Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Tue, 23 Jul 2019 15:59:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Sekretariat Jenderal DPD RI Genjot Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi]]> 567-sekretariat-jenderal-dpd-ri-genjot-tingkatkan-kualitas-layanan-dan-reformasi-birokrasi Mon, 22 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam menciptakan reformasi birokrasi yang profesional dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka DPD RI membutuhkan sentuhan semangat perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

“Kita harus berubah, tidak lagi bermain pada tataran biasa-biasa saja. Perubahan merupakan tuntutan dari internal dan eksternal kita agar meningkatkan kualitas pelayanan cepat, efektif efisien, dan yang tidak kaku,” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat membuka diskusi Coffee Morning Reformasi Birokrasi di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (22/7).

Untuk itu, Reydonnyzar menilai bahwa DPD RI harus bisa merubah mindset atau pola pikir budaya birokrasi menjadi budaya korporasi atau perusahaan. Artinya, dalam korporasi atau perusahaan dikenal adanya kompetisi atau persaingan, kapasitas, kompetensi, dan kemampuan hal tersebut termasuk dalam penempatan jabatan. “Perubahan pola pikir budaya korporasi tersebut untuk meningkatkat kapasitas dan pelayanan, termasuk soal promosi dan mutasi, sepanjang dia punya kemampuan kenapa tidak. Itu namanya sistem merit ada reward dan ada punishment,” ujarnya.

Reydonnyzar menjelaskan tuntutan percepatan pelayanan selalu menjadi terdepan dalam sebuah reformasi birokrasi. Menurutnya DPD RI tidak bisa bermain-main pada pelayanan karena akan menggangu kenyamanan masyarakat. “Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mencontoh dari negara tetangga seperti Singapura dan negara lainnya yang maju dalam bidang birokrasi,” cetusnya.

Reydonnyzar menyatakan perlu adanya diferensiasi struktur terkait pembagian tugas dan kewenangan. Tentunya harus ada delegasi tanggungjawab kewenangan dan pengawasan. “Maka kedepan akan menjadi reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi,” lontarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan diskusi pada acara tersebut, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunisasi, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Satya Susanto mengatakan bahwa untuk menciptakan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah kunci perubahan. Perubahan merupakan faktor penentu dalam kesuksesan birokrasi. “Perubahan akan membimbing kita ke hal yang baru. Kita jangan sampai mempertahankan yang lama, sehingga tidak mau melakukan perubahan lebih baik,” ujarnya.

Satya menambahkan dalam mewujudkan perubahan reformasi birokrasi juga membutuhkan sosok leader sehingga tidak kehilangan arah dalam proses perubahan. Leader tentunya akan berperan kepada setiap anggotanya, lantaran setiap orang susah untuk melakukan suatu perubahan. “Leader yang menjadi peran utama. Di sini kita tidak membutuhkan bos tapi leader. leader yang bisa membawa perubahan,” tuturnya.

Menurutnya, ada tiga kunci sukses dalam melakukan perubahan reformasi birokrasi yaitu champion atau pimpinan tertinggi yang memiliki kepercayaan dalam melakukan perubahan yang sistematis dari atas ke bawah. Kedua, sponsor atau bawahnya, dia punya kewenangan yang menjadi roll model. 

“Ketiga, agent yaitu bisa siapa saja yang bisa mempengaruhi orang lain. Jika tiga kunci ini dilakukan di DPD RI maka culture birokrasi bisa berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik lagi,” papar Satya. 

Senada dengan Satya, Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama BPKP RI Rahadian Widagdo mengatakan bahwa kunci perubahan reformasi birokrasi membutuhkan leader yang mumpuni. Sehingga mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

“Kita harus mengedepankan administrasi online untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kenapa online karena targetnya birokrasi masa kini berubah membutuhkan teknologi informasi dan membutuhkan kecepatan akses selain itu juga ketepatan sehingga menjadi semakin efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada layanan public yang prima” pungkasnya. (fan/mas)

]]>
567-sekretariat-jenderal-dpd-ri-genjot-tingkatkan-kualitas-layanan-dan-reformasi-birokrasi
<![CDATA[UMMAT ISLAM HARUS MENOLAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL]]> 302-ummat-islam-harus-menolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual Mon, 22 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dinilai tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa dan keluar dari asas dasar negara yaitu Pancasila sebagaimana termaktub dalam sila pertama. Hal ini disampaikan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus. 

Pria yang kerap dipanggil Bang Dailami ini mengatakan RUU PKS memiliki dasar mengubah cara pandang masyarakat untuk mengikuti pola feminisme yaitu " Tubuhku adalah Milikku " (My Body Is Mine), dimana setiap bentuk pengaturan terhadap tubuh dan perilaku seksual perempuan dianggap sebagai bentuk kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual, yang tentunya berbahaya dan sangat bertentangan sekali dengan agama dan kultur budaya ditanah air. 

“Karena dengan pemikiran ini maka tidak ada siapapun ( orang tua, nilai agama dan negara ) yang bisa mengontrol dan mengatur perempuan ingin berpakaian seperti apa, berperilaku seksual seperti apa dan dengan siapa,” ujar Ketua Dewan Pembina Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) DKI Jakarta ini.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICWI) Orwil DKI Jakarta ini juga memaparkan beberapa hal yang memperlihatkan dan menggambarkan bahwa kehadiran RUU PKS bukanlah menjadi solusi, tapi justru akan membuka konflik baru perihal kesetaraan dan lainnya, antara lain :

1. Asas RUU P-KS tidak berasaskan Pancasila dan UUD 1954 serta asas religiusitas.

2. RUU P-KS dapat menghapus dan membatalkan beberapa pasal UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, juga Hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi Pemeluknya, karena konsep penanganan kekerasan seksual dalam Islam sangat berbeda dengan RUU P-KS ini.

3. BAB VII Pasal 11 pada RUU P-KS ini, tidak mencantumkan "Zina" (hubungan seksual diluar Nikah walaupun atas dasar suka sama suka) sebagai Kekerasan Seksual yang dapat dihukum pidana.

4. RUU P-KS tidak membedakan antara kekerasan seksual suami isteri dalam keluarga yang telah sah melalui perkawinan, dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh non suami istri.

5. Pemaksaan Kontrasepsi
Pasal 14 Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu  muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan. Definisi ini juga harus di tambahkan mengenai bagaimana mengatur peredaran atau penyebaran alat-alat kontrasepsi dan obat obat obatan serta alat alat peraga seksual agar tidak dijual umum atau mudah didapatkan.

6. Pasal 16 RUU P-KS yang berbunyi: "Perbuatan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan perbuatan seksual adalah pidana perkosaan". Pasal ini sangat absurd menilai kejahatan pidana perkosaan. Sebab hubungan seksual suami istri tidak selamanya dimulai dalam posisi saling menyetujui terlebih dahulu, sebab hubungan seksual keduanya telah sah, saat mereka melaksanakan akad nikah di KUA dan lembaga hukum lainnya.

7. Pasal 17 yang berbunyi: "atau  tekanan psikis lainnya, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan, diancam pidana pemaksaan perkawinan". Pasal ini telah mengingkari dan mendelegitimasi kedudukan dan hak kedua orang tua/wali dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Untuk melangsungkan perkawinan, seorang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari walinya". Bahkan pasal ini telah mengancam sistem wali dalam ajaran Islam, bahwa wanita bila menikah harus izin dan dinikahkan oleh walinya. Sebab "tekanan psikis" yang dimaksud dalam pasal ini tidak jelas dan rinci, bisa jadi nasihat dan bujukan orang tua agar putrinya menikah dianggap pidana.

8. RUU P-KS, mengarahkan umat Islam di Indonesia hidup dengan sistem perkawinan Liberal barat (westernisme dan liberalisme), bahkan mendelegitimasi adat istiadat perkawinan dan kekeluargaan yang ada di Nusantara.

Untuk itu Dailami berharap agar umat muslim menolak pengesahan RUU ini akan akan menjadi beban pemerintah dengan adanya pembentukan lembaga baru, dimana seharusnya pemerintah lebih menguatkan lembaga yang ada dan sesuai dengan kondisi saat ini.*

]]>
302-ummat-islam-harus-menolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual
<![CDATA[DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir]]> 477-dpd-ri-akan-kawal-aspirasi-daerah-sampai-masa-bakti-berakhir Thu, 18 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa baktinya yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti, sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019. Hal tersebut mengemuka saat Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.  

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin Sidang Paripurna ke-13 menyatakan bahwa DPD RI akan terus produktif dalam menghasilkan output lembaga di sisa pengabdian, dan akan terus mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah sebagai representasi daerah dan wujud keberpihakan kita kepada daerah. 

“Di sisa masa tugas yang akan berakhir pada 30 September ini, kita akan terus produktif mengawal dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah, sebagai wujud keberpihakan kita kepada daerah. Selain itu, kita akan terus mengawal RUU tentang DPD RI yang saat ini sedang bergulir mengingat RUU ini sangat menentukan peran dan fungsi DPD RI ke depan, mekanime kerja DPD RI serta fungsi Penyeimbang (Check and Balances ) DPD RI terhadap DPR RI,” tegas Senator asal Maluku tersebut.

Pada kesempatan Sidang tersebut, Wakil Ketua Komite I Fahira Idris melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite I. Dewasa ini Komite I sedang menggodok penyusunan RUU Daya Saing Daerah (DSD) dan RUU Wilayah Negara, dan menargetkan akan diselesaikan dan disahkan dalam Sidang Paripurna ke-15 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019. Selain itu, Komite I juga melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pemasyarakatan

“Komite I menghasilkan rekomendasi atas Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Desa kepada Pemerintah, yaitu mengembalikan implementasi UU Desa sesuai mandat UU Desa, kemudian mengoptimalkan formulasi Dana Desa berdasarkan UU Desa dan melakukan mekanisme pengawasan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu yang tak kalah penting, Komite I mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa agar perencanaan, pengkajian dan pendesainan penataan desa lebih terkontrol dengan baik,” ucap Senator DKI tersebut.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Carles Simaremare memaparkan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Sidang Paripurna ke-13 kali ini. Komite II telah menyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPD RI yaitu RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.       
 
“Kami telah melaksanakan dua kali kegiatan uji sahih. Pertama dilaksanakan pada 8 Juli 20l9,  bekerjasama  dengan  Masyarakat  Transportasi Indonesia (MTI) di Provinsi Yogyakarta membahas draft naskah akademik dan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
 
Kedua, sambung Carles, dilaksanakan pada 15 Juli 2019 bekerjasama dengan Universitas Taman Siswa bertempat di Sumatera Barat. Pada kesempatan ini membahas draft naskah akademik dan draft RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Selain itu draft naskah akademik dan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,” jelasnya.
 
Selain itu, Komite II telah menyusun jadwal finalisasi kedua RUU tersebut yang akan dilaksanakan pada 12-14 Agustus 2019 mendatang di Bandung. Komite II juga akan melakukan pengawaasan terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada kegiatan reses kali ini.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara menjelakan Komite III DPD Rl telah melaksanakan serangkaian kegiatan terkait dengan Pelaksanaan tugas konstitusi. Seperti penyusunan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
     
Tidak hanya itu, lanjut Dedi, sebagaimana telah disampaikan pada Sidang Paripurna sebelumnya bahwa salah satu progam kegiatan Komite III pada Masa Sidang V Tahun 2018-2019 ialah  melakukan pangawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

“Serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Komite III berupa Rapat Dengar Pendapat, inventarisasi materi melalui kegiatan reses Anggota Komite III hingga sampai pada tahapan terakhir berupa kegiatan finalisasi pada tanggal 2 - 3 Juli yang lalu,” kata Dedi. 

Dedi menambahkan Komite III DPD RI juga telah menyusun pertimbangan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Komite III DPD RI menilai RUU tersebut masih ada masalah terutama besarnya biaya pendidikan kedokteran di Indonesia. “Terdapat desakan dari publik agar pemerintah dapat mengkaji kebijakan biaya pendidikan kedokteran. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan  subsidi  bagi biaya pendidikan kedokteran,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang menjelaskan temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi perhatian utama DPD RI. Untuk itu, agar hasil pemeriksaan BPK semakin berkualitas dan mempunyai korelasi dengan program pemerintah daerah maka DPD RI dan DPR RI perlu mendukung upaya BPK untuk penambahan jumlah BPK. “Selain itu, BPK juga perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh yang mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksa kinerja secara paralel dalam satu semester yang sama,” pungkasnya. (mas/fan)

]]>
477-dpd-ri-akan-kawal-aspirasi-daerah-sampai-masa-bakti-berakhir
<![CDATA[DPD RI MENDORONG KESEJAHTERAAN WILAYAH PERBATASAN DAN KEDAULATAN NKRI: UJI SAHIH RUU WILAYAH NEGARA]]> 040-dpd-ri-mendorong-kesejahteraan-wilayah-perbatasan-dan-kedaulatan-nkri-uji-sahih-ruu-wilayah-negara Tue, 16 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Manado, dpd.go.id - 16 Juli 2019, DPD RI mengambil momentum untuk menguatkan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan melalui inisiatif pengusulan RUU Wilayah Negara. Dalam pandangan DPD, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, meskipun sudah memberikan penegasan teritori wilayah negara Indonesia, namun secara nyata belum memberi perhatian pada aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan pemerintah, karena selain sebagai garda depan dan harga diri bangsa, juga menjadi cermin kedaulatan negara. 

