Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Sat, 17 Nov 2018 05:28:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[GKRH: Pentingnya Budaya Sebagai Modal Bangsa]]> 272-gkrh-pentingnya-budaya-sebagai-modal-bangsa Thu, 15 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Yogyakarta, dpd.go.id - Hari ini Kamis 15 November 2018 pukul 10.00 bertempat di Pendopo Kraton Kilen Yogyakarta, GKR Hemas Senator DIY menerima rombongan Bundo Kanduang Alahan Panjang Kabupaten Solok Sumatera Barat yang didampingi oleh jajaran dinas dan DPRD Kab. Solok. 

Adapun tujuan kedatangan rombongan selain bersilaturahmi juga ingin menimba ilmu dari GKR Hemas tentang upaya-upaya Kraton Yogyakarta sebagai lembaga adat dalam memelihara dan mempertahankan tradisi di tengah derasnya pengaruh budaya luar yg masuk. 

GKRH menyampaikan betapa pentingnya budaya sebagai modal kekuatan sebuah bangsa yang harus tetap dipertahankan sebagai identitas diri. 

Banyaknya wisatawan yang datang ke Yogyakarta tak lepas dari masih dipertahankannya budaya dan tradisi Jawa di Yogyakarta. Seperti di dalam Keraton, Putri-putri Sultan juga memelihara budaya diantaranya dengan berkesenian tari seperti yang baru saja ditampilkan minggu lalu dalam misi lawatan budaya ke beberapa Kota di Amerika Serikat. 

Kepada Para Bundo Kanduang, GKRH berpesan untuk tetap teguh memegang tradisi dan bekerja sama dalam kesetaraan. Dalam kesempatan ini Pemerintah Daerah Kab. Solok mengundang GKRH dan Bapak Gubernur DIY untuk dapat mengunjungi Kabupaten Solok. 

Acara diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan cinderamata berupa makanan khas Solok.

]]>
272-gkrh-pentingnya-budaya-sebagai-modal-bangsa
<![CDATA[Kasus Ibu Nuril: Jangan Sampai Hukum Kehilangan Hakikatnya]]> 507-kasus-ibu-nuril-jangan-sampai-hukum-kehilangan-hakikatnya Thu, 15 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, 14 November 2018—Kasus hukum yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai staf honorer di salah satu SMA Negeri Mataram bernama Baiq Nuril Maknun, disayangkan bahkan diprotes keras banyak pihak. Pasalnya, walau diduga menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya (kepala sekolah), Nuril oleh Mahkamah Agung (MA) divonis melanggar aturan UU ITE dengan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. 

“Jangan sampai hukum kehilangan hakikatnya. Intisari dari hukum itu adalah keadilan. Menurut saya, Ibu Nuril belum mendapatkan itu. Walau sebagai warga negara kita harus menerima vonis hakim, tetapi sebagai warga negara, kita juga berhak menyampaikan keperihatinan. Saya berharap Ibu Nuril menempuh langkah hukum selanjutnya (Peninjauan Kembali) dan kita doakan bersama keadilan bisa menghampiri Ibu Nuril,” tukas Senator atau Anggota DPD RI yang juga aktivis perempuan Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (14/11).

Fahira mengungkapkan, salah satu agenda penting bangsa ini adalah melawan segala bentuk kejahatan seksual kepada perempuan baik secara fisik maupun verbal yang angkanya masih sangat tinggi. 

“Saya khawatir akibat kasus ini, banyak perempuan-perempuan lain yang mungkin mengalami pelecehan seksual terutama verbal lebih memilih diam dan bungkam. Tentunya ini kontradiktif dalam upaya kita melawan segala macam bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan,” jelas Senator Jakarta ini. 

Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika Baiq Nuril merekam pembicaraan Kepala Sekolah (M) dengan dirinya pada 2012 yang diduga mengandung muatan kesusilaan. Belakangan, percakapan itu terbongkar dan beredar di masyarakat. M tidak terima dan melaporkan Nuril ke polisi pada 2015 dan disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pada Juli 2017, PN Mataram membebaskan Baiq Nuril karena hakim menilai perbuatan Nuril tidak melanggar UU ITE di pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dakawaan jaksa. Namun di tingkat kasasi Nuril divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta. #

]]>
507-kasus-ibu-nuril-jangan-sampai-hukum-kehilangan-hakikatnya
<![CDATA[DPD RI Dorong KLHK Tangani Masalah Pencemaran Di Daerah]]> 103-dpd-ri-dorong-klhk-tangani-masalah-pencemaran-di-daerah Wed, 14 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah. Komite II meminta agar KLHK turun langsung dan menindaklanjuti permasalahan lingkungan hidup di daerah. Karena selama ini di daerah banyak wilayah-wilayah yang mengalami pencemaran yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan. 

Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat KLHK (14/11), Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, beberapa informasi yang dimiliki KLHK berbeda dengan informasi yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, dirinya meminta agar KLHK turun langsung ke daerah untuk melihat kondisi hutan dan lingkungan hidup untuk menyusun kebijakan sesuai informasi yang sama. 

“Mereka harus melihat langsung bagaimana sebenarnya kondisi hutan dan lingkungan hidup di daerah agar ada persepsi yagn sama dengan masyarakat di daerah. Masyarakat di daerah sangat mengharapkan kementerian kehutanan memberikan kebijakan yang berpihak kepada daerah,” ucapnya. 

Komite II mencatat ada banyak permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus segera ditindaklanjuti oleh KLHK. Banyak perusahaan-perusahaan dianggap yang belum memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang berimbas kepada masyarakat. 

“Kebanyakan PR-PR terkait lingkungan hidup ini diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Menyebabkan pencemaran lingkungan dan berimbas kepada masyarakat sekitar. Ini yang menjadi salah satu poin penting yang kami sampaikan tadi,” kata Senator asal Provinsi Kalimantan Timur ini. 

Salah satu permasalahan dari masyarakat terkait lingkungan terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Senator asal Bangka Belitung, Bahar Buasan, menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan Hutan Tanam industri (HTI) di Kecamatan Sijuk Kabupaten, meresahkan masyarakat. Keberadaan HTI atas Nama PT. Agro Pratama Sejahtera (APS) ini masih menimbulkan kontra dari masyarakat di sekitarnya. Dirinya meminta agar masalah tersebut segera diselesaikan karena berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. 

“Perusahaan tetap bergerak untuk melakukan land clearing dari tanah tersebut, sedangkan masyarakat mengklaim tanah itu akan menjadi milik masyarakat untuk dipergunakan,” tegasnya. 

Sedangkan Senator asal Provinsi Aceh, Sudirman, mengeluhkan operasi usaha tambang emas milik PT. Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Ateuh Banggalang. Menurutnya wilayah operasi perusahaan tersebut telah melampui pemukiman warga dan terus berkembang. Bahkan zonasi penambangan tersebut ditakutkan akan melampui Makam Aulia, destinasi wisata, termasuk peninggalan Cut Nyak Dhien. Sudirman juga mensinyalir terdapat pemalsuan data masyarakat di awal tahap proses perizinan. Menurutnya tidak ada masyarakat yang merasa memberikan KTP terkait perizinan PT. EMM, dan tiba-tiba telah keluar rekomendasi. Selain itu, keberadaan pertambangan tersebut ditakutkan akan merusak lingkungan karena melewati daerah penyanggah banjir. 

“Kemudian dampak lingkungan sudah mulai tercemar. Yang mana sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial itu zona penyanggah banjir. Tapi kalau lokasi penambangan emas ini dikelola, daerah penyanggah banjir ini akan tergerus. Ini bagaimana ketentuan yang diberikan izin oleh pemerintah,” ungkap Senator yang akrab dipanggil Haji Uma ini. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, mengatakan bahwa instansinya terus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan dan hutan yang sehat untuk kepentingan masyarakat. Dirinya akan menindaklanjuti segala aspirasi yang disampaikan oleh setiap Senator DPD RI. 

“Kami berupaya terus menemukan terobosan kebijakan. Jika memang ada ruang yang harus kami selesaikan, itu akan menjadi bagian penting dari kami yang harus segera dilakukan agar tidak ada lagi kerusakan di hutan atau lingkungan,” ucap Bambang. 

Di akhir pertemuan yang turut dihadiri oleh Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi, Senator asal Lampung Anang Prihantoro, Senator asal Papua Barat Mamberop Y Rumakiek, Senator asal Sumatera Barat Emma Yohanna, Senator asal Riau Rosti Uli Purba ini, Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza W, berharap agar setiap senator dapat menjembatani antara masyarakat di daerah dengan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah di daerah. 

“Tinggal DPD bagaimana menjaga kondusiftias daerah agar isu yang terjadi di lapangan kemudian disampaikan ternyata bertolak belakang. DPD hadir agar menjadi jembatan antara daerah dengan pemerintah pusat, agar terjadi sinkronisasi tidak hanya pembangunan tetapi juga informasi,” tutupnya.

]]>
103-dpd-ri-dorong-klhk-tangani-masalah-pencemaran-di-daerah
<![CDATA[Komite III DPD RI: Perlu Pijakan Regulasi Untuk Memberdayakan Lanjut Usia]]> 826-komite-iii-dpd-ri-perlu-pijakan-regulasi-untuk-memberdayakan-lanjut-usia Wed, 14 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI mengungkapkan pentingnya peran pemberdayaan lanjut usia dalam kehidupan berbangsa, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar Sosiologi Universitas Indonesia Dr. Erna Karim membahas Inventarisasi RUU kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia). Ruang Rapat Komite III Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Rabu (14/11). 

Pemberdayaan Lanjut Usia mengacu pada Undang-Undang Nomer. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42. Bahwa isinya membutuhkan peran aktif dari negara untuk menumbuhkan kemampuan berpartisipasi dan peran sosial dari kaum lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

“Perlu ada perbaikan regulasi untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia. Disamping itu, perlu perhatian dan perlakuan khusus kepada lanjut usia dalam pelaksanaan pembangunan. Lanjut usia masih bisa diberdayakan dalam membantu pembangunan. Oleh karena itu, perlu regulasi yang menjadi pijakan,” ungkap Wakil Ketua Komite III Novita Anakota saat membuka rapat. 

Senada dengan hal itu, Pakar Sosiologi Universitas Indonesia Dr. Erna Karim mengakui bahwa peran negara sangat besar untuk mengedepankan program pro lansia berkaitan dengan kemiskinan, pengetahuan, ketrampilan, materi, relasi sosial, ketelantaran dan perlindungan. 

