Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://www.dpd.go.id/ Fri, 21 Sep 2018 06:04:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Wakil ketua DPD RI Nono Sampono: Putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku untuk Pemilu 2024]]> 483-wakil-ketua-dpd-ri-nono-sampono-putusan-mk-no-30xvi2018-berlaku-untuk-pemilu-2024 Wed, 19 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Rapat konsultasi Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI yang membahas tentang penerapan Keputusan MK No 30/XVI/2018 berlangsung di Gedung MK (Rabu/19 September 2019). Dalam rapat konsultasi tersebut disepakati beberapa penjelasan penting dalam penerapan keputasan MK tersebut. Salah satunya adalah penerapan putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku untuk Pemilu Tahun 2024.

Rapat konsultasi tersebut dihadiri dari unsur Pimpinan DPD RI yaitu Wakil ketua DPD RI Nono Sampono, wakil ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite I Benny Rhamdany dan juga didampingi Prof Yusril Ihza Mahendra, Dedi S Abdulkadir serta Herman Kadir. Sedangkan dari pihak MK dipimping langsung ketua MK.

Dalam rapat konsultasi tersebut berhasil disepakati (berdasarkan penjelasan dari pihak MK), bahwa dalam pelaksanaan putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku ke depan/tidak berlaku surut, tidak bersifat rektoaktif dan baru berlaku untuk Pemilu Tahun 2024.

Menurut Nono Sampono, karena penjelasan MK secara tegas bahwa keputusan MK no 30/XVI/2018 berlaku untuk pemilu 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak bisa menerapkan keputusan tersebut untuk Pemilu Tahun 2019.

“KPU tidak bisa memberlakukan keputusan MK tersebut dalam Pemilu tahun 2019,” ungkap Nono Sampono dihadapan wartawan nasional dan daerah di ruang pers di gedung Parlemen MPR/DPR/DPD RI, (19/9). Turut hadir dalam keterangan pers tersebut wakil ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite I Benny Rhamdany, dan Dedi S Abdulkadir serta Herman Kadir dan Plt. Sesjen DPD RI Ma’ruf Cahyono

Lebih lanjut, Nono, mengatakan demi kepastian hukum, KPU RI untuk segera mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan UMUM (PKPU) No 26 tahun 2018 dalam menentukan DCT (daftar calon tetap) bakal caleg DPD RI Pemilu tahun 2019. (dpd/pem)

]]>
483-wakil-ketua-dpd-ri-nono-sampono-putusan-mk-no-30xvi2018-berlaku-untuk-pemilu-2024
<![CDATA[Putusan MK Soal Pencalonan Anggota DPD RI Berlaku 2024]]> 243-putusan-mk-soal-pencalonan-anggota-dpd-ri-berlaku-2024 Wed, 19 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 30/XVI/2018 berlaku kedepan atau tidak berlaku surut dan baru berlaku untuk Pemilu 2024. Hal tersebut tertuang dalam hasil rapat konsultasi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan MK yang dipimpin oleh Ketua MK, di Gedung MK, Rabu (19/9). Sebagaimana diketahui bahwa Putusan MK No.30/XVI/2018 menyatakan bahwa pengurus partai politik tak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD, apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik. 

Dalam konferensi pers mengenai hasil konsultasi DPD dengan MK ini, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan bahwa penegasan MK tersebut mengandung konsekuensi bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat memberlakukan putusan MK tersebut untuk pemilu 2019. “Oleh karenanya untuk kepastian hukum, KPU RI memiliki kewajiban untuk mencabut dan tidak memberlakukan PKPU nomor 26 tahun 2018 dalam menentukan DCT bacaleg DPD RI di Pemilu 2019,” tegas Nono. 

Rapat konsultasi tersebut dihadiri oleh Letjen (Purn) TNI Nono Sampono (Wakil Ketua DPD RI), Akhmad Muqowam (Wakil Ketua DPD RI), Benny Rhamdani (Ketua Komite I DPD RI) dan juga didampingi oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, Dodi S. Abdulkadir dan Herman Kadir. *tan

]]>
243-putusan-mk-soal-pencalonan-anggota-dpd-ri-berlaku-2024
<![CDATA[Pemerintah Dukung Agar Kewenangan Baru DPD RI Segera Berjalan]]> 294-pemerintah-dukung-agar-kewenangan-baru-dpd-ri-segera-berjalan Wed, 19 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela 294-pemerintah-dukung-agar-kewenangan-baru-dpd-ri-segera-berjalan <![CDATA[DPD RI Dorong Terwujudnya Rasio Elektrifikasi 99% di Daerah]]> 158-dpd-ri-dorong-terwujudnya-rasio-elektrifikasi-99-di-daerah Wed, 19 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id (19/9) – Komite II DPD RI berharap agar program pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mewujudkan rasio elektrifikasi di daerah sebesar 99% di tahun 2019 dapat terwujud. Apalagi saat ini masih terdapat daerah yang belum memperoleh pasokan listrik. Padahal listrik dianggap sebagai salah satu kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

“Kita berharap program elektrifikasi pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, bisa terwujud dengan baik, bukan hanya slogan. Program ini masih berjalan dan kita siap mengawal, agar masyarakat pedesaan bisa menikmati listrik, terutama daerah 3T,” ucap Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardhana saat melakukan rapat dengan Direksi PLN di Kantor PLN Pusat (19/9). 

Aji Muhammad Mirza menambahkan di daerah sering terjadi permasalahan terkait listrik. Mulai dari belum teralirinya listrik, gangguan, ataupun seringnya pemadaman. Terkadang penyelesaian masalah-masalah tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang membutuhkan listrik. Dirinya berharap agar masalah-masalah tersebut segera ditangani oleh PLN dan kedepannya dapat diminimalisir. 

“Di daerah itu biasanya ada tiga yang dikeluhkan orang. Pertama listrik, kedua air, dan ketiga adalah jalan. Kalau air dan listrik ada perusahaan di daerah. Kalau PLN diomeli, mereka mesti lempar ke pusat,” imbuh Senator asal Kalimantan Timur ini. 

Wakil Ketua Komite II, Charles Simaremare, menjelaskan bahwa di Papua masih terdapat ribuan desa yang belum mendapatkan listrik. Dirinya memberikan apresiasi atas program dari PLN yang bernama Papua Terang yang bertujuan untuk pemerataan listrik di Papua. Dirinya berharap agar kedepannya masyarakat seluruh desa di Papua dapat menikmati listrik. 

“Papua mendapatkan program Papua terang. Ini bagian dari kerinduan masyarakat Papua supaya dari sekian ratus kecamatan yang belum menikmati listrik, dengan program ini akan terjawab. Kita harapkan 2019 semua terjangkau oleh listrik,” kata Charles yang juga Senator asal Papua ini. 

Sementara itu, Senator asal Papua Barat Mamberop Y. Rumakiek mengeluhkan soal seringnya pemadaman listrik di daerahnya. Padahal listrik menjadi modal dalam aktivitas sehari-hari. Akibatnya perkonomian menjadi terganggu. Dirinya berharap agar pemadaman seperti itu tidak terulang lagi. 

“Hampir tiap hari di RRI Sorong selalu ada pengumuman pemadaman listrik di Sorong. Karena Sorong akan masuk dalam kawasan ekonomi khusus, kedepannya pasti akan membutuhkan energi yang sangat besar,” tukasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Senator asal Kalimantan Selatan, Habib Hamid Abdullah, mengatakan bahwa PLN harus mengkaji penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik. Menurutnya nuklir menjadi pilihan yang potensial dalam mewujudkan listrik yang murah. 

“Saya pikir PLTN itu harus diprioritaskan. Kedepan bisa kita gunakan sebagai leading sector PLN dan pemerintah, karena akan murah listrik. Soal pro kontra, mungkin kalau ditempatkan ke Jawa, yang rawan gempa, maka akan takut kejadian di Jepang terulang. Mungkin bisa ditempatkan di Kalimantan yang masih sepi,” ucapnya. 

Dalam rapat tersebut, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Syamsul Huda, menjelaskan bahwa tingkat rasio elektrifkasi saat ini sudah mencapai 97,13% dan rasio desa berlistrik sebesar 97,99%. Menurutnya PLN akan terus berupaya mewujudkan target rasio elektrifikasi dari pemerintah sebesar 99% di tahun 2019. 

“Karena rumah tangga atau desa yang belum berlistrik ini medannya sangat sulit sekali, biaya yang diperlukan akan jauh lebih mahal dibandingkan desa yang dekat dengan perkotaan. Tapi kami juga tidak mengesampingkan desa tersebut, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan di seluruh desa di Indonesia,” ucapnya. 

Lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki program pra elektrifikasi melalui Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ke desa yang belum teraliri listrik. Program tersebut akan dijalankan di sebuah desa dengan jangka waktu maksimal tiga tahun, lalu PLN wajib untuk mengaliri listrik ke desa tersebut. ***hvn

]]>
158-dpd-ri-dorong-terwujudnya-rasio-elektrifikasi-99-di-daerah
<![CDATA[KOMITE III DPD RI : PASCA PENGUNDANGAN UU PPMI REVITALISASI BLK SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEKERJA MIGRAN MENDESAK DILAKUKAN PEMERINTAH ]]> 346-komite-iii-dpd-ri--pasca-pengundangan-uu-ppmi-revitalisasi-blk-sebagai-pusat-pendidikan-dan-pelatihan-calon-pekerja-migran-mendesak-dilakukan-pemerintah- Mon, 17 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Riau, dpd.go.id - Senin 17/09/18, sebanyak 11 orang Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka kunjungan kerja pengawasan atas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Rapat Kerja yang dipimpin oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat H. Ahmad Syah Harrofie, selain diikuti oleh jajaran SKPD terkait. Adapun anggota Komite III DPD RI yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Dedi Iskandar Batubara (Sumtera Utara), Instiawati Ayus (Riau), H. Abu Bakar Jamalia (Jambi), Oni Suwarman (Jawa Barat), KH. Ahmad Sadeli Karim (Banten), H. Lalu Suhaimi Ismy (NTB), KH. Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), Muhammad Rakhman (Kalimantan Tengah), H. Abd. Jabbar Toba (Sulawesi Tenggara), Stefanaus BAN Liow (Sulawesi Utara) dan Mesakh Mirin (Papua).

