Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Tue, 22 Jan 2019 05:22:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Debat Perdana Mengkungkung Paslon]]> 108-debat Fri, 18 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id, 18 Januari 2018—Keyakinan KPU dan kedua tim sukses bahwa debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden akan memukau rakyat Indonesia karena keempat kandidat sudah mendapatkan kisi-kisi pertanyaan ternyata sangat jauh dari harapan. Sebagian besar rakyat kecewa karena semua sisi gelaran debat baik substansi maupun teknis bukan hanya menenggelamkan gagasan para kandidat tetapi juga sebagai sebuah ‘pertunjukan’ kurang dinamis, kaku, dan tidak mengalir seperti layaknya forum debat dan adu gagasan. 

“Konsep dan format debat kemarin seperti mengkungkung kedua paslon sehingga gagasan-gagasan mereka terkait hukum, HAM, korupsi, dan terorisme tidak diucapkan secara konkret. Keempat kandidat seperti terpaku pada daftar pertanyaan dan jawaban yang sudah memenuhi pikiran mereka. Gagasan mereka semakin tenggalam saat pertanyaan para penelis tidak tajam dan sangat normatif ditambah debat antarpaslon yang banyak keluar konteks dan tema,” papar Anggota DPD RI Fahira Idris, di Jakarta (18/1).

Menurut Fahira, jika KPU tegas dan berani mengubah konsep dan format debat, mulai dari tidak membocorkan daftar pertanyaan, mengarahkan para panelis agar menyusun pertanyaan yang lebih tajam sesuai isu krusial yang sedang dihadapi rakyat, dan memberi waktu lebih longgar untuk paslon saling berdebat, gelaran debat selanjutnya bisa lebih baik dan menjadi pendidikan politik bagi rakyat. Namun jika tidak, jangan harap partisipasi dan antusiasme pemilih akan naik.

Fahira mengungkapkan, bahwa debat pilpres adalah salah satu referensi utama bagi sebagian besar rakyat Indonesia sebelum menentukan pilihannya dalam bilik suara. Konsep dan format debat pilpres yang berhasil ‘memaksa’ capres/cawapres mengeluarkan gagasan besar dan mampu menyakini rakyat akan gagasannya adalah titik awal keberhasilan gelaran Pilpres 2019. 

Namun, jika debat yang disajikan seperti debat perdana kemarin, Fahira khawatir banyak pemilih yang tidak tergerak hatinya untuk memilih pada 17 April nanti. Kondisi seperti ini akan jadi kerugian besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, KPU harus mengevaluasi total debat perdana pilpres dan segera memformulasikan format dan konsep baru. Debat perdana ini juga, lanjut Fahira, menjadi pelajaran bagi kedua tim sukses bahwa performa kandidat mereka tidak maksimal akibat format dan konsep debat yang begitu mengkungkung dan memagari paslon mengungkapkan gagasan besarnya.

“Saya cuma mau pesan kepada KPU dan kedua tim sukses jangan terlalu khawatir akan kemampuan kedua paslon. Keempatnya putra terbaik bangsa dan mereka punya kemampuan dan wawasan yang sangat baik, Biarkan mereka berdebat dan adu gagasan sehingga rakyat punya landasan kuat sebelum menentukan pilihannya,” tukas Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini. 

Fahira juga berharap pada debat kedua nanti terjadi perubahan-perubahan teknis yang walau kecil tetapi sangat menganggu rakyat yang menonton lewat televisi. 

“Ubahlah teknis debat menjadi lebih kondusif. Tidak perlu terlalu banyak orang menonton di dalam ruang debat. Cukup paslon, beberapa tim sukses, tokoh-tokoh bangsa, ditambah perwakilan masyarakat. Debat kemarin terlalu ‘ramai’ baik orang maupun suara pendukung. KPU bisa sediakan layar besar diluar ruangan debat untuk tim sukses dan pendukungnya nonton bersama,” pungkas Fahira Idris. #

]]>
108-debat
<![CDATA[DPD RI Minta Pemerintah Cegah Kegaduhan Politik Jelang Pemilu 2019]]> 914-paripurna Fri, 18 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD RI mengingatkan kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Hal tersebut terungkap saat Sidang Paripurna ke-8 Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gd. Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum’at ( 18/1). 

“Kondisi politik semakin hangat, DPD RI menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019 nanti. Soliditas TNI-Polri mesti terus dijaga dalam mengawal situasi dan kondisi dengan tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mengawal stabilitas keamanan di negeri ini,” ujar Nono Sampono. 

Selain itu, DPD RI juga memberikan catatan penting terkait kondisi bangsa, saat mengawali Masa Sidang di tahun 2019. Rentetan bencana alam, teror terhadap pimpinan KPK, situasi jelang Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 serta maraknya kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi online yang belakangan ini menjadi fokus perhatian. 

Sidang Paripurna ini mempunyai 4 agenda yaitu, Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019; Pidato Pembukaan Pada Awal Masa Sidang III DPD RI Tahun Sidang 2018-2019; Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan; dan pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). Hadir memimpin dalam sidang tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. 

“DPD RI turut prihatin atas musibah dan bencana yang terjadi di berbagai daerah, sudah seharusnya Pemerintah membangun sistem early warning mitigasi bencana dalam rangka mengantisipasi berbagai resiko yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Selain itu, DPD RI juga mengutuk aksi teror yang menimpa Pimpinan KPK. Maka, Polri diminta agar segera dapat mengungkap pelaku dan motif dari aksi teror tersebut. Di sisi lain, DPD RI juga menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019,” buka Nono Sampono pada Sidang Paripurna tersebut. 

Pada Masa Sidang yang dibilang singkat ini, Pimpinan DPD RI mengingatkan agar seluruh Alat Kelengkapan juga diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusional yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya. 

“Kami berharap seluruh alat kelengkapan dapat mengoptimalkan kegiatan yang telah teragendakan dan melaksanakan seluruh kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dan mengedepankan tertib administrasi dan tertib anggaran sehingga program dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien,” jelas Nono Sampono. 

DPD RI juga berharap agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam mencarikan solusi terbaik terhadap perbaikan kualitas moral dan agama generasi bangsa terkait maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan prostitusi online yang menjadi fokus perhatian belakangan ini. 

“Maraknya kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi online belakangan ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Moralitas dan nilai-nilai keagamaan di berbagai kalangan khususnya generasi muda perlu ditingkatkan kembali. Kita berharap revolusi mental yang menjadi nawacita Presiden Joko Widodo betul-betul menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” lanjut Nono. 

Sebelumnya pada awal sidang, Ketua DPD RI Oesman Sapta melantik 2 anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M. Sc., menggantikan Jeffrie Geovani dari daerah pemilihan Sumatera Barat dan Dr. Badikenita B.R. Sitepu, SE., M. Si., menggantikan Rizal Sirait dari daerah pemilihan Sumatera Utara. 

“Selamat datang di keluarga besar DPD RI, dan sebagai anggota DPD RI harus siap bekerja keras dengan sungguh, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan daerahnya secara khusus. Selain itu harus mampu memperjuangan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili, semuanya itu untuk kepentingan NKRI,” ucap Oesman Sapta saat melantik 2 anggota PAW. (mas/fan)

]]>
914-paripurna
<![CDATA[Alumninya Saling Dukung, Kampus Diminta Berani Gelar Debat Capres]]> 665-alumninya-saling-dukung-kampus-diminta-berani-gelar-debat-capres Tue, 15 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Belakangan ini marak dukungan dan deklarasi berbagai kelompok atau komunitas alumni universitas atau perguruan tinggi ternama kepada Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2019. Bahkan tidak jarang kelompok atau komunitas alumni dari satu kampus yang sama tetapi punya pilihan capres/cawapres yang berbeda.

Anggota DPD RI yang juga Alumni Universitas Indonesia (UI) Fahira Idris mengungkapkan, perbedaan pilihan antarkelompok alumni tentunya adalah hal yang wajar. Agar persilangan dukungan ini menjadi sehat, kampus diminta berani mengundang capres/cawapres untuk memaparkan visi misinya dan berdebat dihadapan civitas akademika. Sementara, untuk para kelompok atau komunitas alumni diminta mendorong capres/cawapres pilihannya untuk berani berdebat di kampus.

“Saya kira sudah waktunya kampus tampil untuk menyehatkan diskursus publik terkait pilpres yang harus kita akui ‘agak kurang sehat’ ini. Salah satunya dengan menggelar debat capres/cawapres. Untuk para alumni, doronglah capres yang Anda dukung untuk berani ‘diadili’ di kampus. Beri pendidikan politik bagi rakyat. Jangan maunya cuma gelar acara yang isinya sorak sorai deklarasi, foto-foto, atau selfie-selfie saja,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (15/1).

Menurut Fahira, debat capres/cawapres di kampus boleh digelar dan tidak melanggar undang-undang selama digelar secara adil dan setara dan tentunya berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Parameter adil dan setara artinya debat ini dihadiri kedua pasangan calon dan perdebatannya berkerangka ilmiah atau menyajikan analisis, data, dan fakta yang mendalam dan tentunya dibalut dengan rasionalitas.

Debat capres/cawapres di kampus, sambung Fahira, akan menjadi pendidikan politik yang sangat baik bagi rakyat karena mereka akan melihat secara utuh siapa calon pemimpin yang memang menguasai persoalan bangsa saat ini dan ke depan serta mempunyai formulasi solusinya.

“Saya sangat berharap kampus tergerak untuk menyehatkan diskursus publik. Jangan terus ‘menjauhkan diri’ dari hiruk pikuk pilpres ini. Sebagai tempat bersemainya pikiran dan tempat berkumpulnya para ahli di berbagai bidang, kampus pasti mampu menggelar debat berkualitas bahkan bisa lebih bagus dari debat yang digelar KPU. Tinggal kita lihat capres/cawapres mana yang berani debat di kampus, mana yang menolak. Jangan maunya didukung alumni tetapi debat dikampus tidak berani,” pungkas Senator Jakarta ini. #

]]>
665-alumninya-saling-dukung-kampus-diminta-berani-gelar-debat-capres
<![CDATA[Jawab Tantangan Global, HIMPUNI Selenggarakan Seminar Tenaga Kerja]]> 677-jawab-tantangan-global-himpuni-selenggarakan-seminar-tenaga-kerja Mon, 14 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) menjawab tantangan dinamika tahapan perkembangan industrialiasi yaitu Industri 4.0 yang telah berkembang pesat dan diyakini sebagai kecenderungan global di seluruh Indonesia dengan mengadakan Seminar tentang Kesiapan Tenaga Kerja di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (14/1). Seminar ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia DR(HC) H. Jusuf Kalla dan dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Akhmad Muqowam, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama BTN Maryono. “Seluruh komponen Bangsa Indonesia harus secara terpadu membangun kapasitas sumberdaya manusia, mendorong inovasi dan mengutamakan industrialisasi untuk menjadikan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Pemenang, bangsa yang siap bersaing dan memenangkan persaingan global yang semakin ketat,” kata A.Muqowam ketika ditemui usai acara seminar. 