“Pandangan konsep RUU ini nantinya perlu diperbaiki, memang benar bahwa usia tua sebagai proses alamiah, akan tetapi kaum lansia jangan disingkirkan tapi harus berdaya, mandiri, dan berkontribusi. Jika hanya hanya siklus alamiah hanya akan menjadi beban Negara nantinya. Selain itu, upaya preventif bisa dilakukan dalam proses sosialisasinya melalui agen-agen sosial, melalui media, keluarga dan institusi terkait dan memperbaharui regulasi dari pemerintah,” jelas Erna. 

Berkaitan dengan hal itu, Senator DIY Afnan Hadikusumo mengingatkan bahwa pentingnya regulasi itu karena diperkirakan jumlah penduduk lanjut usia akan bertambah menurut data Badan Pusat Statistik menjadi 48,2 juta jiwa pada tahun 2035. 

“Dulu tahun 70-an ada istilah baby booming maka pemerintah pada saat itu menggalakan program keluarga berencana untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Dan hasilnya pada tahun 2035 nanti adalah hasil dari baby booming itu ini yaitu memasuki era penuaan/ ageing population dan ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam menetapkan strategi pembangunan ke depan,” tukas Afnan. 

Komite III DPD RI menilai saat ini fokus perhatian pemerintah kepada lansia masih kepada pelayanan kesehatan. Lansia bisa diberdayakan untuk membantu program pembangunan disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Fokus perhatian dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia nantinya akan kemiskinan, keterlantaran dan faktor perlindungan. (mas)

]]>
826-komite-iii-dpd-ri-perlu-pijakan-regulasi-untuk-memberdayakan-lanjut-usia
<![CDATA[Bahas RUU Konsultan Pajak, Komite IV DPD RI Kaji Pengangkatan Konsultan Pajak]]> 186-bahas-ruu-konsultan-pajak-komite-iv-dpd-ri-kaji-pengangkatan-konsultan-pajak Tue, 13 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI menilai perlunya kepastian hukum bagi para konsultan pajak, baik dalam pengangkatan untuk menjadi konsultan pajak maupun pemberian sanksi bagi konsultan pajak yang melanggar kode etik. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Selasa (13/11).

Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang mempertanyakan tentang lembaga yang berhak untuk memberikan pendidikan profesi bagi sesorang yang ingin menjadi konsultan pajak. Selain Ajiep, Daryati Uteng juga mempertanyakan mekanisme dan lembaga yang berhak melakukan pengangkatan sebagai konsultan pajak.

Untuk itu, Aziz Adyas menilai RUU ini diharapkan memberikan kepastian hukum kepada konsultan pajak.

“Pengangkatan konsultan pajak sebaiknya menjadi kewenangan pemerintah melalui uji kompetensi,” ujar Ajiep Padindang.

Anggota Komite IV DPD RI lainnya, John Pieris menilai konsultan pajak memiliki fungsi ekonomi dan edukasi. Sehingga, konsultan pajak diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak “Tak hanya itu, kami menilai asosiasi konsultan pajak berkewajiban memberikan bantuan kepada UMKM yang mengalami masalah perpajakan untuk didampingi oleh konsultan pajak,” uajrnya.

Cholid Mahmud mengungkapkan adanya kekhawatiran praktek konsultasi pajak agar para pelaku usaha dapat membayar pajak sesedikit mungkin. Untuk itu sebaiknya, RUU ini mengakomodir penambahan ayat terkait sanksi administratif dan sanksi pidana untuk konsultan pajak yang melakukan tindak pidana.

“Bagaimana jika konsultan pajak melakukan malapraktik seperti itu. Saya usulkan ada sanksi jika terbukti konsultan pajak melanggar aturan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, narasumber dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menjelaskan profesi konsultan pajak lebih populer dibandingkan dirjen pajak. Mengenai syarat untuk menjadi konsultan pajak adalah tidak hanya memahami tentang pajak tetapi juga harus mendapat sertifikat Lebih lanjut, Suryo menjelaskan harus ada benang merah dalam RUU ini agar konsultan pajak dapat dituntut atau tidak dapat dituntut, mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, RUU ini juga perlu mengatur siapa saja yang dapat menjadi konsultan pajak.

“Mengenai sanksi hukum disinkronkan dengan ketentuan KUHAP. Sedangkan untuk persyaratan menjadi konsultan pajak adalah minimum pernah kuliah pendidikan perpajakan yang dibentuk panitia perpajakan.***

]]>
186-bahas-ruu-konsultan-pajak-komite-iv-dpd-ri-kaji-pengangkatan-konsultan-pajak
<![CDATA[DPD RI Beri Catatan Penerimaan CPNS 2018]]> 157-dpd-ri-beri-catatan-penerimaan-cpns-2018 Tue, 13 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI memberikan catatan atas pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018 secara serentak di pusat dan daerah. Hal itu disampaikan pada saat audiensi antara Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB) Syafruddin, di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan Jakarta, Selasa (13/10). 

Pada pertemuan tersebut, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani menyampaikan permasalahan rekrutmen CPNS 2018 yang terjadi di daerah yang menjadi evalusi Komite I kepada Menteri PAN RB. Permasalahan tersebut terkait sedikitnya kelulusan dari proses seleksi ini untuk bisa lolos dari ambang batas/passing grade yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). 

“Apa yang menjadi evaluasi Komite I berdasar masukan masyarakat di daerah sama persis menjadi fokus perhatian Kementerian PAN RB, pada pertemuan ini pak menteri menjanjikan akan mengeluarkan Permenpan baru dan akan diikuti oleh skema baru untuk mengatasi permasalahan kelulusan seleksi yang jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan formasi yang ada,” jelas Ketua Komite I tersebut. 

Menteri PAN RB Syafruddin mengungkapkan bahwa hasil rekrutmen CPNS saat ini bukan harga mati, kementerian masih ada beberapa langkah yang akan diambil untuk membenahi permasalahan yang ada. 

“Kondisi hasil rekrutmen CPNS saat ini bukanlah harga mati masih ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan utuk membenahi hasil ini. Pansel sudah rapat dan mencarikan solusi. Kekurangan banyak tenaga PNS (238.000) khususnya Guru dan tenaga perawat. Oleh karena itu, kita mencoba menyiapkan beberapa langkah, dan insyaAllah minggu depan akan diterbitkan regulasi yang kira-kira tujuannya untuk memenuhi kekurangan formasi yang ada,” jelas Syafruddin. 

Komite I secara umum memberikan apresiasi pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di Pusat maupun di Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang paripurna, birokrasi yang bersih, Independen dan berintegritas khususnya di Daerah. 

“Penentuan nilai ambang batas atau passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan PERMENPAN & RB Nomor 37 Th 2018 yang tinggi menimbulkan sedikitnya peserta yang lulus seleksi terutama di daerah, bahkan menurut data PAN RB kurang dari 1% sehingga ini tidak memenuhi formasi yang diperlukan. Oleh sebab itu Komite I meminta perlu evaluasi yang mendalam dan kami menunggu solusi yang ditawarkan tadi dari pemerintah dalam hal ini kementerian PAN RB dan katanya minggu depan akan keluar permenpan baru, itu akan kami tunggu,” pungkas Benny. 

Turut hadir pada pertemuan tersebut Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Nofi Candra, Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah Bahar Ngitung, Wakil Ketua Komite III Delis Julkarson Hehi dan Muhammad Idris.

]]>
157-dpd-ri-beri-catatan-penerimaan-cpns-2018
<![CDATA[Agar Perdebatan Pilpres Lebih Subsantif, KPU Diminta Percepat Debat Publik]]> 140-agar-perdebatan-pilpres-lebih-subsantif-kpu-diminta-percepat-debat-publik Tue, 13 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - 13 November 2018—Sejak dimulai 23 September 2018, Kampanye Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2019 belum juga memasuki arena perbedebatan yang benar-benar substantif. Malah para elite seperti terjebak dalam sebuah orkestrasi perdebatan yang jauh dari isu-isu krusial yang saat ini sedang dihadapi negara dan rakyat. 

Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, selama sebulan lebih kampanye Pilpres 2019 lebih didominasi sensasi yang jauh dari esensi. Kondisi ini, jika terus dibiarkan akan merugikan pemilih dan muaranya akan merugikan penyelengggara dalam hal ini KPU. Untuk itu, salah satu strategi agar perdebatan pilpres beralih menjadi lebih substantif, KPU diminta mempercepat jadwal Debat Publik Kandidat Calon Presiden/Calon Wakil Presiden dengan menyajikan tema-tema debat yang mendalam sehingga ‘memaksa’ para calon menjawab dan memberi solusi berbagai persoalan yang saat ini dihadapi rakyat saat ini dan ke depan.

“Saya berharap KPU melihat apa yang terjadi saat ini dan memajukan jadwal debat publik Pilpres 2019 agar tema perdebatan baik di tingkat elite maupun di tataran masyarakat bisa lebih mendidik dan substantif. Idealnya, Desember 2018 ini (debat publik) bisa digelar. Terlalu lama jika menunggu hingga Januari 2019. Selain itu, saya berharap, volume debat diperbanyak lebih dari lima kali agar diskursus publik terkait pilpres ini lebih berkualitas dan muaranya adalah tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 meningkat,” papar Fahira Idris yang juga Senator Jakarta ini, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (13/11).

Menurut Fahira, perdebatan yang terjadi sepanjang sebulan lebih masa kampanye Pilpres 2019 ini, bukan saja didominasi sensasi, tetapi sudah menuju ke arah yang tidak sehat. Selain dipenuhi oleh narasi yang kurang bermutu dan tidak cerdas bahkan provokatif, kampanye pilpres seperti digiring membahas tema yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Bagi Fahira, KPU punya kewajiban moral untuk men-drive perdebatan pilpres ini menjadi lebih substantif. Salah satu strateginya dengan mempercepat dan memperbanyak volume debat sehingga para elite, tim sukses dan para kandidat tidak punya waktu memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, tetapi fokus memformulasikan gagasan terbaiknya untuk disajikan kepada publik.

