap wakil daerah di pusat baik dari DPR maupun DPD RI.

Menurutnya, Kota Pematangsiantar sebagai daerah otonomi baru memiliki keterbatasan angaran pembangunan sehingga perlu dukungan dari anggota DPD RI untuk memperjuangkan penambahan anggaran. “Diharapkan dengan kehadiran Pimpinan DPD RI dapat memperkuat  kota Pemantangsiantar mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Eddy juga berharap agar kewenangan DPD RI dalam hal anggaran bisa diperkuat lagi dengan ikut menentukan dan memutuskan setiap aturan yang berkaitan dengan besaran dan mekanisme dana bagi hasil daerah. Menurut dia, sebagai wakil daerah, DPD RI memiliki kepentingan yang besar karena setiap anggotanya merupakan perwakilan dari daerah.
(Cdn)

]]>
750-kunker-wakil-ketua-dpd-ri-prof-darmayanti-lubis-di-provinsi-sumut-“dpd-siap-turun-perjuangkan-persoalan-daerah”
<![CDATA[Akhmad Muqowam: DPD RI Harus Bekerja di Ruang Daerah, Bukan Sektoral]]> 295-akhmad-muqowam-dpd-ri-harus-bekerja-di-ruang-daerah-bukan-sektoral Thu, 14 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id – Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam berpendapat DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah. Setiap anggota DPD RI kedepannya diharapkan mampu berpikir dari kerangka kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu. 

Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Bedah Visi Misi Calon Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah di Semarang (14/3), Muqowam menjelaskan saat ini DPD RI masih menangani masalah-masalah sektoral yang harusnya merupakan bidang yang dinaungi oleh DPR RI. Menurutnya anggota DPD RI harus mampu bekerja di ruang daerah, karena anggota DPD RI merupakan wakil daerah. Padahal bidang tugas dan fungsi DPD RI sudah diatur jelas dalam Pasal 22D UUD 1945.

“Ruang DPD adalah ruang pusat dan daerah. DPD bloknya daerah, DPR itu sektoral, seperti soal luar negeri, pertahanan keamanan, kepolisian, politik dalam negeri, atau pertanian. DPR berdasarkan pada sektoralitas. Hari ini DPD masih seperti DPR, kabeh ditangani, coba lihat pasal 22 di UUD 45,” tegasnya.

Mengomentari visi-misi yang disampaikan calon-calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah dalam FGD tersebut, Muqowam menilai apa yang disampaikan masih bersifat sektoral. Tiap-tiap calon masih menjadikan isu masalah tertentu yang terjadi di suatu wilayah di Jawa Tengah, soal pendidikan, atau disaster management. Menurut Muqowam apa yang disampaikan calon-calon tersebut masih kurang sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945. 

“Tapi itu ga papa, itu proses pembelajaran. Berbagai persoalan yang muncul dikemas dalam fungsi kedaerahan, representasi kedaerahan. Jawa tengah ada masalah apa. Kalau secara sederhana, bangun jalan di Jawa Tengah itu sektoral, tapi kalo Jawa Tengah membangun jalan itu blokingnya kewilayahan. Sumber-sumber masalah di Jawa Tengah itu dibundeli dengan Jawa Tengah, baru dibawa ke nasional,” papar Muqowam.

Hal tersebut dianggap sebagai tantangan bagi calon anggota DPD RI periode 2019-2024 untuk merubah hal tersebut. Muqowam berharap kepada calon anggota DPD RI tersebut, kelak saat terpilih sebagai anggota DPD RI, pelaksanaan tugas dan fungsi harus berdasarkan pada Pasal 22D UUD 1945 yang mengatur mengenai DPD RI.  “Ini adalah tantangan bagi teman-teman calon anggota DPD RI. Kalau sudah di dalam (DPD RI), tolong bedakan antara (urusan) DPR dan DPD,” jelasnya.

Merujuk pada Pasal 22D UUD 1945, bidang pembahasan DPD RI berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya. Oleh karena itu, seharusnya Anggota DPD RI memfokuskan pada bidang-bidang tersebut yang berkaitan dengan kepentingan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Menurut panelis dalam FGD tersebut yang juga dosen Fakultas Hukum universitas Kriten Satya Wacana, Umbu Rauta, seorang anggota DPD RI harus berbicara sebagai wakil daerah, bukan berbicara mengenai hal-hal yang dibahas oleh DPR RI. DPD RI harus mampu menjadi kamar sebelah yang mampu mengimbangi DPR RI. Menurutnya, calon-calon anggota DPD RI harus mempunyai visi dan misi yang mengangkat mengenai problem dan tantangan di daerah asalnya, bukan pada isu-isu sektoral yang tidak dibidangi oleh DPD RI. 

"Bekal DPD itu Pasal 22D, jangan _overlap dengan peran anggota DPR. Jangan sampai nyalon sebagai anggota DPD, tapi berbicara selayaknya anggota DPR," ucapnya.

Umbu menggambarkan DPD RI sebagai lembaga yang aneh. DPD RI memiliki legitimasi tinggi, tapi kewenangan yang dimiliki terbatas. Padahal seorang anggota DPD RI dapat dikatakan memiliki legitimasi yang lebih besar daripada DPR RI. “DPD itu punya legitimasi tinggi, tapi kewenangan yang terbatas. Disaat calon anggota DPR bisa bermain di beberapa wilayah sesuai dapil, calon anggota DPD harus bermain di seluruh wilayah di provinsinya untuk dapat menang,” ucapnya.***ars

]]>
295-akhmad-muqowam-dpd-ri-harus-bekerja-di-ruang-daerah-bukan-sektoral
<![CDATA[DPD RI Menilai UU Pendidikan Kedokteran Banyak Kekurangannya]]> 111-dpd-ri-menilai-uu-pendidikan-kedokteran-banyak-kekurangannya Wed, 13 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menilai Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memiliki banyak kekurangannya. Sehingga UU tersebut harus segera direvisi agar bisa menjawab permasalahan kedokteran di Indonesia.

“UU Pedidikan Kedokteran memang masih sangat belia, namun banyak kekurangannya khususnya pada implementasinya sehingga menyebabkan UU ini direvisi kembali,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta saat pembahasan inventarisasi materi penyusunan pertimbangan RUU tentang Pendidikan Kedokteran di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (3/13). 

Senator asal Maluku Utara itu menjelaskan ada beberapa kelemahan pada UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Pertama, permasalahan distribusi dokter. Kedua, legislasi atau dimana UU ini pasal-pasalnya memicu kontroversi diantaranya penambahan profesi dokter layanan primer (DLP). “Padahal UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak mengenal DLP,” ulasnya. 

Selain itu, lanjut Novita, di dalam UU Pendidikan Kedokteran juga belum menyebutkan pendidikan berkelanjutan. “Hal ini tentunya untuk merespon perkembangan teknologi, sosial, budaya, dan peningkatan kompetensi sehingga dokter dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi,” tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Harian Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Abraham Andi Padian Patarai menjelaskan kompetensi DLP sebagai program studi baru tidaklah berbeda dengan kompetensi dokter umum pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Alhasil, menimbulkan kasta baru pada pelayanan di tingkat primer. “DLP sejatinya adalah entitas layanan, bukan sebuah gelar. Hemat saya, DLP berpotensi menggangu sistem pelayanan kesehatan yang saat ini telah eksis,” paparnya.

Menurutnya, UU Pendidikan Kedokteran saat ini tidak harmonis dengan UU Praktik Kedokteran. “Dimana pada UU Praktik Kedokteran telah dijelaskan bahwa uji kompetensi diberlakukan hanya bagi dokter yang ingin berpraktik,” ujar Abraham.

Pada kesempatan yang sama, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Titi Savitri Prihatiningsih melihat dari sisi peningkatan distribusi tenaga dokter. Menurutnya, perlu kerjasama antara Pemda dan fakultas kedokteraan di daerah. Secara nasional di dalam Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia, komponen muatan lokal akan diperbesar 30 hingga 50 persen. 

“Maka setiap fakultas kedokteraan akan didorong untuk menyusun kurikulum dengan muatan lokal untunk menyelesaikan masalah kesehatan di daerah fakultas itu berada,” kata Titi.

Titi juga menyarankan, dalam penempatan lulusan program studi dokter untuk mengikuti internship. Bekerjasama dengan Pemda dan organisasi profesi setempat sehingga lulusan dokter akan didistribusikan secara merata. “Dengan begitu lulusan dokter bisa didistribusikan secara merata di rumah sakit, puskesmas atau organisasi pelayanan kesehatan,” ucapnya.