Akhmad Muqowam yang juga menjadi anggota Presidium HIMPUNI mengatakan bahwa Indonesia sedang memasuki perioda “Bonus Demografi”, dimana 70% penduduk Indonesia akan berada pada usia kerja yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2025 – 2030. Di satu sisi, bonus ini merupakan kekuatan Indonesia dalam menjalankan berbagai program pembangunan, namun di sisi lain akan menjadi ‘bencana’ jika Indonesia gagal menyediakan lapangan pekerjaan. “Ancaman ini dapat menjadi makin serius jika kita perhatikan data tingkat pendidikan penduduk Indonesia, dan persentase penduduk Indonesia,” ujar A.Muqowam. 

HIMPUNI mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang sudah menyikapi dengan menyiapkan rencana kerja yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2020 – 2024 dengan Visi Indonesia 2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. 

Sementara itu, seminar ini menghadirkan pemikiran-pemikiran strategis, pemikiran-pemikiran akademis, pemikiran-pemikiran dari para praktisi, yang antara lain akan bertindak sebagai narasumber adalah Wakil Presiden RI., Yth. Bapak DR (HC) H. Jusuf Kalla, Prof. DR. Bambang P.S. Brodjonegoro/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Tenaga Kerja RI., Bapak HM. Hanif Dhakiri, dan juga Hariyadi Sukamdani / Ketua Umum APINDO, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Bapak Chairul Tanjung yang tidak lain adalah Pemilik CT Corp. 

Seminar hari ini adalah sesi pertama dari 4 (empat) sesi seminar yang telah direncanakan. Sesi kedua akan dilaksanakan pada 14 Februari 2019 di Palembang dengan tema Industri Nilai Tambah Sumberdaya Alam. Sesi Ketiga akan dilaksanakan pada 12 Maret 2019 di Semarang dengan tema Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Ekonomi Kerakyatan, dan terakhir Keempat akan dilaksanakan pada 2 April 2019 di Jakarta dengan tema Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menghadapi Indonesia 4.0. 

Seminar tentang Tantangan Tenaga Kerja Indonesia ini bertujuan untuk (1) memahami dan mensosialisasikan kondisi nyata terkini, kebijakan yang sedang dijalankan, dan visi masa depan terkait kesiapan dan penyiapan Sumberdaya Manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan global; (2) Menyerap masukan dari pemangku kepentingan, dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang program dan kegiatan penyiapan Sumberdaya Manusia Indonesia; (3) Menghimpun komponen-komponen Bangsa Indonesia untuk bersinergi mempersiapkan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Indonesia utamanya yang berkomitmen menjadikan Negara dan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Pemenang dalam persaingan global berbasis teknologi maju.

]]>
677-jawab-tantangan-global-himpuni-selenggarakan-seminar-tenaga-kerja
<![CDATA[Komigi Minta Masalah Otsus Tanah Papua dan Isu Pemekaran DOB Masuk Materi Debat Capres – Cawapres ]]> 368-komigi-minta-masalah-otsus-tanah-papua-dan-isu-pemekaran-dob-masuk-materi-debat-capres-–-cawapres- Mon, 14 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Papua, dpd.go.id - Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Karena itu, pemberlakuan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 1 Tahun 2008 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempertahankan NKRI berdasarkan konstitusi yang ada.

Selain itu, otonomi khusus tanah Papua bermakna strategis pula bagi masa depan NKRI. Di masa depan, pemerintah juga perlu tegas menyatakan dalam bentuk road map atau peta jalan tentang beberapa sesungguhnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang akan dimekarkan melalui program Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua. 

Atas dasar pemikiran itu, penting bagi penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk memasukan materi masalah otonomi khusus tanah Papua dan isu pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dalam debat Capres – Cawapres yang akan digelar sebanyak 5 kali ini.  

Hal ini dikemukakan oleh anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jacob Esau Komigi menanggapi soal rencana perhelatan debat Capres – Cawapres yang akan diselenggarakan oleh KPU. 

Menurutnya, rekomendasi Komite I DPD RI harus dibahas tuntas oleh kedua calon dalam debat Capres – Cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 17 Apri 2019 yang akan datang, yaitu soal pentingnya menyusun Roadmap Pembangunan Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan pedoman pembangunan yang mengikat dan menjadi tolok ukur kinerja pembangunan Otsus dengan bertumpu pada 3 pilar otsus, yaitu: Pemberdayaan, Perlindungan, dan Keberpihakan/Afirmasi.

Jacob menambahkan bahwa dirinya berharap kedua Capres menawarkan konsep dalam bentuk Grand Design/Blue print masa depan Otsus Papua melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan upaya pembangunan kesejahteraan lainnya dengan tetap dilandasi semangat patriotisme dan gotong royong.   

“Capres terpilih harus segera agendakan perlunya dilakukan Pendataan/Sensus Orang Asli Papua (OAP) baik data pilah secara pribadi maupun berdasarkan data per keluarga, maupun data pilah OAP lainnya, sehingga pembangunan dalam kerangka otsus Papua dapat hadir dan terarah menyentuh masyarakat khususnya OAP di Provinsi Papua dan Papua Barat”, tegas Jacob yang juga putera asli Suku Moi, Sorong ini.

Ketika dimintai tanggapannya tentang pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), Jacob memberikan masukan kepada Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Capres agar dalam debat Capres mengklarifikasi tentang moratorium pemekaran DOB yang hanya didasarkan kepada anggapan atau asumsi akan adanya ketidakmampuan keuangan negara dan tentunya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta mengabaikan aspirasi dan kebutuhan daerah. 

Jacob menilai, pasal 40 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya sudah sangat clear menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan didanai dari beberapa komponen, yakni dari APBN (dana bantuan pengembangan Daerah Persiapan), bagian pendapatan dari PAD Induk dari Daerah Persiapan, penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk, sumber pendapatan lain yang sah, dan sumber pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Induk.

“Saya yakin Pak Jokowi sesungguhnya mendukung pemekaran DOB”, ujarnya.

]]>
368-komigi-minta-masalah-otsus-tanah-papua-dan-isu-pemekaran-dob-masuk-materi-debat-capres-–-cawapres-
<![CDATA[Apresiasi Dan Mendukung Program Magrib Mengaji]]> 608-apresiasi-dan-mendukung-program-maghrib-mengaji Sat, 12 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Senator dan Ketua (plt) ICMI DKI Jakarta , Dr. H. Dailami Firdaus, mendukung Gubernur Anies Baswedan, dalam Program Maghrib Mengaji.

"Menurut Saya jam belajar masyarakat, perlu diaktifkan lagi. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program ini, dan saya berharap Pak Gubernur menyiapkan kebijakannya. Saat ini kita punya urgensi untuk melakukan ini. Setidaknya bukan saja menekan buta Al-Quran tapi dapat menekan masalah sosial seperti kenakalan remaja." Ujar Dailami Firdaus di Jakarta.

"Di sisi lain kita juga bisa menyiapkan generasi emas yang ptoduktif untuk menyambut Bonus Demografi kita."

Lebih lanjut Bang Dailami, yang juga sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam As-Syafiiyah ( UIA )  juga menguatkan, "Jika diperlukan Universitas Islam As Syafiiyah (UIA) dapat mendukung tenaga pengajarnya. Di tingkat Unit Kegiatan Mahasiswa UIA sudah menjalankan program ini yang disebut Kampung Quran (Qurma), yang mengajarkan di mushola2 masyarakat sekitar, bahkan kita sudah melembagakannya." Pungkas Dailami yang merupakan Cucu Ulama Kharismatik Betawi, KH Abdullah Syafi’ie - Putra Almh Ustadzah Prof Dr Hj Tutty Alawiyah AS

]]>
608-apresiasi-dan-mendukung-program-maghrib-mengaji
<![CDATA[Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres ]]> 553-isu-perempuan-dan-anak-harus-ada-dalam-debat-pilpres- Fri, 11 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional. 

“Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini. Tiada bangsa yang maju tanpa punya program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Untuk itu, isu perempuan dan anak harus ada dalam debat pilpres,” ujar Aktivis Perempuan dan Anak yang juga Anggota DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (11/1).

Fahira mengungkapkan, jika melihat dari lima tema debat, sebenarnya isu atau persoalan seputar perempuan dan anak bisa disisipkan di semua tema. Untuk tema “Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme” misalnya, isu perempuan dan anak bisa dipotret terkait persoalan komitmen kedua paslon terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan political will paslon dalam menyusun dan mengimplementasikan blue print perlindungan anak yang hingga detik ini Indonesia belum memilikinya. 

Basis argumennya adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin mengkhawatirkan. Misalnya sepanjang 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Artinya, rata-rata tiap hari terjadi 710 kasus kekerasan terhadap perempuan atau tiap satu jam terjadi 30 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini kan persoalan besar. 

Isu soal perempuan dalam tema “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur” bisa ditilik dari sejauh mana komitmen paslon meretas semua hambatan yang menghalangi perempuan terlibat secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam mulai dari perencananaan, pelaksanaan, hingga dampak dari pengelolaan sumber daya alam. 

“Banyak perempuan terutama di desa yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam. Namun akibat masifnya penguasaan para investor di sektor kehutanan, perkebunan, terutama pertambangan, para perempuan kehilangan mata pencariannya karena akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam hilang begitu saja,” tukas Senator Jakarta ini. 