“Isi ruang-ruang publik kita dengan perdebatan-perdebatan yang sehat. Perdebatan yang membuka mata publik bahwa mereka harus memilih pada Pemilu 2019. Untuk itu, debat publik pilpres mendesak untuk dipercepat. Saya juga berharap, konsep debat dirubah lebih substantif salah satunya menghadirkan audience debat dari berbagai kelompok masyarakat, bukan debat yang dipenuhi oleh sorak-sorai pendukung,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini. #

]]>
140-agar-perdebatan-pilpres-lebih-subsantif-kpu-diminta-percepat-debat-publik
<![CDATA[DPD RI Usulkan 6 RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019]]> 605-dpd-ri-usulkan-6-ruu-prioritas-pada-prolegnas-2019 Mon, 12 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan usulkan 6 RUU prioritas pada Prolegnas 2019. Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (12/11/2018).

RUU Prolegnas Prioritas yang akan diselesaikan DPD RI antara lain, RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Daerah Perbatasan, RUU Tentang Kegeologian, RUU Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, RUU Tentang Bahasa Daerah, RUU Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penaggulangan Bencana.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan kepada alat kelengkapan DPD RI dan Anggota untuk fokus menyelesaikan semua tugas dan kewenangan DPD RI terutama Program Legislasi Nasional pada Masa Sidang tahun 2018-2019 yang sangat singkat.

“Saya sampaikan masa Sidang tahun 2018-2019 ini sangat singkat, akan tetapi semua alat kelengkapan harus mampu menyelesaikan semua agenda yang ada sesuai dengan tugas dan kewenangan terutama dalam bidang legislasi,” ujar Senator Maluku tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) John Pieris menyatakan bahwa pada masa sidang 2018-2019 DPD RI akan fokus mengerjakan 6 RUU pada Prolegnas Prioritas 2019.

“Kami mendorong adanya sosialisasi dan penyebarluasan program prolegnas yang dikerjakan oleh DPD RI. Hasil kesepakatan Tripartit antara DPD, DPR, dan Pemerintah perlu disosialisasikan ke daerah oleh PPUU 2019 mendatang,” ujar John Pieris.

Pada Sidang ini dilaporkan juga bahwa masa Sidang 2018-2019 ini, Komite I akan melakukan finalisasi RUU inisiatif DPD RI tentang Percepatan Pembangunan daerah tertinggal. Selain itu, Komite I akan melakukan pembahasan bersama DPR dan Pemerintah terkait RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat; Sedangkan Komite II akan melakukan pembahasan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU BUMN dan melakukan Pengawasan atas Undang_Undang Penerbangan; Sedangkan Komite III akan melakukan inventarisasi materi RUU perubahan UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan tentang Kepemudaan; dan Komite IV akan melanjutkan penyusunan pandangan dan pendapat terhadap RUU dari DPR/pemerintah terkait RUU tentang Konsultan Pajak, dan review terhadap APBN 2019.

“Saya berharap semua alat kelengkapan dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien, selain itu harus dapat menyusun setiap agenda yang sesuai untuk dapat menyelesaikan tugas dan kewenangan yang sudah disusun,” pungkas Nono Sampono.

]]>
605-dpd-ri-usulkan-6-ruu-prioritas-pada-prolegnas-2019
<![CDATA[DPD RI Sikapi Persoalan Bangsa ]]> 515-dpd-ri-sikapi-persoalan-bangsa- Mon, 12 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id (12/11) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyampaikan beberapa sikap terkait beberapa peristiwa yang menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut seperti musibah jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tuti Tursilawati, di negara Arab Saudi, dan pembakaran bendera yang bertulisan kalimat tauhid di Garut yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Terkait musibah jatuhnya pesawat Lion Air, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkalpinang tanggal 9 Oktober 2018 di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta, agar kedepan industri penerbangan yang berorientasi komersial harus mengedepankan unsur keselamatan. 

“Tiket murah bukan berarti mengabaikan sistem safety-nya. Kemajuan industri penerbangan nasional sangat tergantung kepada kepercayaan publik akan keselamatan terbangnya. Majunya bisnis penerbangan nasional secara langsung tentu dapat pula mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” ucapnya dalam Sidang Paripurna DPD RI yang digelar hari Senin (12/10) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen. 

Dalam sidang yang juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam ini, DPD RI meminta agar pemerintah selaku regulator agar selalu melakukan pengawasan yang optimal terhadap industri penerbangan nasional. DPD RI meminta agar kedepannya dilakukan audit berkala kepada seluruh kru yang terlibat dalam sebuah penerbangan, seperti pilot, co-pilot, staf pendukung, maupun pesawat yang akan diterbangkan. Nono juga meminta agar Komite II DPD RI selaku Alat Kelengkapan yang membidangi industri penerbangan dapat turut serta dalam melakukan pengawasan. 

“Kita berharap melalui Komite II agar kiranya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pengawasan dari DPD RI diperlukan guna memastikan pelaksanaan UU tersebut dan perbaikan terhadap sistem penerbangan nasional,” ucap Senator asal Provinsi Maluku ini. 

Selanjutnya, DPD RI juga menyampaikan rasa keprihatinan dan duka yang mendalam atas eksekusi mati terhadap TKI asal Majalengka yang bernama Tuti Tursilawati. DPD RI menyayangkan eksekusi yang dilakukan tanggal 29 Oktober 2018 oleh Kerajaan Arab Saudi tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu. 

DPD RI juga mendukung pemerintah untuk melakukan protes keras kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya Komite III DPD RI diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Dimana pengawasan tersebut meliputi proses keberangkatan TKI ke luar negeri, PJTKI, dan penempatan TKI di luar negeri, serta melakukan monitoring terhadap nasib TKI di luar negeri. 

“DPD RI berharap tidak ada lagi TKI di luar negeri yang dihukum mati dan tentu saja hal tersebut merupakan bagian dari tugas negara untuk melindunginya,” imbuh Nono Sampono. 

Masalah ketiga yang disoroti oleh DPD RI adalah pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid yang dinyatakan polisi sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat. DPD RI meminta agar masyarakat tetap tenang dalam menghadapi masalah tersebut, dan menyerahkan atas kepada proses hukum yang sedang berjalan. DPD RI meminta setiap elemen masyarakat diharapkan dapat menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakat, apalagi menjelang Pilpres 2019. Kedepan diharapkan agar semua pihak lebih peka lagi terhadap apa yang terjadi di masyarakat. 

“DPD RI berharap agar tercipta rasa saling hormat menghormati antar sesama kelompok dan tidak saling curiga-mencurigai yang justru hanya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan inter dan antar umat beragama mesti dipelihara sebagai potensi bagi bangsa ini untuk lebih maju,” ucap Nono Sampono.

]]>
515-dpd-ri-sikapi-persoalan-bangsa-
<![CDATA[OESMAN SAPTA RAIH PENGHARGAAN KOMUNIKATOR TERBAIK]]> 598-oesman-sapta-raih-penghargaan-komunikator-terbaik Fri, 09 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela SEMARANG, dpd.go.id – Atas keberhasilannya mewujudkan reputasi positif lembaga negara di mata stakeholders, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta menjadi salah satu penerima Penghargaan dari PR INDONESIA yaitu Best Communicators 2018 pada kategori Kepala Lembaga.

Pada malam penghargaan PR INDONESIA Best Communicator 2018 yang diselenggarakan di Klenteng Sam Po Kong, Semarang pada hari jumat (9/11), Oesman Sapta yang akrab dipanggil Oso berhalangan hadir, namun saat dihubungi secara terpisah, dirinya menyampaikan apresiasi kepada PR Indonesia karena telah memberikan penghargaan dan perhatian yang baik pada kinerja Pimpinan Lembaga.

“Saya sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan PR Indonesia dan tim. Sebenarnya kami hanya bekerja sebaik mungkin tanpa berpikir akan ada award, namun ternyata diberikan penghargaan seperti ini, jadi saya berterima kasih dan semoga ini bisa menjadi tambahan motivasi bagi saya agar lebih giat lagi bekerja dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja lembaga DPD RI” katanya.

Ini bukan pertama kalinya Oso menerima penghargaan, banyak penghargaan yang telah dia terima, diantaranya Oso meraih Lifetime Achievement dalam Global Leadership Awards 2016 dan penghargaan Anugerah Utama Gatra Kencana di tahun 2018.

Sementara itu, founder dan CEO PR Indonesia Asmono Wikan, menjelaskan tentang mekanisme penilaian award tersebut. “Untuk mendapatkan sosok pemimpin dimaksud, PR INDONESIA bekerjasama dengan perusahaan media monitoring, INDONESIA INDICATORS. Dengan cara menghimpun data sepanjang 1 Januari – 30 September 2018 untuk mencari sosok pemimpin yang paling banyak mendapat pemberitaan positif di 17 media cetak mainstream nasional,” ucapnya.

Asmono juga berharap agar para peraih penghargaan bisa menjadi teladan. “Saya berharap bagi para peraih penghargaan, bisa menjadi role model bagi para pemimpin organisasi/korporasi di semua tingkat di seluruh Tanah Air, dalam setiap upaya memperkuat reputasi Lembaga/Organisasi/Korporasi, bahkan bangsa melalui aktivitas public relations (PR),” terangnya.

Penghargaan best communicator 2018 tersebut memiliki 11 kategori, yang juga diberikan kepada BUMD, BUMN, korporasi swasta, Menteri, Bupati, Walikota dan Gubernur.

Dikesempatan tersebut Kepala Biro Protokol, Humas dan Media, Sekretariat Jenderal DPD RI, Nana Sutisna hadir mewakili Oesman Sapta untuk menerima penghargaan sebagai Komunikator Terbaik. (Adn)

]]>
598-oesman-sapta-raih-penghargaan-komunikator-terbaik
<![CDATA[Ketua DPD RI Oesman Sapta Lantik Sesjen DPD RI]]> 466-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-lantik-sesjen-dpd-ri Fri, 09 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta melantik Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Selain itu, Ketua DPD RI juga melantik 2 (dua) Deputi Sekjen DPD RI yaitu Adam Bacthiar sebagai Deputi Bidang Administrasi, dan Sefty Ramsiati sebagai Deputi Bidang Persidangan, di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum'at, 9 November 2018. 

“Saya ucapkan selamat kepada Dr. Reydonnyzar Moenek sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI sesuai keputusan Presiden RI Nomor 119/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018. Saya mengingatkan bahwa keberhasilan DPD RI dalam melakukan tugas konstitusionalnya akan ditentukan juga oleh keberhasilan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjalankan tugas menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI, Amanah ini sangat penting dan menuntut tanggung jawab yang tinggi,” pesan Oesman Sapta. 

