Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Mon, 20 Nov 2017 10:57:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAERAH, DPD RI GELAR REGIONAL DIPLOMATIK MEETING DI BINTAN 14-15 NOVEMBER 2017]]> 753-mempercepat-pembangunan-daerah-dpd-ri-gelar-regional-diplomatik-meeting-di-bintan-1415-november-2017 Wed, 15 Nov 2017 10:57:00 +0700 sila Jakarta -- DPD RI Mengadakan Regional Diplomatic Meeting (RDM) yang rencananya akan dibuka oleh Pimpinan DPD RI pada tanggal 15 November  2017. RDM sendiri adalah kegiatan untuk mempertemukan (matching) antara  kebutuhan daerah dalam bidang investasi dan non investasi dengan pihak luar negeri dengan difasilitasi oleh anggota DPD RI. Jadi ini adalah pertemuan tripartite. Provinsi diwakili oleh Gubernur atau pejabat tinggi daerah sedangkan negara sahabat diwakili oleh duta besar atau pejabat tinggi kedutaan/konsulat. Panitia telah mendapatkan konfirmasi kehadiran 8 kedutaan negara sahabat, 24 perwakilan provinsi dan 22 Anggota DPD RI. 

Menurut ketua BKSP DPD RI Bahar Ngitung, Acara inti berupa round table discussion antara seluruh provinsi di Indonesia dengan negara sahabat dengan anggota BKSP DPD RI sebagai fasilitator. Selain acara inti, selama dua hari diadakannya RDM ada beberapa acara non formal lain namun tidak kalah penting yaitu Welcome Dinner, Diplomatic Lunch dan Golf Persahabatan.  

Diharapkan melalui rangkaian acara formal dan non formal selama 2 hari tersebut, terjalin komunikasi yang lebih erat antara daerah dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan masing-masing pihak bisa menemukan peluang-peluang baru bagi kerjasama yang saling menguntungkan.

Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkab Bintan menyambut dengan sangat baik penyelenggaraan acara ini.  Sebagai tuan rumah,  pemprov Kepri dan Pemkab Bintan telah menyediakan dukungan penuh baik berupa akomodasi maupun protokoler.  "kami gembira diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah dan segala fasilitas telah disiapkan!"

Sebagai representasi  dari kepentingan dan aspirasi daerah, DPD RI tidak hanya akan berperan sebagai fasilitator pembicaraan di acara ini. Wacana yang berkembang menunjukkan bahwa daerah ingin DPD RI terus berperan secara berkesinambungan dalam pembangunan daerah. Wacana ini mengemuka dalam technical meeting persiapan RDM beberapa waktu yang lalu.

Memperhatikan aspirasi itu, BKSP DPD RI bermaksud membentuk sebuah kelompok kerja (working group) monitoring kerjasama Daerah-Luar Negeri. Working group ini akan menjadi pusat database dan pertukaran informasi kerjasama daerah-luar negeri sekaligus menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berpotensi muncul dalam kerjasama tersebut. diharapkan dengan adanya working group,  sinergi antara berbagai stakeholder bisa selalu tercipta dan hubungan kerjasama daerah-luar negeri bisa berdampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

]]>
753-mempercepat-pembangunan-daerah-dpd-ri-gelar-regional-diplomatik-meeting-di-bintan-1415-november-2017
<![CDATA[REGIONAL DIPLOMATIC MEETING DPD RI DIANGGAP SEBAGAI KESEMPATAN EMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH]]> 117-regional-diplomatic-meeting-dpd-ri-dianggap-sebagai-kesempatan-emas-dalam-pembangunan-daerah Tue, 14 Nov 2017 10:57:00 +0700 sila BINTAN -- Regional Diplomatic Meeting (RDM) yang diselenggarakan oleh DPD RI dianggap daerah sebagai kesempatan emas dalam menarik investor untuk pembangunan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI tersebut dianggap sebagai jembatan komunikasi antara daerah dengan negara-negara luar untuk dapat berinvestasi di daerah.

Menurut Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, kegiatan RDM tersebut merupakan bentuk upaya DPD RI sebagai wakil daerah dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Kegiatan tersebut dianggap dapat menjadi jalan bagi Provinsi Kepulauan Riau agar dilirik oleh negara-negara luar dan menanamkan investasi mereka untuk pembangunan di Kepulauan Riau.

“Negara-negara biar bisa melihat langsung potensi di Kepri sangat menjanjikan untuk investasi, apakah industri, pariwisata, termasuk jasa,” ucapnya saat diwawancarai setelah jamuan makan siang dengan BKSP DPD RI di Gedung Daerah Tanjung Pinang (14/11).

Dirinya juga mengapresiasi DPD RI yang menjadikan Bintan, Kepulauan Riau sebagai tuan rumah kegiatan Regional Diplomatic Meeting. Dirinya berjanji akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjalin kerja sama investasi dengan diplomat yang datang dalam kegiatan tersebut. “Saya terima kasih dengan Ketua DPD Pak OSO yang secara spontan menempatkan Kepri sebagai tuan rumah. Makanya kita upayakan semaksimal mungkin bisa menampilkan yang terbaik,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis mengatakan bahwa kegiatan RDM merupakan salah satu bentuk perjuangan DPD RI dalam pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan daerah secara langsung dapat mempromosikan daerah mereka kepada para diplomat agar mau berinvestasi di daerah mereka masing-masing.

“Ini merupakan event kedua yang tujuannya bagaimana kita memasyarakatkan daerah ke para diplomat. Kita tidak mau diplomat datang cuma bertamu atau beraudiensi, tapi kita mau (diplomat-red) punya manfaat buat negara kita,” kata Senator dari Sumatera Utara ini.

Ketua BKSP DPD RI, Bahar Ngitung, menambahkan bahwa ‎melalui kegiatan ini, terbangun komunikasi langsung antara daerah dan negara-negara luar. Antara daerah dan diplomat dapat menemukan peluang kerja sama dan investasi yang berbagai sektor yang dianggap saling menguntungkan.

terjalin komunikasi yang lebih erat antara daerah dan luar negeri. Dengan demikian masing-masing pihak bisa menemukan peluang-peluang baru bagi kerjasama dan investasi di berbagai sektor yang saling menguntungkan.

Dirinya menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini akan dihadiri oleh 8 kedutaan negara sahabat, 24 perwakilan provinsi dan 22 Anggota DPD RI. Sedangkan alasan untuk memilih Kepulauan Riau sebagai tuan rumah, senator dari Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa Kepri dipilih sebagai bentuk perhatian khusus DPD RI dalam memajukan daerah kepulauan.

“Sekalipun Kepri berada di ujung dari daerah, tapi pimpinan mengambil kebijakan kita harus memperhatikan kepulauan. Kepulauan merupakan potensi Indonesia yang harus dikembangkan. DPD menjadi jembatan aspirasi bagi daerah, dan kita harap pertemuan ini ada interaksi antara pemprov dengan para diplomat,” ucap senator yang akrab dipanggil Obama ini. *014

]]>
117-regional-diplomatic-meeting-dpd-ri-dianggap-sebagai-kesempatan-emas-dalam-pembangunan-daerah
<![CDATA[KOMITE II DPD RI MINTA PUPUK BERSUBSIDI DI JAWA TIMUR HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK]]> 561-komite-ii-dpd-ri-minta-pupuk-bersubsidi-di-jawa-timur-harus-dikelola-dengan-baik Tue, 14 Nov 2017 10:57:00 +0700 sila GRESIK -- Atasi kekurangan pupuk bersubsidi di Jawa Timur, Komite II DPD RI minta pengelolaannya harus makin baik.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhamad Mirza Wardana, saat Komite II DPD RI melakukan Kunjungan Kerja ke Petrokimia Gresik dan beraudiensi dengan Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi II, Kementerian BUMN, Purnomo Sinar Hadi, dan Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementerian pertanian Muhlizar, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan jajaran manajemen PT. Petrokimia Gresik, yang diwakili oleh direktur Keuangan Pardiman pada hari selasa (14/11/2017).
 
Menurut Aji, Pemerintah harus perketat melakukan  pengawasan terkait dengan distribusi, data kebutuhan pupuk bersubsidi, para mafia pupuk dan tingkat harga yang melampaui ketentuan.
 
Dalam kunjungan di Wisma Kebomas Petrokimia Gresik tersebut, Aji menyampaikan catatan penting Komite II DPD RI soal kelangkaan pupuk di Jawa Timur.
 
"Terkait dengan kelangkaan pupuk, DPD RI berpendapat, tidak efektifnya kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi tingginya permintaan pupuk saat musim tanam, padahal PT Pupuk Indonesia telah memberlakukan penyimpanan stok melebihi ketentuan Kementerian Pertanian," ujarnya.
 
Aji menambahkan adanya dugaan faktor yang menyebabkan proses distribusi pupuk bersubsidi terhambat. "Pertama, pada awal tahun proses administrasi harus diawali dengan pembuatan SK terlebih dahulu yang menyebabkan terhambatnya produsen pupuk menyalurkan ke kabupaten/kota. Kedua, Produsen pupuk ditentukan oleh pemerintah pusat yakni PT Pupuk Indonesia yang membawahi pupuk seluruh Indonesia," jelas Aji.
 
Lebih lanjut Aji menyampaikan  bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk ini belum optimal sehingga diperlukan langkah perbaikan seperti pengalokasian kuota pupuk ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun, yang titik bagi terakhir berada di kelompok tani.
 
Dikesempatan yang sama Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi mengatakan, kelangkaan pupuk  bersubsidi mengakibatkan harga pupuk menjadi melonjak.
 
"Nah jika pupuk subsidi sudah langka, maka akan terjadi kenaikan harga hingga mencapai 100% dari yang ditetapkan pemerintah," jelas Nawardi.
 
Menurut Nawardi masyarakat masih melaporkan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di beberapa kecamatan di Jawa Timur. Faktanya pupuk bersubsidi yang sulit ditemui dikarenakan adanya temuan  penjualan pupuk bersubsidi secara bebas di toko-toko pupuk dan bukan merupakan toko / kios pupuk  yang dimandatkan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi.
 