]]>
111-dpd-ri-menilai-uu-pendidikan-kedokteran-banyak-kekurangannya
<![CDATA[DPD RI Dorong Peningkatan Kualitas Dokter]]> 511-dpd-ri-dorong-peningkatan-kualitas-dokter Wed, 13 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI terus mendorong derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui peningkatkan dokter atau tenaga kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Usman Sumantri di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (12/3).

Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta mengatakan saat ini dokter bukannya hanya siap menolong pasien. Melainkan, membantu masyarakat agar dapat hidup sehat. “Saat ini tugas seorang dokter tidak hanya terpaku pada menolong pasien. Tapi bagaimana bisa mengedukasi masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, senator asal Maluku Utara itu memandang bahwa pendidikan kedokteran perlu dilihat secara komprehensif sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Namun permasalahan kedokteran di Indonesia sangatlah kompleks seperti distribusi dokter. “Dilihat dari per provinsi, pada tahun 2016 di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali yang rasio dokternya terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, Novita juga menjelaskan masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum terdistribusi oleh dokter. Minimnya distribusi dokter daerah terpencil memang bukan hal yang baru, setiap tahun masalah ini selalu saja terulang. “Ketika kami reses masalah ini pasti muncul, dan banyak dari masyarakat yang mengeluhkan hal ini,” ujarnya.

Senada dengan Novita, Anggota Komite III DPD RI Ahmad Sadeli Karim juga menyinggung kurangnya dokter di daerah pelosok seperti Pandeglang dan sekitarnya. Apalagi, sangat langkah menemukan dokter di Puskesmas. “Di Puskesmas hanya ada bidan dan mantri. Jarang menjumpai dokter,” paparnya.

Ahmad Sadeli menambahkan, belum lagi fasilitas kesehatan di Puskesmas juga belum memadai. Jadi masyarakat harus ke kota besar dulu untuk berobat dengan kondisi jalan yang kurang bersahabat. “Jadi kasian masyarakat kita yang berada di daerah terpencil ini,” terang dia.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Usman Sumantri menjelaskan saat ini ada 89 Fakultas Kedokteran, dan telah menghasilkan 11.500 dokter setiap tahun. “Jadi setiap tahun jumlah dokter selalu naik,” ucapnya. 

Usman membenarkan bahwa banyak dokter-dokter yang berada di kota besar seperti di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Utara.  Jika bergeser ke Sulawesi, distribusi dokter bermasalah karena daerah yang begitu luas dan beban kerjanya sungguh luar biasa. “Maka jarang dokter yang mau ditempatkan di sana,” ujar dia.

]]>
511-dpd-ri-dorong-peningkatan-kualitas-dokter
<![CDATA[Gelar Sidang Paripurna, DPD RI Soroti Soal Pemilu dan Dana Kelurahan]]> 623-gelar-sidang-paripurna-dpd-ri-soroti-soal-pemilu-dan-dana-kelurahan Mon, 11 Mar 2019 02:33:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar di masa jelang pemilu, seluruh elemen masyarakat tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan politik harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih matang. Oleh karena itu, DPD RI menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak terpengaruh atas hasutan-hasutan dan menjaga kebersamaan dalam perbedaan.

“Perbedaan pandangan dan pilihan politik dalam rangka menyambut pesta demokrasi 17 April 2019 adalah hal yang wajar dan lumrah. Karena pada hakekatnya kesemuanya itu memiliki tujuan yang sama yakni membawa negara Indonesia lebih maju, aman sejahtera, adil dan makmur,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, saat membuka Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V hari Senin (11/3).

Dalam Sidang Paripurna yang mengagendakan pidato pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019 dan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan, Nono Sampono menambahkan bahwa pelaksanaan Pemilu tercoreng dengan banyaknya berita-berita hoaks. DPD RI prihatin karena maraknya berita hoaks yang telah dapat mempengaruhi masyarakat dan berpotensi menimbulkan adanya perpecahan. Hal ini ditandai dengan semakin mendekati waktu pemilu, berita informasi mengenai ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, dan prasangka semakin menyebar di berbagai media, terutama media-media sosial yang sering digunakan masyarakat. Konten yang terdapat dalam berita-berita hoaks dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang saling selalu mengedepankan rasa hormat menghormati, harga menghargai dan saling bertoleransi antar sesama golongan dan kelompok. 

Dirinya mendorong agar semua pihak, termasuk pemerintah, mempunyai tanggung jawab moral dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita palsu. Media juga diharapkan dapat terlibat untuk menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif dan tidak mengalami perpecahan.

“DPD juga meminta agar media sosial dan media massa baik online maupun cetak dapat berfungsi sebagai pemberi edukasi dan informasi bagi masyarakat serta ikut menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif. Di samping itu kami juga menghimbau agar kita mampu menggunakan media sosial secara arif dan bijaksana demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesan Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku ini.

Selain pemilu, DPD RI juga menyoroti masalah dana kelurahan. Wakil Ketua DPD RI Bidang I ini berharap agar pemerintah dalam mengucurkan dana kelurahan betul-betul tepat sasaran dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang tepat. DPD RI berharap agar dana kelurahan sebesar Rp. 3 triliun yang akan dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia dapat memajukan kesejahteraan dan menumbuhkan pemerataan pembangunan di daerah.

“DPD RI juga berharap agar dana kelurahan tersebut dapat menyentuh daerah-daerah terpencil dan seluruh pelosok sehingga tidak kita temui lagi kelurahan-kelurahan di Indonesia yang masih terbelakang. Kita berharap dengan adanya dana kelurahan ini akan tercipta pemerataan pembangunan di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Dalam Sidang Paripurna ini, masing-masing provinsi menyampaikan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya. Setiap Anggota melakukan penyerapan aspirasi di daerah provinsi asal, selanjutnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna ini untuk ditindaklanjuti oleh Komite-Komite DPD RI sesuai dengan bidang tugasnya. ***ars

]]>
623-gelar-sidang-paripurna-dpd-ri-soroti-soal-pemilu-dan-dana-kelurahan
<![CDATA[DPD RI Terima Audiensi Dubes Slovakia]]> 653-dpd-ri-terima-audiensi-dubes-slovakia Mon, 11 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua BKSP DPD RI Emma Yohanna menerima audiensi Duta Besar dari Slovakia JUDr. Jaroslav Chlebo. Pada pertemuan ini Emma Yohanna menyampaikan bahwa BKSP berniat untuk berkunjung ke Slovakia. 

“Kami berharap saat kembali ke tanah air dapat membawa pulang hal yang dapat dipelajari dari Slovakia seperti pendidikan, ekonomi juga parlemen,” jelasnya di ruang VIP Gedung B DPD RI lantai 2, Jumat (8/3).

Emma juga menjelaskan negara Slovakia yang sebagai negara anggota Uni Eropa,  dengan jumlah penduduk relatif sedikit yaitu sekitar 5,5 juta jiwa. Namun Slovakia adalah negara besar dan terkenal. “Indonesia ingin tahu lebih jauh juga karena pariwisata Slovakia terintegrasi dengan masyarakatnya tanpa meninggalkan tradisi,” tambah dia

Wakil Ketua BKSP itu juga menyampaikan bahwa tujuan kunjungan lainnya adalah ingin bertemu dengan KADIN Slovakia dan Kementerian Pendidikan dan berharap ada pemberian beasiswa serta kegiatan pertukaran mahasiswa. 

“BKSP berharap semoga kunjungan ini ada manfaatnya bagi kedua belah pihak dan ada sesuatu yang didapat bagi Indonesia,” terang emma.

Jaroslav Chlebo memaparkan bahwa keinginan penguatan hubungan kerjasama pendidikan sangat didukung dan sebenarnya telah dilakukan antara Indonesia dan Slovakia. Bahkan belum lama ini ada pemberian beasiswa dan kunjungan mahasiswa dari salah satu universitas di Bratislava dan telah menyetujui program pertukaran mahasiswa. “Jadi ini bukan lagi masih masuk dalam ranah pemerintah tapi telah masuk langsung ke institusi kampus (universitas),” ungkap dia.

Disamping itu juga Duta Besar Slovakia menyampaikan bahwa kerjasama parlemen adalah hal yang penting di Slovakia yang saling bekerjasama dengan para deputi dari berbagai negara. Slovakia faktanya masih muda dalam berdemokrasi dan tidak sempurna dalam menjalankannya dan mesih terus belajar dan tidak semulus yang dibayangkan. 

