Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Sun, 18 Aug 2019 06:07:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Di Penghujung Masa Jabatan, DPD RI Tetap Komitmen Perjuangkan Daerah]]> 427-di-penghujung-masa-jabatan-dpd-ri-tetap-komitmen-perjuangkan-daerah Thu, 15 Aug 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – DPD RI berkomitmen akan terus melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat daerah meskipun Anggota DPD RI periode 2019-2024 menampilkan banyak wajah baru. Setiap aspirasi yang dibawa oleh Anggota DPD RI periode 2014-2019, akan tetap diperjuangkan oleh Anggota DPD RI yang baru. Karena setiap anggota DPD RI selalu berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah.

Dalam Sidang Paripurna DPD RI (15/8), Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan meski sebagian besar Anggota DPD RI saat ini tidak terpilih lagi, setiap Anggota DPD RI tetap semangat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dan perjuangan aspirasi daerah tersebut akan diteruskan oleh Anggota DPD RI di periode 2019-2024.

“Walaupun yang terpilih lagi sekitar 46, artinya masih lebih dari 30%. Mudah-mudahan masih menjadi kekuatan, bergabung dengan teman-teman yang baru kedepan, akan mengoptimalisasikan dan memperkuat fungsi kelembagaan DPD RI. Ini akan berlanjut, setiap periode tidak akan berhenti, bagaikan mata rantai. Apa yang sudah dilakukan periode lalu, tentu dilakukan lanjutan oleh yang sekarang,” ucap Nono Sampono.

Dalam Sidang Paripurna yang juga dipimpin oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta, Nono  menambahkan, Anggota DPD RI saat ini tetap berkomitmen menunaikan kewajiban sebagai wakil daerah sampai penghujung periode. Setiap Anggota DPD RI akan selalu mengikuti agenda kegiatan DPD RI yang bertujuan dalam memperjuangkan kepentingan daerah. 

“Kita berharap tetap mengakhiri di penghujung di periode ini dengan maksimal. Karena masih ada Sidang Bersama besok, Sidang MPR, dan mendengar pidato kenegaraan. Di Masa persidangan kelima ini akan ada dua kali sidang paripurna khusus, karena masih ada proses RAPBN dan menyeleksi anggota BPK,” imbuh Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam, menjelaskan bahwa sebenarnya Anggota di periode 2014-2019 dengan periode 2019-2024 itu hal yang berbeda. Namun dirinya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh DPD RI di periode 2014-2019 dapat memberikan masukan dan inspirasi bagi DPD RI periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Sebagaimana kami dulu di periode 2014-2019, kita mengeskplor apa yang sudah dilakukan DPD RI sebelumnya, yang kemudian juga dipertimbangkan sebagai masukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran di DPD RI ini. Harapannya kami adalah semoga Sekretariat Jenderal dan teman-teman yang masih berlanjut, membawa apa yang berkembang hari ini bisa menjadi bagian pertimbangan dan masukan bagi DPD RI yang akan datang,” tegas Muqowam.

Berdasar laporan kunjungan kerja Anggota DPD RI di daerah pemilihanya, Muqowam melihat terdapat beberapa persoalan yang menarik. Untuk Komite I, dirinya menyoroti masalah pilkada serentak, seperti perubahan beberapa Undang-Undang Pilkada, pengawasan terhadap UU Desa, dan soal administrasi kependudukan. Untuk Komite II, masih berkaitan infrastruktur, sarana prasarana, industri, pertanian dan perkebunan. Komite III saat ini melakukan pengawasan atas pelaksanaan haji, mulai dari daerah sampai hari ini masih ada yang melakukan pengawasan haji di Tanah Suci. Dirinya juga menyoroti berbagai persoalan yang terkait tentang BPJS yang berupa adanya defisit dana untuk rumah sakit-rumah sakit rujukan. Dan untuk Komite IV masalah keuangan daerah, soal revisi UU Pajak Bumi dan Bangunan, RAPBN 2020.***ars

]]>
427-di-penghujung-masa-jabatan-dpd-ri-tetap-komitmen-perjuangkan-daerah
<![CDATA[Kenaikan Gaji Dewas Dan Direksi BPJS Kesehatan Adalah Ironi Kemanusiaan.]]> 837-kenaikan-gaji-dewas-dan-direksi-bpjs-kesehatan-adalah-ironi-kemanusiaan Wed, 14 Aug 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Persoalan defisit DJS Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, sepertinya sudah menjadi penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. Sudah sempat masuk UGD diinfus dengan  cairan “tembakau” ( jangan dicoba pasien lain ya, berbahaya)  dinyatakan sembuh  walaupun masih sempoyongan keluar dari rumah sakit.

Seperti itulah kita mengumpamakan situasi BPJS Kesehatan saat ini. Ratusan juta rakyat sudah dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program JKN, tetapi BPJS Kesehatan itu sendiri sejak 2014 menderita penyakit permanen yaitu “defisit”.

sejatinya yang harus dibenahi adalah manajemen BPJS itu sendiri dalam mengelola uang rakyat yang dibayarkan sebagai premi kepesertaan BPJS, baik yang berasal dari APBN, APBD maupun iuran Mandiri.

Bisa kita lihat misalnya, pembayaran kapitasi ke pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp. 2,5 Triliun. Itu seharusnya tidak lagi harus diberikan ke pada pemda tapi lebih dimanfaatkan untuk pelayanan kepada pasien. Apalagi disetiap APBD masing masing daerah sudah ada post anggaran untuk belanja Sektor Kesehatan, begitu juga di APBN.

"Jadi sebaiknya pemberian dana kapitasi kepada pemda dihapus saja karena pemborosan terhadap dana pengelolaan jaminan kesehatan" ungkap Dailami Firdaus, anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta.

Bang Dailami, panggilan akrab Prof Dr H Dailami Firdaus menambahkan. Selain dana kapitasi, Bang Dailami juga mengungkapkan bahwa banyak RS yang tidak sesuai antara tipe RS nya dengan fasilitas yang dimiliki. Ada RS tipe C tapi fasilitas yang dimiliki tidak sesuai dengan tipenya" papar Bang Dailami yang juga ketua dewan pembina Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia).

Diungkapkan oleh bang Dailami, Diketemukan ada lebih dari 600 RS, dengan nilai lebih bayar sekitar lebih dari Rp. 800 miliar.

"Ini jelas pemborosan, sehingga kemenkes harus memperketat pengawasan terhadap akreditasi RS agar besarnya pembayaran biaya pengobatan yang dibayar BPJS sesuai dengan tipe RS" ujarnya.

Bang Dailami menyanyangkan rencana pemerintah menaikan iuran bagi peserta, karena itu bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah.

"Justru akan menimbulkan masalah yang baru. Karena akan menjadi beban biaya hidup masyarakat ditengah penghasilan masyarakat yang tidak bertambah" tegas Bang Dailami.

Meski demikian, dirinya juga mengakui ada ketidakpatuhan peserta membayar iuran premi BPJS, khususnya di Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dimana hanya 51% yang membayar rutin.

"Dari kondisi itu bisa kita lihat ditengah kemalasan  peserta PBPU membayar iuran, ketika premi dinaikan maka akan semakin besar lagi peserta PBPU yang akan membayar rutin" ujar bang Dailami.

Ketidakpatuhan tersebut lebih disebabkan karena pelayanan kesehatan yang mereka terima di RS tidak memuaskan. Banyak peserta yang masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Bang Dailami juga menyoroti soal kenaikan tunjangan dewan pengawas (dewas) dan direksi BPJS. Ditengah amburadulnya BPJS Kesehatan yang terus defisit, pemerintah malah membuat keputusan konyol dengan menaikan tunjangan bagi dewas dan direksi BPJS.

Dalam ketentuan yang baru yakni PMK No.112/PMK.02/2019 yang merupakan perubahan dari beleid terdahulu, pemberian tunjangan bisa dua kali gaji atau upah yang diterima oleh anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi.

"Saya rasa ini kebijakan konyol, ditengah defisitnya BPJS dan kita semua sedang memikirkan solusinya. Malah tunjangan dewas dan direksi BPJS akan dinaikan dua kali lipat" tegas Bang Dailami.

]]>
837-kenaikan-gaji-dewas-dan-direksi-bpjs-kesehatan-adalah-ironi-kemanusiaan
<![CDATA[Oesman Sapta Dukung Indonesia Memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir]]> 019-oesman-sapta-dukung-indonesia-memiliki-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir Tue, 13 Aug 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini sebagai upaya negara menghadapi krisis listrik bagi pengusaha nasional serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang akan datang.
 
“Memang pembangunan PLTN di Indonesia merupakan inspirasi terpendam namun bila bicara nuklir selalu banyak rintangan. Padahal resikonya sangat kecil. Ini bukan masalah kehendak tapi kemauan,” ucap Oesman Sapta saat menerima rombongan dari Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Prototipe PLTN Kemenristekdikti di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8).
 
Menurutnya, sejauh ini Indonesia hanya bisa mengexport material mentah ke negara-negara lain. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti India dan Tiongkok dalam bidang PLTN. “Mereka bisa mengintervensi negara pendistribusi material sehingga bisa lebih murah. Tapi kita memiliki sendiri materialnya, yang harus sudah terealisasi,” ujar senator asal Kalimantan Barat itu.
 
Oesman Sapta menilai dengan teknologi nuklir ini juga bisa menjadi warisan bagi anak dan cucu bangsa ke depan sehingga bisa memiliki nilai tambah dari segi perekonomian hingga skill. “Jadi kita sederhana saja, harus berfikirnya bahwa sesuai kemajuan zaman kita. Kita harus ikut berfikir kekinian,” tuturnya.
 
Lebih lanjut, Oesman Sapta mendukung pembangunan PLTN salah satunya di Benkayang, Kalimantan Barat (Kalbar). Untuk itu, dirinya akan menyampaikan pentingnya PLTN pada Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019 mendatang. “PLTN bisa menjadi pertimbangan bangsa ini kedepan. Maka pada Pidato Kenegaraan nanti saya akan menyampaikan hal ini,” jelasnya.
 
Dirinya juga optimis dengan hadirnya PLTN bisa merubah nuansa dunia. Kenapa demikian? Karena hal tersebut bisa meningkatkan profit margin Bangsa Indonesia kedepan. “Saatnya kita menghayati betul bagaimana bisa mengurangi beban rakyat. Maka dengan adanya industri nuklir ini bisa meningkatkan profit margin kita,” ujar Oesman Sapta.
 
Sementara itu,  Staf Ahli Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Bidang Relevansi dan Produktivitas, Agus Puji Prasetyono menyatakan mengapa Kalbar cocok dibangun PLTN, karena selain kaya akan uranium. Kalbar juga jarang terjadi gempa. “Persyaratan utama pembangunan PLTN adalah safety. PLTN sistem nuklir jauh lebih aman dari pembangkit lainnya, jadi dapat dikatakan nuklir aman,” tegasnya.
 
Agus menambahkan dalam pembangunan PLTN, pertama memang harus bebas dari gempa. Kedua dekat dengan laut, dan ketiga jauh dari kawasan penduduk. “Karena Kalbar sendiri sangat kecil kemungkinan terjadi gempa. Tentu pengembangan PLTN tenaga nuklir sangat mungkin dilakukan,” lontarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh menambahkan tidak ada negara lain yang besar tanpa menggunakan secara bijak PLTN mereka. Karena disitu lah proses industrialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. “Maka kita harus belajar dari negara maju seperti Tiongkok,” tuturnya. 

