Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Wed, 22 May 2019 02:07:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DPD RI KAJI DANA BAGI HASIL SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT]]> 793-dpd-ri-kaji-dana-bagi-hasil-sektor-perkebunan-sawit Mon, 20 May 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id -- DPD RI menilai regulasi yang mengatur dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dikaji ulang karena tidak mencerminkan rasa keadilan, kewajaran dan kesetaraan antara Pemerintah Pusat  dengan Daerah sebagai penghasil devisi dari industri sawit. Solusi yang ditawarkan DPD RI adalah  perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Hal di atas disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang saat menggelar rapat konsultasi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait dana bagi hasil yang bersumber dari hasil perkebunan (Ekspor CPO) dan Pajak APU yang bersumber dari PT. Inalum. 

Ajiep Padindang mengatakan Sumatera Utara berada di posisi kedua sebagai provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia, namun pemerintah daerah masih merasakan ketidakadilan dalam bagi hasil pusat dan daerah atas pendapatan negara dari industri sawit.

 “Komite IV DPD RI saat ini tengah menggagas revisi perubahan regulasi Pajak Bumi dan Bangunan khususnya PBB Perkebunan, agar dialihkan pengaturan pembagiannya kepada daerah. Daerah yang membagi hasil pajak ke pusat. Mudah-mudahan bisa di golkan,” ujar Ajiep.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Aduhio Simamora menjelaskan kehadirannya ke Komite IV DPD RI dalam rangka menyampaikan sengketa lahan Pemprov dengan PT. Inalum, dimana PT. Inalum memiliki tunggakan pajak Air Permukaan Umum (APU) senilai Rp. 2,3 Triliun sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Namun, PT. Inalum hanya bersedia membayar pajak senilai Rp. 18 Miliar per tahun, sesuai dengan pedoman penghitungan pajak yang lama.

“Permasalahan ini sudah disampaikan juga kepada DPR RI dan sekarang kami ke DPD RI, kami berharap DPD RI dapat mendesak untuk merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,’ ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Ria Sartika Azahari menambahkan dana bagi hasil PPB dan PPh dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004. Untuk Sumatera Utara, penerimaan DBH pada tahun 2018 sebesar Rp. 593,7 Milyar dan didominasi sektor perkebunan. (tere)

]]>
793-dpd-ri-kaji-dana-bagi-hasil-sektor-perkebunan-sawit
<![CDATA[DPD RI dan Ombudsman RI Bahas RUU Partisipasi Masyarakat]]> 082-dpd-ri-dan-ombudsman-ri-bahas-ruu-partisipasi-masyarakat Thu, 16 May 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Partisipasi Masyarakat dan keterbukaan informasi publik miliki urgensi dalam peran penyelenggaraan negara. Hal tersebut dibahas Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI saat Rapat Dengar Pendapat dengan OMBUDSMAN RI dan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia Inventarisasi materi RUU tentang Partisipasi Masyarakat. Di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

Ketua PPUU John Pieris mengatakan, RDP ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan urgensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara Indonesia, serta menyusun daftar inventarisasi masalah terkait dengan RUU tentang partisipasi masyarakat. Negara telah mengatur peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selain itu juga mengatur bentuk partisipasi masyarakat mulai dari rancangan undang-undang sampai peraturan daerah..

"Kami akan menjadikan semua konten itu menjadi sebuah Undang-Undang pokok yaitu Undang-Undang Partisipasi Masyarakat, ini dipandang PPUU perlu untuk menaikan kebijakan-kebijakan politik dan pembangunan," buka John Pieris.

Anggota DPD RI Eni Sumarni memaparkan bahwa pada era sekarang ini keterbukaan informasi publik sangat diperlukan. RUU Tentang Partisipasi Masyarakat kita pahami sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat, baik di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif.

"Partisipasi itu dalam hal ini untuk mencegah adanya individu atau kelompok dominan, rakyat melalui partisipasinya dapat membuat aturan melalui mekanisme keterwakilan, tetapi pada praktiknya bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut harus diarahkan ada regulasinya," ucap Eni.

Wakil Ketua KIP Hendra J Kede menyatakan bahwa sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik berlandaskan pada hak setiap individu, negara demokrasi dan terwujudnya good governance. Partisipasi wajib dilayani oleh negara, dan perlu ada jaminan legal terhadap itu dan menunjuk komisi yang bertanggung jawab menangani itu. Negara pada level konstitusi memberikan hak kepada masyarakat dan status informasi apapun yang dimiliki negara dapat diakses dsn dimiliki oleh masyarakat kecuali ada status informasi yang bersifat rahasia harus melalui proses tertentu.

"Posisi Komisi Informasi sesuai UUD 1945 pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, selain itu masyarakat berhak untuk memiliki menyimpan dan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia, yang dimiliki badan publik negara, tugas kami komisi informasi menjalankan UU ini dan aturan pelaksanaanya dan memastikan seluruh badan negara menggunakan prinsip baru ini untuk melayani masyarakat," tukasnya

Kepala Biro Hukum Ombudsman Dwi Cita menyatakan terkait partisipasi masyarakat, Ombudsman menjalankan program membangun masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik mencegah adanya mal administrasi dan mengaktifkan partisipasi masyarakat. Secara teknis ada perwakilan Ombudsman di 34 provinsi dan sering mengadakan pertemuan dengan elemen masyarakat dan menampung aduan dan keluhan dari masyarakat terkait keterbukaan informasi dan pelayanan publik. 

"Ada 3 langkah yang dibangun yaitu membangun pemahaman, memberikan tempat untuk menyampaikan pendapat, kemudian keterlibatan dari masyarakat sendiri, masyarakat tidak hanya menyampaikan pengaduan tapi pemerintah harus juga menindaklanjuti hal tersebut,'' tambahnya.

Turut hadir dalam RDP tersebut anggota PPUU DPD RI Syafrudin Atasoge, Fahira Idris dan Habib Hamid Abdullah. (mas)

]]>
082-dpd-ri-dan-ombudsman-ri-bahas-ruu-partisipasi-masyarakat
<![CDATA[Bukber dengan Pres RI, Ketua DPD RI Harapkan Ramadhan Membawa Berkah]]> 474-bukber-dengan-pres-ri-ketua-dpd-ri-harapkan-ramadhan-membawa-berkah Wed, 15 May 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta melakukan buka puasa bersama Presiden RI, Joko Widodo dan para pimpinan lembaga negara lainnya. 

Oesman Sapta dalam sambutannya mengucapkan terimakasih untuk kehadiran Presiden RI yang telah ke empat kalinya bersedia untuk berbuka bersama di kediamannya. 

Meskipun kali ini menjadi buka puasa bersama terakhir dalam kepemimpinnya di DPD RI, Oesman Sapta berharap Presiden Jokowi selalu dalam keadaan sehat dan tetap melanjutkan tugasnya dengan baik. 

"Terimakasih untuk kesediaan bapak jokowi hadir, ini sudah ke empat kalinya, saya berharap Presiden Jokowi selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik," ujar Oesman Sapta. 

Lebih lanjut, Oesman Sapta berharap dalam melaksanaan ibadah puasa, setiap umat muslim diberikan kekuatan dan kesehatan. 

"Ramadhan disebut juga bulan yang penuh berkah rahmat dan ampunan. Saya harapkan di bulan Ramadhan kalo ini kita tidak hanya mendapat berkah dalam menjalankan ibadah, tapi bisa menjadi penyemangat dalam melakukan ibadah," tambahnya. 

Sejumlah tokoh yang tampak hadir dalam buka puasa ini antara lain Anggota DPD RI, Wakil Presiden RI ke-9, Hamzah Has, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua BPK Moermahadi Soerjadjanegara, Jaksa Agung M. Prasetyo, Panglima TNI Mars. TNI Hadi Tjahjanto dan sejumlah menteri, ulama dan duta besar.

]]>
474-bukber-dengan-pres-ri-ketua-dpd-ri-harapkan-ramadhan-membawa-berkah
<![CDATA[REVISI UU NARKOTIKA HARUS MENGUTAMAKAN UPAYA PENCEGAHAN]]> 301-revisi-uu-narkotika-harus-mengutamakan-upaya-pencegahan Tue, 14 May 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi alasan mendesak untuk merevisi Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika. Salah satu poin yang diusulkan dalam UU tersebut adalah memperbesar porsi pencegahan daripada upaya pemberantasan. Hal ini disampaikan anggota Komite III DPD RI, Abdul Azis Kafia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah lembaga penggiat narkoba hari Selasa (14/5).

Abdul Azis menjelaskan kondisi real saat ini dengan percepatan informasi di butuhkan undang-undang yang lebih tepat dengan kondisi kekinian. Menurutnya, revisi difokuskan untuk memberikan pencegahan daripada melakukan pemberantasan. 

“Saya sangat setuju kita harus punya ketegasan jangan meniru negara lain terkait penegakan hukum. Kalau memang kita masih membutuhkan hukuman mati tetap saja dicantumkan hukuman mati dan itu diberlakukan buat pengedar, dan kalau buat pecandu memang harus di rehabilitasi karena bagaimanapun statusnya sebagai korban. Tapi yang paling bahaya ini tetap pengedar,” ujar anggota asal DKI Jakarta ini.

Senada dengan itu, anggota Komite III lainnya Abdul Jabbar Toba menilai kenakalan remaja seharusnya tidak sepenuhnya disalahkan kepada remaja, karena peranan orang tua ikut menentukan sikap anak. Selain orang tua, peranan pemuka agama juga berperan penting dalam membekali remaja akan ilmu agama.

