Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Wed, 18 Jul 2018 12:27:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Ketua DPD RI Minta Perguruan Tinggi Swasta Tingkatkan Daya Saing]]> 306-ketua-dpd-ri-minta-perguruan-tinggi-swasta-tingkatkan-daya-saing Mon, 16 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela SURABAYA, dpd.go.id- Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan Perguruan Tinggi Swasta di daerah harus mampu meningkatkan kompetisi agar mampu bersaing. Menurutnya tidak ada kemakmuran suatu bangsa kalau daerah-daerah tidak dapat meningkatkan kemampuannya. 

“Daya saing daerah tersebut akan menjadi akumulasi dari daya saing Negara,” ucap Oesman Sapta saat menjadi keynote speech dalam Rakenas I Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/7).

Menurutnya hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menyiapkan daerah dan kota-kota di Indonesia agar memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Lantaran daerah-daerah akan terkoneksi dengan dunia global. “Untuk itu saya menaruh harapan yang besar kepada peran perguruan tinggi swasta,” harap Oesman Sapta. 

Dengan demikan, lanjut Senator asal Kalimantan Barat itu, akan menghasilkan manusia berkualitas yang berpikiran kreatif dan inovatif, baik yang bekerja di perusahaan swasta maupun mencetak birokrat-birokrat yang unggul. 

Ia menambahkan hal tersebut akan menciptakan kemandirian ekonomi. Tidak bisa dipungkiri tantangan Indonesia ke depan adalah bagaimana lepas dari ketergantungan kepada asing. “Kenyatannya, pertumbuhan ekonomi yang makin positif tidak terlepas dari ketergantungan kita pada asing,” kata Oesman Sapta. 

Oesman Sapta menjelaskan dengan ketergantungan yang berlebihan pada negara asing akan membuat bangsa Indonesia tidak mandiri. Paling penting adalah kemandirian dalam mengelola sumber daya alam dan menghasilkan barang-barang keperluan hidup masyarakat kita sendiri.

“Tentunya Perguruan tinggi juga berperan untuk ikut terlibat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya menyentuh bidang pemerintahan dan politik,” ujar Oesman Sapta. 

Perguruan tinggi, sambungnya, berperan besar membantu pemerintah daerah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. “Ini dapat menumbuhkan ekonomi yang baru di daerah-daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki,” tegas Oesman Sapta.

]]>
306-ketua-dpd-ri-minta-perguruan-tinggi-swasta-tingkatkan-daya-saing
<![CDATA[Oesman Sapta akan Menerima Gelar Doktor Kehormatan ]]> 947-oesman-sapta-akan-menerima-gelar-doktor-kehormatan-- Thu, 12 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta (senator asal Kalimantan Barat) akan menerima gelar doktor kehormatan di bidang politik dan urusan publik dari Universitas Euclid. 

Euclid adalah organisasi antarpemerintah yang didirikan tahun 2008, memegang mandat universitas, dan piagam yang diterbitkan United Nations Treaty Series. Jadi, Universitas Euclid dilahirkan berdasarkan perjanjian internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menawarkan program multidisiplin dan berkampus di Banjul, Gambia. 

“Sungguh kehormatan luar biasa bagi kami untuk resmi mengonfirmasikan doktor kehormatan bidang politik dan urusan publik dari Universitas Euclid,” ujar Presiden Universitas Euclid Syed Zahid Ali, saat beraudiensi dengan Oesman di lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7). 

“Saya mengucapkan terima kasih atas penganugerahan gelar doktor kehormatan dari Universitas Euclid. Kampus saya adalah universitas kehidupan. Anda membaca buku, mengenal satu orang. Anda mengalami hidup, mengenal banyak orang. Anda memahami dunia dan kehidupan,” ucap Oesman menanggapi ucapan Syed Zahid Ali. 

Syed Zahid Ali menjelaskan, Universitas Euclid adalah satu-satunya universitas berbasis perjanjian dunia yang keanggotaannya terdiri atas 12 negara mencakup empat benua. 

Dia melanjutkan, gelar doktor kehormatan dari Universitas Euclid diberikan kepada figur yang berkontribusi besar terhadap kemajuan masyarakat dan kemanusiaan. Gelar doktor kehormatan ini menjadi sangat berarti karena gelar doktor kehormatan yang pertama diberikan Universitas Euclid kepada pemimpin Indonesia. 

Universitas Euclid menilai, Oeman berkontribusi besar bagi kemajuan pembangunan demokrasi Indonesia melalui kepemimpinannya sebagai ketua umum Partai Hanura dan ketua DPD. Kemudian, ia adalah mentor yang memotivasi generasi muda Indonesia sekaligus politisi dan pengusaha yang paling dapat ditiru. 

“Oesman telah menetapkan contoh asli noblesse oblige karena melibatkan dirinya secara aktif dalam pembelajaran aksi di semua perjuangan hidupnya yang keras, hingga posisinya yang lebih tinggi dalam politik dan bisnis yang memberikan lebih banyak keuntungan bagi Indonesia,” ucap Syed Zahid Ali. 

Perwakilan Universitas Euclid untuk Indonesia dan Timor Leste, Datuk Agung Sidayu, menambahkan, kisah sukses tersebut diraih setelah Oesman tumbuh dalam keluarga yang terbiasa bekerja keras dan bekerja cerdas sejak muda. Setelah memulai sebagai buruh dan pedagang skala kecil, Oesman memulai bisnis konstruksi yang sukses yang perusahannya bercabang menjadi 11 perusahaan di bawah manajemen OSO Group. Mulai dari properti hingga pertambangan, perkebunan, dan banyak lainnya, Oesman menghasilkan cukup kekayaan untuk dicatatkan dalam daftar Globe Asia 2016 sebagai urutan ke-150 orang Indonesia terkaya. 

Datuk Agung Sidayu melanjutkan, bagaimanapun, Oesman memberikan kembali hasil jerih payahnya kepada masyarakat--terutama masyarakat adat di Indonesia--sejak tempat kelahirannya di Sukada, Kalimantan Barat, hingga kampung halaman ibunya di Sulit Air, Sumatera Barat. 

Oesman tidak hanya berfokus pada orang-orang pendatang yang bermigrasi tetapi juga penduduk lokal. Atas usahanya, ia diadopsi keluarga besar Suku Dayak Kayan, serta menerima gelar adat datuk Melayu dari Bangka Belitung dan gelar adat Minangkabau. Selain memiliki kursi di DPD, Oesman juga memiliki kursi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memegang posisi di Himpunan Kerukuran Tani Indonsia (HKTI), organisasi kemasyarakatan seperti Gebu Minang, organisasi olahraga, organisasi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan banyak lagi. 

Datuk Agung Sidayu membandingkan Oeman dengan John Major, mantan Perdana Menteri (PM) Inggris yang meninggalkan sekolah formal sejak berusia 13 tahun, tetapi melakukan sejumlah aksi pembelajaran di berbagai media hingga berhasil mencapai posisi tertinggi dalam politik di Inggris.

]]>
947-oesman-sapta-akan-menerima-gelar-doktor-kehormatan--
<![CDATA[KOMITE III DPD INISIASI REVISI UU GURU DAN DOSEN]]> 619-komite-iii-dpd-inisiasi-revisi-uu-guru-dan-dosen Tue, 10 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Surabaya, 9 Juli 2018. Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya melakukan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (RUU Revisi UU Guru Dosen) di Graha Wiyata Kampus Untag Surabaya, Senin 9 Juli 2018. 

Revisi UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjawab revolusi industri 4.0 yang bercirikan industri menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Semua sudah ada di mana mana (internet of things/IoT) yang merambah berbagai bidang, termasuk pendidikan. 

Selain itu, “revisi UU Guru dan Dosen diharapkan mampu memfasilitasi perbaikan kompetensi, integritas, kreativitas, kesejahteraan guru dan dosen sehingga dapat menyiapkan peserta didik menghadapi revolusi industri 4.0”, kata Ketua Komite III Fahira Idris dalam sambutan seminar uji sahih tersebut. “Guru dan dosen wajib melek Iptek”, tegasnya. 

Fahira Idris menambahkan, “di dalam revisi UU Guru dan Dosen yang diajukan DPD, terdapat beberapa gagasan strategis seperti penegasan penghasilan guru dan dosen harus layak, kewajiban pemerintah pusat dan daerah memperkuat alokasi dana, kapasitas guru serta dosen berbasis teknologi informasi dan linearitas pendidikan program sarjana untuk guru”. 

Seminar Uji Sahih RUU Revisi UU Guru Dosen dihadiri oleh para senator berbagai provinsi yaitu Emilia Contessa (Jawa Timur), KH Syibli Sahabuddin (Sulawesi Barat), Rosty Uli Purba (Riau), KH Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), HAM Iqbal Parewangi (Sulawesi Selatan), Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara), H Abdurrahman Bakar Bahmid (Gorontalo) dan Mervin Sadipun Komber (Papua Barat). 

Di dalam seminar yang menghadirkan narasumber Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah (Tim Ahli DPD Revisi UU Guru dan Dosen), Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Umum PGRI Jawa Timur dan Dipo Wahjoeno (Dosen FH Untag) serta diikuti oleh para guru dan dosen di Jawa Timur berlangsung sangat dinamis. 

Terdapat aspirasi agar Revisi UU Guru dan Dosen dapat menjadi pintu masuk penyelesaian masalah. Seperti pemberian kewenangan daerah memberikan tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT), ketentuan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, pengaturan soal pengangkatan guru honorer, pola distribusi guru khususnya di wilayah terpencil, peningkatan remunerasi guru dan dosen serta dorongan agar setiap guru dan dosen wajib terlibat di organisasi profesi. Selain itu, peserta seminar menghendaki adanya proteksi bagi guru dari urusan politik praktis melalui ketentuan larangan terlibat organisasi masyarakat dan partai politik. Dengan begitu guru fokus dalam membina anak bangsa.