Oesman Sapta yakin bahwa pengalaman Reydonnyzar Moenek sebagai seorang birokrat dan akademisi, akan dapat memberikan kontribusi yang tinggi pada kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI. 

“Pengalaman saudara Reydonnyzar Moenek sebagai birokrat dan akademisi akan mampu memberikan kontribusi pada sekertariat jenderal dalam mendukung tugas dan wewenang DPD RI sesuai dengan amanat UUD 1945. Saya berpesan 2019 adalah tahun politik dan saya minta kita semua tetap mengawal dan optimal dalam melaksanakan tugas. Selain itu saya ingin DPD RI lebih eksis dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sesuai harapan masyarakat dan daerah yang semakin tinggi kepada DPD RI,” lanjutnya. 

Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek., M. Devt.M lahir di Padang pada 14 November 1962 pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2015, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI pada tahun 2015. Kemudian menjabat Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik pada tahun 2017, dan terakhir Wakil Rektor/Wakil Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2018. 

Bapak dari 1 putra dan 3 putri yang akrab disapa Donny ini menamatkan pendidikannya di Sekolah Kedinasan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang sebelum melanjutkannya ke Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Tahun 1988 ia pun berhasil menyelesaikan kuliahnya di UGM dan selanjutnya ia menamatkan studinya di Asian Institute Of Management di Philipina untuk pascasarjana pada tahun 1994. Kemudian, ia menamatkan program doktoral di Universitas Padjadjaran pada tahun 2014.(mas)

]]>
466-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-lantik-sesjen-dpd-ri
<![CDATA[Haji Uma: Kemendagri Tidak Asal Setujui Empat Pulau Aceh Singkil Jadi Wilayah Sumatera Utara]]> 344-haji-uma-kemendagri-tidak-asal-setujui-empat-pulau-aceh-singkil-jadi-wilayah-sumatera-utara Thu, 08 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Lhokseumawe, dpd.go.id - Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma meminta agar pihak Depdagri tidak asal menyetujui klaim sepihak Provinsi Sumatera Utara terhadap empat pulau yang merupakan wilayah Aceh Singkil Provinsi Aceh yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil kedalam wilayah Tapanuli Tengah. 

Hal tersebut disampaikan senator asal Aceh ini kepada media, Selasa (8/11/2018), menyikapi masuknya empat pulau wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh kedalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara. 

"Saya telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Aceh Singkil yang mengakui klaim tersebut mencuat dalam rapat masalah tapal batas di Kemendagri yang dihadirinya. Hal ini sangat kita sesalkan, apalagi jika pihak Kemendagri malah memberi lampu hijau. Karena akan merugikan Aceh dan menyulut potensi konflik tapal batas wilayah", ujar Haji Uma kesal. 

Menurut Haji Uma, dirinya pada saat mencuat masalah klaim wilayah Aceh Singkil oleh Sumut sebelumnya, sempat bertemu Nur Marpaung, Wagub Sumut sebelumnya di Kantor KONI Pusat (28/11/2017). Kala itu, Wagub Sumut periode sebelunya sempat menyatakan bahwa Pemprov Sumut telah merevisi batas wilayahnya. 

Namun ternyata, upaya klaim wilayah ini terus berjalan. Bahkan informasi yang diperoleh Haji Uma dari Wabup Aceh Singkil, Sazali, diketahui bahwa Sumut telah memasukkan empat pulau di Aceh Singkil kedalam wilayahnya sejak 2009 lalu. Dalam hal ini, Haji Uma turut mengapresiasi sikap Wabup Aceh Singkil yang dengan tegas menolak masuknya pulau di Aceh Singkil dalam wilayah Tapanuli Tengah pada rapat terkait tapal batas wilayah di Kemendagri. 

Haji Uma sendiri dalam upaya menindaklanjuti masalah ini, telah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPD RI, Prof. DR. Damayanti Lubis yang merupakan senator asal Provinsi Sumut. Hal ini disambut dengan rencana pertemuan nantinya untuk membahas masalah ini. Menurut Haji Uma, Prof. Damayanti sendiri komit terhadap masalah ini dan akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur Sumut dan Bappeda Sumut dalam pertemuan dua hari kedepan ini. 

"Saya telah membahas ini dengan Wakil Ketua DPD RI yang merupakan senator asal Provinsi Sumut dan kita berencana duduk membahas masalah ini di Jakarta dalam waktu dekat ini. Selain itu, Wakil Ketua DPD RI juga berencana akan menyampaikan ini dalam pertemuannya dengan Gunbernur dan Kepala Bappeda pada waktu dekat ini", ujar Haji Uma. 

Diakhir penyampaianya terkait masalah klaim wilayah ini, Haji Uma berharap agar Pemerintah Aceh dan semua komponen terkait lainnya untuk memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Apalagi dari informasi berkembang, Kemendagri turut memberi lampu hijau terhadap klaim oleh Provinsi Sumut ini. Apabila keempat pulau itu menjadi wilayah Sumut, tentu akan merugikan Aceh.

]]>
344-haji-uma-kemendagri-tidak-asal-setujui-empat-pulau-aceh-singkil-jadi-wilayah-sumatera-utara
<![CDATA[DPD Apresiasi Hibah Tanah oleh Pemprov Lampung]]> 530-dpd-apresiasi-hibah-tanah-oleh-pemprov-lampung Wed, 07 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan yang diberikan pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung melalui penyerahan sertifikat tanah seluas 1.500 M2 untuk pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Lampung.

"Kami berterimakasih atas pemberian hibah tanah oleh Pemprov Lampung. Selanjutnya, kami akan segera memulai pembangunan gedung Kantor DPD RI," ujar Plt. Deputi Persidangan Sefti Ramsiaty selaku perwakilan DPD RI. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Hamartoni Alhadis didampingi Kabag Pemanfaatan BMD Provinsi Lampung kepada Plt. Deputi Persidangan Sefti Ramsiaty yang didampingi oleh Karo Umum Setjen DPD RI, PJ Kepala Kantor Prov Lampung, Aji Sofyan di Ruang Kerja Sekda Prov. Lampung, Rabu, 7/11/2018.

Adapun, setelah penyerahan tanah hibah seluas 1.500M2 tersebut akan dilakukan pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Lampung yang terletak di desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang, Provinsi Lampung. 

Dalam pertemuan tersebut, Hamartoni menjelaskan bahwa di lokasi yang sama Pemprov Lampung selain menghibahkan tanahnya kepada DPD RI juga telah menghibahkan kepada Bawaslu, BNN, dan Polda. 

"Kami berharap agar pembangunan gedung kantor DPD RI di Provinsi Lampung dapat direalisasikan bersamaan dengan kantor lainnya yg juga telah mendapatkan hibah," ujar Hamartoni.*

]]>
530-dpd-apresiasi-hibah-tanah-oleh-pemprov-lampung
<![CDATA[GKR Hemas: Diperlukan Strategi Baru untuk Optimalisasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]> 024-gkr-hemas-diperlukan-strategi-baru-untuk-optimalisasi-pembangunan-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak Tue, 06 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Diakui, masih ada kekeliruan banyak pihak memaknai kesetaraan gender untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan, padahal kesetaraan gender bukan dimaksudkan demikian. Program dan kegiatan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang selama ini banyak tertinggal akibat faktor budaya yang masih merendahkan perempuan. Kesalahpahaman itu ditengarai ada di lembaga Pemerintah termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR RI, dan juga DPD RI.

Demikian antara lain paparan yang disampaikan oleh GKR Hemas dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertema Penguatan Kelembagaan Pembangunan Perempuan dan Anak Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030, di Jakarta (6/11). Dalam kegiatan tersebut, GKR Hemas juga menyampaikan tanggapan terhadap policy brief mengenai penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun oleh tim penyusun dari STIAMI.

Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas juga menyatakan perlunya peningkatan dukungan terhadap fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun daerah. “Karena masih terjadi, di provinsi saja, kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak anggarannya digantungkan ke dinas-dinas yang lain,” ungkap Anggota DPD RI dari Provinsi Yogyakarta tersebut. 

Walaupun demikian, GKR Hemas mengingatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bergerak lebih aktif dan memberikan dukungan konkret kepada perempuan yang terjun di dunia politik. “Tentu saja saya menggarisbawahi bahwa keterwakilan perempuan itu penting agar kepentingan perempuan disuarakan dalam kebijakan. Contoh ada seorang perempuan potensial di NTB, yang setelah didukung kemudian berhasil menjadi ketua DPRD, dan mampu membawa anggaran untuk kesejahteraan perempuan dan anak,” kata GKR Hemas.

GKR Hemas juga mengingatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengubah strategi dalam menjalankan program kerja yang diampunya. Perubahan yang diusulkan agar Kementerian ini ditingkatkan dari Cluster III menjadi Cluster II dan peningkatan anggaran hanya akan berkorelasi positif jika Kementerian ini mengambil strategi baru yang tepat dan efektif. Selain itu, GKR Hemas juga meminta agar Kementerian ini secara terbuka menyampaikan permasalahan dalam kinerja, termasuk kegagalan dalam pemenuhan target pembangunan.

“Saya ingat pernah ikut pertemuan di UN, di sana pun saya agak kecewa dengan Kementerian yang hadir. Indonesia tidak pernah melaporkan kegagalannya, tapi Indonesia menuai bahwa MDGs gagal. Kita tidak perlu bohong ke Negara lain,” tegas GKR Hemas. 

GKR Hemas juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kinerjanya. “Kalau perlu Kementerian ini jangan bernama “Pemberdayaan Perempuan dan Anak”, seharusnya “Pemberdayaan Laki-laki dan Perempuan,” ungkap GKR Hemas. “Karena perempuan itu sudah berdaya, mau diapa-apakan juga perempuan sudah berdaya. Kalau perlu menterinya jangan perempuan ya laki-laki supaya kita bisa melihat seperti apa laki-laki berjuang untuk perempuan,” ungkap GKR Hemas yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta. 

Dalam kegiatan tersebut, GKR Hemas juga mengajak seluruh peserta bekerja bersama untuk memajukan sesama perempuan sekalipun berasal dari partai politik yang berbeda. “Perempuan Indonesia hanya akan maju jika kita semua bergerak bersama-sama, ketika anda maju, copot baju partai anda, suarakan bahwa anda adalah perempuan Indonesia.”