“Kedepan mulai SD sampai Perguruan Tinggi, remaja-remaja masjid, para kos-kosan perlu di dekati juga. Perlu kita dekati lagi tentang peranan agama didalam pemberantasan narkoba ini, jadi perlu para ulama dan ustadzah kita di bekali bahan bagaimana dampak narkoba,” tambah anggota asal Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Anggota Komite III, Herry Erfian menambahkan jika regulasi tidak memberi efek jera terkait hal rehabilitasi, maka tidak akan berdampak bagi pengurangan kejahatan narkoba di Indonesia. Untuk itu, Herry berharap adanya sanksi yang berat baik bagi pemakai atau pecandu, sehingga sama-sama memiliki efek jera untuk tidak lagi memakai narkoba atau pun bahan-bahan aktif lainnya. 

Menanggapi hal itu, Deputi Penindakan BNN, Arman Depari menjelaskan pihaknya menyambut baik usulan amandemen regulasi tentang narkotika. Teknologi farmasi berkembang dengan sangat pesat, sehingga pengaturan tentang kejahatan narkotika dan zat adiktif lainnya sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut Arman mengakui, regulasi yang ada saat ini tidak mengakomodir tentang pencegahan penggunaan narkotika, melainkan mengatur tentang pemberantasan, penegakan hukum dan pemutusan suplai.

 “Padahal kita juga perlu sosialisasi ini yang outputnya mencegah, nah itu yang tidak ada. Ini sangat teknis sekali ini perlu dibahas kembali supaya masalah pencegahan ini seharusnya equal seimbang dengan pemberantasannya. Padahal kalau kita ingat petuah-petuah orang tua dulu sebenarnya lebih bagus itu mencegah dari pada mengobati. Upaya pemberantasan itu hal terakhir kalau pencegahannya tidak berhasil,” jelasnya.

Selain itu,  sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah seharusnya diatur dalam regulasi, sehingga penting untuk memasukkan peranan masyarakat dalam revisi undanga-undang tersebut.

“Dan yang paling penting dalam hal ini kenapa peran serta masyarakat ini perlu, umum nya negara kita penduduk kita itu cenderung menutup-nutupi dianggap ini aib malu bagi keluarga, ini penting sekali,” ujarnya.

]]>
301-revisi-uu-narkotika-harus-mengutamakan-upaya-pencegahan
<![CDATA[Ciptakan Transportasi Yang Aman, DPD RI Bahas Perubahan UU LLAJ]]> 774-ciptakan-transportasi-yang-aman-dpd-ri-bahas-perubahan-uu-llaj Tue, 14 May 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk membahas RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam RDPU tersebut, Komite II melakukan inventarisasi masalah di bidang transportasi untuk dimasukkan sebagai materi RUU tersebut. Salah satu bidang yang disoroti oleh Komite II adalah mengenai kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen transportasi online.

Dalam RDPU yang diselenggarakan hari Selasa (14/5) tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, mengatakan saat ini kebutuhan masyarakat akan transportasi berbasis daring sangat tinggi. Selain harga yang dianggap lebih murah, transportasi daring memberikan akses yang mudah dalam pemesanan. Hanya saja dirinya menilai masih ada beberapa sektor yang belum diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah angkutan umum roda dua, atau sepeda motor. Saat ini hanya transportasi roda empat atau lebih yang telah diatur oleh undang-undang sebagai moda transportasi umum. Padahal masyarakat yang menggunakan moda transportasi roda dua juga sangat tinggi. 

“Kita tidak boleh membiarkan sesuatu berjalan tanpa adanya aturan. Semua harus berjalan dengan aturan. Saya pikir permasalahan sebenarnya tidak susah untuk dibuat aturan. Agar transportasi online angkutan roda dua ini bisa kita pertanggungjawabkan keamanannya,” ucap anggota DPD RI asal Prvinsi Kalimantan Timur ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Charles Simaremare, undang-undang mengenai LLAJ, harus dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Undang-undang tersebut harus dapat dikembangkan dan disesuaikan potensi dan peran transportasi dalam mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam transportasi nasional. 

“Salah satu dampak berkembangnya teknologi digital adalah munculnya transportasi online. Dan saat ini angka kecelakaan karena kelalaian pengendara masih tinggi. Bahkan registrasi dan standar mutu pengendara angkutan jalan masih terdapat permasalahan,” kata Charles.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite II yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, Pdt. Marthen, meminta agar UU yang berkaitan dengan transportasi harus selalu dapat mengikuti berkembangan jaman. Saat ini perkembangan teknologi semakin cepat, akibatnya banyak muncul-muncul bisnis transportasi baru, seperti transportasi berbasis daring, dan juga moda-moda transportasi yang berbeda, contohnya mobil tanpa supir yang sedang dikembangkan di luar negeri. Undang-undang transportasi harus dapat memprediksi perkembangan teknologi tersebut, sehingga kedepannya tidak gagap dalam menghadapi perkembangan transportasi.

“Kira-kira teknologi yang berkembang cepat itu harus kita antisipasi. Kita harus membuat undang-undang yang tidak hanya bisa dipakai untuk tahun ini dan tahun depan, tapi juga masa depan, harus futuristik,” ucapnya.

]]>
774-ciptakan-transportasi-yang-aman-dpd-ri-bahas-perubahan-uu-llaj
<![CDATA[Tidak Ada Alasan SITUNG Dihentikan]]> 193-tidak-ada-alasan-situng-dihentikan Wed, 08 May 2019 02:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI Tinjau langsung Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan membuktikan bahwa tidak ada upaya KPU secara sengaja menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berkontestasi dalam Pemilu Serentak 2019. Jikalau ada kesalahan input data, persentasenya tidak lebih dari 0,05%. Oleh karenanya, Komite I DPD RI menilai tidak ada alasan untuk menutup SITUNG dan mendukung untuk terus dilanjutkan. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian dari tugas pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Mei 2019. 

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Ketua Komite I Benny Rhamdani, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, Fachrul razi, Anggota Komite I Badikenita Sitepu, Eni Sumarni, Sofwat Hadi, Syafrudin Atasoge, Muhammad Idris

Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani menyatakan bahwa SITUNG adalah bukti komitmen KPU terhadap transparansi publik. Terkait persoalan isu-isu yang berkembang di media tentang SITUNG dan adanya indikasi bahwa seolah-olah sistem tersebut didesain untuk memenangkan kepentingan pihak tertentu. DPD RI ingin memastikan semua itu tidak benar melalui kunjungan kerja ke KPU RI dalam rangka pengawasan Pemilu Serentak 2019.

“Melalui kunjungan kami ke KPU bahkan ditunjukkan langsung oleh Ketua KPU dalam penggunaan SITUNG sebagai semangat transparansi keterbukaan ke masyarakat dan punya hak kontrol, setelah melihat sendiri kami diyakinkan bahwa SITUNG KPU zero persen digunakan untuk keuntungan pihak tertentu. Justru, menurut pendapat senator dari Sulut ini, pihak-pihak yang meminta menutup SITUNG akan membahayakan demokrasi karena menghilangkan hal kontrol publik terhadap informasi perhitungan suara. Dan sekali lagi ini bukanlah sebagai hasil resmi, sistem ini hanya untuk panduan dan asas keterbukaan, hasil resmi tetap menunggu sampai tahapan hitung manual selesai,” ucap Benny.

Pada kesempatan ini, Komite I DPD RI diajak oleh Ketua KPU untuk melihat langsung jalannya Sidang Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU, selain itu juga meninjau ruang server KPU, dan semua peralatan pendukung kinerja KPU dalam rekapitulasi perhitungan suara.

Ketua KPU RI Arief Budiman memaparkan bahwa SITUNG KPU itu sudah digunakan sejak pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 jadi bukan merupakan sistem yang baru meski selalu ada perbaruan dalam setiap periode pelaksanaan. 

“Sekali lagi kami jelaskan SITUNG bukanlah hasil resmi, hanya sebagai informasi, hasil resmi adalah  perhitungan secara manual berjenjang sesuai tahapan sampai diumumkan 35 hari setelah pelaksanaan pemilu sesuai undang-undang, kami bekerja independen tanpa intervensi demi jalannya demokrasi di Indonesia,” jelas Arief.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme rekapitulasi yang menjadi dasar adalah yang manual, dan hal tersebut harus dipahami oleh publik. Dalam mengawal dari awal pelaksanaan hingga rekapitulasi diawasi Bawaslu mulai dari tps sampai ke tingkat pusat.

“Bawaslu saat ini sedang melakukan sidang untuk memutuskan setiap laporan yang masuk ke kami, tapi yang namanya sistem itu harus berjalan, tidak bisa jika hanya ada temuan laporan digunakan untuk menghentikan sistem perhitungan yang dilakukan oleh KPU,” tutur Abhan.**mas

]]>
193-tidak-ada-alasan-situng-dihentikan
<![CDATA[DPD RI Nilai Pemilu Serentak 2019 Berhasil]]> 906-dpd-ri-nilai-pemilu-serentak-2019-berhasil Tue, 07 May 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD RI nilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik. Selain itu DPD RI juga mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara kita. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri. Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, 7 Mei 2019.

“Kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia yang baru kita laksanakan ini kita nilai berhasil. Selain itu pemilu serentak 2019 juga berjalan tertib, aman, lancar dengan berbagai catatan dan evaluasi. Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikitpun dari pemerintah, jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta saat memberikan keterangan pers.

Hadir dalam Rapat Kerja Evaluasi Pemilu Serentak 2019 tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Akhmad Muqowam, Pimpinan Komite I Benny Rhamdani, Fahira Idris, Fachrul Razi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN teddy Lhaksamana, Asisten Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting, serta anggota Komite I DPD RI.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari Pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN. Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil namun perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak. 

“Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah,  DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme  yang diatur oleh undang-undang. Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum,” tegas Ketua Komite I Benny Rhamdani.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan secara prinsip pemilu berjalan demokratis lancar aman dan terjamin dan tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

“Perlu kami tegaskan lagi bahwa Pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat dan pemerintah tidak ikut campur satu incipun, kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya pemilu ini, oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” ungkap Tjahjo Kumolo.

Kapolri Tito Karnavian Pemilu mengungkapkan bahwa rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang selama 1 tahun satu bulan ini konsekwensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. 

“Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara, maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” tegas Tito. 