]]>
619-komite-iii-dpd-inisiasi-revisi-uu-guru-dan-dosen
<![CDATA[NONO SAMPONO: POROS MARITIM TIDAK TERWUJUD JIKA DAERAH KEPULAUAN MASIH TERTINGGAL]]> 769-nono-sampono-poros-maritim-tidak-terwujud-jika-daerah-kepulauan-masih-tertinggal Fri, 06 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Ternate, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa wacana pemerintah mengenai poros maritim tidak akan terwujud jika masih terdapat daerah kepulauan yang masih tertinggal dan tidak diperhatikan. Keberadaan daerah kepulauan mampu menjadi pondasi terhadap keberadaan poros maritim. Oleh karena itu, Nono berharap agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan untuk dapat memajukan daerah-daerah kepulauan yang mengalami kesenjangan dibandingkan daerah-daerah daratan di Indonesia.

Dalam acara Sosialisasi RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan RUU Daerah Kepulauan di Aula Walikota Ternate hari Jum’at (6/7), Nono Sampono mengatakan bahwa saat ini di Indonesia masih terjadi disparitas antara daerah kepulauan dengan daerah daratan. Porsi penganggaran yang diberikan untuk daerah-daerah kepulauan tidak cukup untuk digunakan sebagai pembangunan. Sistem penganggaran yang berdasarkan pada jumlah penduduk dinilai tidak adil bagi daerah kepulauan. Dimana anggaran satu kabupaten di pulau Jawa terkadang jumlahnya sama dengan anggaran satu provinsi di daerah kepulauan. 

“Akibat dari disparitas ini, semua menjadi tertinggal. Pendapatan daerah kepulauan jauh tertinggal. Ini jika dibiarkan terus akan menjadi masalah serius,” tegasnya dalam acara yang turut dihadiri oleh Walikota Ternate, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dan Sultan-Sultan Kerajaan di Ternate. 

Menurut Senator asal Provinsi Maluku ini, daerah kepulauan merupakan modal utama dalam perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia tidak bisa menjadi poros maritim dunia jika masih ada daerah-daerah yang tertinggal. 

“Saya kira jika tidak diselesaikan, poros maritim tidak akan berhasil. Ibaratnya bikin bangunan, itu ada lubang-lubang. Lubang-lubang itu daerah kepulauan. Serba tertinggal, miskin, dan lain sebagainya,” ucap Nono Sampono. 

Nono juga mengatakan RUU Daerah Kepulauan sebagai solusi atas permasalahan disparitas yang dialami oleh daerah-daerah kepulauan. RUU ini memungkinkan daerah kepulauan memperoleh anggaran yang lebih untuk kebutuhan pembangunan. Saat ini RUU Daerah Kepulauan berada di DPR untuk dilakukan pembahasan. Dirinya berharap agar RUU ini dapat segera disahkan. 

“Sekarang kondisinya ada daerah yang maju dan tidak maju. Yang tidak maju adalah daerah kepulauan. Jadi harus diberikan perhatian khusus, diberikan treatment khusus dari pembangunan. Dan yang bisa memerintahkan adalah undang-undang, janji presiden pun tidak bisa,” imbuhnya. 

Sementara itu, Senator dari Maluku Utara, Basri Salama, meminta agar setiap kepala daerah di daerah kepulauan memberikan dukungan penuh terhadap RUU ini. Apa yang diperjuangkan oleh DPD RI melalui RUU ini merupakan bentuk perjuangan untuk daerah. Jika disahkan, RUU ini akan memberikan keuntungan bagi daerah kepulauan yang saat ini masih tertinggal. 

“Kita ingin mendorong negara adil terhadap masyarakat. Kalau tidak di-support dari daerah, kita hanya dianggap main-main saja oleh pusat,” tegas Basri. 

Selain melakukan sosialisasi soal RUU Daerah Kepulauan, Nono Sampono juga melakukan sosialisasi mengenai RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Keberadaan RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat adat atas hak-hak yang dimiliki. Karena selama ini sering terjadi konflik atas hak masyarakat adat melalui keberadaan peraturan yang muncul.

“Kita baru saja mengesahkan RUU Perlindungan Hak-Hak Adat, ini penting. Maluku dan Maluku Utara kan daerah masyarakat adat. Dan jangan sampai terjadi tabrakan antara kepentingan perlindungan adat dengan hukum positif. Karena sekarang ini banyak muncul persoalan dimana mau digunakan hukum adat atau hukum positif. Dengan adanya undang-undang ini bisa mengatur dimana keduanya tidak tabrakan,” jelasnya.

]]>
769-nono-sampono-poros-maritim-tidak-terwujud-jika-daerah-kepulauan-masih-tertinggal
<![CDATA[DPD RI Didukung Daerah Perjuangkan UU Daerah Kepulauan]]> 531-dpd-ri-doduking-daerah-perjuangkan-uu-daerah-kepulauan Fri, 06 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-Komite I DPD RI mendapatkan dukungan dari daerah dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang (UU). Hal tersebut terungkap pada Rapat Dengar Pendapat Antara Komite I DPD RI dengan Komisi I DPRD Nusa Tenggara Timur,(NTT), di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum’at, 6 Juli 2018. 

Ketua Komite I Ahmad Muqowam menyatakan bahwa diperlukan ‘political will’ yang tinggi dari pemerintah untuk menggarap daerah kepulauan dan mengejar ketertinggalan dari provinsi daratan. Karakteristik provinsi kepulauan yang memiliki luas daratan jauh lebih kecil dibanding luas laut, sehingga dalam perhitungan APBD pun terbatas, dibanding provinsi daratan. Hal tersebut harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah yang sedang mengejar pembangunan infrastruktur dalam membangun daerah. 

“Saat ini pemerintah jangan hanya terfokus pada daratan, bicara daerah kepulauan itu diperlukan biaya infrastruktur sangat mahal untuk mengejar ketertinggalan. Perlu ‘political will’ yang tinggi dari pemerintah untuk menggarap daerah kepulauan,” tegas Ahmad. 

Sementara itu Senator NTT Abraham Liyanto memaparkan bahwa, Provinsi di wilayah kepulauan memiliki kesulitan luar biasa dalam hal pelayanan publik. Seperti kunjungan kerja pejabat ke kabupaten harus menggunakan pesawat dengan biaya tinggi, belum termasuk biaya akomodasi, dan lainnya. Biaya-biaya tersebut jauh lebih tinggi dibanding daerah di provinsi daratan, seperti di Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, DPD RI menginisiasi RUU tentang Daerah Kepulauan untuk memberikan asas keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Sekarang kita melihat urgensi UU ini perlu ada, supaya asas keadilan sosial bisa lebih dicapai, kita harapkan anggaran di APBN untuk daerah kepulauan juga bisa terangkat. Jika itu terwujud maka akan nada keseimbangan antara provinsi Kepulauan dengan provinsi lainnya. Terlebih lagi apabila anggaran untuk daerah kepulauan dapat mengangkat potensi-potensi laut dan pariwisata, daerah tersebut dapat berkembang dan mampu mengurangi beban APBN Nasional,” ungkap Abraham. 

Ketua Komisi I DPRD NTT Kasintus Proklamasi Ebu Tho mengapresiasi dan mendukung langkah dan kerja politik dari DPD RI dalam memperjuangkan daerah, terkhusus dalam hal ini masyarakat daerah provinsi kepulauan. 

“Ini pertama kali kami mendapat kesempatan berkomunikasi dan mengapresiai kerja politik DPD RI dalam memperjuangkan daerah melalui UU Kepulauan. Saya melihat sudah ada progres dan tanda-tanda yang baik, bahkan RUU tersebut sudah rampung dan tinggal menunggu pengesahan dari DPRI, kami hargai hasil kerja DPD RI dan akan memberikan dukungan penuh agar ini dapat terbit menjadi undang-undang,” ucapnya. 

Sebelumnya pada awal Januari 2018, sejumlah 8(delapan) provinsi daerah kepulauan menyepakati Deklarasi Batam yaitu Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Beltung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Yang salah satu isi deklaraasi tersebut adalah mendukung percepatan penetapan RUU tentang Daerah Kepulauan yang diinisiasi DPD RI menjadi UU berdasarkan program legislasi 

]]>
531-dpd-ri-doduking-daerah-perjuangkan-uu-daerah-kepulauan
<![CDATA[Jangan Sampai Rakyat Takut Naik Kapal]]> 222-jangan-sampai-rakyat-takut-naik-kapal Thu, 05 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Jakarta, 5 Juli 2018—Kecelakaan beruntun berupa tenggelamnya dua kapal di perairan Indonesia yaitu Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba dan Kapal Feri Lestari Maju yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Bira, Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dalam sebulan terakhir menjadi peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan terutama institusi yang terkait dengan moda transportasi air dan angkutan penyeberangan di Pusat maupun di daerah untuk mengevaluasi total sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang. Jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah, dikhawatirkan masyarakat dihinggapi rasa takut menggunakan transportasi air. 

“Belum habis duka kita atas tragedi di Danau Toba, kini kita harus dihadapkan lagi dengan tragedi tenggelamnya kapal di perairan Sulawesi. Pemerintah harus evaluasi total sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang, karena pasti ada yang salah dengan penyelenggaraan transportasi air dan angkutan penyeberangan kita. Jangan sampai rakyat takut naik kapal, karena ini akan merugikan kita semua. Kita ini negara kepulauan, sebagain besar rakyat mengandalkan transportasi air,” tegas Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (5/7). 

Fahira mengungkapkan, tragedi yang terjadi di Danau Toba dan musibah yang menimpa Kapal Feri Lestari Maju, tidak hanya meninggalkan luka dan trauma mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang mengandalkan moda transportasi air dalam beraktivitas sehari-hari. 

“Saya termasuk yang menyayangkan proses pencarian jenazah di Danau Toba dihentikan. Karena satu-satunya harapan keluarga adalah sedapat mungkin menguburkan jenazah kerabatnya yang menjadi korban. Saya harap, Pemerintah menangkap efek psikologis ini. Lakukan tindakan yang benar-benar konkret agar kecelakaan seperti ini tidak terulang kembali. Kembalikan kepercayaan publik bahwa moda transportasi air dan angkutan penyeberangan kita, aman dan nyaman,” ujar Anggota DPD RI DKI Jakarta ini. 