“Kita bersyukur bahwa pemerintah sekarang memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan Indonesia Timur dan wilayah-wilayah perbatasan, baik laut maupun darat. Ini harus kita sambut dengan memberikan payung hukum dalam bentuk undang-undang lebih kuat nantinya” tegas Benny Rhamdani, Ketua Komite I DPD RI dalam sambutannya dalam Uji Sahih RUU Wilayah Negara di  hotel Swiss-Belhotel Maleosan, Manado. Luasnya wilayah Indonesia dan strategisnya posisi Indonesia mendatangkan berkah sekaligus ancaman. Ancaman yang kerap dan masih menjadi pekerjaan besar kita, terutama pemerintah adalah menjaga teritori wilayah perbatasan kita dari maraknya aktivitas penyelundupan, perompakan, kejahatan trans-nasional, penangkapan ikan ilegal, terorisme, narkoba dll., Oleh karenanya, menjadi kewajiban para penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan amanah pembukaan UUD NRI 1945, ungkap anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Utara tersebut. 

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Sulawesi Utara yang disampaikan Asistensi I Pemprov Sulut, Drs. Edison Humiang MSi menyampaikan bahwa membangun wilayah perbatasan harus menggunakan pendekatan di luar konteks normal. Maksudnya tidak dalam hitungan untung rugi dan investasi namun diletakkan dalam kerangka kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Di Sulut sendiri ada dua Kabupaten yang bertetangga langsung dengan Filipina, yakni Miangas dan Marore. “Kebijakan program, kegiatan dan rencana pembangunan wilayah negara, khususnya perbatasan, harus mampu meng-cover setiap aspek kebutuhan daerah perbatasan sesuai dengan karakteristik daerah otonom itu sendiri.”  

Hadir sebagai narasumber dalam forum uji sahih RUU Wilayah Negara Dr. Basilio Arraujo, ketua Tim Ahli RUU Wilayah Negara, pembicara dari Kepala BPP Sulawesi Utara, Dr. Jemmy Gagola, M.Si, ME, dari Kemendari, Drs. Alvius Dailami, M.Si, dan 2 pakar masing-masing Dr. Flora Pricilia Kalalo, SH, MH, pakar hukum laut Universitas Sam Ratulangi dan Irfan Basri, S.IP, pemerhati wilayah perbatasan.

DPD memandang bahwa keberlakuan UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang meskipun sudah mengatur penegasan teritori wilayah Negara, namun absen dalam substansi pengelolaan perbatasan dan ini menjadi titik lemah dari UU Wilayah Negara. Oleh karenanya, DPD mengambil momentum ini, dengan kewenangan legislasi dimiliki, DPD menginisiasi Rancangan Undang-Undang Wilayah Negara untuk mengganti UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dengan menguatkan substansi pengelolaan perbatasan didalamnya, hal ini seiring dan sejalan dengan Nawacita ke-3 Presiden “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”

Penggantian UU 43 tahun 2008 ini akan menjadi momentum menguatkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan daerah perbatasan, dimana dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah justru memiliki peran yang minimal dalam mengelola perbatasan, padahal wilayah perbatasan sejatinya ada di daerah. Akibat lemahnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola perbatasan, serta penanganan masalah keamanan di batas wilayah negara yang masih parsial dan sektoral makin menjadi dasar penguat DPD untuk memberikan perhatian serius pada masalah wilayah negara, terutama di wilayah-wilayah perbatasan RI. Reformasi dilakukan hendaknya mulai dari penyusunan produk hukum yang lebih rinci dan memberikan keberpihakan kepada daerah perbatasan, melalui penguatan substansi UU No. 43 Tahun 2008.  Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dengan berbagai kompleksitas permasalahannya dapat diatasi dan mampu tumbuh serta berkembang seperti halnya daerah-daerah yang lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Konstruksi Rancangan Undang-undang Wilayah Negara ini memberikan langkah-langkah strategis pemerintah daerah sekaligus memberikan insentif bagi daerah di wilayah perbatasan untuk memperkuat peran dan kewenangannya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perbatasan melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan menciptakan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang aman dan sejahtera. Sehingga menjadikan perbatasan sebagai halaman depan atau beranda negara bukan hanya sebagai jargon politik semata, tetapi dapat benar-benar terlaksana, sebagaimana telah diamanatkan cita-cita pendiri bangsa Indonesia.  

Komite I DPD RI

]]>
040-dpd-ri-mendorong-kesejahteraan-wilayah-perbatasan-dan-kedaulatan-nkri-uji-sahih-ruu-wilayah-negara
<![CDATA[SYUKRI BEY : GUBERNUR SUMBAR HARUS PANDAI MELOBI PUSAT]]> 252-syukri-bey--gubernur-sumbar-harus-pandai-melobi-pusat Sun, 14 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sukri Bey, praktisi dan tokoh Minang yang juga merupakan politisi Gerindra mengatakan Provinsi Sumbar memiliki APBD hanya 5 Trilyun, itupun 70 persen sudah habis buat belanja pegawai. "Nah, bagaimana biar bisa membangun kalau anggaran minim begini?, mesti ada sosok yang punya akses ke pemerintah pusat, dia mengerti bagaimana menggaet dana pusat ataupun sumber dana lainnya sehingga Sumbar membangun tidak lagi mengandalkan APBD belaka. Saya lihat yg cocok ke gubernur Sumbar adalah orang yang punya link dengan pusat. Gubernur Sumbar harus pandai melobi pusat. Dialah Bapak Donny Moenek." Ujar mantan Kepala BPKD DKI Jakarta yang mendapat tepukan meriah hadirin yang hadir.  Hal itu diungkapkannya saat hadir dalam acara Keluarga Besar Minangkabau World Foundation (MWF) menggelar Halal Bihalal dengan tema "melalui semangat silaturahmi MWF kita tingkatkan kepedulian bagi ranah dan rantau" di Gedung Gunawarman 30 Kebayoran Baru Jakarta. Minggu 14 Juli 2019. 

Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek yang akrab disapa Uda Donny turut hadir sebagai tokoh Minang yang dinilai berhasil di perantauan  dan peduli terhadap organisasi kemasyarakatan Minangkabau baik di ranah dan di rantau.

Lebih lanjut Syukri Bey, yang merupakan pendiri MWF, dalam sambutannya menyebutkan  bahwa MWF cukup eksis saat ini, bahkan sudah memiliki kantor selain di  Gunawarman 30 juga ada kantor di Khatib Sulaiman Padang. "salah satu terobosan kami adalah mendorong produk-produk Sumatera Barat mampu bersaing di tingkat Internasional salah satunya dengan mencantumkan label halal food."

Lebih lanjut, mantan Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta ini mengatakan bahwa ada tokoh minang tingkat Nasional yang prestasinya bagus. "Dia pernah jadi Dirjen Keuangan Daerah, sekarang Sekjen DPD RI.  Pernah pula jadi PJ Gubernur Sumbar. Ini prestasi yang membanggakan kita."

Sekjen DPD RI selaku tokoh minang perantauan Reydonnyzar Moenek  menyampaikan rasa terima kasihnya atas undangan dari MWF, "Saya menaruh hormat dan bangga pada seluruh pengurus dan anggota MWF yang kendati belum genap berusia dua tahun namun telah banyak berbuat untuk Sumatera Barat, terutama dalam menggalang kekuatan rantau untuk Nagari."

Pria yang pernah menjabat Pj Gubernur Sumbar 2015 ini lebih jauh menyebutkan bahwa tantangan Sumbar ke depan adalah leadership. "Jadi benar kata Pak Syukri. Tanpa bermaksud apa-apa, kami sewaktu jabat Pj Gubernur melakukan langkah koordinatif untuk percepatan pembebasan  tanah dari Sicicin sampai Malalak. Saya koordinasi langsung dengan Menteri terkait, alhamdulillah selesai."

"Kami juga hadirkan PSSI, Persatuan Sumando Seluruh Indonesia, untuk memeriahkan peresmian Kawasan Mandeh. Saya bahkan telpon langsung Mensesneg Pratikno  untuk meyakinkan Bapak Presiden hadir dalam peresmian Kawasan Mandeh menjadi Kawasan Wisata Andalan Sumatera Barat."

Menurut Sekjen DPD RI yang akrab dengan wartawan ini, bahwa semua pemerintah provinsi memiliki potensi pajak yang signifikan," disini perlu keberanian. Contoh untuk penyelesaia  Masjid Raya Sumbar, saya carikan solusi untuk percepatan pembanguanannya, saya tak malu-malu melobi sejumlah gubernur demi pembangunan Sumbar tapi saya akan malu bila yang saya lakukan hanya untuk kepentingan pribadi." Tegas Donny.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Donny Moenek lalu ikut menyumbangkan suara dengan menyanyikan sebuah lagu judul Minangkabau yang diikuti para undangan.

Acara dilanjutkan dengan berfoto dan makan ketan durian bersama. 

Turut hadir dalam acara bergengsi ini, Ketua Dewan Pengurus MWF, Revri Aroes. Wakil Ketua Dewan Pembina MWF Budi Mitra, Sekjen MWF Syahrudin, Wakil Sekjen MWF Iqbal, dan Wakil Walikota Payakumbuh H. Erwin Yunaz SE, MM. *

]]>
252-syukri-bey--gubernur-sumbar-harus-pandai-melobi-pusat
<![CDATA[Kaum Milenial Sumbar Curhat ke Donny Moenek]]> 474-kaum-milenial-sumbar-curhat-ke-donny-moenek Fri, 12 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pengurus Ampera (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rantau) Sumatera Barat, datang menghadap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Pengurus Ampera yang merupakan sebuah organisasi pemuda Minang di perantauan curhat terkait kurang signifikannya pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar). 

Dengan senyum khasnya, mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini menyambut rombongan mahasiswa di ruang kerjanya dan memberikan  kesempatan para mahasiswa bicara satu per satu. 
 
Rizki, ketua Ampera menyampaikan kegelisahannya akan perkembangan Sumatera Barat 9 tahun terakhir ini. Kurang gregetnya pembangunan yang signifikan dan menyentuh kepentingan publik. “Terutama yang menggunakan anggaran pusat. Juga banyak ketimpangan hukum. Hak asasi manusia kerap dilanggar,” ujarnya, Jumat, 12 Juli 2019.

Rizki melanjutkan contohnya saja Simpang Tonang di Solok. Tambang emas ilegal. Ada masyarakat berontak, tapi malah ditahan. Sampai sekarang 5 orang belum ke luar. Kami mengadu ke provinsi tidak ada respon.

"Kalian mengharapkan apa dari saya?. Kami ingin ada Bapak maju jadi Gubernur yang bisa memperhatikan ini Pak." Ungkap Rizki lugas, disambut tepuk tangan kawan-kawannya.

Husnul Qori menjelaskan 2020 itu kan Pilkada Sumbar. Awak melihat potensi pertanian di Sumbar, awak tinggal di Indrapuro, Pesisir Selatan, perbatasan dengan Bengkulu. Masyarakat banyak tanam jagung, dan bersawah. “Sekarang harga sawit anjlok. Bagaimana mau upah orang, harganya  enggak cocok. Masyarakat jadi tambah susah,” tuturnya.

Arfino, mahasiswa asal Sungai Geringgiang mengatakan dirinya terinspirasi akan keberanian urang minang untuk merantau, "saya baca tentang Pak Donny, saya salut akan tulisan-tulisan Pak Donny hingga masuk di jurnal internasional. Punya jaringan luas. Orang birokrasi yang disiplin. Saya berharap, Bapak juga maju di Pilkada Sumbar 2020. Dan bisa memajukan pendidikan  Sumbar."

Sejumlah keluhan, saran dan kritik dari mahasiswa didengarkan pria yang menguasai beberapa bahasa ini dengan serius. Beberapa harapan tak lupa dicatatnya dengan cermat.