Panglima TNI Hadi Tjahjanto pun menyatakan bahwa selama penyelenggaran pemilu netralitas prajutit tetap terjaga. Selain itu, TNI Polri terus berkordinasi saling mendukung soliditas TNI Polri untuk menjaga keamanan NKRI.

“TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. Setelah pelaksanaan sapai penentuan penetapan hasil kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti, maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara,” pungkas Hadi Tjahjanto. (mas)

]]>
906-dpd-ri-nilai-pemilu-serentak-2019-berhasil
<![CDATA[DPD RI Dorong Tenaga Kerja Spa Go International Tenaga Kerja Spa Untuk Kesehatan Bukan Hiburan]]> 912-dpd-ri-dorong-tenaga-kerja-spa-go-international-tenaga-kerja-spa-untuk-kesehatan-bukan-hiburan Tue, 07 May 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI berharap pemerintah segera menyediakan payung hukum yang jelas terhadap pekerja migran Indonesia di sektor spa atau terapis. Kenyataannya, UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum memberikan harapan pada tenaga kerja spa atau terapis.

Meski profesi ini sering dianggap berkonotasi negatif, kenyataannya spa memiliki manfaat bagi kesehatan. Bahkan, permintaan tenaga kerja spa atau terapis baik didalam dan luar negeri setiap tahunnya meningkat.

“UU Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur pekerja migran baik sebelum atau selama di negara penempatan. Namun ketentuan pekerja migran di sektor spa atau terapis pada UU tersebut belum terang-benderang,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta di Gedung DPD RI Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/5).
 
Menurutnya, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komite III DPD RI di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Komite III DPD RI telah menemukan beberapa fakta seperti pekerja migran Indonesia di sektor pariwisata yaitu spa atau terapis belum dimaksimalkan oleh daerah Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. “Padahal ketiga daerah itu merupakan penghasil tenaga kerja spa atau terapis,” ujar Novita.
 
Novita juga menilai bahwa dari sektor pendapatan bagi tenaga kerja spa atau terapis cukup menjanjikan. “Hal ini karena minimnya informasi sehingga tidak dimaksimalkan. Tentunya Indonesia mempunyai peluang mengirimkan tenaga kerja spa atau terapis ke luar negeri,” harapnya.
 
Pada hakekatnya, lanjutnya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Namun pada implementasinya negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. “Makanya banyak orang berlomba-lomba untuk bekerja di luar negeri dengan alasan memperbaiki hidup,” kata senator asal Maluku itu.
 
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI Intsiawati ayus menjelaskan bahwa DPD RI harus melindungi aset bangsa seperti tenaga kerja spa atau terapis. Karena sejauh ini belum ada payung hukum yang fokus terhadap tenaga kerja spa atau terapis ini. “Kita harus tahu diletakan dimana tenaga kerja spa atau terapis ini. Kalau perlu kita minta revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini,” ucapnya.
 
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) Kusumadewi Sutanto menceritakan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata mengenai potensi tenaga kerja spa atau terapis, dan diberikan wewenang dari Kementerian Kesehatan yaitu surat rekomendasi pelaksanaan pijat. “Bahkan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan juga telah memberikan keterampilan dan beasiswa agar bisa bekerja di luar negeri,” tuturnya.
 
Terlepas dari hal tersebut, Kusumadewi menjelaskan bahwa spa memiliki konotasi yang kurang baik atau negatif. Padahal, spa memiliki tujuan untuk kesehatan. “Namun faktanya kita dianggap sebagai hiburan maka pajak kami tinggi. Kami sudah mengatakan bahwa spa untuk kesehatan dan kesejahteraan bukan hiburan,” jelasnya.
 
Selain itu, ASTI juga telah mensosialisasikan bahwa spa bukan hanya untuk pria atau wanita saja. Melainkan, siapa saja boleh tetapi terpenting tempatnya harus terpisah. “Padahal Kemenkes dan Kemenpar sudah memutuskan spa untuk kesehatan dan bukan hiburan,” ujar Kusumadewi.

]]>
912-dpd-ri-dorong-tenaga-kerja-spa-go-international-tenaga-kerja-spa-untuk-kesehatan-bukan-hiburan
<![CDATA[DPRD PAMEKASAN KONSULTASIKAN PERDA BERMASALAH ]]> 001-dprd-pamekasan-konsultasikan-perda--bermasalah- Tue, 30 Apr 2019 02:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Panitia Urusan Legislasi Darah (PULD) DPD RI menerima kunjungan DPRD Pamekasan dalam rangka konsultasi terkait peningkatan wawasan untuk efektifitas kinerja dan percepatan tugas dan fungsi DPRD. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat PULD, Gedung A DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (30/4/19) dipimpin oleh Anggota PULD DPD RI, Abdul Qadir Amir Hartono.

Abdul Qadir menjelaskan DPD RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.  

“Untuk menindaklanjuti itu, DPD RI membentuk alat kelengkapan baru yakni PULD untuk mengkaji dan menelaah temuan hasil pemantauan ranperda dan perda di berbagai daerah. Selain itu, PULD juga akan mengeluarkan rekomendasi mengenai evaluasi ranperda dan perda tersebut,” ujarnya.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapempeda) DPRD Pamekasan, Andy Suparto menjelaskan setiap ranperda dan perda harusnya dikonsultasikan dengan DPD RI. Hal ini karena DPD RI adalah pihak pembuat undang-undang dan terlibat dalam proses pengesahan undang-undang. Sehingga, DPD RI harus memahami kondisi riil dari implementasi kebijakan di daerah. 

“Terkait kewenangan PULD, memang sudah seharusnya ada penelaahan dan analisis kajian terhadap ranperda dan perda. Baru kali ini kami konsultasi dengan PULD, padahal setahun bisa 12 kali kami konsultasi dan harmonisasi  tapi itupun ke gubernur, padahal gubernur hanyalah penterjemah dari pemerintah pusat, padahal yang menyusun undang-undang adalah DPR dan DPD RI,” jelasnya.
Adapun, DPRD Pamekasan menyampaikan beberapa perda yang dinilai perlu dikaji kembali, diantaranya perda tentang pelaksanaan otonomi daerah.

]]>
001-dprd-pamekasan-konsultasikan-perda--bermasalah-
<![CDATA[DPD RI Minta Semua Pihak Menahan Diri dan Wujudkan Pemilu Damai]]> 653-dpd-ri-minta-semua-pihak-menahan-diri-dan-wujudkan-pemilu-damai Tue, 30 Apr 2019 02:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan tetap berkomitmen mewujudkan pemilu yang kondusif dan damai. Meskipun terjadi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu, DPD RI mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi di Indonesia. 

“Euforia saling klaim menang dari masing-masing calon dimaknai sebagai sesuatu yang wajar dan hendaknya tidak menggangu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di dalam negeri,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dalam Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI, Masa Sidang V di Nusantara V hari Selasa (30/4).

Nono Sampono menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, DPD RI menganggap bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dikaji ulang. Mengingat banyak persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya adalah adanya korban jiwa dari anggota KPPS sebanyak 318 orang, dan ribuan anggota KPPS dilaporkan sakit setelah bertugas melakukan pemungutan suara. 

“Kami ikut prihatin dan bela sungkawa terhadap korban yang sudah mencapai di angka 300. Saya kira ini bukan hanya merupakan catatan bagi kita semua bahwa pemilu kali ini menelan korban yang luar biasa. Oleh karena itu ke depan memerlukan kajian kita bersama, semua pihak merasakan hal itu, dan perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Kaji secara mendalam dan lakukan simulasi. Nanti ke depan seperti apa, kita berharap ada keputusan yang terbaik,” kata Nono Sampono.

Nono Sampono juga menghimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait KPU terkait rekapitulasi akhir suara pada tanggal 22 Mei 2019. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang muncul mengarah pada tindakan-tindakan pengerahan massa yang berakibat pada tindakan anarkis yang melanggar hukum. 

“Kita berharap agar pemerintah, khususnya untuk TNI-Polri melakukan pengamanan dengan semestinya, dan bila perlu tindakan tegas apabila sudah ada pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan. Kita sebagai bangsa yang semakin dewasa memaknai demokrasi, harusnya apapun proses demokrasi pasti ada menang dan kalah. Yang kalah jangan ngawur, melakukan tindakan yang merugikan kita semua,” tegas Senator asal Provinsi Maluku ini.

Selain mengenai Pemilu, DPD RI juga menyoroti masalah tingginya harga tiket pesawat dan juga antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Tingginya harga pesawat, dianggap tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Harga tiket pesawat yang tinggi mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan di berbagai daerah. DPD RI kembali meminta kepada pemerintah sebagai regulator penerbangan agar supaya dapat menertibkan maskapai-maskapai penerbangan yang masih belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan bangsa. 

“DPD RI melalui Komite II kiranya dapat segera memanggil pihak pemerintah dan maskapai penerbangan guna memenuhi tuntutan publik ini,” tukas Nono Sampono.

Sementara itu, terkait antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadhan, DPD RI meminta kepada pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, menilai pada masa jelang Ramadhan, permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok akan meningkat, dan berdampak pada kenaikan harga yang tinggi. Dirinya meminta pemerintah memastikan ketersedian stok-stok kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPD RI juga akan melakukan pengawasan di setiap daerah, agar tercipta stabilitas harga di masyarakat.

“Ini harus disikapi oleh semua pihak, apakah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman di legislatif juga. Pemerintah harus melakukan operasi pasar, dan teman-teman di legislatif sebaiknya juga melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga,” kata Darmayanti Lubis yang juga Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini.***ars

]]>
653-dpd-ri-minta-semua-pihak-menahan-diri-dan-wujudkan-pemilu-damai
<![CDATA[Setjen DPD RI Bantah DPD RI Duduki Peringkat Tertinggi Pelaku Tindak Pidana Korupsi]]> 062-setjen-dpd-ri-bantah-dpd-ri-duduki-peringkat-tertinggi-pelaku-tindak-pidana-korupsi Sun, 28 Apr 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Adam Bachtiar, membantah berita yang dipublikasikan oleh nttterkini.com bahwa DPR RI dan DPD RI menempati peringkat tertinggi dalam pelaku tindak pindana korupsi. 