Menurut Fahira, instruksi Presiden Jokowi bahwa peristiwa seperti yang terjadi di Danau Toba tidak terulang lagi, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan para pemangku kepentingan di bidang transportasi. Jargon Pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia, harusnya menunjukkan kemajuan signifikan terhadap penyelenggaraan transportasi air dan angkutan penyebarangan, bukan malah sebaliknya. Sebagus apa pun infrastruktur yang disiapkan, tidak akan bermakna jika sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpangnya tidak mantap. 

“Keinginan menjadikan Indonesia poros maritim di dunia tidak akan pernah terwujud, jika bangsa ini tidak punya komitmen dan tindakan konkret untuk menjadikan moda transportasi air dan angkutan penyeberangan menjadi moda transportasi ‘kelas satu’ baik dari sisi infrastruktur, regulasi, dan standar keamanan,” pungkas Fahira. #

]]>
222-jangan-sampai-rakyat-takut-naik-kapal
<![CDATA[Komite I DPD RI: Dana Desa Belum Optimal]]> 046-komite-i-dpd-ri-dana-desa-belum-optimal Wed, 04 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-Komite I DPD RI mengingatkan kepada pemerintah agar  mengoptimalkan penggunaan dana desa agar sesuai dengan Undang Undang Desa. Saat Rapat Dengar Pendapat antara Komite I DPD RI dengan Dirjen Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membahas penyaluran Dana Desa. Di Ruang Rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta. Rabu, 4 Juli 2018.

Ketua Komite I Ahmad Muqowam menegaskan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan UU Desa dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan berkontribusi pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya, lanjut Muqowam, besaran dana desa sama untuk semua desa, tidak didasarkan pada luasan wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis yang setiap desa tentu berbeda. 

"Masih ditemukan desa yang pembagian besaran dana desa bellum di dasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kondisi geografis, Dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jangan sama rata sama rasa, justru membahayakan bagi desa sendiri," tegas Muqowam.

Ketua Komite I Akhmad Muqowam memaparkan bahwa membangun desa bukan berarti membangun di desa, definisi desa di UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah prakarsa dan di UU sebelumnya Desa menjadi bagian dari pemerintah daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memaparkan kepada Komite I bahwa penyaluran dana desa saat ini sudah sesuai dengan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai Dana Desa dengan menghitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

“Pembagian Dana Desa sampai saat ini sudah sesuai dengan alokasi dasar dan alokasi formula, dan hal tersebut sudah dibahas, serta disetujui dan ditetapkan dalam pembahasan RAPBN dengan DPRI RI,” jelasnya.

Lanjutnya, penyaluran Dana Desa sekarang yang diubah menjadi 3(tiga) tahap. Tujuannya penyaluran secara bertahap dan berbasis kinerja dilakukan agar pengelolaan dana desa bisa tertib, transparan dan akuntabel, berkualitas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tujuan penyaluran dana desa secara bertahap utuk memacu desa melaksanakan dan melakukan penyerapan dana desa lebih optimal, sehingga dampak dari pemanfaatan dana desa dapat segera dinikmati oleh masyarakat desa,”pungkasnya.

]]>
046-komite-i-dpd-ri-dana-desa-belum-optimal
<![CDATA[DPD RI BERKOMITMEN WUJUDKAN KONSEP WASTE TO ENERGY]]> 797-dpd-ri-berkomitmen-wujudkan-konsep-waste-to-energy Wed, 04 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id - Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait perwujudan konsep waste to energy, melalui percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) hari Rabu (4/7). PLTSa dianggap menjadi solusi atas permasalahan sampah yang menjadi beban di daerah. Dimana PLTSa tersebut harus memiliki teknologi ramah lingkungan dalam mengolah sampah menjadi energi yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, Komite II DPD RI berkomitmen untuk mendukung percepatan program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 (Waste to Energy) untuk mengurangi dan membenahi pengolahan sampah bagi kesehatan masyarakat. Parlindungan Purba menambahkan bahwa PLTSa dengan konsep waste to energy dapat berguna sebagai solusi atas permasalahan sampah dan energi di masyarakat. 

“Komite II DPD RI berkomitmen untuk mendukung percepatan program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 (waste to energy) untuk mengurangi dan membenahi pengolahan sampah bagi kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Senator asal Sumatera Utara ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan percepatan PLTSa, dibutuhkan komitmen semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun instansi terkait, termasuk PLN. 

“Pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik dapat terwujud melalui kerjasama yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya mulai dari pengolahan sampah hulu sampai ke hilir,” imbuhnya.

Senada, Senator dari Provinsi Aceh, Sudirman, menjelaskan bahwa konsep pengolahan waste to energy dapat terwujud jika terdapat sinergi kuat di daerah. Menurutnya di pengembangan waste to energy terhambat karena tidak terbangunnya kesepahaman dan kerja sama yang baik antar pihak-pihak terkait.

“Satu catatan penting yang kami rasakan di daerah, tidak lain upaya sinergitas dan keseriusan. PLN bilang nanti akan membeli (energi) bila sudah siap. Kita harapkan ada upaya dorongan dari PLN. Di daerah sering terjadi pengembang energi dengan PLN tidak sinergi. Ada energi yang tidak terpakai, terkait harga kontrak,” ucapnya.

Sementara itu, Senator dari Provinsi Jawa Tengah, Denty Eka Widi, berpesan agar teknologi pengolahan sampah menjadi energi harus diperhatikan agar tidak menghasilkan permasalahan baru. Dirinya juga menyoroti belum terlaksananya pengembangan PLTSa di daerah karena beberapa faktor.

“Sebenarnya kota Semarang sudah siap dengan pelaksanaan itu. Tetapi di beberapa tempat yang harusnya bisa dilaksanakan menjadi tertunda. Apa karena terganjal aturan, atau kenapa? Karena memang banyak faktor indikator-indikator yang harus dipenuhi, seperti pembakaran harus sempurna, agar tidak menjadi residu dan tidak menjadi persoalan baru,” kata Denty.

]]>
797-dpd-ri-berkomitmen-wujudkan-konsep-waste-to-energy
<![CDATA[TERIMA RELAWAN JOKOWI, OESMAN SAPTA DIMINTA JADI DEWAN KEHORMATAN]]> 466-terima-relawan-jokowi-oesman-sapta-diminta-jadi-dewan-kehormatan Tue, 03 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta menerima kunjungan para relawan Jokowi yang tergabung dalam Sedulur Jokowi di Ruang Delegasi Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Selasa, 3 Juli 2018. 

Menurut Oesman Sapta pada awal pertemuan ini, dirinya menilai para relawan memiliki semangat organisasi yang tulus untuk memenangkan Jokowi dua periode di pilpres 2019. Nanti, apapun namanya biar dibicarakan. Apakah sedulur, persaudaraan, solidaritas, bisa segala macamlah ya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, para relawan juga meminta kesediaan Oesman Sapta bergabung dengan Sedulur Jokowi sebagai Dewan Kehormatan.

“Selain melaporkan berbagai kegiatan yang telah kami lakukan, kami juga berharap kesediaan dari Bapak Oso untuk bergabung bersama kami sebagai dewan kehormatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sedulur Jokowi, Paiman Raharjo menjelaskan bahwa kepengurusannya sudah terbentuk di 33 provinsi, 300 kabupaten/kota se-Indonesia dan melakukan berbagai kegiatan.

“Kami telah melakukan bedah rumah, penyuluhan narkoba, produksi garam, pembinaan TKI di bandung dan Tasikmalaya, memberikan modal usaha Rp 400 juta, doa bersama, membersihkan lingkungan, santunan, pemberian mobil ambulance dan lain-lain,” kata Paiman.

 

Terima Dubes Ceko,  Ivan Hotek

Sebelumnya, Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kedatangan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Ivan Hotek. Pertemuan yang berlangsung tertutup membahas tentang rencana kunjungan Ketua Senat Parlemen Republik Ceko ke Indonesia. Rencananya, rombongan akan mengunjungi DPD RI pada bulan September 2018 mendatang. (tho)

]]>
466-terima-relawan-jokowi-oesman-sapta-diminta-jadi-dewan-kehormatan
<![CDATA[Nono Sampono: Pentingnya Ketahanan Budaya Dalam Kehidupan Berbangsa]]> 457-nono-sampono-pentingnya-ketahanan-budaya-dalam-kehidupan-berbangsa Tue, 03 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan pentingnya menjaga ketahanan budaya nasional dalam pembangunan bangsa. Menurutnya sebuah budaya merupakan kunci dalam menguatkan nilai-nilai dasar sebagai modal dalam memperkuat persatuan  untuk menangkal nilai-nilai negatif dari globalisasi.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta (3/7), Nono Sampono menyampaikan saat ini Indonesia menghadapi dua ancaman, yaitu liberalisme dan fundamentalisme. Kedua ancaman tersebut masuk sebagai salah satu ekses negatif dari reformasi.

“Fundamentalisme dapat menghasilkan radikalisme atau terorisme. Sedangkan liberalisme dapat memunculkan budaya kebarat-baratan. Di era reformasi semua bergerak bebas, sepeti liberalisme ekonomi,” ucap Nono Sampono.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk tetap menangkal ancaman-ancaman tersebut. Senator asal Provinsi Maluku tersebut juga menyangkan konten yang saat ini dimunculkan dalam media, terutama televisi. Nilai budaya tidak mendapatkan porsi lagi di tayangan televisi. Padahal media saat ini berpengaruh besar dalam membentuk masyarakat.

“Pendidikan dan budaya minim mendapatkan porsi di media-media kita. Tayangan yang ditayangkan yang berbau sensasional. Ini bertentangan oleh budaya indonesia,” imbuh Nono.

