Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Sat, 26 May 2018 17:47:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok ‘Curhat’ Ke BAP DPD RI]]> 743-pe Thu, 24 May 2018 17:47:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Paguyuban Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok mengadukan masalah konflik lahan yang terjadi antara Pemerintah Kota Depok dan PT.Petamburan Jaya Raya, yang bisa menyebabkan ribuan pedagang pasar digusur. Ketua Paguyuban Karno memohon bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI agar Mahkamah Agung menunda eksekusi dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjadikan lahan pasar menjadi milik negara. “Semoga DPD RI bisa membantu kami agar aset negara tidak jatuh ke tangan swasta, kami juga berharap agar eksekusi tidak dilakukan karena kami sudah 30 tahun berdagang di pasar tersebut,” ungkap Karno di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (24/5).

Selanjutnya senator dari Provinsi Jawa Barat Ayi Hambali menjelaskan awalnya lahan tersebut adalah milik rakyat dan dibebaskan oleh PT.Petamburan Jaya Raya dengan syarat akan dikembalikan ke negara. Kini, waktu penguasaan oleh PT. Petamburan telah habis dan pihak BPN tidak mau memperpanjang. Kemudian PT.Petamburan membawa masalah ini ke pengadilan, namun Pemerintah Kota Depok selalu kalah hingga ke Mahkamah Agung. Ayi mengatakan bahwa keinginan rakyat adalah agar Peninjauan Kembali (PK) MA sebagai keputusan non eksekutorial. “Sudah 3 kali akan dieksekusi setiap kali mau lebaran. Ini tidak bisa kita biarkan friksi seperti ini, jadi harus diatasi karena menyangkut nasib mencapai 5000 pedagang,” jelas Ayi. 

Setelah para senator menggali informasi dari para pedagang, Ketua BAP  Abdul Gafar Usman mengatakan bahwa DPD RI akan mengambil langkah pertama dengan menggali informasi dari Pemprov. Jawa Barat, Pemkot. Depok, dan PT. Petamburan Jaya Raya. ”Setelah semua informasi terkumpul, apakah itu pertemuannya disini (DPD-red) atau kami yang ke Depok, baru kita berbicara khusus dengan Menteri Agraria,” ujar Abdul Gafar. *int

]]>
743-pe
<![CDATA[INDONESIA HARUS PUNYA PAYUNG HUKUM PENANGANAN TERORISME]]> 388-indonesia-harus-punya-payung-hukum-penanganan-terorisme Wed, 23 May 2018 17:47:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id (23/5) - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menganggap Indonesia harus mempunyai payung hukum dalam menyelesaikan masalah terorisme. Payung hukum tersebut dapat digunakan untuk memberantas terorisme di Indonesia dari akar-akarnya. Apalagi saat ini terorisme di Indonesia berkembang menjadi bahaya laten dan telah melibatkan keluarga, terutama anak-anak. 

Dalam Dialog Kebangsaan di Press Room DPR hari Rabu (23/5), Nono Sampono berharap pemerintah dan DPR dapat segera mengesahkan RUU Terorisme sebagai payung hukum dalam penanganan ancaman terorisme di Indonesia. RUU Terorisme diharapkan mampu dapat menanggulangi masalah terorisme sejak dini, dan dapat mencegah teror bom terjadi. 

“Terorisme merupakan masalah bangsa yang harus diselesaikan. Pro dan kontra itu biasa. Tetapi kita harus melihatnya bahwa yang terjadi saat ini sudah semakin meningkat eskalasinya dari sisi kualitas dan bahkan semakin canggih dengan melibatkan ibu-ibu dan anak-anak. Itu memprihatinkan kita semua, dan kita harus melihat itu sebagai persoalan yang sangat serius,” ucapnya. 

Nono menyatakan, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan memudahkan menyatunya sel-sel teroris termasuk melakukan rekrutmen calon-calon teroris. Nono mengatakan tanpa adanya payung hukum, maka aparat tidak dapat melakukan tindakan terhadap ancaman teroris. Payung hukum yang kuat yang dapat melegitimasi aparat menindak pelaku percobaan teror meskipun aksi belum dilakukan. Terkait payung hukum dalam penanggulangan terorisme, Nono Sampono berpesan agar didalamnya diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi.

“Kita sudah tahu orang ini pulang dari Siria, dari Isis, tapi tidak bisa diapa-apakan karena belum ada pelanggaran hukum. Sebelum alat-alat negara ini bekerja melakukan tugasnya, payung hukumnya harus ada,” kata Senator dari Provinsi Maluku ini.

Nono Sampono menegaskan bahwa DPD RI menentang terhadap terorisme dan mendukung segala upaya dalam penanggulangannya. Untuk mencegah terorisme berkembang, dirinya berpesan agar upaya dimulai dari lingkungan RT/RW melalui siskamling. Menurutnya siskamling harus digiatkan kembali untuk menjaga keamanan bersama dan mencegah berkembangnya terorisme. Selain itu juga diperlukan pendidikan dini di lingkungan keluarga serta adanya undang-undang Hankamnas sebagai payung besar.

Sedangkan pengamat terorisme, Khaerul Fahmi, berpendapat bahwa saat ini harus diambil perlakuan yang berbeda dalam penanganan terorisme. Karena saat ini terdapat peningkatan kualitas di jaringan-jaringan teroris. Kejahatan teroris di Indonesia sudah berevolusi, mulai dari pelaku bom bunuh diri yang merupakan laki-laki, sekarang sudah menggunakan anak-anak.*ars

]]>
388-indonesia-harus-punya-payung-hukum-penanganan-terorisme
<![CDATA[Paripurna DPD RI Sahkan Penambahan Pimpinan]]> 202-paripurna-dpd-ri-sahkan-penambahan-pimpinan Tue, 22 May 2018 17:47:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id-DPD RI menggelar sidang Paripurna ke-13 masa sidang V 2017-2018. Pada sidang kali ini memiliki agenda pakok yaitu laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan dan laporan hasil kerja Pansus Tatib serta pengesahan.

Mengawali sidang paripurna, DPD RI mengucapkan duka yang mendalam atas korban jiwa dan korban luka akibat kerusuhan Mako Brimob dan Bom di Surabaya serta penyerangan di Polda Riau. “DPD RI juga mengutuk aksi teror yang dilakukan, karena hal tersebut telah mengganggu proses berbangsa dan bernegara kita,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin sidang di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (22/5).

Terlepas dari itu, Nono mengatakan sehubungan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing alat kelengkapan DPD. Sehingga bisa menjadi perhatian bersama di masa sidang ini. “Diharapkan seluruh alat kelengkapan dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugas yang telah diagendakan,” tegas dia.

Secara garis besarnya, pada Masa Sidang V ini, Komite I akan  melanjutkan pembahasan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Komite II akan melanjutkan pembahasan Pengawasan DPD atas Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Masa Sidang V.

Nono menambahkan Komite III akan melanjutkan pembahasan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Komite IV akan melanjutkan pembahasan RUU Usul Inisiatif tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. “Kami meminta seluruh alat kelengkapan memperhatikan kualitas secara efektif dan efisien serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah,” jelas dia.

Saat penyampaian hasil laporan reses, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara Stafanus BAN Liow mengatakan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi. DPD RI diharapkan bisa memperjuangkan izin Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar bisa dipermudah khususnya di Sulawesi Utara. “Izin UKM diharapkan bisa diurus di daerah saja sehingga lebih mudah,” harapnya.

Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Antung Fatmawati menyampaikan bahwa RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu segera diselesaikan. Hal itu bertujuan agar ada komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. “Harus ada kesimbangan antara pulau Jawa dan di luar Jawa,” cetusnya. 