Dedi Iskandar Batubara, senator asal Sumatera Utara yang juga Ketua Komite III, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengundangan UU PPMI sejak November 2017 lalu memberi harapan besar bagi perbaikan, peningkatan dan kepastian hukum atas pelindungan pekerja migran. Harapan atas perbaikan tersebut terakomodasi dari adanya berbagai kabaruan norma-norma dalam UU PPMI yang jauh lebih baik dari UU sebelumnya. UU ini menekankan pada besarnya peran pemerintah hingga pemerintahan tingkat desa dalam perlindungan pekerja migran hingga. Misalnya terlihat dari beralihnya tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran dari PPTKIS/PJTKI kepada pemerintah. Secara teknis artinya pemerintah harus mengoptimalkan seluruh potensi lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah agar dipergunakan secara maksimal bagi pendayagunaan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran.

Kelemahan pemerintah terhadap pendataan pekerja migran juga disoroti dalam rapat kerja. Sulit bagi masyarakat awam bahkan keluarga pekerja migran untuk mengetahui informasi perihal peluang kerja di luar negeri apalagi perihal kasus-kasus terhadap pekerja migran dan penangananya di negara penempatan. Oleh karena itu, menurut Instiawati Ayus, senator asal Riau, melalui UU PPMI ini pemerintah diamanatkan untuk wajib bukan saja melakukan sosialisasi terhadap berbagai informasi terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran tetapi juga membangun sistem informasi dan dokumentasi yang akurat, benar dan tidak menyesatnya, dengan kemudahan aksesibiltasnya bagi publik.

Delegasi Komite III DPD RI juga menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis – Latihan Kerja Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Provinsi Riau; melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di UPT-LK tersebut. Dalam penjelasannya ketika menerima delegasi Komite III DPD RI, Kepala UPT-LK, H Bakhrum, mengharapkan para senator dapat memberikan dukungan peningkatan anggaran UPT-LK bagi revitalisasi maupun peremajaan seluruh fasilitas yang ada pada workshop berupa mesin-mesin dan perangkat automotif lainnya yang sejak tahun 1983 belum dilakukan revitalisasi.

]]>
346-komite-iii-dpd-ri--pasca-pengundangan-uu-ppmi-revitalisasi-blk-sebagai-pusat-pendidikan-dan-pelatihan-calon-pekerja-migran-mendesak-dilakukan-pemerintah-
<![CDATA[Komite II DPD RI Susun RUU Kedaulatan Pangan]]> 902-komite-ii-dpd-ri-susun-ruu-kedaulatan-pangan Mon, 17 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id (17/9) - Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) inventarisasi materi penyusunan RUU tentang Kedaulatan Pangan. Keberadaan RUU tersebut bertujuan untuk wujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Dan dengan adanya kedaulatan pangan tersebut Indonesia memiliki stok pangan yang dapat mencukupi kebutuhan nasional. 

Dalam RDPU Komite II drngan Asosiasi Pengusaha Indonesia, GAPMMI, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPD RI hari Senin (17/9), Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi mengatakan saat ini Indonesia masih jauh dari kata Kedaulatan Pangan. Dimana masih banyak dilakukan impor pangan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah memfokuskan pada pengembangan sektor pangan dalam negeri. 

“RUU ini sebenarnya bukan anti impor, tetapi bagaimana caranya kita memproteksi sektor-sektor pangan nasional. Baik yang besar ataupun yang kecil kita kuatkan,” ucapnya. RUU ini diharapkan akan menjadi undang-undang yang bisa melingkupi Undang-Undang terkait lainnya seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

“Pelingkupan ini diharapkan bisa memudahkan pencapaian kedaulatan pangan di Indonesia, bahkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di luar negeri,” imbuh Nawardi. 

Sementara itu, Senator asal Provinsi Aceh, Sudirman, berharap agar RUU Kedaulatan Pangan ini bisa terwujud. Adanya RUU ini dapat mengatur mengenai pengelolaan pangan di daerah, mulai dari pengelolaan, distribusi, dan pemasaran. 

“Kita tidak alergi terhadap investor-investor dari asing. Terkadang cara investor yang dari asing yang tidak menyatu dengan daerah. Dia kadang-kadang menjadi mafia. Proses yang tidak sinergi dengan masyarakat,” ucap Sudirman. 

Dirinya menambahkan di daerah terdapat lahan-lahan kosong yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Tetapi hal tersebut masih belum diperhatikan oleh pemerintah, sehingga lahan tersebut tidak digunakan. 

“Di Aceh tanah dan lahan masih luas. Tetapi bagaimana upaya kita untuk menggerakkan masyarakat untuk bertani. Di daerah itu banyak lahan, tetapi saat masyarakat akan mengalihfungsikan lahan, pemerintah tidak hadir,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Senator asal Sulawesi Tengah, Ahmad Syaifullah Malonda, mengatakan bahwa tahapan penting dalam perwujudan kedaulatan pangan adalah pada proses produksi. 

“Yang penting di indonesia adalah produksi. Kalau produksi kita bagus, berarti segala sesuatunya bisa kita atur, apakah kita mengimpor atau mengekspor. RUU ini kita buat agar masyarakat bisa mendapatkan semua proses produksinya sampai panen. Kalau itu sudah ada, maka dapat diketahui cara mengaturnya,” ucap Malonda. **

]]>
902-komite-ii-dpd-ri-susun-ruu-kedaulatan-pangan
<![CDATA[DPD RI Terima Presiden Senat Republik Ceko Bahas Penguatan Investasi]]> 462-dpd-ri-terima-presiden-senat-republik-ceko-bahas-penguatan-investasi Mon, 17 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pimpinan DPD RI menerima kunjungan Kehormatan Presiden Senat Republik Ceko HE. Milan Stech beserta rombongan delegasi. Di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Senin, 17 September 2018. 

Rombongan Delegasi Republik Ceko diterima Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Rombongan terdiri dari Presiden Senat Republik Ceko Milan Stech beserta 6 Senator dan para Akademisi serta pengusaha Ceko berjumlah 19. 

Selain membahas peningkatan potensi kerjasama antara Indonesia-Republik Ceko, diharapkan pertemuan tersebut mampu meningkatkan hubungan kedua bangsa dengan menciptakan iklim kerjasama kedua negara dalam bidang parlemen, ekonomi, pariwisata, politik, sosial, budaya juga melihat peluang optimalisasi kerjasama. 

“Sejak dahulu kita punya rekam jejak hubungan baik antara kedua Negara. Kita harapkan tercipta peluang-peluang kerjasama yang baik dan terus meningkat antara kita. Terlebih lagi DPD RI yang berorientasi daerah akan sangat mendukung apabila Republik Ceko mampu meningkatkan peluang investasi terutama di daerah,” ucap Nono Sampono. 

Republik Ceko mempunyai kesamaan dalam hal legslatif dengan Indonesia, yaitu sama-sama mempunyai dua kamar seperti DPR dan DPD. Hal ini lebih memudahkan dalam memahami karakteristik dalam bekerjasama anatara kedua negara di bidang legislasi. 

“Kedatangan kami selain untuk mempererat hubungan juga meningkatkan peluang usaha dan investasi di Indonesia terutama di bidang Infrastruktur, energi, dan pendidikan. Selain itu, kami juga memperkuat hubungan bidang parlemen karena mempunyai karakter yang sama. Kami juga menganut sistem dua kamar seperti DPR dan DPD dimana Senat di tempat kami juga erat hubungannya dengan kepentingan daerah,” ungkap Milan Stech. 

Pada kesempatan itu, Senator Maluku Nono Sampono menceritakan bahwa peluang investasi dan potensi ekonomi di Indonesia cukup besar. Nono Sampono meminta para pengusaha Republik Ceko yang dibawa ke Indonesia untuk ke daerah-daerah dan mencari langsung peluang investasi di Indonesia. 

“Indonesia sangat luas dan daerah-daerah mempunyai potensi dan kharakteristik yang beraneka ragam. Menurut saya sangat baik jika para pengusasa dari Ceko keliling di Indonesia untuk melihat potensi dan peluang usaha yang ada karena macam-macam keunggulannya banyak sekali, sehingga daerah dapat membuka diri terhadap peluang investasi dari luar,” lanjutnya. 

Menutup pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas tentang isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup sudah menjadi isu dunia, sehingga setiap bangsa di dunia ini wajib menjaga kelestarian lingkungan dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam agar keberlangusngan nya dapat tetap dinikmati oleh generasi penerus. 

“Sebelum ini kami di forum Uni Eropa sudah membahas tentang pentingnya isu lingkungan hidup. Kami sangat menaruh perhatian dalam hal ini, contoh kecilnya seperti meminimalisir penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan,” pungkas Milan. 

Turut Hadir Ketua Komite I Benny Rhamdani, Anggota DPD RI Abdurachman Lahabato (Senator Maluku Utara) dan Emma Yohanna (Senator Sumatera Barat). (mas)

]]>
462-dpd-ri-terima-presiden-senat-republik-ceko-bahas-penguatan-investasi
<![CDATA[Terima Kunjungan Ketua Parlemen Korsel, DPD RI Bahas Peningkatan Investasi]]> 520-terima-kunjungan-ketua-parlemen-korsel-dpd-ri-bahas-peningkatan-investasi Fri, 14 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id (14/9) – DPD RI menerima kunjungan Ketua Parlemen Korea Selatan Moon Hee Sang hari Jum’at (14/9) di ruang delegasi Ketua DPD RI. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Salah satunya adalah adanya investasi di daerah-daerah untuk pembangunan daerah. 

Kedatangan Moon Hee Sang disambut baik oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Pimpinan DPD RI dan BKSP DPD RI. Pertemuan tersebut dianggap sebagai tindak lanjut atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan yang membahas mengenai peningkatan kerjasama antara kedua negara. Oesman Sapta berharap kedepannya ada kerjasama antar DPD RI dengan Parlemen Korea Selatan terkait investasi untuk pembangunan daerah. 

“Presiden kita baru pulang dari sana (Korea Selatan) dan telah menandatangani memorandum of understanding yang meningkatkan hubungan ekonomi untuk tahun 2020 mencapai 30 milyar dollar. Dan beliau datang juga untuk mempertegas dan ingin menjajaki dalam investasi yang dapat menjalar ke daerah-daerah. Dan itu kita sepakati bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung ke daerah,” ucap Oesman Sapta saat diwawancarai. 