"Kami ingin ada gubernur yg memperhatikan ekonomi masyarakat. Pemerataan antar Daerah, Pak" kata M.Ridwan.

Donny menanggapi bahwa gunakan  konsep regional economic development sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan ekonomi antar Daerah. Harus ada pemerataan fiskal. Harus ada subsidi. Subsidi harga jual dari biaya produksi yang dilakukan petani tak ada. “Yang terjadi adalah regional inbalances,. Itulah makanya perlu ada intervensi dari  gubernur. Gubernur harus respon cepat,” kata Donny

Sewaktu masih menjabat Pj Gubernur Sumbar, Donny pria kelahiran Padang 14 November 1962 ini mengatakan Bandara Internasional Minangkabau sudah keren, tapi lampu jalan sering mati.

“Loh Ini gimana? Saya adakan rapat, kumpulkan seluruh pihak. Ingat koordinasi kewilayahan ini di tangan gubernur. Rupanya yang jadi masalah adalah denga  adanya tunggakan akibat aset gak jelas, belum diserahkan ke pemerintah daerah.  BIM ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tapi PJU nya milik aset pusat. Saya komunikasikan, alhasil disepakati sebuah solusi yakni bantuan keuangan dari Pemprov ke Pemkab Padang Pariaman,” kata Donny

Donny menambahkan, bahwa tak ada keruh yang tak akan jernih asal kita mau berbicara, berkomunikasi, duduk bersama, sepakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Saya dulu juga aktifis mahasiswa. Saya senang dengan semangat adik-adik mahasiswa yang kritis dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik,” ulas dia.

Diskusi semakin berkembang dalam suasana akrab dan hangat. Persoalan seperti ekonomi, pariwisata, peluang investasi, kebudayaan, kesehatan, serta pendidikan Sumbar menjadi perhatian khusus. Mahasiswa sepakat untuk terus memberikan  informasi dan menjalin komunikasi dengan Donny Moenek, urang awak di perantauan yang sangat memperhatikan Sumatera Barat. 

Turut mendampingi Donny Moenek, Staf Ahli Sekjen DPD RI Jose Rizal dan Ahmad Averus. 
*

]]>
474-kaum-milenial-sumbar-curhat-ke-donny-moenek
<![CDATA[Sekjen DPD RI Hadiri Syukuran Pembukaan Restoran Garuda Cabang Ke XIX – Cikini Raya]]> 765-sekjen-dpd-ri-hadiri-syukuran-pembukaan-restoran-garuda-cabang-ke-xix-–-cikini-raya Wed, 10 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menghadiri syukuran pembukaan Restoran Garuda Cabang ke XIX - Cikini Raya, yang bertempat di Jalan Cikini Raya No. 26 (Depan TIM) Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019). 

Reydonnyzar “Donny” Moenek mengapresiasi atas dibukanya Restoran Garuda Cabang ke XIX. Hadirnya Restoran Garuda Cabang ke XIX - Cikini Raya merupakan wujud nyata dari pengembangan wirausaha dalam menggapai peluang bisnis. 

“Kehadiran Restoran Garuda juga semakin menyemarakkan dunia kuliner, khususnya kuliner minang dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi putera puteri daerah,” ujar Mantan Penjabat Gubernur Sumatera Barat tersebut. 

Dia melanjutkan, kehadiran Restoran Garuda ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak restoran.

“Bisnis kuliner tidak ada habisnya, akan selalu ada pengunjungnya meskipun banyak usaha lain di bidang kuliner. Yang terpenting adalah meningkatkan kualitas cita rasa masakan serta membangun jaringan yang lebih luas agar usaha dimaksud mampu bertahan” tukas Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. 

Seperti diketahui, sejarah berdirinya Rumah Makan Garuda sejak tahun 1976 diawali dengan niat pendirinya, alm. H. Bakhtar, untuk banting setir dari pedagang kain menjadi juragan bisnis kuliner. Kini, di bawah pengelolaan generasi kedua RM Garuda memiliki 19 outlet, 16 outlet di kota-kota besar Indonesia dan tiga outlet di Singapura. Zulhelfi, SE, yang mengambil operasional RM Garuda sejak sang pendiri meninggal pada 199.

RM dan Buffet Garuda didirikan sejak tahun 1976 oleh alm. H. Bakhtar. Cikal bakal pendirian berawal dari niat Bakhtar untuk banting setir dari kegiatan sehari-harinya yang berjualan kain di Pasar Perniagaan. Menyadari kondisi perdagangan kain yang semakin menurun, maka Bakhtar memberanikan diri untuk mempelajari bentuk bisnis yang lain. Sebelum menjalankan bisnis rumah makan, pendiri melakukan perjalanan ke Palembang untuk berguru kepada adiknya yang telah menjalankan bisnis rumah makan. 

Sekembalinya dari sana, Bakhtar mulai menjalankan bisnis rumah makan pertamanya di Jalan Pemuda. Saat itu, bangunan yang digunakan masih bangunan sewa dan sang istri, Yulinar juga ikut membantu di dapur untuk memberi pengarahan menu kepada juru masak. Konsentrasi ke masakan Minang karena latar belakang Bakhtar yang berasal dari Padang. Untuk menambah permodalan, di awal usahanya Bakhtar melakukan join dengan adiknya. Namun di tengah jalan, terjadi pemisahan di tahun 1990 dan berdiri sendiri hingga saat itu. Sejak Bakhtar meninggal di tahun 1995, saya mengambil alih seluruh operasional RM Garuda.

Sama seperti usaha lainnya, RM Garuda didirikan juga dengan penuh perjuangan. Mulai dari sepinya pengunjung di tahap awal hingga sulitnya keuangan untuk mendanai usaha menyebabkan harta benda Bakhtar harus disita bank. Namun dengan usaha keras, Bakhtar dapat bangkit dan secara perlahan mulai mendirikan cabang di dalam kota hingga ke luar kota. Kisah jatuh bangun juga terjadi di tahun 2008, ketika salah satu cabang RM Garuda di Jalan Gajah Mada terbakar, dan setelah melalui proses renovasi akhirnya dibuka kembali tahun 2009.

Awal ekspansi dilakukan di tahun 1978, RM Garuda memiliki cabang ke luar kota yaitu kota Tebing Tinggi (saat ini telah ditutup). Saat itu, pasar mulai terbentuk dan permintaan pelanggan mulai tinggi. Setelah melakukan analisis pasar, Bahktar mulai melakukan pelebaran sayap terhadap usahanya. Setahun kemudian, 1979 dibuka lagi cabang kedua di Jalan Gatot Subroto (telah ditutup).

Saat ini RM Garuda telah memiliki 16 cabang RM Garuda di Indonesia di antaranya 8 cabang di Medan, 1 cabang di Lampung, 5 cabang di Jakarta, dan 2 cabang anak usaha yang diberi nama “RM Berjaya”. Sementara di luar negeri, Rumah Makan Garuda memiliki 3 cabang di Singapura.

Untuk melakukan inovasi, manajemen selalu melakukannya setiap saat dan hampir setiap tahun ada sesuatu yang baru. Baik dari sisi menu, interior, bahkan strategi pemasaran. ide baru selalu muncul. Kegemaran akan berkunjung ke restoran lain untuk mengamati menjadi salah satu kunci. 

Contoh: melakukan terobosan untuk melakukan servis antar makanan (delivery) dengan menggunakan sepeda motor. Agar pelayanan berjalan cepat dan bersih, makanan yang diantar dibawa dalam sajian kotak. Saat pertama kali menjual makanan dengan kotakan, rumah makan Garuda menjadi pionirnya termasuk juga pengantaran tim dengan sepeda motor ke tujuan, bahkan ada juga beberapa inovasi menu yang pernah dilakukan.

Transformasi dilakukan dengan perlahan sambil menerapkan sistem manajemen. Bisnis Kuliner sangat konsentrasi terhadap manajemen moderen. Setiap ilmu yang dipelajari diterapkan sambil melihat kondisi pasar. 

Dengan menjalankan sistem manajemen kekeluargaan, dirinya mengembangkan tiga divisi yang masing-masing saling berhubungan. Divisi produksi, divisi pelayanan, dan divisi pemasaran. Setiap cabang memiliki tiga divisi dengan ketua dan anggota yang dikomandani.

Kunci suksesnya adalah pelanggan pulang dengan puas. Kunci ini telah diterapkan sejak awal berdiri. Sehingga tidak ada keraguan untuk selalu mempertahankan kualitas masakan sehingga harus rela masak berkali-kali dalam sehari.

]]>
765-sekjen-dpd-ri-hadiri-syukuran-pembukaan-restoran-garuda-cabang-ke-xix-–-cikini-raya
<![CDATA[Sekjen DPD RI Silaturahmi Dengan Organisasi Indo Jalito Peduli]]> 201-sekjen-dpd-ri-silaturahmi-dengan-organisasi-indo-jalito-peduli Wed, 10 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menghadiri pertemuan Komunitas Perantau Perempuan Minang yang tergabung dalam Organisasi Indo Jalito Peduli (IJP) Jakarta. Acara tersebut sekaligus Halal Bihalal 1440 H, yang bertempat di Magnolia Ballroom Hotel Mahakam Jakarta, Rabu (10/7/2019). 

Reydonnyzar “Donny” Moenek mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu-ibu dari Indo Jalito Pedul dari Komunitas Perantau Peempuan Minang, selain melakukan kegiatan aksi peduli terhadap sosial seni dan budaya, melalui acara halal bihalal ini dapat meningkatkan tali kasih dan tali silaturahmi antar Anggotanya.

“Saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu dari Indo Jalito Peduli, mereka tidak hanya kumpul-kumpul tapi sering melakukan kegiatan aksi peduli sosial, seni, dan budaya, selain itu acara  halal bihalal ini merupakan acara untuk meningkatkan silaturahmi dan mempererat persaudaraan antar anggota,” ucap pria yang akrab disapa Donny tersebut. 

Ketua Indo Ajlito Peduli (IJP) Astri Asgani mengucapkan terima kasih kepada Panitia dan hadirin yang telah memfasilitasi kegiatan halal bihalal tersebut. Astri mengungkapkan bahwa IJP merupakan suatu organisasi sosial Ibu - ibu minang yang ada di Jakarta yang beranggotakan terbatas sebanyak 150 orang dengan kegiatan yang meliputi sosial, seni dan budaya.

Pada acara tersebut dihibur oleh suara merdu Uni Elly Kasim yang membawakan tembang – tembang Minang kenangan menghibur para hadirin.

Hadir juga pada acara tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Fahmi Idris, H. Nazif Basyir, Sadiq Pasadigoe, Andrinof Chaniago, dan Walikota Sawahlunto Deri Asta.

]]>
201-sekjen-dpd-ri-silaturahmi-dengan-organisasi-indo-jalito-peduli
<![CDATA[Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara]]> 818-komite-i-dpd-ri-bahas-pembentukan-calon-provinsi-sumatera-tenggara Wed, 10 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap pemekaran daerah. DPD RI melihat bahwa pemekaran adalah aspirasi dari daerah dan tujuannya mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah, dan juga mempercepat pemerataan pembangunan, pada rapat audiensi membahas pembentukan calon Provinsi Sumatera Tengara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. 

Ini tugas konstitusional DPD RI terutama di Komite I dalam hal pemekaran dan pembentukan daerah baru. DPD RI sudah sangat intensif membahas terkait masalah penataan daerah juga sudah bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla pada tanggal 18 Juli 2017. DPD RI juga sudah melakukan pertemuan dengan Bupati/Walikota pengusul DOB Se-Indonesia dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama pada tanggal 4 Oktober 2016. DPD RI sudah mengevaluasi dan merekomendasikan kepada pemerintah 173 usulan DOB, yang terdiri dari 16 provinsi dan 157 kabupaten/kota, salah satunya merekomendesaikan dalam RPP Desain Besar Penataan Daerah yaitu Sumatera Tenggara sebagai pemekaran dari Sumatera Utara.

“Komite I sudah membahas ini berkali-kali dengan pemerintah, juga sudah melakukan audiensi dengan Ketua DPOD yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahkan secara resmi sudah menyurati secara kelembagaan dari Pimpinan DPD RI bulan Februari lalu untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan 2 (dua) PP Pelaksanaan aturan penataan daerah agar usulan-usulan calon daerah baru, bisa segera dibahas,” ujar Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, saat memimpin rapat.