Sementara itu, Ketua Pansus Tatib DPD RI Ajiep Padindang mengatakan Pansus Tatib telah menyepakati desain besar kelembagaan DPD sesuai dengan perkembangan kelembagaan dan UU MD3. Salah satunya penambahan jumlah pimpinan DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI. “Pansus Tatib telah melaporkan pelaksanaan tugasnya dan memaparkan draf materi Tata Tertib pada masa sidang ke-11 dan masa sidang ke-12,” tegas dia.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pandangan lain dari Anggota maupun Alat Kelengkapan. Secara prinsip teknis maupun substansi yuridis, draf Tata Tertib ini mendapatkan pertimbangan hukum dari Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Mahfud MD, dan Prof. Yusril Ihza Mahendra. “Secara prinsip sepakat dengan konsep Tata Tertib yang Pansus sampaikan. Oleh karena itu, kiranya hasil kerja ini dapat diputuskan dalam forum Sidang Paripurna pada hari ini,” kata Ajiep.

Diujung penutup sidang paripurna, Nono menjelaskan dengan telah disahkannya Tata Tertib DPD RI yang baru. Maka memenuhi ketentuan Tatib tentang Penambahan satu orang unsur Pimpinan DPD RI. “Telah disepakati pada rapat Panmus kemarin, bahwa kita akan mengagendakan Sidang Paripurna Luar Biasa untuk pemilihan satu orang unsur Pimpinan DPD RI pada tanggal 31 Mei 2018,” tutupnya.

]]>
202-paripurna-dpd-ri-sahkan-penambahan-pimpinan
<![CDATA[DPD RI: Negara Harus Perkuat Upaya Memberantas Terorisme]]> 558-dpd-ri-negara-harus-perkuat-upaya-memberantas-terorisme Sun, 13 May 2018 17:47:00 +0700 lela Surabaya, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta organ-organ Negara untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme di Tanah Air.

Peledakan Bom di Tiga Gereja di Surabaya Minggu (13/05) pagi yang menewaskan sedikitnya 13 orang dan puluhan luka-luka menunjukkan bahwa terorisme sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kemanusiaan dan masa depan NKRI.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPD RI Dr H Oesman Sapta dalam siaran pers Minggu (13/5).

Menurut Oesman, organ-organ keamanan Negara harus memaksimalkan berbagai potensi yang ada untuk mencegah terorisme. “Ada Polri, BNPT, BIN dan kita juga memiliki TNI. Negara perlu memaksimalkan semuanya,” kata Oesman.

Ketua DPD RI juga mengimbau kepada masyarakat untuk semakin memperkuat persatuan dan tak terpecah-pecah karena aksi terorisme ini. “Kita harus perkuat persatuan, masyarakat jangan mudah terpancing berbagai isu dan informasi yang tak bertanggung jawab,” ucapnya.
Oesman juga mengecam dan mengutuk keras segala tindakan terorisme, apapun motif dan latar belakangnya. Oesman menyebut tindakan  bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya sebagai aksi pengecut. “DPD RI mengutuk  kekerasan yang dilakukan kaum teroris yang pengecut ini,” tegasnya.  

Kepada seluruh keluarga korban, DPD RI juga menyampaikan bela sungkawa yang  mendalam atas musibah yang sedang dialami. “Kita berduka atas kejadian ini. Kiranya, keluarga korban bisa tabah dan sabar menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Oesman juga menegaskan DPD RI mendukung penuh upaya Polri dan TNI untuk mengusut secara cepat dan tuntas kejadian tersebut, serta mengungkap motif, pola, serta gerakan yang ada di balik peristiwa tersebut.

Ketua DPD RI juga mengingatkan kepada segenap eleman bangsa pentingnya memegang teguh Pancasila dan mengimplementasikan secara utuh dalam kehidupan sehari-hari agar bisa mencegah dan melawan segala  bentuk radikalisme dan terorisme.

“Saatnya seluruh elemen bangsa, segenap warganegara bahu membahu bergotong royong melaksanakan Pancasila dan menolak berbagai bentuk upaya memecah belah bangsa,” ujarnya.

]]>
558-dpd-ri-negara-harus-perkuat-upaya-memberantas-terorisme
<![CDATA[Jelang Ramadhan, Setjen DPD RI Akan Evaluasi Kinerja ]]> 643-jelang-ramadhan-setjen-dpd-ri-akan-evaluasi-kinerja- Fri, 11 May 2018 17:47:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id - Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Tarhib Ramadhan, di Lobby DPD RI. Pada acara itu, hadir seluruh staf dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Acara Tarhib Ramadhan itu awali dengan makan siang bersama. Kemudian mendengarkan Tausyiah dari Ust. Bendri Taisyurrahman dengan tema ‘Dengan Puasa Rahmadhan Kita Tingkatkan Etos Kerja yang Amanah Menuju Derajat Taqwa’.

Pada kesempatan ini, Plt. Sekjen DPD RI Maruf Cahyono mengatakan bahwa pada kesempatan kali ini. Ia mengajak untuk melakukan refleksi kerja bagi seluruh pegawai DPD RI. “Ini sudah triwulan pertama, perlu kita melakukan refleksi kerja kita,” ucapnya, Jakarta, Jumat (11/5). 

Menurutnya, nantinya pada triwulan berikutnya hingga akhir tahun bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik. “Baik PNS atau non PNS dalam melaksanakan kewajiban harus tanpa perbedaan. Jangan  menguranggi tanggungjawabnya,” tegas Maruf. 

Untuk itu, Maruf berharap pada ramadhan ini DPD RI akan melakukan evaluasi. Catatan penting yang harus menjadi perhatian, yaitu terkait tantangan dengan seiringnya yang diberikan stakeholder. 

“Maka kita harus segera melakukan refleksi untuk bisa mendapatkan kinerja kedepan yang lebih baik untuk DPD RI. Tantangan yang berat itu adalah mempersiapkannya. Namun bila dilakukan bersama itu akan tidak terasa berat,” kata Maruf. 

]]>
643-jelang-ramadhan-setjen-dpd-ri-akan-evaluasi-kinerja-
<![CDATA[Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta menyampaikan selamat atas kemenangan Dr. Mahathir Mohamad ]]> 378-anggota-dpd-ri-dari-provinsi-dki-jakarta-menyampaikan-selamat-atas-kemenangan-dr-mahathir-mohamad- Fri, 11 May 2018 17:47:00 +0700 indra Malaysia, dpd.go.id - Pemilu Malaysia ke 14, Rabu 9 Mei 2018. Koalisi partai oposisi pimpinan Dr. Mahathir Mohamad menguasai 135 kursi Dewan Rakyat (DPR Malaysia) dari 222 kursi yang tersebar di 13 Negara Bagian di Semenanjung Malaya dan Pulau Kalimantan bagian utara.

"Luar biasa, Dr. Mahathir Mohamad sudah berusia 92 tahun, tetapi mampu mendapat kepercayaan rakyat," kata Bang Dailami Firdaus.

Memang Dr. Mahathir Mohamad pernah menjadi orang nomor satu Malaysia antara tahun 1981-2002. Sebagai Perdana Menteri (PM), Dr. Mahathir Mohamad mampu mentransformasikan Malaysia menjadi salah satu "Macan Asia" dan kebanggaan Dunia Islam karena kemajuan ekonomi dan pengembangan sektor pendidikannya.

"Saya sangat gembira atas terpilihnya Dr. Mahathir Mohamad, karena beliau saya anggap, di antara pemimpin Malaysia yang dapat memahami Indonesia dengan baik, sehingga kedua negara serumpun dapat terus bekerjasama di berbagai bidang," lanjut Dailami yang juga seorang profesor dan berkecimpung di dunia pendidikan.