Seperti diketahui, berita yang dimuat di nttterkini.com tanggal 21 Maret 2019, berdasarkan pernyataan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Roro Sulistiowati, yang mengatakan bahwa anggota DPR RI dan DPD RI merupakan peringkat tertinggi pelaku korupsi, saat berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

“Tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan peringkat tertinggi adalah anggota DPR-DPD,” ucap Roro seperti yang dikutip oleh nttterkini.com.

Adam Bachtiar menyayangkan atas pemberitaan tersebut yang tidak menampilkan keseimbangan berita. Informasi yang disampaikan seharusnya melalui konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah DPD RI. “Kami menyayangkan berita tersebut karena tidak mengkonfirmasi kepada kami. Seharusnya nttterkini.com melakukan check and recheck dalam pemuatan berita tersebut,” ujar Adam Bachtiar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (28/3).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa semasa kepemimpinan Ketua DPD RI, Oesman Sapta, tidak ada anggota yang terlibat pada masalah korupsi. Disamping itu, pada era ini DPD RI membangun transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Tindak pidana korupsi yang terjadi di DPD RI selama ini hanya terjadi 1 kali, yaitu saat mantan Ketua DPD RI terjerat kasus suap pembelian gula impor. Selain itu, salah satu mantan anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara yang ditahan KPK, tetapi kasusmya terjadi pada saat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara, bukan saat menjadi anggota DPD RI. 

Selain menyayangkan informasi yang tidak akurat mengenai DPD RI, Adam Bachtiar juga menjelaskan bahwa dalam berita tersebut juga terdapat informasi yang salah. Dimana dalam berita tersebut, nttterkini.com menjelaskan bahwa Roro Sulistiowati merupakan Deputi Pencegahan KPK RI. Padahal Roro Wide Sulistyowati merupakan pegawai di KPK yang menjabat sebagai Kordinator Program, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

“Berdasarkan penelusuran informasi dari Humas Setjen DPD RI, Bu Roro itu tidak menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Yang menjabat Deputi Pencegahan itu Pak Pahala Nainggolan,” papar Adam Bachtiar.

]]>
062-setjen-dpd-ri-bantah-dpd-ri-duduki-peringkat-tertinggi-pelaku-tindak-pidana-korupsi
<![CDATA[NILAI PEMILU BERJALAN DAMAI, RUSIA TINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA]]> 655-nilai-pemilu-berjalan-damai-rusia-tingkatkan-investasi-di-indonesia Wed, 24 Apr 2019 02:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta, mengadakan pertemuan untuk membahas peningkatan investasi negara Rusia di Indonesia. Rusia mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berjalan baik, sehingga menganggap kerja sama investasi di Indonesia perlu ditingkatkan.

Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Rusia, Lyudmila Georgievna Vorobiev, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Kuningan, Jakarta (24/4), Oesman Sapta menjelaskan bahwa negara Rusia  berkomitmen untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Apalagi situasi di Indonesia sangat kondusif untuk investasi, meskipun baru saja dilaksanakan pemilu.

"Mereka sudah merencanakan 25 milyar dollar untuk investasi di Indonesia. Ada kereta api, alumunium, dan masalah transport lainnya yang sedang mereka bicarakan," kata Oesman Sapta. 

Oesman Sapta juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jalinan kerja sama yang sudah ada antara Indonesia dengan Rusia. Kedepannya kedua belah pihak akan mencari peluang-peluang baru dalam kerja sama investasi kedua negara.

"Pertemuan melanjutkan kerja sama kita yang sudah dirintis antara Indonesia dengan Rusia. Dimana kita saling mengkoreksi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita kerjakan agar semakin meningkat rencana-rencana kerja ini. Kita salimg mengingatkan bagaimana kerja sama yang lebih efektif segera disampaikan masing-masing pihak," imbuh Senator asal Provinsi Kalimantan Barat ini.

Terkait investasi, Senior Counsellor Kedutaan Rusia, Veronika Novoseltseva, Indonesia merupakan negara yang cocok untuk investasi. Kondisi politik pasca pemilu tidak mengganggu iklim investasi di Indonesia. Dirinya menganggap pelaksanaan pemilu di Indonesia berjalan baik dan berlangsung damai. 

"Dari pemerintah Rusia ada dua orang sebagai observer yang diundang KPU dengan didampingi staf dari Kedutaan Rusia. Kami berkunjung ke beberapa TPS di Jakarta menyaksikan pencoblosan suara. Manurut kami pemilu berlangsung transparan, aman, dan lancar. Kami sangat apresiasi suasana yang sangat akrab, sangat terbuka, toleran, dan kekeluargaan," ucap Veronika.(ars/mas)

]]>
655-nilai-pemilu-berjalan-damai-rusia-tingkatkan-investasi-di-indonesia
<![CDATA[Sesjen DPD RI: KORPRI Harus Mendukung Reformasi Birokrasi]]> 470-sesjen-dpd-ri-korpri-harus-mendukung-reformasi-birokrasi Tue, 23 Apr 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek selaku Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Nasional mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI masa bakti 2019-2024. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (24/4).

Reydonnyzar mengatakan organisasi KORPRI yang berjumlah 4,3 juta orang anggota merupakan wadah organisasi Pegawai Republik Indonesia. Maka diharapkan dapat mempersatukan serta menampung aspirasi segenap Pegawai Republik Indonesia dalam mengembang tugas pokoknya. “Untuk itu KORPRI harus dapat memberikan dukungan dalam reformasi birokrasi,” ucap Reydonnyzar yang akrab dipanggil Donny.

Menurutnya, saat ini merupakan era reformasi gelombang kedua yang ditandai dengan menguatnya peranan birokrasi. Hal itu bertujuan agar birokrasi yang bebas KKN, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta pelayanan publik yang berkualitas. “Salah satu upaya reformasi birokrasi yaitu melalui penetapan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Donny.

Donny menjelaskan bahwa tujuan utama UU ASN untuk meningkatkan independensi dan netralitas aparatur, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Dengan demikian, dalam beberapa waktu ke depan birokrasi di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju. “Tentunya dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Dengan diterbitkannya UU ASN Pasal 126, Donny menambahkan ke depan KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN RI. Dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Selain itu mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. “Dengan begitu, maka dapat mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa dan melaksanakan fungsinya sebagai mana mestinya,” tuturnya.

Donny menilai dalam sebuah transformasi pasti akan terjadi dialetika dan dinamika terus menerus. Dalam proses inilah, seluruh jajaran pengurus KORPRI tetap menjaga keutuhan dan eksistensi organisasi. “Tekad dan upaya kita adalah untuk menjadikan KORPRI lebih maju, menuju masa depan yang lebih baik,” harapnya.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, Donny berpesan bahwa diperlukan suatu peningkatan profesionalitas bagi para aparatur yang ‘mengawaki’ birokrasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, paradigma profesional bermakna ajakan untuk meningkatkan kompetensi dan menjadi organisasi pembelajar. 

“Disadari betul masalah yang terjadi saat ini tidak akan dapat diselesaikan dengan cara-cara lama yang terbukti gagal menjawab tantangan zaman. Karena birokrasi harus semakin cerdas, kreatif, responsif, dan inovatif,” ucap Donny.

Di akhir sambutannya, Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Nasional itu juga memuji keberhasilan Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI yang tidak terlepas dari dukungan Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono. Dirinya berserta jajaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional menitipkan pembinaan seluruh anggota KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI. “Saya mengucapkan selamat bertugas dan segeralah menindak lanjuti amanah yang diberikan kepada saudara,” tutupnya.

]]>
470-sesjen-dpd-ri-korpri-harus-mendukung-reformasi-birokrasi
<![CDATA[DPD RI Cari Format Ideal Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda]]> 122-dpd-ri-cari-format-ideal-pemantauan-dan-evaluasi-raperda-dan-perda Thu, 11 Apr 2019 02:07:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) dalam kerangka mencari format yang ideal terkait pelaksanaan tugas baru DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyampaikan adanya perintah dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang memberi kewenangan baru kepada DPD RI yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda.

“Saya kira pembentuk Undang-Undang menyadari betul ada beberapa ruang kosong, terutama ruang bagi DPD RI sebagai wakil daerah yang ada di pusat. Lalu yang kedua, ada satu fakta hukum bahwa pemerintah pusat yakni Kemendagri tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda,” ucapnya saat membuka acara FGD dengan tema “Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Legislasi Daerah Pasca Perubahan UU MD3” di Hotel Santika, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/4).

Muqowam menjelaskan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya bisa bermacam-macam. Misalnya Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah, serta Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.
“Karena itu, hal ini menjadi pekerjaan DPD RI ketika pemerintahan pusat tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan pembatalan terhadap Perda, ini keputusan dari MA,” kata Senator asal Jawa Tengah itu.

Untuk mendalami hal tersebut, Muqowam mengaku bahwa DPD RI terus melakukan upaya antara lain menyelenggarakan dialog, FGD dan lain-lain dengan berbagai stakeholder. Dengan harapan agar harmonis antara kewenangan legislatif review dengan yudikatif review ataupun eksekutif review. "Mengingat peran DPD RI masih dipertanyakan posisinya berkaitan dengan kewenangan yang baru tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI Abdul Qodir Amir Hartono mengatakan bahwa peran DPD RI dapat memberikan penguatan bagi pembentukan legislasi di daerah. Selain itu, DPD RI juga dapat membantu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah. “Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPD RI kelak akan memberikan perspektif baru terkait hubungan pusat dan daerah,” paparnya.

Abdul Qodir menambahkan dalam bidang legislasi, rekomendasi-rekomendasi DPD RI merupakan data otentik dalam kaitan pelaksanaan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda merupakan perspektif baru dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan di Indonesia khususnya DPD RI, sebagai Post Legislative Scrutiny. “Tentunya pilihan-pilihan kebijakan yang dirumuskan oleh PULD tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam pedoman pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda,” jelasnya.