Secara garis besar, sambungnya, bahwa komitmen pemerintah Indonesia dengan Tiongkok sama dalam membangun nuklir pada tahun 1965. Namun Indonesia hanya menghabiskan waktu untuk diskusi, tapi tidak ada keberanian untuk membangun PLTN. “Padahal sudah nyata PLTN memberikan dampak yang luas pada industrialisasi di suatu negara,” papar Syamsir.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menambahkan bahwa intinya Kesekjenan DPD RI siap dalam memberikan dukungan baik itu bersifat administratif dan teknis operasional. “Namun sesuai amanah Ketua DPD RI, bahwa kita siap memberikan perhatian yang signifikan kelangsungan dari program pembangunan PLTN ini,” tuturnya. 

Menurut Reydonnyzar, konsumsi listrik bagi masyarakat sangat diperlukan namun punya keterbatasan. “Maka kita mengapresiasi adanya PLTN ini khususnya di Benkayang. Tentunya semakin cepat akan semakin baik untuk diimplementasikan pembangunan PLTN,” harapnya.

]]>
019-oesman-sapta-dukung-indonesia-memiliki-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir
<![CDATA[Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2019]]> 481-seleksi-terbuka-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-sekretariat-jenderal-dpd-ri-tahun-2019 Mon, 12 Aug 2019 06:07:00 +0700 hadi Silahkan akses ke alamat website pansel.dpd.go.id untuk lebih jelasnya.

]]>
481-seleksi-terbuka-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-sekretariat-jenderal-dpd-ri-tahun-2019
<![CDATA[Korban dugaan penipuan investasi curhat ke Senator Arya Wedakarna]]> 132-korban-dugaan-penipuan-investasi-curhat-ke-senator-arya-wedakarna Mon, 12 Aug 2019 06:07:00 +0700 astrida Denpasar, dpd.go.id – Senator Bali Arya Wedakarna menerima audiensi forum korban dugaan penipuan investasi pialang berjangka PT. Solid Gold Berjangka (SGB) cabang Denpasar di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar pada hari Senin (12/08/2019).

“Saya mengapresiasi langkah positif semeton Bali dari forum korban dugaan penipuan yang telah berani menuntut keadilan atas proses hukum yang telah berlangsung dan prihatin atas masalah yang menimpa mereka. Saya berharap agar semeton tetap fokus pada proses hukum dan bersama-sama berjuang mencari solusi terbaik atas masalah ini”, ungkap Senator tersebut.

Dalam audiensi tersebut Senator Arya Wedakarna juga memberikan masukan dari sudut pandang hukum dan mempelajari serta berusaha membantu berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait dengan masalah ini untuk selanjutnya akan diagendakan pertemuan selanjutnya. 

Dalam audiensi itu, juru bicara forum korban tersebut mengungkapkan bahwa investor dijanjikan dapat mengambil investasinya sewaktu-waktu, aman, dan jika perusahaan bangkrut maka uang yang telah diinvestasikan akan kembali 100 persen.

“Pada kenyataannya uang yang minimal diinvestasikan senilai minimal 100 juta per-orang bahkan sampai milyaran tidak dapat kami ambil kembali, kami menuntut uang kami kembali dan berharap pemerintah kota Denpasar dapat menutup ijin beroperasi PT tersebut”, tambahnya. (ast)

]]>
132-korban-dugaan-penipuan-investasi-curhat-ke-senator-arya-wedakarna
<![CDATA[ Nono Sampono: RUU Daerah Kepulauan Sebagai Jawaban Atas Permasalahan Di Daerah Kepulauan]]> 850--nono-sampono-ruu-daerah-kepulauan-sebagai-jawaban-atas-permasalahan-di-daerah-kepulauan Thu, 08 Aug 2019 06:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menegaskan bahwa RUU Daerah Kepulauan harus segera disahkan. Nono menganggap RUU tersebut merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah kepulauan. 

Dalam FGD dengan tema “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Lemhanas (8/8), Nono Sampono mengatakan bahwa kehadiran RUU yang diinisiasi oleh DPD RI tersebut, mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditermui di daerah kepulauan. Regulasi atau peraturan perundang-undangan saat ini dianggap belum bisa memberikan solusi kepada daerah kepulauan atas masalah-masalah tersebut. 

“Kalau tidak dalam wujud undang-undang, tentu menjadi persoalan. Pertama, kalau hanya merevisi-merevisi (peraturan) yang ada, terlalu banyak yang harus direvisi. Kalau turunnya PP, itu tidak akan bisa merevisi undang-undang. Oleh karena itu harus ada undang-undang yang khusus mengatur tentang ini,” tegasnya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini menjelaskan bahwa saat ini RUU Daerah Kepulauan sudah dibahas di DPR RI, dan bahkan semua fraksi di DPR RI telah menyetujui akan RUU ini. Namun saat ini pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan selanjutnya secara tripartit, antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah mengenai RUU ini. Padahal dengan disahkan RUU ini, masyarakat di daerah akan merasakan kehadiran negara yang turut serta menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah kepulauan.

“Kita sudah dengar tadi dari Bappenas sudah membuat DIM, mungkin ada beberapa kementerian yang belum, agar segera mempercepat DIM-nya. Karena kami dari Senayan, baik dari DPD atau DPR, menghendaki ini selesai paling tidak di periode ini. Dan saya kira ini spiritnya bagaimana hadirnya negara untuk menyelesaikan problem di daerah khususnya kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan,” tukas Nono.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, mengatakan meskipun sampai saat ini telah terdapat sembilan UU yang mengatur pemerintah daerah, berbagai tuntutan akan disparitas kesejahteraan di daerah masih banyak. Hal itu dikarenakan undang-undang yang ada saat ini belum memadai dan implementasinya belum ada. Dirinya beranggapan RUU Daerah Kepulauan tersebut sebagai jawaban atas tuntutan-tuntutan yang muncul dari daerah.

“Kita sudah berada dalam tahap ini, kita tidak boleh mundur. Karena saya punya keyakinan bahwa otonomi daerah menjadi perekat NKRI. Komitmen tentang penyelesaian undang-undang ini, semua fraksi sepakat. Kalau pemerintah bisa segera masukkan DIM, kita akan kebut,” jelasnya

Senada, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris, menganggap bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan modal pembangunan yang layak di daerah kepulauan. Pengelolaan atas sumber daya yang terdapat di daerah kepulauan juga masih terpusat, padahal sumber daya-sumber daya di daerah kepulauan memiliki nilai yang sangat besar. 

“Secara de facto UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum memenuhi azas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut. Kita sudah punya UU Desa, tapi daerah-daerah belum merasakan. Kita melihat dengan kepala sendiri soal disparitas. Menurut saya RUU ini perlu disahkan untuk kepentingan orang-orang di daerah kepulauan agar bisa merasakan percepatan pembangunan seperti kita,” ucap Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta ini.***ars

]]>
850--nono-sampono-ruu-daerah-kepulauan-sebagai-jawaban-atas-permasalahan-di-daerah-kepulauan
<![CDATA[Tim Pemantau DPD RI Kagumi Kecepatan P3JH Dan TGC Di Mekkah]]> 803-tim-pemantau-dpd-ri-kagumi-kecepatan-p3jh-dan-tgc-di-mekkah Mon, 05 Aug 2019 06:07:00 +0700 indra Mekkah, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis bersama Delegasi pemantau haji 2019 dari Komite III DPD RI mengagumi kinerja satuan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (P3JH) dan satuan Tim Gerak Cepat (TGC) di Mekkah, Arab Saudi, yang bergerak cepat membantu salah satu anggota delegasi ini yang mengalami kecelakaan. Ketua delegasi pemantau haji Komite III DPD RI, Prof. Dr. Darmayanti Lubis, mengaku melihat sendiri para personel P3JH dan TGC tiba di kamar 1630 Hotel Pullman Zamzam, Mekkah, tak kurang dari setengah jam setelah mendengar kabar Emilia Contessa, salah satu anggota tim pemantau, mengalami kecelakaan di kamar tersebut. Di Mekkah, Arab Saudi, Senin (5/8/19).

‘’Saya atas nama delegasi pemantau haji dari Komite III DPD RI sangat berterima kasih dan menyatakan salut pada tim P3JH danTGC yang bergerak cepat membantu anggota delegasi kami yang mengalami kecelakaan di kamar hotel,’’ jelas Darmayanti. 

Menurut Wakil Ketua DPD RI itu, prestasi membanggakan dari salah satu unsur Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) 2019 ini hendaknya dipertahankan, terutama ketika ratusan ribu jemaah haji Indonesia dalam beberapa hari ke depan segera menyelenggarakan wukuf di Arafah. Saat itu, kata anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini, para jemaah haji asal Indonesia akan menghadapi medan berat berkumpul bersama lebih dari tiga juta jemaah haji internasional di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. ‘’Mereka pasti butuh pertolongan cepat tim P3JH dan TGC saat mengalami kesulitan atau kecelakaan yang tidak kita kehendaki.’’ 

Berita bahwa Emilia Contessa, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur, mengalami kecelakaan di kamar mandi di hotel tempatnya menginap bermula dari informasi Susi Mulyani, staf Sekretariat Jenderal DPD RI yang menyertai delegasi pemantau DPD RI ini. Ia menghubungi Helmi Hidayat, petugas konsultan ibadah haji 2019, mengabarkan kejadian nahas itu.  Berita darurat ini kemudian diedarkan ke beberapa grup Whatsapp petugas haji 2019 agar pertolongan pertama pada anggota dewan itu segera diberikan oleh petugas terdekat dari lokasi kejadian. Dalam waktu setengah jam, tim P3JH dan TGC tiba di lokasi kejadian mendahului tiga dokter Arab Saudi yang juga datang ke lokasi kejadian. 

Menurut Emilia, tim dokter dan perawat yang merawat dirinya melakukan tugas mereka dengan profesional, cepat, dan cermat. Para dokter asal Indonesia ini bahkan tiba di kamar tempatnya menginap lebih cepat dibanding tiga dokter Arab Saudi yang juga datang ke lokasi kejadian. ‘’Saya sangat salut dengan tim kedokteran dan perawat dari Indonesia. Mereka bukan cuma bergeak cepat, tapi juga pinter-pinter. Mereka tahu persis obat yang harus saya minum segera,’’ jelas Emilia tentang kiprah P3JH dan TGC yang terdiri atas dr. Arum WS, dr. Kahrir Pabe Patangai, dan Harikoh sebagai perawat. 

Emilia mengaku terpeleset di kamar mandi saat hendak berwudhu menjelang salat zuhur di Masjid Haram. Berkat perawatan tim dokter Indoensia dan tim dokter Arab Saudi, sesuatu yang terburuk akibat kecelakaan itu tidak terjadi. ‘’Semoga besok bu Emilia sudah bisa ikut kami memantau penyelenggaraan haji 2019,’’ jelas Darmayanti. 