Menurut Dailami, kerja-kerja politik merupakan seni untuk menyatukan berbagai jejaring masyarakat, dan Dr. Mahathir Mohamad mencontohkan selama ide dan gagasannya baik buat masyarakat, maka usia bukan batasan.

Dailami berharap agar Indonesia dan Malaysia dapat membangun aliansi yang kuat untuk menjadikan ASEAN dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) sebagai lembaga kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan kemajuan bagi bangsa dan negara-negara di Asia Tenggara dan Dunia Muslim.

"Pemimpin Malaysia yang dapat memahami cara pandang dan fikiran Indonesia, akan memudahlan pengembangan kerjasama di berbagai bidang tersebut, seperti pendidikan, perdagangan maupun wisata," kata Dailami Firdaus mengakhiri pernyataan medianya.

]]>
378-anggota-dpd-ri-dari-provinsi-dki-jakarta-menyampaikan-selamat-atas-kemenangan-dr-mahathir-mohamad-
<![CDATA[Rutan Mako Brimob Terkendali, DPD Beri Doa dan Apresiasi Buat Polri]]> 430-rutan-mako-brimob-terkendali-dpd-beri-doa-dan-apresiasi-buat-polri Thu, 10 May 2018 17:47:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Akhirnya setelah 36 jam, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menghentikan operasi pembebasan sandera di Rumah Tahanan Cabang Salemba di Mako Brimob Kelapa Dua berakhir hari ini, Kamis (10/5). Dalam konferensi pers pagi ini Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Syafruddin mengatakan operasi dituntaskan pukul 07.15 WIB.

“Alhamdulilah, kabarnya situasi di Rutan Mako Brimob sudah pulih dan terkendali. Polri harus kita beri apresiasi, doa dan dukungan agar kejadian ini benar-benar tuntas diselesaikan. Tentu kita semua mengutuk kejadian ini dan berduka atas jatuhnya korban jiwa. Anggota Polri yang meninggal, sedang menjalankan tugas negara dan tugas menafkahi keluarga. InsyaAllah diterima disisi-Nya. Saya berharap berbagai pernyataan yang keluar dari kita semua adalah doa agar kejadian ini segera berakhir,” ujar Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, di Jakarta (10/5).

Menurut Farhira, meninggalnya lima Anggota Polri dalam peristiwa penyenderaan dan penguasaan sebagian kawasan Rutan Brimob oleh narapidana kasus terorisme menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban dan Polri, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini menjadi cobaan berat karena polri butuh waktu lebih dari satu hari mencari jalan terbaik untuk mengakhiri peristiwa ini tanpa adanya korban jiwa lagi.

Fahira mengungkapkan, panjang proses penyelesaian penyanderaan dan penguasaan sebagian rutan oleh narapidana teroris menunjukkan banyak sisi yang dipertimbangkan Polri. Oleh karena itu, saat ini, kita sebagai masyarakat hanya bisa memberikan doa dan dukungan, dan mengerem komentar-komentar atau spekulasi yang malah hanya akan memperkeruh suasana.

“Polri yang lebih paham kondisi di lapangan dan strategi mengakhiri kejadian ini. Sudah ada korban jiwa, ini bukan peristiwa biasa sehingga penanganannya pasti harus hati-hati. Kita percayakan kepada Polri menyelesaikan peristiwa ini hingga benar-benar tuntas nantinya,” pungkas Fahira.

Sebagai informasi kerusuhan di Rutan Mako Brimob terjadi pada Selasa (8/5) pukul 19.30 WIB. Lima polisi meninggal dan satu narapidana tewas akibat peristiwa ini. Setelah 36 jam, akhirnya Polri berhasil menguasai da memulihkan situasi di Rumah Tahanan Cabang Salemba di kompleks Markas Komando Brimob. Hampir semua tahanan teroris di sana, yakni 156 orang, menyerahkan diri kepada Polri. 

]]>
430-rutan-mako-brimob-terkendali-dpd-beri-doa-dan-apresiasi-buat-polri
<![CDATA[Pimpinan DPD RI Konsultasi Tatib Dengan Presiden RI]]> 435-pimpinan-dpd-ri-konsultasi-tatib-dengan-presiden-ri Mon, 07 May 2018 17:47:00 +0700 indra BOGOR-Pimpinan DPD RI bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (7/5). Pertemuan tersebut dalam rangka konsultasi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) khususnya Tata Tertib (Tatib) DPD RI. 

“Bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka konsultasi UU MD3 khususnya Tatib DPD RI,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta di dampingi oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Ketua Komite II Parlindungan Purba, Ketua Komite III Fahira Idris, Ketua Komite IV Ajiep Padindang, dan Plt. Sekjen DPD RI Maruf Cahyono.

Senator asal Kalimantan Barat itu menjelaskan bahwa pertemuan ini bagaimana menyatukan pandangan-pandangan DPD RI antara Pemerintah. “Kedatangan kami yaitu membicarakan isi dalam pelaksanaanya (Tatib). Hasilnya bagus, didukung oleh menteri-menteri Presiden dan akan segera dibahas,” ujarnya. 

Ia menambahkan untuk penambahan kursi pimpinan DPD RI akan menjadi empat. Semula hanya tiga pimpinan dimana satu ketua dan dua wakil. Nantinya dalam pemilihan akan dibagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur. “Kita sudah memutuskan pemilihan akan dibagi menjadi dua yaitu  Barat dan Timur sehingga akan menjadi adil,” tegas Oesman Sapta.

Oesman Sapta menambahkan untuk daerah yang sudah terpilih menjadi pimpinan seperti Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatera Utara daerahnya tidak bisa lagi mencalonkan. “Untuk saya, Pak Nono, dan Bu Darmayanti daerahnya tidak lagi ikut dalam pencalonan,” jelas dia.

]]>
435-pimpinan-dpd-ri-konsultasi-tatib-dengan-presiden-ri
<![CDATA[Pengumuman E-Tendering Sederhana Dengan Pascakualifikasi]]> 368-pengumuman-etendering-sederhana-dengan-pascakualifikasi Mon, 07 May 2018 17:47:00 +0700 indra Pengadaan Digital Conference System (Delegate) DPD RI Tahun Anggaran 2018

]]>
368-pengumuman-etendering-sederhana-dengan-pascakualifikasi
<![CDATA[Pengumuman E-Tendering Sederhana Dengan Pascakualifikasi]]> 599-pengumuman-etendering-sederhana-dengan-pascakualifikasi Mon, 07 May 2018 17:47:00 +0700 indra Pengadaan Perangkat Nirkabel (Wireless Access Point)

]]>
599-pengumuman-etendering-sederhana-dengan-pascakualifikasi
<![CDATA[DPD RI Terima Kunjungan DPRD Tanjung Jabung Barat]]> 302-dpd-ri-terima-kunjungan-dprd-tanjung-jabung-barat Fri, 04 May 2018 17:47:00 +0700 indra DPD RI Terima Kunjungan DPRD Tanjung Jabung Barat


Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diwakili oleh Daryati Uteng dan Abdul Azis Khafia menerima kunjungan dari Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi di Ruang Rapat Komite I, Jakarta hari Jum'at (4/5). 


Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani mengatakan bahwa  kunjungan mereka kali ini mendiskusikan percepatan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya mengenai infrastruktur, kesehatan pembangunan gedung rumah sakit,  pembangunan gedung sekolah, serta sumber daya jaringan listrik pedesaan. "Yang sangat dinanti-nantikan masyarakat sejak lama yaitu air bersih, tentunya pembangunan air bersih membutuhkan dana yang tidak sedikit, semoga DPD bisa menjadi penyambung lidah kami," kata Hamdani.  