Pada acara tersebut pakar otda Djohermansyah Johan menyarankan agar peran dan tugas DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda ini sebaiknya dilakukan secara selektif. Prioritas pemantauan dan pengawasan Raperda dan Perda yang dilakukan oleh DPD RI sebaiknya fokus pada bidang ekonomi, investasi, fiskal, isu lingkungan hidup dan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Selain itu disarankan selektif dalam penentuan Raperda dan Perda yang memang bermasalah dan tidak teratasi oleh Pemda dan Kemendagri, agar DPD RI lebih fokus,” tuturnya.

Pada acara FGD tersebut hadir pula sebagai nara sumber yaitu Bunyamin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-udangan, Kemenkum HAM), Akmal Malik (Plt. Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri) dan Sefti Ramsiaty (Deputi Bidang Persidangan DPD RI). *

]]>
122-dpd-ri-cari-format-ideal-pemantauan-dan-evaluasi-raperda-dan-perda
<![CDATA[BKSP DPD RI Terima Kunjungan Y.M. Duta Besar Slovakia untuk Indonesia]]> 844-bksp-dpd-ri-terima-kunjungan-ym-duta-besar-slovakia-untuk-indonesia Fri, 29 Mar 2019 02:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Pada hari Jumat, 29 Maret 2019 Duta Besar Slovakia Untuk Indonesia, Y.M. Mr. Jaroslav Chlebo berkunjung ke Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI. Kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kunjungan delegasi BKSP DPD RI ke Slovakia tanggal 11-17 Maret yang lalu. Yang Mulia Duta Besar diterima oleh Ketua Delegasi Kunjungan BKSP DPD RI ke Slovakia, Ibu Emma Yohana didampingi oleh anggota BKSP Prof. Farouk Muhammad (NTB), Bapak H. Abu Bakar Djamalia (Jambi) dan Anggota DPD dari Provinsi Papua Barat, Bapak Chaidir Djafar, serta disaksikan oleh Ketua BKSP DPD RI G.K.R. Ayu Koes Indriyah.
 
Dalam pertemuan ini, kedua pihak berfokus pada lima bidang utama, yaitu kerja sama riset pertanian gandum tropis, pendidikan, pengolahan sampah, dan pemberian bebas visa bagi warga Negara Indonesia untuk berkunjung ke Slovakia. Topik-topik itulah yang menjadi butir-butir pembicaraan dalam misi kunjungan BKSP ke Slovakia. Yang Mulia Duta Besar Slovakia terutama ingin membicarakan kepastian tindak lanjut tentang kerja sama riset gandum tropis karena ini menjadi kepentingan mendesak kedua Negara.  Kerja sama ini sebenarnya telah diwujudkan oleh Universitas Andalas dengan University of Bratislava.
 
Dalam hal kerja sama riset gandum tropis ini, Slovakia menyatakan telah siap sepenuhnya untuk meneruskan kerja sama sampai tingkat keekonomian untuk diproduksi secara massal. Ibu Emma Yohana yang merupakan senator dari Sumatera Barat menyatakan bahwa beliau telah berbicara dengan rektor Unand dan dekan Fakultas Pertanian Andalas untuk menindaklanjuti kerja sama ini.
 
Ibu Emma Yohana juga berkomitmen untuk memfasilitasi sebuah pertemuan untuk meningkatkan implementasi penelitian gandum tropis hingga tahap penanaman massal. Saat ini sudah ada tujuh provinsi yang siap untuk menjadi lahan uji coba penanaman massal, dua diantaranya adalah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
 
Ke depan, BKSP dan Komite II DPD RI akan terus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk kementerian pertanian, pemerintah daerah dan pihak universitas untuk mendorong implementasi kerja sama ini. Dalam pertemuan-pertemuan yang akan diadakan itu, Yang Mulia Duta Besar Slovakia akan diundang untuk turut menyaksikan tindak lanjut kerja sama. 
Pembicaraan hangat dan akrab juga terjadi dalam topik-topik penting yang lain.
 
Dalam hal pemberian bebas visa, pihaknya juga akan berusaha meyakinkan pemerintah Slovakia untuk memenuhi permintaan Indonesia. Menurutnya, warga Indonesia adalah warga yang baik dan tidak perlu dicurigai untuk hal-hal seperti terorisme.
 
Dalam hal pengolahan sampah, para senator menyatakan ada beberapa peluang kerja sama yang bisa segera diwujudkan di daerah masing-masing. Begitu pula halnya dengan bidang pendidikan. Para senator yang hadir mengundang Duta Besar Slovakia untuk berkunjung ke daerah mereka dan akan difasilitasi untuk membicarakan kerja sama di kedua bidang itu.  Yang Mulia Duta Besar menyambut baik undangan itu dan berkomitmen untuk mewujudkan kerja sama dengan daerah-daerah tersebut.

]]>
844-bksp-dpd-ri-terima-kunjungan-ym-duta-besar-slovakia-untuk-indonesia
<![CDATA[Sidang Paripurna DPD RI: DPD RI Akan Lakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Tiap Daerah]]> 746-sidang-paripurna-dpd-ri-dpd-ri-akan-lakukan-pengawasan-pelaksanaan-pemilu-2019-di-tiap-daerah Fri, 29 Mar 2019 02:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna ke-11 Tahun 2018-2019. Sidang  itu menghasilkan berbagai keputusan pengawasan; antara lain permasalahan penerbangan, kenaikan  tarif peswat, pendidikan kedokteran  dan lembaga penjamin. DPD juga menyoroti pentingnya pelaksanaan pemilu yang aman dan damai. Untuk itu, setiap Anggota DPD RI akan melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2019.

Sidang yang dipimpin  dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis memiliki agenda pokok diantaranya Laporan pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019.

Sebelum kembali ke daerah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berpesan Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 nanti. Dirinya menghimbau kepada seluruh Anggota DPD RI dapat melakukan pengawasan Pra dan Pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden. 

“DPD RI sebagai representasi daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan Pileg dan Pilpres agar tetap berjalan dengan kondusif, aman dan tertib di masing-masing daerah,” ucap Nono Sampono di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (29/3). 

Oleh karena itu, sambungnya, peran aktif dari setiap Anggota DPD RI bersama-sama seluruh elemen masyarakat di daerah diharapkan dapat menjadikan pemilu yang damai. Selain itu, bisa dijadikan pemilu yang penuh dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. “Sehingga menghasilkan pemimpin bangsa yang sesuai dengan harapan kita bersama,” harap senator asal Maluku itu.

Pada penyampaian laporan alat kelengkapan, Ketua Komite II DPD RI Aji Mirza Wardana menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan atas UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Maka itu, DPD RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pesawat udara. “Pemerintah juga harus membentuk Majelis Profesi Penerbangan (MPP) yang diamanatkan Pasal 323 dan 364 UU Penerbangan,” lontarnya.

Tidak hanya itu, Komite II DPD RI juga mendesak Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri dugaan kartel yang menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat secara sepihak dalam beberapa bulan terakhir. “Kami juga mendesak agar diumumkan harga tiket pesawat setiap awal bulan sebagai bentuk transparasi,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua BKSP DPD RI GKR Ayu Koes Indriyah mengatakan bahwa dalam rangka memperkuat hubungan parlemen dan kerja sama bilateral dengan negara sahabat yaitu Austria dan Slovakia. Dimana, DPD RI perlu melakukan komunikasi intensif yang berkelanjutan dengan Bundesrat (Senat Austria). “Hal ini agar menjalin dan memperkuat pengembangan lembaga bikameral dunia maupun hubungan bilateral kedua negara,” ucapnya.

Ayu menjelaskan Slovakia memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu menciptakan ahli di bidang teknik dan otomotif. Bahkan, Kementerian Pendidikan Slovakia membuka peluang kerja sama dengan Universitas Indonesia. “Kami ingin mengajak Komite III DPD RI untuk mendorong realisasi kerja sama ini agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang ingin belajar di Slovakia,” ujarnya.

Selain itu, Ketua komite I Benny Rhamdani melaporkan bahwa saat ini Komite I tengah menyusun RUU tentang Daya Saing Daerah. Menurutnya, daya saing daerah sangat diperlukan untuk menopang kiprah dan posisi daya saing Indonesia. “Model pembangunan daerah yang ideal juga perlu dirumuskan dalam upaya mengakselerasi pembangunan di daerah,” tegasnya.

Benny menambahkan harapan besar terhadap peningkatan dan pengembangan daya saing daerah sejatinya diikuti oleh dukungan serta kepastian regulasi yang memadai. “Butuh sebuah UU untuk mendukung pengembangan daya saing daerah yang kini telah menjadi isu global,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua komite III Dedi Iskandar Batubara mengatakan Komite III DPD RI telah melaksanakan penyusunan pertimbangan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Proses pendalaman materi sudah dilakukan sejak masa sidang sebelumnya. “Muatan materi yang cukup kompleks mendorong Komite III untuk terus menggali data dari beberapa sumber,” tuturnya.

Dedi menilai permasalahan yang mendasar dari penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan organisasi profesi kedokteran. Dimana perbedaan tersebut ialah menyangkut perlu tidaknya UU ini. “Namun demikian, pemerintah mengakui bahwa banyak terdapat peraturan pelaksana yang hingga saat ini belum diterbitkan,” katanya.