Pembahasan DOB sudah masuk dalam dan membutuhkan regulasi kuat dan kepastian hukum, jika memperhatikan amanat pasal 55 dan 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “Ketetntuan lebih lanjut mengenai Penataan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dan “Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Dan lebih dipertegas dalam Pasal 410 berbunyi “Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.” Namun sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga sekarang pemerintah belum juga menyelesaikan mandat Undang-Undang Pemda tersebut.

“Komitmen DPD RI akan Calon DOB ini kuat, 27 Februari lalu kita melalui Ketua DPD RI Oesman Sapta sudah menyurati secara resmi kepada Presiden, semangatnya adalah untuk pemerataan pembangunan, namun sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga sekarang pemerintah belum juga menyelesaikan mandat Undang-Undang Pemda tersebut,” kata Anggota DPD RI Sumatera Utara Badikenita Sitepu.

Ketua DPRD Provinsi Sumut Wagirin Arman menuturkan bahwa perjuangan daerah dalam memperjuangkan DOB terkendala oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama terkait luas wilayah, jumlah penduduk sebagai persyaratan utama pemekaran daerah baru.

“Menurut kami UU Pemda tersebutlah yang menghambat pemekaran, kalau prasyarat hanya dihitung luas wilayah dan jumlah penduduk jelas itu tidak bisa diaplikasikan, bahkan DOB bakalan tidak terwujud, hanya wilayah Jawa saja yang bisa memenuhi prasayarat tersebut, ada daerah yang luas nya memenuhi persyaratan tetapi penduduknya tidak, begitu pula sebaliknya,kami mendukung DPD RI untuk menyuarakan aspirasi pemekaran daerah ini kepada pemerintah,” pungkas Wagirin Arman.

Namun demikian diperlukan upaya dan dorongan semua pihak agar pemerintah segera mengeluarkan 2 (dua) PP Pelaksana aturan penataan daerah agar ususlan-ususlan calon daerah baru bsia segera dibahas. Selain itu, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hendaknya juga harus benar-benar dipersiapkan dengan cermat seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. (mas)

]]>
818-komite-i-dpd-ri-bahas-pembentukan-calon-provinsi-sumatera-tenggara
<![CDATA[UU Pelayaran Kurang Efektif, DPD RI Susun RUU Perubahan]]> 221-uu-pelayaran-kurang-efektif-dpd-ri-susun-ruu-perubahan Wed, 10 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perlu dimutakhirkan agar sesuai dengan perkembangan dunia pelayaran di Indonesia. Undang-undang tersebut dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah di bidang pelayaran. Oleh karena itu, Komite II DPD RI menyusun Rancangan Perubahan Undang-Undang (RUU) Pelayaran agar UU tersebut dapat menyesuaikan atas kebutuhan-kebutuhan regulasi di pelayaran Indonesia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Perubahan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di DPD RI (10/7), Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, menjelaskan bahwa salah satu masalah yang melingkupi isu pelayaran adalah mengenai permasalahan tumpang tindih kebijakan pelayaran laut yang membuat UU Pelayaran tidak efektif.

“Salah satunya adalah terkait lembaga yang melakukan penegakan hukum pelayaran di Indonesia. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, tapi di satu sisi, ketentuan ini bertentangan dengan sebagian kewenangan Badan Keamanan Laut,” ucapnya.

Dirinya juga menilai bahwa UU Pelayaran saat ini kurang efektif dalam mendorong perekonomian daerah. Dimana bidang pelayaran menjadi sektor utama ekonomi di sebagian daerah, seperti untuk angkutan, transportasi, dan juga perdagangan. Sehingga dibutuhkan regulasi yang mampu menciptakan usaha pelayaran yang juga mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkontribusi atas perekonomian nasional.

“Kondisi ekonomi bidang kelautan mempunyai peran strategis terhadap kegiatan perekonomian secara nasional. Pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan terhadap potensi kelautan dalam bidang transportasi dapat menjadi modal pembangunan nasional. Akan tetapi sejauh ini kinerja sektor angkutan laut masih belum menunjukkan prestasi di atas rata-rata,” imbuhnya.

Senada, Anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara, Wa Ode Hamsinah Bolu, meminta agar RUU Perubahan UU Pelayaran, harus mampu meningkatkan perekonomian daerah, terutama di provinsi kepulauan. Menurutnya pendapatan daerah dari sektor pelayaran masih kurang berkontribusi atas penerimaan daerah. 

“Buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur supaya amanah untuk mendorong bangkitnya perekonomian daerah. Bisa diberi ruang dalam RUU ini melalui pengaturan yang lebih agresif,” tukas Wa Ode.

Dalam RDPU yang menghadirkan pengamat dan praktisi pelayaran, regulasi mengenai dunia pelayaran terlalu mengatur banyak hal dan kurang spesifik. Akibatnya banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan karena tidak adanya regulasi yang kuat. Selain itu, UU Pelayaran juga kurang memperhatikan sektor-sektor penting dalam pelayaran, salah satunya adalah antisipasi ancamanan keamanan. Para pengamat dan praktisi yang hadir juga berpendapat bahwa dibutuhkan regulasi-regulasi yang khusus dan berbeda-beda terkait pengaturan sektor-sektor di bidang pelayaran. Tidak seperti sekarang ini yang hanya diatur dalam satu regulasi, UU Pelayaran, yang justru tidak bisa diterapkan dalam praktek dunia pelayaran. ***ars

]]>
221-uu-pelayaran-kurang-efektif-dpd-ri-susun-ruu-perubahan
<![CDATA[Akhmad Muqowam Silaturami Ke KH.Ma’ruf Amin: Diskusikan Masalah Bangsa]]> 005-akhmad-muqowam-silaturami-ke-khmaruf-amin-diskusikan-masalah-bangsa Wed, 10 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam beserta tokoh nasional lainnya seperti DR.H. Ali Masykur Musa, Drs. KH. Ahmad Bagja, Drs. KH. Mashuri Malik dan jajaran pengurus PB IKA PMII bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden Indonesia terpilih Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin di daerah Menteng, Jakarta, Rabu (10/7). Akhmad Muqowam menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya KH. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024 dan mendoakan agar selalu sukses dalam mengemban tugas. “Kami menghaturkan selamat atas amanah yang diberikan rakyat untuk mendampingi Presiden Joko Widodo yang tentu saja tugas mulia ini tidaklah ringan, kami mendoakan semoga sukses mengemban amanah,” kata Muqowam.
 
Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Muqowam yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB IKA PMII menyampaikan dukungannya sejak pencalonan KH. Ma’ruf Amin hingga terpilih dan  berkomitmen akan terus memberikan sumbangsih demi tujuan nasional Bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 yaitu bangsa Indonesia yang berdaulat dalam berbagai bidang, masyarakat adil makmur dan sejahtera. “Namun dalam proses politik yang panjang, ada hal positif namun bisa jadi ada hal negatif yang harus diselesaikan dalam proses berbangsa dan bernegara, maka hal tersebut akan menjadi perhatian seluruh jajaran IKA PMII serta masyarakat pada umumnya,” ujarnya.
 
Lebih lanjut, Akhmad Muqowam menyampaikan beberapa fenomena yang mengiringi proses politik di tahun 2019 ini diantaranya adanya kompetisi ideologi yang hampir melupakan nilai luhur ideologi bangsa yaitu Pancasila; adanya penguatan politik identitas yang jauh dari nilai-nilai identitas bangsa yang telah dirintis oleh pendiri bangsa, yang cukup membahayakan bagi keberlangsungan masa depan bangsa; adanya tensi politik yang cenderung emosional dan irrasional; serta terjadinya fenomena pembelahan dan polarisasi sosial. Akhmad Muqowam mengatakan bahwa fenomena tersebut akan menjadi ancaman dan tantangan bangsa Indonesia yang akan menjauhkan bangsa Indonesia dari identitas sebagai sebuah Negara Bangsa yang Pancasilais. “Kami merasa ditantang untuk menjawab persoalan tersebut, maka IKA PMII harus hadir dengan gagasan dan strategi serta mengimplementasikannya sebagai kontribusi IKA PMII kepada masyarakat, bangsa dan Negara,” jelas Muqowam. 
 
KH. Ma’ruf Amin mengapresiasi kedatangan para tokoh nasional tersebut dan mengharapkan sumbangan pemikiran untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional ke depan. “Saya harap IKA PMII bisa membantu mewujudkan harapan bersama dalam kehidupan bernegara dan bisa menjadi perekat kembali semangat rasa kebangsaan komponen bangsa,” harap KH. Ma’ruf Amin. 
 
KH. Ma’ruf Amin juga meminta PB IKA PMII untuk responsif dalam mengkontribusikannya terhadap berbagai persoalan bangsa. “Jangan sampai tidak berkontribusi atau terlambat dalam merespon dinamika persoalan bangsa,” tegas KH. Ma’ruf Amin.
]]>
005-akhmad-muqowam-silaturami-ke-khmaruf-amin-diskusikan-masalah-bangsa
<![CDATA[Dorong Peningkatan Kualitas Haji, DPD RI Lakukan Pengawasan Haji di NTB]]> 652-dorong-peningkatan-kualitas-haji-dpd-ri-lakukan-pengawasan-haji-di-ntb Mon, 08 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela NTB, dpd.go.id - Komite III DPD RI melakukan pengawasan haji di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (8/7). Bertempat di Asrama Haji Provinsi NTB, para Anggota Komite III DPD RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan penyelenggaraan haji di NTB.

Kunjungan kerja Komite III DPD RI dipimpin oleh ketua delegasi Dr. Abdul Aziz Khafia, senator asal DKI Jakarta yang juga merupakan Wakil Ketua Komite III DPD RI. Didampingi oleh Senator tuan rumah dari NTB, yaitu Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy.

Dalam sambutannya, Abdul Aziz Khafia menyatakan: "Kami hadir untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji sesuai amanat UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah".

"Kami berharap agar setiap tahun jamaah haji dapat dilayani dengan lebih baik", tutur Abdul Aziz Khafia.

Dari pihak tuan rumah, senator asal NTB, Drs H Lalu Suhaimi Ismy turut menyatakan: "Kehadiran kami untuk memastikan kelancaran keberangkatan jamaah haji. Dan menyerap aspirasi dan permasalahan yang timbul di lapangan."

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB dalam sambutannya memaparkan "Kuota haji NTB berjumlah 4.514 orang, dengan alokasi jemaah reguler 4.476 orang dan TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) 38 orang, 1 kloter terdiri dari 3 orang TPHD. Kuota tambahan 398 orang, petugas kloter 55 orang. Total Kuota haji NTB berjumlah 4.967 orang jemaah.”

Hadir pada pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Nasruddin Islah, Perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Provinsi NTB, Perwakilan Kantor Angkasa Pura Provinsi NTB, Kepala Imigrasi NTB, Perwakilan Maskapai Garuda, Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, perwakilan dari KBIH dan Kepala Asrama Haji NTB.

Sementara dari pihak anggota Komite III DPD RI, selain Ketua Delegasi, Abdul Aziz Khafia (DKI Jakarta) dan pihak tuan rumah Lalu Suhaimi Ismy (NTB) juga diikuti oleh: Oni Suwarman (Jabar), GKR Ayu Koes Indriyah (Jateng), Ahmad Sadeli Karim (Banten), Gede Pasek Suardika (Bali), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim), Stefanus BAN Liow (Sulut), Iqbal Parewangi (Sulsel), A. Abubakar Bahmid (Gorontalo), dan M. Syibli Sahabuddin (Sulbar).

Sementara pada hari sebelumnya, Minggu (7/7), bertempat di Asrama Haji NTB, para anggota Komite III DPD RI juga ikut melepas keberangkatan jemaah haji Kloter 2 asal Lombok Tengah NTB.

Abdul Aziz Khafia, dalam sambutannya menyatakan bahwa: “Orang yang pergi haji adalah orang yang terpilih untuk menjadi tamu Allah. Maka bersyukurlah menjadi jamaah haji. Karena balasan menjadi haji yang mabrur adalah surga”.

 “Komite III DPD RI mendapat amanah untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Ibadah Haji. Kami berharap agar kualitas penyelenggaraan haji setiap tahunnya semakin meningkat” pungkas Abdul Aziz. 

Hadir pada acara pelepasan tersebut selain ketua delegasi, Dr. Abdul Aziz Khafia (DKI Jakarta), juga pihak tuan rumah, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy (NTB), KH. Ahmad Sadeli Karim (Banten), dan KH. Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim). 

Pada acara pelepasan tersebut dihadiri pula oleh Anggota DPR Komite VIII asal NTB, Ir. Nanang Samodra, M.Sc., dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Nasruddin Islah. Dengan disaksikan oleh para jamaah haji asal Lombok Tengah dan para petugas haji NTB.