Menyoroti soal distribusi, Nawardi mengungkapkan soal pentingnya menentukan kios pengecer yang kredibel.
 
"Penentuan kios pengecer juga harus sesuai dengan aturan yang semestinya dan pengalokasian dana yang cukup serta penetapan petugas yang tetap untuk operasional petugas," papar Nawardi yang juga Ketua HKTI Jawa Timur.
 
Masalah utama  dengan sistem  distribusi, jelas Nawardi, adalah  tidak berfungsinya  mekanisme  persaingan  pasar  yang  sehat  dan  tidak  transparannya penunjukan distributor maupun pengecer.
 
Persoalan pupuk sudah sering dibahas di komite II, terang Nawardi, mengingat negara kita negera agraris yang mayoritas adalah petani miskin, dimana setiap tahun triliunan rupiah diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi, namun para petani belum bisa merasakan dengan semestinya.
 
Di bulan tanam pada akhir tahun ini para petani sangat mengandalkan ketersediaan pupuk, oleh karena itu Nawardi berharap petrokimia bisa sama sama mengawasi distribusinya agar sampai ke para petani.
 
Sementara itu Direktur keuangan PT Petrokimia, Pardiman menjelaskan tentang peranan petrokimia.
 
"Tugas dari pemerintah kepada kami adalah memenuhi kebutuhan pupuk di dalam negeri, kami dukung program kedaulatan pangan nasional, hal ini sesuai dengan misi kami untuk mendukung tersedianya pupuk nasional sehingga bisa dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi program dari pemerintah," terangnya.
 
Pardiman juga menjelaskan soal  distribusi pupuk bersubsidi, yang salah satu penyebabnya adalah masih ada pengecer yang menjual pupuk secara eceran sesuai dengan permintaan petani, belum lagi masih ada kios-kios tidak resmi yang mendapatkan pupuk dari petani yang memiliki kelebihan alokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK)
 
"Administrasi pengecer yang belum tertib, masih terdapat petani penggarap/ penyewa yang belum terdaftar dalam RDKK, nah hal ini juga mesti diperbaiki," tegasnya.
 
Pada pertemuan tersebut hadir pula Anggota komite II DPD RI, Muhammad Saleh, Tellie Gozeli, dan Abdul Aziz Qahhar. 
 
Menurut Muhammad Saleh kelangkaan pupuk inilah yang menjadi masalah, sedangkan harga pada situasi tertentu tidaklah dipermasalahkan. "Dari konstituen kami, itu beberapa menyampaikan soal harga pupuk tidaklah masalah, asalkan ada pupuknya. Bagaimana bisa mereka bertani sementara pupuknya tidak ada," katanya.(Adn)
]]>
561-komite-ii-dpd-ri-minta-pupuk-bersubsidi-di-jawa-timur-harus-dikelola-dengan-baik
<![CDATA[Krisis Danau DPD RI Advokasi Permasalahan Danau Batur Bali]]> 470-krisis-danau-dpd-ri-advokasi-permasalahan-danau-batur-bali Tue, 14 Nov 2017 10:57:00 +0700 sila BALI -- DPD RI tinjau Danau Batur Bali terkait masalah kerusakan danau yang terjadi hampir di seluruh danau di Indonesia. Pemanfaatan Danau saat ini hanya sebatas untuk acara festival seremonial tetapi pemerintah melalui kementerian kurang tanggap dengan banyaknya kerusakan yang terjadi. hal tersebut terungkap dalam kunjungan advokasi DPD RI ke Danau Batur Bali. Selasa(14/11). 
 
I Kadek Arimbawa, Wakil Ketua Komite II DPD RI didampingi I Made Gianyar, Bupati Bangli Bali dalam kunjungan kerja ke Danau Batur Bali. Turut hadir Anggota Komite II DPD RI Marhany VP. Pua, Sudirman, Habib Ali Alwi, Ibrahim Agustinus Medah, Denty Eka Widi Pratiwi, Rahmiyati Jahja, Baiq Diyah Ratu Ganefi, Asmawati, serta perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bangli dan Dinas-Dinas terkait. 
 
DPD RI mengharapkan tindak Lanjut Konferensi Danau Nusantara lalu di Gorontalo segera dilakukan pemerintah.
 
"Kami akan mengumpulkan permasalahan di sini untuk kami bawa kepada kementerian pusat terkait pada rapat kerja nanti supaya pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan krisis danau ini," ujar I Kadek Arimbawa. 
 
Bupati Bangli Apresiasi langsung kunjungan kerja DPD RI ini merupakan keseriusan menangani permasalahan danau. Danau baru sebatas untuk pertunjukan dan festival,  tapi kerusakan danau-danau sekitar 800 danau tidak tersentuh oleh program pemerintah. 
 
"Bagaimana mencegah kerusakan Danau diperlukan tindakan nyata dari berbagai pihak, dan kami apresiasi DPD cepat untuk segera turun dan membantu mengadvokasi permasalahan ini ke pusat," ujar I Made Gianyar.
 
Saat ini kualitas air mengalami penurunan dan kurang layak konsumsi,  pendangkalan di danau terjadi karena dari hulu ke hilir. 
 
"Menurut pengamatan kami banyak faktor yang menyebabkan, seperti musim hujan dari hulu membawa material-material sumber pendangkalan danau perlu ada DAM khusus untuk menampung air sebelum diteruskan ke danau," lanjut Bupati Bali tersebut.
 
Senada dengan pernyataan tersebut Ibrahim Agustinus Medah mengatakan kita sudah terlambat mencegah pendangkalan danau, karena sudah terjadi bertahun-tahun dan sudah kronis.
 
"Diperlukan data seberapakah pendangkalannya dan kurangnya debit air saat ini, serta sejauh mana pencemaran airnya, dan usulan pengawasan mekanisme aliran sungai yang menuju ke danau harus ada satu dam yang menahan air sehingga yang menuju ke danau tetap bersih sangat bagus, PUPR harus melihat ini sebagai masalah penting," tegas Senator NTT tersebut.
 
Pada kesempatan ini Bupati Bangli menitipkan proposal kepada Komite 2 DPD RI mengenai penanganan krisis danau kepada pemerintah pusat dan agar DPD RI dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan krisis danau tersebut.(mas)
]]>
470-krisis-danau-dpd-ri-advokasi-permasalahan-danau-batur-bali
<![CDATA[Pembahasan RUU ASN dan Pengawasan UU Desa Diharapkan Selesai di Masa Sidang Ini]]> 249-pembahasan-ruu-asn-dan-pengawasan-uu-desa-diharapkan-selesai-di-masa-sidang-ini Tue, 14 Nov 2017 10:57:00 +0700 msidikp Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Darmayanti Lubis berharap seluruh alat kelengkapan memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan rangkaian tugas yang telah diagendakan. Pada Masa Sidang II ini Komite I akan melakukan finalisasi Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. “Kami berharap keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan RUU ini dapat diselaraskan dengan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara yang belum lama ini kita sepakati, sehingga substansi RUU dapat selaras demi meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia,” ujar Darmayanti saat membuka Sidang Paripurna ke-6 di Gedung Nusantara V, Jakarta (13/11).

Komite I, lanjutnya juga akan mengadakan finalisasi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa dan Pengawasan atas Program Reforma Agraria. Sedangkan, Komite II akan melanjutkan pembahasan Pandangan terhadap RUU Perkelapasawitan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Pangan dan UU Penerbangan.

Sementara itu, Komite III akan melanjutkan pembahasan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Narkotika dan UU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta UU tentang Keperawatan. Sedangkan Komite IV akan menyelesaikan tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2017, membahas penyusunan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU tentang APBNP 2017 dan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menyelesaikan pembahasan penyusunan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Perkoperasian dan UU tentang BUMN.”Seluruh Alat Kelengkapan DPD RI diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini, secara efektif dan efisien guna mencapai target kerja alat kelengkapan yang ditetapkan,” ujar senator dari Sumatera Utara ini.

Agenda Sidang Paripurna ke-6 juga mengagendakan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Dalam laporan hasil kunjungan ke daerah, anggota DPD RI, Budiono mengatakan dalam kunjungan di Jawa Timur, keempat anggota masih menjumpai sejumlah persoalan seperti kasus keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan baik untuk pembuatan akte lahir, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)."Pengurusan adminduk akte, KK maupun KTP berbulan-bulan bahkan tahunan baru jadi. Untuk itu Komite I diharapkan mempertanyakan kepada mitranya yaitu Mendagri, " ujarnya.

Aspirasi lainnya adalah tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai masih menyisakan sejumlah permasalahan, khususnya pencabutan subsidi untuk pengguna listrik 900 VA. Pencabutan subsidi dinilai memberatkan bagi masyarakat yang kurang mampu. "Untuk itu diharapkan PLN memberikan mekanisme yang tepat agar mereka yang kurang mampu bisa tetap menerima subsidi. Ada pembedaan antara pelanggan penerima subsidi dan non subsidi," jelasnya.

Implementasi dana desa juga terus menuai persoalan di berbagai daerah. Anggota DPD RI, GKR. Ayu Koes Indriyah mengatakan pelaksanaan dana desa di Jawa Tengah masih bermasalah, karena tidak adanya klasifikasi desa dengan jumlah penduduk sedikit maupun banyak. "Tidak ada perbedaan alokasi dana desa untuk desa kecil dan desa besar, sehingga timbul kesenjangan," ungkapnya.

Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah, Delis Julkarson Hehi juga menyoroti tentang kurang maksimalnya pembinaan dan pelatihan terhadap aparat desa sehingga penggunaannya akan lebih tepat sasaran. "Komite I mungkin bisa menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di Sulawesi Tengah ini," jelasnya.

Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara, Stefanus Liow melaporkan keinginan masyarakat Sulut untuk mempercepat pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan. (int/ter)

]]>
249-pembahasan-ruu-asn-dan-pengawasan-uu-desa-diharapkan-selesai-di-masa-sidang-ini
<![CDATA[Perpanjangan Kedua Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI]]> 693-perpanjangan-kedua-seleksi-terbuka-jabatan-pimpinan-tinggi-madya-sekretariat-jenderal-dpd-ri Fri, 10 Nov 2017 10:57:00 +0700 hagustin  

 

 

Akses pansel.dpd.go.id untuk lebih jelasnya

]]>
693-perpanjangan-kedua-seleksi-terbuka-jabatan-pimpinan-tinggi-madya-sekretariat-jenderal-dpd-ri
<![CDATA[DPD RI KAJI PERSOALAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TIMUR]]> 311-dpd-ri-kaji-persoalan-reforma-agraria-di-jawa-timur Wed, 18 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila Surabaya -- Persoalan reforma agraria perlu diperkuat dengan payung hukum dan regulasi yang jelas. Hal ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Surabaya, Jawa Timur dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan reforma agraria khususnya terkait redistribusi lahan dan legalisasi asset, Rabu, (18/10/17).

Akhmad Muqowam menjelaskan Komite I DPD RI memiliki komitmen untuk mengawasi implementasi kegiatan reforma agraria. Mengingat hal ini merupakan agenda strategis nasional yang menyentuh kalangan luas dan lapisan terbawah dari warga bangsa.

“Kunjungan ini dalam rangka menginventarisir setiap persoalan reforma agraria yang terjadi di Jawa Timur, apa yang menjadi hambatan selama ini, sehingga kami dapat menyusun pertimbangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya.

DPD RI mencatat setidaknya ada empat kendala dalam pelaksanaan reforma agrarian, yakni Pertama, sulitnya keterukuran antara rencana dan implementasi sehingga sulit untuk mewujudkan rencana yang tepat sasaran. Kedua, terkait validitas data yang belum terintegrasi, terutama data dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Kementrian Kehutanan.

“Kendala ketiga adalah rekam jejak keberpihakan para pemangku kepentingan terhadap gerakan reforma agraria dan kendala terakhir, belum populernya isu reforma agraria di institusi pendidikan tinggi menyebabkan minimnya kajian ilmiah maupun ahli – ahli reforma agraria di Indonesia,” jelasnya.  

Senator asal Jawa Timur, Abdul Qadir A. Hartono mengatakan terdapat beberapa isu strategis yang dibahas dalam kunjungan kerja kali ini antara lain realitas ketersediaan lahan/tanah obyek reforma agraria dengan pendataan tanahnya. Strategi yang tepat untuk redistribusi lahan/tanah, penataan penguasaan dan pemilikan  tanah obyek reforma agraria sebagai upaya menciptakan keadilan  dan kepastian hukum atas tanah obyek reforma agrarian.

“Selain itu, juga dbutuhkan strategi yang tepat untuk redistribusi lahan/tanah, penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria sebagai upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum atas tanah obyek reforma agraria,” ungkapnya.

Menurut senator asal DIY, Hafid Asrom isu lain yang cukup mengemuka adalah perlunya evaluasi berbagai hak atas tanah yang telah melekat pada berbagai institusi (Perhutani, PTPN dan swasta) dan masalah kelembagaan yang mengimplementasikan serta penguatan kerangka regulasi.

“BPN dan institusi lainnya perlu memberi perhatian yang lebih besar terkait masalah pertanahan,” ujarnya.

Sementara terkait dengan pemberdayaan masyarakat, senator asal Kalimantan Tengah, Muhammad Mawardi mengatakan perlunya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agrarian. Selain itu, perlunya pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh rakyat.

 “Tak hanya itu, harus dipikirkan juga bagaimana legalisasi asset bisa mengakomodasi hak-hak kolektif/komunal, jika dilakukan maka akan terdata secara spesifik mengenai kepemilikan tanah, ” jelasnya.

Kunjungan kerja ini juga turut dihadari anggota komite I DPD RI lainnya, yakni Ahmad Subadri (Banten), Gede Pasek Suardika (Bali), Abdurachman Lahabato (Maluku Utara), Hendri Zainuddin (Sumatera Selatan), A.M. Fatwa (DKI Jakarta), Yanes Murib (Papua), Eni Sumarni (Jawa Barat), Robiatul Addawiyah (NTB), Syafrudin Atasoge (NTT).

Kunjungan kerja ini diterima Sekda Prov. Jawa Timur , Akhmad Sukardi dan dihadiri oleh Rorkompimda Jatim, Kanwil ATR/BPN, Dinas Kehutanan, Pemkab/Pemkot, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, Akademisi, LSM Pemerhati Pertanahan

]]>
311-dpd-ri-kaji-persoalan-reforma-agraria-di-jawa-timur
<![CDATA[Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI]]> 901-seleksi-terbuka-jabatan-pimpinan-tinggi-madya-sekretariat-jenderal-dpd-ri Wed, 18 Oct 2017 10:57:00 +0700 hagustin KLIK DISINI UNTUK MELIHAT DETIL PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

 

KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH LAMPIRAN PENGUMUMAN

 

Akses pansel.dpd.go.id untuk lebih jelasnya

]]>
901-seleksi-terbuka-jabatan-pimpinan-tinggi-madya-sekretariat-jenderal-dpd-ri
<![CDATA[Reforma Agraria Belum Maksimal, Komite I DPD RI Jaring Permasalahan Pertanahan di Sulut]]> 734-reforma-agraria-belum-maksimal-komite-i-dpd-ri-jaring-permasalahan-pertanahan-di-sulut Tue, 17 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila MANADO-Komite I menilai bahwa saat ini skema reforma agraria yang didorong pemerintah melalui legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektar serta pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 hektar masih jauh dari harapan. Oleh karena itu Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan reforma agraria untuk menyusun pertimbangan agar reforma agraria dapat berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani, menilai belum sesuainya pelaksanaan reforma agraria terhadap target yang ditentukan disebabkan karena pemerintah tidak mampu mengidentifikasi secara jelas penghambat implementasi kebijakan reforma agraria. Untuk menyukseskan reforma agraria, dibutuhkan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sejak awal perencanaan.

“Sejauh mana redistribusi lahan dan legalisasi aset benar-benar bisa dilaksanakan sesuai target, mencapai sasaran, prinsip dan azas keadilan terpenuhi. Jangan terjadi penyimpangan pada legalisasi aset dan redistribusi lahan. Itu justru semakin memberikan keleluasaan dan kesempatan lebih besar kepada korporasi, kelompok pemilik modal, kaum kapitalis, dan akhirnya rakyat terpinggirkan,” ucapnya saat kunjungan kerja Komite I DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan reforma agraria di Aula BPN Provinsi Sulawesi Utara hari Selasa (17/10).

Benny Rhamdani menjelaskan capaian hasil reforma agraria yang dijalankan pemerintah masih tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Per akhir Agustus 2017 lalu, legalisasi aset mencapai 2.889.993 bidang, yaitu 508.391,11 Ha yang terdiri dari 1.327.028 KK. Kemudian redistribusi lahan mencapai 245.097 bidang atau seluas 187.036 Ha yang diterima oleh 179.142 KK.

“Dari gambaran singkat pencapaian target tersebut, kami di DPD RI melihat bahwa pemerintah masih belum menemukan formula yang pas untuk memenuhi janji reforma agraria sesuai Nawa Cita,” imbuh sang senator tersebut.

Atas permasalahan tersebut, DPD RI mencatat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan reforma agraria. Kendala pertama adalah sulitnya keterukuran antara rencana dan implementasi. Proses penetapan obyek-obyek tanah yang prematur mengindikasikan bahwa perencanaan tidaklah matang. Kendala kedua adalah, data pertanahan, yaitu menyangkut validitas data dan data di Indonesia yang belum terintegrasi, terutama data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. Ketiga adalah tidak diimbanginya political capacity di jajaran menteri dan birokrasi atas political will kabinet kerja Jokowi-JK terhadap reforma agraria. Dan Keempat, belum populernya isu reforma agraria di institusi pendidikan tinggi menyebabkan minimnya kajian ilmiah maupun ahli-ahli reforma agraria di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Sulawesi Tenggara, Yusran A. Silondae meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lainnya memberikan perhatian yang lebih besar terkait masalah pertanahan dalam rangka menyukseskan reforma agraria. “Jika tidak masalah ini akan mengarah pada gangguan kamtibnas. Masukan dari Sulawesi Utara ini akan kita bawa ke tingkat nasional untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dan menurut Senator yang mewakili Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Muhammad Idris, untuk menyukseskan reforma agraria, pendataan mengenai pertanahan harus dilakukan di tingkat RT atau desa. Jika dilakukan, maka data mengenai kepemilikan tanah yang spesifik dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terkait reforma agraria.

Sejumlah anggota Komite I DPD RI yang ikut kunjungan kerja tersebut adalah Benny Rhamdani, Nurmawati Dewi Bantilan, Yusran A. Silondae, Muhammad idris, AD Khaly, Jacob Esau Komigi dan Muhammad Asri Anas. Kunker tersebut juga dihadiri Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Supardy Marbun, Kasubdit 2/Dittipidum Bareskim Polri Kombes Pol. Dani Kustoni, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Utara Freddy Kolintama, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.*ars

]]>
734-reforma-agraria-belum-maksimal-komite-i-dpd-ri-jaring-permasalahan-pertanahan-di-sulut
<![CDATA[DPD RI Usulkan Kuota Haji Tahun 2018 Ditambah]]> 109-dpd-ri-usulkan-kuota-haji-tahun-2018-ditambah Tue, 17 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila
JAKARTA-Komite III DPD RI mengusulkan penambahan kuota haji untuk tahun 2018 mendatang. Hal itu tertuang dalam RDP dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPD Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10).

Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mengatakan DPD RI mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia terkait pembenahan ibadah haji baik dari segi administrasi, akomodasi, dan kesehatan.