Menurut Nono, sebuah budaya mempunyai nilai penting bagi sebuah bangsa. Budaya meripakan pondasi dasar bagi keberadaan bangsa. Oleh karena itu, Nono Sampono meminta agar seluruh masyarakat mampu menjaga dan tidak boleh melupakan budaya Indonesia.

“Kenapa budaya sangat penting, karena rusak dan majunya sebuah bangsa, pintu utamanya adalah budaya. Ada negara yang hancur bukan karena kekuatan militer, tetapi karena hancurnya budaya,” tegasnya.

Ketua PB NU Said Agil Menyatakan dan juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga budaya sendiri dan jangan terpengaruh budaya asing yang negatif. Budaya di Indonesia itu menjunjung tinggi tata krama dan persaudaraan yang tidak dimiliki oleh budaya lain.

"Jangan hanya teriak jaga NKRI, jaga persatuan, tapi juga jaga budaya kita, budaya kita jauh lebih baik dibanding budaya negara lain bahkan lebih bagus dari budaya negara Arab," tegas Ketua PB NU.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Rawamangun bersama Ketua PB NU Said Agil Siraj, Sultan Sepuh PRA Arief Natadiningrat, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, dan para Akademisi UNJ. Deklarasi tersebut berisi mengenai komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada pancasila dan UUD 1945. Selain itu deklarasi tersebut juga berkomitmen untuk menjaga kerukunan dalam kebhinnekaan. Deklarasi Rawamangun juga bertujuan untuk menjaga pendidikan di Indonesia dari pengaruh radikalisme, sekularisme, materialisme, dan hedonisme.(ars/mas)

 

 

 

]]>
457-nono-sampono-pentingnya-ketahanan-budaya-dalam-kehidupan-berbangsa
<![CDATA[Darmayanti Lubis Apresiasi Peningkatan Peserta Perempuan di Pilkada 2018]]> 416-darmayanti-lubis-apresiasi-peningkatan-peserta-perempuan-di-pilkada-2018 Mon, 02 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela RANTAUPRAPAT, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis mengatakan calon peserta perempuan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 mengalami peningkatan. Secara kuantitatif Pilkada kali ini mengalami peningkatan dari dua pilkada serentak sebelumnya, 2016 dan 2017.

“Saya apresiasi perempuan dalam pilkada tahun ini mengalami peningkatan,” ucap Darmayanti saat kunjungan kerja di Rantauprapat, Sumatera Utara, Senin (2/7).

Menurutnya sudah ada pemenang kepala daerah perempuan berdasarkan perhitungan cepat. Artinya, ada peningkatan dalam partisipasi politik, jumlah pesertanya, dan peran perempuan dalam kancah politik.

“Peran perempuan dalam politik mulai naik kepermukaan, tidak ada lagi perbedaan jenis kelamin,” jelas Darmayanti.

Senator asal Sumatera Utara itu berpesan bagi calon perempuan yang nanti terpilih bisa mengemban tugasnya dengan amanah. Tak hanya itu, para pejuang perempuan ini bisa menyuarakan anti kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak.

“Saya berpesan pejuang perempuan yang terpilih nanti bisa memerangi kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kekerasan dalam rumah tangga,” tegas Darmayanti. (Adn)

]]>
416-darmayanti-lubis-apresiasi-peningkatan-peserta-perempuan-di-pilkada-2018
<![CDATA[Komite III DPD RI Lakukan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasien]]> 450-komite-iii-dpd-ri-lakukan-uji-sahih-rancangan-undangundang-perlindungan-pasien Mon, 02 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Tarakan, dpd.go.id - Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasien harus disegerakan mengingat peraturan yang ada saat ini masih parsial.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Azis menyampaikan dalam Uji Sahih RUU Perlindungan Pasien di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara bahwa peraturan yang ada belum komprehensif mengatur perlindungan pasien. Peraturan berkaitan dengan perlindungan pasien masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yaitu UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit dan UU Perlindungan Konsumen.

Komite III DPD RI menyelenggarakan Uji Sahih di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara untuk menghimpun aspirasi masyarakat daerah khususnya  perbatasan. Pemangku kepentingan yang hadir dalam Uji Sahih RUU Perlindungan Pasien ini antara lain: Wakil Rektor 1 bidang Akademik dan Sistem Informasi Universitas Borneo Tarakan Dr. Ir. Adi Sutrisno, MP, Dekan Fakultas Hukum UBT Yahya Ahmad Zein, SH, MH, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Tarakan, Akademisi Universitas Borneo Tarakan, Kepala Puskesmas Tarakan, POLRES Tarakan, dan rombongan  Komite III DPD RI

Senator Abdul Azis menjelaskan kondisi kesehatan di negara ini masih menghadapi berbagai tantangan dari berbagai aspek. Terdapat keluhan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai di daerah. Begitu pula kasus penggunaan vaksin palsu yang dilakukan oleh 14 rumah sakit telah melanggar UU Nomer 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta penolakan pasien oleh layanan kesehatan.

“ Hubungan terapeutik pasien dengan tenaga medis seringkali tidak seimbang. Posisi pasien cenderung lemah. Kendala yang dihadapi pasien seperti pengetahuan yang minim, bantuan hukum, penyelesaian sengketa, kompensasi dan penyelesaian penegakan hukum “, tandas Wakil Ketua Komite III ini.

Dalam paparannya Prof. Achir Yani S Hamid, MN DN SC selaku tim ahli penyusunan RUU Perlindungan Pasien menjelaskan Hubungan terapeutik memposisikan pasien sangat lemah. Pasien tidak mampu memahami kebutuhannya dalam hal penanganan medis. Bahkan faktor ekonomi masih terkendala keterbatasan kemampuan untuk menyetujui tindakan medis pada dirinya.

“ Situasi ini diperparah peraturan selama ini belum menghasilkan perlindungan pasien yang komprehensif dan efektif. Selayaknya pelayanan kesehatan dijiwai oleh prinsip kemanusiaan, keadilan dan altruisme tenaga kesehatan”, tegas Achir Yani.

Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Tarakan, Dr Anwar Djunaidi, Sp. F menjelaskan penyelenggaraan rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan, perlindungan dan keselamatan pasien. Selama ini Rumah sakit terus disorot oleh masyarakat karena seringkali terjadi sengketa medik. Malpraktik  muncul disebabkan adanya gangguan dalam komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarga. Keluhan yang muncul sejak dini seharusnya direspon  oleh tenaga medis. Kasus kesehatan yang marak memerlukan pengelolaan dalam bentuk koordinasi yang seimbang antara dokter, tenaga medis lain, pasien, keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.  

Sebagai tambahan Dekan Fakultas Hukum UBT, Yahya Ahmad Zein, SH, MH mengungkapkan bahwa penyusunan regulasi harus mempertimbangkan tarik menarik kepentingan politik dan hukum.  Peranan Dewan Perwakilan Daerah RI sangat siginifikan dalam hal ini sebagai representatif  yang mengusung keinginan masyarakat di daerah. Regulasi ini disusun untuk mencapai kepentingaan bersama.

Kunjungan Kerja kali ini diikuti oleh 7 Senator Komite III DPD RI antara lain; H Abdul Azis, SH ( Sumatera Selatan ), KH Muslihuddin Abdurrasyid, Lc, M.Pdi ( Kalimantan Utara ), H. Rafli (Aceh ), Dr. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, MS ( Sumatera Utara), Bahar Buasan, ST, M.SM ( Bangka Belitung), Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS ( Bali),  dan H. Habib Hamid Abdullah, SH, MH ( Kalimantan Selatan).

 

]]>
450-komite-iii-dpd-ri-lakukan-uji-sahih-rancangan-undangundang-perlindungan-pasien
<![CDATA[DARMAYANTI HIMBAU WARGA CERDAS HADAPI PEMILU 2019]]> 321-darmayanti-himbau-warga-cerdas-hadapi-pemilu-2019 Mon, 02 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela RANTAUPRAPAT, dpd.go.id-Masyarakat dihimbau tidak mudah terprovokasi dan sadar politik dalam menghadapi pemilu 2019. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPDRI Darmayanti Lubis saat kunjungan kerja di Rantauprapat, Sumatera Utara, Senin (2/7).

Menjelang pemilu 2019 mendatang, dirinya juga menghimbau agar masyarakat tidak tergiur oleh politik uang.

"Yang harus dipersiapkan, nanti di Pemilu 2019 itu kita akan memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD, maka masyarakat harus cerdas, siapkan mental jangan sampai warga tergiur politik uang,” ucap Darmayanti.

Ia menambahkan, apabila calon pemimpin telah mengeluarkan uang banyak, otomatis mereka juga menginginkan kembali uang yang sudah dikeluarkan saat sudah menjadi pimpinan. “Masyarakat masih punya kesempatan siapa yang akan kita angkat menjadi pemimpin yang baik atau yang buruk yang akan menentukan masa depan Indonesia," terang Senator asal Sumut itu.

Terkait pelaksanaan pilkada di Sumut, Darmayanti menilai siapa pun yang menjadi pemimpin, masyarakat wajib ikut dalam partisipasi seperti pengawasan karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di negara.

“Kita wajib mengawal siapapun pemimpinnya baik itu Gubernur Sumut yang baru. Dengan cara mengawasi kinerjanya,” jelas dia.

Ia juga berharap siapapun Gubernur Sumut nanti bisa membawa masyarakat Sumut lebih baik. Sudah saatnya masyarakat Sumut melakukan perubahan yang lebih baik. “Gubernur Sumut dan Bupati yang baru bisa membawa perubahan khususnya di sini Kabupaten Labuhanbatu,” tukas Darmayanti.