Dan dalam kunjungan BKSP ke Slovakia nanti Jasolav berharap saat kunjungan ke Slovakia nanti bisa membawa manfaat yang berguna bagi BKSP. “Semoga saat kembali ke Indonesia, BKSP dapat memberikan feedback yang riil,” ucap dia.

 

 

 

 

]]>
653-dpd-ri-terima-audiensi-dubes-slovakia
<![CDATA[Lantik Pejabat Struktural, Sekjen DPD RI Tanamkan Pentingnya Semangat Perubahan]]> 486-lantik-pejabat-struktural-sekjen-dpd-ri-tanamkan-pentingnya-semangat-perubahan Mon, 04 Mar 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek, melantik sejumlah 46 pejabat struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pelantikan 46 pejabat tersebut terdiri atas 3 orang pejabat Eselon II, 15 orang pejabat Eselon III, 26 orang pejabat Eselon IV, dan 2 orang sebagai Plt. Eselon II.

Menurut Reydonnyzar Moenek, pelantikan tersebut meliputi pejabat yang naik jabatan dan juga rotasi jabatan. Pelantikan tersebut merupakan salah satu upaya untuk  membawa Sekretariat Jenderal DPD RI menuju perubahan yang lebih baik.

“Kita harus mereposisi diri kita. Promosi dan mutasi/alih tugas ini dilandasi dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Penempatan pejabat pada posisi yang baru merupakan upaya penguatan dan penajaman kemana arah organisasi akan dituju” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI yang akrab dipanggi dengan nama Donny ini.

Dirinya mengatakan adanya promosi jabatan dan rotasi tersebut dilakukan berdasarkan pada kebutuhan lembaga. Dimana fungsi-fungsi dalam organisasi lembaga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya. Pemilihan pejabat untuk menduduki jabatan ini dilakukan oleh panitia seleksi yang melibatkan semua eselon I (Sekjen dan Deputi) serta inspektorat dan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian berdasarkan kriteria yang terukur dengan mempertimbangkan pengalaman, loyalitas, disiplin, dan unsur pematangan.

“Ini sebuah perjalanan yang tidak mudah, tapi keputusan harus diambil setelah melalui beberapa kali rapat. Ini lebih kepada bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia dan optimalisasi fungsi-fungsi kerja,” kata mantan Plt. Gubernur Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI ini.

Lebih lanjut, Reydonnyzar Moenek, mengatakan saat ini setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI harus mempunyai semangat perubahan. Dimana perubahan tersebut harus didasarkan pada kreatifitas dan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang jangan terikat pada rutinitas, tetapi harus mampu menciptakan pola kerja baru untuk dapat lebih meningkatkan kinerja. Pesan tersebut juga ditujukan kepada para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Dimana setiap pegawai dituntut untuk lebih optimal dalam bekerja, dikarenakan ke depan masih banyak peluang untuk memperoleh promosi jabatan.

Donny juga berharap dengan dilantiknya pejabat yang baru ini, setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat lebih bersinergi dan berkolaborasi satu sama lain untuk mewujudkan tujuan lembaga. Karena dengan kuatnya sinergi antar bagian, maka kinerja lembaga akan semakin kuat dan fokus dalam melaksanakan tugas.

“Konsolidasi internal diperlukan sebagai penguatan kapasitas kelembagaan. Kita harus bersinergi, harmonis, working as a team, tidak asik dengan urusannya sendiri. Bagaimana antar biro dan antar deputi dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan program kegiatan,” imbuhnya.

Selain melantik pejabat struktural di kantor Sekretariat Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek, juga melantik Kepala Kantor Perwakilan DPD RI di daerah. Pelantikan tersebut bertujuan untuk optimalisasi fungsi kantor perwakilan DPD RI di daerah, yang terletak di ibu kota provinsi. Harapannya adalah kantor perwakilan DPD RI di daerah dapat berfungsi maksimal dalam penyerapan aspirasi daerah.***ars

]]>
486-lantik-pejabat-struktural-sekjen-dpd-ri-tanamkan-pentingnya-semangat-perubahan
<![CDATA[Akhmad Muqowam : Perjuangan dan Kehendak Politik Untuk Perubahan Desa ]]> 504-akhmad-muqowam--perjuangan-dan-kehendak-politik-untuk-perubahan-desa- Fri, 01 Mar 2019 02:33:00 +0700 indra Magelang, dpd.go.id - Lima tahun UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar dalam lanskap politik dan pembangunan di Indonesia, meskipun ada beberapa kontradiksi dalam penerapannya, yang harus segera diperbaiki. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam dalam Simposium Nasional dengan tema “Menggagas Pemerintahan Desa sebagai Penyelenggara Langsung Pelayanan Publik” di Universitas Tidar Magelang, Jumat (1/3).

Dalam kesempatan simposium ini, Akhmad Muqowam menjabarkan beberapa hal agar masyarakat lebih memahami  UU Desa. Ia mengajak untuk melihat kembali dua hal dalam UU Desa yaitu proses terbentuknya UU Desa dan substansi yang terkandung dalam UU Desa. "Substansi UU Desa yang kami perjuangkan saat itu adalah mendudukkan desa agar diakui dan mempunyai kewenangan lokal atas desa," jelas Ketua Pansus UU Desa 2014 tersebut. 

Akhmad Muqowam mengatakan perkembangan positif pasca UU Desa diantaranya adalah desa tidak lagi dianggap sebagai isu pinggiran dan kini banyak pihak yang memperhatikan pembangunan desa. Sehingga kini banyak generasi dan tokoh-tokoh muda yang tertarik menjadi kepala desa. “Sebagian kecil desa tampil sebagai desa progresif sesuai spirit UU Desa antara lain karena kepemimpinan baru yang progresif, dukungan jaringan pembelajaran dan gerakan, pemahaman akan UU Desa yang lebih utuh, maupun konsolidasi gerakan dalam desa,” ujar A. Muqowam yang menjadi Ketua Pansus UU Desa saat itu.

Namun, disamping perkembangan positif UU Desa, Akhmad Muqowam mencatat adanya perkembangan negatif yaitu kontradiksi kelembagaan, kontradiksi regulasi, dan kontradiksi dalam pendekatan. Salah satu contohnya adalah pemerintah lebih menekankan pengawasan dibanding pendampingan dan pemberdayaan desa. “Kehadiran Polri, Kejaksaan dan Satgas Dana Desa terlibat dalam binwas menambah kerumitan dan ketakutan, serta berimplikasi meminimalisasi substansi dan fungsi pembinaan, sehingga lebih banyak menekankan kepada pengawasan daripada berbicara tentang pembinaan," jelas A. Muqowam.

Melihat penerapan UU Desa yang masih perlu banyak perbaikan, DPD RI yang bertugas mengawasi jalannya UU Desa membuat manifesto diantaranya yaitu pemerintah lebih baik mengganti dua peraturan pemerintah (PP No.43/2014 jo PP No.47/2015 serta PP No.60/2014 jo PP No.22/2015) menjadi satu Peraturan Pemerintah yang baru. Kedua, urusan desa di dua Kementerian harus dikocok ulang, menghasilkan kepengurusan hal ihwal tentang desa dengan format baru dan utuh. Ketiga; hentikan kepungan pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum maupun Satgas Dana Desa Kementerian Desa. Keempat, hentikan diskursus sempit “program dana desa” dan hadirkan diskursus baru yang mengarah pada perubahan desa. “DPD RI juga berharap pemerintah segera memberikan solusi terhadap Badan Hukum BUMDesa dan menelurkan kebijakan yang terkait dengan hak desa memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk kemakmuran desa,” tutup A. Muqowam.

Selain Akhmad Muqowam, yang menjadi narasumber dalam Simposium ini adalah Hanif Nurcholis (UT), Irfan Ridwan Maksum (UI), Sutoro Eko (APMD), dan Inosentius Samsul (BK DPR RI).

]]>
504-akhmad-muqowam--perjuangan-dan-kehendak-politik-untuk-perubahan-desa-
<![CDATA[Ketua DPD RI Oesman Sapta Dorong Transportasi kereta Api Segera Terwujud di Kalimantan]]> 528-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-dorong-transportasi-kereta-api-segera-terwujud-di-kalimantan Wed, 27 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung rencana investasi antara Indonesia dan Rusia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kereta api di Kalimantan. Hal tersebut terungkap saat Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima delegasi dari Rusia yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva.