“Kami sangat mengapresiasi pembenahan haji tahun ini kepada pemerintah. Tentunya, semua fasilitas harus didukung oleh stakeholder walaupun masih ada kekurangan,” ucapnya.

Fahira mengatakan memang setiap tahun permintaan haji kian bertambah. Maka, Komite III DPD meminta pemerintah untuk bisa menambah kuota haji sehingga tidak terlalu lama menunggu untuk berangkat ke Tanah Suci. “Kita berharap pemerintah bisa menambah kuota haji di tahun depan,” harapnya.

Selain itu, ia menjelaskan ada beberapa catatan untuk Kementerian Agama agar pembenahan ibadah haji bisa lebih baik lagi. Salah satunya, masih kurangnya pemahaman jamaah terkait ibadah haji. “Akibatnya masih ada jamaah yang masih bingung saat di Tanah Suci,” ujar senator asal DKI Jakarta itu.

Belum lagi, lanjutnya, jamaah yang tidak menghiraukan kondisi fisiknya. Akibatnya, tak sedikit jamaah yang sakit dan meninggal dunia. “Ini mengancam para jamaah. Maka harus ada edukasi dari pemerintah untuk kondisi fisik jamaah,” kata Fahira.

Sementara itu, Anggota Komite III DPD Suriati Armaiyn menambahkan bahwa secara umum penyelenggaran haji tahun ini sudah lebih baik. Namun ada perbaikan yang perlu menjadi masukan. “Terutama harus ada standarisasi jamaah yang lanjut usia yang harus didampingi oleh keluarganya. Karena jika orang lain yang harus mendampingi maka ini akan sulit,” tukas dia.

Untuk pembimbing haji, sambung dia, tidak cukup satu orang yang harus meng-handle satu kloter. Seharusnya lebih baik satu pembimbing menangani dua rombongan. “Jika satu pembimbing menangani dua rombongan, maka bisa segera mendeteksi bila ada jamaah yang keluar dari rombongan,” papar senator asal Maluku Utara itu.

Dikesempatan yang sama, Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pelaksanan haji sudah selesai dan seluruh jamaah sudah kembali ke Tanah Air. “Adapun jamaah yang masih di Tanah Suci itu karena kondisi fisiknya yang kurang baik dan wafat,” tegasnya.

Lukman menambahkan untuk kuota haji pada tahun ini berjumlah 211 ribu orang. Hal itu tentunya ada tambahan kuota 10 ribu dari pemerintah Arab Saudi. “Dengan demikian jumah jamaah haji kita menjadi 221 ribu orang yang sebelumnya 168.800,” tutur dia.

Untuk penambahan kuota haji, Ia mengatakan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang meminta adanya tambahan kuota. Sebenarnya, problem haji saat ini berada di Mina padahal sudah dilakukan perluasan baik itu untuk jalan, hotel, dan sebagainya oleh pemerintah Arab Saudi.

Lukman melanjutkan jika kuota jamaah ditambah sementara luas perkemahan tidak disesuaikan maka akan mengancam jamaah Indonesia. “Sekarang ini kita sedang meyakinkan pemerintah Saudi untuk meningkat tenda dan menambah jumlah toilet di Minah. Jika penambahan kuota tidak dibarengi dengan ini maka ini mengancam jamaah kita,” lontarnya.*fan

]]>
109-dpd-ri-usulkan-kuota-haji-tahun-2018-ditambah
<![CDATA[DPD RI Ajak Semua Pihak Berantas Mafia Tanah]]> 135-dpd-ri-ajak-semua-pihak-berantas-mafia-tanah Tue, 17 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila Manado -- Keberadaan mafia tanah dianggap telah mengacaukan tata kelola pertanahan di Indonesia. Selain memunculkan penghambat pelaksanaan reforma agraria, keberadaan mafia tanah juga dinilai merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu Komite I DPD RI mengajak pihak terkait untuk bersama-sama memberantas mafia tanah.

Menurut Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, tata kelola pertanahan di Indonesia saat ini berhadapan dengan tiga kekuatan besar yang bersekongkol dalam sebuah kelompok yang disebut mafia tanah. Menurutnya tiga kekuatan besar tersebut dapat berasal dari pengusaha, oknum pemerintah yang korup, dan juga oknum penegak hukum yang menyelewengkan kewenangannya.

“Tiga kekuatan ini sempurna satu sama lain saling mengikat diri. Dan jika rakyat berhadapan dengan tiga kekuatan lain ini, rakyat tidak memiliki kekuatan apapun,” ujarnya saat diwawancarai usai pertemuan dengan stakeholder di Sulawesi Utara terkait Reforma Agraria hari Selasa (17/10).

Senator dari Sulawesi Utara ini meminta agar setiap institusi negara, setiap para pejabat negara pemangku kepentingan dalam tugas-tugas tata kelola pertanahan berpihak pada kepentingan rakyat dan tunduk pada konstitusi undang-undang dan tidak berpihak pada mafia tanah.

“Bahwa setiap daerah maupun negara harus welcome terhadap segala bentuk investasi iya, tetapi tidak boleh masuknya investasi kelompok pemilik modal menyingkirkan rakyat. Rakyat atas nama kepentingan umum yang dijamin dalam undang-undang pokok agraria tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Menurut Senator dari Sulawesi Barat, Muh. Asri Anas, keberadaan mafia tanah merusak sistem tata kelola pertanahan. Bahkan mafia tanah telah menguasai banyak lahan milik masyarakat. Dirinya mendorong DPD RI bersama instansi lain untuk segera mengatasi keberadaan mafia tanah. Menurutnya tanah dan lahan harus dikembalikan oleh rakyat, tidak hanya dikuasai oleh pemilik modal ataupun korporasi besar.

Sedangkan menurut Senator dari Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan, berbagai permasalahan terkait pertanahan dikarenakan adanya kelemahan dalam undang-undang yang mengatur mengenai tata kelola pertanahan. Undang-undang tersebut dinilai multitafsir dan kurang berpihak pada masyarakat kecil. “RUU pertanahan yang belum tuntas perlu didorong lagi untuk menghasilkan payung hukum yang lebih mempunyai kekuatan hukum. Harus ada kesepakatan bersama untuk memperbaiki siatem hukum pertanahan di indonesia dengan mendorong RUU pertanahan yg belum tuntas,” ucapnya.

Menurut Benny Rhamdani, terkait hal tersebut, Komite I akan membentuk Pansus Pertanahan yang akan membahas mengenai permasalahan pertanahan bersama dengan dengan kementerian terkait, Kapolri, menteri agraria, menteri LHK, dan Bappenas. “Pansus pertanahan ini akan melakukan koreksi total terhadap segala bentuk penyimpangan penyalahgunaan abuse of power dalam hal kebijakan reforma agraria, termasuk mafia tanah,” ujarnya.

Benny menambahkan, Komite I DPD RI saat ini telah menginisiasi tiga RUU terkait pertanahan, yaitu RUU Pertanahan, RUU tentang Hak Atas Tanah, dan RUU Peradilan Agraria. RUU Hak Atas Tanah bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan umum. RUU tersebut akan membatasi jumlah lahan atau tanah yang dapat dibeli atau dimiliki oleh satu badan usaha, korporasi, atau perseorangan. Sedangkan untuk RUU Peradilan Agraria mendorong agar kasus terkait pertanahan tidak lagi ditangani oleh peradilan umum, tapi oleh peradilan agraria.

“Karena Indonesia sudah masuk dalam fase darurat agraria. Kejahatan pertanahan oleh mafia tanah harus dikategorikan sebagai kejahatan extraordinary crime. Oleh karena itu penanganan tidak boleh lewat peradilan umum, harus peradilan agraria,” tegasnya.

]]>
135-dpd-ri-ajak-semua-pihak-berantas-mafia-tanah
<![CDATA[Reforma Agraria Belum Maksimal, Komite I DPD RI Jaring Permasalahan Pertanahan di Sulut ]]> 221-reforma-agraria-belum-maksimal-komite-i-dpd-ri-jaring-permasalahan-pertanahan-di-sulut--- Tue, 17 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila MANADO - Komite I menilai bahwa saat ini skema reforma agraria yang didorong pemerintah melalui legislasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektar serta pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 hektar masih jauh dari harapan. Oleh karena itu Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan reforma agraria untuk menyusun pertimbangan agar reforma agraria dapat berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani, menilai belum sesuainya pelaksanaan reforma agraria terhadap target yang ditentukan disebabkan karena pemerintah tidak mampu mengidentifikasi secara jelas penghambat implementasi kebijakan reforma agraria. Untuk menyukseskan reforma agraria, dibutuhkan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sejak awal perencanaan.

“Sejauh mana redistribusi lahan dan legalisasi aset benar-benar bisa dilaksanakan sesuai target, mencapai sasaran, prinsip dan azas keadilan terpenuhi. Jangan terjadi penyimpangan pada legalisasi aset dan redistribusi lahan. Itu justru semakin memberikan keleluasaan dan kesempatan lebih besar kepada korporasi, kelompok pemilik modal, kaum kapitalis, dan akhirnya rakyat terpinggirkan,” ucapnya saat kunjungan kerja Komite I DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan reforma agraria di Aula BPN Provinsi Sulawesi Utara hari Selasa (17/10).

Benny Rhamdani menjelaskan capaian hasil reforma agraria yang dijalankan pemerintah masih tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Per akhir Agustus 2017 lalu, legalisasi aset mencapai 2.889.993 bidang, yaitu 508.391,11 Ha yang terdiri dari 1.327.028 KK. Kemudian redistribusi lahan mencapai 245.097 bidang atau seluas 187.036 Ha yang diterima oleh 179.142 KK. 

“Dari gambaran singkat pencapaian target tersebut, kami di DPD RI melihat bahwa pemerintah masih belum menemukan formula yang pas untuk memenuhi janji reforma agraria sesuai Nawa Cita,” imbuh sang senator tersebut.

