Portal DPD | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Dorong Stakeholder Papua...

PAPUA BARAT, dpd.go.id - Persoalan pembangunan jalan di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Sejak pemberitaan mengenai pembangunan jalan Kaimana-Wondama yang raib dari beberapa media, Senator Filep Wamafma mulai menelisik beberapa hal terkait realisasi proyek pembangunan di provinsi ini. Sebagaimana diketahui, terdapat empat proyek pembangunan jalan yang memakan anggaran dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar Rp157.620.465.000 miliar. “Pertama-tama dan terutama, saya mau menyampaikan ke teman-teman wartawan dan masyarakat Papua Barat seluruhnya, mari kita kawal semua jenis pembangunan di Papua Barat ini. Kita jangan diam saja karena masyarakat juga dapat turut mengawasi hal-hal yang boleh jadi luput dan lolos dari pengawasan pemerintah,” kata Filep kepada awak media (19/4/2024). Ditemui di ruang kerjanya, Filep menegaskan bahwa ia banyak mendapat laporan dan pengaduan mengenai kejanggalan pembangunan jalan di Papua Barat, yang diduga bermula dari pemenangan tender sampai pada pelaksanaan atau eksekusi pekerjaannya. “Saya pikir orang-orang yang bergerak di bidang lelang atau tender, pasti paham dasar hukumnya. Pada tahun 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang. Sekarang sudah diperbarui dengan Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023, supaya pelayanan lelang lebih efektif dan akuntabel. Nah sekarang kita cek di lapangan, apakah sudah berjalan? Maka apabila ada laporan tentang pelaksanaan lelang sampai eksekusi di lapangan yang terindikasi tidak sesuai dengan idealisme yang diperjuangkan Permenkeu itu, maka harus diusut tuntas,” kata Filep lagi. “Informasi yang saya terima, ada tender Pembangunan Jalan Triton-Lobo-Werua-Sisir-Kaimana, nilai pagu paketnya Rp49.214.552.000 miliar, ada tender Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton, nilai pagu paketnya Rp49.226.762.000 miliar, ada tender Pembangunan Jalan Werua-Sara-Batas Kabupaten Kaimana, nilai pagu paketnya Rp49.374.860.000 miliar, dan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara-Batas Kabupaten Kaimana, nilai pagu paketnya Rp9.804.291.000 miliar. Keempat tender ini sudah selesai dan memakai APBD 2023. Apakah publik tahu bahwa tender Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton dengan nilai pagu paketnya Rp49.226.762.000 miliar itu dilakukan evaluasi ulang? Nah ini yang saya sebut kita semua harus jadi pengawas atas pembangunan ini,” tegas Filep. Senator Papua Barat yang akrab disapa Pace Jas Merah ini menyebutkan bahwa eksekusi terhadap pelaksanaan pembangunan sudah semestinya dikawal terus sebagai bentuk kontrol publik yang juga berhak atas pembangunan dari pemerintah di daerah. “Dari lapangan, beberapa sumber terpercaya memberi tahu saya bahwa ada beberapa perusahaan yang memenangkan tender. Misalnya ada Perusahaan V, Perusahaan A, Perusahaan S. Sekarang saya mengajak teman-teman media untuk mengecek di lapangan, apakah pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan? Sedang dilaksanakan? Atau belum dilaksanakan sama sekali? Saya khawatir dana awal seperti DP-nya sudah cair sekian persen, namun belum dilaksanakan pembangunannya, sambil menunggu pembayaran kedua atau ketiga baru dikerjakan. Ini sangat berbahaya, karena pasti berakibat pada hasil jalan yang dibangun,” ujar Filep menjelaskan. Lebih lanjut, Wakil Komite 1 DPD RI ini meminta agar Pemerintah Provinsi dan DPRP juga turut memeriksa berbagai temuan di lapangan. “Saya yakin publik juga turut memantau dan mempelajari informasi-informasi mengenai modus-modus nakal pembangunan jalan ini. Saat ini, masyarakat kita semakin cerdas, dan akan lebih berani bersuara, tentu kita tidak berharap ada konspirasi korupsi APBD Papua Barat. Selain itu, peran Pemerintah Provinsi Papua Barat, pengawasan dari DPRP juga sangat penting dijalankan,” ujarnya. “Sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, saya berkepentingan untuk mempertanyakan semua hal ini. Saya sebagai Ketua Pansus Papua, sudah mendorong peningkatan anggaran di tanah Papua dan kebijakan afirmasi bagi OAP, dan ini berdampak sangat signifikan bagi peningkatan APBD. Tetapi dalam implementasinya jika ditemukan fakta yang berseberangan dengan yang seharusnya maka jelas harus ada tindakan hukum yang tegas oleh institusi hukum. Saya juga meminta ada pemeriksaan terhadap semua proyek pembangunan ini. Polisi, Jaksa, inspektorat dan auditor-auditor publik, saya harap dapat aktif responsif untuk menyelidiki hal ini berkaitan dengan dugaan praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah Provinsi Papua Barat,” kata Filep.(*)

Humas Jumat, 19 April 2024 21.02.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Dukung Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan...

SURABAYA, dpd.go.id - Sebagai alternatif pembiayaan di daerah, kebijakan penerbitan obligasi daerah yang hampir rampung dirancang pemerintah sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah mendapat dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Namun LaNyalla mengingatkan, penerbitan surat utang daerah tersebut harus ketat dan terukur. Ia meminta Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi koridor dan rambu yang ketat. Jangan sampai nafsu besar daerah menerbitkan surat utang, malah menjadi malapetaka fiskal daerah. Seperti sudah terjadi di beberapa negara lain. “Sebagai alternatif pembiayaan saya pikir positif. Karena pembiayaan ini bersumber dari domestic idle money. Sekaligus mengubah perilaku masyarakat dari savings-oriented society menuju investment-oriented society. Tetapi harus ketat dan terukur. Tidak bisa pukul rata, karena tidak semua pemda sama kekuatan fiskalnya,” tandas LaNyalla, Jumat (19/4/2024). Ditambahkan LaNyalla, yang harus diukur secara ketat adalah apakah proyek yang akan dibangun dengan penerbitan surat utang memiliki return of investment yang memenuhi syarat. Mengingat kebanyakan proyek yang akan didanai melalui obligasi ini justru tidak diminati investor langsung. “Jadi jangan sampai justru paradok. Karena tidak diminati melalui skema direct investor, lalu dibiayai melalui penerbitan surat utang. Kan malah menimbulkan pertanyaan. Karena investor langsung pasti menghitung sebelum memutuskan untuk investasi. Jadi harus terukur juga,” tukas mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu. Persoalan berikut yang harus diperhatikan dengan serius adalah kemampuan daerah di sektor fiskal dan sumber daya manusia untuk mengelola dana publik yang nilainya bisa triliunan rupiah tersebut. “Apalagi kalau kita lihat data di BPK, masih banyak daerah yang memiliki catatan dan persoalan di sektor tata kelola keuangan. Belum lagi persoalan moral hazard dan perilaku koruptif,” imbuhnya. LaNyalla juga mengingatkan jangan sampai hal-hal tersebut bermuara kepada terjadinya gagal bayar. Mengingat sudah ada beberapa contoh Pemerintah Daerah di China dan Negara Bagian di Amerika Serikat yang mengalami gagal bayar obligasi daerah. (*)

Humas Jumat, 19 April 2024 20.58.00

Selengkapnya

Apakabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI:...

SURABAYA, dpd.go.id - Telah berlangsung selama 23 tahun lebih, pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) di Jawa Timur belum juga rampung. Berdasarkan dokumen RPJPD panjang jalan yang sudah terbangun sekitar 350 kilometer atau baru 55-60 persen dari target. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pembangunan jalur Pansela wilayah Jatim atau JLS (Jalur Lingkar Selatan) yang menghubungkan 8 Kabupaten di Jatim, perlu percepatan. Keberadaan jalan yang membentang dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi itu, menurut LaNyalla akan mampu meningkatkan perekonomian di wilayah selatan Jatim. "Pembangunan Jalur Pansela wilayah Jatim perlu terus didorong sebagai solusi untuk menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim yang memang timpang saat ini," ujar LaNyalla di sela kegiatan reses, Rabu (17/4/2024). Dikatakan LaNyalla, wilayah selatan Jatim belum maksimal menyumbang pertumbuhan perekonomian di Jatim. Berdasarkan data Bappeda Jatim, wilayah selatan Jatim hanya menyumbang 16 persen produk domestik regional bruto (PDRB) sepanjang 2023. Sedangkan wilayah utara menyumbang 40 persen terhadap perekonomian Jatim. "Padahal potensi wilayah selatan Jatim sangat besar. Mulai dari pertanian, perkebunan hingga sektor pariwisata," tukas dia lagi. Karena itulah, percepatan pembangunan proyek jalan yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan atau JLS harus menjadi prioritas. Dilanjutkan LaNyalla, permasalahan pembebasan lahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Kabupaten harus dikoordinasikan dengan baik dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat. "Saya berharap proyek jalur lintas selatan Jatim itu harus jadi prioritas Pemprov Jatim dan Pemkab/kota di bawahnya, pada periode kepemimpinan kepala daerah terpilih di akhir tahun ini," tegasnya. Jalan Pansela, secara total, melewati lima provinsi yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur, Jalan Pansela memiliki panjang sekitar 628 kilometer yang akan menghubungkan delapan kabupaten yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.(*)

Humas Rabu, 17 April 2024 13.25.00

Selengkapnya

Harga Minyak di atas Asumsi Makro APBN, LaNyalla Minta Pemerintah...

SURABAYA, dpd.go.id - Imbas konflik di Timur Tengah menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. Hal itu menjadi perhatian tersendiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Akibatnya subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. Sejumlah ekonom menilai kenaikan harga BBM Subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama. “Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Karena timing waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah. Karena Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” tukas LaNyalla, Selasa (16/4/2024). Dikatakan LaNyalla momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. “Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” imbuhnya. LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui kementerian keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama. “Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya. (*)

Humas Selasa, 16 April 2024 14.11.00

Selengkapnya

Datangi Open House Prabowo, LaNyalla: Silaturahmi dan Nostalgia Saat di...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berserta istri dan anak, mendatangi open house di rumah Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024) petang. LaNyalla beserta keluarga disambut langsung Prabowo Subianto. Tampak ikut menyambut Titiek Soeharto yang juga hadir di Kertanegara. Kedua keluarga itu pun berfoto bersama sambil berbincang. “Silaturahmi sekaligus nostalgia saja, karena saya sejak tahun 2009 berkhidmat di Partai Gerindra. Bahkan saya terlibat di timses nasional Pilpres 2014, saat Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Jadi di sini nostalgia juga ketemu teman-teman lama yang dulu sama-sama,” tukas LaNyalla kepada media. LaNyalla memang pemegang Kartu Anggota Partai Gerindra yang diterbitkan pada 29 Juli 2009, setahun setelah Gerindra didirikan. KTA tersebut ditandatangani (saat itu, red) oleh Ketua Umum Suhardi dan Sekjend Ahmad Muzani. Namun di tahun 2019 LaNyalla memilih menjadi calon legislatif dari unsur Perseorangan di DPD RI. Seperti diketahui publik, LaNyalla memilih maju sebagai calon anggota DPD RI setelah Partai Gerindra tidak mengusung dirinya sebagai calon gubernur dalam pilkada Jawa Timur 2018 silam. Namun LaNyalla mengaku bersyukur, karena ternyata setahun kemudian Allah SWT menakdirkan dirinya menjadi Ketua DPD RI. Ia pun mengaku sudah melupakan soal pencalonan Gubernur Jatim saat itu, karena dirinya fokus dengan tugas dan amanat sebagai Ketua Lembaga Negara yang harus memperjuangkan kepentingan daerah dalam koridor kebangsaan. “Tidak ada masalah. Sejak saya menjadi Ketua DPD RI, saya beberapa kali bertemu Pak Prabowo di acara kenegaraan, baik di Istana Presiden maupun di acara Sidang Tahunan MPR di komplek Parlemen Senayan,” imbuhnya. Sebelum open house di kediaman Prabowo, LaNyalla beserta istri dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan istri juga telah bertemu Prabowo dan Putranya Didit Hediprasetyo, saat menghadiri Open House Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu pagi. (*)

Humas Kamis, 11 April 2024 08.31.00

Selengkapnya

Rekomendasi BULD DPD RI: Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan...

Jakarta, dpd.go.id - Ketahanan pangan menjadi sasaran pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI). Untuk itu, BULD DPD RI merekomendasikan rekonstruksi legislasi dan perbaikan tata kelola ketahanan pangan di daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan daerah dengan indikator penilaian melalui peraturan daerah yang mengatur ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BULD DPD RI, Lily Amelia Salurapa pada Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Jumat (5/4/2024). "Kami merekomendasikan agar dilakukan rekonstruksi legislasi untuk mengatasi dampak bagi daerah, atas perubahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang," tutur Lily. Dalam sidang tersebut dirinya menambahkan, BULD DPD RI juga mendorong pemerintah agar mengambil kebijakan pangan yang lebih mengedepankan pendekatan kewilayahan. Melalui mekanisme bottom-up. "Tujuan mekanisme bottom-up adalah agar mengoptimalkan sektor pertanian dan serta meningkatkan program, strategi diluar sektor pertanian dan mendorong sistem tata kelola multi-level yang memperkuat koordinasi pusat-daerah, lanjut senator asal Sulawesi Selatan itu. Sementara itu, sidang paripurna tersebut juga menerima laporan hasil tindak lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terhadap permasalahan masyarakat Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan PT. PLN (persero) atas pembangunan PLTU menghasilkan 6 (enam) point komitmen yang harus disepakati oleh para pihak. "Pada kesepakatan tanggal 23 November 2023 para pihak berkomitmen akan menaati dan merealisasikan kesepakatan maksimal 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani yaitu terakhir realisasi pada 23 Mei 2024," kata Wakil Ketua I BAP DPD RI, Evi Apita Maya. Evi menjelaskan untuk masa sidang berikutnya BAP DPD RI akan menindaklanjuti terkait proses pembangunan PLTU tahap II serta tinjauan ke lapangan atas realisasi 6 (enam) komitmen yang telah disepakati. "DPD RI juga mendorong semua unsur masyarakat Provinsi Bali agar dapat bersama-sama memantau proses realisasi. Adapun rekomendasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan kewenangan DPD RI," sambung Evi yang juga merupakan Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat. Sidang paripurna hari ini juga menerima penyerahan laporan tugas dari alat kelengkapan lain yang tidak mengambil keputusan, diantaranya penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang saat ini dalam tahapan inventarisasi materi.*hes

Humas Jumat, 05 April 2024 20.07.00

Selengkapnya

Komite IV DPD RI Minta RPJPN 2025-2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite IV DPD RI meminta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 harus mampu membuat pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa lebih berkembang. Hal tersebut bertujuan agar mengurangi kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Pulau Jawa, dan wilayah di luar Jawa. "RPJPN harus mampu membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa menjadi lebih berkembang secara signifikan melalui investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih," ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana saat Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4/24). Komite IV DPD RI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan program serta finansial kepada pemerintah daerah, sehingga RPJPN 2025-2045 dapat terimplementasi dengan baik di daerah. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan dengan serius sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkesinambungan agar alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) minimal seimbang dengan alokasi anggaran untuk belanja Pemerintah Pusat. "Pemerintah mesti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola TKD, khususnya bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA)," harap senator asal Jambi ini. Di sisi lain, Komite IV DPD RI memandang pemerintah sepatutnya melanjutkan program wajib belajar dengan meningkatkan lama waktu wajib belajar 15 tahun (setingkat vokasi D-III). Tentunya program itu harus disertai dengan dukungan anggaran berupa pendidikan gratis untuk seluruh siswa dan mahasiswa. "Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar alokasi anggaran pendidikan kedepan dapat lebih difokuskan pada pendidikan gratis pada siswa/mahasiswa, peningkatan kesejahteraan guru/dosen, serta pemerataan pendidikan," pungkas Elviana. Pada laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI, Elvina kembali menjelaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). DPD RI mencatat bahwa seharusnya pemerintah memastikan dukungan anggaran bagi UMKM yang tersebar di berbagai K/L, sehingga benar-benar digunakan sebagai sarana untuk peningkatan pemberdayaan dan percepatan UMKM. "Kita berharap UMKM bisa naik kelas sehingga mampu melebarkan jangkauan pasar dan menembus persaingan di pasar global," harapnya. Ia juga mendorong pemerintah agar mengubah paradigma UMKM di Indonesia yang selama ini hanya bersifat survival (bertahan hidup) untuk menghidupi keluarga, menjadi UMKM sebagai bagian dari industri yang terhubung dengan supply chain. Hal ini berguna untuk memperkuat peran UMKM, dalam perekonomian Indonesia melalui penyediaan sarana industri bagi UMKM. "Kami juga mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas kemudahan akses permodalan bagi UMKM melalui berbagai platform kredit serta meningkatkan keterlibatan lembaga penjamin kredit (Jamkrindo/Jamkrida, Askrindo) untuk memastikan UMKM yang feasible namun tidak bankable mendapatkan jaminan," kata Elviana.(*)

Humas Jumat, 05 April 2024 19.46.00

Selengkapnya

Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu...

Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI beri rekomendasi dan catatan penting atas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma pada Sidang Paripurna ke-10 DPD RI Masa sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/4/2024). Filep melaporkan, melalui pengawasan Komite I menemukan banyak permasalahan yang terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan juga persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, ditemui juga adanya penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik, serta pelanggaran kampanye dan masa tenang, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri maupun penyelenggara pemilu. Masih juga marak praktik money politics (politik uang) yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu. "Perlu dilakukan revisi atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024," tutur Filep. DPD RI sebagai lembaga negara yang mewakili daerah berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan bersinergi dengan KPU Daerah, Bawaslu Daerah dan para penegak hukum demi terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 dan asas LUBER JURDIL. "Belum lagi masih ada persoalan pada aspek keamanan aplikasi sirekap, kesalahan dalam mengkonversi foto dokumen hasil perhitungan suara, dan sulitnya akses masih terjadi," ucap Filep. Pada masa sidang ini, Komite I DPD RI telah terlibat aktif dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara tripartit melalui Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah dilaksanakan secara marathon pada tanggal 13,14,15 dan 18 Maret 2024 hingga disahkan menjadi Undang-Undang. "Komite I mengikuti seluruh tahapan Pembahasan RUU DKJ tersebut mulai dari Rapat Panja, Timmus dan Timsin serta Rapat Kerja Putusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI," lanjutnya. Filep melanjutkan, pada masa sidang ini Komite I juga telah melakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Komite I juga terlibat pada pembahasan Tripartit terkait 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten Kota di Komisi II DPR RI. "Harapannya melalui revisi UU Pemda akan dapat mendudukkan kembali marwah otonomi daerah, khususnya otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab," tukas Filep. Menutup laporan, Anggota DPD RI asal Papua Barat tersebut menyampaikan tema reses Komite I yaitu pengawasan terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. "Demikian laporan Komite I ini kami sampaikan," pungkasnya. (*mas).

Humas Jumat, 05 April 2024 19.32.00

Selengkapnya

Lulusan Ma’had Aly bisa daftar CNPS, Senator Asal DIY Apresiasi...

dpd.go.id - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 akan segera dibuka. Di antara yang menarik dicermati adalah tentang kesepakatan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Kedua Menteri tersebut bersepakat untuk memberikan kesempatan bagi lulusan pondok pesantren, khususnya pada jenjang Ma’had Aly, untuk mengikuti seleksi CPNS pada formasi penyuluh agama di bawah Kementrian Agama. “Kami bersepakat untuk memberi kesempatan alumni Ma’had Aly bisa mendaftar CPNS. Ini merupakan rekognisi pemerintah atas kualitas dan kompetensi lulusan Pesantren,” ungkap Menag RI Yaqut Cholil Qoumas. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mengaku senang dengan berita tersebut dan mengapresiasi kebijakan tersebut. “Alhamdulillah. Ini kabar bagus, dan sesuai dengan amanat UU Pesantren tahun 2019. Tentu saja ini menjadi peluang yang baik bagi lulusan pesantren. Kami mengapresiasi kebijakan ini. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para alumni,” kata anggota Komite I DPD RI tersebut dalam keterangan tertulis kepada media, pada Rabu (03/04/2024). Kendati demikian, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut memberikan saran agar Ma’had Ali dan Kemenag mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, Ma’had Aly diharapkan tidak saja mengajarkan keilmuan agama, tetapi juga membekali mahasiswanya dengan wawasan keilmuan, keterampilan berbahasa asing non-Arab, dan penguasaan teknologi informasi (IT). “Membekali mahasiswa Ma’had Aly dengan IT di zaman sekarang ini menjadi tuntutan. Karena lulusannya diharapkan bisa masuk ke berbagai profesi, termasuk di lingkungan ASN. Di sisi lain, perlu juga mahasiswa dibekali dengan wawasan keilmuan umum, tidak hanya keilmuan agama. Tentu porsinya tidak banyak. Hanya sebagai bekal. Jadi selain memiliki keilmuan agama yang mumpuni, mahasiswa Ma’had Aly juga memiliki keterampilan yang lain. Kalau dulu santri diajari bertani, sekarang ini sawahnya sudah menjadi virtual, maka bekalnya harus beda,” jelas pria yang juga anggota MUI Pusat tersebut. Penguasaan IT dan keterampilan lainnya, menurut Gus Hilmy, menjadi hal penting karena menjadi bagian dari persaingan yang sehat. Jangan sampai mahasiswa Ma’had Aly kalah dengan yang lain karena tidak bisa mengoperasi komputer saat tes berbasis computer atau CAT. “Konsekuensi dari bersaing ini adalah mahasiswa Ma’had Aly harus menguasai alat-alat pendukungnya. Mau balap sepeda masa tidak bisa naik sepeda? Jangan sampai kita dikalahkan oleh hal-hal yang tidak substansial. Biasanya banyak yang gugur di tahapan seleksi tertulis berbasis komputer. Padahal secara keilmuan sangat mumpuni,” ujar Gus Hilmy. Dengan keterampilan dan keilmuan yang dimiliki mahasiswa Ma’had Aly, kata Gus Hilmy, pada akhirnya bisa mendorong lulusannya tidak hanya mengisi peluang sebagai penyuluh agama, tapi bahkan peluang sebagai dosen di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Gus Hilmy juga mendorong kepada Kemenag agar kesempatan tersebut dibuka secara luas. “Kita juga perlu mengingatkan kepada pemerintah, bahwa standar kualitas lulusan Ma’had Aly sebenarnya bisa lebih dari sekadar penyuluh agama. Perlu juga dibuka lebar kesempatan mereka menjadi dosen dan peneliti di perguruan tinggi, utamanya bagi mereka lulusan Ma’had Ali yang sudah lulus S2,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Rabu, 03 April 2024 09.03.00

Selengkapnya

Komite IV DPD RI :”Pentingnya Zonasi Usaha untuk Dorong Pemberdayaan...

dpd.go.id - Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM RI membahas kondisi terkini UMKM serta kinerja Kementerian Koperasi UKM. Rapat kerja pada 2 April 2024 ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si dan dihadiri segenap anggota Komite IV DPD RI. Dalam sambutannya, Elviana menyampaikan bahwa UMKM harus diberdayakan sebagai komponen utama dalam ekonomi masyarakat yang memiliki posisi, peran, dan potensi yang penting dalam mencapai struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan. "Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu menaikkan kelas UMKM ," ujarnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menjelaskan survei telah menyatakan hampir disemua sektor bisnis usaha, UMKM masih ekspansif, meskipun sedikit melambat dan UMKM tetap yakin usahanya akan terus ekspansif, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis yang menguat +6,9 poin. Selain itu kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah juga semakin tinggi sebagaimana Indeks Kepercayaan UMKM kepada Pemerintah yang menguat +5,6 poin, ungkap i dalam mengawali paparannya terkait kondisi UMKM terkini. “Kami mengidentifikasikan ada 3 isu strategis dalam pemberdayaan UMKM keterbatasan akses permodalan, keterbatasan akses pemasaran, dan kenaikan harga bahan baku,” ungkap Teten. “Kami perlu sampaikan juga bahwa realisasi Penyaluran KUR secara akumulatif (Tahun 2007- 2023) mencapai Rp1.751 Triliun yang disalurkan 56.792.237 debitur dan hingga saat ini tercatat 25,42 juta UMKM telah onboarding digital Melalui Gerakan Berubah Digital KemenKopUKM. Tercatat pula tahun 2023 nilai transaksi pembelian Produk UMK dalam sistem Katalog mencapai Rp275.7 Triliun” tambah Teten dalam paparan terkait kinerja UMKM. Sukisman Azmy, Senator NTB menyoroti mengenai kualitas SDM pelaku UMKM. “Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pemberdayaan UMKM anatara lain keterbatasan skill, keterbatasan literasi umkm, lalu tingkat pendidikan pelaku UMKM yang rata-rata tamatan SD. Standar hasil produksi UMKM tergolong rendah karena kualitas SDM juga rendah,” tambahnya. Menanggapi paparan Menteri Koperasi UKM, Senator asal Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim berpendapat bahwa potensi UMKM di masa datang besar, sehingga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan menghadapi Indonesia Emas. “Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah persoalan modal yang dihadapi pelaku UMKM kemudian menjadi pendorong maraknya UMKM yang terjerat pinjol” kata Amirul Tamim. “Pemerintah perlu juga memberi perhatian bagi daerah-daerah yang merupakan tujuan wisata, dimana pemberdayaan UMKM terkendala oleh minimnya kunjungan wisatawan yang dikarenakan mahalnya harga tiket atau biaya transportasi ke daerah wisata,” tambah Amirul. Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta mengatakan butuh kolaborasi dan sinergi dengan berbagai kementerian tentang pemberdayaan UMKM. Maluku sendiri memiliki tantangan dalam mendistribusikan hasil UMKM ke luar provinsi, yang dikarenakan mahalnya biaya distribusi. “Lalu upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk menumbuhkan 1 juta wirausaha sebagaimana yang disampaikan dan indikator apa yang digunakan untuk UMKM bisa memperoleh program prioritas dari Kemenkop UKM,” tanya Novita. Senator Aceh, Sudirman mengatakan UMKM saat ini belum terarah dalam zonasi bidang usaha, dqn membiarkan masyarakat bergerak sendiri tanpa tahu arah usahanya dan potensinya bagaimana” ungkap. “Kita harus buat zonasi usaha, mendesign agar UMKM dapat bergerak sesuai zonasi dan kultur daerah masing-masing. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM harus gencar dilakukan oleh Kementkop UKM," tegasnya. Wakil Ketua Komite IV Elviana menyoroti penempatan pejabat pada dinas Koperasi UKM yang kebanyakan kurang kompeten. Personal pada jabatan Kadis Koperasi UKM harus orang yang kompeten dan memahami tata kelola koperasi UKM agar pemberdayaan UMKM dapat terealisasi secara optimal. “Kami melihat Potensi UMKM di daerah luar biasa, namun sentuhan dari stakeholders terkait masih sangat kurang, seperti apa koordinasi Kemenkop UKM ini dengan PT.PNM, BRI dan lembaga lain yang terkait, lalu Pada program pengentasan kemiskinan ekstrem , ada 100 kab/kota prioritas, seharusnya dipetakan apa jenis usaha, dan kebutuhannya sehingga harapannya ke depan UMKM dapat diurus dan mendapat perhatian yang maksimal,” tambah Elviana. Hadir Anggota Komite IV dari Dapil DKI, Prof. Jimmly Assidiq yang menyoroti implementasi ekonomi koperasi saat ini. “Ekonomi koperasi kita belum dipraktekkan sungguh-sungguh, Koperasi harus menjadi spirit dan paradigma ekonomi kedepan, kelembagaan koperasi juga harus diperhatikan,” katanya. Teten Masduki menanggqpi bahwa 99,9% pelaku ekonomi Indonesia adalah UMKM dan UMKM di Indonesia sifatnya survival, sifatnya hanya untuk menghidupi keluarga. Tapi di negara lain, UMKM adalah bagaian dari industri. "UMKM kita disconnected dengan industri sehingga tidak terhubung pada supply chain dan Ini yang akan kita benahi,” kata Teten paparnya. Di akhir rapat, disepakati bahwa Komite IV DPD RI dan Kemenkop UKM sepakat untuk bersinergi dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah.(*)

Humas Selasa, 02 April 2024 09.24.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Berbuka Puasa dengan Senator Terpilih 2024...

dpd.go.id - KETUA DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berbuka puasa dengan sejumlah Senator terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu di Pelataran Hutan Kota, Jakarta, Selasa (2/4/2024). Mereka yang hadir di antaranya adalah Syarif Mbuinga (Gorontalo), Abdul Waris Halid (Sulsel) dan Alfiansyah Komeng Bustami (Jabar). Hadir pula Senator petahana asal Lampung yang terpilih kembali, Bustami Zainuddin. Bulan Suci Ramadan jadi momentum Ketua DPD RI untuk mempererat tali silaturahmi. Para Senator pun terlibat perbincangan hangat dengan Ketua DPD RI. Utamanya dalam menyamakan persepsi mengenai upaya meluruskan arah perjalanan bangsa sesuai UUD 1945 naskah asli.(*)

Humas Selasa, 02 April 2024 09.14.00

Selengkapnya

Dorong Stabilitas Harga: Komite II DPD RI Panggil Menteri Pertanian...

Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI mengundang Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Badan Pangan Nasional hingga Direktur Utama Perum Bulog untuk mendorong stabilitas harga pangan jelang hari raya Idulfitri 1445 H. "Kenaikan harga bahan pokok ini dapat memberikan dampak negatif jika tidak tertangani dengan baik, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan menjelang hari raya Idul Fitri," ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin bersama Ketua Komite II DPD RI Yorris Raweyai, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh dan Aji Mirni Mawarni saat membuka rapat kerja membahas ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1445H, di Gedung GBHN Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (2/2/2024). Komite II DPD RI melihat sejumlah komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan, bahkan sudah mulai dari beberapa waktu lalu. Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga tersebut disebabkan penurunan produksi beras akibat perubahan iklim yang ekstrim, diperparah dengan kenaikan harga pupuk. Kemudian untuk sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng curah terpantau mengalami kenaikan yang signifikan dalam 1 (satu) bulan terakhir. Bustami menjelaskan, kenaikan harga ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, kenaikan harga sejumlah komoditas menyebabkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen, kenaikan harga ayam tidak serta merta memberikan manfaat untuk peternak. "Oleh sebab itu, kami Komite II DPD RI perlu melakukan pembahasan yang komprehensif untuk mengevaluasi perkembangan harga pangan dengan stakeholder terkait," lanjut Bustami. Pada rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan produksi pangan turun di antaranya akibat volume produksi pupuk yang berkurang drastis dari periode tahun sebelumnya, dan juga adanya iklim ekstrim. Ia menjelaskan bahwa secara nasional, ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari sampai Desember 2024 mencukupi, selain itu beberapa komoditas pangan yang berpotensi impor pada tahun 2024 adalah beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir. "Kami bergerak cepat melalui rapat terbatas, mencari solusi terbaik, di antaranya alokasi pupuk, optimalisasi lahan, dengan percepatan mekanisasi alat pertanian modern untuk mempercepat proses petanian, hal ini sudah dianggarkan," tutur Andi Amran. Menteri Andi Amran menambahkan, saat ini pemerintah mengambil langkah untuk memaksimalkan lahan pertanian yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk menggenjot produksi pangan. "Rencananya sudah dihitung ada sekitar 1 juta hektar di dalam dan luar Jawa disiapkan untuk menggenjot dan maksimalisasi produksi bahan pangan," tambahnya. Senada dengan itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga menambahkan beberapa langkah kementerian perdagangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang IdulfItri 1445H. Inflasi pangan relatif terkendali pada awal 2024 namun perlu diantisipasi kecenderungan secara historis inflasi yang meningkat pada periode Idul Fitri. Peningkatan harga tersebut didorong cuti bersama dan libur sekolah, kecenderungan konsumsi yang meningkat, dan daya beli yang menguat. "Inflasi pangan terkendali namun perlu diantisipasi akan meningkat pada periode ramadan karena konsumsi akan meningkat," ujar Jerry. Jerry menambahkan, perlu adanya penguatan koordinasi pemda bersama Perum Bulog, dengan mempertahankan HET bahan pangan di pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pada rapat koordinasi lintas K/L terkait sebelumnya pemerintah akan intensif melakukan pemantauan dan pengawasan. "Pemerintah juga akan mengintervensi pasar secara masif untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan, kemudian memastikan kelancaran distribusi dan komunikasi positif antar K/L terkait," imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-April 2024 dalam kondisi aman. Aksi yang dilakukan Bapanas dengan penyaluran beras SPHP dan komersial, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran jagung SPHP, Bantuan Pangan dan Koordinasi stabilisasi pangan selama HKBN bersamadengan K/L terkait. "Dari data dan proyeksi kami berkaitan dengan cadangan pemerintah meskipun ada penurunan tapi masih dalam kondisi aman," ucap Sarwo Edhi. Di saat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisnamukti menguraikan kondisi harga beras di pasaran umum sampai dengan Maret 2024. Saat ini Bulog mempunyai stok 1,1 juta ton tersebar di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas harga beras dan akan diperkuat dengan pembelian beras dalam negeri. "Kami segera meluncurkan program mitra tani memberikan dukungan program kementan mulai dari bibit, pupuk, pestisida dan alat pertanian untuk menggenjot produksi," kata Bayu. Pada rapat itu, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti banyaknya lahan pertanian yang sangat besar di luar Jawa, tetapi menjadi mangkrak karena tidak didukung oleh teknologi pertanian dan terutama saluran dan pengadaan irigasi dalam mendukung produksi pertanian. “Harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir terkait produksi pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, jangan sampai terulang masalah itu-itu saja,” pungkas Abdullah Puteh. (*mas)

Humas Selasa, 02 April 2024 09.04.00

Selengkapnya

KETUA KOMITE I DPD RI FACHRUL RAZI : “PILKADA ACEH...

Banda Aceh, dpd.go.id - Usai Pemilu serentak 2024 dihelat, pada 27 November tahun yang sama segera menyusul peristiwa ketatanegaraan penting lainnya yaitu Pilkada serentak. Irisan antara pelaksanaan Pemilu dan Pilkada memerlukan persiapan dan tenaga yang luar biasa besar, dan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu yang lalu harus dijadikan pembelajaran demi pelaksanaan Pilkada yang lebih baik. Untuk itu Komite I DPD RI, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan mendapatkan berbagai informasi serta penjelasan dari berbagai stakeholders terkait persiapan Pilkada serentak 2024. Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi dalam awal sambutannya berpesan kepada stakholders yang hadir bahwa Pilkada harus diamankan sesuai undang-undang. Duduk bersama Senator Fachrul Razi yaitu Asisten Pemerintahan Provinsi Aceh yang memaparkan bahwa Aceh sebagai daerah khusus/istimewa, maka Pilkada Aceh memiliki kekhususan yang berbeda dengan daerah lain. Seperti misalnya, ada parpol lokal sebagai pengusung dan uji baca Al Qur’an bagi calon. Sejauh ini, dalam rangka persiapan Pilkada telah dibentuk Panwaslih Pilkada 2024 berdasarkan UU Pemerintahan Aceh. Hibah Pilkada dari Pemda kepada penyelenggara, pengawas Pilkada dan pihak keamanan (TNI/Polda) juga sudah berjalan. Untuk hibah kepada KIP, totalnya berjumlah Rp. 184.425. 537.200 yang pada tahun 2023 telah dicairkan sebesar Rp. 73.770.214.880, dan tahun 2024 ini akan dicairkan sisanya sebesar Rp. 110.655.322.320,-. Pencairan tahun 2024 masih menunggu permohonan dari KIP Aceh. Selanjutnya, hibah kepada panwaslih sebesar Rp. 57.000.000.000,- dan Polda sebesar Rp. 16.000.000.000,-. Ketua KIP Aceh yang juga hadir menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh mengandung kekhususan yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Serangkaian Persiapan juga tengah berjalan saat ini. Sementara menurut Ketua Panwaslih Aceh, mengingat komisioner Panwaslih baru saja dilantik pada Februari 2024 yang lalu, maka sejauh ini yang baru dilakukan oleh pihaknya adalah menyusun RAB sebagai dasar biaya operasional Panwaslih Aceh. RAB akan segera disampaikan kepada Pj. Gubernur pada 2 April 2024. Selain itu, infrastruktur Kantor juga sudah disediakan oleh Pemerintah Aceh, dan saat ini juga tengah berlangsung perekrutan Panwaslih tingkat kab/kota. Sementara itu, dari perwakilan Kodam Iskandar Muda menyatakan, situasi Aceh pada umumnya kondusif. Kodam mengambil langkah-langkah bersama forkopimda untuk menjaga keamanan secara preventif menjelang pelaksanaan pilkada. Senada dengan perwakilan Kodam, Polda Aceh optimis dengan bantuan dan dukungan dari TNI, keamanan akan diwujudkan melalui perencanaan, intelijen dan pendekatan yang baik. Walaupun harus diakui, Pilkada Aceh mungkin akan sedikit panas tensinya, karena adanya unsur kepentingan lokal yang lebih tinggi. Melengkapi informasi dari stakeholders di atas, Kabinda Provinsi Aceh menyebut bahwa dalam pelaksanaan Pilkada yang perlu diantisipasi bersama adalah kebebasan berekspresi melalui media sosial dan penggunaan atribut-atribut yang berpotensi menimbulkan polemik. Di luar itu, prosedur tetap seperti monitoring dan pendalaman terhadap seluruh tahapan Pilkada dari mulai perekrutan komisioner Panwaslih, hingga penghitungan suara senantiasa dilakukan. Koordinasi juga dibangun bersama Polda, KIP, dan Panwas agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai harapan dengan meminimalisir ancaman, tantangan , hambatan dan gangguan (AGHT). Senator yang hadir juga turut mewarnai acara kunker. Misalnya, Senator Abdur Rahman Thaha menyoroti fantastisnya anggaran daerah yang digunakan untuk Pilkada Aceh. Dengan total 1 (satu) triliun lebih yang disedot dari kas APBD Provinsi dan Kab/Kota, anggaran sebesar ini bisa merugikan keuangan daerah. Oleh sebab itu, perlu dicari strategi untuk pelaksanaan Pilkada yang efektif. Sementara Senator Ajiep Padindang mencoba memberikan perspektif lain, bahwa mengingat Otonomi Khusus yang dimiliki Aceh, ke depan perlu dipikirkan bahwa pemilihan pemimpin-pemimpin Aceh harus menggunakan rule model berdasarkan syariat Islam. Menurutnya, kekhususan dalam memilih pemimpin daerah juga sudah ada dalam praktik di daerah lain misalnya di Yogyakarta Sultan otomatis menjadi Gubernur. Senator lainnya, M.Rakhman lebih menyoroti peranan KIP dan Panwaslih dalam penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi. Jangan sampai misalnya, terjadi kembali seperti Pemilu yang lalu, ada kesalahan berupa kelebihan sampai 70 ribu suara tetapi sanksinya tidak jelas. Senator Darmansyah juga menambahkan bahwa Pilkada harus dapat melahirkan pemimpin yang semakin berkualitas. Selain itu, jangan sampai terjadi pemimpin-pemimpin daerah tersandera oleh bohir-bohir yang menjadi sponsornya, sehingga pada akhirnya menjadi bumerang, harus memberikan privilege kepada mereka untuk mendapatkan izin-izin tertentu yang berujung kepada penggerusan sumber daya alam dan praktik-praktik korupsi. Kegiatan Kunker dalam rangka pengawasan UU Pilkada oleh Komite I DPD RI dilaksanakan pada hari Senin, 1 April 2024, di Kantor Pemerintah Provinsi Aceh. Acara dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bersama dengan Wakil Komite I H. Pangeran Syarif Bahasyim dan Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Aceh Stakeholder yang diundang antara lain, Kodam Iskandar Muda, Polda, Kajati, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, Kesbangpol, Bappeda, BKA, BPKA, Satpol PP, Karo Hukum, Karo Pem. Otda. Sementara Senator yang hadir adalah KH. Muhammad Nuh, Ir. Darmansyah Husein, Jialyka Maharani, Dr. Hj. Misharti, Dr. Abdul Rahman Thaha, Dr. Ajiep Padindang, H. M. Rakhman, H. Nanang Sulaiman, Maria Goreti, Asni Hafid, H. Asep Hidayat, dan Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa. Acara dimulai pukul 10:30 WIB dan selesai pada pukul 12:30 WIB.(*)

Humas Senin, 01 April 2024 20.31.00

Selengkapnya

KORPRI SETJEN DPD RI Salurkan Bingkisan di Tengah Kenaikan Harga...

JAKARTA, dpd.go.id – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). Dalam acara yang digelar di Gedung Setjen DPD RI ini, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban atas musibah yang dialami,” ucap Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. Kegiatan tersebut, lanjut Oni, merupakan salah satu program KORPRI yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang bekerja sama dengan dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan keringanan di tengah kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini,” imbuh Oni yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI ini. Dalam kesempatan yang sama, Penasehat KORPRI Setjen DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KORPRI tersebut. Kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahunnya tersebut dinilai dapat mempererat tali persaudaraan antar ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, terutama antarsesama anggota KORPRI. “Momen ini tepat untuk menunjukkan rasa dan kepedulian sesama anggota KORPRI melalui pemberian bingkisan yang sangat membantu, khususnya menjelang Idulfitri. Saya mengapresiasi KORPRI yang telah menginisasi dalam memberikan tali asih kepada ASN purna tugas sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih selama mengabdi dan berjasa di Setjen DPD RI,” ucap Rahman Hadi yang merupakan Sekretaris Jenderal DPD RI ini. Rahman Hadi juga berpesan kepada seluruh ASN di Setjen DPD RI untuk terus memberikan pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat dan negara sesuai dengan semangat pembentukan KORPRI. Tidak hanya kepada ASN yang masih aktif bekerja, Rahman Hadi juga berharap agar ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas juga dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. “Selamat memasuki purna tugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Purna tugas tidak berarti berhenti kontribusi, namun tetap dapat memberi nilai dan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan sosial di tempat kita berada,” pesannya.(*)

Humas Senin, 01 April 2024 14.11.00

Selengkapnya

Senator Petahana Apresiasi LaNyalla Membawa DPD RI Semakin Diperhitungkan ...

JAKARTA, dpd.go.id - Sejak dibentuk pada tahun 2004, nama DPD RI kurang dikenal masyarakat. Bahkan seolah tenggelam dan kalah pamor oleh nama besar DPR RI. Namun dalam 5 tahun terakhir, semenjak DPD RI diketuai oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, nama DPD RI mulai dikenal dan diperhitungkan. Untuk itulah para Senator petahana yang terpilih lagi sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029 sangat mengapresiasi LaNyalla dalam memimpin DPD RI dengan dinamikanya. Elviana, Senator wanita dari Jambi menilai eksistensi DPD RI itu tak lepas dari upaya LaNyalla yang begitu diangkat menjadi Ketua di tahun 2019, langsung menjalankan tugas dan fungsinya sebagai artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional. "Berbagai hal dilakukan Pak Ketua untuk menyelesaikan permasalahan daerah dengan gerak cepat dan taktis," ujar Elviana, saat buka bersama di kediaman Ketua DPD RI, di Jakarta, Sabtu (30/3/2024). Penilaian serupa disampaikan Fahira Idris, dari daerah pemilihan DKI Jakarta. LaNyalla, menurutnya, selalu mempunyai terobosan untuk mendapatkan solusi baik persolan daerah maupun bangsa. "Misalnya ketika DPD RI menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya harus disampaikan ke DPR RI, Pak Ketua tidak puas sampai di situ. Tetapi beliau kemudian mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, yaitu kementerian maupun instansi terkait, sehingga persoalan di lapangan cepat selesai. Bahkan beliau lapor langsung ke Presiden. Tentu inovasi-inovasi seperti itu bagus, patut diapresiasi dan harus dilanjutkan,” tukas dia. Melihat hal tersebut, Senator asal Bangka Belitung, Darmansyah Husein berharap lembaga DPD RI nantinya dikawal terus oleh LaNyalla sehingga tetap berjalan on the track. "Kami berharap besar agar Pak Ketua kembali menjadi motor utama dalam melanjutkan semua perjuangan yang telah kita jalankan. Tak bisa dipungkiri sejauh ini lembaga DPD RI menjadi lembaga yang mendapat apresiasi publik secara positif. Nama DPD RI juga semakin berkibar di kancah perpolitikan tanah air," ujar Darmansyah. Sementara itu dalam kesempatan tersebut LaNyalla menyinggung penguatan DPD RI dari sisi jumlah anggota yang menurutnya masih timpang. "Salah satu penguatan yang juga perlu, menurut saya soal jumlah anggota DPD RI yang saat ini hanya 136 anggota. Periode 2024-2029 menjadi 152 anggota dengan adanya tambahan 4 provinsi baru. Secara jumlah, sampai saat ini jumlah anggota DPD RI belum ideal. Karena idealnya adalah sepertiga anggota DPR RI, jadi seharusnya sekitar 193 anggota," tukas LaNyalla. Hadir dalam acara buka puasa antara lain Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Habib Said Abdurrahman (Kalteng), Aji Mirni Mawarni (Kaltim), Fahira Idris (DKI Jakarta), Darmansyah Husein (Babel), Fadel Muhammad (Gorontalo), Gede Ngurah Ambara (Bali), Elviana (Jambi), Sum Indra (Jambi), M Syukur (Jambi), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Abdullah Puteh (Aceh), Fachrul Razi (Aceh), Evi Apita Maya (NTB), Andi M Ihsan (Sulsel), Riri Damayanti (Bengkulu), Lili Amelia Salurapa (Sulsel), Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.(*)

Humas Sabtu, 30 Maret 2024 09.28.00

Selengkapnya

KOMITE IV DPD RI MENGAPRESIASI MASUKAN DAN SARAN MENGENAI RUU...