Senator asal Kalimantan Barat ini juga berharap agar kedepannya hubungan persahabatan kedua negara semakin erat dan selalu terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Oesman Sapta juga berpesan agar Korea Selatan dapat memberikan dukungan dalam pertemuan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia). Dimana beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain perlawanan terhadap terorisme, kerjasama ekonomi, pembangunan energi, pembangunan berkelanjutan, serta persamaan gender. 

Oesman Sapta berharap agar kedepannya Ketua Parlemen dapat melakukan kunjungan lagi ke Indonesia, dan bertemu dengan DPD RI. Oesman Sapta menganggap pertemuan hari ini dengan Moon Hee Sang terlalu singkat. 

“Saya harap yang ,mulia Moon nanti datang lagi ke Jakarta, tapi jangan terlalu ketat, kalau perlu bawa family kesini,” imbuhnya. 

Sementara itu, Moon Hee Sang menjelaskan bahwa pertemuannya dengan DPD RI bertujuan untuk membahas peningkatan kerjasama antara kedua negara. Banyak bidang yang dapat dijadikan peluang kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Apalagi saat ini dilangsungkan pertemuan MIKTA yang diikuti oleh Indonesia dan Korea Selatan. Moon Hee Sang juga berharap agar kedepannya kedua negara tersebut akan saling tumbuh menjadi negara besar. 

“Kami berdua membicarakan berbagai hal untuk meningkatkan kerjasama khususnya untuk memberikan dukungan kepada Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara kekuatan menengah dan anggota MIKTA. Saya berharap Indonesia kedepannya tetap memegang peranan penting sebagai negara penting di MIKTA dan ASEAN,” ucap Moon Hee Sang. 

Moon Hee Sang menambahkan bahwa negaranya berkomitmen untuk selalu meningkatkan kerjasama investasi dengan Indonesia. Dirinya menambahkan kedepannya terdapat proyek-proyek kerjasama yang akan dilakukan antar kedua negara. 

“Dalam dua tahun terkahir ini investasi Korea Selatan ke Indonesia naik 80 persen dan perdagangan mengalami kenaikan 20 persen. Saya mohon dukungan dan perhatian besar dari Ketua DPD dan seluruh jajaran DPD agar seluruh investasi Korea Selatan dapat berjalan baik dalam lingkungan yang aman dan nyaman di Indonesia, ucapnya.

]]>
520-terima-kunjungan-ketua-parlemen-korsel-dpd-ri-bahas-peningkatan-investasi
<![CDATA[DPD RI Minta Pandangan Hukum Soal Kewenangan Baru]]> 867-dpd-ri-minta-pandangan-hukum-soal-kewenangan-baru Thu, 13 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD RI bekerja cepat dalam menjalankan amanat UU MD3 dalam hal pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (Perda) seperti yang termaktub dalam UU No.2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 249 ayat 1 huruf J. Setelah mengesahkan regulasi, yaitu Tata Tertib 2018 dan alat kelengkapan DPD RI, yaitu Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) akhir Agustus lalu, kini DPD RI mencari format dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dengan mengundang pakar dan akademisi hukum. 

Saat membuka acara Executive Brief, Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan bahwa beberapa langkah sudah dilakukan oleh DPD RI untuk menjalankan amanat UU MD3 tersebut. Regulasi yang ada di DPD RI berupa tata tertib dan sudah melembagakan fungsi baru tersebut dengan dibentuknya Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) dan tentu nantinya akan dibentuk aturan pelaksanaannya. "DPD RI belum punya pengalaman dengan kewenangan baru ini, langkah ini diambil agar DPD tidak salah jalan dalam melaksanakan amanat UU tersebut", ujar Muqowam di ruang rapat Pimpinan DPD RI, Jakarta, Kamis (13/09). 

Ketua PULD Gede Pasek Suardika menambahkan bahwa lembaga DPD diperlukan oleh daerah untuk mengharmoniskan legislasi nasional dan daerah. "Oleh karena itu, kami sangat memerlukan masukan, di dalam payung hukum tersebut, dimana posisi DPD yang terbaik", ujar senator dari Bali tersebut. 

Saat memberikan penjelasan, Umbu Rauta Dosen Fakultas Hukum UKSW, mengatakan bahwa posisi DPD yaitu menjadi sparing partner pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dalam memantau dan mengevaluasi pembentukan raperda dan perda, demi menjamin kebersisteman peraturan perundang-undangan dalam wadah NKRI "Hal ini untuk menghindari agar daerah tidak bingung, harus konsultasi ke DPD atau ke pemerintah, jadi hasil evaluasi hanya satu pintu saja yaitu di pemerintah pusat, yaitu Presiden, melalui mekanisme yang akan ditetapkan kemudian", ujar Umbu. 

Umbu juga memberikan rekomendasi agar DPD RI fokus kepada evaluasi Perda. "Karena jika mengawasi dan mengevaluasi raperda juga maka akan terkuras waktu dan energinya", katanya. 

Menurut Umbu jika pemerintah daerah datang untuk melakukan konsultasi ke DPD RI soal raperda dan perda tidak akan jadi masalah, karena memang sudah keputusan politik. "Posisi rekomendasi dari lembaga negara yaitu DPD RI, maka pintu masuknya yaitu perwujudan fungsi pengawasan. 

Rekomendasi ini kuat karena yang melakukan fungsi pengawasan adalah DPD RI", kata Umbu. 

Sementara itu, Maria Farida Indrati (Guru Besar Fakultas Hukum UI) dalam kajiannya mendudukan tugas dan kewenangan baru DPD RI dalam Pasal 249 ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia secara lebih luas. 

Catatan konstruktif dari Maria Farida sangat penting, utamanya agar DPD RI mengetahui secara pasti posisi kewenangan dari amanat UU MD3 tersebut, dan hal ini mendapatkan apresiasi dari Pimpinan Komite,PPUU, dan PULD DPD RI yang juga hadir pada acara tersebut.

]]>
867-dpd-ri-minta-pandangan-hukum-soal-kewenangan-baru
<![CDATA[Ketua DPD RI Ajak GMKI Membangun Daerah]]> 892-ketua-dpd-ri-ajak-gmki-membangun-daerah Thu, 13 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Bogor, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta merasa bangga dengan kehadiran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Tanah Air. Pasalnya para mahasiswa yang merupakan pemuda-pemudi turut andil dalam pembangunan bangsa.

“Saya bangga dengan GMKI karena Bangsa Indonesia dibangun oleh pemuda-pemudi. Saya juga mau ngajak para pemuda untuk jangan menyerah untuk membangun daerah dan kesejahteraan keluarganya,” ucap Oesman Sapta saat Kongres XXXVI GMKI di Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/9).

Ia mengantakan bahwa hadirnya DPD RI untuk membangun dan mensejahterahkam daerah. Tentunya DPD RI tidak bekerja sendiri, untuk itu butuh dukungan dari GMKI yang mayoritas dari daerah. “DPD RI tidak bisa sendiri maka butuh dukungan dari GMKI. Saya yakin GMKI ini sangat luar biasa hebat,” tegas senator asal Kalimantan Barat itu.

Oesman Sapta juga mengakui bahwa Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas sehingga masih terjadi ketimpangam di daerah-daerah. Tapi saat ini sudah ada pembangunan yang merata seperti di perbatasan dan Papua. “Saat ini sudah ada pemerataan contohnya harga semen di Papua saat ini tidak jauh dengan di Jawa,” papar dia.

Dirinya juga mengajak GMKI untuk mendorong terus pembangunan perekonomian di daerah. Dengan demikian pemerintah pusat agar memberikan perhatian bagi daerahnya. “Para mahasiswa harus mendorong pembangunan perekonomian jangan hanya menonton saja,” harap Oesman Sapta.

Selain itu, Oesman Sapta juga menghimbau agar para mahasiswa untuk tidak berpolitik di dalam kampus. Kecuali potical will untuk dirinya sendiri. “Jangan sampa mahasiwa terpengaruh oleh isu-isu atau fitnah,” ucap dia. (Fan)

]]>
892-ketua-dpd-ri-ajak-gmki-membangun-daerah
<![CDATA[Setjen DPD RI Gelar Workshop Beasiswa LPDP]]> 314-setjen-dpd-ri-gelar-workshop-beasiswa-lpdp Thu, 13 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id (13/9) - Sekretariat Jenderal DPD RI menyelenggarakan Workshop Beasiswa LPDP dengan tema “Meraih Mimpi dengan Beasiswa. Workshop tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Bagian Pengembangan SDM Setjen DPD RI dalam meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai di Setjen DPD RI melalui pendidikan. 

Menurut Kepala Bagian Pengembangan SDM, Sri Sundari, workshop tersebut dapat memberikan informasi mengenai beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dapat dimanfaatkan oleh para ASN di Setjen DPD RI untuk menempuh pendidikan lagi. Pendidikan yang ditawarkan bisa dari luar negeri ataupun dalam negeri. 

“Harapan adanya workshop beasiswa LPDP adalah untuk memperoleh gambaran pengetahuan menyeluruh mengenai beasiswa LPDP. Memanfaatkan tawaran beasiswa LPDP dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM. Nantinya setjen dpd ri dapatmemanfaatkan tawaran sehingga dapat menjawab tantangan,” ucapnya. 

Sri Sundari menambahkan bahwa menurut UU ASN No. 5 Tahun 2014, setiap ASN diberikan hak untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, Setjen DPD RI memfasilitasi setiap pegawainya yang memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan lagi. Dirinya juga mendorong agar setiap ASN di Setjen DPD RI untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan.

“Saat ini kita fasilitasi supaya semua karyawan agar mengerti, agar tahu, agar punya keinginan. Setiap karyawan harus punya mimpi. Apakah kita ingin stuck disitu? Kita harus punya keinginan untuk belajar dan belajar,” imbuhnya. 

Sementara itu, menurut Kepala Divisi Pengelolaan Alumni Talenta LPDP Ratna Prabandari, pemerintah sangat memperhatikan pendidikan bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan latar belakang LPDP berdiri. Dana pendidikan yang dikelola LPDP dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Ratna menambahkan pemerintah juga memperhatikan peningkatan kapasitas ASN. Dalam LPDP terdapat kuota khusus atas beasiswa pendidikan yang dialokasikan kepada ASN, TNI, dan Polri. 