]]>
024-gkr-hemas-diperlukan-strategi-baru-untuk-optimalisasi-pembangunan-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak
<![CDATA[Cari Solusi, Ratusan Honorer di Deli Serdang Gelar Diskusi]]> 859-cari-solusi-ratusan-honorer-di-deli-serdang-gelar-diskusi Sat, 03 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id - Ratusan tenaga honorer Deli Serdang mengadakan acara silaturrahmi dan diskusi bertajuk ‘Upaya mencari solusi penyelesaian honorer yang sejahtera’, Sabtu (3/11). Ini sebagai upaya mencari solusi, untuk meningkatkan kesejahteraan honorer. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah nara sumber, seperti Wakil Ketua DPD RI, Prof Darmayanti Lubis, anggota DPR RI, HR Muhammad Syafii dan juga Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang serta Dinas Pendidikan Deli Serdang. 

Dalam kesempatan ini, Prof Darmayanti, menyebutkan persoalan honorer ini sudah sangat lama. Bahkan honorer ini, ada yang bekerja  sudah 15 hingga 20 tahun. Artinya sepanjang waktu tersebut, sudah banyak kebijakan yang dijanjikan. 

Memang aku Prof Darmayanti para honorer ini, berharap menjadi jadi PNS. Di tahun 2005, mereka juga sudah didata dan diikutkan test untuk CPNS. “Lulus tapi sedikit,  jadi ini sisa dari proses itu. Sisanya aja pun sekarang sudah 439 ribu di forum k2 ini. Tapi jika ditotal semua bisa mencapai 1 juta,”imbuhnya. 

Lambatnya penyelesaian masalah honorer ujarnya, salah satunya disebabkan tidak ada data yang valid antara Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)  dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mapun Badan Kepegawaain Daerah (BKD) dan pemerintah daerah juga. “Tahun lalu kita sudah mengundang Manpan RB untuk bicara langsung,  intinya  mereka meminta waktu, karena masih melakukan pendataan,”ujar Prof Darmayanti yang menilai penyelesaian persoalan lambat tidak terlepas dari politikal will dari pengambil kebijakan di negara ini. 

Sekalipun sebutnya, pemerintah memiliki keingian menyelesaikan masalah ini, namun dengan data yang dimiliki lembaga terkait dia mengaku pesimis hal ini akan tuntas. “Karena mereka juga tidak memiliki data yang valid,”ujarnya. 

Selain itu sambungnya, persoalan honorer ini kembali memuncak di tahun 2017 dengan keluar UU No 5  tentang Aparatur Sipil Negara (AS) yang salah satu didalamnya tentang penerimaan PNS dibatasi pada usia 35 tahun. Karenanya, UU ASN bakal dilakukan revisi dengan memasukkan batas 35 tahun atau dikasilah mereka kebijakan affirmative action. 

“Kalau diamati ada kesalahan, harusnya di UU ini ada peralihan. Disitulah honorer itu dalam posisi tidak terpayungi secara hukum. Dia lepas dari payung hukum,”ujarnya. 

Padahal sambungnya, masa baktinya, sudah ada yang 15 hingga 20 tahun. “Kan rasanya jadi tidak masuk diakal, tidak pantas jika tidak kita bela. Jadi sekarang, pemerintah memberikan beberapa solusi. Tapi itu pun lari dari harapan honorer ini,”ujarnya. 

Memang sebutnya, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan Pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun langkah ini dinilai belum memberikan solusi atas tuntutan honorer yang berharap diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 

“Kenapa dia mengeluarkan sesuatu tapi tidak memberikan solusi. PNS tidak boleh, revisi UU bakal lama,”ujarnya dan P3K  juga tidak memberikan kepastian bagi honorer. Bahkan kebijakan P3K ini juga belum memiliki regulasi yang jelas. 

Darmayanti pun mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. “Sebenarnya kita marah. Ini berarti tidak benar-benar mencari solusi. Kita baca ini akan diproses. Akan-akan nasib orang, sudah 15 tahun,”ujarnya. 

Meski begitu Prof  Darmayanti pun menyerahkan keputusan kepada tenaga honorer. “Kita tidak mendesak, sekarang kita serahkan ke honorer mau ambil sikap yang mana,”ujarnya. Dia pun mengingatkan agar honorer bersikap tegas. “P3K solusi terakhir, kalau tidak diangkat jadi PNS. Karena mereka ini bukan pencari kerja, karena sudah mengabdi bertahun-tahun,”imbuhnya sehingga wajar jika mereka ingin tahu seperti apa nasib mereka. 

Prof Darmayanti pun mencium aroma, jika pemerintah pusat akan melemparkan persoalan ini ke pemerintah daerah.“Kelihatanya, pusat mau melempar ke daerah. Karena yang menerima honorer ini juga daerah,”ujarnya yang mengaku pesimis jika masalah ini akan selesai  dalam satu tahun. 

Sementara anggota DPR RI, HR Muhammad Syafii dalam kesempatan tersebut menuturkan berdasarkan pengalamannya dalam pembahasan APBN 2019 menunjukkan, negara negara tidak punya kemampuan keuangan untuk mengambil kebijakan khusus untuk tenaga honorer. 

Selain itu, dia juga sangat menyesalkan, langkah pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. Padahal regulasinya belum ada. Sementara jika nilai tersebut diserahkan untuk peningakatan kesejaheraan honorer sangat memungkinkan, minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP). 

Koordinator Wilayah Forum Honorer Indonesia (FHI) Sumut, Andi Surbakti menyebutkan kegiatan yang digelar ini, sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan “Kita memang mengundang semua komponen terkait  peningkatan kesejahteraan honorer, guru dan tenaga kependidikan. Kita berharap diskusi dan silaturrahmi ini dapat memberikan warna bagi pengambil kebijakan,”ujarnya dan berharap para pengambil kebijakan tergugah  hatinya. 

Selain itu acara silaturrahmi dan diskusi yang dihadiri honorer baik guru maupun tenaga kependidikan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada honorer yang ada di Deli Serdang. 

“Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari kegagalan demo yang dilakukan kawan-kawan di Jakarta 30 dan 31 Oktober lalu, yang tidak menghasilkan apapun,”ujarnya untuk mencari mencari solusi dalam peningkatan kesejahteraan honorer. (*)

]]>
859-cari-solusi-ratusan-honorer-di-deli-serdang-gelar-diskusi
<![CDATA[Pulau Leebong, Surga Terpendam di Belitung]]> 507-pulua-leebong-surga-terpendam-di-belitung Sat, 03 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Babel, dpd.go.id - Pulau Leebong mungkin masih asing di dengar oleh para pelancong. Pulau yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ini seakan surga terpendam di Indonesia. Maka tak heran Pulau Leebong kerap disandingkan dengan Maldives-nya Indonesia. 

Memang Negeri Laskar Pelangi ini tengah gencar dalam mempromosikan pariwisatanya. Babel yang merupakan kawasan kepulauan memiliki sekitar 470 buah pulau dan terdapat 50 pulau yang telah berpenghuni. Inilah sebab betapa potensi wisata bahari yang ada di sana mampu menyuguhkan pengalaman yang menarik. 

Tak hanya wisata baharinya saja yang bisa dibanggakan. Provinsi Babel yang merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan itu masyarakatnya terkenal dengan keramah-tamahannya. Jadi sudah terbayang bila Babel merupakan daerah tujuan yang menarik dan masuk daftar wisata anda. 

Berbicara Pulau Leebong, untuk akses menuju lokasi pun sangat mudah. Dari dermaga Pelabuhan Tanjung Ru hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai di tujuan. Bahkan, dalam perjalanan kita akan disuguhkan birunya laut dan tenangnya ombak. 

Belum sampai Pulau Leebong, mata kita juga dimanjakan dengan hutan mangrove yang seakan membawa kita ke Amazon. Tak heran, hutan Mangrove di Leebong merupakan yang terbaik di Belitung. 

Dengan luas sekitar 17 hektare tentunya hutan mangrove akan menjadi pengamalan seru. Jernihnya air sekitar hutan Mangrove akan terlihat jelas habitat bakau yang tumbuh di atas pasir pada siang hari. 

Setibanya di pulau yang luas 37 hektare ini, lagi-lagi mata kita dikagetkan dengan indahnya pemandangan pulau. Birunya laut, ombak yang tenang, dan putihnya pasir seakan menggiring setiap orang yang datang. Maka wajar bila Pulau Leebong mendapatkan penghargaan dari Tripadvisor Excellence 2018. 

Belum lagi keindahan Pantai Chicas, Sebuah pantai berpasir putih yang luas dengan tiga buah gazebo beratap warna merah, biru, dan kuning. Dinamakan demikian karena di sekitar pantai ini anda bisa melihat tanaman sikas yang tumbuh dengan subur. 

Pantai Chicas memiliki karakter pasang dan surut. Surut di pagi hari sampai sore, sehingga muncul hamparan pasir putih yang bersih dan sangat luas. Anda bisa menikmati pantainya dengan berjalan kaki atau pun bersepeda tanpa basah. 

Bersihnya bibir pantai dan masih terpeliharanya hutan di Pulau Leebong menjadi surga bagi hewan dan tumbuhan. Dengan dibiarkan ekosistem tetap ada sehingga pengunjung bisa menikmati keajaiban yang memesona itu. 

“Disini masih ada kancil, kijang, dan banyak jenis burung disini. Pokoknya yang nginap disini benar-benar terasa nuansa alamnya,” ucap Pemilik Pulau Leebong, Tellie Gozelie. Selain berenang dan bermain pasir nan putih, Leebong juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan yang lain, seperti hammock di atas air, ayunan, paddleboard, dan sepeda untuk berkeliling pulau. Bagi anda yang doyan selfie maka tempat ini sangat cocok. 

Selain itu, sangat menyenangkan merasakan berjalan kaki menikmati bagian pulau yang dipenuhi rerimbunan pohon. Sembari berkeliling, anda akan diajak mengenali beberapa flora Pulau Leebong seperti pohon sikas, pohon gelam, pohon simpor, dan masih banyak lagi. 

Setelah aktifitas semua telah dilakukan tentunya tidak ada salahnya bila menginap di resort-nya. Leebong Island Resort memiliki empat jenis villa, yang pertama adalah tenda barak, Villa Chicas, Villa Barata, dan Villa Pohon (Zara Tree). 