“Kereta api sangat dibutuhkan di Kalimantan sebagai moda transportasi yang cepat dan murah, Rusia sangat tertarik berinvestasi membangun infrastruktur kereta api terutama di Kalimantan, baik dalam membuat infrastruktur jalur kereta, lokomotif, gerbong kereta dan sarana prasarana pendukung terwujudnya transportasi kereta api, Kalimantan ini sangat luas dan transportasi murah sekaligus cepat sangat dirindukan oleh masyarakat,” ungkap Ketua DPD RI Oesman Sapta.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva beserta pimpinan rombongan delegasi OJSC Russian Railway Alexander Misharin, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 27 februari 2019. 

Langkah terdekat, DPD RI akan memfasilitasi pertemuan antara pihak terkait seperti Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur kalimantan Barat, serta Kementerian selaku perwakilan dari pemerintah sebagai regulator untuk melakukan pertemuan dengan Russia Railways. Pertemuan tersebut diadakan guna membicarakan peluang investasi antara Indonesia dan Rusia di bidang kereta api dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi khususnya di Kalimantan.

First Deputy CEO, OJSC Russian Railways Alexander Misharin mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh DPD RI, bahkan DPD RI sebagai perwakilan daerah langsung merespon dengan cepat rencana investasi kereta api dengan langsung berinisiatif memfasilitasi pertemuan dengan semua stakeholder terkait kerjasama investasi Indonesia dan Rusia.

“Kami melihat banyak dukungan dan minat untuk membantu dan terwujudnya proyek kereta api di Indonesia. Rusia Railways sudah melakukan banyak pengembangan industri kereta api di berbagai Negara dan tidak sabar menantikan kerjasama pengembangan industri perkeretaapian di Indonesia terutama di Kalimantan. Selain itu, penting bagi kami dari segi perundang-undangan, pembebasan lahan dan semua aspek yang mendukung percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Kami menghargai respon cepat DPD RI dengan langsung memfasilitasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait rencana investasi ini,” jelas Mikharin.

Selain memfasilitasi pertemuan tersebut, Ketua DPD RI Oesman Sapta memberikan dukungan penuh dan meminta keseriusan dari pihak Rusia agar mempercepat realisasi investasi pembangunan proyek kereta api di Kalimantan.

“Sangat mendukung, saya sangat mendukung dan akan mengawal agar segera terwujud pembangunan investasi transportasi kereta api di Kalimantan. Saya juga meminta pihak Rusia serius dan jangan lambat untuk segera merealisasikan investasi ini dengan menggandeng mitra kerja lokal. selain itu investasi ini akan menyerap banyak tenaga kerja dan menghidupkan ekonomi daerah dan percepatan jalur distribusi manusia dan barang,” pungkas Senator Kalimantan Barat. (mas)

]]>
528-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-dorong-transportasi-kereta-api-segera-terwujud-di-kalimantan
<![CDATA[AKHMAD MUQOWAM : PEMILIH PRAGMATIS HARUS DIPERBAIKI DEMI PEMILU YANG BERKUALITAS]]> 148-akhmad-muqowam--pemilih-pragmatis-harus-diperbaiki-demi-pemilu-yang-berkualitas Tue, 26 Feb 2019 02:33:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Seluruh elemen masyarakat perlu dibangkitkan semangatnya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilu dan memiliki keberpihakan pada perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam dalam Dialog Interaktif bertajuk "Pemilu dan Problematikanya" yang berlangsung di Kantor DPD RI Jawa Tengah, Selasa, 26/02/2019.

Akhmad Muqowam menjelaskan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) disadari atau tidak semakin terlihat sebagai rutinitas semata. Penyelenggara pemilu melakukan tugasnya secara maksimal, namun pemilih justru semakin menunjukkan sikap pragmatis.

"Penyelenggara sudah tidak karu karuan dalam persiapan, tapi jika pemilih bersikap pragmatis. Apakah akan sebanding dengan mahalnya persiapan dan tenaga yang terkuras. Poblemnya semakin kesini pragmatis lebih mengemuka dibandingkan ideologi dan nilai-nilai. Pemilih lebih memilih politik uang dibandingkan hati nuraninya untuk memilih calon legislatif yang memang berkualitas," ujarnya. 

Muqowam menambahkan, politik seharusnya memiliki dampak positif bagi masyarakat, begitu juga pelaksanaan pemilu seharusnya memberikan jaminan akan situasi yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat pemilih.

"Demokrasi masih jadi pemilihan terbaik untuk negara ini dan jangan pernah berfikir untuk menghilangkannya. Apa yg dilakukan KPU dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya sudah maksimal kurang apa lagi. Yang terjadi kemudian bertepuk sebelah tangan," tambahnya.

Untuk itu, Ia menilai peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan calon legislatif menjadi kunci dalam memberikan kualitas demokrasi yang lebih baik. Yaitu dengan memperbaiki kualitas caleg. Di sisi lain, pemilih juga harus menyadari bahwa upaya perbaikan kualitas kehidupan bangsa tidak terlepas dari pilihan mereka pada saat proses pemilu. 

Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro mengatakan sebagai penyelenggara pemilu,  KPU memiliki kewajiban untuk  mendidik pemilih agar sadar hak dan kewajibannya. Sedangkan pendidikan politik menjadi kewenangan dari parpol dan peserta pemilu. 

Ia menambahkan penyelenggara, peserta dan pemilih harus koreksi diri dan menyadari pentingnya pelaksanaan pemilu untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

"Ketiga unsur ini baik penyelenggara, peserta dan pemilih, harus ada niat baik dari semua pihak, kalo seluruh pihak memang berniat untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Maka kami mengajak semua pihak melalui perannya masing-masing," ujar Paulus.

Senada dengan Paulus, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka mengatakan pihaknya mengutamakan pencegahan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para calon legislatif, jika upaya sosialisasi ini tidak berhasil maka akan dilakukan penindakan. 

Fajar menambahkan, untuk menghentikan kebiasaan politik uang adalah pendidikan politik bahwa hal itu merusak proses demokrasi. Kami sudah mensosialisasikan bahwa akan dilakukan penindakan dalam aspek pidana untuk yang terbukti melakukan pelanggaran. 

"Termasuk mensosialisasikan pihak-pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan dihukum secara pidana, tujuannya untuk menimbulkan efek jera," tambahnya. 

Sementara itu, Kadiv Humas Kepolisian Jawa Tengah, Agus Triatmaja menjelaskan pihaknya telah mendeteksi berbagai potensi konflik termasuk memetakan daerah yang rawan konflik. Selanjutnya, menyusun strategi pengamanan sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. 

"Setiap tahapan pemilu selalu dilakukan penjagaan, dengan jumlah personil yang berbeda-beda melihat dari kategori kerawanan daerah. Sehingga kami berharap pemilu berjalan dengan  lancar dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Agus.

]]>
148-akhmad-muqowam--pemilih-pragmatis-harus-diperbaiki-demi-pemilu-yang-berkualitas
<![CDATA[KPU Evaluasi Debat, Fahira: Debat Ketiga Harus Steril dari “Tim Hore”]]> 197-kpu-evaluasi-debat-fahira-debat-ketiga-harus-steril-dari-“tim-hore” Thu, 21 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id, 20 Februari 2019—Hari ini (20/2), KPU bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, melakukan evaluasi debat Pilpres kedua sekaligus mempersiapkan debat berikutnya. Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris meminta pada debat ketiga nanti arena debat steril dari keberisikan para pendukung kedua pasang calon (paslon).

Senator DKI Jakarta ini mengungkapkan, beberapa hari seusai debat kedua, beredar video keriuhan dan saling sahut bahkan saling ejek antarpendukung paslon 01 dan 02 di sela-sela waktu jeda. Bahkan, saat debat sedang berlangsung, masyarakat melalui tayangan televisi mendengar dengan jelas beberapa kali terjadi suara keriuhan para pendukung pada saat paslon sedang memaparkan pandangannya. Suasana tidak kondusif seperti ini sangat disayangkan dan KPU harus memastikan tidak lagi terulang pada debat pilpres ketiga yang akan digelar pada 17 Maret 2019.

“Saya berharap debat ketiga nanti steril dari keriuhan para pendukung. Kami yang menonton debat lewat televisi terganggu dan saya rasa kedua paslon yang berada di atas panggung juga terganggu. KPU bisa fasilitasi para pendukung ini nonton bareng di luar arena debat. Silahkan kalau mereka mau sahut-sahutan asal jangan di dalam arena debat. Kami rakyat Indonesia yang paling berkepentingan menyaksikan debat ini, bukan tim sukses,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (20/2).