DENPASAR, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Focus Group Discussion (FGD) ke Universitas Udayana (UNUD), Bali, dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 pada Senin, 25 Maret 2024. Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes, Wakil Rektorat Universitas Udayana, dalam sambutannya mewakili Rektor Universitas Udayana menyatakan bahwa Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hal itu, menurutnya, daerah harus bergerak bersama dalam mencapai Indonesia sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan atau Indonesia Emas 2045. “Semangat dan tumbuh bersama untuk mencapai Indonesia emas selaras dengan visi Universitas Udayana,” ujarnya. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha, S.E., M.Si, dalam sambutannya mewakili Pj. Gubernur Bali, menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sudah mengajukan rancangan UU RPJPN 2025-2045 yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan 20 tahun mendatang. Lanjutnya, RPJPN 2025-2045 juga menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045. "Bali harus tumbuh lebih kuat dan stabil dalam kondisi yang tidak bisa kita prediksi kedepan. Saat ini Pemprov Bali sedang menyusun rancangan awal RPJPD 2025-2045. Penyusunan RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045 juga telah melalui tahapan konsultasi publik," tegasnya. Dr. Made Mangku Pastika, M.M, anggota Komite IV DPD RI sekaligus Koordinator Tim Kunker Komite IV DPD RI, dalam sambutannya RPJPN 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RPJPN menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional selama rentang waktu 20 tahun.Lebih lanjut, Senator Bali ini menuturkan, RPJPN juga menjadi arah dan pedoman bagi penyusunan RPJPD, RPJMN, dan RKP setiap tahunnya. “Penyusunan RPJPN selain memerlukan kesinambungan, juga kesesuaian antara visi dan misi RPJMN dengan arah pembangunan yang sinergis antar sektor, antar wilayah, nasional dan daerah, serta antar berbagai pemangku kepentingan,,” tandasnya. Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite IV DPD RI menuturkan lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia. Senator Provinsi Kalimantan Timur ini melanjutkan walaupun demikian, masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. "Oleh sebab itu dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045,” ucapnya. Guru Besar FISIP UNUD, Prof. Dr. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, mengucapkan seluruh konsepsi pembangunan itu bagus. Namun, dalam presentasinya, beliau menilai bahwa RPJPN 2025-2045 tidak berani secara tegas memilih fokus bidang pembangunan. "Pembangunan pada satu bidang saja dan usulannya adalah bidang kelautan. Alasannya, tidak ada negara di dunia yang mempunyai laut seluas Indonesia. Kemudian, agama menjadi landasan pembangunan ini," ucapnya. Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si., berujar mengenai beberapa kendala daerah terkait penyusunan RPJPN 2025-2045. RPJPN Imperatif ke Daerah dalam merumuskan 5 Sasaran Visi, beserta Indikator, baseline 2025 dan Target 2045. Terdapat indikator yang belum familier seperti Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), dan Indeks Modal Manusia. Selain itu, lanjutnya, terdapat penentuan target imperatif yang sangat optimis, seperti misalnya target kemiskinan sebesar 0,02 - 0,27 persen pada tahun 2025, dengan baseline 2,23 - 2,73 persen pada tahun 2025, dimana capaian kemiskinan Bali Tahun 2023 (Maret) sebebesar 4,25 persen. Dekan FISIP UNUD, Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si, memberikan pandangannya agar terdapat integrasi kearifan lokal dalam RPJPN 2025-2045. Setelah mencermati dokumen tersebut, beliau menyimpulkan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan sudah menjadi kewajiban etis dan sekaligus strategi yang cerdas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik. Amirul Tamim, Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan perhatiannya terhadap penyusunan dokumen perencanaan daerah. “RPJMD sebagai suatu naskah perencanaan yang bisa menjadi pedoman bagi kepala daerah. Pengalaman kita berotonomi (daerah) selama 20 tahun, setiap visi kepala daerah itu tidak nyambung dengan kepala daerah sebelumnya," ucapnya. Amirul menilai hal tersebut menjadi beban bangsa. "Kalau masih model begini kita menyusun perencanaan, apakah kita masih bisa optimis mencapai Indonesia Emas 2045?” tanyanya kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali. Rapat kunjungan kerja FGD ini ditutup oleh moderator dengan mengapresiasi seluruh masukan dan saran mengenai RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045. (*)

Humas Sabtu, 30 Maret 2024 08.44.00

Selengkapnya

Senator Terpilih 2024 Salut Ketua DPD RI Rendah Hati dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ada yang menarik pada acara buka puasa bersama antara Ketua DPD RI dengan beberapa Senator terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Para Senator terpilih itu mengaku salut dengan pribadi Ketua DPD RI yang menurut mereka sangat humble, rendah hati dan mau mendengar. Penilaian itu terungkap dari Larasati Moriska, Senator terpilih asal Kalimantan Utara dan Mananwir Paul Finsen Mayor, Senator terpilih asal Papua Barat Daya. Larasati yang merupakan Senator termuda mengaku bersyukur diterima dengan baik oleh Ketua DPD RI. "Beliau (Ketua DPD RI) pribadinya hangat dan humble. Kita yang muda-muda diterima dan didengar," kata Srikandi berusia 22 tahun tersebut saat ditemui usai buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jumat (29/3/2024). Senator yang karib disapa Barbie itu mengaku kaget, lantaran undangan buka puasa bersama dikirim langsung oleh Ketua DPD RI. "Saya sendiri kaget, Beliau langsung chat saya secara pribadi. Kami berkomunikasi dengan baik, di mana Beliau memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sebagai Senator baru," kata Larasati. Hal senada diungkapkan oleh Mananwir Paul Finsen Mayor, yang juga pemimpin adat Papua Barat Daya. Ia menilai Ketua DPD RI merupakan pemimpin yang mengayomi. "Beliau humble, rendah hati dan mau mendengar. Beliau merangkul seluruh kepentingan Nusantara. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan," ujar Paul. Sebagai Senator baru dari Tanah Papua, Paul mengaku semangat perjuangannya menyala begitu ia dirangkul oleh Ketua DPD RI. "Saya sebagai Senator dari Tanah Papua merasa Beliau perlu untuk terus didukung, untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Ini adalah silaturahmi dan konsolidasi untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa ini. Prioritas kami di Papua adalah kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan," tutur Paul. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI menilai ada tiga persoalan fundamental atau pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Dan, Senator asal Jawa Timur itu menilai hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab DPD RI yang perlu untuk diperjuangkan. "Ketiga persoalan itulah yang mengakibatkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang masih dirasakan oleh masyarakat di daerah," terang LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, dari pemetaan tersebut, ada tiga persoalan fundamental yang penyelesaiannya juga butuh langkah yang juga fundamental. Pertama adalah keadilan fiskal dalam hubungan pusat dan daerah. Dimana APBN yang diterima daerah di kisaran 30 persen. Sementara Pusat mengelola 70 persen. LaNyalla melanjutkan, sedangkan beban jumlah pegawai yang ditanggung pemda sebesar 78 persen sedangkan pusat hanya 22 persen. Ratio proporsi anggaran dengan beban urusan yang berbanding terbalik antara pusat dengan daerah pun disebut berimbas pada kapasitas pemda dalam memberikan layanan. "Penyelenggaraan kewajiban daerah menjadi lemah dan terbatas sehingga standar pelayanan minimal pemda rata-rata hanya mencapai 58% di provinsi dan 59% di kabupaten/kota. Sementara kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di daerah kepulauan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)" papar LaNyalla. Kedua, lanjut La Nyalla, ketidakadilan yang dirasakan daerah terhadap pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya di daerah, yang output-nya justru memindahkan kantung kemiskinan dan memperparah bencana ekologi. "Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, segala kemudahan diberikan ke investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya daerah," ujarnya. PR terakhir, yakni asas dan sistem bernegara Indonesia yang dinilai LaNyalla telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi Pancasila. "Karena berdasarkan kajian akademik yang dilakukan sejumlah profesor di beberapa perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa UUD hasil perubahan pada 1999-2002 yang sekarang kita gunakan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi," ujar dia. "Perubahan isi dan pasal-pasal itu membuat UUD 1945 justru menjabarkan semangat individualisme, dan liberalisme, serta ekonomi yang kapitalistik, sehingga bangsa kita semakin tercerabut dari akar budaya dan sejarah kelahirannya," tambahnya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi istri Enny LaNyalla dan dua Senator incumbent yakni Elviana (Jambi) dan Andi M Ihsan (Sulawesi Selatan). Turut mendampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Persidangan Oni Choiruddin serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian. Sedangkan Senator terpilih yang hadir pada buka puasa tersebut adalah Azhari Cage (Aceh), Tgk Ahmada (Aceh), Darwati A Gani (Aceh), Dinda Rembulan (Babel), ⁠Hj Leni Hariati John Latief (Bengkulu), Al Hidayat Samsu (Sulsel), Muhammad Hidayatollah (Kalsel), ⁠Mananwir Paul Finsen Mayor (Papua Barat Daya), Happy Djarot (Jakarta), Larasati Moriska (Kaltara), Destita Khairilisani (Bengkulu), PYM Syarif Machmud Melvin Alkadrie (Kalbar), Mirah Midadan (NTB) dan M Rifki Farabi (NTB).(*)

Humas Jumat, 29 Maret 2024 06.10.00

Selengkapnya

Ujian Kualifikasi Doktor di Unair, Ketua DPD RI Tawarkan Gagasan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ada banyak gagasan yang telah dituangkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah wacana mendorong lahirnya anggota DPR RI dari unsur non partai politik atau jalur independen. Gagasan tersebut dimaksudkan untuk merespon wacana penguatan fungsi legislasi, sekaligus menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu seiring dengan menguatnya keinginan agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Oleh karenanya, perlu terobosan dalam rangka memperkuat kedaulatan rakyat di Indonesia. Hal tersebut dipresentasikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menjalani ujian kualifikasi disertasi Program Doktoral Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlangga dengan tema 'Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non Partai Politik (Independen)' di Kampus B Universitas Airlangga, Kamis (28/3/1024). Didampingi pembimbing akademiknya, LaNyalla diuji oleh tim penguji, di antaranya Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si, Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M, Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, Dr Radian Salman, S.H., LL.M, Dr Sri Winarsi, S.H., M.H dan Dr Sukardi, S.H.,M.H. Ketua DPD RI menyebut penelitiannya berangkat dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, di mana disebutkan jika prinsip kedaulatan salah satunya diterapkan dalam bentuk kedaulatan perwakilan untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat melalui proses Pemilu. "Selain itu, pengisian lembaga perwakilan merupakan refleksi dari prinsip demokrasi yang berarti rakyat berkuasa (government of rule by the people). Dengan kata lain, secara spesifik hal itu adalah demokrasi perwakilan," papar LaNyalla. Proposal penelitian LaNyalla menarik perhatian dosen pengujinya. Salah satunya seperti disampaikan oleh Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. Ia meminta Senator asal Jawa Timur itu untuk menjelaskan lebih detail perihal awal mula gagasan tersebut didapat LaNyalla. "Kok bisa punya gagasan anggota DPR RI non partai politik atau jalur independen seperti ini. Coba dijelaskan sedikit latar belakang idenya," kata Prof Suparto. LaNyalla pun menjelaskan awal mulanya ketika ia mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Saat gagasan itu diwacanakan, LaNyalla menyebut muncul pertanyaan dari anggota DPD RI tentang eksistensi lembaga mereka. "Saat itu muncul pertanyaan, kalau kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli, maka Lembaga DPD RI ini bubar?" kata LaNyalla menirukan pertanyaan anggotanya saat itu. LaNyalla tak menampik hal itu. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli, Lembaga DPD RI akan bubar. Maka, muncul gagasan agar DPD RI berada satu kamar dengan DPR RI, sekaligus sebagai upaya memperkuat Lembaga DPD RI itu sendiri. "DPD RI sebagai peserta pemilu perseorangan, itu dipilih langsung oleh rakyat. Sama dengan DPR RI. Suaranya lebih besar dari perolehan DPR RI. Tetapi soal kewenangan, DPD RI lebih kecil dibanding DPR RI," ujar LaNyalla seraya menambahkan bahwa produk UU yang secara hukum mengikat seluruh rakyat Indonesia hanya diputuskan oleh anggota DPR yang notabene partai politik saja. “Sangat tidak adil dan tidak meaningful bila hanya dikuasai partai politik. Padahal UU itu memaksa seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk dan patuh. Kenapa hanya di tangan partai politik?” imbuhnya. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Dr Sri Winarsi, S.H., dan Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, tentang komparasi model yang diteliti di negara lain dan nama fraksi jika nantinya DPD RI satu kamar dengan DPR RI, LaNyalla menegaskan jika konsep tersebut telah diterapkan di beberapa negara dunia. "Sudah ada 12 negara di Uni Eropa dan tahun lalu, April 2023 Afrika Selatan mengadopsi sistem tersebut. Nah mengenai nama fraksi, saat saya presentasikan konsep ini ke anggota DPD RI sempat terjadi perdebatan, apa nama fraksinya. Menurut saya silakan saja, apapun nama fraksinya silakan. Mau fraksi perseorangan, atau fraksi non-partai, itu teknis nanti. Tetapi hakikatnya ada people representative dan ada political representative yaitu unsur partai politik," ujar LaNyalla. Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H menjelaskan jika banyak pihak menilai DPD RI bukan elemen yang penting, bahkan hanya hiasan demokrasi belaka. Sebagai Ketua DPD RI, ia juga meminta LaNyalla mengkajinya dalam konteks yuridis-empiris dan sosio-legal. Dr Radian Salman, S.H., LL.M, meminta agar LaNyalla dalam penelitiannya nanti berbagi pengalaman implementasi yang sudah dilakukan dan evaluasinya. Pun halnya dengan Dr Sukardi, S.H.,M.H yang meminta LaNyalla dalam penelitiannya nanti juga menjelaskan pentingnya anggota DPR RI dari unsur non partai politik sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Sementara Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si menekankan agar Ketua DPD RI menyinggung latar belakang monokameral yang relevan dengan temuan kebijakan dari topik penelitian. Setelah menerima masukan tersebut, selanjutnya tim penguji menyatakan jika Ketua DPD RI dinyatakan lulus dan sudah boleh menggunakan titel Doktor (cand). "Kami ucapkan selamat kepada peneliti. Karena sudah lulus kualifikasi, maka selanjutnya peneliti sudah boleh menggunakan gelar Doktor (cand)," kata Prof Nafik. Ketua DPD RI pun mengucapkan terima kasih kepada tim penguji dan berharap hasil penelitiannya dapat berguna bagi pembangunan dan proses demokratisasi bangsa Indonesia ke depan.(*)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 14.06.00

Selengkapnya

DPD RI lantik Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya Wedakarna...

Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono melantik Gede Ngurah Ambara Putra menggantikan Shri IGN Arya Wedakarna (AWK) sebagai anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu (PAW) sisa Masa Jabatan 2019-2024. Pelantikan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/3/2024). “Kami ucapkan selamat bergabung, membawa serta memperjuangkan aspirasi daerah khususnya di provinsi Bali, serta memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah,” ucap Nono Sampono pada sidang paripurna luar biasa tersebut. Sebagai informasi, Ngurah Ambara Putra merupakan peraih suara terbanyak kelima untuk pemilihan DPD RI asal Bali pada Pemilu 2019. Kala itu, Ambara Putra meraup 120.428 suara. Ia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra yang ditemui usai dilantik mengatakan, bahwa sebagai anggota DPD RI asal Bali sisa Masa Jabatan 2019-2014, harapannya mampu mendorong potensi Bali dalam mendorong devisa Indonesia utamanya dalam bidang pariwisata dan bidang lainnya. “Tentunya, melalui aspirasi yang saya bawa sebagai perwakilan Bali, saya akan terus mendorong kekuatan pariwisata Bali agar mampu menyumbang devisa bagi negara dan mendorong stimulus ekonomi di sana,” pungkas Gede Ngurah Ambara. (*mas)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 14.00.00

Selengkapnya

Nuzulul Qur,an, Gus Hilmy Ajak Masyarakat Perbarui Paradigma...

dpd.go.id - Nuzulul Qur’an atau peristiwa turunnya Alqur’an diperingati setiap tahun pada bulan Ramadlan. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperbarui komitmen pada Alqur’an sebagai pedoman umat Islam. “Alqur’an dari 1400 tahun yang lalu hingga hari ini masih tetap sama, terjaga keotentikannya. Menjadi mukjizat yang istimewa. Jika mukjizat lain akan hilang bersama rasul pemiliknya, Alqur’an tetap terjaga bersama umat hingga hari ini. Maka yang perlu diperbarui adalah paradigma kita dalam memperlakukan Alqur’an,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dalam acara peringatan Nuzulul Quran di Masjid Muslimat, Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, pada hari Rabu (27/03/2024). Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, paradigma yang pertama adalah cara pemaknaan yang disesuaikan dengan konteks peradaban manusia. Dengan cara demikian, katanya, Alqur’an akan mampu menjawab persoalan masyarakat hari ini sekaligus mensucikan jiwa-jiwa para pengikut dan pembacanya. Hal ini menurutnya yang membuktikan bahwa Alquran tidak hanya kalamullah atau kitabullah, tetapi juga kitabul insan (kitab manusia), artinya kitab yang dimaksudkan sebagai pedoman manusia dalam kehidupan sehari-hari. “Alqur’an itu suci, yang memegangnya harus bersuci, maka Alqur’an bisa mensucikan jiwa manusia,” ujar salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut. Selanjutnya, memperkuat paradigma terhadap Alqur’an, Gus Hilmy mengajak masyarakat untuk memperbarui komitmennya terhadap Alqur’an. Sebab, menurutnya, kondisi zaman sekarang membuka celah lebar manusia jauh dari kita suci agamanya. “Alqur’an jangan hanya diperingati setiap tahun. Konsekuensi dari peringatan itu adalah kita harus berkomitmen untuk tidak lagi berjauhan, apalagi sampai meninggalkan Alqur’an dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak tahu, ya bertanya. Kalau tidak tahu kok diam saja, kita akan jadi semakin jauh dari Alqur’an,” jelas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut. Padahal, menurut Gus Hilmy, Alqur’an menyediakan jawaban atas berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menjauhi Alqur’an adalah menjauhi jawaban atas persoalan hidup, dan mendekati Alqur’an adalah cara untuk selamat. Peringatan Nuzulul Quran secara nasional, menurut anggota MUI Pusat tersebut, hanya terjadi di Indonesia. Kalau ada negara lain, hanya Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi gebyarnya tidak seperti di Indonesia. “Nuzulul Quran diperingati ya hanya di Indonesia. Di Arab tidak ada, paling di negara tetangga, Malaysia dan Brunei. Mengenai peringatannya tepat pada tanggal 17 Ramadhan, ini merupakan ijtihad dari Presiden IR. Soekarno, yang tanggalnya disesuaikan dengan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus.” terang Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 10.29.00

Selengkapnya

Srikandi Senator Jatim, Lia Istifahma Apresiasi Kiprah Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Srikandi Senator terpilih asal Jawa Timur, Lia Istifhama mengapresiasi langkah Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang memberikan ruang dialog kepada Senator-senator baru yang terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Menurut Lia, sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla mau merangkul Senator-senator yang baru terpilih meski belum kenal secara personal. "Saya memanggil Beliau (LaNyalla) ini Abah. Saya salut sama Abah. Semua Senator yang baru-baru dari berbagai daerah langsung dirangkul, diapresiasi dan diberi arahan tentang tugas, pokok dan fungsi DPD RI. Luar biasa sekali," kata Lia saat berbuka puasa bersama dengan Ketua DPD RI di Gedung Graha Kadin Jatim, Rabu (27/3/2024). Tak hanya merangkul, mengapresiasi dan memberi pengarahan, Lia menyebut dirinya dan senator lainnya juga dipersilakan memberi masukan untuk kinerja DPD RI ke depan. Lia pun mengaku banyak terlibat diskusi dan tukar pikiran dengan LaNyalla, baik langsung maupun melalui Whatsapp. "Kami dipersilakan memberikan masukan tentang apa dan bagaimana DPD RI ini ke depannya. Terutama agenda-agenda penting untuk kemajuan daerah dan agenda nasional. Pokoknya Abah ini keren sekali," tegas Lia. Sebagai pendatang baru, Lia mengaku begitu bersemangat untuk dapat berkontribusi bersama LaNyalla membangun Indonesia dan Jawa Timur. "Tentu saya berharap kiprah saya nanti dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Timur dan juga bangsa ini. Saya harap Abah tetap dapat membimbing kami sebagai Senator baru ini," kata Lia. LaNyalla sendiri menyambut baik ajakan Lia. Sejauh ini, kata LaNyalla, sedapat mungkin ia mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun bangsa, termasuk Jawa Timur. Senator asal Jawa Timur itu pun mengapresiasi komposisi DPD RI saat ini, di mana 30 persen lebih saat ini diisi oleh perempuan. "Kita patut apresiasi, karena saat ini keterwakilan perempuan di DPD RI lebih dari 30 persen. Tentu kita berharap keterwakilan perempuan ini dapat memberi warna tersendiri," ujar LaNyalla. "Saya ucapkan selamat datang di DPD RI kepada Lia dan rekan-rekan lainnya. Mari kita samakan persepsi. Bangsa ini memanggil kita, agar kita dapat meluruskan arah perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa," tutup LaNyalla.(*)

Humas Rabu, 27 Maret 2024 10.25.00

Selengkapnya

Lantik 96 Orang PPPK, Sekjen DPD RI Rahman Hadi Minta...

Jakarta, dpd.go.id - Sekjen DPD RI Rahman Hadi pertama kalinya melantik 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Lingkungan Setjen DPD RI. Selain melantik P3K, pada kesempatan tersebut Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga melantik Pejabat Struktural yang rotasi dan promosi, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat Fungsional. P3K yang dilantik tersebut akan bertugas di Kantor DPD RI Pusat di Jakarta dan yang akan bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi. “Saya mengharapkan yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji hari ini dapat semakin termotivasi, menciptakan ide baru, melakukan kerja-kerja profesional serta kolaborasi dalam mewujudkan kinerja Setjen DPD RI yang memiliki core values BerAkhlak,” ucap Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/3/2024) Pada acara tersebut, Rahman Hadi berpesan kepada seluruh pegawai agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan, menjaga integritas dan bertanggungjawab. “Rotasi dan mutasi adalah untuk pengembangan karir, untuk mendukung kesinambungan program dan mencapai target kinerja yang ditetapkan,” sambungnya. Sekjen DPD RI menambahkan, bagi pegawai yang bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan layanan kinerja baik bagi anggota dewan dan kesekretariatan DPD RI. “Saya harapkan pelayanan di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi terus meningkat dan memberikan kinerja optimal bagi yang terhormat anggota dewan perwakilan daerah,” pungkasnya. (*)

Humas Rabu, 27 Maret 2024 09.37.00

Selengkapnya

Komite IV DPD RI Terima Masukan Akademisi Unand Terkait RUU...

PADANG, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima masukan dari akademisi Universitas Andalas terkait dengan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal tersebut terungkap dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Komite IV DPD RI di Gedung Tahir Foundation, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Senin 25 Maret 2024. KH. Amang Syafruddin, Lc., Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 akan berakhir pada bulan Desember 2024. “RPJPN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan 20 tahun ke depan. RPJPN juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya,” ucap Senator dari Provinsi Jawa Barat tersebut. KH. Amang Syafruddin, Lc., juga menyampaikan bahwa lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia, diantaranya adalah (1) Pendapatan per kapita yang tumbuh pesat sebesar 6,5 kali lipat, (2) Kemiskinan dan Ketimpangan yang semakin menurun jadi 9,5 persen dan 5,8 persen, (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat sebagai negara dengan ekonomi terbesar 16 dunia, (4) Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang membaik 0,77 persen per tahun, dan (5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang mengalami penurunan sebesar 27 persen. Walaupun demikian, masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. Beberapa tantangan itu diantaranya; Produktivitas yang masih rendah, Pariwisata yang masih di bawah potensi, Ekonomi laut yang belum optimal, Kontribusi UMKM dan koperasi masih kecil, Infrastruktur dan literasi digital masih rendah, Pembangunan yang belum berkelanjutan, Tata kelola pemerintahan yang belum optimal, Kepastian dan penegakan hukum yang lemah, Demokratisasi yang belum optimal, dan Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa yang masih mendalam. “Oleh sebab itu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045,” ucap KH. Amang Syafruddin, Lc. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Ferdi, SH., MH., dalam sambutannya menyambut baik kegiatan FGD yang dilaksanakan Komite IV DPD RI tersebut. “Selamat datang kepada sleuruh peserta FGD, baik dari kalangan pemerintah daerah Sumatera Barat, maupun akademisi Universitas Andalas, terutama Komite IV yang sudah memilih Universitas Andalas sebagai tempat pelaksanaan FGD ini,” ucap Dr. Ferdi, SH., MH. Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, SP., yang bertindak sebagai Keynote Speech dalam FGD tersebut menyampaikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komite IV DPD RI yang telah berkenan menjadikan Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Universitas Andalas sebagai salah satu lokasi yang dikunjungi untuk dimintai masukan dan saran serta pendapat terhadap Rancangan UU RPJPN Tahun 2025-2045 yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di tingkat Nasional. “Harapan dari pertemuan ini dapat diperoleh dengan hasil yang maksimal dan dapat menjadi bahan penting bagi DPD RI untuk memberikan pendapat dan pandangan terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya akan disampaikan dalam pembahasan RUU RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut,” ucap Gubernur Sumatera Barat itu. Dalam kesempatan yang sama H. Mahyeldi Ansharullah, SP., menegaskan bahwa Ranah Minang sejak sebelum kemerdekaan sudah memiliki peran yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia, di samping itu Ranah Minang memiliki tokoh-tokoh pendiri Bangsa yang berkontribusi besar dalam membangun Indonesia. “Selain itu hal yang juga penting adalah ketika masa-masa awal kemerdekaan Sumatera Barat selalu berperan sebagai penyelamat negara dalam Bela Negara seperti gerakan PDRI sebagai penyambung nyawa Indonesia. Selain itu, tentu banyak peran Sumatera Barat dalam Sejarah perjuangan bangsa ini, oleh sebab itu Sumatera Barat akan terus berperan dalam mendukung Pembangunan bangsa, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa permasalahan dalam menurunkan target RPJPN menjadi RPJPD adalah target RPJPN sendiri yang sangat sulit untuk tercapai kalau RPJPD tidak tercapai. “Jika draf rencana Pembangunan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang maka ada kewajiban untuk mencapainya, kalau tidak tercapai sesuai amanat Undang-Undang tentu akan ada konsekuensinya secara hukum,” jelas Mantan Rektor Universitas Andalas yang saat ini menjadi Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Andalas tersebut. Menurut Werry rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman pembangunan daerah dalam jangka panjang. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. “Penyelarasan tidak maksimal karena waktu penyusunan RPJMD Provinsi dan Kab./Kota yang bersamaan, berbeda dengan RPJPN yang memiliki beda waktu penyusunannya, oleh sebab itu perlu diwaspadai penetapan target pembangunan yang over target maupun less target karena kurangnya waktu penyelarasan target RPJPD dengan RPJPN,” ucap Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA. Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. dalam FGD tersebut menyampaikan bahwa RPJPN diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. “Dokumen RPJPN ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya,” komentar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut. Menurut Prof. Kurnia RPJPN yang berlaku 20 tahun ini akan diwujudkan secara bertahap melalui RPJ Menengah yang berlaku 5 tahun dan dilaksanakan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. RKP ini lah yang didanai dengan APBN yang ditetap setiap tahun. Jadi RPJPN ini akan diwujudkan melalui 20 kali APBN yang akan datang. “RPJP perlu didukung Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai Instrumen perencanaan ruang. RPJP sebagai instrumen hukum yang mengikat pemerintah selama 20 tahun, namun rentan terpengaruh oleh politik dan kebijakan rezim pemerintahan,” ucap Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Lebih jauh Prof. Kurnia menyampaikan perlu penegasan jika pemerintah membuat program tidak sesuai dengan RPJPN bagaimana statusnya dan bagaimana implikasi hukumnya sehingga perlu mitigasi hukum untuk perubahan RPJPN. RPJPN juga menjadi rujukan bagi pembentukan dan pembangunan hukum. Hukum juga dimaksudkan untuk mendukung perwujudan RPJP baik Nasional maupun Daerah. Sementara itu Dra. Hj. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Komite IV sangat berterima kasih kepada sivitas akademika Universitas Andalas yang telah memberikan masukan dan saran kepada DPD RI terkait RPJPN 2025-2045 tersebut. “Kami sudah mendengar masukan dari para pakar Universitas Andalas, kami yakin masukan ini sangat penting untuk rencana pembangunan yang sedang disusun oleh pemerintah,” ucap Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Dra. Hj. Elviana, M.Si., juga menyampaikan bahwa DPD RI akan menjadikan aspirasi dan masukan dari Universitas Andalas tersebut sebagai bahan untuk memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045 yang sedang disusun oleh pemerintah. (*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 20.36.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI: Pertumbuhan Sektor Pariwisata Domestik Perlu Roadmap...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI melihat perlu adanya roadmap yang jelas dan keseriusan pemerintah dalam menggarap dunia kepariwisataan di Indonesia, karena terbukti mampu menggerakan sektor perekonomian di segala lini. Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim mengungkapkan sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu aspek yang memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Mengingat industri pariwisata memiliki potensi dan sumbangsih yang besar bagi perekonomian negara dan masyarakat Indonesia. Menurut Muslim, upaya pencapaian target sektor pariwisata tentu bukan perkara mudah. Ia menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut ada tujuh isu untuk membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia. Ketujuh isu tersebut adalah penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima, kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah, keterbatasan aksesibilitas transportasi di udara, darat, dan laut, kurangnya investasi sektor pariwisata, serta minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana. "Ketujuh isu tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, serta pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk menanganinya," ujar Muslim M Yatim pada RDPU Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (26/3/24). Pada RDPU ini, Ketua Asosiasi Dosen Pariwisata dan Praktisi Pariwisata Febby Dt Bangso memaparkan pentingnya pembangunan kepariwisataan. Salah satunya pengembangan Program Wisata Minat Khusus seperti wisata religi, kesehatan, bahari, kuliner, heritage dan wisata petualangan serta ekowisata perlu didesain, diarahkan, dan dioptimalkan untuk mengintervensi, mendukung, dan merekayasa kualitas destinasi pariwisata di Indonesia. "Selain penguatan industri wisata serta pemasaran, diperlukan penguatan infrastruktur dan digitalisasi di bidang pariwisata," ucap Febby. Sependapat dengan itu, Ketua Bidang Inbound dan Domestic Tour Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Heben Ezer mengungkapkan saat ini tata kelola pariwisata harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Ia menuturkan sektor pariwisata secara kinerja terbukti mampu mengungkit dan menggerakan sera mempengaruhi ekonomi sangat besar. "Sektor pariwisata mampu menggerakan ekonomi, sehingga tata kelola untuk pariwisata berkelanjutan perlu peran pemerintah dan menjadi prioritas, termasuk percepatan digitalisasi," ucap Heben Ezer. Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengharapkan pemerintah Indonesia mampu membangun dan menata kepariwisataan yang berkualitas seperti di negara lain. Ia melihat saat ini sektor pariwisata domestik seperti masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya tata kelola dan sistem penganggaran yang baik dari pemerintah. "Tata kelola pariwisata di domestik harus dikelola dengan benar, kalau tidak orang akan memilih pergi ke luar negeri karena lebih murah, mudah, dan tertata baik," pungkasnya. (*mas)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 17.19.00