Disisi lain, saat kunjungan ke Rantauprapat Darmayanti juga menyinggung pengembangan UMKM warga. Pasalnya UMKM sangat penting bagi seluruh perempuan untuk perekonomian keluarganya. “UMKM sangat membantu bagi perempuan di Rantauprapat, karena bisa menambah perekonomian bagi keluarganya,” harap dia. (adn)

]]>
321-darmayanti-himbau-warga-cerdas-hadapi-pemilu-2019
<![CDATA[BENTUK BADAN PERLINDUNGAN PASIEN: USULAN KOMITE III DPD RI DALAM RUU PERLINDUNGAN PASIEN DI UNAND]]> 080-bentuk-badan-perlindungan-pasien--usulan-komite-iii-dpd-ri-dalam-ruu-perlindungan-pasien-di-unand Mon, 02 Jul 2018 12:27:00 +0700 lela Padang, dpd.go.id - Perlindungan pasien selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas dalam relasi pemberian layanan kesehatan antara pasien dengan tenaga medis. Meski  kedudukan keduanya dalam berbagai teori dianggap seimbang namun praktiknya sulit untuk menggangap pasien berkedudukan seimbang dengan tenaga  medis. Hal ini disebabkan karena pasien tidak memiliki pengetahuan medis sehingga pasien cenderung bersikap pasrah pada tenaga  medis. Bahasan itu mencuat dalam seminar uji sahih RUU Perlindungan Pasien yang diselenggarakan oleh Komite III DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Senin 02/0718.

Seminar uji sahih dibuka oleh Dr. Kurniawarman, SH., Mhum, Pudek I FHUnand.  Turut hadir dalam seminar tersebut anggota Komite III DPD yakni Fahira Idris (Ketua Komite III DPD RI), Nofi Chandra (Sumatera Barat), Mohammad Nabil (Kep. Riau), Abu Bakar Jamalia (Jambi), Syarif (Lampung),  Ahmad Sadeli Karim (Banten), GKR Ayu Koes Indriyah (Jawa Tengah), Mumamad Afnan Hadikusumo (DI Yogyakarta), Suriaty Armaiyn (Maluku Utara), Novita Anakotta (Maluku), Charles Simaremare (Papua).   Sedangkan narasumber berasal dari Dinas Kesehatan Prov Sumbar, praktisi kedokteran dan praktisi hukum.

Fahira Idris,  Ketua Komite III DPD RI dalam sambutannya menyampaikan sedikitnya ada 5 isu yang diharapkan diperoleh dari publik di Padang terhadap RUU Perlindungan Pasien yang  disusun oleh Komite III DPD RI yakni Prinsip-prinsip perlindungan beserta ruang lingkupnya; Obyek dan sistem atau mekanisme perlindungan pasien; Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam layanan kesehatan;  Pengawasan pelaksanaan perlindungan pasien; Penyelesaian sengketa perlindungan pasien, dan  Sanksi terhadap pelanggaran perlindungan pasien.

dr. Mery Yuliesday, MARS, Kepala Dinas Kesehatan Prov Sumbar menyoroti perihal ganti rugi atau kompensasi yang menjadi hak pasien. Mery meyatakan bahwa  sarana dan prasarana serta SDM setiap rumah sakit faktanya sangat beragam sesuai tipe rumah sakit. Sebagian besar rumah sakit di daerah sangat terbatas sarana dan prasarananya, sehingga hal-hal tesebut seringkali berdampak pada pemberian layanan kesehatan yang belum paripurna. Dapat dibayangkan, ada banyak rumah sakit daerah yang nanti akan tutup  karena menghadapi tuntutan ganti kerugian dari pasien sebagai akibat minimnya sarpras tersebut.

Charles Simabura, SH., Mhum, Wadek FH Unand  narasumber lainnya dalam seminar tersebut mempertanyakan urgensi pembentukan Badan Perlindungan Pasien (BPP)  yang ada dalam RUU ini. Di tengah kebijakan negara yang hendak meminimalisasi pembentukan badan-badan negara, maka pembentukan seolah menjadi kontraproduktif sebab  dapat menjadi beban anggaran negara untuk operasional badan itu. Charles juga menyoroti perihal rumitnya  seleksi personil BPP yang harus melibatkan DPD dan DPR. Padahal pelaporan atas tugas dan fungsinya hanya kepada Presiden.

]]>
080-bentuk-badan-perlindungan-pasien--usulan-komite-iii-dpd-ri-dalam-ruu-perlindungan-pasien-di-unand
<![CDATA[Nono Sampono-Pentingnya Rekonsiliasi Paska Pilkada ]]> 525-nono-samponopentingnya-rekonsiliasi-paska-pilkada- Sat, 30 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela Ambon, dpd.go.id-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono serukan perlunya rekonsiliasi paska Pilkada. Hal tersebut terungkap pada acara halal bihalal yang di adakan di Kediaman Jl.Dr.Leimena, Ambon, Maluku,Sabtu, 30 Juni 2018.

Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, Calon Gubernur Maluku Murad Ismail yang unggul dalam versi quick count turut hadir dalam halal bi halal ini, Anggota DPD RI Novita Anakotta, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkominda), tokoh masyarakat Ambon.

Pesta demokrasi yang sudah dilewati dan Maluku merupakan salah satu yang masuk titik rawan konflik Pilkada. Selain itu, Pilkada di Maluku telah dilalui dan berjalan tertib, aman, dan damai.

"Patut kita bersyukur dan dan berkat kerja keras semua pihak, Pilkada di Maluku yang termasuk rawan konflik ini berjalan dengan aman damai dan tertib, ini menunjukan masyarakat Maluku sudah dewasa dalam melaksanakan pesta demokrasi," ucap Nono Sampono saat memberikan sambutan Halal bi Halal.

Wakil Ketua DPD RI mengharapkan agar pemimpin baru terpilih nantinya akan melanjutkan tongkat kepemimpinan baru dan mengajak masyarakat yang sempat terkotak-kotak kembali utuh.

"Saatnya masyarakat kembali bersatu, saatnya pemimpin baru terpilih melanjutkan estafet dan membawa Maluku lebih baik, Maluku masih menjadi Provinsi yang miskin dan kita harapkan semua pihak dan DPD RI akan memperjuangkan Maluku menjadi sejahtera," lanjutnya.

Sebagai anggota DPD RU dari Maluku, Nono Sampono memaparkan sejumlah kinerja yang sedang diperjuangkan oleh DPD RI melalui legislasi. DPD RI saat ini sudah menghasilkan RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat, RUU Daerah Perbatasan yang merupakan inisiatif DPD RI.

"Kita harapkan DPD dapat menyelesaikan dan menghasilkan undang-undang yang memihak keoada daerah, sebagai bukti kinerja DPD RI sebagai perwakilan representasi daerah," pungkasnya.(mas)

]]>
525-nono-samponopentingnya-rekonsiliasi-paska-pilkada-
<![CDATA[Pilkada Serentak Aman, DPD RI Apresiasi Kerja Penyelenggara]]> 541-pilkada-serentak-aman-dpd-ri-apresiasi-kerja-penyelenggara Fri, 29 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengapresiasi kerja keras para penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD dan Bawaslu Daerah, jajaran Pemerintah Daerah, aparat keamanan penegak hukum  (POLRI dan TNI) dan masyarakat yang telah menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkada Serentak 2018. Tiga provinsi yang diindikasi menjadi daerah rawan konflik, yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat ternyata berjalan dengan aman.”Alhamdulillah Indonesia aman, saya bangga kepada masyarakat yang telah bahu membahu untuk mengangkat nilai kebangsaan, persatuan dan nilai demokrasi,” ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam konferensi pers di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (29/6). 

Dalam pilkada serentak lalu, seluruh anggota DPD RI ikut mengawasi pelaksanaan pilkada di 17 Provinsi, 39 Kota dan 113 Kabupaten. Menurut Oesman, dalam penyelenggaraannya pasti ada kekurangan, namun jangan sampai menimbulkan keributan. Pihak yang kalah dan menang harus menerima hasil pemilihan dengan baik. “Kalau betul-betul bermasalah, ada proses hukumnya. Rugi daerahnya kalau ditunda-tunda. Saya apresiasi yang terjadi di Jawa Barat , calon yang kalah (menurut quick count-red) datang ke yang menang,” ungkap Oesman. 

Di kesempatan yang sama Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam menilai permasalahan Pilkada serentak tahun 2018 harus segera diperbaiki kedepannya. Menurutnya permasalahan mendasar dalam sebuah pilkada adalah mengenai data pemilih. Masih adanya masalah terkait data pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU menjadi masalah yang belum terselesaikan sejak awal pilkada serentak.“Misalnya dalam hal konektivitas antara penduduk dan pemilih. Penduduk menjadi kewenangan Kemendagri, pemilih menjadi kewenangan KPU. Hari ni masih ada problem dengan e-KTP, masih ada problem dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada yang punya KTP tetapi tidak ada dalam DPT. Ada dalam DPT, tetapi tidak punya e-KTP,” ucapnya.

Terkait masalah tersebut, Senator Jawa Tengah ini mengatakan bahwa harus dicarikan adanya sistem manajemen dalam pendataan pemilih dalam sebuah pilkada. Menurutnya data pemilih harus dipegang dan dikelola oleh satu instansi terkait dalam pilkada. Apakah dari Kemendagri ataupun dari KPU. Dimana data tersebut digunakan sebagai dasar dalam penentuan data dan jumlah pemilih. “Sehingga ada pemikiran bahwa satu saja sebagai penyedia data pemilih, apakah Kemendagri silahkan atau KPU silahkan. Sehingga tidak saling bola-bola. Kalau misal ada di Kemendagri, maka apa yang ada di Kemendagri, maka KPU tidak boleh mengkoreksi. Kalau ada di KPU, Kemendagri tidak boleh mengkoreksi. Jangan dua-duanya mengkoreksi seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Bagi Muqowam, inti dari proses demokrasi dalam pilkada adalah masalah kuantitas yang meliputi jumlah pemilih. Dimana untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada, data soal pemilih harus akurat dan sesuai dengan kenyataan.“ Kalau jumlah pemilih salah, maka bisa diindikasikan ya bisa memang disalahkan, bisa memang bagian upaya untuk tidak jujur dalam pilkada itu sendiri,” tegas Muqowam. (int-ars)

]]>
541-pilkada-serentak-aman-dpd-ri-apresiasi-kerja-penyelenggara
<![CDATA[DPD RI Apresiasi Persiapan Asian Games Di Palembang]]> 579-dpd-ri-apresiasi-persiapan-asian-games-di-palembang Thu, 28 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela Palembang, dpd.go.id - DPD RI mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel, panitia nasional INASGOC, Kementerian terkait, KONI, serta para atlet yang telah berupaya maksimal melakukan persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 hingga hari Ini.