]]>
652-dorong-peningkatan-kualitas-haji-dpd-ri-lakukan-pengawasan-haji-di-ntb
<![CDATA[Reydonnyzar Moenek Ajak Perantau Minang Kembangkan Geopark Silokek Sebagai Destinasi Wisata]]> 336-reydonnyzar-moenek-ajak-perantau-minang-kembangkan-geopark-silokek-sebagai-destinasi-wisata Sat, 06 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Reydonnyzar Moenek, menghadiri acara Silaturahim dan Halal Bihalal Forum Minang Maimbau (FMM) di Hotel Mercure, Cikini (6/7). Dalam acara tersebut, Reydonnyzar Moenek, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta mempromosikan Silokek sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Anggota DPR RI H. Refrizal, Mantan Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fasli Djalal, Admin Forum Minang Maimbau Firdaus HB, dan masyarakat perantau Minang, pria yang akrab disapa dengan nama Donny ini menjelaskan bahwa Geopark Silokek dapat menjadi bagian dari Geopark Unesco lobal Geopark (UGG). Artinya Silokek dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata internasional.

“Dukungan semua pihak sangat diperlukan karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk menjadi geopark dunia, butuh dukungan semua pihak,” tegasnya.

Donny menambahkan, Geopark Silokek merupakan aset bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjunjung dan Provinsi Sumatra Barat. Pusat Informasi Geopark Nasional Silokek di simpang Tugu Muaro Sijunjung. Geopark Silokek punya keindahan alam yang eksotik yang merupakan warisan geologi dan budaya dengan memiliki keragaman fauna dan flora. 

“Salah satu pemandangan yang menarik di Geopark Silokek adalah adanya aneka batuan yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Barat ini.

Secara geologis, bebatuan di kawasan Silokek berumur kurang lebih 359 juta tahun. Geopark Silokek dianggap melengkapi dua geopark yang lainnya yang sebelumnya sudah ada di Sumatera Barat, yaitu Geopark Ngarai Sianok di Kabupaten Agam, dan Geopark Sawahlunto di Kota Sawahlunto. Donny juga menjelaskan bahwa Silokek sebagai salah satu destinasi wisata telah didukung dengan akses jalan yang memberikan kemudahan transportasi. Tentunya pengembangan Silokek sebagai destinasi wisata juga dapat memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat.

“Pengembangan Geopark Silokek mampu membuka peluang bagi pengembangan ekonomi rakyat melalui berbagai program utama oleh pemerintah. Dengan adanya Geopark Silokek ini nantinya kedepan juga sangat bisa berkontribusi untuk pengembangan wisata di Sumbar,” ujar Donny.

Menurut Donny, saat ini Indonesia telah memiliki dua geopark dengan status UNESCO Global Geopark, yakni Geopark Batur (Batur UNESCO Global Geopark) di Bali, dan Geopark Gunung Sewu di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sementara itu, Sumbar memiliki Silokek, Ngarai Sianok-Maninjau dan Sawahlunto yang berstatus sebagai Geopark Nasional. Di dalam kawasan geopark ada keanekaragaman hayati yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan cagar biosfer LIPI. 

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar sebagai destinasi wisata geopark, pengembangan Silokek membutuhkan peranan dari semua pihak. Pengembangan Geopark Nasional Silokek sebagai destinasi wisata di Sumatera Barat harus juga ditunjang dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, Donny meminta agar masyarakat perantau Minang yang tergabung dalam FMM turut memberi sumbangan pemikiran, saran, dan bantuan lainnya untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Barat.

]]>
336-reydonnyzar-moenek-ajak-perantau-minang-kembangkan-geopark-silokek-sebagai-destinasi-wisata
<![CDATA[Kemitraan Strategis, DPD RI Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Tanah Datar]]> 207-kemitraan-strategis-dpd-ri-terima-konsultasi-dprd-kabupaten-tanah-datar Fri, 05 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - DPD RI berkomitmen bermitra dengan semua stakeholders di daerah sebagai bagian dari tugas representasi DPD RI salah satunya dalam membangun daerah melalui penguatan kemitraan DPD RI dengan daerah. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat menerima kunjungan delegasi dari DPRD Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, 5 Juli 2019.

Sekjen DPD RI Reydonnyzar “Donny” Moenek, memberikan apresiasi dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua stakeholders di daerah untuk bermitra strategis dan bekerjasama dengan DPD RI. Dia menyatakan bahwa DPD RI saat ini sesuai dengan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mendapat tambahan kewenangan dalam monitoring dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Peraturan Daerah (PERDA) akan terus menjalankan komunikasi yang intens dengan Pemerintah Daerah.

“Kami selalu terbuka dan mengapresiasi setiap kunjungan dari stakeholders di daerah. Pada saat ini kami mendapat kunjungan dari DPRD Kabupaten Tanah Datar, seperti kita ketahui Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meraih peringkat pertama pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Nasional kategori perencanaan dan pencapaian tingkat kabupaten. Ini merupakan prestasi yang baik perlu diikuti oleh daerah lain, saya katakan prestasi tersebut dapat terwujud jika ada komunikasi yang efektif antara Kepala Daerah dengan DPRD-nya, dan hubungan harmonis antara pusat dan daerah terlebih lagi saat ini tugas DPD RI untuk monitoring dan evaluasi Perda dan Raperda harus selalu intens bermitra dengan daerah,” ucap Donny.

Pria yang akrab disapa Donny dan pernah menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Barat menjelaskan bahwa DPD RI memiki fungsi legislasi yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang sesuai kewenangan DPD RI akan terus terbuka dalam menampung semua aspirasi dari daerah.

“Tambahan kewenangan DPD RI dalam monitoring dan evaluasi Raperda dan Perda sesuai UU MD3 membutuhkan mitra strategis dengan semua stakeholders di daerah, ini juga menentukan langkah-langkah Kesekjenan dalam mendukung Anggota dan Pimpinan DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kami apresiasi langkah-langkah yang ditempuh DPRD Tanah Datar dalam serangkaian konsultasi ke DPD RI, ini bagian dari kepedulian untuk membangun daerah dan semangat kebersamaan terkait dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kami bangga dan terhormat ini rumah rakyat, momen untuk bertukar pikiran seperti ini semakin menguatkan komitmen DPD RI membangun daerah,” lanjutnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra bersama Wakil Ketua Irman beserta 16 rombongan DPRD dan staf mengapresiasi sambutan yang luar biasa dan mendapat penjelasan serta ilmu yang luarbiasa tentang tugas, fungsi dan wewenang DPD RI dari Sekjen DPD RI.

“Kami dari DPRD Kabupaten Tanah Datar mengapresiasi sambutan luar biasa dari Sekretariat Jenderal DPD RI, kami bermaksud mencari ilmu dan mengetahui lebih tentang legislasi dan tentang DPD RI sebagai representasi daerah, selain itu kami ingin mengetahui mekanisme dan program-program DPD RI, saya kira kami mendapatkan ilmu dan penjelasan yang luar biasa dari pak Sekjen, kami akan bawa dan sampikan ini ke daerah bahwa tugas-tugas para Senator sangat penting dalam mendukung daerah, saya kira kemitraan dan komunikasi seperti ini harus terus dilanjukan, mungkin ke depan tidak hanya menerima kami tapi juga perwakilan Wali Nagari dan lain-lain juga,” pungkas Yondra.

]]>
207-kemitraan-strategis-dpd-ri-terima-konsultasi-dprd-kabupaten-tanah-datar
<![CDATA[Bahas Masalah Daerah, DPD RI Jalin Kemitraan Strategis Dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota]]> 957-bahas-masalah-daerah-dpd-ri-jalin-kemitraan-strategis-dengan-dprd-kabupaten-lima-puluh-kota Fri, 05 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Reydonnyzar Moenek. Pertemuan tersebut membahas mengenai jalinan kemitraan strategis antara DPD RI dengan DPRD. Dimana jalinan kemitraan di antara dua lembaga tersebut diharapkan tercipta sebuah gagasan untuk kemajuan daerah.

Dalam rapat dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota (5/7), Reydonnyzar Moenek, menjelaskan bahwa jalinan kemitraan strategis ini sangat penting dalam percepatan pembangunan di daerah. DPD RI sebagai representasi daerah, menerima segala bentuk kemitraan dengan daerah, salah satunya dengan DPRD. Dimana salah bentuk kemitraan tersebut berupa rapat konsultasi mengenai penyelesaian permasalahan di daerah yang menjadi ranah kewenangan DPD RI.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur Sumatera Barat ini, saat ini DPD RI tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi di bidang legislasi, tetapi juga berjuang untuk pembangunan daerah dengan mendorong peningkatan investasi. Adanya investasi, merupakan salah satu modal dasar dalam perwujudan percepatan pembangunan daerah yang menjadi salah satu tujuan dari DPD RI.

“DPD RI sangat terbuka untuk menjalin kemitraan strategis dengan DPRD di daerah. Apalagi tujuannya untuk percepatan pembangunan dan investasi di daerah. Komitmen Ketua DPD RI adalah bagaimana beliau mempromosikan daerah untuk melakukan percepatan investasi. Jadi kita mengubah mindset, tidak hanya soal legislasi, tapi juga mendorong percepatan investasi daerah,” jelas pria yang akrab disapa Donny ini.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen DPD RI bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota membahas mengenai posisi DPRD dalam pemerintah daerah, meliputi pembahasan regulasi daerah, anggaran, dan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Selain itu, Reydonnyzar Moenek juga menjelaskan mengenai posisi DPD RI dalam kaitannya hubungan antara pusat dengan daerah, salah satunya adalah mengenai alokasi dana untuk daerah. Dirinya berkomitmen akan berupaya DPD RI memperoleh peranan penting dalam kebijakan alokasi dana transfer daerah.

“DPD RI harus ikut memberikan pertimbangan dalam pola alokasi transfer belanja daerah. Karena DPD RI lebih mengerti mengenai kebutuhan daerah,” tukasnya.

Di akhir pertemuan, Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang datang ke DPD RI, Afri Yunaldi, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kemitraan yang ditawarkan DPD RI kepada DPRD di daerah-daerah. Dia berharap agar kedepannya pertemuan-pertemuan seperti ini dapat ditingkatkan agar kerjasama antara DPD RI dengan DPRD semakin kuat dalam memperjuangan kepentingan daerah.

“Pertemuan kita tadi sangat bermanfaat karena mendapatkan beberapa hal penting sekali, yaitu membuka ruang kemitraan strategis antara DPD RI dengan DPRD. Kemitraan ini diharapkan dapat membawa hasil positif dan kemajuan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang kita dapatkan hari ini pasti akan kami terapkan untuk kemajuan daerah,” ucapnya.

]]>
957-bahas-masalah-daerah-dpd-ri-jalin-kemitraan-strategis-dengan-dprd-kabupaten-lima-puluh-kota
<![CDATA[Tingkatkan Hubungan Bilateral, Komite I DPD RI Kunjungi Parlemen Rusia]]> 686-tingkatkan-hubungan-bilateral-komite-i-dpd-ri-kunjungi-parlemen-rusia Fri, 05 Jul 2019 15:59:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Terhitung sejak 30 Juni sampai 6 Juli 2019, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan ke Parlemen Rusia. Kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar anggota parlemen kedua negara.

Selain itu, kunjungan dilakukan untuk berdiskusi tentang pengelolaan wilayah negara. Nantinya, hasil diskusi ini akan digunakan sebagai referensi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Wilayah Negara.

Perjalanan delegasi DPD RI ke Rusia yang berjarak kurang lebih 9.800 kilometer dari Indonesia ini, dipimpin oleh Wakil Ketua, Nono Sampono (dapil Maluku) dan Akhmad Muqowam (Jateng).

Sedangkan dari Komite I DPD RI yang turut dalam SR ke Rusia terdiri dari Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi (Papua Barat) dan anggota antara lain Nurmawati Dewi Bantilan (Sulteng), Badikenita Sitepu (Sumut), Andi Surya (Lampung), Nofi Candra (Sumbar), I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (Bali), Mohammad Sofwat Hadi (Kalsel), Syafrudin Atasoge (NTT), Abdul Azis (Sumsel), Abdul Qadir Amir Hartono (Jaitm) dan Abudrachman Lahabato (Malut).

Dalam keterangannya kepada Desapedia.id, sebelum menggelar pertemuan dengan Dewan Legislatif Kota Saint Petersburg, Jum’at (5/7/19), Jacob Esau Komigi selaku juru bicara, mengatakan alasan memilih Rusia sebagai negara tujuan.