Menurut Fahira, yang paling berkepentingan menonton langsung atau diundang dalam forum debat pilpres adalah perwakilan kelompok masyarakat atau mereka yang sehari-hari bergelut di bidang-bidang yang menjadi tema debat. Namun, selama dua kali debat berlangsung ruangan debat didominasi oleh kedua pendukung paslon.

Pada debat ketiga nanti, lanjut Fahira, jumlah tim sukses yang boleh barada di dalam ruangan debat harus sangat dibatasi. Audience harus didominasi masyarakat yang concern terhadap isu yang diangkat saat debat ketiga yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Fahira meminta KPU lebih banyak mengundang perwakilan organisasi guru dan guru honorer, organisasi tenaga kesehatan, serikat pekerja dan mereka-mereka yang concern dalam kegiatan sosial dan budaya. Mungkin, sambung Fahira, di dua debat sebelumnya sudah diundang, tetapi jumlahnya terlalu sedikit, Makanya debat selanjutnya, harus diundang lebih banyak akademisi, aktivis dan pegiat pendidikan, kesehatan dan organisasi yang selama ini memberikan advokasi terhadap tenaga kerja kita baik di dalam maupun luar negeri.

“Undang BEM seindonesia. Undang siswa dan mahasiswa berprestasi. Undang dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di pulau terpencil. Undang para pelaku UMKM yang sudah membuka banyak lapangan kerja. Undang para pegiat literasi, dan lainnya. Fasilitasi mereka agar dapat langsung melihat calon pemimpinnya memaparkan gagasannya. Mereka-mereka ini yang harus memenuhi ruang debat. Mereka ini yang harus ditatap matanya oleh capres dan cawapres, bukan tim sukses dan pendukung,” pungkas Fahira yang kembali maju sebagai Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. #

]]>
197-kpu-evaluasi-debat-fahira-debat-ketiga-harus-steril-dari-“tim-hore”
<![CDATA[Komite II DPD RI: Tarif Tiket Pesawat Terbang yang Tinggi Berakibat Buruk Bagi Industri Pariwisata dan Pelaku UMKM di Daerah]]> 163-komite-ii-dpd-ri-tarif-tiket-pesawat-terbang-yang-tinggi--berakibat-buruk-bagi-industri-pariwisata-dan-pelaku-umkm-di-daerah Sun, 17 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Kenaikan harga tiket pesawat terbang yang terjadi sejak akhir tahun 2018 serta penerapan bagasi berbayar telah memberatkan masyarakat dan berpengaruh kurang baik pada industri pariwisata secara umum di seluruh Indonesia.  Demikian antara lain hasil kesimpulan dari kunjungan kerja Komite II DPD RI  (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) ke Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara serta ke Bandara Sultan Hasanudin di Maros, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2019.

Komite II mencatat harga tiket pesawat terbang  naik 40 persen hingga 120 persen sejak akhir tahun 2018. Ini merupakan kenaikan yang tertinggi dalam sejarah industri penerbangan di Indonesia. Kenaikan ini berada di atas kemampuan masyarakat, dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat, kata Parlindungan Purba, Wakil Ketua Komite II yang memimpin Kunjungan Kerja ke Bandara Kualanamu.

Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan oleh Angkasa Pura II dan data lain yang dihimpun oleh Komite II. Jumlah penumpang pada Januari 2019 tercatat 763.894 orang, turun hampir 20% dibandingkan dengan jumlah penumpang pada Januari 2018 yang berjumlah 953.565 orang. Penurunan 20% ini dinilai terlalu tinggi oleh Komite 2, sebab belum pernah terjadi penurunan sebesar ini  sebelumnya.

Jumlah penumpang pesawat terbang yang merosot ini tentu saja memukul industri pariwasta di daerah. Hal ini terlihat dari tingkat hunian hotel yang turun sebesar 20 persen hingga 40 persen di awal tahun ini. Dampak lebih jauh dari kebijakan maskapai penerbangan menaikkan tarif  pesawat dan penerapan bagasi berbayar ini adalah omzet pedagang dan toko di bandara maupun obyek wisata di berbagai daerah di Indonesia ikut turun. Harus dicatat bahwa seluruh pedagang di bandara dan di tempat tujuan wisata itu adalah UMKM, dan rezeki mereka hampir seluruhnya berasal dari  wisatawan. Kita harus menjaga pertumbuhan bisnis mereka agar jangan merosot, kata Wakil Ketua Komite II Pendeta Charles Simaremare pada kesempatan kunjungan kerja ke Bandara Sultan Hasanudin.

Namun demikian, pemaparan ororitas bandara di Kuala Namu dan Sultan Hasanudin menunjukkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat ini belum melewati peraturan tarif  batas atas yang diatur  dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri. 

Hanya saja yang disayangkan oleh Komite II bahwa maskapai penerbangan menetapkan harga tiket pada posisi yang tertinggi dari range yang diizinkan. Berdasarkan catatan Angkasa Pura, harga tiket pesawat yang dicek oleh otoritas bandara secara acak pada 15 Februari 2019,  sudah mencapai 80 persen dari batas harga atas. Bahkan sekitar 35 persen dari tarif tertinggi tersebut sudah mencapai harga paling tinggi atau 100 persen dari harga tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 14 tahun 2016. Kondisi seperti inilah yang memberatkan masyarakat, kata Charles.

Komite II memberikan perhatian besar pada masalah tarif pesawat dan bagasi berbayar ini mengingat angkutan udara memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia.  Oleh karena itu, Komite IImendorong dan meminta kepada semua pemangku kepentingan agar permasalahan harga tiket ini dapat segera dicarikan solusi terbaik. 

Komite II menilai bahwa kenaikan harga tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan perusahaan operator penerbangan. Untuk itu, Komite II akan melakukan pertemuan lanjutan untuk menuntaskan permasalahan harga tiket dan harga bagasi karena memberatkan masyarakat.  Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPD RI sebagai representasi daerah pada sistem politik di Indonesia. DPD RI akan terus  berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan advokasi dalam permasalahan kenaikan harga tiket pesawat yang berada di atas daya beli masyarakat ini. Komite II berharap semua pihak yang berkepentingan segera menemukan solusi terbaik agar angkutan udara terus menjadi tulang punggung dalam pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

Solusi terbaik itu harus segera dirumuskan mengingat Indonesia adalah negara yang amat luas dan memiliki 17.000 lebih pulau.  Angkutan udara memiliki peranan yang sangat penting  untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia. Angkutan udara juga berperan stategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Berdasarkan data BPS, sektor perhubungan udara sudah tumbuh dengan baik. Pada periode 2014-2017, sektor perhubungan udara rata-rata tumbuh sebesar 17,99 persen. Jumlah penumpang yang diterbangkan naik terus setiap tahun. Pada tahun 2014 jumlah penumpang pesawat terbang komersial tercatat dari 72 juta orang, dan naik menjadi 109 juta orang pada tahun 2017. 

Pada kunjungan kerja kali ini Komite II terbagi menjadi dua tim kerja, yakni tim kerja ke Bandara Kualanamu diikuti oleh 13 anggota dan dipimpin oleh Parlindungan Purba. Di Bandara Kualanamu tim kerja Komite II diterima oleh Kabid Keselamatan dan Angkutan Otoritas Bandara Kualanamu Agus Pramuka, serta Senior Manager of Airport Maintenance Yuston Fauzi. Sedangkan tim kerja lain yang melakukan kunjungan kerja ke Bandara Sultan Hasanudin diikuti oleh 12 anggota, dipimpin langsung oleh Ketua Komite II Aji Mirza Wardana. Di sini tim kerja diterima oleh GM PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanudin Wahyudi, Kepala Seksi Operasi Otoritas Bandara, serta Wakil Bupati Maros.

]]>
163-komite-ii-dpd-ri-tarif-tiket-pesawat-terbang-yang-tinggi--berakibat-buruk-bagi-industri-pariwisata-dan-pelaku-umkm-di-daerah
<![CDATA[BAP DPD RI AUDIENSI GANTI RUGI LAHAN JALAN TOL MANADO-BITUNG]]> 712-bap-dpd-ri-audiensi-ganti-rugi-lahan-jalan-tol-manadobitung Thu, 14 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima Forum Masyarakat Korban Jalan Tol Manado-Bitung membahas tuntutan ganti rugi terkait pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung.