“Kami sangat bersyukur selain ‘Demam Piala Dunia’ ‘Demam Asian Games’ juga begitu terasa saat menginjak kaki di Kota Palembang,” katanya di sela-sela meninjau venue-venue Asian Games di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (28/6).

Dalam kesempatan ini, Fahira turut menghimbau kepada panitia nasional INASGOC agar mengoptimalkan waktu yang tersisa jelang pelaksanaan Asian Games bulan Agustus mendatang, khususnya dalam mempersiapkan pelaksanaan even pertandingan, penyambutan, akomodasi penginapan, penutupan, hingga delegasi atlet kembali ke negara masing masing.

Menurutnya, Indonesia beruntung memiliki Palembang. Dengan pengalaman Palembang yang pernah menggelar beberapa kejuaraan regional maupun internasional, kota ini merupakan daerah pilihan tepat untuk penyelenggaraan Asian Games.

Jejak keberhasilan Palembang menyelenggarakan kejuaraan nasional dan internasional, baik multi cabang maupun perhelatan per cabang mulai dari PON Sumatera Selatan XVI 2004, Piala Asia 2007, SEA Games Indonesia 2011, Islamic Solidarity Games 2013, ASEAN University Games 2014, dan terakhir Kejuaraan Voli Pantai Asia Pasifik 2016, adalah modal untuk menggelar Asian Games 18 Agustus – 2 September 2018 mendatang.

“Selama pelaksanaan Asian Games, baru pertama kali Asian Games berlangsung di dua kota. Hanya Indonesia yang diizinkan menggunakan dua kota untuk menjadi tuan rumah pelaksana Asian Games. OCA atau Olympic Council of Asia memberikan izin di dua kota sebagai pelaksana Asian Games, yaitu Jakarta dan Palembang. Tentunya kepercayaan ini harus kita balas bersama dengan mempersembahkan perhelatan Asian Games terbaik dari yang pernah digelar selama ini,” katanya.

Fahira berharap, pelaksanaan Asian Games XVIII  dapat menjadi moment pemersatu bangsa dan juga wadah untuk menunjukkan potensi dan prestasi olahraga Nasional di mata Asia. Sehingga ke depan, melalui Asian Games, diharapkan bisa menjadi sarana peningkatan pertukaran budaya, promosi pariwisata yang berdampak positif pada ekonomi, serta peningkatan kompetensi olahraga nasional di kancah internasional.

Senator asal Provinsi DKI Jakarta ini menegaskan, tanggung jawab dan beban Indonesia, sesungguhnya bukan saja sebagai negara peserta yang akan bertanding namun juga tuan rumah yang menjadi latar Asian Games.

“Dalam kesempatan ini DPD RI juga mendorong panitia agar menjadikan Jakarta dan Palembang yang menjadi “venue” pertandingan bukan sebatas tempat laga bertanding, namun juga menjadi  rumah bagi para peserta. Di mana sebagai tuan rumah, Indonesia mampu memberikan kenyamanan dan sambutan yang baik kepada segenap delegasi atlit dari berbagai negara yang bertanding, sehingga atlet dapat memberikan performa terbaik dalam setiap cabang olahraga yang berlangsung.
 
“DPD RI juga mendorong KONI untuk semakin intensif, dalam mengawasi, mendampingi dan melakukan pembinaan serta persiapan atlet, utamanya dalam mencapai Target cabang olahraga yang telah ditentukan, serta mendorong para atlet untuk lebih bersemangat berlatih untuk mewakili Indonesia dalam ajang yang membawa nama besar bangsa dalam  kancah internasional,” katanya.

Fahira juga menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, bahwa Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan Asian GamesI Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Maka dalam hal ini, DPD RI menghimbau agar penggunaan Dana tersebut dilakukan secara proporsional, transparan, akauntable serta disertai dengan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita tentu Berharap, Indonesia akan Sukses menjadi “Tuan Rumah” dan sukses menjadi “Pemenang” dalam gelaran Asian Games. Mari Kita Bersatu Padu bekerja Keras, sukseskan Asian Games 2018,” pungkasnya.

]]>
579-dpd-ri-apresiasi-persiapan-asian-games-di-palembang
<![CDATA[Pilkada Lancar, Rakyat Dewasa Berdemokrasi, Saatnya Calon Tunjukkan Kemuliaan Hati]]> 645-pilkada-lancar-rakyat-dewasa-berdemokrasi-saatnya-calon-tunjukkan-kemuliaan-hati Thu, 28 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela Palembang, 28 Juni 2018-Perhelatan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah baru saja menyelesaikan salah satu tahapan yang paling krusial yaitu pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Secara umum proses ini berlangsung lancar sekaligus membuktikan rakyat Indonesia sudah matang dan dewasa dalam berdemokrasi.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, kelancaran Pilkada 2018 membuktikan rakyat sudah dewasa dalam berdemokrasi. Sekarang giliran para calon yang berkompetensi menujukkan kemulian hati.

Para calon dan pendukungnya yang unggul versi hitung cepat, lanjut Fahira, harus menjaga sikap karena hitung cepat bukan hasil final. Sementara calon yang persentasenya suara di bawah, menenangkan pendukungnya dan tetap mengawal proses pilkada hingga nanti KPU menetapkan pemenang.

"Para calon yang unggul versi hitung cepat harus terus ingatkan pendukungnya bahwa ini bukan hasil resmi. Pemenang yang menentukan adalah KPU. Calon yang persentasenya di bawah juga harus mengajak pendukungnya untuk dewasa menyikapi hasil hitung cepat. Sehingga apapun nanti yang ditetapkan KPU, termasuk jika berbeda dengan hasil hitung cepat semua pihak menerima. Pilkada bukan segalanya, keakraban kita sebagai warganegara-lah yang utama,"

ujar Fahira di sela-sela memantau persiapan Asian Games di Kota Palembang (28/6).

Senator atau Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta ini juga mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang unggul versi hitung cepat.

"Selamat kepada Ibu Khofifah di Jatim, Pak Ganjar di Jateng, Kang Emil di Jabar, Pak Zulkiflimansyah di NTB, Pak Edy di Sumut, Kang Bima Arya di Kota Bogor, dan para calon di daerah lain yang unggul versi cepat. Terus ingatkan pendukung bahwa hasil resmi adalah versi KPU. Ini penting agar jika ada hasil ada hitung cepat yang berbeda dengan hasil KPU semua pihak bisa berbesar hati terutama di daerah dimana selisih suara antarcalon sangat tipis," pungkas Fahira.
 

]]>
645-pilkada-lancar-rakyat-dewasa-berdemokrasi-saatnya-calon-tunjukkan-kemuliaan-hati
<![CDATA[MUQOWAM MASIH TEMUI MASALAH SAAT PILKADA]]> 095-muqowam-masih-temui-masalah-saat-pilkada Wed, 27 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela SEMARANG, dpd.go.id - Hasil data pemilih dalam pilkada serentak masih terdapat data invalid di Desa Reksosari, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite I DPDRI, Akhmad Muqowam, saat melakukan pengawasan Pilkada Serentak bersama Lurah Reksosari Agus Muwazir Tontowi
dan Pantia Pemungutan Suara (PPS) Reksosari di Kantor Desa Reksosari, pada hari rabu (27/6).

Menurutnya, masih ada data pemilih invalid sebanyak 81 suara, dari 4183 total suara di reksosari.

"Dari data PPS yang saya baca itu ada 81 data pemilih yang masih invalid, karena nik tidak sesuai, nama dan keterangan di identitas yang tidak sesuai," terangnya.

Hal tersebut diamini oleh Bagian Pengolahan Data PPS Reksosari, Asna Risanti yang memang mengolah data pemilih di Desa Reksosari. Hal tersebut terjadi karena revisi data pemilih yang diperbaharui melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) tidak semuanya bisa terkoreksi dengan baik.

"Jadi setelah data pemilih diperbaharui di SIDALIH, ada beberap data yang tidak berubah kemudian malah menjadi data ganda. Menurut catatan kami ada 81 data pemilih yang invalid, dan 10  data pemilih ganda hingga pilkada berlangsung pada 10 TPS di Reksosari. Tentu ini akan menjadi laporan dan cataatan penting untuk pilkada selanjutnya," terang Asna.

Asna menambahkan dirinya memerlukan waktu sekitar  7 bulan dirinya melaksanakan tugas, 80% permasalahan adalah di data pemilih.

Sementara itu Ketua PPS Reksosari Edi Sumarno mengatakan sosialisasi alat peraga kampanye belum efektif. Karena masih banyak warga yang bingung calon pimpinan daerah yang akan dipilih, dikarenakan berusia senja  berusia senja atau karena bekerja di luar kota dan kembali ke daerah pemilihan hanya untuk memilih. 

Muqowam berharap agar SIDALIH bukan hanya menjadi dalih untuk membenarkan data pemilih tapi juga valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Kedepan saya ingin SIDALIH ini bisa diperbaharui sehingga ketika di revisi datanya langsung benar dan tidak terjadi data invalid data pemilih ganda yang justru muncul setelah direvisi. (Adn)

]]>
095-muqowam-masih-temui-masalah-saat-pilkada
<![CDATA[DPD RI Tinjau TPS di Kota Ambon]]> 904-dpd-ri-tinjau-tps-di-kota-ambon Wed, 27 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela Ambon, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Nono Sampono meninjau tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah wilayah di kota Ambon, untuk melakukan pengawasan pilkada serentak, Rabu (27/6). Hasil temuan DPD RI yaitu partisipasi pemilih di tiap TPS berkisar 63-67% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Nono mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor warga tidak melakukan pencoblosan, diantaranya adalah ada warga yang belum mendapat undangan, munculnya pemilih baru, kendala pekerjaan maupun pilihan pribadi. "Orang Maluku kalau tidak mendapat undangan akan kecewa, ada juga karena pemilih baru dan faktor cuaca karena hujan dari pagi", urai senator dari provinsi Maluku tersebut.