“Tahun ini adalah tahunnya ASN. Pemerintah meminta LPDP untuk mengalokasikan beasiswa khusus untuk ASN, TNI dan Polri,” kata Ratna. 

Di akhir acara, Sri Sundari meminta agar setiap pegawai di Setjen DPD RI untuk dapat memanfaatkan berbagai kesempatan beasiswa pendidikan, salah satunya adalah LPDP. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kompetensinya yang turut berpengaruh pada instutisnya agar lebih baik.

]]>
314-setjen-dpd-ri-gelar-workshop-beasiswa-lpdp
<![CDATA[Komite I DPD RI: Implementasi Otonomi Khusus Belum Maksimal]]> 960-komite-i-dpd-ri-implementasi-otonomi-khusus-belum-maksimal Wed, 12 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI melihat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di aceh, Papua, dan Papua Barat belum maksimal. Hal tersebut terungkap dalam RDP Komite I yang dipimpin Fachrul Razi dan Jacob Esau Komigi dengan mantan Dirjen Otonomi Daerah 2010-2014 Jhohermansyah Johan dan Peneliti dari LIPI Siti Zuhro. Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta. Rabu, 12 September 2018.

Menurut Senator Aceh fachrul Razi, saat ini Otsus sudah berjalan cukup lama 10 tahun di Aceh dan akan berakhir pada 2027, 17 tahun Papua dan masa habis tahun 2021. Papua barat mulai dari 2008. Akan tetapi, kemajuan di daerah tersebut masih dirasa kurang.

“Evaluasi terhadap otsus di 3 provinsi tersebut. Temuan kita salah satunya di Papua belum sepenuhnya ada Perdasus dan Perdasi yang mengakomodasi Otsus tersebut, kemudian masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, hubungan relasi pusat daerah, sosial dan politik, keamanan menjadi perhatian khusus,” ujarnya.

Selain itu, Komite I belum melihat adanya blueprint implimentasi dari otsus tersebut. Temuan lain adalah kapasitas kelembagaan lokal dan kemampuan penyerapan anggaran daerah Otsus masih rendah. Begitu pula terjadinya tarik-menarik kewenangan.

“Berkait produk hasil perda yang berkaitan Otsus masih lemah dan tidak lebih dari 50%, ini tidak sesuai ekspektasi, terlebih lagi para elit lokal masih kental dengan peran yang berpikir jangka pendek, bukan berpikiran jangka panjang terhadap kesejahteraan daerah,” lanjutnya.

Menurut Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro, sangat perlu adanya pengawasan terintegrasi antara Kemendagri, BPK, BPKP, Inspektorat dalam melakukan pengawasan terpadu penggunaan dana Otsus. Selama ini pengelolaan anggaran otsus tidak cukup komprehensif dipahami, dan filosofi masih kurang. Selain itu kurang pengawasan dan menjadi kurang berdampak.

“Daerah bisa membentuk satgas baik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Aceh ataupun majelis Rakyat papua (MRP) diberikan keleluasan dalam pengawasan. Pengawasan harus terintegrasi antara Kemendagri, BPK, BPKP, Inspektorat dalam penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran dan berdampak, karena melkihat sekarang ini sepertinya masih kecil dampak yang dihasilkan dari Dana Otsus tersebut,” ungkap Siti.

Senada dengan hal itu, Mantan Dirjen OTDA 2010-2014 Djohermansyah DJohan menyatakan bahwa beberapa poin adanya Otsus di bidang politik ekonomi sosial bidaya fiskal dan administrasi yang diberikan pemerintah pusat pada daerah tertentu adalah bertujuan merangkul karena ada gejolak, untuk menaikan status ekonomi.

“Otsus harus mensejahterakan daerah, dana yang bergulir begitu besar sehingga perlu adanya pengawasan. pengawasan boleh lemah karena kewenangan yang besar yang dimiliki oleh daerah jangan sampai lepas control,” tegas Djohan.

]]>
960-komite-i-dpd-ri-implementasi-otonomi-khusus-belum-maksimal
<![CDATA[DPD RI Pertanyakan BPJS Kesehatan Defisit Tiap Tahun]]> 276-dpd-ri-pertanyakan-bpjs-kesehatan-defisit-tiap-tahun Wed, 12 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI merasa heran setiap tahun BPJS Kesehatan mengalami defisit. Padahal, BPJS Kesehatan setiap tahun telah menaikkan iuran dan subsidi anggaran dari pemerintah. Alhasil defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan tak terelakkan. 

“Defisit keuangan yang terjadi kepada BPJS Kesehatan setiap tahun dialami. Selain itu menaikkan iuran dan subsidi anggaran dari pemerintah. Namun selalu saja BPJS Kesehatan mengalami defisit,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Delis Julkarson Hehi saat RDP dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (12/9). 

Secara garis besar, lanjutnya, Komite III DPD mencatat ada tiga permasalahan dalam layanan BPJS Kesehatan yang sering muncul di masyarakat. Pertama, penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kedua, rumitnya masalah administrasi persyaratan. Dan ketiga, masalah pembayaran klaim BPJS Kesehatan. “Ketiga hal itu yang sering dipertanyakan oleh masyarakat ketika kami melakukan reses,” ujar Delis. 

Delis menambahkan UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS sudah tujuh tahun disahkan. Menurutnya hal itu bukan lah waktu yang singkat, namun yang harus diketahui implementasi pelaksanaan UU ini masih banyak permasalahan. “Masalah BPJS Kesehatan cenderung dipertanyakan dibanding BPJS Ketenagakerjaan,” tegas dia. 

Sementara itu, Anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat Lalu Suhaimy Ismi mempertanyakan bahwa BPJS Kesehatan sering kali melakukan perubahan peraturan. Ia mencontohkan, seorang anak di NTB mengalami kecelakaaan dan harus melakukan fisioterapi. Tapi ketika ada perubahan peraturan di BPJS Kesehatan, si anak ini harus dihentikan fisioterapinya. “Padahal dia dua kali lagi fisioterapi baru dilakukan operasi. Jika ada perubahan peraturan yang sudah berjalan seharusnya diselesaikan,” harapnya. 

Dikesempatan yang sama, Ketua DJSN Sigit Priohutomo menjelaskan bahwa defisit yang terjadi pada dasarnya bukanlah defisit, melainkan unfunded. Bahkan pendapatan dari iuran tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan BPJS untuk membiayai pelayanan kesehatan. “Selama pendapatan iuran tidak bisa menutupi biaya pelayanan beserta operasional. Maka unfunded selalu terjadi tiap tahun,” beber dia. 

Sigit menambahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam jangka pendek melalui pemberian dana talangan oleh pemerintah sebagai implementasi pasal 48 UU SJSN. “Sedangkan jangka panjang melalui penetapan kebijakan iuran sesuai dengan harga keekonomia,” ujarnya.*fan

]]>
276-dpd-ri-pertanyakan-bpjs-kesehatan-defisit-tiap-tahun
<![CDATA[Akhmad Muqowam: Pentingnya Wawasan Kebangsaan dan Penguasaan Teknologi]]> 733-akhmad-muqowam-pentingnya-wawasan-kebangsaan-dan-penguasaan-teknologi Wed, 12 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Brebes, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam menekankan pentingnya pemahaman Wawasan Kebangsaan sebagai proses penempaan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. “ Akhir-akhir ini persoalan kebangsaan cukup memprihatinkan seakan masyarakat Indonesia lupa akan jati dirinya sebagai Manusia Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan berpegang pada UUD 1945,” ucap Muqowam di hadapan ratusan mahasiswa peserta Masa Prabakti Mahasiswa (Mapram) Universitas Peradaban, Brebes, Rabu (12/9).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan beragam, sambung Muqowam, sehingga intoleransi hendaknya jangan dikenal sama sekali di dalam kehidupan kemahasiswaan. Muqowam berharap Universitas Peradaban menjadi sebuah laboratorium yang sahih di dalam perikehidupan kemahasiswaan. ”Apalagi anak-anak muda di kampus ini berasal dari berbagai daerah dengan beragam budaya, agama dan kepercayaannya”, tegas senator dari Jawa Tengah ini.

Selanjutnya di era digital yang berkembang pesat sekarang, Muqowam berpesan kepada para mahasiswa untuk menguasai Teknologi Informasi, agar bisa menyikapi berbagai perubahan yang bersifat cepat, instan dan borderless. “Kita tidak bisa menghindari lompatan teknologi, harus kita ikuti, kalau tidak kita akan ketinggalan dan tidak akan bisa punya prestasi”, pesan Muqowam.

Muqowam menyampaikan dalam rangka penguasaan teknologi bagi mahasiswanya, pihak Universitas setidaknya menyediakan penggunaan komputer dan akses internet gratis di area kampus. Meskipun Universitas Peradaban berada di kota kecil, namun hal itu bukanlah masalah.”Lokasi bukanlah masalah, dengan teknologi informasi semua punya kesempatan yang sama, mereka dapat mengakses dunia sekalipun”, ucap Muqowam.

Sebagai penutup dalam sambutannya, Muqowam berpesan kepada mahasiswa untuk menjaga pergaulan dan belajar berorganisasi untuk membuahkan cara berfikir yang logis dan terarah.”Tujuan organisasi pasti ada GOAL yang akan dituju dimana dalam pencapaiannya dituntut menemukan cara seefisien dan seefektif mungkin,”tutupnya.

]]>
733-akhmad-muqowam-pentingnya-wawasan-kebangsaan-dan-penguasaan-teknologi
<![CDATA[DPD RI: Program 1.000 Desa Bambu Sejahterakan Daerah]]> 205-dpd-ri-program-1000-desa-bambu-sejahterakan-daerah Mon, 10 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Yayasan Bambu Lestari untuk bahas mengenai pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan Program 1.000 Desa Bambu di Gedung DPD RI hari Senin (10/9). Dalam RDP tersebut, Komite II DPD RI mendorong perwujudan program 1.000 desa bambu. Keberadaan program tersebut selain dapat merestorasi lahan yang rusak juga dianggap dapat menyejahterakan masyarakat di daerah.