Selain Darmayanti, ikut juga dalam rombongan delegasi ini masing-masing Dr. Abdul Aziz Khafia (DKI Jakarta), Leonardy Harmany (Sumatera Barat), Intsiawati Ayus (Riau), Hendri Zainuddin (Sumatera Selatan), Herry Erfian (Bangka Belitung), Emilia Contessa (Jawa Timur), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalimantan Selatan), Abdul Jabbar Toba (Sulawesi Tenggara), dan Chaidir Djafar (Papua Barat). *

]]>
803-tim-pemantau-dpd-ri-kagumi-kecepatan-p3jh-dan-tgc-di-mekkah
<![CDATA[PAJAK KELAPA SAWIT MENTAH (CPO) SEHARUSNYA MENGALIR KE DAERAH]]> 766-pajak-kelapa-sawit-mentah-cpo-seharusnya-mengalir-ke-daerah Mon, 05 Aug 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menyatakan bahwa Pajak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) seharusnya sebagian besar kembali ke daerah asal guna mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah. Hal tersebut disampaikan Darmayanti Lubis melalui siaran pers, tanggal, 5 Agustus 2019.

Menurutnya Senator asal Sumatera Utara tersebut, Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan sebagai negara yang melaksanakan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi terbesar pula di dunia. Dalam melaksanakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih belum mencerminkan prinsip-prinsip yang berkeseimbangan dan berkeadilan. Hal ini ditandai dengan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah pada transfer dan dari Pemerintah Pusat.

“Salah satu yang menjadi cermin belum seimbang dan adilnya keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut Dana Bagi Hasil dari sektor sumber daya alam khususnya dalam hal ini pajak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) tidak mengalir ke daerah penghasil untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perkebunan,” ungkapnya.

lanjutnya, industri kelapa sawit selalu menjadi isu strategis, baik di tingkat regional maupun global. Isu strategis itu dipicu oleh aspek keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, industri kelapa sawit dinilai telah memberikan peran penting bagi perekonomian nasional di antaranya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, namun di sisi lain, dipandang belum memberikan dampak yang signifikan khususnya bagi “daerah penghasil” yang dapat menjadi salah satu sumber dana pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. 

“Akibatnya tidak berimbangnya dana bagi hasil ke daerah, membuat daerah-daerah penghasil masih mengandalkan pada dana transfer dari pusat yang pada gilirannya membuat daerah bergantung pada dana transfer dari pusat, akibat lebih jauhnya memperlemah otonomi di satu sisi, dan memperkuat hegemoni pusat di sisi yang lain,” tukas Wakil Ketua DPD RI tersebut.

Ia menambahkan, tidak mengalirnya pajak kelapa sawit mentah (CPO) ke daerah penghasil karena kebijakan regulasi yang kurang tepat tercermin dari pengaturannya dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menentukan secara ilmiah bahwa DBH yang bersumber dari sumber daya alam hanya berasal dari Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber  Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi(royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penrimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, Iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan ketentuan yang limitative tersebut maka pajak kelapa sawit mentah (CPO) tidak menjadi sumber Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam khususnya perkebunan bagi daerah-daerah.

“DPD RI sebagai lembaga Negara penyalur aspirasi daerah, bersama-sama dengan daerah-daerah menyerukan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan regulasi yang memasung dan menghambat otonomi daerah, dengan mendorong dilakukannya perubahan terhadap UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan juga terhadap UU Pemerintah Daerah, dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan, dan agar sumber daya alam di daerah tidak tereksploitasi secara tidak proporsional akibat kebijakan pusat yang melihat daerah hanya sebagai bagian dari kekuasaan dan kewenangan pusat,” pungkasnya. (mas)

]]>
766-pajak-kelapa-sawit-mentah-cpo-seharusnya-mengalir-ke-daerah
<![CDATA[Meningkatkan Daya Saing, Rektor dan Pengajar Asing Menjadi Pilihan Rasional]]> 607-meningkatkan-daya-saing-rektor-dan-pengajar-asing-menjadi-pilihan-rasional Sun, 04 Aug 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi menegaskan bahwa dunia sedang berubah, tantangan ke depan akan semakin berat. Oleh karenanya, peningkatan SDM menjadi tumpuan dan prioritas Nawacita II, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 5 tahun ke depan.

Seiring dengan hal tersebut, kunci utama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pembenahan mendasar terhadap perguruan tinggi di Indonesia. Para lulusan perguruan tinggi inilah yang akan menjadi harapan untuk membawa Indonesia maju dan mampu bersaing, baik dalam konteks kawasan maupun lingkungan global.

Gagasan untuk mendatangkan pimpinan perguruan tinggi dan pengajar asing oleh Menristek akhir-akhir ini mendapat respon beragam, pro dan kontra dari publik. Saya pribadi sependapat dengan gagasan progresif ini, dan Presiden Jokowi yang visioner dapat dipastikan juga mengamini ide ini untuk mengakselerasi competitiveness perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat bersaing di kancah global.

Rekrutmen rektor asing dan tenaga pengajar asing sebenarnya jamak dilakukan di negara-negara Eropa, bahkan di negara jiran kita, Singapura. Nanyang Technological University (NTU) Singapura, misalnya yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia.

Singapura dengan kemajuan fasilitas medis di rumah-rumah sakit yang handal dengan dukungan para tenaga medis berstandar internasional, patut menjadi contoh bagaimana Singapura mengembangkan pendidikan kedokterannya, salahsatunya dengan mengijinkan rektor dan dosen asing memimpin dan mengajar perguruan tinggi di Singapura.

Pengalaman Dubai dengan lompatan kemajuan seperti sekarang ini juga tidak lepas dari intervensi dunia pendidikan tinggi. "Pada tahun 60an untuk perjalanan antar kota di sekitar Dubai masih jalan kaki, padahal Indonesia sudah mengenal moda transportasi mobil, bahkan Mercy salahsatu merek terkenal sudah ada di Indonesia" ungkap Benny Rhamdani. Tapi lihat kemajuan Dubai sekarang ini, perguruan tingginya juga menjadi percontohan, dan semuanya itu, salah satunya karena perguruan tinggi yang memiliki kualitas tinggi dan produktif" tambahnya.  

Dalam skala QS World University Ranking (QS-WUR) yang selama ini dijadikan acuan Kemenristekdikti, dari 4700 PT yang kita miliki, harapannya akan mampu bersaing menjadi 20 besar PT dunia, seperti yang diraih NUS dan NTU Singapura. Atau setidaknya 100 besar dunia seperti yang diraih Universiti Malaya (UM) dari negara jiran kita. Nyatanya, sampai saat ini dari ribuan PT kita belum ada yang mampu berada di level tersebut. Sejauh ini, baru ada 3 PT yang telah mencatatkan dirinya di level internasional versi QS-WUR, itupun masih di tataran 500 besar saja, masing-masing diraih oleh UI (ranking 296), UGM (320) dan ITB (331).

Berkacara dari kondisi di atas wajar kiranya kemudian Menristek dan Presiden melontar gagasan tersebut. Gagasan itu tidak akan melunturkan sedikitpun rasa nasionalisme dan kebangsaan kita. Namun juga menjadi bukti kecintaan kita untuk menyiapkan para kader penerus bangsa untuk menghadapi dunia yang berubah pesat.

Para lulusan perguruan tinggi mesti memiliki bekal kompetensi dan kemahiran yang sesuai dengan kebutuan pasar kerja, dan juga harus dibekali dengan wawasan global untuk melihat trend yang sedang berkembang. Sehingga para lulusan perguruan tinggi bukan hanya menjadi pemasok tenaga kerja yang handal tapi juga mampu berpikir kreatif menciptakan lapangan kerja dengan menciptakan bisnis-bisnis yang berbasis teknologi dan mampu berkompetisi di tingkat internasional.

Namun demikian, kebijakan pengadaan rektor asing mesti didahului dengan kajian yang matang, penyiapan insfrastruktur dan pranata kebijakan serta dukungan insentif yang memadai. Kebijakan ini juga mesti dilakukan secara gradual dengan piloting beberapa perguruan tinggi yang relatif memiliki kesiapan.  

Pada akhirnya, semua kebijakan pemerintah akan tidak banyak artinya tanpa dukungan publik. Oleh karenanya pemerintah perlu menguatkan pranata regulasi dengan meminta masukan berbagai pemangku kepentingan, baik kalangan akademisi, parlemen (DPR dan DPD) dan organ-organ kemahasiswaan. 

]]>
607-meningkatkan-daya-saing-rektor-dan-pengajar-asing-menjadi-pilihan-rasional
<![CDATA[Gede Pasek Suardika menerima aspirasi warga Canggu terkait sengketa lahan Pura]]> 128-denpasar-dpdgoid-–-senator-bali-gede-pasek-suardika-menerima-penyampaian-aspirasi-masyarakat-bali-pengempon-warga-dan-ahli-waris-dari-pura-hyang-ibu-pasek-gaduh-terkait-dengan-sengketa-lahan-pura- Thu, 01 Aug 2019 06:07:00 +0700 astrida Denpasar, dpd.go.id – Senator Bali, Gede Pasek Suardika menerima penyampaian aspirasi masyarakat Bali pengempon (warga dan ahli waris) dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh terkait dengan sengketa lahan Pura di daerah Banjar Babakan, Canggu, Kuta Utara tersebut di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar pada hari Kamis (01/08/2019).

Senator Gede Pasek Suardika mengapresiasi langkah positif warga selaku pengempon dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang menuntut keadilan atas proses hukum yang telah berlangsung dan berharap agar pura yang telah berdiri tersebut tetap menjadi pura untuk tempat peribadatan warga dengan cara yang baik.

Sebelumnya diketahui terdapat 45 KK pengempon Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh terancam kehilangan hak waris atas tanah dan pura tersebut hingga dibongkar dan digusur. Walaupun dari beberapa kali persidangan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) pihak pengempon dimenangkan, namun akhirnya pengempon dinyatakan kalah melalui Peninjauan Kembali (PK) yg diputus pada tanggal 6 Agustus 2018.

“Saya menyadari sekali dan menyayangkan pada anatomi hukum pada MA yang tidak begitu menguasai tentang hukum adat di Bali, sehingga untuk lembaga peradilan agar berhati-hati menangani kasus terkait dengan bangunan suci bukan hanya pengempon disana yang merasa memiliki namun juga seluruh masyarakat daerah di Bali karena adanya ikatan darah persaudaraan”,  jelasnya.

Selain itu Gede Pasek juga akan mempelajari dan membantu berkoordinasi dengan pihak terkait akan masalah ini. Beliau juga menambahkan dan berharap kepada lembaga peradilan di Indonesia agar memperhatikan hal-hal kearifan lokal terkait hukum adat tersebut. Bagi warga yang menyampaikan aspirasi, Gede Pasek juga menambahkan untuk mencari solusi terbaik dan tetap memperjuangkan keadilan dengan cara-cara yang terhormat. (ast)

]]>
128-denpasar-dpdgoid-–-senator-bali-gede-pasek-suardika-menerima-penyampaian-aspirasi-masyarakat-bali-pengempon-warga-dan-ahli-waris-dari-pura-hyang-ibu-pasek-gaduh-terkait-dengan-sengketa-lahan-pura-
<![CDATA[SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI LEPAS PEJABAT DAN PEGAWAI YANG AKAN TUNAIKAN IBADAH HAJI]]> 411-sekretariat-jenderal-dpd-ri-lepas-pejabat-dan-pegawai-yang-akan-tunaikan-ibadah-haji Wed, 31 Jul 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI melepas beberapa enam orang pejabat dan pegawai yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek, berharap agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik dan kembali dengan selamat.