Menurut Nono, masalah partisipasi ini harus dievaluasi oleh berbagai pihak agar bisa lebih meningkat untuk kedepannya. "Kita sama-sama wajib memberikan pemahaman partisipasi politik, karena akan menentukan proses demokrasi untuk hasil yang baik. Partisipasi nanti bisa jadi acuan tahun depan, kita akan mengingatkan KPU agar jangan terulang kembali, untuk diperbaiki dan dibenahi," kata Nono.

Nono berharap pilkada Maluku berjalan dengan baik, jujur, dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. "Kita berharap jangan sampai ada yang tidak menerima kekalahan, jadi betul-betul ini pilihan warga," ujar Nono.

Hari ini Provinsi Maluku melangsungkan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur-wagub Maluku, Bupati-Wabup Kabupaten Maluku Tenggara dan Walikota-Wakil Walikota Kota Tual.*int

]]>
904-dpd-ri-tinjau-tps-di-kota-ambon
<![CDATA[DPD RI TINJAU TPS DI HARI PENCOBLOSAN PILKADA SUMUT]]> 946-dpd-ri-tinjau-tps-di-hari-pencoblosan-pilkada-sumut Wed, 27 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela MEDAN, dpd.go.id - DPD RI melakukan peninjauan ke beberapa TPS di Sumatera Utara sebagai tindak lanjut pengawalan pelaksanaan Pilkada serentak. Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis bersama Senator Provinsi Sumatera Utara Rizal Sirait mengunjungi beberapa TPS untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah di provinsi Sumut.

Saat kunjungannya ke TPS 013 Kelurahan Medan Estate, Deli Serdang dan TPS 001 Kelurahan Bantan, Medan hari Rabu (27/6), Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis tidak menemui permasalahan yang berarti. Pelaksanaan pencoblosan di kedua TPS tersebut relatif berjalan lancar. Dirinya berharap agar antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS sangat tinggi, dimana masyarakat untuk dapat menggunakan hak suara untuk memilih kepala daerah mereka.

Meskipun begitu, saat berbicara dengan masyarakat, Darmayanti Lubis masih menemui beberapa warga yang belum mendapat formulir C6, meskipun sudah tinggal lama di daerah itu. 

“Pendataan sampai tadi malam masih banyak yang belum menerima C6. Meskipun jam 12 dapat datang dengan membawa e-KTP, tetapi masalahnya belum tentu semua masyarakat paham. Yang saya dengar sosialisasi juga kurang banyak. Masyarakat berpikir kalau tidak ada panggilan apa pula kami datang,” kata Darmayanti Lubis yang juga Senator dari Sumatera Utara ini.

Selain itu, untuk daerah yang memiliki calon tunggal, seperti Kabupaten Deli Serdang, Darmayanti Lubis juga berpendapat mengenai pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pencoblosan yang hanya terdapat calon tunggal dan pilihan kotak kosong atau tanpa gambar di sebelah kartu suara. Menurutnya banyak masyarakat yang belum mengetahui soal mekanisme pilkada dengan calon tunggal, terutama mengenai hasil perolehan suara dari pasangan calon tunggal dengan kotak kosong. 

“Disini (Deli Serdang), bupatinya hanya melawan kotak kosong. Kira-kira masyarakat paham ga soal itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Senator Rizal Sirait yang menijau ke beberapa TPS di Kota Medan, salah satunya adalah TPS 29 kelurahan Harjosari 1 Kota Medan, berpendapat bahwa partisipasi masyarakat belum terlihat. Terbukti dari minimnya DPT yang sudah mencoblos. Meskipun terdapat kemungkinan pemilih baru datang ke TPS setelah pukul 10.00 WIB.

Rizal Sirait juga menilai pelaksanaan pencoblosan berjalan lancar, aman, dan kondusif. Keberadaan pihak keamanan dan kepolisian di setiap TPS dapat mencegah adanya gangguan-gangguan saat pencoblosan.

“Saya harap pilkada di Sumut dapat berjalan baik. Petugas TPS dan aparat keamanan dapat bekerja secara proporsional, pencoblosan berjalan lancar, damai dan aman,” ucap Rizal yang tergabung dalam Komite I DPD RI.
[15:17, 6/27/2018] +62 821-1208-6661: SIARAN PERS
BAGIAN PEMBERITAAN
DAN MEDIA
SETJEN DPD RI
TELP/FAX: 021-57897323

DPD RI Tinjau TPS di Kota Ambon

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Nono Sampono meninjau tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah wilayah di kota Ambon, untuk melakukan pengawasan pilkada serentak, Rabu (27/6). Hasil temuan DPD RI yaitu partisipasi pemilih di tiap TPS berkisar 63-67% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Nono mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor warga tidak melakukan pencoblosan, diantaranya adalah ada warga yang belum mendapat undangan, munculnya pemilih baru, kendala pekerjaan maupun pilihan pribadi. "Orang Maluku kalau tidak mendapat undangan akan kecewa, ada juga karena pemilih baru dan faktor cuaca karena hujan dari pagi", urai senator dari provinsi Maluku tersebut.

Menurut Nono, masalah partisipasi ini harus dievaluasi oleh berbagai pihak agar bisa lebih meningkat untuk kedepannya. "Kita sama-sama wajib memberikan pemahaman partisipasi politik, karena akan menentukan proses demokrasi untuk hasil yang baik. Partisipasi nanti bisa jadi acuan tahun depan, kita akan mengingatkan KPU agar jangan terulang kembali, untuk diperbaiki dan dibenahi," kata Nono.

Nono berharap pilkada Maluku berjalan dengan baik, jujur, dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. "Kita berharap jangan sampai ada yang tidak menerima kekalahan, jadi betul-betul ini pilihan warga," ujar Nono.

Hari ini Provinsi Maluku melangsungkan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur-wagub Maluku, Bupati-Wabup Kabupaten Maluku Tenggara dan Walikota-Wakil Walikota Kota Tual.*int
 

]]>
946-dpd-ri-tinjau-tps-di-hari-pencoblosan-pilkada-sumut
<![CDATA[DPD RI HIMBAU SELURUH PIHAK DUKUNG PASLON TERPILIH]]> 111-dpd-ri-himbau-seluruh-pihak-dukung-paslon-terpilih Wed, 27 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela Bangka Belitung, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta masyarakat untuk menerima hasil pemungutan suara dengan legowo, termasuk jika pasangan calon kepala daerah yang didukung ternyata kalah dalam perhelatan Pilkada serentak 2018. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Hudarni Rani saat melakukan pencoblosan dan peninjauan ke 5 TPS di Kecamatan Taman Sari, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu, 27/6/2018.

Hudarni mengatakan bahwa dalam proses demokrasi, pilihan politik yang berbeda dalam masyarakat merupakan suatu hal yang tak bisa dihindari. Namun, masyarakat tetap harus mengedepankan tali persaudaraan meski memilih calon pemimpin yang berbeda. 

"Ini hak politik masyarakat yang harus ikut andil dalam penilaian terhadap daerah. Kita berharap pemimpin yang terbaik, penilaiannya ada di masyarakat itu sendiri. Hak masyarakat yang menilai. Jadi apapun yang dipilih oleh masyarakat harus diterima dengan baik, jangan sampai ada masalah di kemudian hari," jelas mantan Gubernur Bangka Belitung ini.

Senada dengan Hudarni, anggota Komite IV DPD RI asal Bangka Belitung, Herry Erfian, yang juga turut melakukan pemantauan pilkada berharap paslon kepala daerah yang terpilih menjadi pemimpin mampu bersinergi dengan pemerintahan diatasnya.

"Kami dari DPD RI berharap siapa yang terpilih menjadi pemimpin mampu membuat kabupaten/kota dipimpinnya menjadi lebih baik. Mampu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," ujarnya.

Hal penting lainnya yang perlu disikapi, tambah Herry, adalah menjaga proses pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Menurutnya, seluruh unsur penyelenggara pilkada telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga pilkada dapat berjalan sesuai rencana.

"Hasil pemantauan kami dilapangan menunjukkan para penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugas dengan baik, mulai dari persiapan beberapa waktu lalu sampai dengan pelaksanaan hari ini. Mereka sudah melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya dan menjaga keamanan pilkada," katanya. 

Hal lain yang dikhawatirkan adalah rendahnya partisipasi masyarakat. "Namun, saya tetap optimis dengan kondisi cuaca yang cerah hari ini, masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi TPS. Ya kita harapkan partisipasinya akan lebih baik," ujarnya. (tho)

]]>
111-dpd-ri-himbau-seluruh-pihak-dukung-paslon-terpilih
<![CDATA[OESMAN SAPTA : KUALITAS PILKADA 2018 HARUS LEBIH BAIK]]> 597-oesman-sapta--kualitas-pilkada-2018-harus-lebih-baik Tue, 26 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela PONTIANAK, dpd.go.id - Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan lancar tanpa gangguan menjadi modal utama untuk mendorong iklim demokrasi yang lebih baik di daerah. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Oesman Sapta saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa, 26/8/2018. 

Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung esok, 27 Juni 2018 ini juga turut dihadiri oleh anggota DPD RI asal Kalbar lainnya seperti Maria Goreti, Abdul Rahmi dan Rubaeti Erlita.

Oesman Sapta mengatakan DPD RI mempunyai perhatian besar terhadap persiapan penyelenggaraan pilkada ini. Hal ini bagian dari fungsi pengawasan DPD RI guna memastikan kualitas penyelenggaraan pilkada yang lebih baik dibandingkan penyelenggaraan pilkada sebelumnya.