Jangan salah, Villa Zara ini sangat unik karena semua bahan rumah terbuat dari kayu, mulai dari tiang, tangga, dinding, lantai, rangka atap, bahkan kamar mandinya. Sedangkan atapnya menggunakan daun kelapa yang telah kering. 

Terdapat beranda mungil hampir mengelilingi seluruh bagian luar villa. Dan di salah satu sisi beranda terdapat tangga untuk naik, tempat bersantai di atas pohon. 

“Kalau Villa Zara ini cocok bagi pasangan yang sedang bulan madu. Bahkan, Villa ini cukup terkenal bagi warga Malaysia. Karena sempat ada pembuatan film disini,” tegas Tellie. 

Pria kelahiran Tanjung Pandan 10 Desember 1970 ini menceritakan bahwa resort ini belum dari sempurna. Kedepan, Tellie akan membangun hotel di Pulau Leebong. “Ini belum bisa dikatakan sempurna. Karena ini masih proses. Kedepan kita juga berencana akan membangun hotel,” harapnya. 

Tellie berharap pengembangan wisata Belitung mendapat dukungan pemerintah pusat. Menurut dia, selama ini pemerintah daerah kurang maksimal mempromosikan pariwisata Belitung ke dunia internasional dengan alasan tidak ada dana promosi.”Perlu peran pemerintah pusat membangun potensi wisata Belitung, kalau selama ini Sudah ada Bali dan Lombok, pengembangan wisata pantai di Belitung harus ada keterlibatan pemerintah pusat, agar ada pemerataan pengembangan wisata di Indonesia,” ungkapnya. (FTP)

]]>
507-pulua-leebong-surga-terpendam-di-belitung
<![CDATA[FJPI Gelar Seminar Perempuan Sumut Menuju Senayan]]> 115-fjpi-gelar-seminar-perempuan-sumut-menuju-senayan Fri, 02 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id - Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) menggelar seminar bertajuk 'Perempuan Sumut menuju Senayan', Jumat (2/11). Kegiatan ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan agar semakin banyak perempuan yang bisa menembus duduk di legislatif.

Acara ini menghadirkan narasumber masing-masing Prof Darmayanti Lubis (Wakil ketua DPD RI), anggota DPR RI, Meutya Hafidz, calon legislatif DPR RI, Sutiasa Handayani serta Ketua FJPI, Ramdeswati Pohan.

Prof Darmayanti Lubis menyebutkan selama ini masih banyak kebijakan pemerintah yang belum diimplementasikan secara penuh, berkeadilan dan serius. Bahkan permasalahan perempuan terus berkelanjutan.

Karenanya, dia pun mengapresiasi diskusi yang digelar FJPI dengan menghadirkan dua caleg dan juga mengundang berbagai organisasi sebagai upaya memberikan pendidikan dan pembelajaran politik bagi masyarakat .

"Jadi kita mencari akar masalah apa, bagaimana kebijakan yang tidak sensitif pada perempuan kemudahan berharap ada teman teman yang duduk di Senayan. Jadi kita berharap lebih banyak perempuan yang tembus ke Senayan,"ujar Darmayanti yang juga calon DPD RI ini.

Selain itu sambungnya melalui diskusi publik ini, diharap organisasi perempuan dapat mengedukasi masyarakat tentang penting keterwakilan perempuan di legislatif. Dengan melihat potensi caleg yang akan dipilih.

Hal ini penting sambungnya, karena permasalahan perempuan itu, cukup kompleks dan banyak. Sehingga melalui keterampilan perempuan di Senayan bisa diperjuangkan dalam regulasi.

Sementara Meutya Hafidz yang juga merupakan caleg dari Partai Golkar ini menyebutkan keterwakilan perempuan di parlemen pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan priode sebelumnya. Dari 18,02% menjadi 17,32%.

Penurunan ini juga terjadi di legislatif provinsi dari 16,4% menjadi 15,8%. Demikian halnya dengan keterwakilan perempuan juga dari 28,8% menjadi 25,8%.

Partisipasi pemilih perempuan pada pilkada serentak 2015 lebih tinggi 4% dari pemilih laki laki.Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi perempuan untuk turut andil dalam perubahan.

Meutya juga menyebutkan sejumlah masalah perempuan saat berpolitik, selain kondisi ekonomi, kurangnya percaya diri serta nilai tradisional yang berlaku dibeberapa masyarakat menjadi penghambat.

Padahal peranan perempuan sangat penting dalam politik untuk melihat segala permasalahan melalui perspektif gender yang berimbang dinana setiap orang dilihat dan di dengar, termasuk dalam penyusunan regulasi.

Sedangkan narasumber lainnya, Sutiasa Handayani, menyebutnya untuk pemilihan legislatif priode ini, cukup sulit. Namun begitu, masyarakat perlu untuk diedukasi dalam memberikan hak suaranya pada pilihan yang tepat.

"Kita punya kewajiban sosial untuk mengedukasi masyarakat. Karena penggunaan hak suara itu akan menentukan masa depan perempuan lima tahun kedepan," ujar caleg dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

]]>
115-fjpi-gelar-seminar-perempuan-sumut-menuju-senayan
<![CDATA[Akhmad Muqowam: Pembangunan Infrastruktur Harus Ditujukan Untuk Pemerataan Ekonomi]]> 141-akhmad-muqowam-pembangunan-infrastruktur-harus-ditujukan-untuk-pemerataan-ekonomi Thu, 01 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - Infrastruktur memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun infrastruktur hanya untuk pertumbuhan ekonomi justru sangat berbahaya bagi kesejahteraan rakyat, keadilan sosial serta keutuhan dan kedaulatan NKRI. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dalam Seminar Publikisme di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (1/11). 

"Infrastruktur bukan hanya perkara teknik sipil, manajemen, dan pertumbuhan ekonomi, tapi harus dimaknai dan ditujukan untuk pemerataan ekonomi dan kedaulatan ekonomi politik," urai Muqowam. 

Menurut Muqowam pemerintahan Joko Widodo menganut gagasan infrastruktur inklusif yang berbeda dengan infrastruktur ekstraktif yang sebelumnya diterapkan. 

Karakteristik infrastruktur ekstraktif mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan pertimbangan economic return, dengan mengabaikan pemerataan; kelembagaan, pembiayaan dan tindakan pembangunan infrastruktur yang terpusat; infrastruktur diutamakan untuk pembentukan kota; lebih banyak mendukung eksploitasi ekonomi ketimbang mendukung hubungan sosial manusia dan pelayanan publik. 

Sementara infrastruktur inklusif dilakukan untuk pemerataan ekonomi; kelembagaan, pembiayaan dan tindakan pembangunan infrastruktur yang terdesentralisasi; pembangunan infrastruktur diutamakan dan dimulai dari pinggiran dan pelosok; infrastruktur merupakan wujud kehadiran negara dalam menerapkan pendekatan kesejahteraan. Dan ujung dari pembangunan infrstruktur adalah kemaslahatan umum dibidang infrastruktur, yang berarti bahwa infrastruktur memberikan nilai tambah, nilai unggul, kemanfaatan pada kehidupan masyarakat, baik yang bersifat kuantitatif, maupun kualitatif. Disitulah makna kemaslahatan publikisme dalam pembangunan infrastruktur. 

"Dengan begitu, infrastruktur inklusif mendukung kedaulatan politik negara, daerah, desa dan rakyat, oleh karenanya pembangunan infrastruktur yang dirintis oleh pemerintahan Joko Widodo ini sesuai dengan semangat DPD RI yaitu membangun infrastruktur Indonesia dari pinggiran," ujar Muqowam. 

Meskipun begitu, Muqowam menganggap perlu adanya upaya agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejalan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang dilakukan oleh daerah, karena pada esensinya daerah lah yang tahu akan kebutuhannya. 

"Sesuai dengan tugas dan kewenangannya DPD RI selalu membuka ruang dialog dan mediasi apabila ada hambatan yang disebabkan oleh belum adanya perangkat aturan perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan berbagai pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah pusat di daerah vice versa," tutup senator dari Jawa Tengah ini.

]]>
141-akhmad-muqowam-pembangunan-infrastruktur-harus-ditujukan-untuk-pemerataan-ekonomi
<![CDATA[Pemanfaatan Digital Marketing Meningkatkan Kelas Pengusaha UMKM]]> 342-pemanfaatan-digital-marketing-meningkatkan-kelas-pengusaha-umkm Thu, 01 Nov 2018 05:28:00 +0700 lela Yogyakarta, dpd.go.id - “Kekhawatiran penurunan nilai tukar rupiah dapat diimbangi jika UMKM dijadikan fokus penguatan sebagai pondasi perekonomian Indonesia”, demikian GKR. Hemas saat jadi pemateri dalam Sarasehan Pengembangan UMKM Dalam Menyongsong Pasar Global, di Kampus STIE YKPN Yogyakarta (1/1/2018).

Pasalnya, menurut data dari Kemenko Perekonomian menyebutkan profil ekonomi Indonesia terdiri dari perusahaan besar ada 1 persen, perusahaan menengah ada 5,1 persen, dan perusahaan mikro dan kecil ada  93,4 persen. Artinya pelaku ekonomi UMKM menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah unit UMKM mencapai 56.534.592 unit atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang mampu diserap UMKM lebih dari 107.657.509 orang atau sebesar 97,16% dari angkatan kerja.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,41 persen terhadap Tenaga Kerja : 96,71 persen dan terhadap Ekspor Non Migas sebanyak 15,73 persen. Dengan demikian peran UMKM (terutama mikro dan kecil) tidak dapat diremehkan.

Namun, menurut Hemas, besarnya peranan UMKM dalam negeri akan sulit bersaing jika tidak ditopang dengan faktor lain, yakni memanfaatkan “digital marketing”. Pesatnya perkembangan teknologi, banyak dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi di banyak negara untuk memasarkan produknya lebih cepat, efisien, efektif, dan massif. Banyak orang menyebutnya sebagai revolusi digital, sehingga muncul istilah revolusi industri 4.0.