“Program desa 1.000 bambu, ini merupakan hal yang bagus. Saya mengambil inisiatif sebagai Anggota DPD RI dan Anggota Komite II untuk menginventarisir dulu. Dan pada saatnya nanti akan kita sampaikan bersama, ternyata banyak kementerian yang harus kita ajak. Seperti di Kementerian LHK akan ada tiga dirjen yang kita libatkan, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian ESDM, dan Otoritas Jasa Keuangan,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba.

Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Program 1.000 Desa Bambu harus dibarengi dengan keberadaan industri yang akan menerima hasil produksi bambu tersebut. Dengan adanya industri tersebut, masyarakat mempunyai pasar yang dapat digunakan untuk menjual bambu sebagai bahan baku.

“Kita sepakat mengembangkan bambu ini, bukan hanya untuk konservasi, tapi juga untuk memajukan masyarakat setempat. Kita harus menyakinkan bahwa di daerah tersebut offtaker-nya ada, yaitu industrinya ada. Jadi dagingnya bisa jadi industri laminating, sedangkan sisanya ampas jadi energi baru terbarukan,” imbuhnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa program tersebut dapat berkontribusi sebagai energi baru terbarukan. Dimana bambu dapat digunakan sebagai energi untuk menyalurkan listrik-listrik di daerah. Dirinya akan menjadikan Nias sebagai daerah percontohan dari program ini.

“Saya sudah sampaikan menjadikan satu contoh di Nias. Karena di Nias daerahnya cukup potensi untuk menanam bambu. Disana listrik hampir 100% mempergunakan diesel. Kenapa tidak memanfaatkan bambu ini, menjadi energi bio massa. Di daerah ini sangat dibutuhkan,” kata Parlindungan Purba.

Dalam RDP tersebut, Senator dari Kepulauan Riau, Djasarmen Purba, meminta agar ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Dirinya meminta agar Komite II DPD RI selanjutnya mengundang Dewan Bambu untuk menindaklanjuti hasil RDP tersebut. Dirinya juga berpesan agar keberadaan program tersebut benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Yayasan Bambu Lestari, Arief Rabik, menjelaskan bahwa Program 1.000 Desa Bambu merupakan program dengan skala yang sama dengan keadaan bambu di Republik Rakyat Tiongkok. Harapannya dia dapat membangun industri bambu di Indonesia yang dapat mensuplai bahan baku bambu untuk kepentingan industri dengan potensi pasar dan pendapatan yang hampir sama di RRT.

“Jadi mudah-mudahan dengan bantuan DPD RI, kita bisa lintas kementerian untuk sejahterakan masyarakat di semua provinsi Indonesia. Untuk restorasi lahan kritis kita yang sekarang ada lebih dari 100 juta hektar. Dan dalam proses restorasi kita sejahterakan masyarakat juga,” kata Arief.

Menurut Arief, saat ini terdapat empat jenis industri yang dapat memanfaatkan bambu sebagai bahan bakunya, yaitu industri laminasi, industri tekstil sebagai pengganti katun, industri kertas, dan industri Pembangkit Listrik bio massa.

]]>
205-dpd-ri-program-1000-desa-bambu-sejahterakan-daerah
<![CDATA[DPD RI Dukung Kaum Batak Muslim Perkuat Kebangsaan]]> 625-dpd--ri-dukung-kaum-batak-muslim-perkuat-kebangsaan Sat, 08 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menghadiri acara Silaturahmi Akbar Batak Muslim Tahun 2018. Pada kesempatan itu, ia merasa bahagia dalam acara ini bisa mempererat hubungan silaturahmi kaum perantauan yang ada di Jakarta. 

“DPD sangat menyambut baik acara ini dan berharapkan kaum Batak Muslim (Bamus) di kemudian nanti bisa berintegrasi, bisa menyatu, bisa memberi kontribusi, bisa membangun bangsa bersama suku-suku lainnya,” ucapnya saat memberi sambutan di di depan Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Sabtu, Jakarta (8/9). 

Melalui acara yang bertemakan “Mempererat Ukhuwah Kebangsaan” ini Senator asal Sumatera Utara menjelaskan bahwa masyarakat Sumatera Utara yang beragama Islam cenderung menolak di sebut ‘’Batak’’ karena khawatir akan diidentifikasi sebagai non-Muslim. “Kita tetap ingin ada identitas karena bila Batak selalu disebutkan bukan Muslim,” ujar dia. 

Ia juga berpendapat sebagai suku Batak sekaligus sebagai muslim harus menunjukkan peran kebangsaan sebagai suku pemersatu, yang tidak membedakan suku, agama, ras dan antargolongan dalam membangun bangsa dan negara. 

Selain itu, Wakil Ketua DPD ini menghimbau sebagai muslim bisa menunjukkan identitas dan karakter yang dimiliki Nabi Muhammad S.A.W agar tetap rendah hati, membawa kedamaian, senang bersilaturahmi, menebar kebaikan, dan tetap ikut mengerjakan kegiatan sosial bila diperlukan. “Batak Muslim (Bamus) akan meneladani Nabi Muhammad S.A.W itu sebagai karakter kita,” jelasnya. 

Pada pertemuan ini, Darmayanti mengharapkan bahwa tidak hanya berhenti sebagai event pertemuan akbar belaka. Melainkan harus menjadi sarana kita melahirkan gagasan-gagasan besar dan kecil untuk membangun Sumatera Utara secara riil. 

“Misalnya kita sudah harus berpikir membuat yayasan bersama, yang dengan yayasan itu kita membangun pesantren kebangsaan atau sekolah kebangsaan yang ajarannya moderat dan cocok buat negara kita yang majemuk,” ujar Darmayanti. 

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite I Fahira Idris mengapresiasi lahirnya pertemuan Batak Muslim ini. Ia mengharapkan bahwa Batak Muslim ini bisa merubah kaum masyarakat suku Batak tidak hanya non muslim namun banyak sekali sanak-sanak yg beragama Islam. 

“Saya sangat bangga pada kegiatan kegiatan sosial yg banyak sekali salah satu nya melaksanakan pekan budaya batak Muslim di TMII, dan juga sangat berbahagia karna Batak muslim setiap jumat membagikan nasi bungkus bagi yg membutuhkan,” tutup dia.*adt

]]>
625-dpd--ri-dukung-kaum-batak-muslim-perkuat-kebangsaan
<![CDATA[Komite III DPD RI Nilai Perekrutan Pekerja Migran Banyak Kendala]]> 521-komite-iii-dpd-ri-nilai-perekrutan-pekerja-migran-banyak-kendala Wed, 05 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dod.go.id - Komite III DPD RI mengadakan RDP dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyangkut perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Lantaran, perlindungan PMI baik itu calon atau paskah hingga kini masih menimbulkan permasalahan. 

Masih banyak permasalahan baik itu dari perekrutan seperti dokumen dan belum lagi permasalahan penempatan,” ucap Ketua Komite III DPD RI, Dedi Iskandar Batubara di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (5/9). 

Menurutnya, pergerakan perekonomian dari hasil PMI lebih banyak di desa-desa. Namun sayangnya tidak di imbangi oleh perlindungan yang memadai. “Contohnya masih saja banyak kasus yang menimpa PMI baik itu sebelum atau sesudah bekerja,” tegas dia. 

Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menjelaskan bahwa pengaturan bagi pekerja migran tidak bisa sendiri dalam hal ini penyiapan atau SDM-nya. Tapi karena lintas batas negara dan menyangkut hubungan luar negeri maka harus bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja. “Itu prinsipnya di Kemenlu. Maka ini murni kewenangan pusat. Namun saat ini ada kesan balapan antar Kemenaker dan BNP2TKI,” lontarnya. 

Selain itu, permaslahan calon tenaga migran memang masih banyak seperti sebelum bekerja masih adanya non-prosedural. Bahkan, saat bekerja masih terdapat pekerja yang mendapat masah non industrial atau industrial. “Yang paling hangat pada non industrial yaitu diduga radikalisme agama. ataupun fenomena narkoba,” kata Nusron. 

Ia menambahkan sementara paska menjadi pekerja imigran atau balik kekampung halamannya dikarenakan tidak bisa dalam mengelola uang. Lantaran pengelolaan uang tidak bisa membuat usaha maka mereka berkeinginan balik lagi menjadi pekerja migran. “Ini lah kendala paska menjadi pekerja migran,” ucap Nusron.

]]>
521-komite-iii-dpd-ri-nilai-perekrutan-pekerja-migran-banyak-kendala
<![CDATA[WAKIL KETUA DPD RI PROF. DR. DARMAYANTI LUBIS PRIHATINKAN NASIB PETANI SAWIT]]> 441-wakil-ketua-dpd-ri-prof-dr-darmayanti-lubis-prihatinkan-nasib-petani-sawit Wed, 05 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id  –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPD) RI, Prof. Dr. Darmayanti Lubis, merasa sangat prihatin atas nasib petani kelapa sawit dalam skala nasional. Usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi dan manajer PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (5/9), terungkap bahwa harga kelapa sawit produksi petani ternyata sangat ditentukan oleh mekanisme pasar bebas yang bergantung pada permintaan dan penyaluran (over supply), kualitas Tandan Buah Segar (TBS), dan harga jual ekspor crude palm oil (CPO).

Menurut Darmayanti, jika mekanisme pasar bebas ini yang terjadi, kondisi petani kelapa sawit plasma pasti akan sangat memprihatinkan secara nasional. Dengan mekanisme over supply saja, kata dia,  petani sawit tentu akan berada dalam posisi lemah karena harga kelapa sawit pasti jatuh ketika musim panen tiba.  Apalagi kini pabrik crude palm oil (CPO) milik swasta yang tidak punya kebun banyak berdiri di sekitar kebun kelapa sawit yang dibina oleh PTPN 7 sehingga mereka bisa menetapkan harga sekehendak mereka. 

‘’Sebagai unsur pimpinan dewan perwakilan daerah, kami akan membantu mencari solusi atas permasalahan petani sawit ini dengan pemerintah pusat. Kami tidak bisa berdiam diri melihat nasib petani seperti ini,’’ tegas Darmayanti usai menghadiri rapat dengar pendapat itu di kantor perwakilan PTPN VII Palembang. 