Kalau tema “Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan”, sambung Fahira, tentunya isu perempuan dan anak sangat banyak yang bisa dibahas. Untuk kesehatan, stunting wajib jadi bahasan debat dan menjadi prioritas siapapun presiden yang terpilih. Karena saat ini sekitar 37% atau hampir 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Tema ketenagakerjaan, selain persoalan TKW, juga patut dibahas kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih terus terjadi hingga saat ini.

Debat keempat yang bertema “Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional” bisa diulas soal upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan. 

Sementara tema kelima yaitu “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri”, bahasan soal ekonomi dan kesejahteraan sangat banyak relevansi dengan isu perempuan. Bagi Fahira, Presiden ke depan harus paham bahwa perempuan itu adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. 

“Tanpa ada program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi perempuan, maka selama itu juga pengentasan kemiskinan akan terkendala,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta. #

]]>
553-isu-perempuan-dan-anak-harus-ada-dalam-debat-pilpres-
<![CDATA[Kesetjenan DPD RI Melakukan Kerjasama Dengan BPS dan BIG]]> 265-dpd-ri-melakukan-kerjasama-dengan-bps-dan-big Wed, 09 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Kesetjenan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Penandatanganan tersebut merupakan kerjasama dukungan penyeleggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi bagi DPD RI. 

Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengapresiasi adanya kerjasama ini. Lantaran, fungsi dan tugas DPD RI haruslah didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang lengkap. 

“Apalagi dengan adanya kewenangan baru DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda membutuhkan data dan informasi statistik non-geospasial dan geospasial,” ucap Reydonnyzar di Ruang GBHN Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/1). 

Reydonnyzar mengatakan dalam era pemerintahan saat ini, dimana efisiensi dan efektifitas kerja menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan program kerja. Sangat tepat dan menjadi langkah awal yang strategis untuk membina hubungan kerjasama kelembagaan antara DPD RI dengan BPS dan BIG. “Tujuannya dalam rangka sinkronisasi kerja dalam mendukung tugas pokok masing-masing lembaga,” ujar dia. 

Selain itu, menurut Reydonnyzar, kerjasama ini sangat mendukung tugas DPD RI dalam penyediaan data dan informasi secara digital dan cetak. Tidak hanya itu, hal tersebut juga mendukung analisis data untuk pembangunan pencatatan masalah soal Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. “Bahkan kerjasama ini juga dapat mendukung analisis data untuk pengembangan prioritas pembangunan daerah,” tuturnya. 

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengapresiasi kerjasama yang pertama kali ini dengan DPD RI. Dengan adanya kerjasama ini bisa menjadi output yang baik. “Kita tahu tugas DPD RI sangat berat, maka DPD memerlukan data baik sosial dan ekonomi. Data ekonomi ini bukan hanya dilihat secara nasional, tetapi kabupaten/kota,” cetus dia. 

Suhariyanto juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga menyediakan data-data ‘wajah ramah’ seperti indeks demokrasi Indonesia, angka perceraian, dan data semangat anti korupsi. “Semangat anti korupsi di masyarakat sangat tinggi. Mungkin ini bisa juga menjadi masukan DPD RI dalam bertindak anti korupsi,” terangnya. 

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna juga mengapresiasi kerjasama dengan DPD RI. Dengan kerjasama ini, diharapkan makin banyak yang lebih peduli dengan geospasial. “Geospasial sangat penting dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jadi geospasial penting bagi daerah dalam simpul jaringan,” pungkasnya. 

Muhtadi juga mengatakan bahwa sesuai amanah Presiden Joko Widodo mengenai geoportal kebijakan satu peta. Maka ke depan BIG akan menuju pemetaan dalam skala besar. “Kita tidak mungkin menjalankan amanah tersebut untuk skala besar sendirian. Karena kita memiliki ribuan pulau,” ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi sehingga dapat memberikan kepastian usaha. 

Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain mitigasi bencana. Kebijakan ini dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan percepatannya dimuat di dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016.

]]>
265-dpd-ri-melakukan-kerjasama-dengan-bps-dan-big
<![CDATA[DPD RI Sampaikan Pandangan RUU Pekerja Sosial ke DPR RI]]> 574-dpd-ri-sampaikan-pandangan-ruu-pekerja-sosial-ke-dpr-ri Tue, 08 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Pekerja Sosial pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah. Pada kesempatan ini, DPD RI berpandangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal.
 
“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal. Telah terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah serta kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta di Nusantara II Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (8/1).
 
Menurutnya, secara prinsip DPD RI mendukung sepenuhnya pembahasan selanjutnya atas RUU Pekerja Sosial. Oleh karena itu perlu ditangani melalui  praktik  pekerjaan  sosial  yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial.
 
“Secara prinsip DPD RI mendukung sepenuhnya pembahasan selanjutnya atas RUU Pekerja Sosial. Namun DPD RI memadang penting untuk menyampaikan pandanganya atas RUU Pekerja Sosial guna perbaikan dan penguatan atas norma dalam RUU tersebut,” ujar senator asal Maluku Utara itu.
 
Novita menjabarkan ada beberapa catatan terkait pandangan DPD RI terhadap RUU Pekerja Sosial. Tentang Konsistensi penamaan RUU dengan Naskah Akademiknya. “DPD RI menemukan ketidakkonsistenan penamaan  RUU dengan Naskah Akademiknya,” tuturnya.
 
Selanjutnya, menurut Novita, perihal penamaan RUU yang akan yang mencerminkan materi muatan. DPD RI berpendapat penamaan RUU ini adalah RUU tentang Pekerjaan Sosial karena muatannya selain mengatur perihal profesi juga mengatur perihal praktik pekerjaan sosial.
 
Novita menambahkan RUU Pekerja Sosial harus memuat norma tentang pendidikan tinggi bagi pekerja sosial dan norma tentang jenis atau kategorisasi pekerja sosial. Selain itu, keterlibatan Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Indonesia.
 
Terakhir, lanjut Novita, mengenai ketentuan standarisasi. Perlu dipastikan, bahwa profesi pekerja sosial di Indonesia tidak hanya memenuhi ketentuan standarisasi nasional melainkan juga internasional. “Hal ini untuk menghadapi globalisasi dan membuka peluang kerja bagi profesi pekerja sosial, tidak hanya di dalam negeri melainkan juga luar negeri,” jelas Wakil Ketua Komite III DPD RI ini.

]]>
574-dpd-ri-sampaikan-pandangan-ruu-pekerja-sosial-ke-dpr-ri
<![CDATA[Pertanyaan Debat Pilpres Dibocorkan: Masa Kalah dengan Cerdas Cermat]]> 423-pertanyaan-debat-pilpres-dibocorkan-masa-kalah-dengan-cerdas-cermat Mon, 07 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id, 7 Januari 2019—Setelah penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari 2019 dibatalkan karena kengganan salah satu pasangan calon menyampaikan visi misinya secara langsung, kini keinginan publik agar disugukan perdebatan dan diskursus pilpres yang menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji. Pasalnya, pada rangkaian Debat Publik Pilpres 2019 ini, KPU memutuskan ‘membocorkan’ daftar pertanyaan debat kepada kedua paslon.

Anggota DPD RI Fahira Idris sangat menyayangkan kebijakan mekanisme format debat di mana daftar pertanyaan ‘dibocorkan’ kepada para paslon seminggu sebelum debat. Kebijakan ini dikhawatirkan tidak hanya menurunkan kualitas konstestasi adu gagasan antarpaslon dan pendukungnya, tetapi juga akan menggerus partisipasi pemilih karena banyak pemilih yang menjadikan debat sebagai referensi utama untuk memilih capres/cawapres.

“Cerdas cermat anak sekolah saja, para siswa dituntut untuk memahami semua mata pelajaran tanpa terkecuali, karena mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Masa debat capres, debat yang pesertanya empat orang putra terbaik bangsa, kalah sama cerdas cermat anak sekolahan,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (7/1).

Fahira mengungkapkan, jika alasan KPU ‘membocorkan’ daftar pertanyaan agar jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah term of reference (TOR) sesuai tema debat.

Dalam TOR tersebut, lanjut Fahira, selain memaparkan secara tegas apa yang mereka harapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab (jelas, padat, berisi, dan bernas), dan uraian komprehensif tema besar dan tema turunanan debat sehingga tim sukses dan kedua paslon mampu memprediksi pertanyaan yang akan keluar, mempersiapkan jawaban, dan mengaitkannya dengan visi misi yang sudah mereka publikasikan ke publik.

“Inikan (membocorkan daftar pertanyaan debat) seperti meragukan kemampuan dan kecerdasan para capres/cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia dan mampu dengan cepat memformulasikan solusinya. KPU seharusnya lebih paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat ini,” pungkas Fahira Idris yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, #

]]>
423-pertanyaan-debat-pilpres-dibocorkan-masa-kalah-dengan-cerdas-cermat
<![CDATA[Setjen DPD RI Salurkan Bantuan Kepada Korban Tsunami di Banten]]> 056-keg Fri, 04 Jan 2019 05:22:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menyalurkan bantuan untuk korban bencana tsunami Selat Sunda. Setelah sebelumnya Anggota DPD RI telah menyalurkan bantuan, kali ini Korpri dan Komunitas Pengendara Motor Setjen DPD RI hari ini (4/1) menyalurkan berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh korban bencana Tsunami.

Rombongan Komunitas Pengendara Motor Setjen DPD RI dilepas oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Adam Bachtiar, dan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI, Sefti Ramsiaty. Adam Bachtiar sendiri berharap agar kedepannya tidak terjadi bencana-bencana di Indonesia. Dirinya juga berharap agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan dapat meringankan beban para korban.

“Kami ikut prihatin dan sedih atas bencana tsunami yang menimpa masyarakat. Dan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dari keluarga Sekretariat Jenderla DPD RI. Semoga bantuan yang diberikan ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para korban,” ucapnya.

Sedangkan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI, Sefti Ramsiaty, mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh DPD’s Biker Community ini. Dirinya berharap kegiatan-kegiatan sosial seperti ini harus ditingkatkan di lingkungan Setjen DPD RI. Karena menurutnya kepedulian seperti ini dapat bermanfaat kepada masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman. Kedepannya seperti ini harus ditingkatkan. Kepada teman-teman yang berangkat, harap selalu berhati-hati, dan semoga selalu diberikan keselamatan,” kata Sefti.