"Semoga apa yang menjadi niat baik.kita semua menunaikan ibadah di tanah suci dapat terlaksana dengan baik. Dan semoga menjadi haji dan hajjah yang mabrur, serta kembali dengan selamat," ucapnya di Gedung DPD RI (31/7).

Terkait empat orang yang juga bertugas untuk mendampingi Anggota DPD RI dalam melakukan pengawasan pelaksanaan haji, pria yang akrab disapa Donny ini berharap agar pelaksanaan tugas tersebut tidak mengganggu kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga baik tugas yang dibebankan dan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik secara bersamaan.

"Dimana kita juga melaksanakan tugas mulia selain melaksanakan tugas ibadah haji. Jangan kesehatan, jaga stamina, lepaskan dari segala hal yang bersifat duniawi, dan ibadah kita karena Allah SWT, sehingga kita dapat menjadi haji yang mabrur," pesan Donny.

Sementara itu, Deputi Persidangan Setjen DPD RI, Sefti Ramsiaty, mengucapkan selamat kepada pejabat dan pegawai yang berkesempatan menunaikan ibadah haji. Dirinya juga berpesan agar baik tugas dan pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa halangan. 

"Saya menyampaikan selamat kepada rekan-rekan yang akan melaksanakan ibadah haji. Terlepas dari tugas dan biaya sendiri, itu sudah panggilan, dapat berangkat ke tanah suci. Saya rasa itu merupakan anugerah buat teman-teman. Dan semoga kami juga dapat segera kesana," kata Sefti.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Administrasi Setjen DPD RI, Adam Bachtiar, menjelaskan bahwa setiap pejabat atau pegawai Setjen DPD RI yang akan menunaikan ibadah haji, pasti akan dilakukan acara pelepasan. Dimana acara tersebut bertujuan untuk mendoakan ibadah haji dapat dilaksanakan secara khusyuk. "Semoga dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh konsentrasi, dengan khusyuk," imbuhnya.*

]]>
411-sekretariat-jenderal-dpd-ri-lepas-pejabat-dan-pegawai-yang-akan-tunaikan-ibadah-haji
<![CDATA[Reydonnyzar Moenek Berharap IKPS Mampu Bantu Tekan Kemiskinan di Pesisir Selatan]]> 700-reydonnyzar-moenek-berharap-ikps-mampu-bantu-tekan-kemiskinan-di-pesisir-selatan Tue, 30 Jul 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengatakan pengembangan dan sinergisitas Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) dinilai sangat penting untuk kemajuan daerah Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar). Lantaran, IKPS menjadi kekuatan dan  peluang bagi Pesisir Selatan yang menjadi garis pantai terpanjang di Indonesia.

“Pesisir selatan merupakan garis pantai terpanjang di Indonesia bahkan termiskin. Untuk itu, terpenting saat ini dimana posisi sekarang dan mengarah kemana IKPS ini kedepan. Kita bukan hanya bicara pengurusan atau terpilih dan dipilih. Tapi bagaimana bentuk kepedulian kita kepada ranah rantau,” ucap Reydonnyzar saat bertemu Panitia Munas IKPS di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut Reydonnyzar, Sumbar khususnya Pesisir Selatan harus berfikir bagaimana bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Sebenarnya masalah mendasar yaitu kecilnya fiskal Sumbar yang  sangat berbeda jauh dengan DKI Jakarta. “Padahal Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta terbesar dari pedagang di Tanah Abang yang berasal dari Sumbar,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan sinergi dan kolaborasi dengan pusat maka tidak ada lagi kemiskinan di Pesisir Selatan. Bahkan, terpenting adalah geopolitik dan geostrategis dengan pemerintah pusat. 

“Ditengah keterbatasan fiskal Sumbar maka kita juga perlu geopolitik dan geostrategis dengan pemerintah pusat. Maka kedepan tidak ada lagi ‘cap’ kemiskinan di Pesisir Selatan,” kata Reydonnyzar.

Kedepan, Reydonnyzar berharap potensi organisasi IKPS juga memiliki kekuatan baru bagi ranah rantau. Maka organisasi ini bisa menggagas keuntungan dan kemajuan bagi Pesisir Selatan. “Kita berharap IKPS bisa memberikan kontribusi positif bagi Pesisir Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas IKPS Alirman Sori Chaniago berharap Sekjen DPD RI bisa hadir dalam Munas IKPS pada Agustus 2019 nanti untuk memberikan gagasan dan ide bagi Pesisir Selatan. “Kehadiran Pak Sekjen DPD RI diharapkan bisa memberikan masukan bagi ranah rantau untuk yang lebih baik kedepannya,” paparnya. 

Menurut Alirman, dengan pengalaman Reydonnyzar yang sudah malang-melintang di pemerintahan. Tentunya kehadiran beliau bisa memberikan motivasi dan memperkuat Sumbar khususnya di Pesisir Selatan. “Maka tidak ada lagi Pesisir Selatan menjadi daerah termiskis,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Panitia Munas IKPS Efrianto mengatakan bahwa Pesisir Selatan memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Namun kemiskinan dan pendidikan di Pesisir Selatan juga menjadi salah satu tertinggi di Indonesia. “Ini merupakan ironi bagi kita. Maka kita perlu masukan-masukan dan ide atau pikiran dari Pak Reydonnyzar,” ucapnya.

Di akhir pertemuan, Panitia Munas Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) mengundang Sekjen DPD RI untuk hadir pada acara Munas ke-5 IKPS dalam rangka pengembangan organisasi kedaerahan di era globalisasi dan digitalisasi.

]]>
700-reydonnyzar-moenek-berharap-ikps-mampu-bantu-tekan-kemiskinan-di-pesisir-selatan
<![CDATA[Senator Jakarta dukung Gugatan Pemprov pada Pengelola Trans Jakarta]]> 342-senator-jakarta-dukung-gugatan-pemprov-pada-pengelola-trans-jakarta Mon, 29 Jul 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana akan menggugat perusahaan penyedia bus Transjakarta. Gugatan ke meja hijau ini bertujuan agar uang rakyat sebanyak Rp110,2 miliar yang sudah digunakan untuk membayar uang muka pembelian 483 unit bus Transjakarta kepada perusahaan penyediaan dikembalikan kepada warga Jakarta. 

Gugatan ini ditempuh karena beberapa perusahaan enggan mengembalikan uang muka pengadaan empat paket bus yang sebelumnya digelontorkan Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan tahun 2013. Padahal kontrak pengadaan tersebut sudah diputus pada 2017.

“Jangankan miliaran, satu rupiah pun uang rakyat yang sudah dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Saya dukung langkah Pemprov ini. Kejar walau sampai lubang semut sekalipun. Uang yang sudah dikeluarkan Pemprov untuk uang muka pengadaan bus pada 2013 lalu harus bisa ditarik kembali," tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (29/7).

Fahira mengungkapkan langkah hukum memang harus ditempuh karena sudah dua tahun Pemprov menagih pengembalian uang muka tersebut tetapi tidak diindahkan perusahaan penyedia bus. Selain itu, langkah hukum juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus diambil jika penagihan tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan, maka Pemprov bisa membawa perkara ini ke jalur hukum.

“Walau masih menunggu rekomendasi dari Biro Hukum Pemprov, saya berharap kasus ini dibawa ke ranah hukum biar jelas dan selesai serta uang yang sudah dikeluarkan bisa kembali masuk kembali ke kas Pemprov. Uang ini bisa digunakan untuk kepentingan lain terutama untuk pengembangan sistem transportasi di Jakarta yang saat ini semakin baik dan semakin terintegrasi,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.

Sebagai informasi, pengadaan bus Transjakarta pada tahun anggaran 2013 masih menyisakan masalah bagi pemerintahan Anies Baswedan. Pada Mei 2017 lalu, BPK RI mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit. Salah satunya, terkait pengadaan bus Transjakarta pada 2013 lalu. Terdapat dua rekomendasi BPK RI kepada Dishub DKI Jakarta. Pertama, Dishub DKI Jakarta harus menarik kembali uang muka yang diberikan pada perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta saat itu. Kedua, jika cara pertama tidak berhasil, maka Dishub DKI Jakarta dapat menempuh jalur hukum kepada perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta. #

]]>
342-senator-jakarta-dukung-gugatan-pemprov-pada-pengelola-trans-jakarta
<![CDATA[DPD RI Apresiasi Prestasi Banyuwangi]]> 127-dpd-ri-apresiasi-prestasi-banyuwangi Sat, 27 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Banyuwangi, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Akhmad Muqowam menjadi tamu kehormatan dalam pembukaan Festival Smart Kampung Banyuwangi yang dilangsungkan di Taman Blambangan, Banyuwangi, Sabtu (27/7). Dalam sambutannya, Akhmad Muqowam mengapresiasi keberhasilan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang telah berhasil membangun desa-desa berbasis online. “Desa-desa  di Banyuwangi sangat luar biasa dalam pelayanan publiknya, waktu pelayanannya ada yang hingga jam 9 malam dan bahkan ada yang 24 jam karena pelayanan berbasis aplikasi dan bisa diakses menggunakan smartphone,” kata Muqowam dalam sambutannya. 

Di lokasi pembukaan Festival Smart Kampung ini para tamu disambut tari Gandrung Banyuwangi. 

Acara ini juga dihadiri bupati/walikota dari beberapa daerah dari Jawa dan Luar Jawa,  misalnya Enrekang, Pandeglang, Kota Palangkaraya, dan Barito Kuala.
 
Festival Kampung Smart Banyuwangi ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada kepala desa yang memiliki inovasi-inovasi dalam melayani warganya. Dalam pameran  ditampilkan desa-desa unggulan yang telah mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis internet.

Muqowam mengatakan nuansa kedaerahan dan modern bisa menyatu dengan harmonis dalam pameran di festival smart kampung ini. “Konsepnya sederhana dengan nuansa alami menggunakan hal-hal yang sifatnya kedaerahan dari musik, tarian dan stand-stand, namun tata kelola desainnya sudah berbasis teknologi internet,” ujar Muqowam. 

Akhmad Muqowam juga mengapresiasi dan memuji Bupati Banyuwangi atas keberhasilannya membangun Banyuwangi, keberhasilan mensejahterakan Banyuwangi, keberhasilan peringkat prestasi Banyuwangi di tingkat nasional, khususnya menaikkan jumlah wisatawan, baik domestik dan utamanya dari luar negeri. “Sedari awal Pak Abdullah Azwar Anas saat menjadi Anggota DPR RI, adalah orang yang berkinerja tinggi, kritis konstruktif, dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, dan terbuktilah dikemudian hari, ketika Pak Abdullah Azwar Anas mendapatkan amanah menjadi Bupati, hampir 10 tahun, selanjutnya  berbagai ide dan pemikiran kritis tersebut terwujud dalam memimpin dan mensejahterakan masyarakat,” tutup Muqowam.