Senator dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menilai pemerintah pusat tidak bisa main-main lagi dengan nasib rakyat kecil ini. Semua kementerian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan problem kepala sawit harus turun tangan dalam mengatur regulasi perdagangan CPO baik di dalam maupun di luar negeri. ‘’Tanpa partisipasi pemerintah dalam mengatur regulasi perdagangan, posisi petani kepala sawit akan selamanya terpinggirkan. Bertahun-tahun mereka lelah menanam, setelah produksi mereka panen harga dijatuhkan.’’ 

Sebagai langkah awal, pimpinan DPD RI ini bertekad segera menggelar seminar nasional di Jakarta tentang kelapa sawit dengan PTPN VII Palembang. Seluruh stakeholder yang berhubungan dengan produksi dan ekspor kelapa sawit akan dipanggil untuk duduk bersama membahas persoalan nasional ini.  Sejumlah narasumber yang berkepentingan dengan masalah ini akan diundang, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, PTPN, para pengamat CPO, lembaga swadaya masyarakat, juga para akademisi. 

Menurut Darmayanti, sejumlah tema akan dibahas dalam seminar nasional ini, terutama yang sangat krusial dan dalam jangka pendek butuh jalan keluar. Misalnya masalah replanting kebun plasma yang sampai saat ini masih menemukan banyak kendala di lapangan. ‘’Para petani sawit ternyata tak bisa bergerak leluasa karena sertifikat perkebunan mereka banyak yang digadaikan kepada pihak ketiga. Bagaimana mereka mau berproduksi?’’  

Tentu saja Darmayanti memberikan apresiasi yang tinggi atas keberadaan dan kiprah Badan Penyandang Dana Sawit (BPDS)  yang selama ini membiayai petani untuk melakukan replanting perkebunan kepala sawit. Tapi, kata doktor bidang enginering dari Leeds University Inggris ini,  dana Rp 25 juta untuk setiap petani sawit yang selama ini disalurkan BPDS sangat jauh dari mencukupi. 

‘’Petani tentu butuh bantuan pihak lain, misalnya dari Pengelolaan Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL, atau dari pihak lain entah apa. Makanya DPD RI perlu merasa menyelenggarakan seminar nasional untuk memecahkan masalah ini,’’ tegas Darmayanti.  

Menurut guru besar Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara ini, DPD RI dalam waktu dekat akan menggelar excecutive brief replanting kelapa sawit plasma di DPD RI untuk mempersiapkan seminar nasional yang Wakil Ketua DPD RI usulkan. Dari forum kecil ini akan didalami banyak hal untuk diseminarkan, misalnya kemungkinan ekspansi derivatif produksi TBS kelapa sawit oleh BUMN Kelapa sawit untuk dikembangkan menjadi biodiesel. ‘’Ketika program petani plasma diluncurkan oleh Orde Baru, saat itu dicita-citakan petani muda yang baru bergerak di bidang kelapa sawit akan makmur di hari tua, tapi nyatanya seperti yang kita lihat saat ini. Saya sungguh prihatin,’’ tegas Darmayanti.

]]>
441-wakil-ketua-dpd-ri-prof-dr-darmayanti-lubis-prihatinkan-nasib-petani-sawit
<![CDATA[DPD RI Dorong Pembukaan Penerbangan Perintis ke Daerah]]> 686-dpd-ri-dorong-pembukaan-penerbangan-perintis-ke-daerah Wed, 05 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id (5/9) – Saat ini banyak kota-kota di daerah yang belum tersentuh oleh rute penerbangan. Padahal daerah tersebut memiliki potensi pariwisata yang bagus dan juga banyaknya permintaan untuk dibukanya jalur penerbangan dari masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Komite II DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa maskapai penerbangan Indonesia untuk membahas peluang dibukanya jalur penerbangan perintis ke daerah. 

Dalam RDP yang dihadiri oleh Direksi Garuda Indonesia, Citilink, Lion Grup, dan Xpress Air hari Rabu (5/9), Komite II DPD RI menganggap dengan dibukanya jalur penerbangan ke daerah pelosok, dapat membantu pembangunan daerah tersebut. 

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, banyak di daerah yang memiliki bandara tetapi belum memiliki frekuensi penerbangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Hanya beberapa maskapai yang membuka jalur penerbangan. 

“Masalah penerbangan ini sangat urgent karena tidak semua daerah bisa dijangkau dengan darat. Yang menjadi pertanyaan kami di DPD, bagaimana peran maskapai lain mencakup program pemerintah yang melayani penerbangan ke pelosok-pelosok,” tanya Mirza. 

Dirinya beranggapan bahwa dengan dibukanya jalur penerbangan ke daerah pelosok, perekonomian daerah tersebut dapat meningkat, dan mampu menyejahterakan masyarakat. Jalur penerbangan ke pelosok dinilai sesuai dengan program pemerintah yang ingin membangun daerah-daerah secara menyeluruh. 

“Apakah ada target maskapai turut berperan serta membangun jaringan hubungan antar daerah ini, melingkupi kebutuhan masyarakat. Karena kita memahami Garuda Indonesia, Citilink merupakan badan usaha milik negara. Kira-kira kedepannya bagaimana program dari masing-masing maskapai dalam menjawab pertanyaan masyarakat daerah. Salah satu janji presiden di nawacita adalah menggapai semua daerah pelosok, melalui penerbangan perintis,” imbuhnya. 

Sementara itu, senator dari Provinsi Maluku, Anna Latuconsina, berharap agar maskapai penerbangan di Indonesia dapat membuat rute penerbangan ke pulau-pulau di Maluku. Menurutnya beberapa daerah di Maluku memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik wisatawan domestik maupun luar negeri. 

“Kalau berbicara Provinsi Maluku, ini provinsi kepulauan yang memiliki pulau 1.340 pulau. Kendala terbesar kami adalah perhubungan. Apakah ada kemungkinan untuk bisa membuka jalur Ambon ke Namlea. Dan kami berharap ada maskapai yang melirik Ambon-Saumlaki-Darwin, sehingga pariwisata di Maluku dapat naik. Maluku tenggara banyak sekali objek wisata yang sangat menarik,” ucapnya. 

Sementara itu, Managing Director Lion Group, Daniel Putut Kuncoro Adi, menganggap bahwa pembukaan jalur penerbangan ke daerah perintis sangatlah visible. Lanjutnya pasar di daerah-daerah untuk dibuka jalur penerbangan juga sangat potensial. Meskipun begitu, dirinya mengatakan bahwa pembukaan penerbangan perintis harus mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2018. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Niaga Domestik PT. Garuda Indonesia, Nina Sulistyowati, mengatakan terdapat beberapa syarat di suatu daerah untuk dilalui jalur penerbangan. Mulai dari adanya bandara yang layak, tingkat kebutuhan penerbangan, dan juga adanya izin dari pemerintah, dalam hal ini harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.*ars

]]>
686-dpd-ri-dorong-pembukaan-penerbangan-perintis-ke-daerah
<![CDATA[DPD RI Minta Program BBM Satu Harga Direalisasikan]]> 980-dpd-ri-minta-program-bbm-satu-harga-direalisasikan Tue, 04 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id (4/9) - Komite II DPD RI meminta Pertamina dapat segera merealisasikan program BBM Satu Harga. Program milik pemerintah tersebut dianggap sebagai solusi atas permasalahan harga BBM yang sangat tinggi di berbagai daerah tertinggal dan juga di daerah perbatasan. Dan untuk merealisasikan program tersebut, DPD RI siap bekerjasama dengan Pertamina dalam mengawal pelaksanaan program BBM Satu Harga di daerah-daerah. 

Dalam rapat antara Komite II DPD RI bersama Vice President Retail Fuel Marketing PT Pertamina, Jumali, dan Vice President Stakeholders Relations Tengku Mirasfi hari Selasa (4/9), Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare meminta agar program BBM Satu Harga di Papua harus benar-benar dikawal agar cepat terealisasikan. Menurutnya sampai saat ini masih terdapat daerah yang belum terdistribusi dengan baik. 

Menurut Senator asal Papua ini, kapasitas BBM yang didistribusikan masih belum cukup memenuhi kebutuhan di beberapa daerah di Provinsi Papua. Akibatnya masih terjadi kelangkaan BBM yang berakibat selisih harga yang masih tinggi. 

“Dari hampir semua kabupaten yang mendapatkan subsidi satu harga itu, kuotanya setengah saja yang tercapai. Padahal nilai subsidinya sudah jelas, laku kemana itu. Mohon dicek, diperjuangkan supaya kuota itu benar-benar sesuai kebutuhan,” tegasnya. 

Sementara itu, Senator dari Papua Barat Mamberob Y Rumakiek, mengatakan bahwa kilang Pertamina di Sorong masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, apalagi untuk merealisasikan program BBM Satu Harga. “Kami masih kesulitan mendapatkan minyak tanah dan bensin. Ada kilang minyak Pertaminan terkecil di Sorong, tapi masih kurang. Kami sedang mengajukan untuk penambahan kapasitas kilang untuk mencukupi kebutuhan BBM kami,” ucap Mamberop. 

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi, menyoroti masalah pendistribusian BBM yang kurang merata. Di daerahnya masih terdapat kelangkaan BBM jenis premium. Akibatnya banyak masyarakat kurang mampu yang kesulitan mencari BBM premium, padahal BBM tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

“Sering terlambat, apalagi untuk premium. Akibatnya masyarakat kurang mampu beli yang non subsidi. Kami mengharapkan untuk bensin yang dikonsumsi masyarakat menengah kebawah lebih diperhatikan. Masa kita memaksa mereka membeli yang itu (non subsidi),” kata Senator yang kerap disebut Bang Ken ini. 

Merespon masalah program BBM Satu Harga, Vice President Retail Fuel Marketing PT Pertamina, Jumali, megnatakan bahwa Pertamina bersama Pemerintah terus mengupayakan yang terbaik untuk merealisasikan program tersebut. Dirinya mengakui sampai saat ini belum sepenuhnya harga BBM di tiap daerah dapat sama, tetapi Pertamina telah membangun tempat-tempat penyaluran BBM di daerah-daerah 3T dan perbatasan. 