Ketua Komunitas Pengendara Motor Setjen DPD RI, Muhammad Sururi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Setjen DPD RI kepada para korban bencana tsunami yang diakibatkan karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban dari para korban dan pengungsi bencana tsunami ini.

“Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian dari Sekretariat Jenderal DPD RI. Melalui Korpri dan DPD’s Biker, hari ini kami akan menuju ke Pandeglang dan Serang untuk menyalurkan secara langsung bantuan,” ucapnya.

Sururi menambahkan bahwa bantuan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari selimut, alas tidur, makanan, pampers untuk anak, pakaian sekolah, baju-baju, serta kebutuhan wanita. Lanjutnya, bantuan tersebut akan langsung diserahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana tsunami yang terjadi di akhir tahun 2018.***ars

]]>
056-keg
<![CDATA[Debat Capres Bermutu Akan Dongkrak Tingkat Partisipasi Pemilih]]> 072-de Thu, 03 Jan 2019 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id, 3 Januari 2019—Sekitar dua minggu lagi, tepat 17 Januari 2019, rangkaian Debat Publik Calon Presiden (Capres)/Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai salah satu agenda wajib dari tahapan pemilihan presiden (pilpres), bagi KPU debat publik adalah puncak sosialisasi untuk menggerakkan hati rakyat Indonesia agar menunaikan hak pilihnya. Sementara bagi kedua pasang calon, debat publik adalah kesempatan ‘emas’ untuk meyakinkan publik bahwa merekalah yang paling layak memimpin negeri ini lima tahun ke depan. 

“Saya meyakini, jika debat publik capres bermutu dan berkualitas baik dari sisi teknis maupun substansi, akan mampu mendongkrak tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019. Oleh karena itu, semua sisi yang disajikan dalam debat harus bermutu dan berkualitas, mulai dari format debat, kedalaman materi dan pertanyaan, dan kemampuan kedua pasang calon mengomunikasikan visi misi dan menjawab berbagai pertanyaan,” ujar Anggota DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (3/1). 

Fahira mengungkapkan, secara sederhana saat ini ada tiga tipikal pemilih. Pertama mereka yang sudah pasti menunaikan hak pilihnya dan sudah menentukan pasangan calon yang akan dicoblos. Kedua, mereka yang berniat menunaikan hak pilih tetapi belum menentukan pasangan calon atau yang sudah memiliki pilihan tapi masih mempertimbangkan beberapa hal (calon pemilih tidak loyal/swing voter’s). Dan ketiga, mereka yang sudah memutuskan tidak akan menunaikan hak pilihnya pada Pemilu 2019 dengan berbagai alasan dan pertimbangan. 

Menurut Fahira, jika dalam debat publik nanti, tema dan materi yang disajikan tajam, mendalam dan menyentuh persoalan rakyat, kemudian ditambah kemampuan mumpuni kedua pasangan calon menyelami persoalan dan memberikan jawaban yang bernas dan solutif, kemungkinan besar bisa membuat mereka yang sudah menentukan sikap tidak akan mencoblos, mengubah pandangan dan memutuskan untuk ke TPS menunaikan hak pilihnya. 

Tidak hanya itu, capres/cawapres yang mampu tampil prima dalam debat sangat mungkin mampu meraup suara swing voter’s yang berdasarkan beberapa survei persentasenya sangat signifikan dari total jumlah pemilih. 

“Makanya debat pilpres nanti harus didesain sedemikian rupa agar menyentuh semua persoalan pelik yang sehari-hari dihadapi rakyat dan ‘memaksa’ pasangan calon memberikan jawaban yang bernas, dapat dipercaya, dan solutif. Saya berharap sebagai penyelenggara, KPU tidak hanya menjadikan debat publik ini sebagai pendidikan politik, tetapi juga memanfaatkannya untuk mendongkrak tingkat partisipasi Pemilu 2019,” pungkas Fahira Idris yang mencalonkan diri kembali sebagai Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini. 

Sebagai informasi, pada Pemilu Legislatif 2014 tingkat partisipasi pemilih berada di angka 75,11 persen, sedangkan untuk Pilpres 2014 hanya berada di angka 70 persen saja. Sementara, pada Pemilu 2019 ini, KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen. #

]]>
072-de
<![CDATA[PENGUMUMAN PERSYARATAN CALON STAF AHLI KOMITE III DPD RI ]]> 814-lampiran-persyaratan-calon-staf-ahli-komite-iii-dpd-ri- Thu, 03 Jan 2019 05:22:00 +0700 indra PENGUMUMAN PERSYARATAN CALON STAF AHLI KOMITE III DPD RI :

 

I. Persyaratan Umum

  1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Berusia minimal 28 Tahun;
  3. Lulusan Perguruan Tinggu Negeri, Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  4. Berpendidikan terakhir minimal strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun atau strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun;
  5. Dengan minimal IPK 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri, atau IPK 3,25 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta;
  6. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik (lisan dan tulisan);
  7. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan atau tulisan) dan memiliki nilai minimal TOEFL (sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi) maksimal 1 (satu) tahun terakhr. Khusus untuk staf Ahli Panitia Hubungan Antar-Lembaga memiliki kemampuan bahasa Inggris setara dengan TOEFL 550;
  8. Dapat mengoperasikan komputer (aplikaso Office, Internet);
  9. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/swasta;
  10. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  11. Membuat pernyataan kesediaan memenuhi kewajiban Staf Ahli Alat Kelengkapan yang ditandatangani diatas materai;
  12. Mengikuti proses assessment yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan yang bersangkutam;
  13. Berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

II. Persyaratan Khusus

  1. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani yang bersangkutan;
  2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  3. Foto Copy Kartu Keluarga;
  4. Foto Copy Ijazah dan daftar nilai terakhir yang telah dilegalisir;
  5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  6. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
  7. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Foto Copy Buku Nikah (bagi yang sudah menikah);
  9. Pas Foro berwarna 2 x 3 cm dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 2 lembar; dan
  10. Surat kesediaan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Umum ditandatangani di atas materai.

CATATAN : BERKAS USULAN PALING LAMBAT DISAMPAIKAN TANGGAL 15 JANUARI 2019

 

]]>
814-lampiran-persyaratan-calon-staf-ahli-komite-iii-dpd-ri-
<![CDATA[Presiden ke Depan Harus Punya Visi Besar Penanggulangan Bencana]]> 177-pre Fri, 28 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id, 28 Desember 2018—Bencana besar gempabumi dan tsunami Aceh 2004 dapat dikatakan menjadi wake up call bagi bangsa ini terhadap penanggulangan bencana. Gempabumi dan tsunami Aceh yang merenggut lebih dari 240 ribu jiwa, meluluhlantakan seisi kota dan mengakibatkan kerugian lebih dari Rp. 42 triliun ini, menyadarkan bangsa ini bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana. 

Letak Indonesia yang ada di cincin api Pasifik, memang rentan terhadap guncangan gempa besar dan letusan gunung berapi yang berpotensi tsunami. Setelah Aceh, ketangguhan Indonesia terhadap bencana kembali diuji mulai dari gempabumi Yogyakarta (2006), gempabumi Padang (2009), tsunami Mentawai, erupsi Merapi Yogyakarta, banjir bandang Wasior (2010), dan bencana yang terjadi sepanjang 2018 yaitu gempabumi Lombok, gempabumi dan tsunami Palu-Donggala, serta terakhir tsunami Banten-Lampung. 

Senator atau Anggota DPD RI Fahiri Idris mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana bahkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami kemajuan signifikan dari masa sebelumnya. Bahkan banyak pihak yang berpendapat mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Presiden ke depan harus punya visi besar penanggulangan bencana. 

“Padahal semasa Presiden SBY, Indonesia sudah menjadi focal point penanggulangan bencana tidak hanya di regional Asia tetapi juga dunia. Banyak negara berkembang yang belajar dari Indonesia cara penanganan bencana. Oleh karena itu, bangsa ini tidak punya pilihan lain, selain mempunyai Presiden yang punya visi besar penanggulangan bencana,” jelas Fahira Idris, di Jakarta (28/12). 

Menurut Fahira, idealnya penanggulangan bencana di Indonesia dalam empat tahun terakhir ini bisa lebih terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh karena semua perangkat, baik itu dari sisi regulasi (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) maupun badan penyelenggaraan penanggulangan bencana, semuanya sudah tersedia. 

Ditambah pengalaman penanggulangan berbagai bencana pascagempabumi dan tsunami Aceh, harusnya, menurut Fahira, penanggulangan bencana yang terjadi sepanjang 2018 ini berjalan lebih baik dan maju, bukan malah sebaliknya. 

“Saya mau ingatkan kepada kedua capres bahwa penanggulangan bencana sesuai amanat undang-undang adalah bagian integral dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Jangan hanya sebatas narasi dalam visi misi dan dalam RPJMN, tetapi political will mulai dari anggaran hingga program aksinya tidak menjadi prioritas,” tukas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. #

]]>
177-pre
<![CDATA[DPD RI Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru]]> 834-dpd-ri-minta-pemerintah-antisipasi-lonjakan-harga-jelang-natal-dan-tahun-baru Thu, 20 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-7 penutupan masa sidang II Tahun 2018-2019. Pada Sidang Paripurna kali ini, DPD RI menghimbau kepada pemerintah untuk tetap fokus bekerja menjaga keamanan dan kenyaman warga selama melaksanakan liburan natal dan tahun baru.

“Kami berharap selama liburan natal dan tahun baru ini situasi dan kondisi keamanan nasional dapat dijaga tetap kondusif,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (20/12).

Oesman Sapta berpesan bahwa Pemerintah juga perlu mengantisipasi lonjakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang liburan natal dan tahun baru. Maka Komite II DPD RI harus berperan aktif bersama-sama dengan Pemerintah. “Terutama dalam mendukung Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat,” tuturnya.

Sebelum kembali kedaerah, Oesman Sapta menghimbau seluruh Anggota DPD RI dapat lebih peka dalam menyikapi berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat dalam kurun waktu terakhir.  “Seluruh anggota DPD RI agar dapat memberi perhatian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI. Terutama dalam hal fungsi legislasi, pengawasan, anggaran maupun representasi,” ujarnya.

Sementara itu, saat laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI HM. Yasin Welson Lajaha menjelaskan bahwa PPUU telah melaksanakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU DPD RI. Diantaranya, Komite I mengusulkan RUU Tentang Pemerataan Pembangunan Antardaerah (PPA), Komite II mengusulkan RUU Tentang Kedaulatan Pangan serta RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.