"Suasana yang kondusif, aman, dan tidak menebar ancaman dan kebencian penting agar masyarakat yang dapat memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing, tanpa ada paksaan dan tekanan. Harapannya dengan suasana seperti ini mampu memunculkan pasangan pemimpin yang benar-benar diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya," ujarnya.

Oesman Sapta menambahkan, DPD RI juga berkepentingan untuk mengawasi persoalan teknis administratif yang mampu membatasi hak pilih warga negara di daerah dalam menyalurkan suaranya dalam hajatan pilkada serentak ini sesuai dengan perintah Undang-Undang.

"Persoalan teknis seperti logistik, penyiapan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya menjadi hal teknis yang harus disediakan, supaya kualitas demokrasi dapat terwujud di daerah. Jangan sampai ada upaya untuk menghalangi partisipasi politik masyarakat di daerah dalam proses rekruitmen politik di daerah. Itu akan sangat menciderai iklim demokrasi di Indonesia," jelasnya. 

Lebih lanjut Oesman Sapta mengucapkan rasa terima kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum yang sejauh ini mampu mewujudkan terselenggaranya hajatan demokrasi ini. 

Ia juga berharap pengawas pemilu dan aparat penegak hukum untuk proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran menjelang pemungutan suara. Serta memberikan jaminan perlindungan hak pilih bagi warga negara, juga mengawal proses pemilihan kepala daerah agar damai, adil, dan demokratis. 

"Saya meyakini, pelaksanaan pilkada 2018 akan tertib, aman, dan lancar. Berdasarkan pengalaman pilkada 2015 dan pilkada 2017, semuanya dapat berjalan dengan tanpa halangan dan mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah sebagai regenerasi pemimpin nasional," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji menjelaskan tolak ukur keberhasilan pilkada di Kalbar adalah tepat waktu serta dapat berlangsung secara demokratis, aman tertib dan lancar serta ikut berperannya seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, menjadi perhatian Pemprov Kalbar untuk memastikan setiap tahapan pilkada akan berjalan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

"Unsur penyelenggara bekerja profesional dan mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait, kami pastikan semua pihak baik bupati, walikota, camat, lurah, kepala desa dan pihak-pihak terkait melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pilkada yang aman damai dan kondusif sampai dilantik nya bupati walikota definitif di 6 daerah provinsi Kalbar," terang Dody.

Komisioner KPU Kalbar, Mujio menjelaskan pendistribusian logistik telah dilakukan dan tidak ditemukan kendala. Hasil pantauan yang langsung ditanyakan ke tiap kabupaten/kota ternyata sinkron antara data KPU dengan aparatur  dimiliki oleh KPU provinsi dengan data pejabat aparat dilingkungan kabupaten kota dan jajaran dibawah nya. 

"Logistik ini walaupun peranannya kecil tapi memiliki arti yang besar, bisa menimbulkan keresahan seandainya logistik ini tidak mencukupi dalam satu wilayah. Karena sudah sinkron maka semuanya tenang," ujarnya.

Selain itu juga hadir Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Wakapolda Brigjen Polri Sri Handayani. (adt)

]]>
597-oesman-sapta--kualitas-pilkada-2018-harus-lebih-baik
<![CDATA[DPD RI HARAPKAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PILKADA MENINGKAT]]> 776-dpd-ri-harapkan-tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-meningkat Tue, 26 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela Bangka, dpd.go.id -Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) harapkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di berbagai daerah yang akan berlangsung secara serentak pada esok, 27 Juni 2018. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Hudarni Rani saat melakukan peninjauan distribusi logistik pilkada di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka, Selasa, 26/6/2018. 

Hudarni mengatakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada sangat penting bagi pembangunan daerah, karena penentuan pemimpin daerah selama 5 tahun kemudian ditentukan oleh pilihan masyarakat di bilik suara.

"Tidak masalah mau memilih pemimpin yang mana, silahkan dipilih yang memang dapat dipercaya mengemban tugas. Asal jangan golput," himbaunya.

Lebih lanjut Hudarni menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih di Bangka Belitung masih kurang, yakni 59 % jumlah pemilih. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor cuaca yang menyebabkan masyarakat enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jarak tempat tinggal dengan TPS yang terlalu jauh.

"Meski cuaca di Bangka Belitung kurang mendukung karena hujan, namun kita harapkan masyarakat untuk datang ke TPS, karena tingkat partisipasi ini akan meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri," tambahnya.

Selain itu, Hudarni juga meminta KPU dan Bawaslu untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pilkada serantak, khususnya TPS yang masuk kategori rawan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bangka, Zainuddin mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat agar mau datang ke TPS untuk memilih pada esok hari.

"Dari segi sosialisasi kita tidak kurang-kurang, sudah optimal. Semua tahapan yang dilakukan oleh petugas disertai dengan upaya mengajak masyarakat, sampai door to door," ujar Zainuddin.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka, Corry Ikhsan menambahkan pihak akan secara marathon melakukan patroli di berbagai daerah untuk mencegah adanya kecurangan atau pelanggaran sehingga pilkada bisa berjalan dengan lancar dan aman.

"Intinya adalah kami berupaya melakukan pencegahan adanya kecurangan-kecurangan. Kami akan patroli sampai menjelang fajar. Kami juga sudah himbau masyarakat untuk hati-hati dengan money politic," jelasnya.

Hudarni Rani melakukan meninjau secara langsung proses pendistribusian logistik pemilu seperti tinta, surat suara, kotak-kotak suara dari kantor KPU Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka ke masing-masingTPS. 

"Dari hasil tinjauan kedua lokasi ini, dapat disimpulkan kesiapannya sudah ok. Kita berharap besok semuanya berjalan dengan baik, tinggal partisipasi dari masyarakat. Kami anggota DPD RI, telah menyampaikan himbauan agar tidak golput. Tak eloklah kalau golput," ujar mantan Gubernur Bangka Belitung ini.(tho)

]]>
776-dpd-ri-harapkan-tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-meningkat
<![CDATA[DPD RI Awasi Persiapan Pilkada di Maluku]]> 896-dpd-ri-awasi-persiapan-pilkada-di-maluku Tue, 26 Jun 2018 12:27:00 +0700 lela Ambon, dpd.go.id -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono meminta pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk menyoroti soal distribusi undangan, terutama bagi mereka yang belum punya e-ktp, agar nantinya tidak terjadi masalah saat pemungutan suara berlangsung. "Informasi yang masuk ke saya masyarakat ada yang belum menerima undangan, kalau di Maluku tidak ada undangan maka tidak mau datang", kata Nono dalam rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (26/6).

Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku tersebut juga mengingatkan kembali bahwa yang terpenting agar ASN, TNI dan Polri menjaga netralitasnya. "Soal netralitas, saya harap semua pihak mengawasi jangan sampai ada ASN, TNI, POLRI yang tidak netral," ujarnya.

Tanggal 27 Juni esok, Provinsi Maluku akan melakukan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur-wagub Maluku, Bupati-Wabup Kabupaten Maluku Tenggara dan Walikota-Wakil Walikota Kota Tual.  Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Ketua KPU Maluku, Ketua Bawaslu Maluku, Perwakilan Polda Maluku.

John Pieris, yang juga senator dari Maluku menambahkan bahwa dari hasil pengawasan DPD RI ke-11 desa di Maluku, masih cukup banyak masyarakat yang belum memiliki e-ktp. Mereka mengeluh karena pengurusannya yang susah. "Yang jadi persoalan mungkin akan jadi sedikit gejolak, yang tidak punya e-ktp dan pulau-pulau terluar sulit dikontrol", katanya.

Menanggapi hasil temuan DPD RI, ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan bahwa sampai dengan hari ini semua logistik sudah didistribusikan. KPU juga sudah menginstruksikan kepada petugas KPPS bahwa pemilih harus mendapatkan formulir C6-KWK." Itu merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara. Wajib menunjukkan KTP, kita telah berkoordinasi dengan dinas dukcapil. Pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan formulir C6, jika punya formulir tersebut maka dia bisa memilih. Untuk menanggapi hasil pengawasan DPD tadi", urai Syamsul.

Sementara itu Pangdam XVI/Pattimura dan Polda Maluku melaporkan bahwa persiapan keamanan sudah maksimal. Penempatan satuan TNI sudah disebar sampai kabupaten bahkan TPS, terutama TNI yang BKO ke Polri. Irwasda Polda Maluku, Kombespol Purwolelono mengatakan bahwa sebanyak 2.362 personil yang sudah disiapkan hingga TPS. Beberapa langkah sudah dilaksanakan oleh Polda Maluku diantaranya pendinginan masa kampanye dan masa tenang. "Kapolda Maluku juga telah memberikan petunjuk dan arahan untuk memberikan penegasan terhadap netralitas TNI dan Polri, sampai dengan sanksinya secara tegas disampaikan", tegas Purwolelono.

Dalam hal pengawasan pelaksanaan pilkada, Bawaslu Maluku telah bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya KNPI, Universitas Pattimura dan Organisasi Kepemudaan untuk terlibat dalam pengawasan pilkada. Ketua Bawaslu Abdullah Ely mengatakan bahwa Bawaslu melakukan patroli pengawasan dan mensosialisasikan agar pemilih tidak memakai formulir C6-KWK orang lain. "Kami juga meminta untuk membuat dokumentasi foto dan video untuk meminimalkan dugaan kecurangan dan nanti bisa disandingkan dengan rekap dari KPU", jelasnya.

Di akhir rapat, Nono Sampono berpesan agar masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing dan tidak boleh bermusuhan walaupun berbeda pilihan. "Kita sama-sama merawat agar kondisi Maluku ini semakin kondusif, cepat memilih pemimpin yang terbaik dalam kondisi aman, maka daerah juga akan cepat maju", tutupnya. *Int

]]>
896-dpd-ri-awasi-persiapan-pilkada-di-maluku