Selanjutnya, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Abdul Halid Usman membawa aspirasi masyarakatnya mengenai dana desa. Ia menjelaskan bahwa wilayah Tanjung Jabung Barat mempunyai 114 desa dan 20 kelurahan, namun yang mendapat dana desa baru 112 desa. "Banyak kelurahan yang ingin jadi desa, karena adanya dana desa, apakah bisa menjadi desa?,"ungkap Abdul. 


Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lainnya juga menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai persoalan tata ruang dan pembangunan gedung sport center. 


Menanggapi aspirasi mereka, anggota Senator DPD RI dari Provinsi Jambi dan  juga anggota Komite IV Daryati Uteng mengatakan bahwa dalam hal pembangunan dan infrastruktur, walaupun kewenangan DPD RI tidak membahas budgeting, DPD RI akan tetap memperjuangkan jika nanti ada kesempatan Rapat Kerja dengan kementerian terkait. 

Mengenai dana desa yang merupakan prakarsa dari DPD RI, Daryati menjelaskan bahwa dana desa dimaksudkan untuk membangun desa yang masih terpencil. "Kalau kelurahan berarti sudah kota dan supaya desa itu maju, ada infrastrukturnya yang dibangun dari dana desa tersebut," jelasnya. 


Anggota Komite I DPD RI Azis Khafia juga menambahkan bahwa semangat dana desa adalah pemberdayaan desa. "Kalau daerah maju, maka negara juga maju. Makanya pembangunan harus dimulai dari lini yg paling bawah," ujar senator dari DKI Jakarta ini. 


Dalam kesempatan tersebut Azis Khafia menjelaskan dalam pengawasan dana desa sejak tahun 2015-2017, DPD RI mencatat ada sejumlah permasalahan diantaranya permasalahan regulasi yang tumpang tindih pelaksanaan dan implementasi, masalah kelembagan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT dan Kementerian Keuangan yang belum jelas, soal formulasi dana desa dan tentang tata kelola dana desa serta pendampingan BUMDes. 

"Kita berharap ada penyederhanaan regulasi," kata Azis. *Int

]]>
302-dpd-ri-terima-kunjungan-dprd-tanjung-jabung-barat
<![CDATA[DPD RI TERIMA PESERTA ASEAN YOUTH CAMP 2018]]> 106-dpd-ri-terima-peserta-asean-youth-camp-2018 Fri, 04 May 2018 17:47:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - DPD RI menerima kunjungan 40 pemuda lintas negara yang tergabung dalam ASEAN Youth Camp 2018 bersama dengan Institute of Democracy and Ecucation (IDE) Indonesia. Kunjungan tersebut diterima oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta dan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba di Ruang GBHN Kompleks Parlemen hari Jum'at (4/5).

Dalam sesi diskusi, Parlindungan Purba menjelaskan mengenai lembaga DPD RI. Menurutnya DPD RI merupakan lembaga hasil perjuangan reformasi yang bekerja demi kepentingan daerah. Setiap provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 Anggota DPD RI yang disebut dengan Senator. Tugas para senator adalah menjaring aspirasi masyarakat di daerah untuk diperjuangkan di pusat demi tujuan pembangunan daerah. 

Parlindungan Purba menambahkan bahwa DPD RI mempunyai peranan penting dalam persatuan dan kesatuan di Indonesia. DPD RI dapat mewakili aspirasi yang merepresentasikan suara dari masyarakat daerah. Selain itu, DPD RI juga merupakan jembatan antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama terkait pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di daerah.

"Keberadaan DPD dapat meminimalisir konflik di daerah. Sejak DPD hadir, tidak ada konflik besar yang terjadi di daerah. DPD RI merupakan representasi daerah, dan itu adalah salah satu fungsi dari DPD," ucapnya.

Parlindungan Purba juga berpesan kepada peserta ASEAN Youth Camp 2018, untuk mencapai tujuan, seseorang harus bekerja keras dan kompetensi. Semakin ketatnya persaingan, maka seseorang diharuskan memiliki karakter sebagai pekerja keras. 

"Untuk dapat berhasil kita harus menerapkan 3K. Kemauan untuk berusaha meraih tujuan. Kemampuan yang merupakan keahlian kita dalam mengerjakan sesuatu, dan Kesempatan yang berupa peluang yang dapat kita ambil," imbuhnya.

Setelah melakukan diskusi di Ruang GBHN, seluruh peserta melakukan sesi foto bersama dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta dan Parlindungan Purba di depan Nusantara V.

]]>
106-dpd-ri-terima-peserta-asean-youth-camp-2018
<![CDATA[Asean Youth Camp 2018 Kunjungi DPD RI]]> 675-asean-youth-camp-2018-kunjungi-dpd-ri Thu, 03 May 2018 17:47:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - 40 orang pemuda lintas negara yang tergabung dalam ASEAN Youth Camp 2018 bersama dengan Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia melakukan kunjungan ke Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/5). Delegasi diterima oleh Kepala Bagian Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Mahyu Darma di Ruang Rapat Komite I DPD RI.

Mereka berasal dari 20 negara di dunia antara lain berasal dari Afganistan, Azerbaijan, Algeria, Bangladesh, Cambodia, China, Jepang, Kazakhstan, Libya, Madagaskar, Filipina, Polandia, Rusia, Slovakia, Korea Selatan, Sudan, Tajikistan, Thailand, Vietnam dan Indonesia.

Mahyu Darma dalam audiensi menjelaskan bahwa DPD RI lahir dari tuntutan masyarakat yang menginginkan fungsi control terhadap lembaga legislasi. Maka, pada tahun 2004, DPD RI memulai tugasnya sebagai lembaga legislasi. “Gagasan pembentukan DPD RI tidak terlepas dari adanya tuntutan demokrasi bahwa pengisian anggota lembaga negara senantiasa dapat mengikutsertakan rakyat pemilih,” ujarnya.

Selain itu, Mahyu Darma juga menerangkan tentang tugas, fungsi dan wewenang DPD RI. UUD 1945, UU MD3 telah mengatur bahwa DPD RI memiliki tiga tugas yakni tugas legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Untuk fungsi legislasi, DPD RI dapat mengajukan mengusulkan rancangan undang-undang bidang tertenu terkait UU Otonomi Daerah dan hubungan pusat-daerah. DPD RI juga memiliki tugas memberikan pertimbagan kepada DPR atas RUU APBN, RUU pajak dan RUU yang berkaitan dengan pendidikan dan agama. DPD RI juga memberikan pertimbangan kepada DPR terkait hasil pemeriksaan BPK dan pemilihan anggota BPK.

Sedangkan untuk tugas ketiga adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Otda, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. DPD RI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Lembaga yang telah berdiri selama 13 tahun ini, memiliki 4 alat kelengkapan utama yakni Komite I, II, III dan IV yang membawahi bidang tugas yang berbeda-beda. Disamping itu, DPD RI memiliki beberapa alat kelengkapan lain seperti Panitia Urusan Rumah Tangg (PURT), Badan Kehormatan (BK), Badan Akuntabilitas Publik (BAP), Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), dan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK). 

Komite I membidangi tentang pemerintahan daerah dan pusat, Komite II membidangi tentang pertanian, perkebunan dan energi. Sementara Komite III membidangi masalah pendidikan, tenaga kerja dan agam. Sedangkan Komite IV membidangi masalah anggaran.

Terkait dengan pemilihan pimpinan DPD RI, dijelaskan bahwa pimpinan DPD RI terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota DPD RI berdasarkan wilayah Barat, Tengah dan Timur. Mekanisme yang sama juga berlaku untuk pimpinan alat kelengkapan DPD RI lainnya.