Sedangkan dari Komite III mengusulkan RUU Tentang Guru dan Dosen, dan Komite IV usul RUU Tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. “Seluruh proses penyusunan dan tahapan harmonisasi telah kami lakukan,” ujar Yasin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan RUU PPA merupakan wujud nyata upaya serius DPD RI dalam memberikan payung hukum regulasi percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah. “Kami berpandangan mempersempit kesenjangan antardaerah, maka akan meredam kecemburuan sosial,” lontarnya.

Fachrul menjelaskan bahwa RUU PPA juga bertujuan mensinergikan pelaksanaan program yang mencakup perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi. Hal tersebut seiring kebijakan Nawacita pemerintah, terutama pembangunan wilayah perbatasan, terluar dan daerah pinggiran. “Maka RUU ini akan menguatkan program di wilayah perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi,” kata senator asal Aceh ini.

Selain itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI I Kadek Arimbawa mengatakan Komite II telah menyusun dua RUU inisiatif. Pertama, RUU Tentang Kedaulatan Pangan yang merupakan komponen kehidupan yang strategis bagi Bangsa Indonesia. “Posisi RUU ini tidak mudah, walau kecenderungan yang berkembang nampaknya akan memposisikannya sebagai aturan yang bersifat umum,” paparnya.

Untuk RUU Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Kadek menilai bahwa Indonesia negara kedua yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tinggi. Maka hal tersebut menjadi karakteristik tersendiri bagi Indonesia. 

“Indonesia menduduki posisi penting dalam peta keanekaragaman hayati dunia. Maka harus dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat,” papar senator asal Bali ini.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Komite III DPD RI merasa prihatin atas carut-marutnya pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat. “Meski sudah berjalan tujuh tahun, kami masih saja menemukan berbagai kendala serta keluhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Komite III DPD RI menemukan informasi bahwa masih terdapat 17 juta penduduk tidak ada NIK atau KTP. Padahal NIK menjadi basis data bagi kepesertaan BPJS Kesehatan. “ Artinya, 17 juta penduduk kita tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan,” tegasnya.

]]>
834-dpd-ri-minta-pemerintah-antisipasi-lonjakan-harga-jelang-natal-dan-tahun-baru
<![CDATA[DPD RI dan BPK RI Menandatangani MoU Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah]]> 992-dpd-ri-dan-bpk-ri-menandatangani-mou-peningkatan-akuntabilitas-keuangan-daerah Thu, 20 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama yang bertujuan untuk mengimplementasikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (Hapsem) BPK RI terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang bersih, transparan dan berkualitas. MOU tersebut ditandatangani Ketua DPD RI, Oesman Sapta, dan Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta (20/12).

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman dengan nomor AP.00/08/DPD RI/XII/2018 tersebut merupakan upaya dari DPD RI dalam menjalin kerja sama dengan stakeholder untuk mendukung tugas DPD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan daerah. Nota Kesepahaman tersebut ditujukan untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) khususnya bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. 

“Melalui kerjasama ini, DPD dan BPK akan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah sehingga diharapkan nantinya terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat dan daerah,” kata Nono yang juga Senator dari Provinsi Maluku ini.

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, menganggap adanya sinergi antara DPD RI dengan BPK RI dapat digunakan untuk mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang digunakan sesuai dengan tujuan negara yang ditentukan. Moermahadi menganggap DPD RI merupakan lembaga representasi daerah yang memiliki peran signifikan dalam pengawasan penggunaan uang negara di daerah. Oleh karena itu adanya penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dianggap sebagai upaya penting dalam mewujudkan efektifitas pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK RI khususnya untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan penandatangan nota kesepahaman ini, diharapkan prosentase rekomendasi BPK yang dapat ditindaklanjuti terus meningkat, sehingga efektifitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai. DPD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komite IV, Ajiep Padindang, akan segera melakukan rapat teknis dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI untuk menindaklajuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPD RI dengan BPK RI. Maka komite IV bersama dengan BAP akan melakukan pembahasan mengenai teknis kerja sama dengan BPK RI. Diharapkan akan tersusun perjanjian kerja sama yang efektif dengan BPK RI dalam pengawasan untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, Komite IV akan melakukan rapat teknis dengan BAP tentang kerja sama teknisnya yang kami rencanakan akan kami tindak lanjuti dalam bentuk pedoman penyusunan sesuai dengan Tata Tertib”, ucapnya.

Komite IV juga telah melaksanakan seminar tentang Sinergitas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tanggal 11 Desember 2018 dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar dan Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Asep Rahmatullah. Dimana hasil seminar ini diharapkan dapat digunakan untuk menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPD RI dan BPK RI. 

“Dari hasil Seminar ini diharapkan tindak lanjut dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPD RI dan BPK RI yang telah ditandatangani pada Sidang Paripurna hari ini. Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan,” kata Ajiep Padindang.***ars

]]>
992-dpd-ri-dan-bpk-ri-menandatangani-mou-peningkatan-akuntabilitas-keuangan-daerah
<![CDATA[Dailami Firdaus: Hentikan Kamp Penahanan Warga Uyghur!]]> 337-dailami-firdaus-hentikan-kamp-penahanan-warga-uyghur Thu, 20 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta, Prof. Dr. Dailami Firdaus, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan massal warga Uyghur oleh pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di wilayah tersebut.

"Pemerintah Tiongkok harus menghentikan kamp-kamp reedukasi dan penahanan warga Uyghur sekarang juga," tegas Senator Dailami Firdaus.

Pemerintahan Tiongkok ditenggarai telah meluncurkan 'program reedukasi' semenjak tahun 2012, yaitu program pengumpulan warga yang ditujukan kepada 23 juta Muslim Uyghur dalam sebuah lokasi secara massal. 

Program reedukasi ini semakin menjadi-jadi ketika Chen Quanguo, pemimpin partai komunis garis keras yang sebelumnya bertugas di Tibet, mengambil alih kepemimpinan partai komunis untuk wilayah Uyghur pada tahun 2016.

"Laporan-laporan kredibel yang masuk ke PBB dan organisasi HAM  menyatakan sekira 1 juta warga keturunan Muslim Uyghur, Kazakh, dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang, dipaksa mengikuti kamp-kamp reedukasi atau ditahan karena mempertahankan identitas agama dan budaya mereka," kata Dailami Firdaus kembali.

Program reedukasi antara lain meliputi pelarangan jenggot panjang, pemakaian jilbab/hijab di tempat-tempat umum, memberi nama anak yang dicurigai berbau identitas keislaman, bahkan penghancuran masjid.

"Pelarangan-pelarangan seperti ini tidak bisa diterima akal sehat, yang hanya mungkin dilakukan oleh kaum anti Tuhan," kata Senator Dailami Firdaus.

Senator Dailami Firdaus prihatin pemimpin politik dan anggota parlemen, khususnya di negara-negara muslim seolah-olah tidak peduli dengan tindakan-tindakan mengarah kepada penghapusan etnis (genosida) di Xinjiang, Barat Daya Tiongkok.

"Hanya karena hubungan ekonomi atau mungkin pemberian hutang dari Pemerintah Tiongkok, politisi dan anggota parlemen di negara muslim tidak ada yang mengkritisi isu muslim Uyghur dan Xinjiang," tegas Dailami Firdaus.

Mengakhiri pernyataannya, Senator Dailami Firdaus meminta para anggota parlemen di DPR RI dan DPD RI membuat pernyataan sikap keras atas program reedukasi dan penahanan warga tanpa pengadilan di Xinjiang. Dirinya juga berharap ada tindakan yang lebih tegas dan nyata dari pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional tanpa harus khawatir terhadap reaksi keras dari pemerintahan Partai Komunis Tiongkok.

]]>
337-dailami-firdaus-hentikan-kamp-penahanan-warga-uyghur
<![CDATA[Mengecam, Itu Selemah-lemahnya Membela Muslim Uighur]]> 033-mengecam-itu-selemahlemahnya-membela-muslim-uighur Wed, 19 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dunia dan lembaga internasional termasuk PBB mengecam tindakan Pemerintah China yang melakukan penahanan massal tanpa proses hukum sekitar satu juta orang-orang Uighur, Kazakhstan, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Bahkan beberapa lembaga internasional menyatakan dalam laporannya bahwa para tahanan dibui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis serta tidak diberikan makanan yang cukup dan muncul laporan penindasan yang meluas.

“Apa yang dilakukan Pemerintah China terhadap Muslim Uighur wajib dikecam. Dan mengecam adalah selemah-lemahnya kita membela Muslim Uighur. Jangan sampai bangsa besar seperti Indonesia tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali soal nasib Muslim Uighur,” ujar Anggota DPD RI Fahira Idris, di Jakarta (19/12).

Menurut Fahira, alasan China yang sejak April 2017 menangkapi sekitar satu juga masyarakat Uighur dan memasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi sebagai upaya untuk menangkal terorisme global adalah alasan yang tidak bisa diterima akal sehat. Selain sebagai bentuk nyata dari islamphobia, tindakan ini diduga kuat bentuk pelucutan hak-hak dasar Muslim Uighur sebagai manusia.

“Identitas dan keyakinan agama itu hak dasar yang melekat pada diri manusia dan keduanya sekarang diduga kuat hendak dicabut dari Muslim Uighur. Tidak mungkin, sebagai manusia, kita tidak beraksi melihat apa yang dialami Muslim Uighur. Ini bukan soal kita ‘merecoki’ urusan dalam negeri China, tetapi ini soal kemanusiaan yang pembelaannya menembus batas-batas negara,” tukas Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini.

Fahira berharap dalam waktu dekat ada intervensi dari negara-negara dunia dan kelompok yang lebih besar untuk mengakhiri krisis yang dialami muslim Uighur di Xinjiang terutama melalui solidaritas negara-negara muslim di mana Indonesia menjadi yang terdepan menggalang solidaritas ini. #

]]>
033-mengecam-itu-selemahlemahnya-membela-muslim-uighur
<![CDATA[RUU Daerah Kepulauan, Special Treatment bagi Daerah Kepulauan]]> 027-ruu-daerah-kepulauan-“special-treatment-bagi-daerah-kepulauan”- Tue, 18 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Manado, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan merupakan bukti keberpihakan DPD terhadap Daerah Kepulauan, mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di Daerah Kepulauan. Hal ini disampaikan Benny Rhamdani, Senator Sulut yang juga Ketua Komite I DPDRI, dalam kegiatan sosialiasi RUU Daerah Kepulauan, inisiatif DPD RI di Ruang Rapat Gubernur Sulut, CJ Rantung, Selasa (18/12).