]]>
127-dpd-ri-apresiasi-prestasi-banyuwangi
<![CDATA[Akhmad Muqowam: Pusat dan Daerah Harus Satu Persepsi Dalam Pelaksanaan UU Adminduk]]> 426-akhmad-muqowam-pusat-dan-daerah-harus-satu-persepsi-dalam-pelaksanaan-uu-adminduk Thu, 25 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - Administrasi kependudukan diyakini sebagai regulasi utama dalam mengatur peristiwa kependudukan dan  menjadi penopang stake holder lain, misalnya bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada, yang dalam  faktanya seringkali menjadi dasar untuk menyatakan suatu Pemilu dan Pilkada dikatakan cacat atau tidak. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai perlu ada pengawasan pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam di daerah pemilihannya Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Tengah dan Disdukcapil Kota Semarang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan.

Akhmad Muqowam mengatakan bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. “Semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan regulasi turunan di daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota,” ujar Akhmad Muqowam usai melakukan pertemuan di kantor Disdukcapil Kota Semarang, Kamis (25/7). 

Meskipun Kabupaten/Kota telah menerbitkan regulasi turunan, Akhmad Muqowam menilai bahwa masih perlu adanya penyamaan persepsi antara Pusat dan Daerah agar tidak ada interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya terhadap regulasi yang ada khususnya turunan Undang Undang Adminduk seperti Peraturan Pemerintah, Perpres dan Permendagri.

Selain itu, Muqowam menemukan beberapa fakta yang terjadi dilapangan, salah satunya keterbatasan stok blangko KTP elektronik (KTP-el), sehingga dengan agak terpaksa diterbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP-el. 

Muqowam juga mengungkapkan peralatan KTP-el di berbagai Kabupaten/Kota banyak yang tidak berfungsi. Daerah kesulitan untuk penganggaran pengadaan peralatan KTP-el karena di UU Adminduk penyelenggaraan Adminduk dibiayai melalui APBN, sedangkan Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah untuk Non Fisik, sehingga perlu dukungan DAK Fisik maupun APBD Kabupaten/Kota. "Solusi strategis yang diusulkan adalah penyederhanaan proses pengadaan blangko, dengan memberikan kewenangan kepada Gubernur, karena Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah," jelas Muqowam. 

Fakta lainnya yang ditemukan yaitu Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia dalam pelayanan adminduk untuk sementara dengan rekruitmen tenaga kontrak atau Pekerja Harian Lepas (PHL);

Fakta lain di lapangan adalah kesadaran masyarakat untuk segera mengurus peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami masih terkesan pasif; 

Masalah yang cukup mengganggu pelaksanaan program KTP-el adalah keraguan daerah dalam pelaksanaan kebijakan adminduk (misalnya perpindahan penduduk tanpa pengantar RT/RW); 

Juga ada kendala untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan SKPD dalam pemanfaatan data kependudukan.

“Bagian Hukum dan Kerjasama berpendapat tidak perlu Perjanjian Kerjasama untuk sesama SKPD (mengacu PP 50/ 2018), padahal pemanfaatan data kependudukan diatur khusus dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik,” urai Muqowam.

]]>
426-akhmad-muqowam-pusat-dan-daerah-harus-satu-persepsi-dalam-pelaksanaan-uu-adminduk
<![CDATA[Donny Moenek : Sehebat-hebatnya Suami ada Seorang Istri yang Lebih Hebat di Sampingnya]]> 397-donny-moenek--sehebathebatnya-suami-ada-seorang-istri-yang-lebih-hebat-di-sampingnya Wed, 24 Jul 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI DR. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M. yang populer dipanggil Donny menghadiri Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal DPD RI Masa Bhakti Periode 2014-2019, Rabu 24 Juli 2019.

Turut hadir pada acara tersebut, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat Wien Ritola Tasmaya, Penasehat DW Ibu Nono Sampono.

Ketua DW Setjen DPR RI Ibu Marni Reydonnyzar Moenek dalam pidatonya setelah dikukuhkan mengajak seluruh anggota DW untuk bersama-sama mengembangkan sinergitas, "tentunya dengan partisipasi dan dukungan ibu-ibu semua kita mampu mengembangkan organisasi serta semakin baik untuk mendampingi dan menyemangati para suami dalam bekerja."

Ketua Umum DW Persatuan Pusat Wien Ritola Tasmaya dalam sambutannya memberikan apresiasi pada Sekjen Donny Moenek, "ibu-ibu DW DPD RI beruntung, punya penasehat Pak Sekjen Donny yang orangnya enerjik saya dengar dia dielu-elukan orang Padang jadi Gubernur, bisa bangun kampung, kita doakan yang terbaik buat Pak Donny."

Lebih jauh, istri mantan Sekda DKI Jakarta Ritola Tasmaya ini mengatakan bahwa DW DPD RI cukup lama mati suri, "Nah, inilah yang membanggakan kami. Sejarah akan mencatat ini. Peran Pak Sekjen luar biasa menghidupkan kembali DW DPD RI. Ini Pengukuhan DW Instansi Pusat yang ke 68."

Selanjutnya Wien Tasmaya menyebutkan bahwa indikator keberhasilan dharma wanita tergantung perhatian dari penasihatnya, "Jadi Pak Donny dimohonkan juga memberikan perhatian lebih agar ibu-ibu ini mampu menyokong dan memberikan energi bagi DW DPD RI. Anggota DW hendaknya menjadi Center of Exellent untuk mendidik para anggotanya, agar menjadi pendamping yang baik bagi suaminya yang menjadi PNS di DPD RI ini. Yang paling penting agar DW menjadi Public Relationship dari DPD RI. Performance harus bagus sehingga juga dapat mengangkat nama DPD RI."

Donny Moenek dalam pidatonya mengaku memandang Dharma Wanita memiliki peran penting. "Itulah makanya kami sangat mendorong agar DW yang selama ini mati suri untuk dapat aktif kembali dalam mendukung aktifitas DPD RI serta menjadi pendamping yang baik bagi para suami. Meningkatkan sumber daya anggotanya."

Menurut Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Philipina ini, sebuah organisasi yang sukses bukan karena peran satu orang, tapi karena kebersamaan seluruh anggotanya. "Sukses suami juga sukses istri, sukses istri ya juga sukses suami. Sehebat-hebatnya suami pasti ada istri yang hebat di sampingnya." Tegas Donny disambut tepuk tangan meriah dari ibu-ibu. 

Acara dilanjutkan dengan penampilan tim kesenian angklung dari P3DI pimpinan Dr Sri Sundari yang membuat Donny Moenek tampil menyumbangkan suara emasnya. Lagu "I Can't Stop Loving You" pun berhasil membuat ruangan acara pecah dengan suasana penuh keakraban.*

]]>
397-donny-moenek--sehebathebatnya-suami-ada-seorang-istri-yang-lebih-hebat-di-sampingnya
<![CDATA[Komite I DPD RI Konsisten Perjuangkan DOB]]> 626-komite-i-dpd-ri-konsisten-perjuangkan-dob Tue, 23 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pimpinan Komite I Fachrul Razi menerima Tim Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan berjanji konsisten dan konsen dalam memperjuangkan Daerah otonomi Baru (DOB) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Fachrul juga meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah. ”Kami meminta pemerintahkan segera tandatangani PP Desertada agar pembentukan DOB cepat terwujud,” tukasnya.

Fachrul Razi menyatakan bahwa pemekaran Kota Panton Labu sudah masuk dalam usulan baik oleh DPD RI, DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, 6 calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten/Kota di Aceh antara calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA), Calon Kabupaten Seluat Besar (Simeulue), Calon Kabupaten Aceh Raya (Aceh Besar), Calon Kota Meulaboh, Calon Kabupaten Aceh Malaka dan Calon Kota Panton. 

“Pemekaran itu komitmen nawacita Jokowi untuk membangun dari daerah, tujuan lahirnya tambahan Kabupaten/Kota adalah efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan Daya Saing Nasional dan Daya Saing Daerah,” imbuhnya.

Ketua Komite Pemekaran CDOB Kota Panton labu Hendra Nurdin menambahkan persiapan ini sudah di siapkan jauh-jauh hari. Bahkan SK dukungan dari Desa, Bupati, Gubernur dan DPR Aceh sudah di tangan. 

"Bisa kita katakan ini salah satu CDOB Kota Panton Labu sudah memenuhi syarat dan kriteria sesuai aturan yang berlaku diantara banyaknya persiapan daerah pemekaran baru yang sudah mendaftar," ujar Hendra.

Fachrul Razi juga menyebutkan Komite I DPD RI Konsisten dan konsen memperjuangkan adanya DOB, yang disesalkan pemerintah hanya melihat dari sisi anggaran bahwa pemekaran itu menyerap banyak anggaran yang saat ini difokuskan kepada pembangunan infrastruktur.

“Kami menyayangkan dan menyesalkan alasan moratorium DOB adalah kurangnya dana dari APBN, padahal jika kita menilik banyak BUMN yang pailit setiap tahun dan ditopang disuntik oleh anggaran negara. Jika dana tersebut dapat dialihkan ke daerah untuk mewujudkan DOB itu akan cukup dan saya yakin lebih bermanfaat,” pungkasnya. (mas)

]]>
626-komite-i-dpd-ri-konsisten-perjuangkan-dob
<![CDATA[Sekretariat Jenderal DPD RI Genjot Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi]]> 567-sekretariat-jenderal-dpd-ri-genjot-tingkatkan-kualitas-layanan-dan-reformasi-birokrasi Mon, 22 Jul 2019 06:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam menciptakan reformasi birokrasi yang profesional dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka DPD RI membutuhkan sentuhan semangat perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

“Kita harus berubah, tidak lagi bermain pada tataran biasa-biasa saja. Perubahan merupakan tuntutan dari internal dan eksternal kita agar meningkatkan kualitas pelayanan cepat, efektif efisien, dan yang tidak kaku,” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat membuka diskusi Coffee Morning Reformasi Birokrasi di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (22/7).

Untuk itu, Reydonnyzar menilai bahwa DPD RI harus bisa merubah mindset atau pola pikir budaya birokrasi menjadi budaya korporasi atau perusahaan. Artinya, dalam korporasi atau perusahaan dikenal adanya kompetisi atau persaingan, kapasitas, kompetensi, dan kemampuan hal tersebut termasuk dalam penempatan jabatan. “Perubahan pola pikir budaya korporasi tersebut untuk meningkatkat kapasitas dan pelayanan, termasuk soal promosi dan mutasi, sepanjang dia punya kemampuan kenapa tidak. Itu namanya sistem merit ada reward dan ada punishment,” ujarnya.

Reydonnyzar menjelaskan tuntutan percepatan pelayanan selalu menjadi terdepan dalam sebuah reformasi birokrasi. Menurutnya DPD RI tidak bisa bermain-main pada pelayanan karena akan menggangu kenyamanan masyarakat. “Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mencontoh dari negara tetangga seperti Singapura dan negara lainnya yang maju dalam bidang birokrasi,” cetusnya.

Reydonnyzar menyatakan perlu adanya diferensiasi struktur terkait pembagian tugas dan kewenangan. Tentunya harus ada delegasi tanggungjawab kewenangan dan pengawasan. “Maka kedepan akan menjadi reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi,” lontarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan diskusi pada acara tersebut, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunisasi, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Satya Susanto mengatakan bahwa untuk menciptakan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah kunci perubahan. Perubahan merupakan faktor penentu dalam kesuksesan birokrasi. “Perubahan akan membimbing kita ke hal yang baru. Kita jangan sampai mempertahankan yang lama, sehingga tidak mau melakukan perubahan lebih baik,” ujarnya.