"Ketua DPD RI saat ini adalah Oesman Sapta sedangkan wakil ketua satu adalah Nono Sampono dan wakil ketua dua adalah Darmayanti Lubis. Nanti saat ini terdapat perubahan UU MD 3, dimana unsur pimpinan DPD RI bertambah satu orang lain," tambahnya.

Sementara itu, salah seorang anggota delegasi IDE Indonesia, Idam mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya penguatan DPD RI sebagai lembaga penyeimbang. 

“Sebagai lembaga yang memperjuangkan daerah, kami mendukung upaya penguatan DPD,” ujarnya.*tho

]]>
675-asean-youth-camp-2018-kunjungi-dpd-ri
<![CDATA[DPD RI Dorong BUMD Majukan Ekonomi Daerah]]> 107-dpd-ri-dorong-bumd-majukan-ekonomi-daerah Thu, 03 May 2018 17:47:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - DPD RI mendukung BUMD berperan penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam Acara Penganugerahan Top BUMD Award 2018, di Balai Kartini Jakarta Selatan. Kamis, 3 Mei 2018.

Hadir dalam Acara tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa TImur Soekarwo, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Walikota/Bupati se-Indonesia, Pimpinan BUMN dan BUMD se-Indonesia.

Dalam amanat Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas konstitusional negara dan pemerintah daerah. Dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut, BUMD sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian daerah dan nasional, di samping BUMN, usaha swasta, dan koperasi.

"BUMD merupakan penggerak perekonomian masyarakat daerah yang sangat penting perannya. Itulah sebabnya, DPD RI sangat konsen terhadap hal ini, dan telah mengajukan usul inisiatif RUU tentang BUMD," tegas Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam sambutannya.

DPD RI berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama mengawasi dan memberikan masukan dalam setiap pembahasan RUU, sehingga BUMD mempunyai payung hukum sendiri sebagaimana BUMN yang sudah mempunyai UU sendiri.

''DPD RI sebagai wujud bingkai Nusantara senantiasa mendorong kebijakan-kebijakan pro daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Beberapa hal yang telah dilakukan DPD RI, antara lain: melakukan MoU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tentang Pengawasan dan Optimalisasi Dana Desa yang salah satunya mendorong Desa membentuk BUMDES, Selain itu, DPD RI sedang menyusun MoU dengan BPH Migas tentang kebijakan satu Penyalur BBM di setiap Desa.

Ketua DPD RI Oesman Sapta juga meminta agar BUMD di Indonesia mampu meningkatkan peran secara signifikan bagi pembangunan daerah. Kondisi ini dikarenakan berbagai sebab yang sangat kompleks yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu, itu BUMD harus peka dan melakukan introspeksi diri sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi

“Saya mendorong BUMD bisa melantai di pasar modal, untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan pendanaan pasar modal. Dengan melantai di BEI, tata kelola BUMD juga diharapkan membaik lantaran bakal dipantau secara langsung oleh masyarakat atau investor,” lanjut Senator Kalimantan Barat tersebut. 

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengapresiasi adanya BUMD Award 2018. Dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan pelaku ekonomi daerah secara khusus BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peluang-peluang usaha yang mendukung ekonomi daerah.

“Saya menyampaikan selamat kepada BUMD yang meraih penghargaan dan bagi yang belum dapat, saya berharap tahun depan mendapat penghargaan,” pungkasnya. **mas

]]>
107-dpd-ri-dorong-bumd-majukan-ekonomi-daerah
<![CDATA[Pendidikan Karakter Harus Dimasukkan Dalam Sistem Pendidikan Nasional]]> 800-pendidikan-karakter-harus-dimasukkan-dalam-sistem-pendidikan-nasional Mon, 30 Apr 2018 17:47:00 +0700 indra  

Sistem pendidikan nasional harus memasukkan pendidikan karakter untuk mewujudkan generasi Indonesia emas 2045. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis dalam kuliah umum di Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, Bengkulu, Senin (30/4).

Darmayanti mengatakan pembangunan Generasi Muda Emas harus sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia dalam 30 tahun ke depan. Indonesia harus mencapainya pada tahun 2045 yang akan datang.

"Ketika saat itu tiba, apakah generasi muda kita siap. Bagaimana caranya kita mempersiapkan diri, karena apapun program masa depan harus diimplementasikan," ujar Darmayanti.

Untuk itu hendaknya, seluruh elemen bangsa mempunyai program kerja jangka panjang sampai Indonesia Emas pada 30-an tahun yang akan datang. 
"Semua harus giat mengembangkan ilmu pengetahuan, semua harus belajar, semua harus terbiasa kreatif, dan pada akhirnya, kita akan mencapai kejayaan yang kita inginkan," tambahnya.

Darmayanti menjelaskan, pertambahan penduduk Indonesia setiap tahun secara netto adalah 1,5% pertahun. Dari jumlah bangsa kita saat ini yang sekitar 255 juta orang, ditambah 45% dalam 30 tahun, maka tahun 2045, jumlah penduduk akan mencapai hampir 400 juta orang. 

"Kalau kita tidak menyiapkan visi dan misi yang jelas untuk mencapainya, maka tidak tahu akan seperti apa nasip generasi muda di tahun 2045 nanti," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia harus memiliki generasi muda yang berkarakter seperti menjunjung toleransi, kreatifitas tinggi, anti narkoba dan pendidikan agama. Jika karakter tersebut ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta generasi muda yang berkualitas dan berkarakter.

Menurutnya, terdapat empat komponen penting yang dapat menunjang pembentukan generasi emas, yaitu 
keluarga, pendidikan, masyarakat dan pemuka agama.

"Hal ini harus jadi gerakan bersama dan DPD RI akan memastikan bahwa pendidikan karakter itu sudah berlangsung sejak pendidikan usia dini," tambahnya.
 
Selain itu, senator asal Sumatera Utara ini juga berharap pemerintah daerah dapat membantu kreativitas dan semangat generasi muda yang memiliki program kerja yang konstruktif.

"Generasi muda ini harus dibantu supaya bisa mandiri. Setiap inovasi dan kreatifitas mereka hendaknya mendapat dukungan pemda," tambahnya.

Sementara itu, anggota DPD RI asal Bengkulu, Ahmad Kanedi mengatakan menciptakan sistem pendidikan yang berkarakter menjadi perjuangan bersama termasuk DPD RI. 

"Kami akan terus berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, melalui alat kelengkapan DPD RI," tambahnya.*tho

]]>
800-pendidikan-karakter-harus-dimasukkan-dalam-sistem-pendidikan-nasional
<![CDATA[DPD RI Minta Pengawasan TKA Ilegal Diperketat]]> 716-dpd-ri-minta-pengawasan-tka-ilegal-diperketat Sat, 28 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - - Wakil Ketua DPD RI mengaku prihatin meningkatnya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia belakangan ini. Untuk itu DPD RI meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan TKA ilegal.

“Bukan hanya di Semarang saja yang mengalami peningkatan TKA ilegal. Di Sumatera Utara (Sumut) lebih banyak dan sudah lama. Maka diperlukan pengawasan,” ucap Darmayanti saat kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/4).

Sebelumnya, sambungnya, DPD RI telah membentuk Panita Khusus (Pansus) TKI. Pansus TKA DPD RI juga sudah melakukan pengawasan dan penelitian. “Pengawasan yang paling penting oleh jajaran imigrasi, kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah. Saya kira ini harus dilakukan,” kata Darmayanti.

Ia mencontohkan di Sumut secara geografis dekat dengan negara tetangga. Sehingga banyak TKA masuk dengan pasport turis, kenyataannya ia justru bekerja. “Jika ini dibiarkan oleh pihak imigrasi maka TKA ilegal ini akan semakin meningkat,” ujar senator asal Sumut ini.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuka kanal pengaduan terkait dengan TKA ilegal yang bekerja di berbagai sektor. “Pemda juga harus berperan dalam membuka pengaduan TKA ilegal,” tegas Darmayanti.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Tentunya hal itu menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. 