Jacob menjelaskan, Indonesia dan Rusia memiliki banyak kesamaan. Secara geografis, baik Indonesia maupun Rusia merupakan negara yang strategis karena berada di antara benua, dimana Indonesia diapit Benua Asia dan Australia. Sedangkan Rusia berada di antara Benua Eropa dan Asia. Selain diapit dua benua, kedua negara ini pun diapit oleh dua samudera. Indonesia diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik, sedangkan Rusia diapit oleh Samudera Arktik dan Pasifik.

“Secara sosiologis, masyarakat Indonesia dan Rusia juga memiliki kesamaan karena memiliki masyarakat yang heterogen dimana terdapat banyak suku bangsa, ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya,” ujar Jacob.

Dihadapan anggota Dewan Legislatif Kota St. Petersburg, Jacob menjelaskan Indonesia menghadapi berbagai kondisi umum perbatasan yang kurang kondusif, mulai dari kondisi fisik perbatasan, kondisi infrastruktur pelayanan masyarakat, kondisi penduduk, kondisi perekonomian, kondisi sumber daya alam, kondisi pertahanan dan keamanan, sampai pada kondisi pemanfaatan ruang.

Akibatnya, lanjut Jacob, berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling, penyelundupan barang, pencurian ikan (illegal fishing), perompakan (sea piracy), dan sebagainya sangat merugikan negara.

“Kunjungan kerja kami ke Rusia, pada dasarnya untuk berdiskusi mengetahui bagaimana pengelolaan wilayah negara di Rusia. Hal ini penting bagi kami, karena kawasan perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan negara, dimana perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktifitas kepemerintahan”, ungkap Jacob.

Jacob berharap Dewan Legislatif Kota St. Petersburg dapat berbagi dengan Komite I tentang bagaimana pengelolaan wilayah negara yang berlaku di Rusia, baik dari aspek kelembagaan, kewenangan bahkan sistem atau model penegakan aturan tersebut sehingga dapat berjalan dengan efektif.

Dari pihak Dewan Legislatif Kota St. Petersburg sendiri  menyambut baik kedatangan dan maksud tujuan komite I DPD RI untuk berdialog dengan parlemen mereka. 

Wakil Ketua Dewan Legislatif Kota St. Petersburg, Anatoly Drozdov dan Ketua Komite Pemerintah Daerah dan Administrasi, Yuri Galdunov, menyatakan siap membangun kerjasama yang intensif dalam penguatan fungsi parlemen dan juga menginisiasi kerjasama berbagai bidang antara Indonesia dan Rusia.

]]>
686-tingkatkan-hubungan-bilateral-komite-i-dpd-ri-kunjungi-parlemen-rusia
<![CDATA[Di Rusia, DPD RI Ajak Parlemen di Semua Negara Bekerjasama Menghadapi Ancaman Global]]> 490-di-rusia-dpd-ri-ajak-parlemen-di-semua-negara-bekerjasama-menghadapi-ancaman-global Thu, 04 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Moskow, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, memberikan sambutan di acara "The second International Forum Development of Parlementism", yang diselenggarakan di Moskow, Rusia, hari Selasa ( 2/7/2019).

Dalam sambutannya, Nono menyampaikan terimakasih atas undangan kepada rombongan DPD RI sebagai wakil dari Indonesia untuk menghadiri sekaligus dapat berbicara di forum tersebut.

"Pertemuan ini sangat penting bagi perlemen berbagai negara dari di belahan dunia khususnya parlemen Asia, Eropa dan Afrika dalam membahas berbagai isu-isu strategis dan berbagai tantangan global," papar Nono di hadapan delegasi dari 132 negara dengan 800 anggota parlemen.

Dia melanjutkan, "Seperti kita ketahui bersama ditengah upaya masing-masing negara yang sedang berjuang dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya demi kemajuan dan kesejahteraannya, kita juga memiliki kewajiban kolektif secara bersama-sama dalam menciptakan kawasan bahkan dunia yang stabil, aman dan damai."

Dunia saat ini, ungkap Nono, dihadapkan kepada berbagai tantangan yaitu: ketegangan politik, konflik sipil bahkan militer, kekerasan dalam demokrasi, pelanggaran hak azasi manusia, krisis ekonomi dan keuangan, ancaman katahanan pangan dan energi, bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup, kesenjangan dan kemiskinan masih merajalela sampai dengan ancaman terorisme. "Adalah tepat bila parlemen negara-negara dunia untuk ikut andil dalam menyelesaikan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut diatas."

Menurut Nono, parlemen bukan hanya representasi dari masyarakat sebuah negara semata tetapi juga representasi masyarakat dunia. Hubungan antar perlemen dapat memberi kontribusi antar negara dengan membuat saluran dialog yang dipandu oleh prinsip kesetaraan, keterbukaan, solidaritas, saling membantu dan saling menguntungkan kerjasama dalam dialog internasional. 

"Secara kelembagaan parlemen adalah kekuatan untuk memberikan dukungan politik serta menciptakan payung-payung hukum terhadap implementasi baik untuk kepentingan sebuah negara maupun kepentingan dunia. Khususnya untuk ancaman terorisme yang awalnya hanya bersifat lokal dan memeperjuangkan ideologi semata kemudian berkembang meningkat menjadi ingin merebut serta mengambil alih kekuasaan dari sebuah negara bahkan mengancam kehidupan manusia secara universal," paparnya.

Deklarasi PBB No. 1368 dan 1373 sebagai landasan hukum mewajibkan 189 negara anggota untuk memerangi dan mengakhiri aksi teroris, pihak yang membantu serta membawa para pelaku untuk diadili.

"Dengan demikian, kita dapat saling membangun kerjasama global untuk mengatasi ancaman terorisme tersebut. Namun hubungan internasional hendaknya harus didasarkan pada prinsip dialog, kerjasama, menghormati hukum internasional itu sendiri, menghormati kedaulatan negara dan non interfensi dalam urusan internasional serta memenuhi kepentingan pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat sehingga memperkuat hubungan parlemen untuk mengembangkan kerjasama multi-vekro dan mempromosikan kepentingan umum dan nilai di arena internasional," tuturnya.

Disamping itu, kata Nono, perlu adanya kebijakan imbang dalam penciptaan stabilitas keamanan (security) disatu sisi, dan kesejahteraan di sisi lain termasuk penghormatan kepada HAM.  

"Sebagai penutup, saya ingin meyakinkan bahwa Indonesia akan tidak pernah lelah dan berhenti mengembangkan kohesi yang lebih kuat atas dasar kepentingan bersama untuk menghadapi berbagai isu dan tantangan global yang kita hadapi bersama," tutup Nono.

 

]]>
490-di-rusia-dpd-ri-ajak-parlemen-di-semua-negara-bekerjasama-menghadapi-ancaman-global
<![CDATA[Sesjen DPD RI Reydonnyzar Moenek: Apkasi Otonomi Expo 2019 Adalah Media Efektif Dalam Promosikan Potensi Daerah]]> 973-sesjen-dpd-ri-reydonnyzar-moenek-apkasi-otonomi-expo-2019-adalah-media-efektif-dalam-promosikan-potensi-daerah Wed, 03 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Reydonnyzar Moenek, mengapresiasi penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo 2019. Menurutnya kegiatan tersebut sangat efektif dalam mempromosikan potensi-potensi daerah. Apalagi tujuan kegiatan tersebut selaras dengan tujuan dari DPD RI untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah, salah satunya dengan memasarkan potensi sumber daya di daerah.

“Sebagai DPD RI, ini merupakan representasi simbolik daripada keterwakilan daerah. Bagaimana DPD RI berusaha untuk mempromosikan daerah, memfasilitasi baik dari berbagai dinamika, termasuk juga regulasi. Karena salah satu tugas kita adalah fungsi legislasi, yang tentunya mendorong masing-masing pemerintah daerah mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, termasuk investasi,” ucapnya saat menghadiri pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2019 di Jakarta Convention Center (3/7). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

Sebagai mana diketahui, Seremoni launching AOE19 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi, Remigo Yolando Berutu. Tren positif penyelenggaraan AOE dua tahun terakhir yang ditandai tercapainya transaksi bisnis sebesar kurang lebih Rp4 triliun antara investor dan buyers, baik dari dalam maupun luar negeri dengan sejumlah peserta pameran - khususnya dengan pemerintah kabupaten, menjadi modal awal yang baik dalam pelaksanaan AOE19 yang akan digelar pada 3-5 Juli 2019 di Hall A dan Hall B, JCC Senayan Jakarta.

Tujuan dari acara dimaksud adalah mendorong promosi potensi daerah serta mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara resmi meluncurkan program tahunan bertajuk Apkasi Otonomi Expo 2019: Trade, Tourism & Investment (AOE19). Apkasi Otonomi Expo 2019 mengambil tema "Kemitraan Bisnis untuk Peningkatan Ekonomi Lokal Berkelanjutan".

Menurut Reydonnyzar, dirinya mengapresiasi setiap bupati yang mau terlibat dalam memasarkan potensi daerah masing-masing. Kepala daerah dianggap mempunyai peranan penting dalam memajukan perekonomian daerahnya. Oleh karena itu, setiap kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), harus dapat memanfaatkan media-media seperti Apkasi Otonomi Expo 2019 dalam memasarkan potensi daerahnya.

“Jadi kita tentu mengapresiasi sebagai Sesjen DPD RI dan tentunya mantan Pejabat Gubernur Sumatera Barat, saya betul-betul menghormati dan memberikan rasa bangga yang tidak terkira atas kemauan dan kesungguhan mereka membangun daerah mereka, memperkenalkan daerah mereka, menjual daerah mereka, dan tentunya ini harus kita dorong sebagai upaya secara bersama-sama merupakan kemitraan antar berbagai stakeholder di daerah,” imbuhnya.

Pria yang juga akrab disebut Donny  ini, menambahkan bahwa aspek terpenting dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menciptakan peluang dan cara memasarkan potensi-potensi di daerah. Tanpa itu, potensi daerah tidak mempunyai pangsa pasar dan kurang mendukung percepatan pembangunan daerah. DPD RI sebagai representasi daerah, terus berupaya dalam mempromosikan potensi daerah untuk menciptakan adanya investasi. Dimana DPD RI menciptakan peluang investasi daerah, tidak hanya dari kerja sama dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Salah satunya adalah Regional Diplomatic Meeting. Kegiatan yang diinisiasi oleh DPD RI untuk mempertemukan kepala daerah dengan perwakilan negara sahabat agar tercipta kerja sama investasi di daerah.

“Kami baru saja memfasilitasi bagaimana percepatan investasi dari pemerintah Rusia untuk masuk ke Kalimantan Timur. Dan melalui kemitraan dengan DPD RI dan Regional Diplomatic Meeting, dapat dan mampu membawa berbagai investasi-investasi, sementara ini di Kalimantan Timur. Tapi mudah-mudahan dari success story yang kita dapatkan, nanti kedepan, insya allah kita akan membangun berbagai daerah, termasuk tanah kelahiran saya, Sumatera Barat,” tukasnya.

Dalam acara ini, perwakilan pemerintah kabupaten yang hadir dan sudah membuka 154 stand atau 46 persen dari jumlah 337 stand yang disediakan panitia. Di tengah era persaingan global seperti sekarang ini, Apkasi akan terus mendorong 416 pemerintah kabupaten selaku anggota Apkasi untuk terus meningkatkan kemampuan agar dapat memenangkan persaingan di pasar lokal, regional, maupun di tingkat internasional. Apkasi Akan mempertemukan pembeli dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan para kepala daerah yang bisa memasarkan beragam produk komoditas unggulan, destinasi wisata kelas dunia, hingga peluang investasi yang menjanjikan.

Apkasi akan terus memfasilitasi terbukanya pasar internasional yang lebih luas, dengan menghadirkan para pelaku bisnis manca negara saat berlangsungnya AOE19 nanti. Harapannya, pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut peluang pasar dan investasi di pameran potensi unggulan daerah terbesar di tanah air ini, demi tumbuh kembangnya perekonomian di daerah masing-masing.

Dalam setiap penyelenggaraan AOE yang biasanya dihadiri kurang lebih 10.000 pengunjung potensial yang berasal dari kalangan pelaku usaha dan investor dalam dan luar negeri setiap tahunnya, imbuh Syaifudin, AOE19 merupakan event strategis bagi para peserta untuk mendapatkan akses perdagangan dan investasi yang lebih luas.

Begitu juga sebaliknya, para pebisnis dapat mengakses dan merebut peluang bisnis di daerah seluruh Indonesia secara efektif dan efisien melalui rangkaian kegiatan yang dirancang melalui gelaran pameran selama 3 hari bertajuk AOE19 ini.