Selengkapnya

Upayakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Lebih Baik, Komite III DPD...

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji (AMPHURI) dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) di Ruang Padjajaran DPD RI, Selasa (26/3/2024). Dalam RDPU tersebut, Komite III DPD RI berharap agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun ini dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, salah satunya dengan mendorong stakeholder terkait untuk dapat menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. “Sebagai perwakilan masyarakat dan daerah, DPD RI sangat berkepentingan terhadap penyelenggaraan ibadah haji berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat yang menjadi tanggung jawab negara,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim. Sebagai salah satu narasumber dalam RDPU tersebut, Sekretaris Jenderal AMPHURI Farid Aljawi terdapat beberapa catatan dalam penyelenggaran ibadah haji. Pertama, adanya kebijakan lansia tanpa pendamping, karena justru akan menyulitkan jemaah yang sudah berumur lansia dalam melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan. Kedua, adanya ketentuan yang jelas mengenai kondisi isihaah (kesehatan) yang menjadi syarat untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Karena tidak jarang, masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun tidak bisa melaksanakan ibadah haji, karena saat berangkat isihaahnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Ketiga, perlunya mempercepat waktu tunggu calon jemaah haji Indonesia. Karena saat ini banyak jemaah haji yang harus menunggu waktu puluhan tahun untuk melaksanakan ibadah haji. “Pemerintah Indonesia agar mengajukan peningkatan kuota tahunan jemaah haji per tahun, dari 221 ribu jemaah menjadi 241 ribu per tahunnya,”jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim berharap agar terdapat peningkatan dalam kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dirinya meminta agar setiap stakeholder terkait dapat berkomitmen dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. “Pelaksanaan haji yang kurang selama ini akan mendapatkan pelayanan yang lebih sempurna. Apalagi jemaah haji kita bermacam-macam, dari lansia dan yang menunggu lama. Kita berharap stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji melaksanakan dengan baik dan amanah,” imbuhnya. Senada, Anggota Komite III DPD RI Habib Said Abdurrahman berpesan agar keberadaan petugas pelayanan haji dapat lebih ditingkatkan perannya dalam melayani jemaah haji asal Indonesia. Karena selama ini dirinya sering menemui keberadaan petugas yang kurang memberikan pelayanan terhadap jemaah sebagaimana mestinya. “Karena banyak ditemui petugas yang hanya sekedar jalan-jalan. Kadang kita tanyakan ke mereka, mereka jawab tidak tahu karena bukan tugas mereka. Dan orang-orang ini yang setiap tahun dapat kerjaan,” imbuh Senator dari Kalimantan tengah ini.

Humas Selasa, 26 Maret 2024 14.29.00

Selengkapnya

Sultan Dukung Usulan KSP Terkait DMO Minyak Sawit Berbasis Volume...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung usulan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait perombakan basis penetapan Domestik Market Obligation (DMO) minyak sawit dari sebelumnya berbasis realisasi ekspor menjadi berbasis produksi minyak sawit. Menurutnya, harga minyak sawit saat ini sangat rentan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mempengaruhi realisasi ekspor minyak sawit. Akibatnya masyarakat di dalam negeri harus menanggung volatilitas harga minyak goreng ketika terjadi penurunan realisasi ekspor akibat volatilitas di pasar global. "Seperti yang terjadi saat ini, harga minyak goreng naik rata-rata 5 persen di banyak daerah. Hal ini tentu sangat menganggu daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan inflasi", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (26/03). Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, kata Sultan, masyarakat Indonesia seharusnya bisa menikmati harga minyak goreng secara stabil sesuai hasil produksi sawit. Usulan Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga tandan buah segar bagi petani sawit mandiri di daerah. "Luas perkebunan sawit kita meningkat tapi harga minyak goreng juga terus mengalami kenaikan. Saya kira sistem tata niaga minyak sawit atau CPO kita perlu dievaluasi secara menyeluruh", tegasnya. Meski demikian, Sultan meminta agar Usulan KSP terkait DMO minyak sawit berbasis produksi ini harus dikaji secara detail agar tidak menganggu pendapatan petani sawit mandiri. Stabilitas harga minyak goreng yang terjangkau harus juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan petani sawit rakyat di daerah. Diketahui, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengusulkan agar kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng dirombak dengan basis perhitungan volume produksi. Deputi III KSP, Edy Priyono mengatakan, aturan DMO minyak goreng saat ini yang berbasis volume ekspor akan bermasalah saat permintaan ekspor minyak sawit melemah seperti saat ini. Hal itu dianggap kurang efektif, lantaran pelemahan ekspor lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal yakni kondisi pasar global.(*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 14.19.00

Selengkapnya

Komite II DPD RI ke Melakukan Kunjungan Kerja ke Gresik...

GRESIK, dpd.go.id - Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Minerba, Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik pada hari Senin (25 Maret 2024). Kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik juga dimulai dengan melakukan tinjauan lapangan ke PT Smelting yang merupakan smelter tembaga pertama yang dibangun di Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kantor Bupati Gresik untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Bustami Zainudin, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, dalam pembukannya menyampaikan bahwa DPD memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke Gresik mengingat Kabupaten Gresik merupakan salah satu sentra utama program hilirisasi sektor pertambangan. “Komite II menyepakati memilih kunjungan kerja di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Gresik karena daerah ini merupakan salah satu sentra utama program hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu semangat utama dari UU Minerba yaitu hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia”, ujar Bustami Zainudin, senator asal Lampung. Acara diskusi dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, beserta seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Aminatun juga menekankan pentingnya kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Minerba ini. “Pengawasan ini tentunya sangat penting dilakukan mengingat dengan pengawasan ini maka akan didapatkan pemahaman mengenai situasi terkini terkait program hilirisasi sektor pertambangan mineral dan batu bara di tingkat daerah dan nasional”. Diskusi dipimpin langsung oleh Bustami Zainudin. Bustami memberikan kesempatan kepada seluruh peserta diskusi yang dihadiri baik dari perwakilan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, pengusaha daerah, maupun dari LSM untuk menyampaikan pandangan dan mengemukakan permasalahan yang ada di daerah. Sejumlah permasalahan dan masukan dikemukakan oleh para peserta. Mulai dari permasalahan infrastruktur daerah sebagai penopang program hilirisasi pertambangan, dampak lingkungan dari keberadaan tambang dan industri hilir, permasalahan perizinan, hingga permasalahan rendahnya pemanfaatan dolomit, yang merupakan salah satu komoditas tambang utama di Kabupaten Gresik, dalam program hiliriasi nasional. Berbagai permasalahan tersebut langsung dijawab oleh perwakilan Pemerintah Pusat yang hadir pada kegiatan tersebut, seperti perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Perindustrian. Lebih dari itu, Komite 2 DPD juga menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Christiandy Sanjaya, senator dari Kalimantan Barat, menyampaikan akan membahas permasalahan kebutuhan SDM terkait perizinan dan pengawasan pertambangan di daerah dan permasalahan infrastruktur pendukung program hilirisasi tambang seperti jalan dengan kementerian terkait. Hal senada juga disampaikan oleh Agustin Teras Narang selaku senator dari Kalimantan Tengah. “Pemerintah pusat perlu memberikan support, apalagi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 7%”, tegasnya. Acara ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Bustami Zainudin yang menyampaikan bahwa seluruh masukan dalam kunjungan kerja ini akan dicatat sebagai hasil pengawasan dan akan diperjuangkan oleh Komite II DPD RI sebagai upaya memastikan pelaksanaan UU Minerba, khususnya terkait hilirisasi sektor pertambangan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi bangsa dan negara (*).

Humas Selasa, 26 Maret 2024 10.26.00

Selengkapnya

TINJAU KONDISI PASCATAMBANG LUMPUR LAPINDO, KOMITE II MENGUNDANG KEMENTERIAN/LEMBAGA LAKUKAN...

SIDOARJO, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Minerba) pada hari Senin (25/3) di Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Pendopo Delta Wibawa dan dihadiri oleh Bupati Sidoarjo beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara beserta jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan beserta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); para asosiasi, yayasan, pelaku usaha, dan perseorangan/kelompok yang bergerak di sektor pertambangan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Abdullah Puteh selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU Minerba. “Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara di tingkat daerah dan nasional, baik dalam situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan, serta memperoleh masukan konkret terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program hilirisasi pertambangan mineral dan batubara”, tegas Pimpinan Komite II tersebut. Dalam kesempatannya, Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, menyampaikan bahwa posisi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk minerba hampir tidak ada sama sekali kecuali terkait AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Kemudian, Ahmad Mudhlor Ali juga menyinggung agar pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota juga dilibatkan untuk monitoring pertambangan. “Izin tambang yang berdampak berat agar masyarakat juga turut dilibatkan”, lanjutnya. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab kegiatan Kunker dipimpin oleh Aji Mirni Mawarni, Senator asal Kalimantan Timur. Pada sesi tersebut, Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian PUPR, T. Maksal Saputra, turut menyampaikan bahwa kegiatan utama PPLS adalah pengendalian luapan lumpur dan pembangunan infrastruktur pengamanan di sekitar waduk lumpur Sidoarjo. PPLS juga memiliki Tim Siaga Bencana yang bekerja 24 jam dibagi menjadi dua shift untuk berkeliling tanggul. “Tim Siaga Bencana juga dipersiapkan dengan alat berat”, ujarnya. Kemudian, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, turut menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam Pertambangan Minerba. “Berdasarkan Perpres 55 Tahun 2022, kewenangan Galian C didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi”, ucapnya. Sunindyo Suryo Herdadi juga turut menyampaikan informasi terkait dengan logam tanah jarang. “Tahun lalu Badan Geologi sudah melakukan penelitian dan temuan sementara ada beberapa unsur logam tanah jarang namun masih berada di bawah aspek keekonomian dan kelayakan lingkungan dalam proses mendapatkan unsur tersebut”, ujarnya. Dalam forum yang sama, Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK, Edy Nugroho Santoso, juga memberikan tanggapan terkait dengan perlunya upaya peningkatan tutupan vegetasi. “Ada beberapa kajian yang digunakan untuk memperkuat tanggul-tanggul yang ada termasuk untuk menyerap polutan”, ujarnya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan menuju tanggal penahan lumpur untuk meninjau kondisi luapan lumpur Lapindo. Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Badikenita Br. Sitepu (Sumatera Utara), Emma Yohanna (Sumatera Barat), Zuhri M. Syazali (Kepulauan Bangka Belitung), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Fahira Idris (DKI Jakarta), Eni Sumarni (Jawa Barat), Denty Eka Widi Pratiwi (Jawa Tengah), Habib Ali Alwi (Banten), Lalu Suhaimi Ismy (Nusa Tenggara Barat), Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan), Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), dan Mamberob Yosephus Rumakiek (Papua Barat). (*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 09.06.00

Selengkapnya

Diskusi Bersama Senator Papua, Ketua DPD RI Bicara Bangsa hingga...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berdiskusi dengan empat Senator baru yang terpilih pada Pemilu 2024 dari Papua Pegunungan dan dua Senator dari Maluku Utara, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Senin (25/3/2024). Selain tentang lembaga DPD RI, kepentingan daerah dan bangsa, diskusi juga diwarnai dengan obrolan tentang sepakbola. Keempat Senator baru dari Papua Pegunungan diantaranya, Arianto Kogoya, Nelson Wenda, Matias Heluka, dan Sopater Sam. Sedangkan Senator baru terpilih dari Maluku Utara adalah R Graal Taliawo dan Hasby Yusuf. Hadir pula Alfiansyah 'Komeng' Bustami, Senator baru dapil Jawa Barat. Ketua DPD RI didampingi juga oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Mewakili Senator baru lainnya, Arianto Kogoya berterimakasih sebagai anggota baru diajak berdiskusi langsung Ketua DPD RI, sehingga menambah wawasan dan mempercepat adaptasi dalam menjalankan tugas nantinya. "Terima kasih kami dari Papua diberikan arahan, sehingga kami semakin paham dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPD RI," jelasnya. Menurut Arianto, sebagai wakil daerah dia meminta bantuan agar aspirasi daerah Papua khususnya Papua Pegunungan menjadi atensi pimpinan DPD RI. "Kami mewakili daerah sangat tertinggal. Masyarakat di sana benar-benar berharap kepada kami untuk bisa memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan. Makanya kami nanti tentu meminta dukungan pimpinan," papar Arianto. Dalam kesempatan itu, secara jujur Arianto mengaku sebenarnya lebih mengenal LaNyalla sebagai Ketua PSSI. "Kami saat itu masih sekolah di Papua, kami melihat kiprah Pak LaNyalla di PSSI membangun sepakbola. Sangat luar biasa persepakbolaan nasional ketika dipimpin Bapak karena banyak mengukir prestasi," ujar dia lagi. Sementara itu LaNyalla menyampaikan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan terjadi hampir di seluruh daerah, tidak hanya di Papua. "Ini bukan saya ngarang. Persoalan ini saya temukan karena saya turun langsung keliling ke daerah, di semua propinsi dan lebih dari 300 kota," tukasnya. Temuan persoalan itu, lanjut Lanyalla, oleh DPD ditelaah dengan baik. DPD RI berdiskusi dengan stakeholder, para ahli, dan elemen masyarakat lainnya. Diperoleh solusi permasalahan fundamental itu, adalah perbaikan sistem demokrasi dan sistem ekonomi. "Keduanya harus kembali berlandaskan Pancasila. Kalau tidak, yakinlah bangsa ini akan semakin terpuruk," jelas LaNyalla. LaNyalla juga menyampaikan sebagai anggota DPD RI memang mempunyai tugas pokok mengawal kepentingan daerah agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ditambahkannya, wajah Indonesia adalah wajah dari 38 Provinsi di Indonesia. "Artinya, kalau ingin Indonesia maju, maka daerah harus maju. Jika ingin Indonesia makmur, maka daerah harus makmur. Daerah dalam arti 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Termasuk Papua," tuturnya.(*)

Humas Senin, 25 Maret 2024 20.41.00

Selengkapnya

Buka Bersama Senator Terpilih, LaNyalla Kembali Tekankan Perlunya Penguatan Sistem...