]]>
746-sidang-paripurna-dpd-ri-dpd-ri-akan-lakukan-pengawasan-pelaksanaan-pemilu-2019-di-tiap-daerah
<![CDATA[DPD RI Terima Penghargaan Lembaga Terpopuler Di Media Tahun 2018]]> 535-dpd-ri-terima-penghargaan-lembaga-terpopuler-di-media-tahun-2018 Thu, 28 Mar 2019 02:07:00 +0700 indra Bandung, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2019 kategori Lembaga Terpopuler di Media Tahun 2018. Ajang tahunan yang diselenggarakan PR Indonesia di Hotel Trans Studio Bandung, Kamis malam (28/3/2019) merupakan salah satu penghargaan paling komprehensif di bidang kehumasan se-Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring dan analisa kualitatif yang dilakukan PR Indonesia, DPD RI ditetapkan sebagai Pemenang PR Indonesia Awards Kategori Lembaga Terpopuler di Media 2018 bersama dengan KPK, OJK, Bank Indonesia, TNI, POLRI, dan KPU.

Khusus kategori Terpopuler di Media, PR Indonesia melakukan monitoring pemberitaan ratusan korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia. Selain itu PR Indonesia menghimpun data dari 1 Januari -  31 Desember 2018 untuk mencari korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah terpopuler. 

Founder dan Pemimpin Redaksi PR Indonesia Asmono Wikan menyatakan bahwa PRIA merupakan bagian dari komitmen PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja humas/public relations yang unggul.

"PR Indonesia Award mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi korporasi/organisasi, dan komitmen dari PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja kehumasan yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Penghargaan PR Award Kategori Lembaga Terpopuler di Media 2018 untuk DPD RI diterima oleh Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Nana Sutisna.

Sebelumnya, pada penyelenggaraan PRIA ketiga di Semarang pada tahun 2018, Ketua DPD RI Oesman Sapta mendapatkan penghargaan Best Communicators/Komunikator Terbaik 2018, kategori Kepala Lembaga. (mas)

]]>
535-dpd-ri-terima-penghargaan-lembaga-terpopuler-di-media-tahun-2018
<![CDATA[Setjen DPD RI Wujudkan Ketatalaksanana Arsip yang Akuntabel]]> 474-setjen-dpd-ri-sampaikan-risalah-hasil-audit-kearsipan Wed, 27 Mar 2019 02:07:00 +0700 indra Jakarta,dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI mengadakan exit meeting mengenai pemaparan dan penandatangan Berita Acara Risalah Hasil Audit Sementara.  Kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan ketatalaksanaan arsip yang baik dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai organisasi pemerintah.

“Arsip memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi dan birokrasi pemerintahan,  seperti, alat utama ingatan organisasi, bahan atau alat pembuktian (bukti otentik), bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, barometer kegiatan organisasi karena setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip, dan bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya,” papar Plh Sekretaris Jenderal DPD RI Sefti Ramsiaty di Gedung Sekretariat Jenderal DPD RI hari Rabu (27/3).

Setelah adanya audit tersebut, Sefti mengharapkan setiap unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk segera berbenah dan memperbaiki ketatalaksanaan kearsipan. Lanjutnya, Ketatalaksanaan Kearsipan di sebuah instansi pemerintah merupakan salah satu instrumen dan indikator dalam penilaian kinerja oleh Kemenpan RB.

Dalam kegiatan yang dihadiri Plh Sekjen DPD RI Sefti Ramsiaty, Ketua Tim Pengawas Kearsipan ANRI Endang Kristiani, pejabat eselon II dan III, serta seluruh arsiparis dan petugas pengolah arsip disetiap unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, dijelaskan bahwa audit dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Tahun 2019, mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengolahan arsip inaktif, penyusutan arsip, SDM kearsipan, kelembagaan serta sarana dan prasarana

Dalam kegiatan pengawasan audit kerasipan tahun 2019, tim pengawasan ANRI telah melakukan serangkaian kegiatan seperti entry meeting dengan pimpinan unit kerja Sekjen DPD RI, verifikasi berkas tentang regulasi, tata naskah dinas, pengorganisasian, SDM, sarana dan prasarana serta dokumen yang terkait dengan kearsipan lainnya. Selain itu tim pengawasan juga sudah melakukan uji petik ke Bagian Kearsipan, Bagian Risalah dan Biro Perencanaan dan Keuangan, serta melakukan survey dan cek lokasi tempat penyimpanan arsip yang ada di DPD RI.

Ketua Tim Pengawas Kearsipan ANRI Endang Kristiani mengatakan ketatalaksanaan kearsipan pada Sekretariat Jenderal DPD RI secara regulasi sudah cukup memadai untuk mengakomodir proses komunikasi kedinasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, juga pada aspek pengolahan arsip inaktif, SDM kearsipan, kelembagaan, serta sarana dan prasarana. 

“Pembenahan yang perlu ditingkatkan adalah aspek penambahan program kearsipan, pemusnahan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), anggaran kearsipan dan harus dibangunnya record center kearsipan DPD RI,” jelas Endang.

Kabag Kearsipan, Perpustakaan dan Penerbitan Sekretariat Jenderal DPD RI, Empi Muslion, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan kearsipan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 25-27 Maret 2019. Kegiatan Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan amanat dari UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta aturan turunan lainnya.*

]]>
474-setjen-dpd-ri-sampaikan-risalah-hasil-audit-kearsipan
<![CDATA[Darmayanti Lubis: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sangat Penting]]> 905-darmayanti-lubis-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-sangat-penting Wed, 27 Mar 2019 02:07:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Prof. Darmayanti Lubis mengatakan tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu kebijakan, banyak permasalahan perempuan dan anak yang tidak teratasi. 

“Untuk itu, keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting guna mengatasi segala permasalahan perempuan,” ucap dia pada diskusi Peran Politik Perempuan dalam Pemberitaan Media, di Hotel Le Polonia dan Convention Center, Medan (27/3).

Selain itu, Darmayanti juga menyampaikan, masih banyak permasalahan perempuan dan anak yang tidak selesai, khususnya di Sumatera Utara. Di antaranya kematian ibu dan anak, angka stunting yang tinggi, persoalan tingkat pendidikan. “Jadi masih banyak sekali permasalahan kita sebenarnya,” kata Senator asal Sumatera Utara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah mengharapkan peran media untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Menurutnya, keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah, terutama di Sumatera Utara. Padahal Undang-undang sudah mengamanatkan keterwakilan perempuan harus mencapai kuota 30 persen.

“Ini perlu mendapat perhatian khusus melalui media sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perempuan dan peluang sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,” kata Wagub Sumut dalam sambutannya. 

Lebih lanjut dikatakan Wagub Sumut, di Sumatera Utara terdata dari 100 anggota DPRD, terdapat 15 anggota perempuan, sedangkan dari keseluruhan 33 kabupaten/kota, bahkan masih ada yang sama sekali daerah yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan. “Hanya Labuhanbatu yang memenuhi kuota 30 persen,” ujarnya.

Terkait hal ini, Wagub Sumut meminta dukungan kaum laki-laki. Menurutnya kesetaraan gender tidak didapatkan hanya dari upaya perempuan saja. “Ini juga merupakan komitmen pemerintah yang memposisikan laki-laki agar lebih peduli pada kesetaraan gender sehingga nantinya laki-laki dan perempuan bersama-sama menjadi subjek pembangunan,” tuturnya.

Mengenai peran media menyuarakan kesetaraan gender dan isu perempuan, pengamat media J. Anto mengatakan apresiasi isu perempuan di media- media Indonesia, khususnya Sumut masih sangatlah rendah. J Anto mencontohkan mengapa banyak rubrik perempuan hanya ada pada hari tertentu saja.

“Misalnya rubrik perempuan di koran rata-rata ada di hari Minggu, hari Minggu diasumsikan sebagai hari keluarga hari orang bersantai, itu juga satu konstruksi yang sebenarnya memperkuat konstruksi patriarki,” kata J Anto.

Dalam kegiatan diskusi kerjasama DPD RI dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut tersebut turut dilaunching buku Darmayanti Lubis : Perempuan Tangguh, Pembela Kaum Perempuan dan Anak yang ditulis oleh Helmi Hidayat.

]]>
905-darmayanti-lubis-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-sangat-penting
<![CDATA[WAKIL KETUA DPD RI, DARMAYANTI LUBIS: PEMPROV DIHARAPKAN GALAKKAN GERAKAN LITERASI PARENTING ]]> 849-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-pemprov-diharapkan-galakkan-gerakan-literasi-parenting-- Tue, 26 Mar 2019 02:07:00 +0700 lela Binjai, dpd.go.id – Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggalakkan gerakan literasi parenting di tengah masyarakat, diantaranya dengan menyiapkan beberapa unit mobil minibus untuk dijadikan perpustakaan keliling. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis dalam  dalam diskusi bertajuk ‘’Literasi Parenting Untuk Menumbuhkan Budaya Damai Sejak Dini ’’di Binjai, Sumatera Utara, Selasa (26/3).

Menurut Darmayanti, perpustakaan keliling yang diusulkannya itu tidak hanya membawa satu sopir dan satu staf perpustakaan, melainkan membawa juga minimal satu ahli psikologi dan satu ahli pendidikan. Maka, ketika mobil perpustakaan keliling diparkir di tengah masyarakat, terutama di perumahan padat atau di tengah unit-unit Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat tidak hanya bisa meminjam buku, tapi juga bisa bertanya dan berdiskusi tentang cara mendidik anak yang baik kepada kedua ahli yang ikut dalam mobil pepustakaan keliling itu.

‘’Kedua ahli ini harus ditraining tentang parenting dulu, agar mereka bisa menjawab pertanyaan masyarakat di seputar pendidikan anak, rumah tangga sakinah, dan persoalan rumah tangga lainnya di era media sosial ini,’’ jelas Darmayanti.

Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Utara ini menjelaskan, saat ini masyarakat hidup di suatu zaman yang disebut sebagai era disrupsi atau era guncangan. Yakni, guncangan psikologis yang terjadi usai komputer ditemukan, internet dikembangkan, dan era smartphone dengan segala teknologi dan fitur canggihnya mengepung masyarakat hingga mereka mengalami guncangan psiko-sosial. 