Satya menambahkan dalam mewujudkan perubahan reformasi birokrasi juga membutuhkan sosok leader sehingga tidak kehilangan arah dalam proses perubahan. Leader tentunya akan berperan kepada setiap anggotanya, lantaran setiap orang susah untuk melakukan suatu perubahan. “Leader yang menjadi peran utama. Di sini kita tidak membutuhkan bos tapi leader. leader yang bisa membawa perubahan,” tuturnya.

Menurutnya, ada tiga kunci sukses dalam melakukan perubahan reformasi birokrasi yaitu champion atau pimpinan tertinggi yang memiliki kepercayaan dalam melakukan perubahan yang sistematis dari atas ke bawah. Kedua, sponsor atau bawahnya, dia punya kewenangan yang menjadi roll model. 

“Ketiga, agent yaitu bisa siapa saja yang bisa mempengaruhi orang lain. Jika tiga kunci ini dilakukan di DPD RI maka culture birokrasi bisa berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik lagi,” papar Satya. 

Senada dengan Satya, Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama BPKP RI Rahadian Widagdo mengatakan bahwa kunci perubahan reformasi birokrasi membutuhkan leader yang mumpuni. Sehingga mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

“Kita harus mengedepankan administrasi online untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kenapa online karena targetnya birokrasi masa kini berubah membutuhkan teknologi informasi dan membutuhkan kecepatan akses selain itu juga ketepatan sehingga menjadi semakin efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada layanan public yang prima” pungkasnya. (fan/mas)

]]>
567-sekretariat-jenderal-dpd-ri-genjot-tingkatkan-kualitas-layanan-dan-reformasi-birokrasi
<![CDATA[UMMAT ISLAM HARUS MENOLAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL]]> 302-ummat-islam-harus-menolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual Mon, 22 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dinilai tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa dan keluar dari asas dasar negara yaitu Pancasila sebagaimana termaktub dalam sila pertama. Hal ini disampaikan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus. 

Pria yang kerap dipanggil Bang Dailami ini mengatakan RUU PKS memiliki dasar mengubah cara pandang masyarakat untuk mengikuti pola feminisme yaitu " Tubuhku adalah Milikku " (My Body Is Mine), dimana setiap bentuk pengaturan terhadap tubuh dan perilaku seksual perempuan dianggap sebagai bentuk kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual, yang tentunya berbahaya dan sangat bertentangan sekali dengan agama dan kultur budaya ditanah air. 

“Karena dengan pemikiran ini maka tidak ada siapapun ( orang tua, nilai agama dan negara ) yang bisa mengontrol dan mengatur perempuan ingin berpakaian seperti apa, berperilaku seksual seperti apa dan dengan siapa,” ujar Ketua Dewan Pembina Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) DKI Jakarta ini.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICWI) Orwil DKI Jakarta ini juga memaparkan beberapa hal yang memperlihatkan dan menggambarkan bahwa kehadiran RUU PKS bukanlah menjadi solusi, tapi justru akan membuka konflik baru perihal kesetaraan dan lainnya, antara lain :

1. Asas RUU P-KS tidak berasaskan Pancasila dan UUD 1954 serta asas religiusitas.

2. RUU P-KS dapat menghapus dan membatalkan beberapa pasal UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, juga Hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi Pemeluknya, karena konsep penanganan kekerasan seksual dalam Islam sangat berbeda dengan RUU P-KS ini.

3. BAB VII Pasal 11 pada RUU P-KS ini, tidak mencantumkan "Zina" (hubungan seksual diluar Nikah walaupun atas dasar suka sama suka) sebagai Kekerasan Seksual yang dapat dihukum pidana.

4. RUU P-KS tidak membedakan antara kekerasan seksual suami isteri dalam keluarga yang telah sah melalui perkawinan, dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh non suami istri.

5. Pemaksaan Kontrasepsi
Pasal 14 Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu  muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan. Definisi ini juga harus di tambahkan mengenai bagaimana mengatur peredaran atau penyebaran alat-alat kontrasepsi dan obat obat obatan serta alat alat peraga seksual agar tidak dijual umum atau mudah didapatkan.

6. Pasal 16 RUU P-KS yang berbunyi: "Perbuatan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan perbuatan seksual adalah pidana perkosaan". Pasal ini sangat absurd menilai kejahatan pidana perkosaan. Sebab hubungan seksual suami istri tidak selamanya dimulai dalam posisi saling menyetujui terlebih dahulu, sebab hubungan seksual keduanya telah sah, saat mereka melaksanakan akad nikah di KUA dan lembaga hukum lainnya.

7. Pasal 17 yang berbunyi: "atau  tekanan psikis lainnya, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan, diancam pidana pemaksaan perkawinan". Pasal ini telah mengingkari dan mendelegitimasi kedudukan dan hak kedua orang tua/wali dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Untuk melangsungkan perkawinan, seorang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari walinya". Bahkan pasal ini telah mengancam sistem wali dalam ajaran Islam, bahwa wanita bila menikah harus izin dan dinikahkan oleh walinya. Sebab "tekanan psikis" yang dimaksud dalam pasal ini tidak jelas dan rinci, bisa jadi nasihat dan bujukan orang tua agar putrinya menikah dianggap pidana.

8. RUU P-KS, mengarahkan umat Islam di Indonesia hidup dengan sistem perkawinan Liberal barat (westernisme dan liberalisme), bahkan mendelegitimasi adat istiadat perkawinan dan kekeluargaan yang ada di Nusantara.

Untuk itu Dailami berharap agar umat muslim menolak pengesahan RUU ini akan akan menjadi beban pemerintah dengan adanya pembentukan lembaga baru, dimana seharusnya pemerintah lebih menguatkan lembaga yang ada dan sesuai dengan kondisi saat ini.*

]]>
302-ummat-islam-harus-menolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual
<![CDATA[DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir]]> 477-dpd-ri-akan-kawal-aspirasi-daerah-sampai-masa-bakti-berakhir Thu, 18 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa baktinya yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti, sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019. Hal tersebut mengemuka saat Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.  

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin Sidang Paripurna ke-13 menyatakan bahwa DPD RI akan terus produktif dalam menghasilkan output lembaga di sisa pengabdian, dan akan terus mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah sebagai representasi daerah dan wujud keberpihakan kita kepada daerah. 

“Di sisa masa tugas yang akan berakhir pada 30 September ini, kita akan terus produktif mengawal dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah, sebagai wujud keberpihakan kita kepada daerah. Selain itu, kita akan terus mengawal RUU tentang DPD RI yang saat ini sedang bergulir mengingat RUU ini sangat menentukan peran dan fungsi DPD RI ke depan, mekanime kerja DPD RI serta fungsi Penyeimbang (Check and Balances ) DPD RI terhadap DPR RI,” tegas Senator asal Maluku tersebut.

Pada kesempatan Sidang tersebut, Wakil Ketua Komite I Fahira Idris melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite I. Dewasa ini Komite I sedang menggodok penyusunan RUU Daya Saing Daerah (DSD) dan RUU Wilayah Negara, dan menargetkan akan diselesaikan dan disahkan dalam Sidang Paripurna ke-15 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019. Selain itu, Komite I juga melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pemasyarakatan

“Komite I menghasilkan rekomendasi atas Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Desa kepada Pemerintah, yaitu mengembalikan implementasi UU Desa sesuai mandat UU Desa, kemudian mengoptimalkan formulasi Dana Desa berdasarkan UU Desa dan melakukan mekanisme pengawasan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu yang tak kalah penting, Komite I mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa agar perencanaan, pengkajian dan pendesainan penataan desa lebih terkontrol dengan baik,” ucap Senator DKI tersebut.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Carles Simaremare memaparkan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Sidang Paripurna ke-13 kali ini. Komite II telah menyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPD RI yaitu RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.       
 
“Kami telah melaksanakan dua kali kegiatan uji sahih. Pertama dilaksanakan pada 8 Juli 20l9,  bekerjasama  dengan  Masyarakat  Transportasi Indonesia (MTI) di Provinsi Yogyakarta membahas draft naskah akademik dan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
 
Kedua, sambung Carles, dilaksanakan pada 15 Juli 2019 bekerjasama dengan Universitas Taman Siswa bertempat di Sumatera Barat. Pada kesempatan ini membahas draft naskah akademik dan draft RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Selain itu draft naskah akademik dan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,” jelasnya.
 
Selain itu, Komite II telah menyusun jadwal finalisasi kedua RUU tersebut yang akan dilaksanakan pada 12-14 Agustus 2019 mendatang di Bandung. Komite II juga akan melakukan pengawaasan terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada kegiatan reses kali ini.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara menjelakan Komite III DPD Rl telah melaksanakan serangkaian kegiatan terkait dengan Pelaksanaan tugas konstitusi. Seperti penyusunan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
     
Tidak hanya itu, lanjut Dedi, sebagaimana telah disampaikan pada Sidang Paripurna sebelumnya bahwa salah satu progam kegiatan Komite III pada Masa Sidang V Tahun 2018-2019 ialah  melakukan pangawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

“Serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Komite III berupa Rapat Dengar Pendapat, inventarisasi materi melalui kegiatan reses Anggota Komite III hingga sampai pada tahapan terakhir berupa kegiatan finalisasi pada tanggal 2 - 3 Juli yang lalu,” kata Dedi. 

Dedi menambahkan Komite III DPD RI juga telah menyusun pertimbangan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Komite III DPD RI menilai RUU tersebut masih ada masalah terutama besarnya biaya pendidikan kedokteran di Indonesia. “Terdapat desakan dari publik agar pemerintah dapat mengkaji kebijakan biaya pendidikan kedokteran. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan  subsidi  bagi biaya pendidikan kedokteran,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang menjelaskan temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi perhatian utama DPD RI. Untuk itu, agar hasil pemeriksaan BPK semakin berkualitas dan mempunyai korelasi dengan program pemerintah daerah maka DPD RI dan DPR RI perlu mendukung upaya BPK untuk penambahan jumlah BPK. “Selain itu, BPK juga perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh yang mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksa kinerja secara paralel dalam satu semester yang sama,” pungkasnya. (mas/fan)

]]>
477-dpd-ri-akan-kawal-aspirasi-daerah-sampai-masa-bakti-berakhir
<![CDATA[DPD RI MENDORONG KESEJAHTERAAN WILAYAH PERBATASAN DAN KEDAULATAN NKRI: UJI SAHIH RUU WILAYAH NEGARA]]> 040-dpd-ri-mendorong-kesejahteraan-wilayah-perbatasan-dan-kedaulatan-nkri-uji-sahih-ruu-wilayah-negara Tue, 16 Jul 2019 06:07:00 +0700 indra Manado, dpd.go.id - 16 Juli 2019, DPD RI mengambil momentum untuk menguatkan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan melalui inisiatif pengusulan RUU Wilayah Negara. Dalam pandangan DPD, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, meskipun sudah memberikan penegasan teritori wilayah negara Indonesia, namun secara nyata belum memberi perhatian pada aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan pemerintah, karena selain sebagai garda depan dan harga diri bangsa, juga menjadi cermin kedaulatan negara. 