Tren ekonomi ini disebut juga era disruption, dimana model ekonomi konvensional digantikan dengan model ekonomi dengan teknologi yang sifatnya kreatif sekaligus destruktif. Model ekonomi digital yang lebih efisien, lebih bermanfaat, dan lebih murah ini telah menghancurkan model ekonomi konvensional. “Para pengusaha taksi konvensional mengeluh dan panik menghadapi Go-Car atau Grab. Para agen distributor konvensional di Jawa mengalami kerugian besar karena pasarnya secara tak terlihat diambil pelaku-pelaku bisnis masa kini seperti Bukalapak”, ujar Senator DIY.

Hemas melanjutkan, era ekonomi digital ini sesungguhnya sangat menguntungkan pelaku ekonomi mikro ataupun kecil karena ekonomi digital tidak lagi membutuhkan gedung atau fasilitas kantor yang besar. Pelaku ekonomi kecil, meskipun di ujung desa jauh dari keramaian asalkan memiliki inovasi dan kreativitas dalam membuat produk serta handal dalam teknologi digital maka akan dikenal dan dicari orang. Sudah banyak pelaku ekonomi yang dijuluki “start-up”  memanfaatkan ekonomi digital dan sukses, tetapi tidak sedikit pula dari mereka yang belum sukses.

“Namun demikian, eksistensi UMKM di Indonesia masih sangat perlu mendapatkan dukungan Pemerintah maupun stakeholder lainnya. Karena faktanya di lapangan, pelaku ekonomi Mikro dan Kecil Indonesia masih mengalami banyak kendala. Menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa UMKM di Indonesia yang masih mengalami kesulitan ada sebesar 72,47 persen dan sementara yang sudah baik ada 27, 53 persen. Permasalahan yang dihadapi para UMKM antara lain: Masalah permodalan, masalah akses pemasaran, persoalan bahan baku, teknologi dan manajemen. Dari semua permasalahan yang ada, yang paling utama adalah masalah pemasaran dan permodalan”, tegas Hemas.  

Dunia digital akan menjadi poin krusial bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas bisnis. Pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital dan internet tentu juga berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia beralih dari yang semula offline menjadi online. Artinya ada peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mengatasi persoalan utamanya yakni “pemasaran”. Pihak pemerintah daerah diharapkan juga dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan UMKM terutama di bidang digital marketing.

Strategi digital marketing perlu diterapkan UMKM karena memungkinkan para calon pelanggan potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan bertransaksi melalui internet. Setidaknya ada dua keuntungan penggunaan digital marketing, satu sisi, digital marketing memudahkan pebisnis memantau dan menyediakan segala kebutuhan dan keinginan calon konsumen, pada sisi lain calon konsumen juga bisa mencari dan mendapatkan informasi produk hanya dengan cara menjelajah dunia maya sehingga mempermudah proses pencariannya. Digital marketing, yang pasti, dapat menjangkau seluruh masyarakat di manapun mereka berada tanpa ada lagi batasan geografis ataupun waktu.

“Ketika anda sebagai pelaku UMKM sudah berhasil menguasai pasar atau paling tidak mempunyai pasar yang menguntungkan maka modal yang dibutuhkan akan sangat mudah didapat. Modal itu sebenarnya bukan segala hal dalam bisnis. Ketika konsep bisnis anda bagus dan ketika dipraktekkan juga menunjukan yang baik maka  modal akan datang sendiri. Seperti GO-Jek, Bukalapak, Traveloka dan sebagainya”, pungkas Hemas, yang di akhir acara mendapatkan kejutan kue dan ucapan HUT dari panitia dan peserta sarasehan.  

]]>
342-pemanfaatan-digital-marketing-meningkatkan-kelas-pengusaha-umkm
<![CDATA[Komite II DPD RI Menyampaikan Ucapan Belasungkawa]]> 908-press-release-komite-ii-dpd-ri--terkait-kecelakaan-pesawat-lion-air-jt610 Wed, 31 Oct 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pertama dan utama Komite II DPD RI menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah penerbangan pesawat Lion Air JT-610. Kita semua mendoakan semoga korban diberikan hal terbaik oleh Tuhan YME dan keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi musibah yang sedang dihadapi. 

Komite II DPD RI mengapresiasi Basarnas, Kementerian Perhubungan, Polair, KPLP, BAKAMLA, Bea Cukai serta semua pihak yang telah turut serta melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban musibah penerbangan Lion Air JT-610. 

Rentetan musibah ini harus menjadi perhatian kita bersama, terutama pihak-pihak terkait. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara, sehingga sangat membutuhkan penyelenggaraan penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi yang melayani masyarakat dengan tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam 4 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 musibah penerbangan yang menelan korban jiwa di Indonesia. Pertama, pada 28 Desember 2014, penerbangan pesawat Air Asia 8501 rute Surabaya-Singapura jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 162 orang di dalamnya. Kedua, pada 30 Juni 2015, penerbangan pesawat militer jenis Hercules C-130 rute Medan-Tanjung Pinang jatuh di Medan dan menewaskan 141 orang, sementara tiga penumpang selamat. Ketiga penerbangan pesawat Lion Air JT-610 yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian dan evakuasi korban. 

Komite II DPD RI mendorong Komite Nasional Keselamatan Penerbangan (KNKT) agar secara cermat dan berhati-hati dalam melakukan investigasi terkait musibah penerbangan Lion Air JT-610. Sebab musibah penerbangan pesawat Lion Air JT-610 ternyata tidak hanya menjadi duka dan kekhawatiran kita masyarakat Indonesia namun juga bagi negara tetangga kita. Australia langsung mengeluarkan pelarangan sementara waktu bagi warga negaranya yang berada atau hendak berkunjung ke Indonesia menggunakan jasa penerbangan Lion Air hingga diketahuinya hasil investigasi musibah penerbangan ini. 

Komite II DPD RI mendesak pihak maskapai Lion Air selaku perusahaan jasa penerbangan agar menuntaskan evaluasi internal dan kooperatif dalam penyidikan yang dilakukan oleh KNKT untuk menhindari musibah serupa dimasa yang akan datang sebagaimana ketentuan yang amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara. 

Komite II DPD RI meminta pihak berwenang bisa memberikan klarifikasi dan informasi akurat terhadap masyarakat terkait musibah penerbangan Lion Air JT-610 untuk menghindari informasi yang simpang siur. Komite II DPD RI menghimbau kepada masyarakat agar bijak dan menunggu hasil penyelidikan dari KNKT hingga tuntas. Infomasi hoax terkait musibah penerbangan Lion Air JT-610 yang disebarkan oleh pihak tidak bertangungjawab harus segera ditindak lanjuti oleh pihak berwajib agar tidak menimbulkan keresahan dan traumatik dimasyarakat. 

Komite II DPD RI mendesak Pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan sistem keselamatan penerbangan mencakup wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dab fasilitas lain sesuai amat Undang-Undang Npmor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 

Demikian press release Komite II DPD RI. Semoga evakuasi dan investigasi kecelakaan penerbangan Lion Air JT610 bisa segera membuahkan hasil yang maksimal.

]]>
908-press-release-komite-ii-dpd-ri--terkait-kecelakaan-pesawat-lion-air-jt610
<![CDATA[DPD RI Dorong Agar Mahasiswa Memahami Politik ]]> 043-dpd-ri-dorong-agar-mahasiswa--memahami-politik- Wed, 31 Oct 2018 05:28:00 +0700 lela Salatiga, dpd.go.id - Mahasiswa sebagai generasi mendatang diharapkan dapat mengelola dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan dan menjadi karakter cerdas berpolitik. Karenanya mahasiswa harus aktif berpartisipasi dalam politik, yang menjadi indikator signifikan dalam negara demokrasi.Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam menjelaskan bahwa hampir semua hal memiliki koneksi dengan Politik.

"Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola politik sebagai jalan kemaslahatan bagi masyarakat. Ini bisa dilakukan sesuai dengan peran tugas dan fungsinya," tegas Wakil Ketua RI, Akhmad Muqowam saat memberikan materi dalam acara Sinau Politik yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah di IAIN Salatiga, Rabu (31/10).

Lebih lanjut dikatakan salah satu peran yang bisa diambil sebagai bentuk partisipasi politik yaitu memberikan suara pada saat pemilu, karena pemilu merupakan roh penting dalam demokrasi.

Dalam forum tersebut Muqowam juga menggambarkan pola relasi yang produktif dalam pembangunan, antara fungsi-fungsi di DPR, DPD, bersinergi dengan pemerintah melalui kementerian. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan UU yang memiliki pemihakan yang jelas bagi daerah, memperjuangkan kepentingan dua daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sisi lain yang mendapat sorotan dari Akhmad Muqowam yaitu turunnya tingkat partisipasi dalam pemilu terjadi karena pemilu tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat.

“Jika hal ini terus berlanjut, tentu akan membahayakan bagi keberlangsungan demokrasi kita, karena itulah mahasiswa perlu untuk menjadi pemilih rasional, ikut mengawasi jalannya pemilu dan menjadi moral force bagi kekuasaan baru pasca pemilu,” urai senator dari Jawa Tengah ini.

Untuk mewujudkan demokrasi yang ideal ke depannya, Akhmad Muqowam mendorong mahasiswa untuk aktif dalam gerakan mahasiswa yang memiliki tujuan dan pengkaderan yang jelas. Dari sanalah mahasiswa bisa belajar mengenal politik dengan membentuk ruang politik.

"Dengan pendidikan politik itu maka akan tumbuh kesadaran berpolitik mahasiswa yang pada akhirnya nanti mahasiswa bisa memimpin dan mengubah masyarakat ke arah yang dicita-citakan," pesan Muqowam.

Selain mendorong mahasiswa untuk aktif berpolitik, Muqowam juga mensosialisasikan kewenangan dan tugas baru DPD RI terkait pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda).

]]>
043-dpd-ri-dorong-agar-mahasiswa--memahami-politik-
<![CDATA[Banyak Temuan Perda Bermasalah, DPD RI Berwenang Mengevaluasi]]> 375-banyak-temuan-perda-bermasalah-dpd-ri-berwenang-mengevaluasi Tue, 30 Oct 2018 05:28:00 +0700 lela Salatiga, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menemukan bahwa banyak Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Oleh karena itu, berdasarkan UU No.2 Tahun 2018 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), DPD RI diberikan wewenang dan tugas baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah. 

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan bahwa fenomena Perda selama beberapa tahun terakhir diantaranya temuan KADIN sebanyak 1006 perda yang memberatkan dunia usaha, penelitian Komnas perempuan menemukan 421 perda diskriminatif, Kemendagri sebelum Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 telah membatalkan 3200-an perda, serta Kementerian Keuangan menemukan 4000 perda bermasalah. 