“Terkait pro dan kontra, kita harus sensitif terkait masalah ini. Karena jika tidak negara kita diserbu oleh TKA ilegal,” terang Wakil Ketua DPD RI itu.

]]>
716-dpd-ri-minta-pengawasan-tka-ilegal-diperketat
<![CDATA[Wakil Ketua DPD RI Hadiri Peringatan World Taichi dan Qigong Day 2018]]> 680-wakil-ketua-dpd-ri-hadiri-peringatan-world-taichi-dan-qigong-day-2018 Sat, 28 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono menghadiri acara senam bersama dalam rangka memperingati World Taichi dan Qigong Day 2018 yang berlangsung di lapangan sepakbola Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD, Sabtu 28 April 2018. Hal ini merupakan bentuk dukungan DPD RI dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. 

Di hadapan ribuan orang yang mengikuti kegiatan senam bersama ini, Nono menjelaskan menurut berharap dengan menggelar acara olahraga rekreasi yang bisa diikuti oleh semua orang tersebut, maka usia harapan hidup masyarakat Indonesia lebih meningkat. “Ini harapan kita semua,  kalau kita sehat pikirannya dan sehat badannya, maka kita akan trrus hidup produktif baik untuk diri sendiri maupun masyarakat," ujar senator dari Provinsi Maluku tersebut. 

Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPD RI, Nono berharap ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. "Sehat itu penting. Tidak ada kata terlambat untuk memulai berolahraga. Ayo mari kita budayakan, ajak semua di sekitar kita untuk mau berolahraga,"
tambahnya.

Nono pun berharap kegiatan ini bisa menjadi bagian dari program pemerintah yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Rencananya, kegiatan senam bersama akan diadakan secara rutin sebulan sekali di DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua Panitia World Taichi dan Qigong Day 2018, Widyawati mengatakan kegiatan yang baru pertama kali diadakan di gedung parlemen ini bertujuan untuk memperkenalkan olahraga pernafasan serta untuk mempersatukan masyarakat dengan berbagai latar belakang melalui kegiatan olahraga.*tho/nda

]]>
680-wakil-ketua-dpd-ri-hadiri-peringatan-world-taichi-dan-qigong-day-2018
<![CDATA[Darmayanti Lubis Terima Penghargaan Kartini Award]]> 600-darmayanti-lubis-terima-penghargaan-kartini-award Fri, 27 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id -- Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis menerima penghargaan Kartini Award sebagai The Best Indonesia Leader 2018. Penghargaan tersebut diprakarsai oleh Forum Komunitas Wartawan Indonesia (FKWI).

“Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada FKWI yang telah memberikan anugerah Kartini Award 2018,” ucap Darmayanti di Hotel Noormans Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/4).

Ia mengaku bahwa penghargaan ini semakin memberikan semangat bagi dirinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. “Penghargaan ini akan menjadi motivasi saya untuk memperjuangankan kaum perempuan baik di ranah publik dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi para perempuan di Indonesia,” harap Darmayanti.

Sebagaimana kita ketahui, setiap tanggal 21 April kita mengenang seorang pejuang perempuan yang setiap tahunnya selalu diperingati, yaitu Hari Kartini. Hal ini dilakukan untuk mengenang perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di segala bidang, salah satunya adalah pendidikan. 

“Perjuangan beliau tidaklah sia-sia. Sekarang kita, para perempuan Indonesia sudah merasakan perjuangan beliau di masa lalu,” kata senator asal Sumatera Utara itu.

Sebagai perempuan, sambungnya, memang tidak bisa meninggalkan kodrat-nya. Namun, tidak berarti kaum perempuan merupakan golongan nomor dua setelah laki-laki dalam hal perjuangan. “Seorang jenderal pun tidak bisa sehebat itu tanpa seorang istri dan ibunya. Oleh sebab itu, cita-cita luhur seorang Kartini patut dijunjung tinggi,” kata Darmayanti.

Menurutnya, di banyak daerah di Indonesia sudah banyak peranan perempuan dalam membangun daerahnya, bahkan peranannya lebih daripada kaum laki-lakinya. “Itu semua merupakan perwujudan kesadaran kaum perempuan, yang telah menyadari betapa pentingnya perempuan dalam menegakkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” tutur Darmayanti.

]]>
600-darmayanti-lubis-terima-penghargaan-kartini-award
<![CDATA[DPD RI Janji Akan Perjuangkan Nasib Tenaga Pendidik PAUD]]> 890-dpd-ri-janji-akan-perjuangkan-nasib-tenaga-pendidik-paud Fri, 27 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis mengatakan menghadapi bonus demografi 2045 Indonesia perlu membangun generasi emas melalui pendidikan karakter dan mendidik dengan cinta. Salah satunya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan tenaga pendidiknya. 

“Dari PAUD lah kita akan memulai. Kepada para tenaga pendidik PAUD kita menaruh harapan besar untuk membangun generasi akan datang yang lebih baik. Tentunya tak terlepas juga dari peran keluarga,” ucap Darmayanti Lubis saat seminar Pendidikan Karakter Pendidik PAUD se-Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/4).

Menurutnya anak adalah investasi masa depan suatu negara dan merupakan aset bangsa. Artinya sebagai awal mata rantai manusia yang menentukan kondisi bangsa di masa depan. “Kualitas negara ditentukan oleh anak bangsa sebagai generasi penerus,” beber Darmayanti. 

Senator asal Sumatera Utara ini menyayangkan tenaga pendidik PAUD sejauh ini belum ada payung hukumnya. Sehingga nasib para tenaga pendidik PAUD kurang mendapatkan perhatian serius. “Kita tahu pendapatan tenaga pendidik PAUD seperti apa. Namun ia harus dituntut profesional dan tanggung jawab yang besar dalam pendidikan karakter anak kita,” lontarnya.

Dirinya juga berjanji DPD RI akan terus memperjuangkan nasib tenaga pendidik PAUD baik dari kesejahteraannya maupun perlindungannya. Pada dasarnya, tenaga pendidik PAUD kurang lebih sama dengan nasib para guru honorer. “Namun merekalah tulang punggung dari generasi emas 2045 kita. Apapun nasib mereka,” kata Darmayanti.

Belum lagi, sambungnya, Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2045. Namun untuk mensukseskan bonus demografi bukanlah perkara mudah karena tantangan bangsa yang kini sedang dihadapi adalah narkoba dan seks bebas. “Untuk menghadapi bonus demografis bukan perkara mudah. Sejauh ini kita telah dipusingkan oleh narkoba dan seks bebas,” lontar dia.

Khusus untuk Jawa Tengah, Darmayanti menambahkan sebentar lagi akan mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tentunya ia berharap gubernur yang akan datang perlu memperhatikan nasib tenaga pendidik PAUD. “Gubernur yang baru nanti mau siapa saja harus memperhatikan nasib tenaga pendidik PAUD,” harapnya.

]]>
890-dpd-ri-janji-akan-perjuangkan-nasib-tenaga-pendidik-paud
<![CDATA[DPD RI FASILITASI PEMPROV BANTEN-KEMENKES TERKAIT PROGRAM KESEHATAN GRATIS DI BANTEN]]> 918-dpd-ri-fasilitasi-pemprov-bantenkemenkes-terkait-program-kesehatan-gratis-di-banten Thu, 26 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Program kesehatan gratis yang dicanangkan Gubernur Banten Wahidin Ismail ditolak oleh Kementerian Kesehatan karena dinilai melanggar aturan perundang-undangan. Terkait hal itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama dua anggota DPD RI Banten, Ahmad Subadri dan Ahmad Sadeli Karim menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris di  Ruang Rapat Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis 26 April 2018. 
 