‘’Kita terkaget-kaget mendapati fakta bahwa zaman benar-benar berubah dengan sangat cepat. Apa yang kita tulis saat ini di Binjai bisa dibaca saat ini pula di Jakarta, di Kalimantan, di ujung Sulawesi, di Papua, bahkan di luar negeri. Bayangkan jika yang ditulis itu adalah propaganda jahat,’’ jelas profesor lulusan University of Leed, Inggris ini.

Tambahnya, era disrupsi itu juga melanda keluarga. Anak-anak dari generasi “Milenial’’ dan generasi “Z’’ asyik dengan lingkungan internet mereka yang serba baru dan benar-benar berbeda dengan generasi orangtua mereka dan hal ini pada gilirannya melahirkan kesenjangan dua generasi. 

‘’Kesenjangan generasi seperti ini harus serius ditangani bahkan oleh pemerintah pusat jika ditahun 2045 nanti kita benar-benar berniat memanen bonus demografi masyarakat cerdas lahir dan batin,’’ jelas lulusan Institut Teknologi Bandung ini.

Darmayanti juga mengajak semua komponen masyarakat saat ini untuk mengubah paradigma mereka dalam mendidik anak di rumah, dari tradisi  pola asuh otoriter dan permissif menjadi pola asuh cinta dan rasional. 
‘’Di era internet dan smartphone ini, anak-anak sudah lebih cerdas dibanding anak-anak seusia mereka di zaman dulu. “Kini saatnya kita kembangkan pola cinta dan rasional, penuh argumentasi, dalam mendidik anak,’’ jelasnya.

]]>
849-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-pemprov-diharapkan-galakkan-gerakan-literasi-parenting--
<![CDATA[Pemahaman Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Belum Sepaham Soal Pengelolaan Dana Kelurahan]]> 871-pemahaman-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-pusat--belum-sepaham-soal-pengelolaan-dana-kelurahan Tue, 26 Mar 2019 02:07:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pemahaman pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pengalokasian dana kelurahan masih belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Taher Rochmadi di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 26/3/2019.

Ajiep Padindang menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat mekanisme penyaluran dana kelurahan dari APBN. Selain itu, pihaknya juga mengundang sejumlah pemerintah daerah untuk memberi masukan terkait kendala dalam pengelolaan dana kelurahan. 
“Kami melakukan sampling ke berbagai daerah termasuk mengundang kepala daerah untuk rapat, kesimpulannya, pemahaman terhadap pengelolaan dana kelurahan masih lemah dan masih rendah, ujar Ajiep. 

Ajiep menambahkan, dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa proses pengalokasian dana kelurahan  belum persis seperti kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Terkait tahapan pencairan dana kelurahan, Komite IV DPD RI menilai masih banyak daerah yang belum menemukan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan anggaran, untuk itu dibutuhkan kesepahaman bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Termasuk, persoalan kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas untuk mengelola anggaran. 

“Pemerintah daerah masih berkutat mengutak atik bagaimana menggeserkan anggaran untuk mengalokasikan kelurahan melalui kecamatan agar bisa dipadukan dengan anggaran pusat untuk kelurahan. Kabupaten/kota juga harus menambah dulu pegawai di kelurahan-kelurahan untuk bisa mengelola anggaran ini. Itu tidak semerta-merta ada anggarannya, SDMnya siap kemudian terakhir antara dprd dengan walikota juga harus membangun kesepahaman terhadap kebijakan ini,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Pemkot Tangerang Selatan, Taher Rochmadi menambahkan saat ini Tangerang Selatan merupakan salah satu yang telah mengajukan alokasi anggaran untuk dana kelurahan. Pihaknya tengah menungggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pencairannya.

Penggunaan dana diarahkan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup.

“Berapapun dana yang diberikan pemerintah pusat akan kami terima untuk pengembangan kelurahan. Semoga bisa dimaksimalkan pihak kelurahan," lanjutnya.

]]>
871-pemahaman-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-pusat--belum-sepaham-soal-pengelolaan-dana-kelurahan
<![CDATA[RUU Daya Saing Daerah, Mewujudkan Daerah Berdaya Saing Global]]> 847-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-berdaya-saing-global Mon, 25 Mar 2019 02:07:00 +0700 lela Surabaya, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang tentang Daya Saing Daerah (RUU DSD) diharapkan mampu mengangkat daerah-daerah khususnya daerah-daerah yang masih tertinggal agar mampu berdaya saing global. Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Komite I DPDRI di Surabaya dalam rangka penguatan materi RUU DSD (25/03). 

Rombongan Komite I dipimpin oleh Abdur Qadir Amir Hartono (Gus Ton) Senator Jatim dengan sejumlah Anggota Komite I antara lain Tellie Gozilie Senator Babel, A. Hafid Asrom Senator Yogyakarta, dan I Gusti Arya Wedakarna Senator Bali. Rombongan diterima langsung Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi. Turut menghadiri Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kabiro Perekonomian dan Pembangunan, Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Bappeda Provinsi Jatim, Perwakilan KADIN, Wakil Rektor Universitas Surabaya, dan sejumlah SKPD ses Provinsi Jatim.

Dalam sambutannya Gus Ton menegaskan bahwa RUU DSD merupakan “pintu masuk” pemerintah untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan terhadap model pembangunan di Daerah pada masa mendatang.

"Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya,holistik dan menyeluruh". Daya Saing tidak hanya berorientasi ekonomi saja, tetapi juga menyangkut kemampuan Daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global demi terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yang nyata dan berkelanjutan serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks global, World Economic Forum (WEF) baru saja merilis Indeks Daya Saing Global (2018), Global Competitiveness Report, peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara. Sementara, laporan Daya Saing Regional Indonesia yang dipublikasikan Asian Competitiveness Institute (2017) menunjukkan bahwa 5 provinsi dengan peringkat daya saing terbaik adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan daerah yang peringkat daya saingnya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, NTT dan Maluku. 
Dalam konteks Jawa Timur, Gus Ton menambahkan bahwa masih terdapat beberapa bagian wilayah di Provinsi Jatim khususnya wilayah pulau-pulau di bagian selatan (Probolinggo dan sekitarnya), wilayah pulau-pulau disekitar Madura yang masih perlu diperhatikan serius. Kawasan Selatan dan Madura masih perlu mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun pelabuhan serta transportasi laut, yang mampu mendongkrak percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Pengembangan kawasan pelabuhan Probolinggo, infrastrtuktur jalan dan kereta api, serta pengembangan wisata bahari di Pulau Gili Kepatang sampai Pulau Gili Iyang perlu di fasilitasi dan di dorong Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. 

Kondisi ini tentunya tidak hanya terjadi di Jatim, akan tetapi juga di Daerah lainnya. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua tentunya untuk memperbaiki Daya Saing lokal dari berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Harapan besar tersebut sejatinya di dukung  regulasi yang memadai. 

“Butuh sebuah undang-undang untuk mendukung upaya percepatan Daya Saing Daerah yang kini telah menjadi isu global”, ujar Gus Ton. 

Wahid Wahyudi menyatakan bahwa walaupun Provinsi Jatim termasuk daerah yang memiliki Daya Saing yang baik di tingkat nasional dan jawa khususnya, akan tetapi di internal Jatim sendiri (antar Kab/Kota dan antar kawasan) masih terdapat ketimpangan. Seperti wilayah tengah dan utara yg sangat maju berbanding terbalik dengan wilayah selatan dan pulau-pulau di seputar Madura. Oleh karena itu, Pemda Jatim sedang mengembangkan kawasan selatan melalui pengembangan pelabuhan, jalur kereta api, jalur darat dan udara di kawasan Selatan termasuk mengembangkan kawasan Suramadu (bagian madura) yang sudah direncakan sejak 13 tahun yang lalu. Untuk Pulau-Pulau terpencil, Pemda Jatim juga akan mengembagkan jalur transportasi laut dan pelabuhan serta mengembangkan wisata bahari di pulau Gili Ketapang maupun Gili Iyang.

"RUU DSD Komite I ini kami harapkan mampu memberikan dorongan dan intervensi lebih masih Pemerintah terhadap pengembangan Daerah-Daerah di Jatim khususnya yang masih tertinggal. Pemda Jatim juga sudah menerbitkan Perda Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan Daya Saing di Provinsi Jatim”.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, beberapa peserta menekankan tentang pentingnya dukungan atau intervensi Pemerintah dalam mewujudkan Daerah yang berdaya saing. Perwakilan KADIN minsalnya, menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam pengembangan Daerah-Daerah yang belum mampu berdaya saing seperti Kawasan Suramadu dengan mengadopsi perkembangan teknologi (4.0) yang tentu saja membutuhkan biaya dan keberpihakan Pemerintah. Sedangkan Wakil Rektor Universitas Surabaya menekankan perlunya pengembangan kualitas SDM untuk menopang kemajuan Daerah. Dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi diharapkan mampu mendukung Daya Saing Daerah dengan melahirkan inovasi-inovasi yang aplikatif bagi masyarakat. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim menekankan akan pentingnya Pemerintah terlibat dari proses pembangunan ekonomi masyarakat mulai dari hulu hingga hilir termasuk dalam membantu membuka pasar.

Sedangkan Senator Tellie Gozellie menekankan pentingnya daerah mengembangkan industri Pariwisata yang mampu mendongkrak PAD dan ekonomi Daerah. Sedangkan Senator Hafid dan Senator I Gusti Arya menekankan pentingnya sinergitas antar daerah antar provinsi guna mempercepat pemerataan daya saing dan kesejahteraan masyarakat daerah seperti Yogyakarta dengan Surabaya dan Bali dengan Surabaya.

Kunjungan Kerja di tutup dengan doa dan harapan agar apa yg sudah dan akan dilakukan bermanfaat bagi Daerah dan Indonesia.