Dari Komite I hadir juga pimpinan Komite I, Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat (Wakil Ketua), Senator Fahira Idris dari DKI Jakarta (wakil Ketua), dan Senator Fahrur Razy dari Aceh (wakil Ketua). Senator Tellie Gazali dari Bangka Belitung, Senator Djaserman Purba dari Kepulauan Riau, Senator Syafurdin Atasoge dari Nusa Tenggara Timur, dan  Senator Eni Sumarni dari Jawa Barat serta Ketua Tim Ahli RUU Daerah Kepulauan Bassilio Araujo.

Rombongan diterima langsung oleh Asisten I Pemprov Sulut, Edison Humiang dan turut hadir Forkompimda, Kepala Bakamla Sulut, mantan Bupati Kepulauan Sangihe, mantan Kepala BPPD, sejumlah Kepala Dinas,  tokoh masyarakat, dan akademisi.

Dalam sambutannya, Benny (brani) menekankan pentingnya adanya perlakuan khusus (special treatment) terhadap daerah kepulauan.

“DPD RI memandang secara sosiologis kondisi daerah kepulauan sangat memprihatinkan; bias pembangunan daratan daripada kepulauan; terbatasnya sarpras dan terbatasnya infrastruktur; biaya transportasi yang mahal; Terbatasnya aksessibilitas khususnya pendidikan dan kesehatan; dan kualitas SDM yang masih belum baik. RUU ini hadir sebagai special treatment bagi berbagai persoalan kepulauan yang juga perbatasan.”  

Urgensi disusunya RUU Daerah Kepulauan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan Daerah Kepulauan. Tiga dimensi utama yaitu: Ruang Pengelolaan, Kewenangan, dan fiskal atau pembiayaan melalui Dana Khusus Kepulauan (DKK). DKK usulan DPD, 5% dengan begitu Provinsi menerima 1 Triliyun dan Kab/kota 200 miliyar per tahun dari APBN.

Menurut Brani (sapaan akrab Senator Benny Rhamdani), Ada tiga kesialan kawasan timur Indonesia yang notebennya merupakan daerah kepulauan: 1) belum ada satupun regulasi yang memaksa negara hadir di wilayah timur (kepulauan) indonesia; 2) sistem keterwakilan politik kita menimbulkan ketidakadilan dari segi keterwakilan daerah yang duduk di Parlemen, 60% representasi Barat, 20% representasi daerah timur; dan 3) formulasi perhitungan yang masih menggunakan jumlah Penduduk. Dimana wilayah barat mempunyai jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dari penduduk yang ada di wilayah Timur. 

“secara finansial dan keterwakilan jelas lebih menguntungkan kawasan barat Indonesia”
Brani menyampaikan bahwa proses perumusan RUU cukup alot dan membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, awalnya Provinsi Sulut tidak memenuhi prasyarat sebagai Daerah Kepulauan, akan tetapi berdasarkan proses dan dialog yang dilakukan antara Timja dan tim ahli RUU akhirnya Sulut masuk sebagai salah satu Provinsi Kepulauan.

“proses masuknya Sulut tidak otomatis, akan tetapi membutuhkan waktu,pertimbangan, dialaog, analisis, alhamdulillah Puji Tuhan, akhirnya Sulut menjadi salah satu provinsi Kepulauan yang salah satu pertimbangannya karena faktor historis dimana Sulut salah satu inisiator kepulauan”.

Sedangkan Ketua Tim Ahli RUU dalam paparannya, Dr. Basilio Aroujo Diaz menyatakan bahwa dalam proses penyusunan RUU ini, kami menemukan fakta bahwa dari 30 UU yang kami analisis, tidak ada satupun udang-undang  yang berbicara mengenai pengelolaan daerah kepulauan. RUU ini melawan persepsi umum mengenai ahli-ahli hukum laut yang pada umumnya kurang sepakat adanya RUU dengan nama Daerah Kepulauan yang dianggap merepresentasikan negara dalam negara. Akan tetapi bahwa RUU ini tidaklah bertentangan dengan hukum laut dan tidak membentuk negara dalam negara sama halnya dengan UU Kepulauan Riau untuk UU Kepulauan dan UU Puncak jaya untuk UU Pegunungan.

“Negara ini bukan negara yang bercirikan kepulauan melainkan ‘memang’  negara kepulauan yang didalamnya ada daerah-daerah kepulauan yang perlu diatur dengan UU tersendiri. RUU ini tidak mengganggu UU Pemda melainkan memperkuat pengelolaan daerah kepuluanan oleh Pemda Kepulauan. RUU berusaha mengembalikan wilayah kelola laut kab/Kota dan Provinsi Daerah Kepulauan”

Sementara itu, Edison, yang mewakili Gubernur Sulut menamini perlunya special treatmen terhadap daerah-daerah pulau. Edison menyatakan bahwa Daerah Kepulauan di Sulut juga merupakan Daerah Perbatasan. Dimana Pulau-Pulau yang ada berbatasan langsung dengan negara Philipina. Sulut memiiki 238 ribu pulau dimana 260 tidak berpenghuni. Dengan 12 diantaranya berada di wilayah perbatasan. Pulau Miangas dan Marore berhadapan langsung dengan Philipina.

“Posisi strategis tersebut membutuhkan pendekatan khusus”

Mantan Bupati Kepulauan Sangihe, Winsulangi Salindeho, menyatakan bahwa Kepulauan indentik dengan wilayah Perbatasan dimana terdapat sejumlah keterbatasan yaitu: 1) identik dengan wilayah terisolir; 2) tingkat kemiskinan sangat tinggi seperti Pulau Kabio dikarenakan keterbatasan transportasi harga jual ikan yang rendah; 3) kualitas pendidikan yang rendah; 4) keterbatasan guru-guru dan tenaga kesehatan; dan 5)  biaya transportasi yang mahal. Oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus.

Kegiatan sosialiasai RUU Daerah Kepulauan Inisiatif DPD ini ditutup dengan suatu kesepahaman bersama bahwa Daerah Kepulauan harus diperjuangkan bersama-sama dengan melibatkan seluruh staekholders.

]]>
027-ruu-daerah-kepulauan-“special-treatment-bagi-daerah-kepulauan”-
<![CDATA[DPD Ingatkan DPR Tak Buru-buru Sahkan RUU Pesantren & Pendidikan Keagamaan]]> 333-dpd-ingatkan-dpr-tak-buruburu-sahkan-ruu-pesantren--pendidikan-keagamaan Tue, 18 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Anggota Komite III DPD RI mengingatkan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi Undang-Undang. Beberapa pasal dalam RUU masih perlu dikaji kembali karena dianggap berpotensi mengecilkan keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan. 

Srikandi Komite III DPD RI Intsiawati Ayus menilai, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih perlu dilakukan kajian mendalam dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan kembali terkait landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Menurutnya, ketentuan berkenaan dengan pendidikan keagamaan yang di dalamnya termasuk pesantren sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan sudah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama. 

“Pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak perlu heboh, apalagi sampai menimbulkan kegaduhan. Apalagi berbagai peraturan yang ada terkait Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sudah ada, khususnya pendidikan keagamaan Islam, maka menurut hemat kami RUU perlu dikaji kembali,” kata Intsiawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDPU) Komite III DPD RI bersama pimpinan PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12).

Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Parewangi mengingatkan, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bisa tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan turunannya. Selain itu, kedua RUU tersebut juga bisa bertentangan dengan UUD NRI, khususnya Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa Pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 

Iqbal tak lupa mengingatkan, RUU tersebut berpotensi mereduksi keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 10 ayat (1) huruf f yang sudah tegas menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan keagamaan menjadi kewenangan Menteri Agama dan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat absolut. “DPD RI akan berhati-hati dalam membuat penilaian terhadap RUU ini. Kita akan pertimbangan betul manfaat dan mudharatnya. DPD RI tidak usah terburu memberikan pandangan,” ujarnya.

Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengapresiasi niat baik DPR RI menyusun RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurutnya, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan RUU ini cukup baik. “Namun RUU perlu kembali dikaji secara mendalam agar hasilnya benar-benar optimal sesuai aspirasi masyarakat di daerah. Intinya, kita sepakat ingin bersama-sama membangun dan memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan,” cetusnya. 

Dedi memandang, naskah akademik dari RUU yang disusun oleh DPR RI belum komprehensif. Dia berharap, dalam penyusunan RUU ini DPR RI melibatkan semua elemen keagamaan. Mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Bundha, Hindhu dan Konghucu. “Sistematika dalam penyusunan RUU ini dan pasal-pasalnya perlu ditata ulang kembali. Selain itu, RUU ini harus harmonis dengan UU Sisdiknas dan PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. RUU ini jangan sekadar copypaste, tapi harus aspirasi langsung dari masyarakat,” pesannya. 

Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta melihat perlu ada penyempurnaan naskah RUU. Khususnya, terkait dengan masalah pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, seperti Sekolah Minggu dan Katekisasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 dan Pasal 70. Dijelaskannya, keberadaan institusi pendidikan keagamaan sejak dahulu sudah diakui masyarakat Indonesia.

“RUU ini sebenarnya sangat strategis, karena itu isinya harus sesuai aspirasi masyarakat. Jangan sampai penyusunan RUU tergesa-gesa dan justru menghambat kemajuan pesantren dan pendidikan keagamaan. Yang jelas DPD ingin kalau payung hukum itu dibuat bisa betul-betul memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan,” pungkasnya.*

]]>
333-dpd-ingatkan-dpr-tak-buruburu-sahkan-ruu-pesantren--pendidikan-keagamaan
<![CDATA[Oesman Sapta: 3 Lembaga Legislatif MPR/DPR/DPD RI Kompak Bersama Gelar Refleksi Akhir Tahun]]> 478-oesman-sapta-3-lembaga-legislatif-mprdprdpd-ri-kompak-bersama-gelar-refleksi-akhir-tahun Tue, 18 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta menyebutkan di tahun politik media memegang peranan melawan berita hoax, saat menghadiri Refleksi Akhir Tahun bersama 3 Pimpinan Lembaga MPR RI, DPR, dan DPD RI sekaligus Acara Penetapan kepengurusan baru Koordinatoriat Wartawan Parlemen periode 2018-2020, di Nusantara III Senayan Jakarta, Selasa (18/12).