Anggota DPD RI, Ahmad Subadri menjelaskan bahwa dari hasil kunjungan resesnya beberapa waktu lalu, sebagian besar masyarakat Banten menyambut baik program Gubernur Banten perihal layanan pengobatan gratis. Tapi ternyata, program tidak bisa dilaksanakan karena dinilai bertentangan dengan UU.
 
Untuk itu, lanjut Subadri, masyarakat meminta dicarikan solusi bagaimana supaya program tetap bisa dilaksanakan namun tidak melanggar UU. “Sebagai anggota DPD RI, kami dituntut untuk menjembatani ini. Jadi kami senang dengan respon bu Menteri dan Dirut BPJS, kiranya bisa dicarikan solusinya seperti apa, karena dananya sudah ada, tinggal bagaimana bisa dilaksanakan sesuai peraturan yang ada," ujarnya.
 
Dalam pemaparannya, Gubernur Banten Wahidin Ismail menjelaskan  pihaknya mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan terkait permohonan menyelenggarakan program kesehatan gratis bagi masyarakat Banten tanpa mengintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebab, menurut Wahidin, penyelenggaraan jaminan kesehatan gratis adalah untuk membiayai masyarakat Banten yang tidak tercover oleh program JKN-KIS.
 
“Saat ini masih ada sekitar 2 juta warga Banten yang belum punya BPJS Kesehatan. Namun dari jumlah tersebut, ada sekitar 600 ribuan yang seharusnya pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan tempat bekerja. Saya memiliki niat baik, tidak dalam posisi menolak BPJS, tapi saya hanya memikirkan bagaimana pokoknya yang tidak punya BPJS harus dilayani, cukup dengan KTP saja,” ungkapnya.
 
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil langkah untuk mendukung program tersebut.
 
“Dimasukannya JKN-KIS dalam program strategis nasional lewat Inpres Nomor 8 Tahun 2017, mewajibkan setiap daerah untuk mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau mengalokasikan APBD ke program nasional ini. Termasuk yang kini tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi Banten yang akan mengcover biaya kesehatan masyarakat hanya dengan KTP,” ujar Nila Moeloek.
 
Sehingga, pemerintah Provinsi Banten boleh saja membiayai premi seluruh penduduknya. Tetapi tetap harus menggunakan JKN yang dalam hal ini dikelola oleh BPJS Kesehatan.*tho
]]>
918-dpd-ri-fasilitasi-pemprov-bantenkemenkes-terkait-program-kesehatan-gratis-di-banten
<![CDATA[Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan PTS]]> 464-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perhatikan-pts Wed, 25 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI). Pada pertemuan itu, PTSI meminta permohonan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pendanaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
 
Oesman Sapta mengapresiasi keinginan dari PTSI. Memang seharusnya swasta itu fokus terhadapat bisnis bukan hanya pendidikan. “Artinya membisniskan pada pengembangannya,” ucapnya di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (25/4).

Ia menambahkan untuk pendanaan atau pembiayaan  PTS sesuai UU No. 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi. Oesman Sapta menjelaskan beban daerah tidak sama antara satu dengan yang lain. 

“Ada daerah yang mampu dan tidak. Jika disamaratakan daerah yang lemah mewajibkan mengeluarkan dana, daerah itu jelas tidak mampu. Maka kita perlu bicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencari solusi dengan dasar memberikan bantuan pada wilayah tertentu,” kata senator asal Kalimantan Barat itu.

Oesman Sapta juga membenarkan bahwa pihak swasta jika memberikan sesuatu itu mengandalkan bantuan. “Jika ada itu bukan kewajiban. Sudah pasti pemerintah bila melihat kepentingannya bagus di daerah khususnya sektor pendidikan, pemerintah akan datang,” ujar dia.

Pada prinsipnya, sambungnya, Oesman Sapta setuju dengan adanya perhatian pemerintah terhadap PTS. “Nanti kita akan mencoba membahas bersama dengan Mendagri,” katanya.

Sementara terkait penghapusan PBB bagi PTS, Oesman sapta juga mengaku setuju. Ia juga mendukung untuk mengajukan judicial review terkait Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-10/PJ.6/1995 pada tanggal 24 Februari 1995. “Kita hanya turut mengusulkan saja terkait judicial review,” jelas dia.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum ABP PTSI Thomas Suyatno mengaku keberatan dengan adanya PBB bagi kampus-kampus PTS. Menurutnya pada UUD 1945 Pasal 3 Ayat 1 Huruf a menyatakan institusi pendidikan tidak kena PBB. “Dengan demikian, pengenaan pajak PBB kepada PTS melalui Surat Edaran Dirjen Pajak itu jelas bertentangan dengan UU PBB. Karena itu harus dicabut,” tukasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya tengah mempersiapkan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “Kami akan melakukan judicial review. Saya mohon doa dan bantuan dari DPD RI,” papar Thomas.

Sedangkan untuk pendanaan berdasarkan UU No.12 Tahun 2012, Thomas berharap Mendagri agar semua Pemda bersedia memberikan bantuan dana, dan hak pengelolaan kekayaan negara bagi pengembangan PTS. “Beberapa tahun lalu Pemda Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan lain-lain memberikan dana bantuan kepada PTS. Tetapi Mendagri melalui Surat Edaran tidak memberikan bantuan lagi,” ujarnya.

]]>
464-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perhatikan-pts
<![CDATA[VALIDITAS DATA PEMILIH PILKADA JANGAN DIREMEHKAN!]]> 053-validitas-data-pemilih-pilkada-jangan-diremehkan Tue, 24 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, meminta kepada seluruh anggota DPD RI untuk lebih serius memberikan perhatian terhadap dinamika dan gejolak sosial yang semakin meningkat tajam menjelang tahun politik 2019. ‘’Kita semua adalah wakil rakyat yang dipilih oleh daerah masing-masing. Karena itu kita harus punya perhatian lebih terhadap keamanan dan stabilitas daerah masing-masing menjelang tahun politik yang memanas ini,’’ jelas Darmayanti pada Sidang Paripurna DPD RI Masa Sidang IV di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen di Senayan Jakarta, Selasa (24/4).

Darmayanti Lubis menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia adalah perhelatan pesta demokrasi yang luar biasa rentan dari instabilitas sosial. Perhelatan besar dan mahal ini, kata dia, pasti membutuhkan sinergi seluruh stakeholder yang ada demi terpilihnya pemimpin daerah yang berintegritas pribadi tinggi. ‘’Untuk itu, pemerintah kami minta mampu meningkatkan kualitas persiapan mereka dalam menyelenggaakan pesta demokrasi ini,” Ujar Darmayanti.

Salah satu isu yang mengemuka adalah validitas data pemilih, yang dinilai menjadi faktor penentu utama bagi keberhasilan pilkada di setiap daerah. Untuk itu, Darmayanti menekankan kepada pemerintah agar validitas data pemilih itu jangan sampai diremehkan, bahkan kalau perlu ditingkatkan demi terwujudnya stabilitas daerah selama pilkada berlangsung. ‘’Pemerintah harus menghindari tumpang tindih data pemilu karena tumpang tindih inilah yang seringkali menjadi kecurangan pelaksanaan pilkada,’’ tegas Darmayanti.

Selain itu, dalam sidang Paripurna tersebut, hal lain yang menjadi sorotan DPD RI adalah netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN). ASN harus mampu menjaga integritas dan netralitas dalam seluruh rangkaian agenda Pilkada, sekaligus menghindarkan timbulnya kecurigaan masyarakat. Pemilu yang tidak akuntabel pada gilirannya akan melahirkan keresahan politik dan sosial .