Atas permasalahan tersebut, DPD RI mencatat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan reforma agraria. Kendala pertama adalah sulitnya keterukuran antara rencana dan implementasi. Proses penetapan obyek-obyek tanah yang prematur mengindikasikan bahwa perencanaan tidaklah matang. Kendala kedua adalah, data pertanahan, yaitu menyangkut validitas data dan data di Indonesia yang belum terintegrasi, terutama data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. Ketiga adalah tidak diimbanginya political capacity di jajaran menteri dan birokrasi atas political will kabinet kerja Jokowi-JK terhadap reforma agraria. Dan Keempat, belum populernya isu reforma agraria di institusi pendidikan tinggi menyebabkan minimnya kajian ilmiah maupun ahli-ahli reforma agraria di Indonesia. 

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Sulawesi Tenggara, Yusran A. Silondae meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lainnya memberikan perhatian yang lebih besar terkait masalah pertanahan dalam rangka menyukseskan reforma agraria. “Jika tidak masalah ini akan mengarah pada gangguan kamtibnas. Masukan dari Sulawesi Utara ini akan kita bawa ke tingkat nasional untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dan menurut Senator yang mewakili Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Muhammad Idris, untuk menyukseskan reforma agraria, pendataan mengenai pertanahan harus dilakukan di tingkat RT atau desa. Jika dilakukan, maka data mengenai kepemilikan tanah yang spesifik dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terkait reforma agraria.

Sejumlah anggota Komite I DPD RI yang ikut kunjungan kerja tersebut adalah Benny Rhamdani, Nurmawati Dewi Bantilan, Yusran A. Silondae, Muhammad idris, AD Khaly, Jacob Esau Komigi dan Muhammad Asri Anas. Kunker tersebut juga dihadiri Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Supardy Marbun, Kasubdit 2/Dittipidum Bareskim Polri Kombes Pol. Dani Kustoni, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Utara Freddy Kolintama, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.*ars

]]>
221-reforma-agraria-belum-maksimal-komite-i-dpd-ri-jaring-permasalahan-pertanahan-di-sulut---
<![CDATA[DPD RI Usul Pembangunan Bandara di Kayong Utara Bisa Masuk PSN ]]> 241-dpd-ri-usul-pembangunan-bandara-di-kayong-utara-bisa-masuk-psn- Mon, 16 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila JAKARTA-Komite II DPD RI mengunjungi Bappenas untuk menanyakan rencana pembangunan bandara di Kayong Utara, Kalimanatan Barat. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti atas kunjungan Komite II Kabupaten Kayong Utara.
 
Pada kesempatan itu, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengusulkan pembangunan bandara di Kayong Utara dimasukkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga pembangunan bandara bisa segera cepet selesai.
 
“Kami mengusulkan pembangunan bandara ini bisa dimasukkan kedalam PSN. Di terima atau tidaknya urusan belakangan. Terpenting diajukan dulu,” ucap Parlindungan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (16/10).
 
Ia menambahkan, untuk PSN hanya dua tahun saja programnya. Tentunya, ia mendorong perlu adanya dorongan dari pihak swasta, karena tidak bisa mengandalkan APBN. “Kita tidak bisa mengandalkan APBN karena akan lama. Keinginan kita PSN dulu,” tegas senator asal Sumatera Utara itu.
 
Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat Rubaeti Erlita menambahkan kedatangnya ke Bappenas untuk menanyakan sejauhmana rencana pembangunan bandara di Kayong Utara. “Bandara memang sangat penting buat kami. Kita berharap pembangunan bandara bisa segera terwujud,” harap dia.
 
Selain itu, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryakbrata mengatakan sampai saat ini memang ada dua rencana pembangunan bandara. Namun informasi saat ini untuk bandara di Sukadana (Kayong Utara) merupakan lokasi baru. “Mudah-mudahan di Sukadana bukan wilayah hutan gambut,” tuturnya.
 
Wismana menjelasakn memang ada beberapa pertimbangan bersama yang perlu dicermati dari dua wilayah yaitu Kayong Utara dan Ketapang yang menjadi usulan bandara.

“Memang Ketapang tidak bisa dibangun karena ada rumah sakit. Nantinya kita harus melihat perluasan dari sisi mana dan domain-nya seperti apa. Apa lagi jarak tempuh akan menjadi pertimbangan,” kata Wismana.

]]>
241-dpd-ri-usul-pembangunan-bandara-di-kayong-utara-bisa-masuk-psn-
<![CDATA[DPD BERHARAP KAIN ULOS MENJADI WARISAN BUDAYA INDONESIA]]> 255-dpd-berharap-kain-ulos-menjadi-warisan-budaya-indonesia Sat, 14 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila SIMALUNGUN - Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis menghadiri pembukaan Festival Ulos sehubungan dengan Perayaan Hari Ulos Tahun 2017. Kedatangan beliau di sambut oleh Bupati Simalungun Dr. JR Saragih, SH.MM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Simalungun Pahala RB Sinaga, S.STP dan Ketua Yayasan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (YPPI) Enni Martalena Pasaribu, SH.MH.
 
Dalam kesempatan tersebut, Darmayanti yang merupakan senator asal Sumatera Utara mengatakan ulos memiliki sejarah panjang yang sangat penting bagi masyarakat Batak. Ulos memiliki 19 jenis dengan arti dan fungsinya masing-masing. 
 
"Ulos merupakan benda sakral dan simbol restu, kasih sayang dan persatuan," tuturnya saat memberi sambutan Festival Pembukaan Perayaan Hari Ulos di Simalungun Medan, Sabtu (14/10).
 
Menurutnya, festival ini adalah tantangan bagi budaya Batak untuk mengubah cara pandang tentang ulos. Anak muda diharapkan dapat menghargai ulos sebagaimana para orang tua yang sejak lama merasakan berharganya nilai ulos dalam sistem kekerabatan atau peradatan suku Batak.
 
"Akankah anak-anak kita memandang ulos seperti memandang 'kain pada umumnya', maka ulos haruslah dilestarikan dan diturunkan ke generasi kita sekarang dan seterusnya jangan sampai punah," ucapnya.
 
Ia menambahkan, masyarakat Batak perlu kembali mendorong pemerintah agar memasukan atau mendaftarkan ulos sebagai Warisan Budaya Indonesia. 
 
"Perlu dipersiapkan segala persyaratan untuk bisa terdaftar di UNESCO seperti Batik. Untuk itu ulos perlu terus dikembangkan dan diperkenalkan hingga diterima di seluruh mancanegara," tegas dia.
 
Lebih lanjut, Darmayanti menambahkan DPD RI berharap semua kalangan bisa memberi dukungan terhadap perkembangan ulos antara lain dengan ikut membantu perkembangan pengrajin, desainer, promosi dalam setiap kegiatan. 
 
"Jangan sampai ada pihak-pihak asing yang lebih dulu mencintai dan menjadikan kain ulos sebagai budaya dan bisnis besar mereka," tutupnya.

Festival ini turut dihadiri beberapa senator DPD RI yakni Fahira Idris, Antung Fatmawati, Ririn Darmayanti dan Novita Annakota. (a19)

]]>
255-dpd-berharap-kain-ulos-menjadi-warisan-budaya-indonesia
<![CDATA[DPD RI Terima Delegasi DPRD Kabupaten Bone Bahas Masalah Pilkada ]]> 236-dpd-ri-terima-delegasi-dprd-kabupaten-bone-bahas-masalah-pilkada- Thu, 12 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila Jakarta- DPD RI terima audiensi dari DPRD Kabupaten Bone bahas masalah UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pertemuan ini dipimpin Ajiep Padindang Senator Sulawesi Selatan didampingi Sudarsono Hardjosoekarto Sekretaris Jenderal DPD RI. Gedung DPD RI Senayan Jakarta. Kamis(12/10).

Pada kesempatan ini, Ajiep Padindang yang juga Ketua Komite IV DPD RI mengapresiasi kunjungan konsultasi dari DPRD ini karena ini merupakan bentuk hubungan baik antara DPD dengan daerah.  

"DPD mencoba mencari jalan supaya kedepan produk perda dapat sinergi dengan pusat begitu juga sebaliknya juga masalah anggaran Pilkada yang dibebankan APBD sedang dibahas agar ke depan hanya menggunakan porsi APBN sehingga tidak membebani daerah," ujarnya.

Saipullah Latif yang memimpin rombongan Delegasi Komisi I DPRD Kabupaten Bone mengatakan bahwa belum adanya regulasi dana sharing penyelenggaraan Pilkada antara Provinsi dan kabupaten/kota, dan menurutnya anggaran Pilkada yang saat ini menggunakan APBD cukup menguras anggaran daerah. 

“APBD itu sedikit dan jika porsinya masih harus dipakai untuk membiayai Pilkada maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah,” tutur Latief.

Lanjutnya Komisi I DPRD Kabupaten Bone tersebut mengkhawatirkan kepanitiaan dari KPU yang demisioner atau kosongn 2 bulan sebelum pilkada. Sehingga proses transisi KPU daerah yang baru di khawatirkan mengganggu proses pilkada di Bone.