Dalam pidato refleksi akhir tahun Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan bahwa pers itu corong berita dan bahkan lebih dipercaya oleh masyarakat,  oleh karena itu pers harus bermartabat semakin hari meningkat dalam memberikan pemberitaan positif 

"Yang harus dikurangi dan dihilangkan adalah pemberitaan hoax, media memegang peranan penting di era sekarang, wartawan itu kebanyakan berasal dari daerah, maka harus memberikan informasi daerah dengan benar dan memberitakan kemajuan daerah masing-masing. Faktanya saat ini, infrastruktur yang dibangun pemerintah sudah menyentuh dirasakan sampai ke daerah-daerah, dan kita setuju kalau daerah dibangun maka harus disosialisasikan oleh media," tukas Oesman Sapta. 

lanjutnya ia mengatakan bahwa di tahun politik suasana menjadi hangat itu wajar, dan terjadi dinamika, sebab itu, media harus bisa memberikan pemberitaan positif untuk meredam berita hoax. Menurut oesman Sapta masyarakat di daerah harus mendapatakan edukasi informasi berita yang benar.

"Saya berpesan kepada semua, jangan lagi membodohi masyarakat di daerah dengan berita hoax dan berita bohong, dan pers memegang peranan sebagai corong terutama bagi lembaga parlemen. ketika masyarakat daerah mendapatkan edukasi dan pemberitaan yang sebenarnya, mereka akan mempunyai pendidikan politik yang baik dan memilih yang baik di tahun politik nanti," ucap pria yang disapa OSO. 

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Rhomdoni Setiawan dalam sambutannya sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru Koordinatoriat Wartawan Parlemen periode 2018-2020 yang beranggotakan 145 Wartawan yang bertugas di lingkungan Parlemen MPR/DPR/DPD RI.

"Komitmen kita sebagai pengurus kordinatoriat wartawan parlemen, kami akan melayani sepenuhnya segala pemberitaan dan mendukung kegiatan di lingkungan parlemen, dan tetap di jalur kami jalur media memberikan porsi pemberitaan yang berimbang sesuai kepentingan 3 lembaga legislatif MPR/DPR dan DPD RI," pungkas Doni.

Turut Hadir dalaam acara tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Susatyo, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (mas)

]]>
478-oesman-sapta-3-lembaga-legislatif-mprdprdpd-ri-kompak-bersama-gelar-refleksi-akhir-tahun
<![CDATA[Otsus Dipertahankan dan Dilanjutkan]]> 591-otsus-dipertahankan-dan-dilanjutkan Mon, 17 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua,Papua Barat dan Aceh harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Hal ini terungkap dalam pleno penetapan hasil pengawasan Komite 1 DPDRI tentang pelaksanaan UU Otsus Papua dan Papua Barat (UU 21/2001dan UU 35/2008) dan Otsus Aceh (UU 11/2006).

Bertempat d ruang rapat Komite 1 DPDRI Gedung B Kompleks MPR,DPR,DPD RI Pleno dipimpin oleh Senator Jacob Essau Komigi dari Papua Barat dan Senator Fachrul Razy dari Aceh,keduanya merupakan wakil ketua Komite 1 DPDRI, senin (17/12).

Jacob menyatakan bahwa pelaksanaan Otsus khususnya di Papua Barat harus memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Dengan adanya kebijakan Otsus memberikan ruang dan stimulus  bagi masyarakat Papua Barat untuk terus memacu pembangunan yang selama ini masih dirasakan kurang jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

"Kebijakan Otsus harus tetap diimplementasikan d Tanah Papua khususnya Papua Barat, sebagai bentuk dukungan dan menghadirkan negara di Papua Barat, kebijakan Otsus sejalan dengan visi misi pemerintahan sekarang,nawa cita ketiga membanguna dari daerah terutama Papua Barat".

Menurut Jacob,selama ini kondisi infrastruktur,kualitas IPNlM,kemiskinan dan  layanan Pendidikan serta Kesehatan masih dirasakan kurang. Kebijakan selain memberikan keluluasaan Pemda untuk merencanakan pembangunan juga memberikan dana berupa dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Daerah. Walaupun jumlah cukup siginifikan akan tetapi dengn mempertimbangkan kondisi geografis dan luasnya wilayah,dana tersebut sebenarnya tidak besar-besar amat,apalagi dgn tingkat kemahalan yg juga tinggi.  Oleh karena itu, sudah tepat jika pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan Kebijakan Otsus di Papua Barat. Begitu juga dengan Otsus di Papua maupun Aceh yang kondisinya tidak jauh berbeda.

"kita mendukung sepenuhnya Kebijakan Pemerintah melanjutkan Otsus sebagaimana yang selama ini kita juga dorong dan suarakan untuk tetap mempertahankan kebijakan Otsus sesuai perundang-undangan yang berlaku"

Hal senada juga diungkapkan Razy,Senator dari Aceh ini melihat bahwa kebijakan Otsus tersebut membantu masyarakat Aceh keluar dari berbagai persoalan yg ada selama ini dan membantu percepatan pembangunan. Walaupun kita akui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya khususnya pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus.

Baik Senator Jacob (Papua Barat) dan Senator Razy (Aceh) sependapat bahwa kebijakan Otsus masih menyisakan sejumlah persoalan ketika diimplementasikan seperti masih tingginya kemiskinan,IPM yg masih rendah, daya saing kurang, layanan kesehatan dan Pendidikan, dan terbatasnya sarpras serta infrstruktur daerah. 

Sedangkan dari aspek tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan Dana Otsus belum mennjukkan hasil yg signifikan bagi percepatan pembangunan daerah dan mengejar ketertinggalan Daerah. Sudah sepantasnya Kebijakan Otsus perlu tetap dipertahankan untuk mengoptimalkan capaian. Tentu saja dengan sejumlah catatan dan evaluasi sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Pleno pengawasan Otsus merekomendasikan  sebgi berikut;

Untuk Papua Barat dan Papua

  1. Dibutuhkan Grand Design/Blue Print melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan
  2. Menyusun Roadmap Pembangunan dengan bertumpu pada 3 (tiga) Pilar Otsus, yaitu: Pemberdayaan, Perlindungan, dan Keberpihakan/Afirmasi.
  3. Perlu dilakukan Pendataan/Sensus Orang Asli Papua
  4. Penguatan pelaksanaan Evaluasi Otonomi Khusus kedepan perlu pelibatan DPD RI, Kementerian/Lembaga terkait, dan
  5. Pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Otsus harus mendukung Inpres No. 9/2017 dan No. 10/2017 dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Otsus  Aceh:

  1. Pemanfaatan DOKA harus diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tepat sasaran dan tepat kegunaan,
  2. Pemanfaatan dan penggunaan DOKA harus akuntabel dan melibatkan masyarakat agar dapat diawasi bersama-sama.
  3. Pemerintah menyusun exit strategy pasca kebijakan Otsus Aceh dan mengkaji keberlakuan perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) jilid II pasca tahun 2027.

Pada akhirnya Pleno menutup rekomendasi dengan mendukung sepenuhnya keberlanjutan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, Papua Barat, dan Aceh, termasuk Dana Otsus didalamnya, dengan memperbaiki mekanisme pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dan kebijakan Otonomi Khusus secara menyeluruh. Keberlanjutan pelaksanaan Otsus harus didukung dengan evaluasi yang komprehensif, berkala, dan melibatkan pemangku keentingan termasuk DPD RI

]]>
591-otsus-dipertahankan-dan-dilanjutkan
<![CDATA[Indonesia Butuh Regulasi Penerbangan yang Tegas]]> 087-indonesia-butuh-regulasi-penerbangan-yang-tegas Mon, 17 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menanggap keselamatan penerbangan saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak di dunia penerbangan, terutama dari sisi regulator. Dimana di Indonesia dibutuhkan regulasi yang tegas dalam mendorong pelaku industri penerbangan untuk dapat memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para penumpang.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno Hatta. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Charles Simaremare, menjelaskan bahwa Komite II DPD RI meminta agar Otoritas Bandara selaku salah satu pengawas dari pelaksanaan regulasi dapat turut serta dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam penerbangan.

“Keselamatan penerbangan adalah salah satu isu krusial yang masih menjadi permasalahan dalam dunia penerbangan Indonesia. Seperti diketahui, dalam 4 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 musibah penerbangan yang menelan korban jiwa tidak sedikit di Indonesia," ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare dalam sambutannya di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I (17/12).

Senator asal Papua tersebut menambahkan saat ini dunia penerbangan di Indonesia masih terjadi  tumpang tindih dalam manajemen penerbangan dan bandara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya instansi yang terlibat dan memiliki kewenangan yang masih dianggap tidak efektif.

"DPD RI memandang bahwa Banyaknya stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan bandara, diantaranya Kementerian Perhubungan (Otoritas Bandara) sebagai regulator, Angkasa Pura sebagai operator bandara, Kemenkumham (Imigrasi dan Cukai), dan Maskapai Airlines seringkali membuat rantai manajemen bandara menjadi panjang dan tumpang tindih, karena setiap instansi memiliki kewenangan masing-masing," imbuhnya.

Senada, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, meminta agar kasus JT-610 tidak terulang lagi. Banyaknya pemberitaan mengenai kondisi pesawat yang sudah mengalami gangguan sebelum terbang dari Cengkareng ke Pangkal Pinang, harus diperhatikan. Menurutnya otoritas bandara harus mampu melakukan pengawasan agar setiap pesawat yang membawa penumpang, merupakan laik terbang. 

"Sebelum Lion Air meuju Babel, take off dari Soetta. Otoritas Bandara salah satu tanggungjawabnya adalah keselamatan penerbangan. Tugas utama adalah memastikan keamanan dan keselamatan maskapai, dan penumpang," tegasnya.