Tentu saja DPD RI memaklumi bahwa tidak mungkin semua tugas berat itu dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itulah, selaku wakil ketua DPD RI, Darmayanti meminta kepada semua anggota DPD RI yang kembali ke daerah dalam rangka reses, dapat menjalin sinergi mendalam dengan pemerintah daerah dalam mengamankan pilkada dan menurunkan suhu politik yang memanas menjelang tahun politik kali ini. “Keberhasilan pelaksanaan Pilkada kali ini dapat menjadi barometer kesiapan pemerintah pusat menghadapi pemilu 2019,” ungkap Darmayanti.*

]]>
053-validitas-data-pemilih-pilkada-jangan-diremehkan
<![CDATA[Bertemu Dubes Rusia, Ketua DPD Minta Proyek Kereta Api di Kaltim Dipercepat]]> 588-bertemu-dubes-rusia-ketua-dpd-minta-proyek-kereta-api-di-kaltim-dipercepat Tue, 24 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan delegasi Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva. Pada kesempatan itu, keduanya membahas hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia.

Oesman sapta menyambut baik atas kunjungan Duta Besar (Dubes) Federasi Rusia untuk Indonesia. Apalagi telah terjalin hubungan baik dengan Dubes Federasi Rusia yang sebelumnya.

“Pastinya hubungan kedua negara akan lebih baik karena banyak memberikan harapan khususnya di bidang ekonomi. Kami juga menyambut baik kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke Indonesia untuk investasi,” ucapnya di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (24/4).

Oesman sapta berharap pembangun rel kereta api di Kalimantan Timur bisa dipercepat. Pasalnya, masih banyak lagi proyek-proyek yang dikerjakan oleh Rusia terutama bauksit. “Bauksit kita terbesar di dunia. Makanya welcome untuk Rusia. Kita siap membantu bila Rusia mengalami kendala atau masalah,” tegas dia.

Ia juga berterimakasih bahwa Pemerintah Rusia telah meningkatkan investasi di Indonesia. Lantaran, Indonesia banyak sumber daya yang dapat dikelola. “Itu terbuka bagi negera-negara lain. Apalagi kita tahu bahwa Rusia saat ini tengah menggalakkan perekonomiannya. Kedepan kita berharap kerja sama bisa meningkat,” ujar senator asal Kalimantan Barat itu.

Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengaku senang berada di Indonesia terutama keramahtamahan dan persahabatannya. “Kita banyak kesamaan walaupun Indonesia dan Rusia jaraknya sangat jauh,” cetus dia.

Lyudmila menjelaskan bahwa Rusia saat ini tengah mengalami invansi dari Amerika Serikat dan sekutunya terutama tuduhan serangan senjata kimia di Douma Suriah oleh Amerika Serikat dan sekutunya. “Tindakan ini juga salah karena sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya serangan senjata kimia di Douma,” lontarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Rusia saat ini mengalami perekonomian yang kurang baik. Untuk itu, pihaknya tengah meningkatkan kerja sama di Asia khususnya Indonesia. “Memang saat ini kami sedang meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain,” kata Lyudmila.

]]>
588-bertemu-dubes-rusia-ketua-dpd-minta-proyek-kereta-api-di-kaltim-dipercepat
<![CDATA[Courtessy Call dengan Dubes Korsel, Ketua DPD RI Bahas Peluang Investasi di Daerah]]> 808-courtessy-call-dengan-dubes-korsel-ketua-dpd-ri-bahas-peluang-investasi-di-daerah Tue, 24 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta menerima Courtesy Call Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Kim Cang-beom di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Ketua (24/4). Dalam pertemuan tersebut, Oesman Sapta meminta agar hubungan baik kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selata lebih ditingkatkan, terutama dalam bentuk investasi di daerah-daerah.

“Kami harapkan dengan ditugaskan kembali Yang Mulia menjadi Duta Besar untuk Indonesia akan meningkatkan hubungan ekonomi kita. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia menunjukkan bahwa Indonesia akan menduduki peringat 30 negara dgn pertumbuhan ekonomi yg baik,” tambahnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Ketua BKSP DPD RI Bahar Ngitung, tersebut, Oesman Sapta menjelaskan bahwa saat ini negara Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat melalui banyaknya pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia terus menjajaki kerja sama investasi dengan negara-negara asing agar dapat berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, Oesman Sapta meminta agar Korea Selatan dapat lebih menanamkan investasi di Indonesia, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur kereta api di Kalimantan.

“Pintu kerja sama untuk Korea sangat terbuka lebar. Informasikan kepada DPD agar DPD bisa membantu Korea Selatan terkait investasi. Komunikasikan kepada kami. DPD RI sekarang mulai merubah mindset, DPD sekarang harus dapat mendorong investasi di daerah,” ucapnya Senator Kalimantan Barat ini.

Oesman Sapta juga mengapresiasi mulai terbukanya komunikasi antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Menurutnya hal tersebut merupakan tanda perdamaian antar negara di Semenanjung Korea tersebut. Adanya perdamaian tersebut juga dapat berpengaruh pada perkembangan negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Cang-beom mengatakan bahwa negaranya sampai saat ini telah menjalin kerja sama yang erat dengan Indonesia. Selain itu, negaranya akan terus menjajaki kerja sama baru dengan Indonesia. Dia berharap kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan dapat semakin erat melalui DPD RI.

“Mengenai kerja sama dengan Indonesia, kami terus menjajaki kerja sama terutama di industri padat karya. Kita juga memperluas bidang kerja sama di bidang budaya dan kesehatan. Dan ada kerja sama dengan Kementerian Perhubungan kedua negara untuk membangun railway kereta api di Indonesia,” kata Kim Cang-beom.

Menurutnya, peran DPD RI di Indonesia sangat penting karena sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki peran untuk mensejahterakan daerah dan menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

“Peran DPD RI di Indonesia sangat penting kerena mewakili daerah untuk mensejahterakan dan menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. tho/ars

]]>
808-courtessy-call-dengan-dubes-korsel-ketua-dpd-ri-bahas-peluang-investasi-di-daerah
<![CDATA[Wakil Ketua DPD RI Dukung Peringatan World Taichi dan Qigong Day 2018]]> 838-wakil-ketua-dpd-ri-dukung-peringatan-world-taichi-dan-qigong-day-2018 Mon, 23 Apr 2018 17:47:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono yang juga Ketua Umum Senam Tera Indonesia (STI) bertekad untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Oleh karena itu ia mendukung penuh terselenggaranya acara senam bersama untuk memperingati World Taichi dan Qigong Day 2018, yang akan dilangsungkan di lapangan sepakbola Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD pada hari Sabtu 28 April 2018. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III lantai 8, Jakarta,  Senin (23/4). 

Nono menjelaskan menurut kajian WHO beberapa tahun lalu, sebanyak 81,7% orang Indonesia bermasalah dengan kebugaran dan kesehatan. Ia berharap dengan menggelar acara olahraga rekreasi yang bisa diikuti oleh semua orang tersebut, maka usia harapan hidup masyarakat Indonesia lebih meningkat. “Tidak jarang kita menemukan anak muda yang tidak sehat, bugar dan meninggal pada usia muda. Apa artinya otak cerdas, kepandaian dan lain-lain kalau badannya tidak sehat”, ujar senator dari Provinsi Maluku tersebut. 

Nono juga berharap kegiatan ini bisa menjadi bagian dari program pemerintah yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Gelar World Taichi dan Qigong Day 2018 rencananya akan dihadiri oleh 3000 hingga 3500 orang dari berbagai induk organisasi yang berada di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia diantaranya Senam Tera Indonesia.**int

]]>
838-wakil-ketua-dpd-ri-dukung-peringatan-world-taichi-dan-qigong-day-2018