]]>
973-sesjen-dpd-ri-reydonnyzar-moenek-apkasi-otonomi-expo-2019-adalah-media-efektif-dalam-promosikan-potensi-daerah
<![CDATA[DPD RI Komitmen Dukung Investasi Rusia di Indonesia]]> 786-dpd-ri-komitmen-dukung-investasi-rusia-di-indonesia Tue, 02 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go,id - DPD RI mendorong percepatan masuknya investasi Rusia ke Indonesia salah satunya pembangunan proyek kereta api Trans Kalimantan. Untuk itu, perlu ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah agar proyek ini bisa segera terwujud pada  tahun 2019 ini.

“Kami berusaha agar perkembangan investasi Rusia di Indonesia khususnya di Kalimantan terus didukung pemerintah pusat, daerah, dan parlemen,” ucap Ketua Komite II Aji M. Mirza Wardana saat menerima kunjungan delegasi Rusia di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).

Pada delegasi ini dihadiri Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah dan Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Sementara dari Rusia dipimpin oleh Deputy Transport Minister of the Russian Federation Vladimir Tokarev, First Deputy Director General of JSC Russian Railways? Alexander Misharin, dan Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva

Lebih lanjut, Senator asal Kalimantan Timur itu mengatakan bahwa DPD RI juga terus mendukung kerjasama dengan Rusia. Namun bukan hanya dari transportasi barang atau batu bara, melainkan produk lain. 

“Kita juga mendorong proyek Trans Kalimantan kereta api yang dibangun ini bisa menjadi transportasi untuk penumpang. Sudah saatnya Kalimantan punya kereta api, apalagi kerjasama ini telah berlangsung 2012 lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan,” ujar Aji.

Sementara itu, Ketua Komite I Benny Rhamdani mengatakan DPD RI sangat aktif pada pembicaraan kerjasama Trans Kaliamntan dengan Rusia. Salah satunya, DPD RI melakukan regional development meeting pada 2018 lalu. “Kami sangat aktif dalam pembicaraan bahkan telah membentuk tim terpadu,” paparnya.

Benny juga menyakini kerjasama Trans Kalimantan dengan Rusia ini akan menarik investor-investor lain untuk masuk. Sehingga hal itu bisa menjadi fokus pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. 

“Jadi sikap DPD RI tidak diragukan lagi. Kita terlibat dalam pembicaraan dan tentu DPD RI terus menyakinkan pemerintah dalam regulasi kebijakan. Mungkin ada permasalahan selama proyek ini berlangsung salah satunya di Borneo maka ini bisa menjadi catatan kami di depan,” kata Senator asal Sulawesi Utara itu.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut serangkaian pertemuan sebelumnya. Menurutnya, Ketua DPD RI Oesman Sapta sebelumnya juga telah berkomitmen untuk melakukan percepatan termasuk memberikan kepastian serta keamanan dalam investasi maupun mempromosikan daerah. “Itulah tugas kita sebagai DPD RI yang mencoba dan mencoba menarik sejumlah investasi serta memberikan kepastian,” ucapnya.

Di sisi lain, Deputy Transport Minister of the Russian Federation, Vladimir Tokarev mencatat bahwa pihaknya telah mengeluarkan jumlah dana yang cukup besar. Sejak tahun 2012 lalu telah menginvestasikan USD 80 juta sebagian besar difokuskan pada jasa pekerja. “Kita juga sudah melaksanakan penelitian geologi. Meski demikian ada beberapa halangan pada proyek pembangunan khususnya di Kalimantan Timur,” paparnya.

Vladimir Tokarev juga berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan seperti batu bara yang cukup dan pembebasan lahan. “Selama ini terkait pembebasan lahan kami telah menjalankan prosedur-prosedur yang berlaku,” tuturnya.

]]>
786-dpd-ri-komitmen-dukung-investasi-rusia-di-indonesia
<![CDATA[DPD RI Bahas Regulasi Mengenai Keselamatan Transportasi]]> 366-dpd-ri-bahas-regulasi-mengenai-keselamatan-transportasi Tue, 02 Jul 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Komite II menilai saat ini dibutuhkan sebuah regulasi tegas yang dapat mengatur aspek-aspek transportasi untuk menjamin keselamatan penggunanya.  Tingkat kecelakaan transportasi di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, Komite II menganggap saat ini dunia transportasi membutuhkan regulasi yang dapat menjamin keselamatan dari masyarakat dengan menyesuaikan perkembangan.

“Pada dasarnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan bagian sistem perundang-undangan yang mendukung transportasi nasional. Oleh karena itu perlu dikembangkan dan disesuaikan potensi dan peran transportasi tersebut untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan,” ucap Ketua Komite II DPD RI, Muhammad Aji Mirza Wardana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum RUU Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan pengamat transportasi di DPD RI (2/7).

Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Timur ini juga menyoroti mengenai transportasi online yang semakin marak di daerah. Menurutnya harus ada regulasi yang tidak hanya mengatur pengguna jasa transportasi online, tetapi juga sopir transportasi online. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah mengenai jam kerja para supir transportasi online yang sering melebihi batas maksimal daya tahan seseorang saat bekerja.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedy, menilai tingginya kecelakaan disebabkan karena tingginya jumlah kendaraan pribadi di setiap daerah. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum masih rendah, akibatnya jalanan menjadi macet dan resiko kecelakaan semakin tinggi. 

Dirinya berpendapat permasalahan transportasi di daerah penyelesainnya diserahkan ke regulasi di daerah tersebut. Menurutnya pemerintah daerah lebih mengerti mengenai kondisi permasalahan di daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, regulasi mengenai transportasi di daerah harus disusun berdasarkan kondisi di setiap daerah.

“Jika perlu tiap-tiap masalah diselesaikan sendiri. Yang dibuat oleh kementerian itu kadang belum pas dengan masalah yang di daerah. Kalau kemampuan daerah lebih bagus, pemerintah pusat jangan ikut campur, serahkan aja ke daerah. Tapi tetap payung hukumnya payung hukum nasional,” tukasnya.

Permasalah alokasi dana untuk menunjang keselamatan transportasi daerah juga disoroti oleh Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja. Dirinya menganggap sebagian penerimaan daerah atas pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan untuk infrastruktur transportasi. Adanya alokasi tersebut, daerah dapat membangun transportasi yang mampu menarik masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum yang memberikan jaminan keselamatan dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kecelakaan. Selama ini pemerintah daerah belum mengalokasikan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan transportasi.

“Ini yang tidak berjalan dengan baik. Ini yang harusnya dimasukkan dalam revisi undang-undang. Penerimaan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi. Karena selama ini hanya menunggu anggaran dari kementerian,” tegasnya.***ars

 

]]>
366-dpd-ri-bahas-regulasi-mengenai-keselamatan-transportasi
<![CDATA[Naskah Peraturan DPD RI No 3 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib ]]> 656-naskah-peraturan-dpd-ri-no-3-tahun-2018-tentang-tata-tertib- Fri, 28 Jun 2019 15:59:00 +0700 lela 656-naskah-peraturan-dpd-ri-no-3-tahun-2018-tentang-tata-tertib- <![CDATA[Ibu-ibu Curhat Minimnya Kepercayaan terhadap Wanita dalam Politik ]]> 022-ibuibu-curhat-minimnya-kepercayaan-terhadap-wanita-dalam-politik Thu, 27 Jun 2019 15:59:00 +0700 lela Pematangsiantar, dpd.go.id - “Kami sudah turun langsung ke masyarakat. Mendatangi perkumpulan-perkumpulan, pengajian, dan lainnya. Awalnya mereka meyakinkan suara mereka tidak akan ke mana-mana, tapi nyatanya di hari H, tidak terealisasi,” cerita seorang perempuan yang menjadi calon anggota legislatif saat Pemilihan Umum (pemilu) April lalu.

Curhatan hati (curhat) tersebut terungkap dalam seminar bertajuk Perempuan dan Kebijakan Publik, yang digelar Pengurus Daerah Wanita Islam Kota Pematangsiantar di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Kartini, Kamis (27/6).

Dalam seminar yang menghadirkan pembicara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Prof Dr Darmayanti Lubis itu, para peserta sekaligus melepas kerinduan dengan Darmayanti yang disapa ‘Bunda’.

Darmayanti sendiri, sempat menceritakan bagaimana perjuangannya untuk ‘menjaga’ suaranya dalam Pemilu lalu. Bahkan, hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita masih berjuang. Berkas sudah masuk ke MK. Tinggal menunggu jadwal sidang,” terang Darmayanti, yang tahun ini merupakan kali ketiga ia menjadi calon anggota DPD.

Kata Darmayanti, jika perempuan diberikan kesempatan berkecimpung dalam politik, tentunya arah kebijakan publik  akan lebih peduli terhadap perempuan.

“jadi para perempuan, belajarlah ilmu politik. Negara tidak ada membatasi peranan perempuan. Tetap diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki,” terangnya.

Sedangkan agama, khususnya Islam, lanjutnya, juga mendorong perempuan untuk maju.

“Tentunya tetap menutup aurat, bersikap sesuai akidah, dan bisa memberikan manfaat atau berkah,” katanya lagi.

Perempuan, sambungnya, harus punya ilmu. Tanpa ilmu, perempuan tidak akan mampu berbicara.

“Saya ingin, di Pilkada Siantar selanjutnya, tahun 2020 atau 2024, harus ada calon perempuan. Wanita harus terus berjuang untuk negara dan keluarga,” tukasnya.

Yang terpenting, lanjut Darmayanti, perempuan harus mampu mengatur waktu (time management). Apalagi yang memutuskan untuk berperan di publik dan domestik.

“Saya dulu, saat anak-anak masih kecil, setiap malam sudah memutuskan besok mau masak apa. Jadi pagi-pagi tidak sibuk lagi berpikir-pikir. Itu salah satu time management,” ujarnya.

Selanjutnya, diadakan sesi tanya jawab peserta dengan pembicara. Namun para ibu memilih untuk curhat. Terutama beberapa peserta yang merupakan caleg namun belum meraih kursi di lembaga legislatif.

“Saya sedih. Tapi begitu bertemu Bunda, memandang wajah Bunda yang teduh, saya merasa plong. Apalagi mengingat perjuangan Bunda sampai saat ini, dan masih menunggu sidang di MK,” sebut seorang peserta.

“Saya kemarin, setelah mengetahui perolehan suara saya, teman-teman segan menelepon atau menghubungi saya. Saya juga sempat ganti nomor handphone. Bagaimana ya, namanya realisasi tidak sesuai prediksi,” aku seorang ibu lainnya.

Curhatan peserta lainnya beda lagi.

“Bagaimana ya, awalnya saya sempat berpedoman bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi kini saya jadi tau, bahwa perempuan harus maju dan diberikan kesempatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua PD Wanita Islam Pematangsiantar Dra Hj Rayani Purba dalam sambutannya mengatakan, wanita harus memiliki peranan penting.

“Wanita adalah tiang agama. Apabila wanita rusak, maka rusaklah negara,” katanya.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua MUI Pematangsiantar Drs HM Ali Lubis, Sekretaris Umum H Ahmad Ridwansyah Putra, dan Bendahara Umum Badri Kalimantan. (*)  

]]>
022-ibuibu-curhat-minimnya-kepercayaan-terhadap-wanita-dalam-politik
<![CDATA[Komite III DPD RI Uji Sahih RUU Lanjut Usia di UNS ]]> 533-komite-iii-dpd-ri-uji-sahih-ruu-lanjut-usia-di-uns--25-juni-2019 Wed, 26 Jun 2019 15:59:00 +0700 lela Surakarta, dpd.go.id - Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah berumur lebih dari 20 tahun. Keberadaannya dianggap sudah tidak memadai dan kurang relevan, sehingga perlu dilakukan sejumlah perubahan dan perbaikan.

Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka uji sahih Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia (RUU Lansia). Acara dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung Pusat dr. Prakosa (Rektorat) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada hari selasa, 25 Juni 2019.

Kegiatan uji sahih RUU Lansia ini bertujuan untuk: mensosialisasikan RUU tentang Lanjut Usia yang diinisiasi oleh DPD RI, mengetahui pandangan dari peserta terhadap RUU Lansia, memperoleh masukan dan saran perbaikan terhadap norma atau substansi dari RUU Lansia, serta untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul di waktu mendatang.