Sementara itu, menurut Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta, Bagus Sunjoyo, pihaknya mengklaim telah melakukan pengawasan. Sedangkan untuk teknis pengecekan sebuah pesawat laik terbang atau tidak, diserahkan kepada petugas teknis yang dimiliki setiap maskapai. Dimana menurutnya, petugas teknis tersebut merupakan petugas yang terpilih dan memiliki kualifikasi dalam hal pengecekan dan perbaikan pesawat sebelum digunakan. Dirinya kedepannya akan berkoordinasi untuk meningkatkan pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada untuk mewujudkan keselamatan dalam penerbangan.

"Yang merilis adalah teknisi yang sudah kita berikan otorisasi. Kita ada sanksi baik bagi personil atau maskapai. Jika ada bukti dia melakukan penyimpangan, makan akan dijatuhkan sanksi," kata Bagus.***ars

]]>
087-indonesia-butuh-regulasi-penerbangan-yang-tegas
<![CDATA[DPD RI Soroti Kualitas PAUD Indonesia]]> 301-dpd-ri-soroti-kualitas-paud-indonesia Mon, 17 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI mempertanyakan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama ini kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Padahal, PAUD merupakan pendidikan yang fundamental bagi mutu dan kualitas generasi Bangsa Indonesia yang akan datang.
 
“Pendidikan usia dini sangat penting, namun implementasinya masih saja ditemukan kendala. Seperti mutu, tenaga pendidik, dan biaya operasionalnya,” ucap Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara saat Rapat Dengar Pendapat terkait ‘PAUD, Pendidikan Dasar/Menengah’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (17/12).
 
Dedi menyoroti bahwa selama ini tenaga pendidik PAUD banyak yang belum bergelar sarjana. Tercatat dari 552 ribu lebih Paud di Indonesia, yang terkualifikasi sarjana baru 47,9 persen. “Sedangkan 52 persennya masih SMA. Jadi relevansi keilmuan dipertanyakan,” jelas dia.
 
Pada dasarnya, sambungnya, pembelajaran di PAUD mengajarkan bagaimana seorang anak disiplin, sosialisasi, dan kepribadian. Fakta lainnya, masih terdapat guru yang tidak menerapkan konsep tersebut. “Bahkan pengajar terlalu mendorong anak menguasai membaca dan menulis. Harusnya baca dan menulis di dapat saat sekolah dasar,” kata Dedi.
 
Senator asal Sumatera Utara itu menambahkan anggaran pemerintahan untuk peningkatan mutu pengajar PAUD juga masih terbatas. Hal itu bisa dilihat dari kesukaran melihat konten berita dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. “Pemerintah selama ini kurang memperhatikan mutu pengajar PAUD. Harusnya bisa memanfaatkan teknologi digital saat ini,” ujarnya.
 
Sementara itu, Anggota Komite III Ahmad Sadeli Karim menjelaskan bahwa dana desa bisa menjadi solusi bagi mutu dan pengembangan PAUD di daerah-daerah. “Mungkin untuk perbaikan atau pembangunan sekolah bisa dengan dana desa. Tapi untuk pemenuhan tenaga pendidik jelas tidak bisa. Karena pendidik saja kita masih kurang,” tuturnya.
 
Ahmad Sadeli berharap pemerintah juga bisa memperhatikan Madrasah Diniyah karena di daerah-daerah jumlahnya ribuan. Selama ini, Madrasah Diniyah juga luput dari perhatian bersama sehingga nasibnya lebih parah dari PAUD.
 
“Madrasah Diniyah sangat banyak, namun tidak diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan, gurunya ada yang digaji seratus ribu sebulan. Padahal, Madrasah Diniyah penting bagi moral bangsa yang akan datang,” ulas Ahmad Sadeli.
 
Dikesempatan yang sama, Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kemendikbud Harris Iskandar mengatakan perkembangan PAUD di Indonesia sejak 15 tahun belakangan ini sangat luar biasa. Tetapi pihaknya sampai detik ini masih bekerja untuk pemerataan kepada anak-anak Indonesia. “Apalagi kita sedang mengkampanyekan Gerakan PAUD 1 Tahun Pra-SD. Alhamdulilah sambutan masyarakat sangat luar biasa,” paparnya.
 
Harris menambahkan bahwa pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,47 triliun untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD tahun depan. Sasaran ini adalah lembaga PAUD yang terdaftar pada Data Pokok PAUD dan Dikmas (Dapodik). “Bantuan ini untuk meningkatkan mutu layanan PAUD kita,” jelasnya.
 
Haris menjelaskan program PAUD yang berkualitas tidak hanya tugas pemerintah pusat saja. Melainkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. “Kita telah berkomitmen dalam MDGs. Maka kita harus memberikan kualitas dan mutu yang baik bagi anak-anak Indonesia,” ujar dia.

]]>
301-dpd-ri-soroti-kualitas-paud-indonesia
<![CDATA[Komite I DPD RI: Cari Solusi Kasus Tanah HPL Way Lunik dan Way Dadi Lampung.]]> 408-komite-i-dpd-ri-cari-solusi-kasus-tanah-hpl-way-lunik-dan-way-dadi-lampung Mon, 17 Dec 2018 05:22:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI gelar RDP Cari Solusi terkait penyelesaian Kasus Tanah hak pengelolaan Lahan (HPL) Way Lunik dan Way Dadi di Provinsi Lampung yang sudah cukup lama dan berlarut-larut dalam penyelesaiannya. 

“Komite I memandang penting penyelesaian maslah yang masih berlarut-larut hamper 36 tahun ini, kami undang berbagai pihak baik kementerian terkait, dari pihak yang bersengketa baik pemerintah provinsi Lampung, PT.Pelindo, PT. Way Halim Permai dan masyarakat terdampak dalam upaya mencari penyelesaian masalah sengketa pertanahan di daerah Way Lunik dan Way Dadi Provinsi Lampung,” buka Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani saat pimpin rapat di Ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta, Senin (17/12).

Permasalahan tersebut berawal pada di Way Lunik Tahun 1987 terbit Surat Keputusan Bersama  (SKB) menteri Dalam Negeri Nomor: 63 Tahun 1987 dan Menteri Perhubungan Nomor:KM 154/AL-106/PHB-87, tentang batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Panjang, warga mempermasalahkan sertifikat HPL No.01/Way Lunik/1989 mengandung cacat administrasi sertifikat HPL seharusnya tercantum 81.8130 Ha namun tercantum seluas 105 Ha. Terdapat kelebihan sebesar +23 Ha yang bukan merupakan hak PT. Pelindo II Cabang Panjang. 

Sedangkan permasalahan di Way dadi berdasar klaim masyarakat adalah Surat Mendagri No. BTU.3.50/3-80, tanggal 26 Maret 1980 Jo. SK Mendagri No. SK 224/DJA/1982. Tanggal 30 November 1982, yang menimbulkan permasalahan oleh PT. Way Halim Permai diduga merekayasa peta situasi Nomor 6 Tahun 1981, dengan merekayasa luas lahan melebihi peruntukkannya. Seharusnya hanya ± 200Ha menjadi ±540 Ha, jadi ada mencaplok sekitar ± 340 Ha lahan untuk Perumnas dan rakyat penggarap.

Menurut Ketua kelompok Masyarakat Armin Hadi  masyarakat sudah dirugikan bahkan sampai berlarut selama 30 tahun. Bahkan Pemerintah Provinsi mengeluarkan putusan kepada masyarakat agar mengganti uang kompensasi kepada kas daerah senilai 550 ribu rupiah per meter persegi dengan alas an tanah tersebut sudah menjadi asset pemda dan tercatat di Kementerian Keuangan sebagai aset Negara.

“ini merugikan kami, pemprov secara sepihak mengeluarkan putusan kepada warga untuk membeli tanah kami sendiri sebesar 550rb/meter. Padahal jelas-jelas tanah kami dicaplok dengan tidak bisa memberikan alas hak yang benar tapi malah kami disuruh mengganti kerugian untuk masuk kepada kas daerah ini tidak masuk akal,” tegas Armin.

Sementara itu, Senator Lampung Andi Surya menjelaskan bahwa dalam Undang Undang Pokok Agraria tidak ada satupun menyebutkan hak pengelolaan lahan dan cantolan hukum mengenai hal itu lemah.

“Tidak boleh sepihak dalam menerbitkan HPL, bahkan dalam UU Agraria tidak disebutkan mengenai itu, menurut saya membuat HPL harus memenuhi ada dua syarat satunya data yuridis, kedua data dan fakta yang ada di masyarakat yaitu data fisik, jika terbukti tidak memiliki kedua hal tersebut maka harus dikembalikan tanah itu kepada masyarakat,” tuturnya.

Direktur Sengketa dan KonflikTanah dan Ruang Wilayah I Supardy Marbun menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan hal ini memang perlu waktu, masalahnya adalah tanah yang disengketakan tersebut sudah masuk menjadi aset negara, sehingga perlu adanya pelepasan hak dari pihak-pihak terkait agar ini segera selesai.

“Kami tidak ada upaya mengulur dan menghalang-halangi penyelesaian sengketa tanah ini, karena sudah masuk tercatat menjadi aset pemerintah daerah maka perlu adanya pelepasan hak dari pemerintah daerah dan pihak BUMN yang mengelola lahan tersebut, jika itu sudah selesai dan emmang dikembalikan ke masyarakat kami akan segera mengeluarkan sertifikatnya,” sambungnya.

Komite I dalam rapat ini mengeluarkan rekomendasi agar kelebihan tanah yang diklaim atau tanah yang disengekatakan itu segera dikembalikan ke masyarakat, dan meminta Presiden melalui Kementerian terkait untuk menindaklanjuti dengan memberikan dan mengeluarkan jaminan hukum dan disertifikasi kepada masyarakat. 

“Janganlah kita mengorbankan untuk kepentingan pihak tertentu yang pasti dirugikan adalah rakyat kecil, ini program dari Presiden Jokowi agar Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait laiunnya dalam mensukseskan program mendistribusikan lahan dan mensertifikasi tanah, saya minta agar apa yang menjadi hak masyarakat dikembalikan ke masyarakat, dan kami Komite I akan mengawal hal ini sampai tuntas,” pungkasnya. (mas)

]]>
408-komite-i-dpd-ri-cari-solusi-kasus-tanah-hpl-way-lunik-dan-way-dadi-lampung