“Kita bersyukur bahwa pemerintah sekarang memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan Indonesia Timur dan wilayah-wilayah perbatasan, baik laut maupun darat. Ini harus kita sambut dengan memberikan payung hukum dalam bentuk undang-undang lebih kuat nantinya” tegas Benny Rhamdani, Ketua Komite I DPD RI dalam sambutannya dalam Uji Sahih RUU Wilayah Negara di  hotel Swiss-Belhotel Maleosan, Manado. Luasnya wilayah Indonesia dan strategisnya posisi Indonesia mendatangkan berkah sekaligus ancaman. Ancaman yang kerap dan masih menjadi pekerjaan besar kita, terutama pemerintah adalah menjaga teritori wilayah perbatasan kita dari maraknya aktivitas penyelundupan, perompakan, kejahatan trans-nasional, penangkapan ikan ilegal, terorisme, narkoba dll., Oleh karenanya, menjadi kewajiban para penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan amanah pembukaan UUD NRI 1945, ungkap anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Utara tersebut. 

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Sulawesi Utara yang disampaikan Asistensi I Pemprov Sulut, Drs. Edison Humiang MSi menyampaikan bahwa membangun wilayah perbatasan harus menggunakan pendekatan di luar konteks normal. Maksudnya tidak dalam hitungan untung rugi dan investasi namun diletakkan dalam kerangka kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Di Sulut sendiri ada dua Kabupaten yang bertetangga langsung dengan Filipina, yakni Miangas dan Marore. “Kebijakan program, kegiatan dan rencana pembangunan wilayah negara, khususnya perbatasan, harus mampu meng-cover setiap aspek kebutuhan daerah perbatasan sesuai dengan karakteristik daerah otonom itu sendiri.”  

Hadir sebagai narasumber dalam forum uji sahih RUU Wilayah Negara Dr. Basilio Arraujo, ketua Tim Ahli RUU Wilayah Negara, pembicara dari Kepala BPP Sulawesi Utara, Dr. Jemmy Gagola, M.Si, ME, dari Kemendari, Drs. Alvius Dailami, M.Si, dan 2 pakar masing-masing Dr. Flora Pricilia Kalalo, SH, MH, pakar hukum laut Universitas Sam Ratulangi dan Irfan Basri, S.IP, pemerhati wilayah perbatasan.

DPD memandang bahwa keberlakuan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang meskipun sudah mengatur penegasan teritori wilayah Negara, namun absen dalam substansi pengelolaan perbatasan dan ini menjadi titik lemah dari UU Wilayah Negara. Oleh karenanya, DPD mengambil momentum ini, dengan kewenangan legislasi dimiliki, DPD menginisiasi Rancangan Undang-Undang Wilayah Negara untuk mengganti UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dengan menguatkan substansi pengelolaan perbatasan didalamnya, hal ini seiring dan sejalan dengan Nawacita ke-3 Presiden “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”

Penggantian UU 43 tahun 2008 ini akan menjadi momentum menguatkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan daerah perbatasan, dimana dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah justru memiliki peran yang minimal dalam mengelola perbatasan, padahal wilayah perbatasan sejatinya ada di daerah. Akibat lemahnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola perbatasan, serta penanganan masalah keamanan di batas wilayah negara yang masih parsial dan sektoral makin menjadi dasar penguat DPD untuk memberikan perhatian serius pada masalah wilayah negara, terutama di wilayah-wilayah perbatasan RI. Reformasi dilakukan hendaknya mulai dari penyusunan produk hukum yang lebih rinci dan memberikan keberpihakan kepada daerah perbatasan, melalui penguatan substansi UU No. 43 Tahun 2008.  Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dengan berbagai kompleksitas permasalahannya dapat diatasi dan mampu tumbuh serta berkembang seperti halnya daerah-daerah yang lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Konstruksi Rancangan Undang-undang Wilayah Negara ini memberikan langkah-langkah strategis pemerintah daerah sekaligus memberikan insentif bagi daerah di wilayah perbatasan untuk memperkuat peran dan kewenangannya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perbatasan melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan menciptakan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang aman dan sejahtera. Sehingga menjadikan perbatasan sebagai halaman depan atau beranda negara bukan hanya sebagai jargon politik semata, tetapi dapat benar-benar terlaksana, sebagaimana telah diamanatkan cita-cita pendiri bangsa Indonesia.  

Komite I DPD RI

]]>
040-dpd-ri-mendorong-kesejahteraan-wilayah-perbatasan-dan-kedaulatan-nkri-uji-sahih-ruu-wilayah-negara
<![CDATA[SYUKRI BEY : GUBERNUR SUMBAR HARUS PANDAI MELOBI PUSAT]]> 252-syukri-bey--gubernur-sumbar-harus-pandai-melobi-pusat Sun, 14 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sukri Bey, praktisi dan tokoh Minang yang juga merupakan politisi Gerindra mengatakan Provinsi Sumbar memiliki APBD hanya 5 Trilyun, itupun 70 persen sudah habis buat belanja pegawai. "Nah, bagaimana biar bisa membangun kalau anggaran minim begini?, mesti ada sosok yang punya akses ke pemerintah pusat, dia mengerti bagaimana menggaet dana pusat ataupun sumber dana lainnya sehingga Sumbar membangun tidak lagi mengandalkan APBD belaka. Saya lihat yg cocok ke gubernur Sumbar adalah orang yang punya link dengan pusat. Gubernur Sumbar harus pandai melobi pusat. Dialah Bapak Donny Moenek." Ujar mantan Kepala BPKD DKI Jakarta yang mendapat tepukan meriah hadirin yang hadir.  Hal itu diungkapkannya saat hadir dalam acara Keluarga Besar Minangkabau World Foundation (MWF) menggelar Halal Bihalal dengan tema "melalui semangat silaturahmi MWF kita tingkatkan kepedulian bagi ranah dan rantau" di Gedung Gunawarman 30 Kebayoran Baru Jakarta. Minggu 14 Juli 2019. 

Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek yang akrab disapa Uda Donny turut hadir sebagai tokoh Minang yang dinilai berhasil di perantauan  dan peduli terhadap organisasi kemasyarakatan Minangkabau baik di ranah dan di rantau.

Lebih lanjut Syukri Bey, yang merupakan pendiri MWF, dalam sambutannya menyebutkan  bahwa MWF cukup eksis saat ini, bahkan sudah memiliki kantor selain di  Gunawarman 30 juga ada kantor di Khatib Sulaiman Padang. "salah satu terobosan kami adalah mendorong produk-produk Sumatera Barat mampu bersaing di tingkat Internasional salah satunya dengan mencantumkan label halal food."

Lebih lanjut, mantan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta ini mengatakan bahwa ada tokoh minang tingkat Nasional yang prestasinya bagus. "Dia pernah jadi Dirjen Keuangan Daerah, sekarang Sekjen DPD RI.  Pernah pula jadi PJ Gubernur Sumbar. Ini prestasi yang membanggakan kita."

Sekjen DPD RI selaku tokoh minang perantauan Reydonnyzar Moenek  menyampaikan rasa terima kasihnya atas undangan dari MWF, "Saya menaruh hormat dan bangga pada seluruh pengurus dan anggota MWF yang kendati belum genap berusia dua tahun namun telah banyak berbuat untuk Sumatera Barat, terutama dalam menggalang kekuatan rantau untuk Nagari."

Pria yang pernah menjabat Pj Gubernur Sumbar 2015 ini lebih jauh menyebutkan bahwa tantangan Sumbar ke depan adalah leadership. "Jadi benar kata Pak Syukri. Tanpa bermaksud apa-apa, kami sewaktu jabat Pj Gubernur melakukan langkah koordinatif untuk percepatan pembebasan  tanah dari Sicicin sampai Malalak. Saya koordinasi langsung dengan Menteri terkait, alhamdulillah selesai."

"Kami juga hadirkan PSSI, Persatuan Sumando Seluruh Indonesia, untuk memeriahkan peresmian Kawasan Mandeh. Saya bahkan telpon langsung Mensesneg Pratikno  untuk meyakinkan Bapak Presiden hadir dalam peresmian Kawasan Mandeh menjadi Kawasan Wisata Andalan Sumatera Barat."

Menurut Sekjen DPD RI yang akrab dengan wartawan ini, bahwa semua pemerintah provinsi memiliki potensi pajak yang signifikan," disini perlu keberanian. Contoh untuk penyelesaia  Masjid Raya Sumbar, saya carikan solusi untuk percepatan pembanguanannya, saya tak malu-malu melobi sejumlah gubernur demi pembangunan Sumbar tapi saya akan malu bila yang saya lakukan hanya untuk kepentingan pribadi." Tegas Donny.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Donny Moenek lalu ikut menyumbangkan suara dengan menyanyikan sebuah lagu judul Minangkabau yang diikuti para undangan.

Acara dilanjutkan dengan berfoto dan makan ketan durian bersama. 

Turut hadir dalam acara bergengsi ini, Ketua Dewan Pengurus MWF, Revri Aroes. Wakil Ketua Dewan Pembina MWF Budi Mitra, Sekjen MWF Syahrudin, Wakil Sekjen MWF Iqbal, dan Wakil Walikota Payakumbuh H. Erwin Yunaz SE, MM. *

]]>
252-syukri-bey--gubernur-sumbar-harus-pandai-melobi-pusat
<![CDATA[Kaum Milenial Sumbar Curhat ke Donny Moenek]]> 474-kaum-milenial-sumbar-curhat-ke-donny-moenek Fri, 12 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pengurus Ampera (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rantau) Sumatera Barat, datang menghadap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Pengurus Ampera yang merupakan sebuah organisasi pemuda Minang di perantauan curhat terkait kurang signifikannya pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar). 

Dengan senyum khasnya, mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini menyambut rombongan mahasiswa di ruang kerjanya dan memberikan  kesempatan para mahasiswa bicara satu per satu. 
 
Rizki, ketua Ampera menyampaikan kegelisahannya akan perkembangan Sumatera Barat 9 tahun terakhir ini. Kurang gregetnya pembangunan yang signifikan dan menyentuh kepentingan publik. “Terutama yang menggunakan anggaran pusat. Juga banyak ketimpangan hukum. Hak asasi manusia kerap dilanggar,” ujarnya, Jumat, 12 Juli 2019.

Rizki melanjutkan contohnya saja Simpang Tonang di Solok. Tambang emas ilegal. Ada masyarakat berontak, tapi malah ditahan. Sampai sekarang 5 orang belum ke luar. Kami mengadu ke provinsi tidak ada respon.

"Kalian mengharapkan apa dari saya?. Kami ingin ada Bapak maju jadi Gubernur yang bisa memperhatikan ini Pak." Ungkap Rizki lugas, disambut tepuk tangan kawan-kawannya.

Husnul Qori menjelaskan 2020 itu kan Pilkada Sumbar. Awak melihat potensi pertanian di Sumbar, awak tinggal di Indrapuro, Pesisir Selatan, perbatasan dengan Bengkulu. Masyarakat banyak tanam jagung, dan bersawah. “Sekarang harga sawit anjlok. Bagaimana mau upah orang, harganya  enggak cocok. Masyarakat jadi tambah susah,” tuturnya.