“Kami akui kami belum bisa menjangkau ke masyarakat yg terjauh, karena wilayah kita yang sangat luas. Tapi dengan program satu harga, minimal mendekatkan. Memang bertahap, semakin lama semakin memperkecil jarak. Kami memang masih perlu waktu, apalagi daerah-daerah yang terluar. Kita berharap, next lebih baik,” kata Jumali. 

Jumali menambahkan, dalam merealisasikan program BBM Satu Harga terdapat beberapa tantangan, mulai dari keadaan medan yang sulit ditempuh, masalah volume BBM yang dikirim, dimana jika dikirim dengan volume yang besar tidak ada tempat untuk menampung dan jika dikirim dengan volume yang kecil justru akan memakan biaya yang lebih besar. Lanjutnya, Jumali meminta peranan dari DPD RI dan Pemda untuk membantu merealisasikan program BBM Satu Harga. 

“Kami butuh support bapak-ibu DPD RI dan terutama dengan Pemda. Karena Pemda bisa mengatur siapa-siapa yang berhak untuk memperoleh BBM subsidi. Contohnya Pemda Wamena, mereka turun tangan untuk mengatur siapa yang betul-betul berhak untuk BBM subsidi,” imbuhnya. 

Menurut Ketua Komite II, Aji Muhammad Mirza Wardana, untuk dapat merealisasikan program BBM Satu Harga, Komite II siap untuk mengawal pelaksanaan program tersebut di daerah. Senator DPD RI siap bekerjasama dengan Pertamina untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program tersebut. 

Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua Komite II dan juga Senator dari Sumatera Utara Parlindungan Purba, Senator Kalimantan Barat Rubaeti Erlita, Senator dari NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi, Senator dari Sulawesi Selatan Andi Muh. Ihsan, Senator dari Sulawesi Utara Marhany VP Pua, Senator dari Gorontalo Rahmijati Jahja, Senator dari Maluku Anna Latuconsina, Senator dari Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja, Senator dari Sumatera Selatan Asmawati, Senator dari Kepulauan Bangka Belitung Bahar Buasan, Senator dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi, dan senator dari Jawa Timur Ahmad Nawardi.

]]>
980-dpd-ri-minta-program-bbm-satu-harga-direalisasikan
<![CDATA[DPD RI Minta Pemerintah Rumuskan Program Pengembangan Perikanan Tepat Sasaran]]> 233-dpd-ri-minta-pemerintah-lebih-perhatikan-nelayan Tue, 04 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, antara lain permasalahan nelayan dan perikanan yang terjadi di daerah. 

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana, meminta agar KKP merumuskan program yang bermanfaat dan memprioritaskan pelaku usaha di bidang perikanan di daerah. Tidak hanya pelaku usaha besar, tetapi juga memprioritaskan nelayan-nelayan kecil. Menurutnya setiap anggota DPD RI selalu menerima aspirasi mengenai kesejahteraan dari para nelayan di daerah yang menggantungkan hidupnya dengan menangkap ikan. 

"Program-program yang direncanakan oleh KKP diharapkan bermanfaat bagi masyarakat daerah yang bisa kami dorong dan bantu sosialisasikan ke masyarakat daerah. Kami juga akan menyampaikan aspirasi konstituen kami," ucapnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gambir hari Selasa (4/9). 

Senator asal Kalimantan Timur ini berpesan agar KKP saat merumuskan peraturan dapat mempertimbangkan kondisi di daerah. Aji Mirza menyoroti masalah pelarangan penangkapan kepiting oleh KKP. Menurutnya pelarangan tersebut tidak sesuai jika diterapkan di daerah asalnya. 

"Ada pelarangan pembatasan penangkapan kepiting/lobster. Di beberapa daerah, kepiting itu hama, karena mengganggu tanaman," tambahnya. 

Sementara itu, beberapa Senator menyoroti sulitnya perizinan penggunaan kapal tangkap di daerah. Prosedur pengajuan perizinan dianggap rumit dan memakan waktu lama. Akibatnya banyak pelaku usaha penangkapan ikan yang tidak bisa beroperasi dikarenakan terkendala masalah perizinan. 

Salah satunya disampaikan oleh Senator dari Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja. Dirinya menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha perikanan termasuk nelayan yang tidak bisa bekerja menangkap ikan karena belum menerima izin. Para nelayan takut untuk beroperasi dan ditangkap oleh penegak hukum karena tidak memiliki izin. 

"Teman-teman kesulitan mengurus perizinan kapal. Bahkan kapal-kapal dibawah 10 GT kesulitan mengurus surat izin. Akhirnya mereka terpaksa pakai makelar, biaya-pun mahal," tegasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba meminta agar KKP menyusun program untuk mengembangkan sektor perikanan di Pulau Nias. Menurutnya, Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Nias dan berkomitmen akan membangun Pulau Nias, salah satunya di bidang perikanan. Senator asal Sumatera Utara ini juga berharap KKP dapat berkoordinasi dengan Komite II DPD RI terkait perumusan program pengembangan perikanan di daerah. Agar program tersebut tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi pelaku usaha perikanan di daerah. "Kita mendorong dan mendukung segala kegiatan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kita mohon bisa berkoordinasi dengan DPD RI dan pelaku usaha perikanan. Kalau kita mengeluarkan ini (program), dampaknya opo? Pertemuan hari ini kami ingin ada manfaatnya bagi bangsa," ucap Parlindungan Purba. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo, menjelaskan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti bersama KKP selalu mengupayakan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu tujuan dari KKP adalah mengupayakan agar usaha perikanan kecil ataupun besar dapat terus berjalan. Nilanto juga berkomitmen untuk menguatkan kerjasama dengan DPD RI untuk dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan para pelaku usaha perikanan. 

"Banyak hal yang sudah kita lakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hari ini kita semakin menguatkan hubungan batin untuk dapat membangun kerja sama yang lebih baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan DPD RI," ucap Nilanto.*ars

]]>
233-dpd-ri-minta-pemerintah-lebih-perhatikan-nelayan
<![CDATA[Komite III DPD RI Soroti Perlindungan Pekerja Migran]]> 417-komite-iii-dpd-ri-soroti-perlindungan-pekerja-migran Tue, 04 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) seakan tidak pernah surut. Hal tersebut karena belum ada jaminan perlindungan bagi pekerja migran ini. Menyikapi hal tersebut, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan antara lain Komnas Perempuan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Migran Care membahas isu krusial perlindungan terhadap pekerja migran. 

“Pergerakan perekonomian dari hasil PMI lebih banyak di desa-desa. Namun sayangnya tidak di imbangi oleh perlindungan yang memadai. Contohnya masih saja banyak kasus yang menimpa PMI baik itu sebelum atau sesudah bekerja,” ucap Ketua Komite III DPD RI, Dedi Iskandar Batubara di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (4/9). 

Menurutnya, dari hasil pengawasan Komite III DPD RI pada 2017 lalu, masih banyak permasalahan baik itu dari rekrutmen seperti dokumen dan belum lagi permasalahan penempatan. “Begitu juga dengan adanya moratorium justru menambah pekerja migran ilegal,” tegas senator asal Sumatera Utara itu. 

Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI Abdul Azis Khafia menilai sejauh ini PMI dipandang sebelah mata. Hal ini karena memandang pekerja migran dari segi komoditas yang pertimbangannya penyumbang jasa terbesar bukan dari sisi kemanusiaannya. “Harusnya pemerintah melihat dari aspek kemanusiaan bukan karena komoditasnya,” jelasnya. 

Senator asal DKI Jakarta itu juga memandang bahwa pemerintah selama ini sifatnya reaktif, padahal justru seharusnya pemerintah bersikap antisipatif. “Selama ini ketika terjadi kasus, pemerintah baru bertindak. Ini kan terlambat ketika ada kasus di suatu negara,” terang dia. 

Selain itu, Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat Maria Goreti menyoroti dana desa yang seharusnya bisa membangun pemberdayaan masyarakat. Selama ini dana desa difokuskan untuk pembangunan fisik namun tidak menyentuh pada pemberdayaan masyarakat. 

“Padahal dana desa sangat besar seharusnya bisa menjadi pemberdayaan bagi perempuan. Ini juga menjadi perhatian kita sehingga tidak banyak masyarakat kita yang berlomba-lomba keluar negeri,” kata Maria Goreti. 

Dikesempatan yang sama, Peneliti LIPI Paulus Rudolf Yuniarto menjelaskan dari 2017 hingga kini titik lemah kebijakan perlindungan ada pada pra penempatan. Hal itu meliputi pola rekrutmen, informasi kerja, dan manipulasi data pekerja. “Saat ini masih terjadi, namun ketika UU No.18 Tahun 2017 diberlakukan seharusnya bisa diantisipasi,” ujarnya. 

Tidak hanya itu, lanjutnya, masa penempatan dan pembinaan juga menjadi faktor lemahnya perlindungan. “Kalau untuk pembinaan selama ini sifatnya hanya sekali saja belum berkesinambungan,” papar Paulus. 

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah memaparkan bahwa isu kekerasan perempuan sebagai penyebab migrasi sering diabaikan dalam analisis produksi kebijakan. Padahal, kekerasan terhadap perempuan ada di setiap tahap migrasi. “Sehingga kekerasan migran semakin kompleks seperti drug trafficking, rentan dijebak sindikat gerakan radikal, dan exploitasi cyber,” jelasnya.*fan

]]>
417-komite-iii-dpd-ri-soroti-perlindungan-pekerja-migran
<![CDATA[Kembangkan Potensi Daerah, DPD RI Temui LKPP]]> 123-kembangkan-potensi-daerah-dpd-ri-temui-lkpp Mon, 03 Sep 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id (3/9) - Komite II DPD RI mendorong agar setiap daerah mendaftarkan produk unggulannya ke e-katalog milik Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP memiliki sistem e-katalog yang dapat menampilkan produk-produk dari berbagai daerah untuk dijual secara nasional. Melalui e-katalog tersebut, seluruh kelompok pelaku usaha di daerah dapat memasarkan produknya untuk membangun ekonomi daerah.

Dalam rapat Komite II DPD RI dengan LKPP di Kantor LKPP Kuningan (3/9), Ketua Komite II DPD RI, Aji Mirza mengatakan, banyak daerah memiliki produk-produk yang belum terpasarkan dengan baik, akibatnya produk-produk tersebut kurang laku di pasar. Adanya e-katalog tersebut dianggap sebagai solusi karena dapat menampilkan seluruh kategori produk di skala nasional.