]]>
847-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-berdaya-saing-global
<![CDATA[Akhmad Muqowam: Pemerintah Kurang Sosialisasi Program Optimalisasi Danau Rawa Pening]]> 210-akhmad-muqowam-pemerintah-kurang-sosialisasi-program-optimalisasi-danau-rawa-pening Fri, 22 Mar 2019 02:07:00 +0700 lela Rawa Pening, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam mengapresiasi dan menghargai program optimalisasi Danau Rawa Pening yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Provinsi Jawa Tengah. Seperti diketahui, Danau Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang akan dipulihkan pemerintah. Prioritas pemulihan danau tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Di sisi lain Muqowam menyayangkan kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat sekitar.  Apalagi sekitar 3000-an nelayan dari 13 desa sekitar mengandalkan penghidupan dari danau. Mereka terdiri dari nelayan ikan, pencari enceng gondok dan petani budidaya ikan karamba. "Tentu sebagai Anggota DPD Dapil Jateng, saya sangat ikut mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun ada sedikit masalah di masyarakat, yaitu belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mengejutkan masyarakat, masyarakat kan perlu persiapan ini itu dan sebagainya," ujar Muqowam saat berkunjung ke Danau Rawa Pening, Jumat (22/3). 

Sebenarnya Danau Rawa Pening seluas 2.670 hektar ini sangat berpotensi dikembangkan menjadi destinasi pariwisata taraf internasional. Namun kondisi kawasan rawa hingga kini belum tertata dengan baik, terutama pendangkalan dan lebatnya tanaman eceng gondok yang menjadi salah satu kendala pengembangan Rawa Pening.

Akhmad Muqowam mengakui bahwa memang perhatian pemerintah sudah ada namun belum optimal. "Dulu pernah tidak ada kejelasan siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan atas Rawapening, bukan saja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahkan Kodam Diponegoro pun ikut terlibat dalam hal Rawa Pening, tetapi sekarang sejak Pemerintahan Jokowi dapat terurai dengan baik soal kewenangan tersebut," ujar Muqowam. 

Muqowam mengatakan bahwa dibutuhkan komitmen bersama dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening antara seluruh stakeholder juga masyarakat. Salah satunya, melalui pendekatan sosial ekonomi dengan merubah pola pikir masyarakat untuk penyelamatan Rawa Pening agar bisa bermanfaat optimal bagi masyarakat, sebagai bagian dari upaya pensejahteraan masyarakat dan bangsa.

]]>
210-akhmad-muqowam-pemerintah-kurang-sosialisasi-program-optimalisasi-danau-rawa-pening
<![CDATA[DPD RI dan DPR RI Mampu Ciptakan Sinergitas Dalam Membuat UU]]> 204-dpd-ri-dan-dpr-ri-mampu-ciptakan-sinergitas-dalam-membuat-uu Wed, 20 Mar 2019 02:07:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI merupakan lembaga representasi daerah yang memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat pusat. Untuk itu, DPD RI harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu.

“Ke depan soal DPD RI itu harus jelas. Kita (Pimpinan DPD) sepakat, di mana 17 April nanti kita harus berakhir dengan baik. Selain itu, kapasitas anggota juga perlu ada peningkatan,” ucap Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dalam diskusi bertajuk ‘Strategi Memperjuangkan Kepentingan Daerah’ di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut Muqowam, saat ini DPD RI masih menangani masalah-masalah sektoral yang seharusnya merupakan bidang yang dinaungi oleh DPR RI. Maka dari itu, anggota DPD RI harus mampu bekerja di ruang daerah, karena anggota DPD RI merupakan wakil daerah.

“Kita tahu ruang DPD RI adalah ruang pusat dan daerah. DPD bloknya daerah, DPR itu sektoral, seperti soal luar negeri, pertahanan keamanan, kepolisian, politik dalam negeri, atau pertanian. DPR berdasarkan pada sektoralitas,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

Muqowam juga berharap kedepan DPD RI harus sesuai dengan pandangan dalam UUD. Namun perkara itu tidak mudah, karena teman-teman di DPR RI tidak semua ‘welcome’ dengan DPD RI. “Tetapi pondasi ini yang harus kita jaga kedepan, bahwa semua harus sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa berbicara penguatan memang dikembalikan pada UUD 1945. Karena di dalam UUD 1945 mendudukan lembaga negara pada posisi tugasnya masing-masing. 

“Saya melihat dari luar, pada prinsipnya pembangunan daerah itu tergantung pada eksekutif. Karena yang menjalankan fungsi anggaran dan UU itu eksekutif. Jadi sebenarnya tugas DPR RI juga sedikit. Jika DPD RI merasakan tugasnya kecil, ya DPR RI juga,” papar Herman. 

Herman menilai hal tersebut dikarenakan imbas dari sistem presidensial. Karena presiden yang mengendalikan bukan parlemen. “Jadi realitasnya seperti itu. Tapi bila mengerucut pada UUD tugasnya memang jelas,” jelasnya. 

Di kesempatan yang sama, Peneliti LIPI Siti zuhro menyarankan agar DPD RI senantiasa mencari momentum agar bisa ditengok kembali. Maka saat ini muncul pertanyaan mendasar, apakah DPD RI itu diperlukan atau tidak? “Yang jelas DPD RI lahir dari empat kali amandemen UUD. Namun saat ini tidak memiliki fungsi legislasi. DPD RI dikunci sebagai perwakilan daerah namun dilematis,” terangnya. 

Menurut Siti Zuhro, bahwa saat ini sistem tidak jelas baik dua kamar, atau tiga kamar ‘MPR, DPR, dan DPD’. Tetapi, maju atau mundur suatu daerah tidak bergantung pada eksekutif. “Legislatif bisa melakukan pengawasan konstruktif kebijakan untung atau ruginya rakyat yang dimana perannya dilakukan DPD RI,” jelasnya.

Siti Zuhro menambahkan sebenarnya DPR RI dan DPD RI mempunyai tugasnya masing-masing. Sehingga peran eksekutif dan legislatif bisa menciptakan sinergitas yang bermanfaat bagi rakyat. “Jadi DPR dan DPD mempunyai kapling-kapling sendiri. Begitu juga, eksekutif. Maka kedua lembaga ini mampu menciptakan sinergitas,” paparnya.

]]>
204-dpd-ri-dan-dpr-ri-mampu-ciptakan-sinergitas-dalam-membuat-uu
<![CDATA[KOMITE III DPD : PERDA LANSIA BUKTI KOMITMEN PEMPROV BALI DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN LANSIA]]> 460-komite-iii-dpd--perda-lansia-bukti-komitmen-pemprov-bali-dalam--penanganan-kesejahteraan-lansia Tue, 19 Mar 2019 02:07:00 +0700 indra Denpasar, dpd.go.id - delegasi Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Novita Anakotta senator asal Maluku bersama dengan senator DPD RI lainnya yakni Syarif (Lampung), Oni Suwarman (Jabar), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Stefanus BAN Liow (Sulut), AM. Iqbal Parewangi (Sulsel), dan Chaidir Jafar (Papua Barat), melakukan kunjungan kerja ke provinsi Bali, Rabu (19/03/19).

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi, memperoleh masukan, pandangan dan pendapat bagi inisiasi DPD RI terhadap revisi UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Dalam kunjungan kerja tersebut delegasi Komite III melakukan rapat kerja daerah dengan jajaran organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan pelaksanaan program dan kebijakan kesejahteraan lansia di provinsi Bali. 

Dalam sambutan pembukaannya Novita menyampaikan bahwa besarnya presentase penduduk lansia menyebabkan Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Pada tahun 2017 penduduk lansia mencapai 8,97% atau mencapai 23,4 juta orang, dan diperkirakan mencapai 10% pada tahun 2021. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional.

Novita menambahkan, berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh Komite III DPD RI, terkemuka bahwa lansia di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menuntut penyelesaian segera agar upaya pemberdayaan terhadapnya dapat dilakukan. Dari sisi kesehatan, sekitar 4,8% lansia miskin menyandang disabilitas. Jenis disabilitas terbesar adalah tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa.

Dari sisi ekonomi, terjadi penurunan dukungan anak, keluarga besar, dan lingkungan tetangga kepada Lansia, sementara terdapat trend beban yang ditanggung Lansia semakin panjang. Lansia tidak hanya menanggung anak tetapi juga cucu. Dari sisi hukum, munculnya kasus hukum baik pidana maupun perdata kepada Lansia. Lansia yang sebagai otak maupun pendukung kejahatan pidana. Dan dari sisi sosial terjadi disharmoni interaksi dan komunikasi Lansia dengan keluarga, sesama lansia dan masyarakat.

dr. Ketut Suarjaya, MPPM, Kadinas Provinsi Bali menyambut baik kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komite III. Disampaikan oleh Ketut, Umur Harapan Hidup (UHH) orang Bali saat ini rata-rata 73,35 tahun. Lebih tinggi dari angka Nasional yang hanya 73.06 tahun. Menyadari layanan kesehatan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan UHH, maka program dan kebijakan kesehatan bagi lansia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi Lansia di fasyankes primer (khususnya puskesmas santun). Jumlah puskesmas santun di provinsi Bali hingga saat ini mencapai 20 dari 45 puskesmas yang ditargetkan.

Penanganan lansia yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi Bali meliputi penanganan di dalam panti dan di luar panti. Penanganan di dalam panti dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan spiritual, kegiatan ketrampilan dan kegiatan kesenian. Adapun penanganan di luar panti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantu lanjut usia, perawatan sosial (home care), dukungan keluarga (family support), terapi (day care) dan lanjut usia berbasis masyarakat, demikian penjelasan Dewa Gede Mahendra Putra selaku Kadinas sosial pemprov Bali.

Menutup rapat kerja daerah dengan pemprov Bali, Novita menyampaikan apresiasinya kepada pemprov Bali yang telah mengundangkan Perda No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lansia. Kehadiran Perda menjadi komitmen dan keberpihakan pemda terhadap kesejahteraan lansia, baik dari sisi alokasi anggaran daerah maupun penanggung jawab pelaksana kebijakan ditingkat daerah. Novita juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dalam penanganan lansia.

]]>
460-komite-iii-dpd--perda-lansia-bukti-komitmen-pemprov-bali-dalam--penanganan-kesejahteraan-lansia