Rombongan delegasi Komite III DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dr. Abdul Aziz Khafia. Sementara dari pihak tuan rumah dihadiri oleh pihak rektorat yang diwakili oleh Ketua LPPM UNS, Prof. Dr. Widodo Muktiyo. Dan anggota DPD RI dari dapil Jawa Tengah, GKR Ayu Koes Indriyah.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dr. Abdul Aziz Khafia menyatakan bahwa, “Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah berumur lebih dari 20 tahun. Keberadaannya dianggap sudah tidak memadai dan kurang relevan, sehingga perlu dilakukan sejumlah perubahan dan perbaikan.” 

“Uji sahih ini dilakukan untuk memperoleh aspirasi, gagasan dan pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia yang sedang disusun oleh DPD RI,” pungkas Abdul Aziz. 

Sementara dari pihak UNS menyambut baik dilakukannya uji sahih RUU Lansia ini. “Kami mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia. Dengan harapan agar layanan terhadap para lansia akan semakin baik lagi di masa mendatang,” tegas Widodo Muktiyo. 

Acara uji sahih ini diisi dengan pemaparan oleh tiga orang narasumber, yaitu Ir. Adhi Santika, MS. Ph.D selaku Ketua Tim Penyusun RUU lansia, Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH., MH., dari Pusdemtanas LPPM UNS, dan Dr. Waluyo, SH. M.Si. yang juga sebagai tenaga ahli penyusunan raperda Lanjut Usia di Kota Surakarta. Setelah dilakukan sesi pemaparan oleh para narasumber, dilakukan juga sesi diskusi dan pemberian masukan serta saran. 

Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi, terdapat beberapa poin pentingnya dilakukan perubahan atas UU tentang Kesejahteraan Lansia. Beberapa hal pokok tersebut diantaranya: pertambahan jumlah populasi lansia di Indonesia semakin meningkat. Data BPS tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk lansia Indonesia mencapai 24,49 juta penduduk lansia atau sekitar 9,27% dari jumlah penduduk nasional. Pentingnya pengelompokkan lansia sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Perlu adanya perlindungan sosial dan pemberdayaan lansia yang lebih komprehensif dan terpadu. Pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian layanan bagi lansia. Pembangunan berbasis keluarga dan komunitas dalam pemberian layanan jangka panjang bagi lansia (Long Term Care). Dan perlu adanya penambahan ketentuan tentang sanksi. 

Kegiatan uji sahih ini juga diikuti oleh para senator, yaitu Abdul Aziz Khafia senator dari Jakarta selaku ketua delegasi, GKR Ayu Koes Indriyah selaku tuan rumah (Jawa Tengah), Abu Bakar Jamalia (Jambi), M. Afnan Hadikusumo (DI. Yogyakarta), Ahmad Sadeli Karim (Banten), Habib A. Bahasyim (Kalimantan Selatan), Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Leonardy Harmaiyn (Sumatera Barat), Emilia Contessa (Jawa Timur), Gede Pasek Suardika (Bali), A. Abubakar Bahmid (Gorontalo) dan Muhammad Nabil (Kepulauan Riau).

 

]]>
533-komite-iii-dpd-ri-uji-sahih-ruu-lanjut-usia-di-uns--25-juni-2019
<![CDATA[RUU Daya Saing Daerah, Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing Global ]]> 507-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-yang-berdaya-saing-global-- Tue, 25 Jun 2019 15:59:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id - Dalam rangka meningkatkan Daya Saing Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong regulasi, kebijakan, serta pemanfaatan teknologi yang mampu menciptakan ekosistem yang sehat bagi dunia usaha, para pelaku industri, serta para pelaku UMKM. Kemitraan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mampu menjalin kerjasama kemitraan dengan para mitra usaha, memberikan pelayanan yang optimal dengan memberikan afirmasi dan intervensi kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat dan dinamis. Hal ini terungkap dalam Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Daya Saing Daerah  (RUU DSD) inisiatif Komite I DPD RI (25/06).

Uji Sahih ini terselenggara atas kerjasama Komite I DPD RI dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). Uji Sahih yang berlangsung tiga jam lebih ini berlangsung hangat, tetapi tetap kritis serta menghasilkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan RUU DSD.

Bertempat di Aula FISIP USU, Uji Sahih RUU ini dibuka oleh Dekan FISIP USU, Muryanto Amin. Dihadiri oleh Senator Fahira Idris-DKI Jakarta dan Senator Jacon Esau Komiigi-Papua Barat selaku unsur Pimpinan Komite I; dan anggota Komite I yakni Senator Badikenita Sitepu-Sumut; Senator H.Muhamad Idris-Kaltim; Senator Nofi Candra-Sumbar; Senator Andi Surya-Lampung; Senator Muh.Sofwat Hadi- Kalsel; Senator Abdul Gafar Usman-Riau; Senator Napa J Awat-Kalteng; Senator Abudul Aziz-Sumsel; dan Senator Yanes Murib- Papua. Selain itu, hadir juga dari unsur Pemerintah Daerah Sumut yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, Agus Tripiyono, sejumlah OPD, Forkompinda, KADIN, dan sejumlah Rektor Perguruan Tinggi, Dosen serta mahasiswa. Dalam Uji Sahih ini, juga dihadiri oleh Tim Ahli RUU dan Narasumber Pembedah dari Sumut yakni: Robert Endi Jaweng dan Nurcholis (Tim Ahli RUU); Isa Indrawan (KADIN); Fandi Hidayat (Ekonom USU); dan Faisal Akbar (Pakar Hukum USU).

Dalam pembukaanya, Muryanto Alim menyampaikan bahwa posisi Sumut sangat strategis dalam Daya Saing Daerah, Berbagai potensi daerah dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan investasi dan pengembangan. Akan tetapi, dari aspek Aparatur Pemerintahan, masih perlu peningkatan.  Birokrasi Aparatur perlu mengelola berbagai peluang atau potensi investasi Daerah dengan optimal untuk peningkatan pembangunan Daerah.

Sementara itu, Senator yang akrab dipanggil Fahira ini menyatakan bahwa abad teknologi informasi ditandai dengan tingkat persaingan yang tinggi, baik di tingkat internasional antar negara maupun antar daerah. Untuk menghadapi persaingan tersebut, maka tidak ada upaya lain yang dilakukan daerah, terkecuali dengan meningkatkan Daya Saing Daerah dan meningkatkan kemandirian daerah, agar mampu memenangkan kompetisi global. Daya Saing dapat tumbuh dengan baik bilamana didukung oleh: infrastruktur yang memadai dan merata, dukungan birokrasi yang profesional dan beriorientasi pada pelayanan, masyarakat yang berkarakter dan mumpuni, dan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha (penyederhaan). 

“Kami menyadari berbagai inovasi kebijakan telah dilakukan Pemda selama ini, namun akan lebih kuat apabila kebijakan-kebijakan tersebut diatur dalam bentuk undang-undang sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan berlaku secara nasional”. 

Fahira melanjutkan bahwa Uji Sahih ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan sekaligus dukungan serta membangun komunikasi dengan jejaring multi stakeholders di setiap daerah dalam hal ini Sumatera Utara. Sebagai wakil daerah, DPD RI ingin meberikan kontribusi nyata melalui kewenangan yang dimiliki, bagi kepentingan masyarakat dan daerah melalui inisiatif RUU Daya Saing Daerah.

Sedangkan Nita, panggilan akrab Senator Badikenita Sitepu yang merupakan Dapil Sumut, menyoroti tentang pentingnya Uji Sahih ini diselenggarakan di Sumut. Sumut merupakan salah satu dari dua Provinsi yang dipilih sebagai lokasi Uji Sahih selain Provinsi Bali. Sumut merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang sejatinya cukup bagus dalam Daya Saing karena Sumut memiliki SDM yang berkualitas dab tersebar di Nasional, Potensi SDA yang melimpah, akan tetapi menempati urutan kedua setelah Sumsel dalam perinngkat Daya Saing dan secara nasional menempati peringkat ke 20 (indek daya saing 2018). Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian kita semua khususnya Pemerintah Daerah dan kalangan Perguruan Tinggi demi mewujudkan kesejahteraan dan kemaksmuran masyarakat Sumut.
 
Sedangkan Gubernur Sumut yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Ekonomi, Agus Tripiyono menyatakan bahwa upaya peningkatan Daya Saing Daerah terkendala oleh keterbatasan sumber daya pendatapan atau ekonomi daerah, dimana di beberapa aspek daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk pembangunan. Minsalnya Perkebunan, dimana potensi sawit Sumut merupakan nomor dua terbesar di Indonesia setelah Riau, akan tetapi bagi hasil bagi daerah masih sangat minim. Selain itu, ada potensi Sumber Daya Air permukaan yang juga berpotensi menambah atau peningkatan pendapatan Daerah akan tetapi belum dapat dirasakan daerah karena masih bersengketa dengan PT. Inalum sehingga daerah juga belum bisa mengoptimalkannya untuk pembangunan daerah. Akan tetapi, ada 11 proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Sumut, yang merupakan poin positif bagi pembangunan daerah akan tetapi masih ada kendala rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan kegunaan jalan Tol bagi peningkatan pembangunan ekonomi daerah.

“Dengan adanya Uji Sahih RUU Daya Saing Daerah ini kami harapkan DPD dapat membantu mendorong peningkatan Daya Saing Provinsi Sumut khususnya dari aspek Peningkatan Pendapatan Daerah”

]]>
507-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-yang-berdaya-saing-global--
<![CDATA[DPD RI Apresiasi Pembangunan MRT ]]> 478-dpd-ri-apresiasi-pembangunan-mrt- Tue, 25 Jun 2019 15:59:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam mengapresiasi kehadiran Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Hal itu diungkapkannya usai mencoba naik MRT untuk pertama kalinya dengan rute Bundaran HI - Lebak Bulus pada hari Selasa (25/6). Muqowam mengatakan MRT merupakan salah satu solusi untuk mengurai kemacetan Jakarta yang selama dua dasawarsa ini selalu menjadi problematika ibukota. "Pembangunan MRT salah satu bagian dari transportasi yang aman dan massal, sehingga diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan membantu pergerakan masyarakat menjadi lebih cepat," ujarnya saat berkunjung ke Gedung Administrasi Depo di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Di Depo Lebak Bulus, Akhmad Muqowam disambut oleh Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta) dan Kamaluddin (Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta). 

Akmad Muqowam menjelaskan sebagai Wakil Ketua DPD RI yang membawahi Komite II, salah tugasnya adalah pengawasan terkait transportasi, menilai bahwa sistem dan fasilitas yang tersedia sudah memadai. Namun, satu masalah yang menjadi tantangan yaitu meng-edukasi masyarakat cara menggunakan MRT yang baik dan benar. “Sekarang baru pada tataran awal sehingga masih perlu sosialisasi, edukasi dan menjadi salah satu pintu masuk modernisasi MRT. Saya kira sebagai sebuah tahap awal, sarana dan prasarana sudah memadai,” ujar Akhmad Muqowam.

Muqowam menambahkan jika MRT di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain memang masih jauh, namun jika tolok ukurnya untuk Indonesia maka yang ada sekarang sudah maksimal. Yang perlu diperhatikan, tambah Muqowam, adalah penyesuaian dengan budaya masyarakat Indonesia. “Tadinya yang mau dipakai model Jepang, tapi karena ada budaya masyarakat dan kebiasaan yang ditemukan di Jakarta,  maka harus disesuaikan, kalau copy paste dengan yang di luar negeri dalam beberapa tahap nanti baru bisa sama,” katanya. 

Muhammad Effendi menjelaskan di tahun 2030, PT MRT Jakarta  akan menyelesaikan jalur MRT sepanjang 230 km. Dari sisi operator juga akan menjadi world class operator. Salah satu caranya adalah dengan melakukan benchmark ke berbagai negara seperti Bangkok, Hongkong dan Singapura. "Jadi tidak hanya satu negara, dengan bekal itu kita bisa ambil yang cocok dengan negara kita. Tahun 2023 kita bisa sebanding dengan Singapura", jelasnya. 

Effendi menambahkan yang menjadi tantangan terbesar saat ini adalah mengedukasi masyarakat cara men-tap kartu di passenger gate. Bagi penumpang yang belum terbiasa, bisa menyebabkan passenger gate error, sehingga antrian jadi panjang. "Kita harus menambah karyawan di setiap passenger gate, mudah-mudahan 2-3 bulan nanti akan lancar. Tapi kita senang, tugas kita bukan hanya menyediakan transportasi tapi mengedukasi masyarakat," urainya. 

Di kesempatan tersebut, Kamaluddin menambahkan informasi bahwa hingga saat ini MRT mampu mengurangi kemacetan hingga 8 persen. "Targetnya bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Kita akan tingkatkan dengan integrasi antar moda dan gedung-gedung," pungkasnya.

]]>
478-dpd-ri-apresiasi-pembangunan-mrt-