“Pergantian kepanitiaan 2 (dua) bulan sebelum hajatan berlangsung itu saya kira cukup mengkhawatirkan proses Pilkada anti, karena pasti ada proses adaptasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Komite I DPD RI sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat denga Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 yang menyimpulkan beberapa hal di antaranya, PIlkada dan Pemilu serentak harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, Komite I mengapresiasi persiapan KPU dan Bawaslu menghadapi Pilkada dan Pemilu serentak, dan mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan dan pengawasan, dan Komite I DPD RI sendiri akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PIlkada 2018 dan Pemilu serentak 2019. (mas)

]]>
236-dpd-ri-terima-delegasi-dprd-kabupaten-bone-bahas-masalah-pilkada-
<![CDATA[Jadwal Masa Sidang DPD RI]]> 700-jadwal-masa-sidang-dpd-ri Thu, 12 Oct 2017 10:57:00 +0700 hagustin ALOKASI WAKTU PERSIDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2017 – 2018

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2017-2018

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2016-2017

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2016-2017

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2016-2017

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2016-2017

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016-2017

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2015-2016

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2015-2016

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2015-2016

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2015-2016

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2015-2016

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2014-2015

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2014-2015

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2014-2015

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014-2015

]]>
700-jadwal-masa-sidang-dpd-ri
<![CDATA[Bertemu Gubernur Sulsel, Wakil Ketua DPD RI Singgung Disparitas Pembangunan]]> 271-bertemu-gubernur-sulsel-wakil-ketua-dpd-ri-singgung-disparitas-pembangunan Fri, 06 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila Makassar (6/10) - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyinggung soal ketertinggalan kawasan Indonesia timur dalam hal pembangunan daerah. Menurutnya banyak provinsi di kawasan Indonesia timur yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum menjadi provinsi yang maju dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Indonesia barat. 

Dalam pertemuannya dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel hari Jumat (6/10), Nono Sampono mengatakan pemerintah harus memperhatikan pembangunan setiap daerah. Dirinya menilai kemajuan sebuah negara secara nasional ditentukan dari keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu dirinya meminta agar pembangunan harus lebih merata dan lebih memperhatikan kawasan Indonesia timur.

“Kita ingin mendorong agar perhatian pusat lebih fokus ke daerah. Sudah saatnya daerah lebih diberikan perhatian agar disparitas pembangunan jangan hanya kearah tengah atau barat,” ucap Nono.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata, DPD RI selalu memperjuangkan kepentingan daerah terutama dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang merata. Sebagai wakil daerah, DPD RI berperan menjadi ujung tombak daerah di pusat dalam jalur legislatif untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Dan DPD RI berjuang agar disparitas pembangunan tidak ada lagi kedepannya.

“Kalau bicara daerah, disparitas itu ada pada segala ketertinggalan, keterbelakangan, pendidikan, kemiskinan. Tentu memerlukan perhatian agar kemajuan bisa kita raih secara kolektif. Secara nasional tidak mungkin dia bergerak kedepan kalau masih ada yang tertinggal, terutama daerah timur dan kepulauan. Ini masalah yang harus kita angkat menjadi isu nasional,” tegas senator dari Provinsi Maluku tersebut.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo turut mengemukakan bahwa pembangunan di kawasan Indonesia timur dengan wilayah lainnya masih terdapat kesenjangan. Dirinya berpendapat bahwa perhatian pemerintah dinilai masih kurang terhadap pembangunan kawasan Indonesia timur. Oleh karena itu dirinya meminta DPD RI sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan kepentingan daerah bersama pemerintah daerah.

“Besok akan kita agendakan rapat kerja bersama DPD. Membahas soal pembangunan kawasan timur, salah satunya adalah mengenai pembangunan daerah kepulauan,” ucapnya.*ars

]]>
271-bertemu-gubernur-sulsel-wakil-ketua-dpd-ri-singgung-disparitas-pembangunan
<![CDATA[DPD RI Sampaikan Aduan Masyarakat Boven Digoel dan Merauke ke KLH]]> 575-dpd-ri-sampaikan-aduan-masyarakat-boven-digoel-dan-merauke-ke-klh Fri, 06 Oct 2017 10:57:00 +0700 hagustin Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dan Senator asal Papua Charles Simaremare mendatangi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Boven Digoel dan Merauke terkait pembukaan kebun plasma kelapa sawit, Rabu (4/10/2017). Mereka diterima oleh Yuyu Rahayu (Plt.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) dan Muhammad Said (Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan).

Parlindungan Purba menjelaskan bahwa masyarakat tidak bisa mengolah lahan kebun plasma dari 20% konsesi PT. Korindo karena adanya moratorium hutan perusahaan. Hambatan perusahaan buka lahan—termasuk plasma—karena kampanye negatif lembaga non pemerintah (Non Governmental Organization/NGO) asing yang merilis laporan deforestasi dalam konsesi Korindo. “Pengusaha yaitu Korindo merasa terganggu dengan adanya Black Campaign dari suatu NGO diluar negeri yang menyampaikan kepada supply chain mereka, kepada market mereka (PT.Korindo-red). Ternyata setelah kami cek mereka (NGO-red) tidak pernah datang, tidak pernah berkomunikasi,” ucap senator asal Sumatera Utara tersebut.

Lebih lanjut, Parlindungan menyampaikan akan membentuk tim dan berkunjung ke Merauke dan Boven Digoel. Ia juga akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan instansi terkait untuk bisa memberikan masukan terkait masalah ini.

Sementara itu Senator asal Provinsi Papua Charles Simaremare menanggapi bahwa sebenarnya pihak asing-lah yang mencoba secara nyata mengganggu stabilitas ekonomi di Papua. Charles juga berharap pemerintah bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua.“Pemerintah pusat memberikan HGU (Hak Guna Usaha) untuk investor untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat itu sudah tepat, tetapi dengan Black Campaign dari pihak NGO ini sangat merusak bisnis dari investor yang menanamkan modalnya di Papua, karena bisnis mereka bukan hanya kelapa sawit,” jelasnya.

Charles berharap pemerintah Indonesia bisa dengan tegas memberikan statement bahwa tidak ada masalah soal investasi yang dilakukan oleh Korindo, agar masyarakat bisa mendapatkan kebun sawit plasma 20% dari HGU yang diberikan oleh pemerintah kita. “Mereka sudah berharap akan bisa menghasilkan, namun nyatanya tidak bisa, ini kerugian yang dialami masyarakat Boven Digoel dan Merauke yang sudah jauh-jauh datang untuk menyuarakan itu,” tutupnya

]]>
575-dpd-ri-sampaikan-aduan-masyarakat-boven-digoel-dan-merauke-ke-klh
<![CDATA[KUNJUNGAN KE JAWA BARAT DPD RI HARAP POLANDIA TERTARIK UNTUK INVESTASI]]> 184-kunjungan-ke-jawa-barat-dpd-ri-harap-polandia-tertarik-untuk-investasi Thu, 05 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila SUBANG- Ketua Senat Polandia, Stanislaw Karczewski mengapresiasi kerjasama yang baik antara DPD RI dengan Polandia. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Tangkuban Perahu, Subang, Kamis (5/10).
 
Stainslaw Karczewski memimpin delegasi Senat Polandia yang terdiri dari Dubes Polandia untuk RI, Ketua dan Anggota Komisi Peraturan dan Etika Senator Polandia dan Wakil Ketua Komisi Pertanian.
 
Stainslaw mengatakan bahwa kunjungan mereka ke Indonesia bertujuan untuk memperkuat hubungan antar Polandia dan Indonesia. 
 
"Kami kunjungan resmi ke Indonesia, dengan tujuan agar hubungan antar kedua negara bisa ditingkatkan lagi. Kami juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan DPD RI, karena hari ini kami juga akan bertemu Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla," ujarnya.
 
Menurut Stainslaw, Indonesia adalah negara yang sangat indah, sehingga menjadi daerah tujuan wisata berbagai negara. "Saya kesini sebagai salah satu tempat yang paling dituju oleh orang Eropa dan Belanda, karena keindahan alamnya," katanya.
 
Delegasi diterima oleh Senator Jawa Barat, Aceng Fikri dan Eni Sumarna, serta Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa beserta jajarannya.
 
Dalam kesempatan tersebut senator Jawa Barat, sekaligus anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Aceng Fikri menyampaikan bahwa Indonesia sangat menarik bagi orang Eropa.
 
"Alam Indonesia ini, sangat menarik bagi mereka, karena objek wisata seperti ini tidak ada disana, seperti yang disampaikan oleh senator Polandia tadi," katanya.
 
Aceng berharap, ke depan bisa ada kerjasama dalam investasi dan pengembangan sumber daya alam.
 
Sementara itu Senator Jawa Barat lainnya, Eni Sumarni berharap dengan kunjungan resmi ini dapat memberikan wawasan bagi masing-masing negara.
 
Dirinya juga ingin mendorong wisata Papandayan yang juga cukup baik untuk dikenalkan ke wisatawan mancanegara.
 

Selain bertemu dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla delegasi Senator Polandia juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan. (Adn)

]]>
184-kunjungan-ke-jawa-barat-dpd-ri-harap-polandia-tertarik-untuk-investasi
<![CDATA[KANTOR DPD RI DI SULAWESI SELATAN TIDAK LAYAK DIGUNAKAN ]]> 599-kantor-dpd-ri-di-sulawesi-selatan-tidak-layak-digunakan------ Tue, 03 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila JAKARTA (3/10) – Gedung Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Provinsi Sulawesi Selatan dinilai tidak layak untuk digunakan sebagai kantor perwakilan DPD RI di daerah. Keadaan kantor yang berukuran kecil, terdapat kerusakan-kerusakan di beberapa bagian, dan lokasi yang kurang strategis merupakan beberapa faktor yang membuat kantor DPD RI tersebut tidak mampu mendukung kegiatan anggota DPD RI di Sulawesi Selatan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah.

Terkait permasalahan tersebut, Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI bersama senator dari Sulawesi Selatan meninjau kondisi gedung kantor DPD RI di Sulawesi Selatan. PURT DPD RI juga menilai bahwa gedung DPD RI di Sulawesi Selatan memang sudah tidak layak untuk digunakan sebagai kantor perwakilan.

Menurut Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan, Iqbal Parewangi, jika dilihat dari keadaan tersebut, kantor perwakilan DPD RI harus segera dipindah. Menurutnya Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis dan sentral di bagian timur Indonesia harus memiliki kantor perwakilan yang representatif.

“Pertama penting bahwa Sulawesi Selatan ini adalah titik akses untuk seluruh Indonesia Timur. Penting bahwa kantor DPD RI di Sulawesi Selatan mudah terakses bagi siapapun dari Indonesia Timur yang mau melintas ke timur. Pertimbangan kedua masyarakat Sulawesi Selatan bertanya, kalau kami mau mengadu ke DPD RI, mana kantornya? Ini lokasinya sangat tidak strategis,” ucapnya.

Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung menilai tidak layaknya kantor DPD RI di Sulsel tersebut dikarenakan struktur bangunan yang tidak menunjang kinerja Anggota DPD RI di Sulsel. Syarat-syarat minimum dari sebuah gedung DPD RI di daerah tidak dimiliki kantor tersebut.

“Kenapa dianggap tidak layak, karena sarana utama ruang anggota harus ada itu tidak dimiliki. Lalu layout ruangan sangat tidak representatif untuk berkantor sebagian sebuah lembaga negara yang ada di daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI, Sudarsono Hardjosoekarto, yang turut meninjau kantor tersebut mengatakan bahwa keberadaan gedung kantor DPD RI di daerah telah diatur dalam UU MD3. Dirinya menjelaskan bahwa PURT akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas solusi atas masalah tidak layaknya kantor perwakilan DPD RI di Sulsel.

“Tahap pertama, empat anggota dan seluruh anggota PURT akan konsultasi dengan Pak Gubernur bagaimana langkah-langkah dari perspektif pemerintahan daerah provinsi,” ucap Sudarsono Hardjosoekarto.

]]>
599-kantor-dpd-ri-di-sulawesi-selatan-tidak-layak-digunakan------
<![CDATA[DPD RI PERJUANGKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM]]> 792-dpd-ri--perjuangkan-kesejahteraan-nelayan-pembudidaya-ikan-dan-petambak-garam Mon, 02 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila Jakarta- Komite II DPD RI mengadakan rapat membahas isu pokok pengawasan atas pelaksanaan UU No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Ruang Rapat Komite II Lt. 3 Gd. B DPD RI.(02/10).

Ketua Komite II, Parlindungan Purba mengatakan pentingnya laut sebagai lahan penghasilan bagi masyarakat daerah,  diantaranya adalah nelayan dan petambak garam. Untuk mengatasi masalah yang dialami nelayan dan petambak garam, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.“ Koordinasi ini harus ditingkatkan lagi dengan juga melibatkan  pemerintah provinsi dan kota,” katanya.

Hadir dalam rapat tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Asosiasi Petambak Garam Nusantara.

Pada kesempatan tersebut Muhammad Yusuf selaku Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa UU No.7 Tahun 2016 ini menitikberatkan pada 6 strategi utama. “Untuk pelaksanaan UU No.7 Tahun 2016 menitikberatkan pada 6 strategi utama terkait penyediaan dan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana usaha perikanan dan pergaraman, Jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman, pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, fasilitasi dan bantuan hukum dan pemberdayaan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Sudirman, Senator Aceh meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian terkait lahan tambak garam yang belum digarap pasca tsunami dan juga pemberdayaan petani garam agar dapat berkesinambungan dan tidak bersifat instan. “Di Aceh jumlah petani garam semakin berkurang karena harga garam yang murah padahal garam sangat dibutuhkan,selain itu terdapat lahan tambak garam yang belum tergarap pasca tsunami. Untuk itu mohon perhatian Pemerintah terkait hal tersebut dan juga pemberdayaan untuk petani garam agar dilakukan tidak secara instan,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan bantuan sarana dan prasarana, Mamberob Y. Rumakiek ,Senator Papua Barat menyampaikan bahwa di Papua Barat belum seluruhnya nelayan mendapatkan bantuan berupa alat tangkap maupun kapal. “ Di Papua Barat, nelayan belum seluruhnya mendapatkan bantuan berupa alat tangkap maupun kapal, hal tersebut yang dikeluhkan oleh para nelayan disana,” urainya.

Menanggapi hal tersebut, Senator Bali, I Kadek Arimbawa menyatakan perlu dibuat suatu sistem agar bantuan yang diberikan dapat diterima masyarakat secara merata.” Bantuan agar diberikan secara menyeluruh dengan dibuatkan sistem sehingga bantuan tidak diberikan berkali - kali pada kelompok yang sama,” tegasnya.(vic)

]]>
792-dpd-ri--perjuangkan-kesejahteraan-nelayan-pembudidaya-ikan-dan-petambak-garam
<![CDATA[*13 Tahun DPD: Wajah Indonesia Dilukis Dari Daerah*]]> 875-13-tahun-dpd-wajah-indonesia-dilukis-dari-daerah Mon, 02 Oct 2017 10:57:00 +0700 sila Makassar, 2 Oktober 2017 — Pada Minggu, 1 Oktober 2017 kemarin, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menapaki usia ke 13 tahun. Lembaga perwakilan yang lahir sebagai amanat demokrasi ini terus membenahi diri agar semakin mantap menjemput aspirasi rakyat daerah untuk diperjuangkan di pentas nasional dan menguatkan kapasitasnya agar mampu menjadi saluran alternatif aspirasi rakyat Indonesia yang selama ini sering mandek baik di lembaga legislatif dan eksekutif yang ada di daerah maupun di Pusat.

“Baik buruk atau maju mundurnya Indonesia sebagai sebuah bangsa sangat ditentukan apa yang terjadi di daerah-daerah. Istilahnya, wajah Indonesia dilukis dari setiap jengkal daerah yang ada di Indonesia. Jika rakyat di daerah hidupnya semakin mudah dan baik maka wajah Indonesia akan semakin baik juga. Demikian juga sebaliknya. Makanya, jika bangsa ini ingin maju, semua aspirasi, hambatan dan kesulitan yang ada di daerah harus dijemput dan diselesaikan, dan peran ini sebenarnya ada di DPD,” ujar Senator Jakarta yang juga Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di sela-sela kunjungan kerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (2/10).

Fahira mengungkapkan, semua produk dan kebijakan yang dihasilkan DPD selama ini berdasarkan hasil dialog, aspirasi, dan pemetaan masalah yang terjadi di semua daerah di Indonesia. Misalnya saja isu pengangkatan tenaga guru honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang menjadi sumber keresahan para guru di seluruh daerah di Indonesia. Isu ini, konsisten diperjuangkan Komite III DPD walau hingga saat ini masih terus berproses.

Masyarakat, lanjut Fahira, bisa melihat pemberitaan media atau bertanya langsung kepada para guru honorer tentang komitmen DPD memperjuangkan guru honorer. “Komite III DPD teruji dan gigih melakukan pendampingan bagi penuntasan persoalan guru honorer ini. Kita juga membangun opini publik bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru honorer. Hasilnya, saat ini DPR dan Pemerintah hendak melakukan revisi UU ASN,” jelas Fahira.

Selain itu, selama tiga tahun terakhir ini (2015-2017), berbagai isu yang menjadi aspirasi rakyat di daerah mulai dari Ujian Nasional (UN), Kurikulum 2013, Perlindungan TKI di Luar Negeri, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ekonomi Kreatif, Pengawasan BPJS Kesehatan, keberpihakan kepada perawat, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan beberapa isu yang menjadi keresahan rakyat di daerah sudah berhasil mendapatkan solusi.

Untuk perlindungan anak, sambung Fahira, Komite III DPD baik secara formal maupun informal paling intensif mendesak Presiden untuk segera menjadikan kejahatan terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa yang hasilnya saat ini kita sudah punya UU Perlindungan Anak yang tegas dengan hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman tambahan salah satunya kebiri kimia. Komite III DPD juga adalah inisiator dan satu-satunya lembaga yang mengusulkan RUU Ekonomi Kreatif masuk dalam prolegnas. Sebagai RUU inisiatif Komite III DPD, saat ini Badan Ekonomi Kreatif menggunakan Naskah Akademik dan RUU Ekonomi Kreatif DPD-RI sebagai bahan bagi kajian dan implementasi pengembangan ekonomi kreatif meski belum dibakukan dalam bentuk undang-undang.

Bahkan, UN yang tidak lagi dijadikan syarat kelulusan dan saat ini dan digunakan bagi pemetaan mutu pendidikan serta mengembangkan indeks integritas juga merupakan perjuangan dari Komite III DPD. “Komite III DPD juga punya peran dalam perubahan kebijakan penguatan mutu TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dan penanganan TKI purna penempatan di luar negeri. Selain itu, besama organisasi perawat PPNI, Komite III DPD berhasil mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan,” pungkas Fahira.

]]>
875-13-tahun-dpd-wajah-indonesia-dilukis-dari-daerah
<![CDATA[DPD RI SOROTI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 2017]]> 554-dpd-ri-soroti-pengawasan-dan-pembinaan-penyelenggaraan-ibadah-haji-2017 Wed, 27 Sep 2017 10:57:00 +0700 astrida Jakarta-Penyelenggaraan haji tahun 2017 masih menyisakan permasalahan rutin yang kerap terjadi setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hardi Selamat Hood,selaku Anggota Komite III DPD RI pada kegiatan Dialog Kenegaraan dengan tema "Kemana Arah Pengawasan Penyelenggaraan Haji Kita?" yang diselenggarakan di Media Center,Gedung Nusantara III.(27/9)

Salah satu masalah terkait penyelenggaraan haji terkait dengan kurangnya pembinaan melalui manasik haji yang hanya menitikberatkan pada ibadah hajinya saja tanpa memperhatikan aspek penguasaan lapangan.

"Jika kita liat manasik haji saat ini lebih menitikberatkan  pada  ibadah hajinya saja tanpa memikirkan masalah aspek penguasaan lapangan. Hal-hal kecil seperti ini yang tidak diantisipasi oleh pembimbing hajinya,"ujarnya.

Hal lain yang juga disoroti oleh Hardi Selamat Hood terkait dengan kondisi fisik jemaah haji Indonesia.

" Banyak Jemaah yg memaksakan diri untuk beribadah haji,tanpa menghiraukan kondisi fisiknya. Hal ini dapat menyebabkan resiko kematian tingkat tinggi,"ucap Senator Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Lebih lanjut,Hardi juga menyampaikan adanya ketidakseimbangan Perbandingan petugas haji dengan peningkatan kuota jamaah haji sehingga banyak jemaah yang masih tersesat saat beribadah, untuk itu selain penambahan petugas hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemberiaan alat deteksi berupa chip.