JAKARTA, dpd.go.id - Berbuka puasa bersama Senator baru yang terpilih pada Pemilu 2024, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sampaikan upaya penguatan sistem bernegara sekaligus penguatan lembaga DPD RI ke depan. Upaya penguatan tersebut, oleh DPD RI telah dituangkan dalam lima proposal kenegaraan yang ditawarkan untuk menjadi kesadaran kolektif dan konsensus nasional bangsa dan negara. Senator baru yang hadir antara lain Alfiansyah 'Komeng' Bustami (Jawa Barat), Hasby Yusuf (Maluku Utara), Destita Khairilisani (Bengkulu), Elisa Ermasari (Bengkulu) dan Mirah Midadan Fahmid (NTB). Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. “Prof Kaelan dari UGM sering bilang DPD RI ini Bahasa Jawa-nya pupuk bawang, cuma pelengkap fungsi DPR RI. Ada ketimpangan secara politik, tentunya ini tidak adil. Karena itu penguatan peran DPD RI mutlak diperlukan,” tegas LaNyalla di Restoran Parle, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024). Tetapi, lanjut LaNyalla, DPD RI tidak egois untuk mengejar kepentingan sendiri. DPD RI ingin memperjuangkan hal yang lebih luas dari itu; yaitu untuk kepentingan agar bangsa dan negara ini dapat mempercepat mewujudkan cita-cita dan tujuan lahirnya negara ini. “Munculnya lima proposal kenegaraan didasari oleh temuan dan aspirasi bahwa bangsa ini masih menghadapi ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Akar persoalannya adalah Konstitusi hasil Perubahan di tahun 1999 hingga 2002 telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi dan identitas Konstitusi," tuturnya. Untuk itulah, lanjut LaNyalla, DPD RI menawarkan gagasan perbaikan Indonesia, dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Namun kita menyadari ada kelemahan di dalam sistem tersebut. Makanya DPD RI menawarkan penyempurnaan dan penguatan pada sistem itu," tegasnya. Lalu dimanakah penguatan DPD RI? LaNyalla menjelaskan hal itu ada di dalam proposal kedua yang ada di dalam lima proposal kenegaraan DPD RI. Yakni membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Dimana hal tersebut memang menjadi tren perubahan konstitusi di beberapa negara. Termasuk yang terbaru, dilakukan Afrika Selatan. "Hal itu sangat penting agar Undang-Undang yang dihasilkan, tidak hanya dibuat oleh keterwakilan partai politik tetapi juga ada keterwakilan masyarakat non-partisan atau people representative. Itulah mengapa, anggota DPD RI, yang juga peserta pemilu dari unsur perseorangan yang berbasis Provinsi secara merata, harus berada di dalam kamar DPR RI," paparnya. Sementara pemilihan presiden, harus kembali melalui MPR, yang harus diisi para hikmat yang merupakan penjelmaan rakyat. Karena para pendiri bangsa memilih sistem perwakilan itu berdasar karakteristik yang sesuai dengan Indonesia dan Pancasila. “Penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Baru, dimana MPR ‘disulap’ menjadi all president men dan tanpa batasan masa jabatan, itulah yang harus dibenahi. Bukan mengganti sistem yang dirumuskan pendiri bangsa dengan demokrasi liberal ala negara-negara barat,” pungkasnya. (*)

Humas Jumat, 22 Maret 2024 23.28.00

Selengkapnya

BAP DPD RI Rapat Konsultasi Bersama BPK Perwakilan Sultra, Dorong...

dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan rapat konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (21/3/2024). Hal ini dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2023. Pertemuan digelar di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir dalam pertemuan itu Ketua BAP DPD RI,Tamsil Linrung beserta jajaran. Mereka diterima langsung Auditor Utama Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi, dan Kepala Perwakilan BPK Sultra Dadek Nandemar bersama jajaran. Ketua BAP DPD, Tamsil Linrung menjelaskan, rapat konsultasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres penyelesaian sejumlah temuan di Provinsi Sultra. Sekaligus mendorong supaya semua kerugian daerah/negara dikembalikan. "Hasil pertemuan tadi, kami melihat ada progres yang baik. Kami apresiasi kinerja BPK Perwakilan Sultra," ungkap Tamsil Linrung usai pertemuan di Kantor Perwakilan BPK Sultra, Kamis (21/3/2024). Menurut Tamsil, ada beberapa kasus yang pihaknya dorong untuk segera dituntaskan. Misalnya, temuan BPK Sultra terkait dugaan korupsi kasus illegal mining di Blok Mandiodo, kasus Bandara di Kolaka Utara, kasus kelebihan bayar di beberapa proyek, maupun perjalanan dinas sejumlah daerah. "Sejauh ini, progresnya sudah bagus. Pihak bermasalah sudah mengakui dan kerugian negara akan dikembalikan. Prinsipnya, kami mendorong supaya kerugian daerah/negara dikembalikan," jelas Senator asal Sulsel tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sultra Dadek Nandemar menyambut baik kehadiran BAP DPD RI. Menurutnya, DPD RI ingin melihat sejauh mana keseriusan pihaknya dalam menangani sejumlah kasus di Sultra. "Mereka (BAP DPD) hanya ingin mengetahui, sudah sejauh mana prosesnya. Mereka mengapresiasi yang kami lakukan terhadap temuan itu," ujarnya. Rapat konsultasi tersebut merupakan pelaksanaan tugas BAP DPD RI sesuai Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 118, yaitu melakukan penelaahan dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara yang disampaikan kepada DPD. BAP DPD RI melaksanakan tugas tersebut dengan mengindentifikasi kerugian daerah yang dijumpai dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan di daerah, terhadap entitas di pemerintah daerah. Termasuk juga BUMD, Bank Daerah, RSUD (BLUD) serta mendorong penyelesaian kerugian daerah oleh pihak-pihak terkait. Selain Tamsil Linrung (Ketua BAP/Senator Provinsi Sulsel), sejumlah pimpinan dan anggota BAP DPD RI juga hadir. Mereka adalah Bambang Santoso (Wakil Ketua BAP/Senator Provinsi Bali), Maya Rumantir (Senator Provinsi Sulut), Angelius Wake Kako (Provinsi NTT), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Provinsi Sulbar), Mirati Dewaningsih (Provinsi Maluku), Alexander Fransiscus (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), dan Emma Yohanna (Provinsi Sumatera Barat).(*)

Humas Jumat, 22 Maret 2024 23.07.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI: Revisi UU Kepariwisataan Harus Dapat Optimalkan...

YUNANI, dpd.go.id – Komite III DPD RI menilai pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia harus dilakukan dengan memfokuskan pada pilar-pilar keberlanjutan baik secara ekonomi, ekologi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan potensi pariwisata di setiap daerah melalui pembangunan berkelanjutan. “Hal ini terlihat di negara Yunani, di mana pesatnya perkembangan sektor pariwisata Yunani menunjukkan bahwa model manajemen pembangunan yang berkelanjutan terbukti berjalan efektif,” ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dalam pertemuan Komite III DPD RI dengan Direktur Jenderal Kebijakan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Yunani Panagiota Dionysopoulou membahas kebijakan pengembangan pariwisata di Yunani sebagai bagian dalam pengayaan materi dan penguatan konsep naskah akademik draft RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, Kamis (21/3/2024). Menurut pria yang akrab dipanggil HB ini, Yunani merupakan salah satu tujuan wisata utama dunia karena memiliki letak geografis yang dapat menarik wisatawan mancanegara. Termasuk kondisi iklim yang mendukung, keanekaragaman habitat alami, budaya dan estetika lokal yang unik, serta keindahan alam, sehingga mendukung pesatnya perkembangan kegiatan pariwisata di Yunani. “Oleh karena itu, kami ingin menggali informasi terkait regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dalam mendukung sektor pariwisata berkelanjutan, memahami prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan pariwisata di Yunani, sebagai bahan dalam merumuskan payung hukum pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia,” imbuh HB yang merupakan Senator dari Kalimantan Utara ini. Adanya payung hukum melalui revisi UU Kepariwisataan, lanjut HB, akan menjadi langkah strategis untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Selain itu, Penyusunan RUU Perubahan atas UU Kepariwisataan juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam dan budaya, serta memperkuat citra positif destinasi pariwisata Indonesia di mata dunia “Dengan adanya RUU ini, diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman yang kokoh bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pariwisata secara berkelanjutan,” jelasnya. Dalam pertemuan tersebut, Hasan Basri juga didampingi oleh beberapa senator DPD RI, seperti Yance Samonsabra dari Papua Barat, Habib Said Abdurrahman dari Kalimantan Tengah, AA Oni Suwarman dari Jawa Barat, M Sum Indra dari Jambi, Hafidh Asrom dari DI Yogyakarta, Dailami Firdaus dari Jakarta, TGH. Ibnu Halil dari NTB, Ajbar dari Sulawesi Barat, Dedi Iskandar Batubara dari Sumatera Utara, Ahmad Nawardi dari Jawa Timur, Zainal Arifin dari Kalimantan Timur, dan , Habib Zakaria Bahasyim dari Kalimantan Selatan.***

Humas Kamis, 21 Maret 2024 20.06.00

Selengkapnya

Resmikan Masjid Sunan Kalijogo di Bekasi, LaNyalla Berbagi Kiat Sukses...

BEKASI, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyempatkan diri meresmikan Masjid Sunan Kalijogo milik Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (YPMS) di Jalan Perumahan Papan Mas, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/3/2024). Masjid tersebut merupakan jejak perjuangan almarhum KH Djauhari Zein, yang juga guru dari Ketua DPD RI. Dalam acara yang dirangkai dengan santunan anak yatim itu, Ketua DPD RI berbagi tips sukses menjadi seorang pemimpin. Dikatakan LaNyalla, sebagai murid atau santri dari KH Djauhari Zein, kita harus betul-betul mengerti nilai-nilai yang diajarkan. Jika kita sudah paham, Senator asal Jawa Timur itu menilai apa yang menjadi keinginan, Insya Allah akan terwujud. Pun halnya dalam hal memimpin, akan dibimbing langsung oleh Allah SWT. "Saya berpesan agar anak-anak di sini dibina semaksimal mungkin, terutama sholat malamnya dan dhuha-nya. Untuk wirid silakan amalkan apa saja. Yang terpenting, tiap waktu dalam hati berdzikir, mengingat Allah SWT," pesan LaNyalla. Dari semua itu, LaNyalla berpesan agar niat dan implementasinya harus dijalankan secara istiqomah. "Kita harus praktikkan dalam perbuatan kita. Kalau sudah istiqomah, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita akan tercapai. Meskipun kita tidak meniatkan untuk tujuan tertentu, tetapi Allah SWT yang akan mengangkat derajat kita lebih tinggi," tutur LaNyalla. Ia menyontohkan dirinya. LaNyalla mengaku hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Sang Guru, KH Djauhari Zein. "Ketika kita ikhlas melaksanakannya, Allah SWT yang mengangkat derajat kita. Saya sebagai contoh, sebagai bukti, bagaimana Allah SWT menaikkan derajat dalam perjalanan hidup saya," ulas LaNyalla. Ketua Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (YPMS) Nugroho Budi Martono menjelaskan, Masjid Sunan Kalijogo dibangun pada tahun 1990. Namun, sekitar tiga tahun lalu kondisi bangunan mulai memprihatinkan. "Banyak tembok yang mulai rusak, retak-retak dan genting bocor. Dulu lantainya ini sejajar dengan tanah. Sehingga jika hujan, banjir masuk ke dalam masjid," tutur Nugroho. Sekitar 1,5 tahun lalu, Ketua DPD RI berkenan melakukan renovasi masjid tersebut. "Renovasi memakan waktu 1 tahun. Alhamdulillah sudah selesai sejak lama. Kami menunggu kedatangan Beliau (Ketua DPD RI) untuk meresmikan. Baru hari ini semuanya terlaksana," kata Nugroho.(*)

Humas Kamis, 21 Maret 2024 20.01.00

Selengkapnya

Hasan Basri Desak PBB Serius Urusi Palestina...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengutuk keras terhadap penyerbuan Masjid Al Aqsa pada 10 hari terakhir Ramadan, yang diserukan oleh Pemerintah Israel di mana mereka mengizinkan orang Yahudi memasuki tempat ibadah umat Islam. "Kami mendesak PBB untuk serius menangani hal ini. Jangan hanya fokus ke negara-negara yang aman dari persoalan HAM tetapi melupakan yang terjadi di Palestina," tegas lelaki yang akrab disapa HB ini. Lebih lanjut dia menjelaskan, persoalan tidak satupun sanksi yang diberikan kepada Israel. Sementara, Israel terus melakukan penyerangan terhadap Palestina, di mana banyak nyawa anak-anak, perempuan bahkan tenaga kesehatan yang harus berakhir di sana. "Penyerangan terus dilakukan meski di bulan Ramadan, tapi tidak ada satupun sanksi yang diberikan oleh PBB," tutur HB dengan nada kecewa. HB menolak kategoris atas pelanggaran semacam itu dan semua tindakan provokatif. Dirinya mendukung rakyat Palestina dan mendukung semua upaya yang bertujuan mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina. (*)