Koordinator Forum Masyarakat Korban Jalan Tol Manado-Bitung, Edi Hendra Sodah dalam audiensi menjelaskan bahwa masyarakat mendukung pembangunan jalan tol di Sulawesi, namun selama 6 tahun sejak pembangunan tersebut, masyaraka berada dalam ketidakpastiaan guna penyelesaian hak ganti rugi. Seluruh warga pemilik tanaah menolah hasil musyawarah karena dinilai pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan perhitungan nilai pasar.

“Kami mendukung jalan tol di Sulawesi Utara tetapi kami minta juga hak-hak kami dipenuhi tetapi sampai saat ini tidak dipenuhi. Yaitu yang paling pokok adalah transparansi harga sampai hari ini kami tidak pernah diperlihatkan penetapan harga, bidang perbidang yang akuntable yang wajar dan adil,’ ujar Edi.

Ia menambahkan, pemilik lahan hanya diberikan sepotong kertas tanpa tanda tangan, nama pejabat dan cap tanpa judul tanpa perincian harga.

“Kami juga diancam ke pengadilan dan sekarang sudah dieksekusi tetapi kami tidak mau berikan surat tanah dan terima uang bila hak-hak kami tidak diberikan yaitu berapa harga kita sebenarnya, harga ini palsu kertas fotokopi saja yang diberikan. Kita minta yang asli pak, sesuai Undang-Undang,’ tegasnya.

Sementara itu, Kanwil BPN Sulawesi Utara, Fredy Kolintama menjelaskan pihak telah melakukan beberapakali melakukan  musyawarah terkait pengaturan pemberian ganti rugi. Persoalan ganti rugi nya sudah berada di ranah pengadilan, tinggal menunggu pelaksanaannya.

“Prinsipnya, di dalam undang-undang pasal 22 tahun 2012 dijelaskan, panitia pengadaan tanah mengacu pada undang-undang yang ada bahwa musyawarah dilakukan seketika sudah ada hasil penilaian (appraisal) maka dalam jangka waktu 30 hari harus diadakan musyawarah tentang bentuk ganti ruginya, yang dimusyawarahkan bentuknya bukan nilainya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BAP, Abdul Gafar Usman menjelaskan tuntutan yang diajukan oleh Forum Masyarakat Korban Jalan Tol Manado-Bitung akan ditindaklanjuti oleh BAP DPD RI. Sehingga diharapkan akan dapat segera dicarikan jalan keluar yang tepat. Sehingga, warga pemilik tanah akan dibayar sesuai dengan aturan dan pemerintah tidak disalahkan oleh aturan.

“Kami paham yang dihadapi masyarakat belum terima ganti rugi harapannya diberi ganti rugi yang wajar dan adil. Karena BAP tidak mencari siapa yang salah, kita mencari solusi. Ternyata dispemda/bapenda punya standar terhadap harga tanah itu dengan 2 standar yaitu pertama NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan harga pasar, kedua ada payung hukumnya. Kami akan carikan solusinya,” ujarnya.

Anggota BAP DPD RI asal Sulawesi Utara, Marhani V. Pua juga berharap permasalahan ini segera dapat diselesaikan. Tuntutan warga hanya meminta transparansi dari perhitungan nilai pasar dan memperoleh ganti rugi yang wajar. (adt)

]]>
712-bap-dpd-ri-audiensi-ganti-rugi-lahan-jalan-tol-manadobitung
<![CDATA[Komite II DPD RI Meminta Pembangunan Desa Sebagai Prioritas]]> 614-komite-ii-dpd-ri-meminta-pembangunan-desa-sebagai-prioritas Thu, 14 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT). Dalam kunjungannya tersebut, Komite II meminta agar pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Menurutnya pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Komite II menjalin kerja sama dengan Kementerian DPDTT terkait pembangunan desa.

“Dalam fungsi kami sebagai Komite II, ini sangat mendukung untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Ternyata banyak hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu koordinasi program atau pelibatan masyarakat. Basisnya itu adalah desa. DPD RI berbasis dari desa, sumber perekonomian juga,” ucap Parlindungan Purba di Kantor Kementerian DPDTT di Kalibata (14/2).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya kehadiran BUMDes dapat memperkuat ekonomi di desa. Dimana usaha perekonomian yang dilakukan oleh BUMDes dapat memberikan pendapatan kepada desa yang bisa dimanfaatkan dalam kesejahteraan masyarakat. Dirinya berharap agar kedepannya Kementerian DPDTT mengembangkan BUMDes, karena potensi dalam mensejahterakan masyarakat di desa sangat besar.

“Ini mungkin bisa melibatkan peranan dari swasta dan masyarakat, sehingga akan menjadi entiti perekonomian yang bermanfaat bagi pengembangan daerah,” imbuh Senator asal Sumatera Utara ini.

Senada, Senator asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, juga mendukung kehadiran BUMDes dalam membangun perekonomian di desa. Menurutnya BUMDes dapat diberdayakan dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa, baik dari sisi pariwisata, hasil pertanian, ataupun hasil produksi masyarakat desa lainnya. Hanya saja, untuk menyukseskan BUMDes tersebut, harus bekerjasama dengan investor luar untuk mendapatkan investasi. 

“Kalau hanya mengandalkan BUMDes, investasinya kecil, jadi harus pakai investor. Tapi harus ada soal landasan hukumnya, karena dana desa dari APBN, dan investor dari swasta. Harus ada landasan hukum yang bisa mengesahkan antara BUMDes dan swasta bisa bersatu, jika tidak BUMDes akan kalah bersaing,” kata Ahmad Nawardi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian DPDTT, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa keberadaan dana desa telah berhasil digunakan untuk membangun desa. Melalui dana desa, berbagai infrastruktur seperti jembatan, sekolah, jalan desa, telah berhasil dibangun. Menurutnya sampai 2018, dari target 5.000 desa tertinggal yang harus dientaskan, Kementerian DPDTT telah berhasil mengentaskan 8.035 desa, dan saat ini instansinya telah berhasil membangun 2.318 desa mandiri sampai 2018.

Terkait BUMDes, Anwar menjelaskan bahwa sampai tahun 2018, sekitar 61% desa telah memiliki BUMDEs dengan menyerap 1.074.754 tenaga kerja. Bahkan Anwar juga menjelaskan bahwa omzet BUMDes diperkirakan mencapai 1,16 Triliun per tahun, dengan laba bersih 121 milyar per tahun. Dirinya juga mendukung adanya pengembangan BUMDes seperti yang diusulkan Komite II asalkan dilandasi dengan Peraturan Desa sebagai landasan hukummnya.

“Dibawah BUMDes dapat berupa PT atau koperasi. Karena pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa, maka pengembangannya juga harus melalui Peraturan Desa. Dan keuntungan BUMDes harus digunakan untuk semua masyarakat,” kata Anwar.***ars

]]>
614-komite-ii-dpd-ri-meminta-pembangunan-desa-sebagai-prioritas
<![CDATA[DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat]]> 605-dpd-ri-maksimalkan-kinerja-di-masa-sidang-yang-singkat Thu, 14 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019. 

“Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan daerah,” ujar Nono Sampono.

Sebelum kembali ke daerah dalam masa reses, Pimpinan DPD RI pada penutupan Sidang Paripurna ke-9 meminta agar seluruh Anggota lebih peka dalam menyikapi berbagai kondisi yang berkembang dan lebih memberi perhatian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI terutama dalam hal fungsi legislasi, pengawasan, anggaran maupun representasi. 

“Mengingat singkatnya masa sidang tersebut, maka kami menghimbau kepada seluruh anggota baik secara perorangan maupun dalam kerja-kerja di alat kelengkapan agar lebih fokus dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran maupun fungsi representasi, sehingga seluruh agenda dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan program yang telah ditetapkan,” tegas Nono Sampono saat Pimpin Sidang Paripurna bersama Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam.

Sementara itu, Alat Kelengkapan menyampaikan hasil laporan pada Sidang Paripurna antara lain, Ketua PPUU John Pieris mengatakan bahwa PPUU telah membahas dan menyusun RUU Tentang Parisipasi Masyarakat. Berdasarkan masukan dari narasumber dan diskusi mengenai RUU Partisipasi Masyarakat, perlu disesuaikan dengan perkembangan media/teknologi sebagai wadah keterlibatan masyarakat. “Keterlibatan masyarakat yang efektif dan efisien pada era revolusi industri 4.0 dengan mengembangkan konsep smart society,” ujarnya. 

Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengambilan keputusan baik di pembangunan atau pembentukan kebijakan. Maka itu, partisipasi masyarakat harus jelas karena selama ini terjadi di dalam praktik. “Bentuk partisipasi masyarakat itu beragam dan cenderung dijadikan pemenuhan syarat formal prosedural,” kata senator asal Maluku itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Carles Simaremare menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan analisis substansi RUU Minyak dan Gas Bumi. Namun RUU tersebut masih ada beberapa aspek yang belum diakomodasi dalam RUU BUMN. “Selama ini sering ditemukan kelangkahan pada kebutuhan gas untuk industri pupuk, pembangkit listrik, dan kelangkahan gas LPG 3 kg,” tutur dia.

Selain itu, banyaknya musibah yang terjadi di daerah menjadi perhatian serius bagi Komite II DPD RI sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Apalagi bencana yang banyak terjadi berakibat langsung terhadap stabilitas dan kelangsungan pembangunan di daerah. “Mendorong adanya asuransi bencana dalam rangka pemulihan dan revitalisasi infrastruktur di wilayah bencana,” ujar Carles.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengatakan Komite III DPD RI telah menginisiasi RUU Tentang Perlindungan Pasien. Pasalnya, pengaturan seimbang antara aspek perlindungan pasien dan tenaga kesehatan membutuhkan kerangka legislasi baru. “Kondisi ini menjadi landasan yang kuat untuk membentuk UU sacara khusus mengatur perlindungan pasien,” paparnya.

Dedi menambahkan Komite III DPD RI juga telah menyusun pertimbangan atas RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Program kegiatan penyusunan tersebut merupakan lanjutan pada masa sidang sebelumnya. “Proses pendalaman materi sudah dilakukan sejak masa sidang sebelumnya,” ulasnya.

Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang menjelaskan bahwa Komite IV telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah dari pembangunan tahun 2005-2025 pengganti GBHN. “Dalam perjalanan selama 14 tahun berlakunya UU ini mengalami tuntutan perubahan. Bertujuan agar U ini mampu mengakomodasi aspirasi kepentingan pembangunan masyarakat daerah,” lontarnya. 

Ajiep menilai tantangan pembangunan di daerah adalah arah pembangunan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Hubungan sinergi antara pusat dan daerah perlu dilakukan penguatan serta semakin berdayanya masyarakat. “Peran serta masyarakat yang ada di daerah semakin mendukung keberhasilan pembangunan  nasional,” jelas dia. 

Sedangkan Wakil Ketua Komite I Fahira Idris menyampaikan bahwa sebagai bentuk nyata keberpihakan DPD RI kepada Daerah, selain menyusun RUU Pengembangan Daya Saing Daerah, Komite I juga melakukan pengawasan tehadap UU Tentang Desa dan UU tentang Pemda. 

“RUU Pengembangan Daya Saing Daerah bentuk konkret keberpihakan DPD RI kepada daerah, dan UU tersebut diperlukan agar darah mampu mempunyai kekuatan untuk maju dan berdaya saing mengeluarkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan tingkat ekonomi daerah,” ungkap Fahira.

Hasil Produk Legislasi DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019:
1.RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Perlindungan Pasien (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
2.Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
3.Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
4.Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN. (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
5.Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
6.Pandangan DPD RI terhadap Pekerja Sosial (disahkan di Paripurna Ke-8 tanggal 18 Januari 2019). (mas/Fan).

]]>
605-dpd-ri-maksimalkan-kinerja-di-masa-sidang-yang-singkat
<![CDATA[Anies Stop Swastanisasi Air, Fahira: Keputusan Tepat dan Berani]]> 999-anies-stop-swastanisasi-air-fahira-keputusan-tepat-dan-berani Tue, 12 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil alih pengolahan dan pelayanan air bersih di Jakarta dari pihak swasta yakni PT Aetra dan PT Palyja adalah langkah tepat dan berani. Dikembalikannya pengelolaan dan pelayanan air bersih ke ‘pangkuan’ negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dianggap bentuk nyata janji Anies saat kampanye yaitu "Maju Kotanya, Bahagia Warganya". 

Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, keputusan Gubernur Anies ini adalah kabar bahagia bagi warga Jakarta di tengah hiruk pikuk Pemilu 2019. Akhirnya, setelah dua dekade, negara, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk mengembalikan kedaulatan warga atas air bersih serta menjalankan amanat konstitusi memenuhi kebutuhan warga atas air bersih. 

“Tepat, karena keputusan ini sudah melalui proses kajian yang mendalam dan proses pengambilalihannya lewat tindakan perdata melalui mekanisme pertemuan dengan Palyja maupun Aetra. Berani, pertama karena dilakukan saat ini atau tidak menunggu kontrak selesai pada 2023. Kedua, karena keputusan ini diambil saat permohonan PK Menkeu dikabulkan oleh MA yang artinya air bersih di Jakarta masih milik swasta. Keputusan stop swastanisasi air ini menegaskan, Gubernur Anies lebih memilih berdiri bersama warga,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/2). 

Menuruf Fahira, selama air menjadi barang yang ‘mahal dan eksklusif’, sebuah kota tidak akan kunjung mencapai kemajuan. Ini karena air bersih adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Ketika air bersih jadi ‘mahal dan eksklusif’ maka tidak hanya akan menggerus produktivitas tetapi juga mengganggu perekonomian warga karena harus menyisihkan pendapatannya dalam jumlah signifikan untuk mendapatkan air bersih. Itulah kenapa, lebih dari satu dekade lalu, kota-kota maju di dunia sudah ‘mendepak’ swastanisasi air, dan lebih memilih mengelola air bersihnya sendiri untuk warganya. 

“Keputusan Gubernur Anies mengambil alih seluruh aspek pengelolaan dari pengolahan air baku hingga pelayanan dari swasta ini akan menjadi awal penyelesaian peliknya persoalan air bersih di Jakarta. Ini juga langkah tepat untuk mengembalikan hak semua warga di seluruh titik Jakarta untuk menikmati air bersih yang memang sesuai konstitusi harus dipenuhi negara. Keputusan ini bukan hanya harus diapresiasi tetapi juga harus kita rayakan sebagai kemenangan warga Jakarta,” kata Fahira. 

Fahira sendiri menyakini proses pengambilalihan pengelolaan air ibu kota dari pihak swasta akan segera rampung dan berjalan lancar. Karena memang dilihat dari sisi manapun selama dikuasai swasta cakupan layanan air ibu kota tidak mengalami kemajuan signifikan. Dalam 20 tahun (1998-2017), cakupan layanan air hanya meningkat 14,9% (tahun 1998 sebesar 44,5%, kemudian pada 2017, nilainya hanya meningkat menjadi 59,4% atau masih jauh dari target akhir kontrak di tahun 2023 sebesar 82%). 

“Pemprov DKI punya posisi kuat untuk mengambil alih pengelolaan dan pelayanan air bersih bagi warganyanya, untuk memastikan semua warga Jakarta terpenuhi haknya menikmati air bersih,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPD RI DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini. #

]]>
999-anies-stop-swastanisasi-air-fahira-keputusan-tepat-dan-berani
<![CDATA[KOMITE IV DPD RI BAHAS MATERI MUATAN RUU USULAN DPD RI]]> 999-komite-iv-dpd-ri-bahas-materi-muatan-ruu-usulan-dpd-ri Mon, 11 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pemerintah diharapkan dapat menempatkan diri sebagai ‘bisnis advicer’ dalam kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. RUU Penjamin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan UMKN di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pengaturan materi muatan RUU usul DPD RI tentang Penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan sejumlah pakar.

Siska menilai, perlunya kebijakan yang mengatur agar pemerintah memberikan pelayanan mulai dengan registrasi sampai dengan pemasaran produk. “Nah, bagaimana RUU ini mengakomodir itu. Bagaimana untuk memudahkan user tidak hanya dalam pembiayaan namun juga memasarkan produk mereka. Itu sangat layak dimasukkan dalam muatan materi,” ujar Siska.

Sementara itu, anggota Komite IV lainnya, Budiono menilai RUU ini perlu mengatur tentang perlunya keberadaan lembaga penjamin secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, anggaran untuk lembaga penjamin perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerjanya.

“Lembaga penjamin seperti Jamkrida belum ada di semua provinsi. Dari sisi kinerja belum terlalu kuat bakan masih kesulitan mencari dana operasional. Nah ini bagaimana penjaminan bisa merata di semua provinsi. Untuk itu perlu di dorong untuk semua wilayah punya Jamkrida,” ujarnya.
 
Menanggapi hal itu, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Najib menjelaskan persoalan yang dihadapi UMKM di Indonesia selama ini adalah kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal dan kebijakan yang kurang efektif. Faktor penghambat yang paling tinggi adalah daya saing. 