Arfino, mahasiswa asal Sungai Geringgiang mengatakan dirinya terinspirasi akan keberanian urang minang untuk merantau, "saya baca tentang Pak Donny, saya salut akan tulisan-tulisan Pak Donny hingga masuk di jurnal internasional. Punya jaringan luas. Orang birokrasi yang disiplin. Saya berharap, Bapak juga maju di Pilkada Sumbar 2020. Dan bisa memajukan pendidikan  Sumbar."

Sejumlah keluhan, saran dan kritik dari mahasiswa didengarkan pria yang menguasai beberapa bahasa ini dengan serius. Beberapa harapan tak lupa dicatatnya dengan cermat.

"Kami ingin ada gubernur yg memperhatikan ekonomi masyarakat. Pemerataan antar Daerah, Pak" kata M.Ridwan.

Donny menanggapi bahwa gunakan  konsep regional economic development sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan ekonomi antar Daerah. Harus ada pemerataan fiskal. Harus ada subsidi. Subsidi harga jual dari biaya produksi yang dilakukan petani tak ada. “Yang terjadi adalah regional inbalances,. Itulah makanya perlu ada intervensi dari  gubernur. Gubernur harus respon cepat,” kata Donny

Sewaktu masih menjabat Pj Gubernur Sumbar, Donny pria kelahiran Padang 14 November 1962 ini mengatakan Bandara Internasional Minangkabau sudah keren, tapi lampu jalan sering mati.

“Loh Ini gimana? Saya adakan rapat, kumpulkan seluruh pihak. Ingat koordinasi kewilayahan ini di tangan gubernur. Rupanya yang jadi masalah adalah denga  adanya tunggakan akibat aset gak jelas, belum diserahkan ke pemerintah daerah.  BIM ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tapi PJU nya milik aset pusat. Saya komunikasikan, alhasil disepakati sebuah solusi yakni bantuan keuangan dari Pemprov ke Pemkab Padang Pariaman,” kata Donny

Donny menambahkan, bahwa tak ada keruh yang tak akan jernih asal kita mau berbicara, berkomunikasi, duduk bersama, sepakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Saya dulu juga aktifis mahasiswa. Saya senang dengan semangat adik-adik mahasiswa yang kritis dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik,” ulas dia.

Diskusi semakin berkembang dalam suasana akrab dan hangat. Persoalan seperti ekonomi, pariwisata, peluang investasi, kebudayaan, kesehatan, serta pendidikan Sumbar menjadi perhatian khusus. Mahasiswa sepakat untuk terus memberikan  informasi dan menjalin komunikasi dengan Donny Moenek, urang awak di perantauan yang sangat memperhatikan Sumatera Barat. 

Turut mendampingi Donny Moenek, Staf Ahli Sekjen DPD RI Jose Rizal dan Ahmad Averus. 
*

]]>
474-kaum-milenial-sumbar-curhat-ke-donny-moenek
<![CDATA[Sekjen DPD RI Hadiri Syukuran Pembukaan Restoran Garuda Cabang Ke XIX – Cikini Raya]]> 765-sekjen-dpd-ri-hadiri-syukuran-pembukaan-restoran-garuda-cabang-ke-xix-–-cikini-raya Wed, 10 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menghadiri syukuran pembukaan Restoran Garuda Cabang ke XIX - Cikini Raya, yang bertempat di Jalan Cikini Raya No. 26 (Depan TIM) Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019). 

Reydonnyzar “Donny” Moenek mengapresiasi atas dibukanya Restoran Garuda Cabang ke XIX. Hadirnya Restoran Garuda Cabang ke XIX - Cikini Raya merupakan wujud nyata dari pengembangan wirausaha dalam menggapai peluang bisnis. 

“Kehadiran Restoran Garuda juga semakin menyemarakkan dunia kuliner, khususnya kuliner minang dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi putera puteri daerah,” ujar Mantan Penjabat Gubernur Sumatera Barat tersebut. 

Dia melanjutkan, kehadiran Restoran Garuda ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak restoran.

“Bisnis kuliner tidak ada habisnya, akan selalu ada pengunjungnya meskipun banyak usaha lain di bidang kuliner. Yang terpenting adalah meningkatkan kualitas cita rasa masakan serta membangun jaringan yang lebih luas agar usaha dimaksud mampu bertahan” tukas Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. 

Seperti diketahui, sejarah berdirinya Rumah Makan Garuda sejak tahun 1976 diawali dengan niat pendirinya, alm. H. Bakhtar, untuk banting setir dari pedagang kain menjadi juragan bisnis kuliner. Kini, di bawah pengelolaan generasi kedua RM Garuda memiliki 19 outlet, 16 outlet di kota-kota besar Indonesia dan tiga outlet di Singapura. Zulhelfi, SE, yang mengambil operasional RM Garuda sejak sang pendiri meninggal pada 199.

RM dan Buffet Garuda didirikan sejak tahun 1976 oleh alm. H. Bakhtar. Cikal bakal pendirian berawal dari niat Bakhtar untuk banting setir dari kegiatan sehari-harinya yang berjualan kain di Pasar Perniagaan. Menyadari kondisi perdagangan kain yang semakin menurun, maka Bakhtar memberanikan diri untuk mempelajari bentuk bisnis yang lain. Sebelum menjalankan bisnis rumah makan, pendiri melakukan perjalanan ke Palembang untuk berguru kepada adiknya yang telah menjalankan bisnis rumah makan. 

Sekembalinya dari sana, Bakhtar mulai menjalankan bisnis rumah makan pertamanya di Jalan Pemuda. Saat itu, bangunan yang digunakan masih bangunan sewa dan sang istri, Yulinar juga ikut membantu di dapur untuk memberi pengarahan menu kepada juru masak. Konsentrasi ke masakan Minang karena latar belakang Bakhtar yang berasal dari Padang. Untuk menambah permodalan, di awal usahanya Bakhtar melakukan join dengan adiknya. Namun di tengah jalan, terjadi pemisahan di tahun 1990 dan berdiri sendiri hingga saat itu. Sejak Bakhtar meninggal di tahun 1995, saya mengambil alih seluruh operasional RM Garuda.

Sama seperti usaha lainnya, RM Garuda didirikan juga dengan penuh perjuangan. Mulai dari sepinya pengunjung di tahap awal hingga sulitnya keuangan untuk mendanai usaha menyebabkan harta benda Bakhtar harus disita bank. Namun dengan usaha keras, Bakhtar dapat bangkit dan secara perlahan mulai mendirikan cabang di dalam kota hingga ke luar kota. Kisah jatuh bangun juga terjadi di tahun 2008, ketika salah satu cabang RM Garuda di Jalan Gajah Mada terbakar, dan setelah melalui proses renovasi akhirnya dibuka kembali tahun 2009.

Awal ekspansi dilakukan di tahun 1978, RM Garuda memiliki cabang ke luar kota yaitu kota Tebing Tinggi (saat ini telah ditutup). Saat itu, pasar mulai terbentuk dan permintaan pelanggan mulai tinggi. Setelah melakukan analisis pasar, Bahktar mulai melakukan pelebaran sayap terhadap usahanya. Setahun kemudian, 1979 dibuka lagi cabang kedua di Jalan Gatot Subroto (telah ditutup).

Saat ini RM Garuda telah memiliki 16 cabang RM Garuda di Indonesia di antaranya 8 cabang di Medan, 1 cabang di Lampung, 5 cabang di Jakarta, dan 2 cabang anak usaha yang diberi nama “RM Berjaya”. Sementara di luar negeri, Rumah Makan Garuda memiliki 3 cabang di Singapura.

Untuk melakukan inovasi, manajemen selalu melakukannya setiap saat dan hampir setiap tahun ada sesuatu yang baru. Baik dari sisi menu, interior, bahkan strategi pemasaran. ide baru selalu muncul. Kegemaran akan berkunjung ke restoran lain untuk mengamati menjadi salah satu kunci. 

Contoh: melakukan terobosan untuk melakukan servis antar makanan (delivery) dengan menggunakan sepeda motor. Agar pelayanan berjalan cepat dan bersih, makanan yang diantar dibawa dalam sajian kotak. Saat pertama kali menjual makanan dengan kotakan, rumah makan Garuda menjadi pionirnya termasuk juga pengantaran tim dengan sepeda motor ke tujuan, bahkan ada juga beberapa inovasi menu yang pernah dilakukan.

Transformasi dilakukan dengan perlahan sambil menerapkan sistem manajemen. Bisnis Kuliner sangat konsentrasi terhadap manajemen moderen. Setiap ilmu yang dipelajari diterapkan sambil melihat kondisi pasar. 

Dengan menjalankan sistem manajemen kekeluargaan, dirinya mengembangkan tiga divisi yang masing-masing saling berhubungan. Divisi produksi, divisi pelayanan, dan divisi pemasaran. Setiap cabang memiliki tiga divisi dengan ketua dan anggota yang dikomandani.

Kunci suksesnya adalah pelanggan pulang dengan puas. Kunci ini telah diterapkan sejak awal berdiri. Sehingga tidak ada keraguan untuk selalu mempertahankan kualitas masakan sehingga harus rela masak berkali-kali dalam sehari.

]]>
765-sekjen-dpd-ri-hadiri-syukuran-pembukaan-restoran-garuda-cabang-ke-xix-–-cikini-raya
<![CDATA[Sekjen DPD RI Silaturahmi Dengan Organisasi Indo Jalito Peduli]]> 201-sekjen-dpd-ri-silaturahmi-dengan-organisasi-indo-jalito-peduli Wed, 10 Jul 2019 06:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menghadiri pertemuan Komunitas Perantau Perempuan Minang yang tergabung dalam Organisasi Indo Jalito Peduli (IJP) Jakarta. Acara tersebut sekaligus Halal Bihalal 1440 H, yang bertempat di Magnolia Ballroom Hotel Mahakam Jakarta, Rabu (10/7/2019). 

Reydonnyzar “Donny” Moenek mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu-ibu dari Indo Jalito Pedul dari Komunitas Perantau Peempuan Minang, selain melakukan kegiatan aksi peduli terhadap sosial seni dan budaya, melalui acara halal bihalal ini dapat meningkatkan tali kasih dan tali silaturahmi antar Anggotanya.

“Saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu dari Indo Jalito Peduli, mereka tidak hanya kumpul-kumpul tapi sering melakukan kegiatan aksi peduli sosial, seni, dan budaya, selain itu acara  halal bihalal ini merupakan acara untuk meningkatkan silaturahmi dan mempererat persaudaraan antar anggota,” ucap pria yang akrab disapa Donny tersebut. 

Ketua Indo Ajlito Peduli (IJP) Astri Asgani mengucapkan terima kasih kepada Panitia dan hadirin yang telah memfasilitasi kegiatan halal bihalal tersebut. Astri mengungkapkan bahwa IJP merupakan suatu organisasi sosial Ibu - ibu minang yang ada di Jakarta yang beranggotakan terbatas sebanyak 150 orang dengan kegiatan yang meliputi sosial, seni dan budaya.

Pada acara tersebut dihibur oleh suara merdu Uni Elly Kasim yang membawakan tembang – tembang Minang kenangan menghibur para hadirin.

Hadir juga pada acara tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Fahmi Idris, H. Nazif Basyir, Sadiq Pasadigoe, Andrinof Chaniago, dan Walikota Sawahlunto Deri Asta.

]]>
201-sekjen-dpd-ri-silaturahmi-dengan-organisasi-indo-jalito-peduli