"Banyak sekali jamaah tersesat padahal sudah di jalan yang benar. Hal ini menunjukkan perbandingan petugas haji  belum sebanding dengan penambahan kuota haji. Untuk itu diperlukan penambahan petugas dan agar jemaah dapat diberikan alat deteksi seperti chip sehingga tidak tersesat,"ungkapnya.

Senada dengan Hardi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid menyatakan bahwa perlu adanya penyempurnaan pembinaan ibadah haji dan penambahan petugas haji.

"Kita harus merevisi pembinaan terkait manasik haji. Bobotnya agar disempurnakan sehingga ada penguasaan medan,selain itu petugas haji juga perlu ditingkatkan jumlah dan pengetahuannya,"pungkasnya.

]]>
554-dpd-ri-soroti-pengawasan-dan-pembinaan-penyelenggaraan-ibadah-haji-2017
<![CDATA[DPD RI: BERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA DAERAH UNTUK KELOLA DANA DESA SESUAI KEBUTUHANNYA]]> 509-dpd-ri-berikan-kepercayaan-kepada-daerah-untuk-kelola-dana-desa-sesuai-kebutuhannya Sat, 09 Sep 2017 10:57:00 +0700 sila Jakarta -- Pemerintah harus memberikan fleksibilitas kepada desa untuk mengambil kebijakan terkait implementasi dana desa karena desa merupakan objek dalam pembangunan yang paling paham kebutuhan daerahnya.
 
Hal tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam pada acara talkshow dengan tema "Rakyat, Desa Dan Tanahnya", di Warung Daun, Cikini, Sabtu (9/9/2017).
 
Muqowam menjelaskan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki empat lingkup pembahasan yakni terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. 
 
Muqowam yang sebelumnya menjabat Ketua Pansus RUU Desa DPR RI ini menjelaskan lahirnya UU Desa adalah karena desa tidak pernah dapat apresiasi pemerintah. Sebelumnya, kebijakan yang dibuat bersifat top down dan cenderung satu arah. Maka, dengan adanya UU ini harusnya desa dan masyarakat desa bisa bersama-sama membangun desanya. 
 
"Intinya banyak daya tolak masyarakat di desa, sehingga berdasarkan data statistik itu 56% penduduk desa ada di perkotaan, karena tidak bisa hidup di desa. Tidak seperti di Thailand yang pemerintahnya tidak membolehkan lebih dari 30% warga negara hidup di perkotaan, karena pemerintah telah konsern ke desa untuk menyokong bidang pertanian," ujar Muqowam.
 
Senada dengan Muqowam, Ketua Umum Perkumpulan Jarkom Desa, Anom Surya Putra menilai kewenangan lokal masyarakat desa ini penting.
 
"Hubungan rakyat desa dan tanah itu paling rumit, saya pikir PP dana desa harus dicabut, karena banyak beban administratif, tiap Permen desa tiap tahun selalu ada perubahan kebijakan, harusnya permen itu 4 tahun sekali, sehingga memudahkan desa untuk mengelola dana desa," jelasnya.
 
Sementara itu, Kades Plososari Kendal, Jawa Tengah, Suwardi mengatakan sebelum lahirnya UU Desa dirinya hanya menerima bantuan dari pemerintah sebesar 90juta pertahun. Namun, dengan adanya UU Desa jumlahnya naik menjadi 800 juta per tahun. 
 
Pasca lahirnya UU Desa, lanjutnya, sangat dirasakan bahwa masyarakat desa telah diakui negara. 
 
"Dulu masyarakat desa hanya diakui kabupaten, dengan UU Desa kami apresiasi kepada tim perumus. Akar permasalahan adalah rakyat, desa dan tanahnya, baru kali ini kami rasakan adanya sentuhan pemerintah, karena dengan bayar pajak kami terima pembangunan yang baik, " jelasnya.
 
Namun, Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepercayaan kepada perangkat pemerintah daerah untuk mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tanpa dibenani dengan aturan yang justru mempersulit terwujudnya kemandirian daerah.
 
Sementara itu, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Ahmad Erani Yustika mengatakan setelah diberlakukannya UU Desa, pihaknya mencoba memotret keseluruhan kegiatan desa. Berdasarkan data BPS, pihaknya mengolah untuk mengetahui base line kondisi desa saat itu.
 
"Kami membagi data yang ada dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Jadi ada semua datanya, kita bahkan kirimkan ke semua kabupaten, supaya setiap daerah tahu potensinya masing-masing," jelasnya.
 
Namun, Kemendes tidak dalam kapasitas mendikte daerah. Data yang disediakan tersebut sebatas masukan bagi daerah. Sementara, keputusan akhir ada ditangan pengambil kebijakan di daerah masing-masing.
 
"Sikap kami jelas, keputusan ada di musdes (musyawarah desa). Bupati dan menteri tidak boleh campur tangan. Pilihan mutlak kewenangan desa. Permen yg kami buat merupakan daftar yg terbuka," tambahnya.
 
Meski demikian, Ahmad Erani menilai koridornya implementasi UU Desa harus ditegakkan, supaya mimpi kemandirian desa dapat diwujudkan. Caranya, semua lini mesti paham dan setia dgn UU ini. 
 
"Kami telah mengeluarkan sekian surat menyurati bupati kalau kebijakan yang dilakukan salah.Contohnya, ada surat edaran bupati bahwa semua desa harus memiliki laptop dgn spesifikasi tertentu dengan dana desa, atau semua rumah harus dipasang pagar pakai dana desa, itu salah. Apabila semua pengambil kebijakan paham dgn substansi uu desa, maka tidak akan terjadi pedebatan seperti saat ini," ujarnya. Irjen kementerian desa Prof ahmad erani mengatakan, bahwa musyawarah desa mutlak dilakukan untuk tentukan program desanya.
 
Sedangkan pengamat dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Sentot S. Satria menilai UU desa bukan hanya tentang dana desa, tapi juga ketepatan proses penyalurannya agar lebih maksimal fungsinya.
 
"Karena kan ada periode penggunaan dananya. Nah, jika baru di bulan ke 6 penyaluran dana maka rencana dan pelaksanaan penggunaan desa bisa berantakan. Bayangkan bagaimana tiap bulan juga di desa ada yang harus di gaji tapi gaji nya baru bisa dibayar 6 bulan kemudian, " jelasnya.
 
Selain itu, menurut Sentot saat ini kebutuhan desa sangat banyak, sedangkan pemerintah pusat memberikan arahan yang wajib dilaksanakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu, Ia berharap perhatian pemerintah pusat jangan hanya dana desa namun lebih memprioritaskan kepada kebutuhan dari tiap masing-masing desa.
 

Tak hanya itu, Ia menilai pemerintah sejauh ini baru fokus pada program pengawasan dana desa, sementara seharusnya lebih memperhatikan persoalan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. *adn/tho

]]>
509-dpd-ri-berikan-kepercayaan-kepada-daerah-untuk-kelola-dana-desa-sesuai-kebutuhannya
<![CDATA[Batasi Jumlah Sekolah Perawat Untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing]]> 141-membatasi-jumlah-sekolah-perawat-untuk-meningkatkan-kualitas-dan-daya-saing-perawat Thu, 07 Sep 2017 10:57:00 +0700 msidikp Jakarta- Komite III DPD RI menyelenggarakan RDPU dengan Adinkes. RDPU dilaksanakan dalam rangka memproleh masukan, padangan dan pendapat terkait implementasi UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Dr. Krishnajaya MS selaku Ketua Umum Adinkes Pusat yang hadir dalam RDPU tersebut memaparkan bahwa pada prinsipnya perawat-perawat di Indonesia telah terlindungi sejak diundangkannya UU Keperawatan. Secara prinsip permasalahan krusial bidang keperawatan antara lain menyangkut kompetensi tenaga keperawatan di setiap fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) harus berbeda dan penugasan kepada tenaga perawat yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Senator asal Kalimantan Barat, Maria Goreti mengungkapkan perihal temuannya di beberapa daerah perihal standarisasi sekolah keperawatan. Jangankan sarana dan prasarana untuk praktik keperawatan, sarana dan prasarana gedung saja tidak layak. 
Senada dengan Maria Goreti, Senator asal NTB Lalu Suhaimi menambahkan bahwa kemudahan perizinan nampaknya menjadi penyebabkan kuantitas sekolah perawat meningkat namun tidak disertai kualitas. Sehingga perlu adanya pembatasan untuk meningkatkan kualitas sekolah perawat. 

Persoalan lainnya yang juga disoroti senator asal NTB itu adalah perihal status kepegawaian perawat honorer. Dalam pandangannya, pemerintah sejauh ini belum memperioritaskan tenaga perawat honorer dalam proses pengangkatan menjadi PNS. Hal ini untuk menanggulangi kekurangan dokter di setiap desa di Indonesia. Perawat-perawat tersebut saja dalam pengasuhan keperawatan harus tetap berkolsultasi dengan dokter.

Menanggapi pertanyaan seluruh senator, Krishnajaya membenarkan bahwa sertifikasi menjadi kunci bagi pengingkatan kualitas perawat di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Saat ini kewenangan sertifikasi ada di tangan Kemenkes. Perihal status honorer perawat kontrak antara perawat dengan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas.

Di akhir RDPU, Fahira Idris menyampaikan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan sertifikasi perawat yang saat ini merupakan kewenangan Kemenkes, di masa datang kebijakan tersebut harus ditingkatkan. Perlu dipertimbangkan pemberian sertifikasi dilakukan bukan oleh Kemenkes tetapi oleh lemabaga independen tingkat internasional agar perawat Indonesia pun diakui kualitasnya secara internasional.

]]>
141-membatasi-jumlah-sekolah-perawat-untuk-meningkatkan-kualitas-dan-daya-saing-perawat