Najib menambahkan, para politisi dan birokrat hanya fokus pada memberikan subsidi kepada UKM tidak memberikan efek yang besar, maka seharusnya perlu dipikirkan untuk menyediakan subsidi untuk biaya start-up dan menciptakan unit mandiri.

“Paradigma lama dengan memberikan subsidi adalah bentuk pengembangan UKM dengan anggaran besar tetapi memiliki efek kecil, sebaiknya fokus pada penyediaan subsidi untuk biaya start-up, dengan demikian akan tercipta unit mandiri daripada subsidi pendapatan ke klien,” ujarnya.

Permasalahan lain yang dipaparkan oleh dosen IPDN Jati Nangor Andi Heni, adalah bahwa selama ini UMKM kesulitan utk mengakses sumber kredit. Karena pada umumnya, jaminan yg diajukan oleh UMKM dinilai tidak layak oleh lembaga pembiayaan. 

“Untuk itu, Ia menilai perlu ada aturan biaya penjaminan yang lebih meringankan UMKM. Selain itu utk bunga pinjaman juga perlu untuk dikaji kembali,” ujar Heni.

Selain masalah permodalan, izin operasi juga perlu diperbaiki. Menurutnya, pada umumnya UMKM enggan mengurus izi operasional dan bertahan sebagai usaha informal, karena ada indikasi ketakutan dibebankan pajak.**

]]>
999-komite-iv-dpd-ri-bahas-materi-muatan-ruu-usulan-dpd-ri
<![CDATA[DPD RI Nilai Reformasi Mental Belum Dirasakan Daerah]]> 444-dpd-ri-nilai-reformasi-mental-belum-dirasakan-daerah Mon, 11 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Reformasi Mental yang digaungkan oleh pemerintah dinilai belum terlalu signifikan di daerah-daerah. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. 

“Isu Reformasi Mental ‘gaungnya’ sampai ke pelosok, tol laut juga gaungnya sampai keluar negeri sehingga sampai bertanya-tanya. Namun faktanya sampai sekarang nyatanya belum terlalu signifikan pencapaiannya,” ucap Anggota Komite IV DPD RI Budiono di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (11/01).

Menurutnya, di daerah masih belum bisa dikatakan sebagian besar terasa Reformasi Mental. Bahkan, masih sebagian kecil yang mungkin bisa melakukan reformasi birokrasi itu. “Kenyataan saat ini dari tahun ke tahun tidak banyak berubah,” tegas Budiono.

Budiono menilai Bangsa Indonesia sebenarnya berorientasi dengan kehutanan, peternakan, pertanian dan juga kelautan perikanan. Seharusnya pemerintah konsen kesana, sehingga bisa mensejahterakan rakyat. 

“Jadi perlu tenaga-tenaga terampil yang professional termasuk para medis pun saya pikir juga kurang kompetitif juga. Masukan dari saya bagaimana mengalokasikan dana untuk melatih tenaga kerja Indonesia lebih terampil lebih kompetitif, bersertifikat, professional sehingga laku dijual dimana-mana,” kata Budiono.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Ayi Hambali menjelaskan masalah konsitensi dari perencanaan ini, yaitu jangan sampai perencanaan ini di buat tetapi melaksanakannya tidak konsisten. “Untuk menjaga konsistensi maka barangkali ini Undang-undang Bappenas yang harus kita usulkan agar Bappenas itu benar-benar menjadi leader dalam pembangunan,” harapnya.

Dikesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target pertumbuhan ekonomi ke depan akan terasa sulit. Apalagi pencapaian 1968 - 1979 saat ekonomi Indonesia tumbuh 7,5 persen per tahun. “Sekarang tumbuh 5 persen sudah bagus dan sulit mencapainya,” tuturnya.

Bambang menilai Indonesia mengalami permasalahan struktural yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Misalnya produktivitas industri, khususnya manufaktur, dan tenaga kerja.

“Tantangan industri manufaktur ke depan ialah meningkatkan nilai tambah agar bisa mendorong daya saing. Hal ini bakal mendorong kemampuan produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk negara lain di pasar ekspor. Untuk itu, ke depan pemerintah harus melanjutkan reformasi struktural untuk membangkitkan sektor manufaktur,” kata Bambang.*

]]>
444-dpd-ri-nilai-reformasi-mental-belum-dirasakan-daerah
<![CDATA[KETUA DPD RI TERIMA PENGHARGAAN WARTA BAKTI UTAMA TAHUN 2019]]> 355-ketua-dpd-ri-terima-penghargaan-warta-bakti-utama-tahun-2019 Sat, 09 Feb 2019 02:33:00 +0700 lela Surabaya, dpd.go.id - Ketua DPDRI Oesman Sapta  menerima penghargaan Warta Bakti Utama dihadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Sabtu (9/2), di Convention Hall Hotel Grand City, Surabaya, Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Oso, sapaan akrab  Oesman Sapta pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019. 

Menurut Penanggung Jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2019, Margiono,  penghargaan  yang Oso terima karena ia dinilai berhasil  menjadi tokoh pembuat berita yang bermanfaat bagi negara.

Bersamaan dengan Oso menerima penghargaan, diserahkan juga penghargaan dibidang pers yaitu Penghargaan Kemerdekaan Pers untuk Presiden RI Joko Widodo yang juga diserahkan oleh Ketua Dewan Pers Indonesia Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dan penghargaan lainnya diberikan ke beberapa kandidat dengan berbagai kategori diantaranya yaitu Penghargaan Kepeloporan Di Bidang Media, Lifetime Achievement, Penghargaan Adinegoro, Penghargaan Presscard Number One (PCWO), Penghargaan Digital Awards, Medali HPN 2019 untuk kesiagaan dan informasi bencana, dan  Anugerah Kepedulian Pers.

Pada Puncak HPN 2019 dengan tema Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital, Oso berharap agar pers tetap mendukung dan peduli kepada ekonomi kerakyatan sehingga informasinya semakin meluas dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan. "Saya berharap pers sesuai dengan perannya bisa turut membantu agar penguatan ekonomi kerakyatan bisa terwujud, sehingga bersama pemerintah kita bisa memajukan perekonomian daerah. Karena jika Indonesia mau maju dan sejahtera maka hal itu harus dimulai dari daerah," katanya.

Oso menambahkan Hari Pers Nasional adalah kegiatan yang luar biasa. "HPN adalah suatu kegiatan yang luar biasa, semua kegiatan nasional yang kita lihat tidak akan selengkap ini jika tidak ada insan pers, artinya HPN ini berwibawa dan harus diapresiasi oleh lawan juga kawan. Ke depan saya berharap nilai-nilai etik jurnalis betul-betul dipertahankan,” ujarnya.

Menyoroti soal hoax, oso meminta masyarakat tidak mudah percaya. "Tadi di forum, Pak Presiden sampaikan hoax itu semakin ke depan tidak dipercaya. Artinya etik dan konten pemberitaan yang valid dan benar dari para jurnalis semakin dipercaya. Saya himbau di tahun politik uni sebaiknya berita-berita tidak berpihak tapi berimbang agar berita  semakin dipercaya masyarakat. Jadi persoalan hoax ini, hoax bukanlah dibawah pembinaan pers sehingga hal ini harus dilawan dan dikonfirmasi jika berita berpotensi hoax," ujarnya

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional 2019 serta apresiasi atas terselenggaranya HPN 2019. "Sejalan dengan perkembangan internet, pengguna internet di indoensia sudah 143.62 juta jiwa dimana angka tersebut 54.6% dari total populasi. Sementara yang viral menjadi rujukan juga buat media-media nasional, namun menurut Edelment Trust Barometer 2018 media konvensional tetap lebih dipercaya dibanding media sosial.

Semoga Pers bisa meneguhkan perannya sebagai sumber informasi yang akurat, bisa mengedukasi masyarakat, memberikan kontrol sosial, beri kritik yang konstruktif. Pemerintah menjamin kebebasan yg beretika dan bertatakrama, selamat Hari Pers Nasional bagi seluruh insan pers di seluruh Indonesia" terangnya saat menyampaikan apresiasi atas kinerja pers Indonesia.

Nampak  hadir pula pada acara tersebut diantaranya yaitu, Menkominfo Rudiantara, para Duta Besar, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, para Pejabat Daerah dan Ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal Sembiring Depari dan Jajaran PWI dari beberapa provinsi, dan berbagai komponen pers di Indonesia. (Adn)

]]>
355-ketua-dpd-ri-terima-penghargaan-warta-bakti-utama-tahun-2019