"Kementerian Keuangan kemudian meminta Kemendagri untuk mencabut dengan mengkaji dan mengevaluasi perda dan hasilnya 1000 perda dibatalkan,” ujar Akhmad Muqowam dalam acara Seminar Nasional bertajuk ‘Relasi Baru DPD dan DPR di UU MD3’ yang diselenggarakan HMJ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, Selasa (30/10). 

Menurut Akhmad Muqowam dalam pengujian Raperda dan Perda pasca UU Nomor 2 Tahun 2018 standar pengujian yang dilakukan oleh DPD RI yaitu kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, kejelasan rumusan, pemenuhan asas materi muatan, potensi disharmoni dan efektivitas implementasi. “Lingkup tugas DPD RI adalah melihat ketaatan dan kesesuaian proses penyusunan Raperda, serta melihat pelaksanaan Perda dan menilai dampak dan efektifitas Perda,” ujar senator dari Jawa Tengah ini. 

Muqowam menambahkan pola kerja dalam pemantauan tersebut dilakukan oleh anggota DPD RI di setiap provinsi dengan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, rapat kerja dengan pemerintah daerah dan/atau DPRD provinsi, kabupaten, dan kota serta melakukan kunjungan kerja. 

“Semua temuan tersebut akan dibahas dalam Panitia Urusan Legislasi Daerah atau PULD yang baru dibentuk dan evaluasinya akan dibahas serta dilaporkan di Sidang Paripurna DPD yang kemudian akan dijadikan rekomendasi ke DPR, Pemerintah Pusat, dan/atau pemerintahan daerah,” urai Muqowam. 

Dalam kesempatan tersebut, Muqowam berpesan kepada mahasiswa sebagai agen pembaharu untuk bisa menjadi motor penggerak dimasyarakat dalam segala hal. 

“Banyak tantangan kedepan yang makin kompleks dalam kehidupan demokrasi dan bernegara,” katanya. 

Muqowam juga mengingatkan bahwa Pemilu yang semakin dekat ini, masyarakat khususnya mahasiswa harus punya nilai tawar tinggi dan jangan mudah tergiur iming-iming dalam bentuk ‘money politic’. 

“Visi misi calon dan rekam jejak calon menjadi pertimbangan utama, kita harus menjadi pemilih cerdas demi demokrasi kedepan yang lebih baik,” tutup Muqowam.

]]>
375-banyak-temuan-perda-bermasalah-dpd-ri-berwenang-mengevaluasi
<![CDATA[Selain untuk Korban, Mari Kita Sisipkan Doa Buat Tim Pencari]]> 658-selain-untuk-korban-mari-kita-sisipkan-doa-buat-tim-pencari Tue, 30 Oct 2018 05:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Duka kembali menyelimuti bangsa ini. Setelah rentetan bencana alam, kini kita harus dihadapkan pada kenyataan pahit harus kehilangan saudara sebangsa kita dalam sebuah kecelakan pesawat. Pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang, jatuh di perairan antara Bekasi dan Karawang pada Senin 29 Oktober 2018.

“Yang terbaik saat ini, doakan para korban dan keluarganya dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jangan lupa sisipkan juga doa untuk semua Tim Pencari yang sudah bekerja nonstop agar mereka semua diberi kesehatan dan keselamatan serta kemudahan sehingga berhasil menemukan dan mengevakuasi para korban. Kita juga berharap badan pesawat segera ditemukan,” ujar Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (30/10).

Fahira mengungkapkan, salah satu pelipur duka para keluarga korban Pesawat Lion Air JT 610 adalah mendapat kepastiaan nasib para penumpang. Oleh karena itu pencarian dan evakuasi korban menjadi sangat penting dan berarti bagi keluarga korban. Selain didukung berbagai peralatan, kesehatan dan keselamatan Tim Pencari dalam menjalankan tugasnya juga harus mendapat perhatian agar proses pencairan bisa maksimal.

“Semua sumber daya harus kita kerahkan untuk men-support Tim Pencari. Mengevakuasi sebanyak mungkin korban adalah salah satu cara kita meringankan duka mendalam yang dialami para keluarga korban. Saya berharap semua korban bisa diketahui nasibnya, ditemukan jasadnya jika sudah meninggal, dievakuasi, diidentifikasi, dan diserahkan kepada keluarga korban untuk kemudian dikebumikan,” ungkap Senator Jakarta ini.

Sebagai informasi, pasca jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang di perairan antara Bekasi dan Karawang, Tim Basarnas dibantu TNI, Polri, dan stakeholder lain, terus melakukan pencarian korban dan badan pesawat, salah satunya melalui penyelaman dan penyisiran untuk mencari penumpang pesawat.#

]]>
658-selain-untuk-korban-mari-kita-sisipkan-doa-buat-tim-pencari
<![CDATA[Ketua DPD RI Sampaikan Belasungkawa Atas Insiden Lion Air JT 160]]> 853-ketua-dpd-ri-sampaikan-belasungkawa-atas-insiden-lion-air-jt-160 Mon, 29 Oct 2018 05:28:00 +0700 lela Padang, dpd.go.id (29/10) - Ketua DPD RI, Oesman Sapta, menyampaikan rasa belasungkawa atas insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT 160 tujuan Jakarta-Pangkal Pinang di perairan Karawang. Dirinya berharap masih ada korban yang selamat atas insiden tersebut. 

“Saya atas nama DPD RI di seluruh Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas kecelakaan ini. Mudah-mudahan ada yang selamat, kita berharap yang terbaik saja,” ucap Oesman Sapta dalam wawancara di UIN Imam Bonjol Padang (29/10). 

Oesman Sapta berharap agar masyarakat tidak terlalu dini dalam menarik kesimpulan atas penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Oesman Sapta berpendapat bahwa pesawat baru dioperasikan 800 jam dan untuk pilot sendiri memiliki pengelaman penerbangan lebih dari 6.000 jam. Dia berharap agar penyelidikan insiden ini diserahkan pada pihak-pihak yang berwenang. Meskipun begitu, dirinya berharap agar seluruh maskapai penerbangan dapat meningkatkan standar keselamatan. Tujuannya agar insiden serupa tidak akan terjadi kedepannya. 

“Kehati-hatian harus dilakukan oleh semua penerbangan sedunia sebelum berangkat. Kita ga tahu penyebabnya apa, harus diserahkan dulu untuk diperiksa, agar betul-betul kita dapat menemukan apa penyebabnya. Jangan dari sekarang kita menuduh yang macam-macam,” pesan Senator asal Kalimantan Barat ini.

]]>
853-ketua-dpd-ri-sampaikan-belasungkawa-atas-insiden-lion-air-jt-160
<![CDATA[Ketua DPD RI Berikan Kuliah Umum dan Resmikan Masjid di UIN Imam Bonjol Padang ]]> 151-ketua-dpd-ri-berikan-kuliah-umum-dan-resmikan-masjid-di-uin-imam-bonjol-padang-- Mon, 29 Oct 2018 05:28:00 +0700 lela Padang, dpd.go.id (29/10) - Ketua DPD RI, Oesman Sapta, beranggapan bahwa generasi milenial harus diberikan kebebasan untuk berpikir. Generasi muda harus mampu mengembangkan pola pikir dan kreatifitas untuk menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seiring dengan terpaan arus informasi dan teknologi, generasi milenial juga harus memilah dan memanfaatkannya untuk kemajuan dirinya, bangsa, dan negara.

“Anak-anak milenial kita ini harus diberikan keterubkaan cara berpikir yang bebas. Bukan bebas perilaku, tapi cara berpikirnya yang bebas, sehingga dia bisa membawa hikmah dari bangsa dan negaranya ini,” ucapnya.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (29/10) yang turut dihadiri oleh Wkail Ketua DPD RI Nono Sampono dan Senator DPD RI dari Sumatera Barat Emma Yohana, Oesman Sapta, menganggap generasi milenial saat ini merupakan aset bangsa, karena kedepannya mereka yang akan memimpin bangsa ini. Oleh karena itu, generasi tersebut harus mampu melatih pola pikir mereka untuk menjadi generasi yang bermartabat.

“Karena nanti yang akan memimpin negara ini adalah anak-anak muda jaman sekarang. Jadi kalian itu yang nanti memimpin negara ini, bukan kita-kita ini lagi. Jadi kalian harus diberi kebebasan untuk berpikir secara jernih, cerdas, pintar, dan bermartabat,” kata Oesman Sapta.

Lanjutnya, untuk menjadi generasi yang bermartabat, generasi milenial harus melek terhadap informasi. Mampu menyaring berbagai informasi yang ada di media-media, untuk memilah mana informasi yang benar, dan mana yang bersifat hoax. Dirinya berpesan kepada mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, agar dapat menjadi generasi yang tidak mudah terjerumus pada arus informasi yang menyesatkan yang saat ini banyak bermunculan di berbagai jenis media.

“Saya mau menitipkan pesan. Jangan percaya hasutan-hasutan orang. Jangan percaya dengan yang mengadu domba. Yakini menurut hati nurani, bahwa apa yang ditulis orang sabagai fitnah harus dijauhkan dari kita. Ada orang-orang jahat yang sengaja mengadu domba anak-anak bangsa, terutama anak-anak milenial,” pesan Senator asal Kalimantan Barat ini.

Setelah memberikan kuliah umum, Oesman Sapta meluncurkan Lembaga Darul Quran Baitul Ikmah dan meresmikan Masjid Baitul Hikmah di UIN Imam Bonjol Padang. Masjid tersebut telah selesai direnovasi serta dibangun sebuah menara. Setelah meresmikan, Oesman Sapta meminta agar keberadaan mesjid ini dapat meningkatkan keimanan dan kualitas mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang sebagai generasi milenial. Selain digunakan untuk beribadah, mesjid ini juga dapat digunakan sebagai wadah aspirasi mahasiswa UIN.

“Indah sekali mesjidnya ini. Ini tempat mereka berkumpul sebagai tempat menyalurkan aspirasi mereka secara terbuka dan milenial, modern,” ucap Oesman Sapta.***ars

]]>
151-ketua-dpd-ri-berikan-kuliah-umum-dan-resmikan-masjid-di-uin-imam-bonjol-padang--