Senada dengan Aji Mirza, Wakil Ketua Komite II, Parlindungan Purba mengatakan bahwa LKPP dapat membantu mewujudkan pembangunan daerah dengan sistem pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing. Dirinya bersama Komite II akan mensosialisasikan mengenai e-purchasing ke daerah-daerah agar dapat mendaftarkan produknya ke LKPP.

“Dengan adanya LKPP, seluruh potensi di daerah dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah. Di daerah bisa kita lihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Dan kita sepakat akan sama-sama melakukan sosialisasi di daerah,” ucap senator asal Provinsi Sumatera Utara ini.

Selain itu, Parlindungan Purba berpendapat bahwa LKPP perlu mensosialisasikan mengenai ranah hukum sistem pengadaan barang/jasa di daerah. Karena menurutnya di daerah terkadang ditemui oknum-oknum yang dianggap “bermain” dalam pengadaan barang/jasa. Akibatnya proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prosedur dan terkadang berhenti.

Parlindungan Purba menambahkan, LKPP harus membuat sistem e-purchasing tidak hanya pada barang saja, tetapi juga jasa melalui e-katalog. Sehingga perusahaan-perusahaan daerah yang menawarkan jasa dapat turut serta menawarkan jasa mereka di level nasional.

“Saya mendorong agar yang jasa diadakan. Salah satu caranya adalah melalui Kementerian PUPR, karena mereka yang sering menggunakan jasa. Saya minta mereka untuk membuat standarisasi (jasa),” imbuhnya.

Sementara itu, Senator asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, berpesan agar setiap kepala daerah harus dikomunikasikan agar dapat mendorong para pelaku usaha di daerah mau mendaftarkan produknya melalui LKPP. Karena menurutnya selama ini banyak produk daerah yang berkualitas tetapi belum terpromosikan dengan baik.

Sementara itu, Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan tujuan dari pembuatan e-katalog adalah upaya dari LKPP dalam membangun pasar untuk pelaku usaha lokal. E-katalog menurutnya adalah konsep e-marketing. Dan dirinya setuju jika produk-produk lokal didaftarkan di e-katalog.

Selain itu, Agus berharap agar kegiatan pengadaan barang/jasa mempunyai payung hukum sendiri. Karena menurutnya selama ini pengadaan di pemerintah masing mengikuti rezim undang-undang keuangan negara. Adanya payung hukum tersendiri tersebut dapat mengatur pengadaan barang/jasa secara kuat dan tegas.

“Ketika negara membelanjakan uangnya sebagian berupa barang dan jasa, maka perpresnya disitu. Ini tidak ideal, di negara maju sudah ada undang-undang sendiri. Upaya membentuk undang-undang sebenarnya sudah ada sejak 2010. Sudah ada prolegnas, sudah ada draft, tetapi pemerintah belum sepakat, terutama siapa yang diatur. Kemudian layu sebelum berkembang,” ucap Agus.

Merespon hal tersebut, Ketua Komite II Aji Mirza Wardana, mengatakan bahwa Komite II DPD RI sebenarnya telah menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa dan telah diserahkan kepada DPR. Tetapi sampai saat ini masih belum ada perkembangan pasti.

“Kita pernah menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa, dan diserahkan ke DPR, tapi sekarang belum ada kabar lagi. Kami akan mendorong lagi RUU tersebut,” kata Aji Mirza yang juga Senator dari Kalimantan Timur dan juga mewakili Kalimantan Utara ini.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI dan Senator dari Papua Charles Simaremare, Senator NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi, Senator Gorontalo Rahmijati Jahja, Senator Bengkulu ahmad Kanedi, dan Senator Bangka Belitung Bahar Buasan.

]]>
123-kembangkan-potensi-daerah-dpd-ri-temui-lkpp
<![CDATA[Sekjen DPD RI Tingkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Reformasi Birokrasi]]> 382-sekjen-dpd-ri-tingkatkan-efektivitas-dan-profesionalisme-reformasi-birokrasi Fri, 31 Aug 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi dilingkungan DPD RI. Untuk itu reformasi birokrasi tidak hanya diterjemahkan dalam pikiran namun pelaksanaannya. 

“Reformasi birokrasi kita tidak terjemahkan dipikiran saja tapi pelaksanaannya atau bagaimana mengefektifkan,” ucap Plt. Sesjen DPD RI Ma’ruf Cahyono dalam acara Coffee Morning dengan tema ‘Efektifitas dan Reformasi Birokrasi’, di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (31/8). 

Pada intinya, lanjutnya, bagaimana sebagai seorang birokrat mau melakukan ‘reform’. Tidak hanya reform, namun harus ditambahi dengan perubahan. “Tentunya perubahan menuju mimpi yaitu profesional dan akuntabel. Itu lah yang harus dijadikan visi dan misi kita,” jelas Ma’ruf. 

Ia juga berharap hal tersebut bisa menjadi landasan pada setiap areal perubahan yang mau di reformasi. Dengan demikian penilaian Verifikasi Lapangan (Verlap) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) bisa meningkat. 

“Kita targetkan reformasi birokrasi kita naik ke angka 70 dan bisa meningkat lebih dari itu. Untuk itu, kita harus mentargetkan A dalam semua aspek. Intinya reformasi birokrasi kita harus diterapkan bukan saja aspek formal namun sebaliknya,” ujar Ma’ruf. 

Sementara itu, Pengarah Tim Manajemen Perubahan DPD RI Sefti Ramsiaty menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good goverment. “Jadi tujuan reformasi birokrasi kita sama-sama tahu untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik kinerja tinggi, bebas KKN, profesional, dan peningkatan layanan publik,” tegas dia. 

Untuk itu, Tim Manajemen Perubahan DPD RI mencoba untuk mensinergikan aksi di masing-masing area perubahan. Tim juga telah menyiapkan beberapa aksi di tahun 2018 diantaranya penetapan unit wilayah bebas korupsi, pencanangan agent of changes, pencanangan budaya kerja, dan coffee morning. 

“Coffee morning menurut saya aksi yang paling mudah untuk dilaksanakan. Nanti kita akan melakukan beberapa kali sesuai unit kerja sehingga reformasi birokrasi dapat tersolisiasikan dilingkungan Sekjen DPD RI,” papar Sefti.*fan

]]>
382-sekjen-dpd-ri-tingkatkan-efektivitas-dan-profesionalisme-reformasi-birokrasi
<![CDATA[DPD RI Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan]]> 998-dpd-ri-tetapkan-pimpinan-alat-kelengkapan Tue, 28 Aug 2018 06:04:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sidang Paripurna ke-3 DPD RI Tahun Sidang 2018-2019 memiliki agenda tunggal yaitu Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis, dan Akhmad Muqowam menetapkan sebanyak 10 pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. 

“Pemilihan dilakukan sesuai dengan tata cara yang kita sepakati, dan telah berlangsung dengan tertib, lancar dan demokratis,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna di Nusantara V, Jakarta, Selasa (28/8). 

Nono Sampono berharap dengan terpilihnya dan disahkannya pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan semangat perjuangan DPD RI sebagai wakil daerah. Dimana menurutnya setiap anggota DPD RI harus dapat memperjuangkan pembangunan di daerah masing-masing. 

“Kami mengharapkan dengan terpilihnya saudara-saudara sebagai Pimpinan, maka Alat Kelengkapan DPD dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas konstitusional sebagai wujud tanggung jawab kita bersama dalam menjalankan amanah yang diemban serta akan semakin meningkatkan kinerja DPD ke depan,” ucap Nono Sampono. 

Sejak revisi UU MD3, perubahan jumlah pimpinan tidak hanya di tingkat pimpinan DPD RI, tetapi juga di pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. Dimana sebelumnya hanya terdiri tiga orang, sekarang menjadi empat orang di setiap Alat Kelengkapan. Dari hasil pemilihan pimpinan alat kelengkapan kemarin, terdapat perubahan nama yang mengisi jabatan sebagai Ketua alat kelengkapan. 

Ketua Komite I dijabat oleh Senator dari Sulawesi Utara Benny Rhamdani dengan Fachrul Razi, Fahira Idris, Jacob Esau Komigi menjabat sebagai Wakil Ketua. Untuk Komite II, Senator dari Kalimantan Timur Aji Muhammad Mirza Wardana menjabat sebagai Ketua, sedangkan jabatan Wakil Ketua diisi oleh Parlindungan Purba, I Kadek Arimbawa, dan Pdt. Charles Simaremare. Ketua Komite III dijabat oleh Senator Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara, bersama Abdul Aziz, Delis Julkarson Hehi, serta Novita Anakotta sebagai wakilnya. Sedangkan Senator dari Sulawesi Selatan Ajiep Padindang masih menjabat sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua yang diisi oleh Ayi Hambali, Siska Marleni, dan Basri Salama. 

Untuk Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Senator asal Maluku Nono Sampono menduduki jabatan Ketua, dengan Budiono, Matheus Stefi Pasimanjeku, dan Hardi Selamat Hood sebagai Wakil Ketuanya. Senator asal Papua Mervin Sadipun Komber menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan, dan jabatan Wakil Ketua BK dijabat oleh Hendri Zainuddin, Oni Suwarman, dan Abdul Jabbar Toba. Untuk Badan Akuntabilitas Publik, Senator Riau Abdul Gafar Usman menjabat sebagai Ketua dengan Wakil yang dijabat oleh Muhammad Idris S, Mamberob Y. Rumakiek, dan Ahmad Nawardi. Dan untuk Badan Kerja Sama Parlemen dipimpin oleh Senator dari Jawa Tengah GKR. Ayu Koes Indriyah, dengan Emma Yohanna, Adrianus Garu, dan Abdurachman Lahabato sebagai wakil. 

Selain itu, DPD RI juga mempunyai alat kelengkapan baru yang bernama Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD). Penambahan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Dimana Senator asal Provinsi Bali Gede Pasek Suardika akan menjabat sebagai ketua, dan jabatan wakil ketua akan diisi oleh Bahar Ngitung, Sofwat Hadi, dan Abdul Qadir Amir Hartono. (fan/ars)

]]>
998-dpd-ri-tetapkan-pimpinan-alat-kelengkapan