Humas Kamis, 21 Maret 2024 10.19.00

Selengkapnya

Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim, Mahyudin Susun Visi Kaltim Keren...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, membuka peluanf maju dalam kompetisi Pilkada Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2024. Senator asal Kaltim itu memgaku telah menyusun visi Kaltim Keren sebagai visi yang akan diwujudkannya jika dipercaya sebagai Gubernur Kaltim. "Saya membawa visi Kaltim Keren, karena saya ingin Kaltim ini menjadi provinsi keren, seperti IKN yang terlihat keren," katanya, dalam acara buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat Kaltim, di Samarinda, Rabu (20/3/2024). Keren itu menurutnya merupakan singkatan dari beberapa gagasan yang layak diwujudkan bagi pembangunan Kaltim, antara lain Kolaborasi, ekonomi maju, bangun entrepreneurship, religius dan bersatu, dan lingkungan nyaman. "Visi Kolaborasi maksudnya pemerintahan yang hendak diwujudkan nanti bersifat kolaborarif dengan melibatkan aspirasi rakyat, dalam membuat kebijakan," katanya. Visi "ekonomi maju berkeadilan" memurutnya, adalah konsep yang berharap Kaltim menjadi provinsi yang maju dan inklusif bagi semua kalangan dan wilayah. "Untuk maju Kaltim jangan hanya memgandalkan pada kpmoditas, karena masih banyak sektor lain yang perlu diperhatikan, seperti industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan sebagainya," katanya. Visi "Religius dan bersatu" menurutnya, Kaltim mampu mewujudkan masyarakat yang religius dan bersatu dalam perbedaan. "Keharmonisan dalam perbedaan akan menjadi modal berharga dalam pembangunan Kaltim," katanya. Kemudian visi "bangun entreprenership" menurutnya, penting untuk menambah jumlah entrepreneur di kalangan masyarakat Kaltim. "Membangun entreprenership bisa menjadi solusi mempercepat pembangunan serta membuka lapangan kerja yang lebih luas," katanya. Sedangkan visi "lingkungan nyaman" diharapkan Kaltim dapat mencontoh pembangunan IKN yang mengusung konsep green city dan smart city. "Kaltim harus menjadi wilayah penyangga IKN yang memiliki lingkungan yang nyaman untuk ditinggali," pungkasnya.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 07.12.00

Selengkapnya

Buka Bersama Alumni Perguruan Tinggi, Ketua DPD RI Istiqomah Perjuangkan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dirinya istiqomah dalam memperjuangkan kembalinya Indonesia ke UUD 1945 Asli, sebelum Amandemen 1999-2002. Sebab menurut LaNyalla, muara dari persoalan bangsa ada di sektor hulu, yaitu sistem bernegara yang saat ini melenceng jauh dari Pancasila. Hal itu disampaikan LaNyalla saat berbuka bersama aktivis Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di kediaman Ketua DPD RI, di Jakarta, Rabu (20/3/2024). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum APTSI Hendra Zon, Sekjen APTSI Febrinaz Azis, dan belasan anggota APTSI lainnya. Sementara Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II DPD RI yang juga Senator asal Lampung, Bustami Zainudin. "Sampai sekarang saya tetap istiqomah mengembalikan negara ini ke UUD '45 naskah asli. Saya selalu konsisten dengan apa yang saya dijalankan. Mulai dari sepi kemudian gerakan ini ramai dan menjadi sepi lagi saat ini karena hiruk pikuk Pemilu, saya akan terus perjuangkan," kata LaNyalla. Dikatakan oleh Senator asal Jawa Timur itu, perhelatan Pemilu 2024 dengan segala permasalahannya seperti soal kecurangan, politik uang, intervensi dan lainnya adalah persoalan hilir. Makanya protes-protes dengan demonstrasi, menurut LaNyalla, kurang bijak. "Mari jangan mengurusi soal hilir, tetapi hulunya yang harus diperbaiki. Yakni sistem bernegara kita yang harus sesuai Pancasila," tegas LaNyalla. "Kalau kembali ke UUD 45 naskah asli pasti tidak akan ada kecurangan itu. Karena nantinya pemilihan Presiden berada di lembaga tertinggi di MPR," imbuh dia. Dalam penjelasannya, MPR yang dimaksud adalah lembaga tertinggi negara yang baru. Dimana setelah kembali ke UUD 1945 Asli, kemudian diamandemen dengan addendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan. “MPR diisi oleh anggota DPR, utusan Daerah dan utusan golongan. Anggota DPR ini bukan hanya dari partai politik saja tetapi juga dari DPD yang merupakan peserta pemilu perseorangan," katanya. LaNyalla juga menyinggung Pilpressung yang sebenarnya sangat-sangat tidak demokratis. Rakyat hanya dijadikan kambing congek. Disuruh mencoblos orang yang sudah dipilih oleh oligarki. "Makanya usai Pemilu ini, mari kita bergerak kembali. Tidak ada urusan dengan Presiden terpilih. Perjuangan harus kita lanjutkan, supaya kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat," paparnya.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 07.08.00

Selengkapnya

KOMITE IV: “DORONG PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI MELALUI...

Jambi, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Pendampingan mitra terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 yang difokuskan pada dampak pinjaman PT. Permodalan Nasioanal Madani dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Sasono Hantarto, dalam sambutannya selaku Executive Vice President Human Capital dan Operasi PT PNM, “PNM hadir di Provinsi Jambi dengan total nasabah aktif sebanyak 253,840 dari 13,728 kelompok perempuan dan sudah mengakumulasi sekitar 4 Triliun Rupiah dalam penyalurannya”, Sasono juga menjelaskan “PT. PNM selain berfokus untuk memberikan modal usaha kepada perempuan pra sejahtera, kami juga terus mendorong nasabah melalui pendampingan kepada seluruh nasabah kami, membantu mereka untuk terus dapat meningkatkan kapasitas diri, karena hal ini diyakini mampu mengakselerasi percepatan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari kemiskinan dan juga untuk membawa dampak besar bagi ketahanan ekonomi nasional”. Sasono Hantarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang aktif dan memicu PNM untuk dapat lebih baik lagi untuk membantu perempuan prasejahtera dan dapat memperluas penyaluran pembiayaan dan pendampingan dengan harapan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi”. Dra. Hj. Elviana, M.Si, Senator Jambi dalam sambutannya selaku Wakil Ketua I Komite IV menyampaikan “Kunjungan Pimpinan Komite IV DPD RI ini bertujuan untuk mengidentifikasi awal persoalan-persoalan ditemui di lapangan di mana banyak pengaduan masyarakat tentang pembiayaan Ultra Mikro kepada masyarakat. Selanjutnya, Elviana menekankan bahwa “dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui instrumen APBN. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembiayaan Ultra Mikro (UMi)”. Elviana juga berujar “Apabila terkelola dengan baik, yakin bahwa Jambi dapat menjadi model pengembangan Umi Mekaar di Indonesia”. ⁠Endang Nurjani, selaku Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 1 PT.PNM dalam paparannya “saham PT PNM sebesar 99,99997% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Endang dalam paparannya mengutarakan “Margin bunga yang diberikan PT.PNM UMi Mekaar dalam pembiayaan Usaha Ultra Mikro berada dibawah kompetitor sejenin dan mengalami penurunan dari Suku Bunga 25% turun ke 19,6% pada skema pinjaman diatas 5 tahun, UMi Mekaar juga hadir di hampir 70% di seluruh kecamatan di Indonesia”. Fernando Sinaga. S.Th, Senator asal Kalimantan Utara yang merupakan Wakil Ketua III Komite IV DPD RI “Perlu adanya perhatian lebih terhadap beberapa kelompok seperti kelompok tani dan kelompok nelayan dalam skema pembayaran”. Eva Susanti, Senator DPD RI Provinsi Sumatera Selatan berharap “upaya dan pemberian solusi oleh PT PNM terjun ke daerah-daerah yang susah dijangkau, seperti halnya di daerah Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan”. Eva Susanti berharap “PT PNM dapat membantu mayarakat pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi Halal dan Sertifikasi BPOM”. Sudirman, Senator DPD RI Provinsi Aceh mengatakan “bentuk pendampingan oleh PT PNM terhadap peningkatan pengusaha baru harus muncul untuk mendongkrak pertumbuhan dan peningkatan ekonomi, Sudirman mengharapkan dengan hadirnya PT. PNM ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah”. Pimpinan Komite IV DPD RI berharap agar PT. PNM dapat menjalin kerja sama lebih intens lagi untuk mengawal program agar sukses di seluruh Indonesia. “Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang telah dipaparkan PT PNM dan mengapresiapi kinerja yang telah di capai oleh Umi Mekaar Jambi,”, tutup Elviana Pimpinan Komite IV.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 22.06.00

Selengkapnya

Hasan Basri Bangga Atlet Indonesia Juarai All England 2024...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para atlet Bulutangkis Indonesia Jonatan Christie, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Antony Sinisuka Ginting, yang telah berjuang sekuat tenaga hingga babak akhir di ajang All England 2024 yang diselenggarakan di Birmingham. "Kami sangat bangga dan terharu atas pencapaian para atlet yang sudah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bisa sampai pada titik ini," tutur lelaki yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas PP PBSI dan Ketua Umum PBSI Kaltara. Pencapaian All England tahun ini tak luput dari hasil ketekunan dan disiplin dalam menjalani proses yang telah dilewati para atlet, pelatih dan para official yang sudah bekerja sama dengan sangat baik. "Hal ini kita patut syukuri dan ini bisa menjadi pemacu semangat bagi para atlet lainnya untuk mempersiapkan diri pada ajang-ajang bergengsi berikutnya salah satunya Olimpiade Prancis tahun ini," jelas HB sapaan akrabnya. Untuk diketahui, Jonatan dan Ginting dapat mengulang kembali sejarah Indonesia 30 tahun lalu, di mana All Indonesian finals antara Hariyanto Arbi melawan Ardi B. Wiranata pada tahun 1994. Sementara itu, kemenangan Fajar dan Rian pun menjadi sebuah pencapaian karena telah mempertahankan gelar All England Open selama dua tahun berturut-turut. (***)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 21.57.00

Selengkapnya

Komite III Dorong Terciptanya Pariwisata Unggul Berbasis Budaya dan Sejarah...

YUNANI, dpd.go.id - Komite III DPD RI melakukan studi referensi ke Yunani untuk mengetahui pengelolaan sektor pariwisata di negara tersebut agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pengayaan materi dan penguatan konsep naskah akademik RUU Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini. Dalam pertemuan dengan Anggota Parlemen Hellenik (Komite Produksi dan Perdagangan) Yunani, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengatakan bahwa antara Indonesia dengan Yunani memiliki kemiripan karakteristik di sektor Kepariwisataan. Menurut Hasan, Yunani menjadi destinasi wisata utama di Eropa dengan kekayaan budaya dan sejarah sebagai produk wisata unggulan. Sama halnya Yunani, Indonesia juga memiliki kepariwisataan dengan kekayaan budaya dan adat istiadat dengan kearifan lokal dan ekonomi kreatif yang mumpuni. “Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan destinasi wisata bersejarah, pemberdayaan ekonomi lokal, promosi pariwisata berkelanjutan, diversifikasi produk pariwisata, dan penggunaan teknologi dalam pariwisata di Yunani untuk kami rumuskan dalam naskah akademik RUU Perubahan UU Kepariwisataan,” ucap Hasan dalam pertemuan dengan Komite Produksi dan Perdagangan yang terdiri dari Mpuokoros Georgiou Chhstos sebagai Ketua, Arampatzi AF sebagai Wakil Ketua, dan Soukouli DMEM sebagai Sekretaris, Rabu (20/3/224). Senator dari Kalimantan Utara ini menjelaskan, pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memberi kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja serta pendapatan nasional. Di era globalisasi, pariwisata menjadi salah satu sektor yang strategis dalam meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. “Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan, sebagai upaya menjaga sektor yang memberikan kontribusi pada penerimaan negara dan salah satu pilar perekonomian masyarakat di daerah,” imbuh pria yang akrab disebut HB ini. Sebagai upaya memajukan pariwisata di Indonesia, lanjut Hasan, Komite III juga mendorong untuk terjalinnya peningkatan kerjasama bilateral antar kedua negara di sektor kepariwisataan. Apalagi sebelumnya antara Indonesia dengan Yunani telah menjalin kerjasama melalui MoU dis sektor kepariwisataan tahun 2007 yang telah diratifikasi di tahun 2022. Sehingga adanya peningkatan kerjasama bilateral di sektor pariwisata antar kedua negara akan menjadi bagian dalam implementasi MoU tersebut sebagai upaya memajukan sektor pariwisata di kedua negara. “Dengan adanya kerja sama bilateral diharapkan pihak Yunani bisa sharing best practice yang dilakukannya untuk menarik wisatawan. Dan kedua negara bisa menyusun action plan ke depan, baik dalam penyelenggaraan event, join promotion, hingga capacity building,” imbuh pria yang akrab disebut HB ini.***

Humas Rabu, 20 Maret 2024 21.39.00

Selengkapnya

Indonesia dan Rusia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Antar Parlemen...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan rombongan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Federal Rusia Konstantin Kosachev. Keduanya membahas berbagai isu terkini dan sepakat meningkatkan kerja sama antar Parlemen diberbagai bidang. “Kita bersepakat kerjasama parlemen dapat meningkatkan hubungan bilateral RI-Rusia. Kita berharap bahwa kedua parlemen bisa terus meningkatkan kerjasama. Semoga kerjasama parlemen dapat lebih membuka hubungan baik kedua negara," ujar Nono Sampono. Nono menuturkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perdagangan RI-Rusia mengalami perkembangan signifikan. "Saya mencatat tahun 2022 hampir meningkat 70%. Target kita memang 2024 bisa mencapai 5 Milyar USD. Baru-baru ini ada kunjungan dari sejumlah lembaga keuangan dan perusahaan teknologi Rusia ke IKN. Memang konsep IKN sebagai smart city perlu investor seperti Rusia,” ujar Nono. Lebih lanjut, Nono menambahkan, keduanya juga membahas kerjasama antara negara yang sudah semakin berkembang, terutama energi nuklir dan antariksa. “Indonesia sebagai negara kepulauan tertarik dengan pembangkit sistem floating/kapal dengan kapasitas 100-110 MW. Demikian juga kelanjutan pembangunan bandar/stasiun antariksa, ada tawaran dari kementerian industri bahwa akan menerima Kosmonot dari Indonesia,” katanya. Untuk itu, Nono Sampono berpendapat, senator punya peran penting dan dapat menjadi penghubung dengan Pemerintah Daerah sehingga kerjasama bilateral dapat meningkat. “Sebagai contoh, Juli 2023 kepala perwakilan perdagangan Rusia berkunjung ke Jawa Timur, mereka bertemu dengan beberapa pengusaha berbagai bidang seperti kesehatan, pupuk dan aneka produk perikanan, pengolahan ikan beku, makanan dan minuman, fesyen, bahan bangunan, logistik dan produk kebutuhan sehari-hari. Ini contoh agar daerah dapat peluang untuk berinteraksi dalam peluang kerjasama ini,” jelas Nono. Dalam pertemuan tersebut ditekankan bahwa dalam waktu dekat hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia telah berlangsung selama 75 tahun. Bagi Rusia, Indonesia adalah mitra prioritas karena hubungan yang terus berkembang dan sangat dinamis. "Hari ini kami senang kembali datang kesini, dan semoga kerjasama parlemen dapat lebih membuka hubungan baik antar kedua negara," tandas Nono. Hadir dalam pertemuan tersebut rombongan DPD RI didampingi Wakil Dubes RI Berlian Helmi, Senator Adilla Azis dari Jawa Timur, Senator Abdullah Puteh dari Aceh, Senator Darmansyah dari Bangka Belitung Senator Filep Wamafma dari Papua dan Senator Bambang Santoso dari Bali serta Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Federal Federasi Rusia, Liliana Gumerova.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 16.51.00

Selengkapnya

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU...

Jakarta, dpd.go.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI memandang bahwa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah harus mendapatkan perhatian serius. "Persoalan yang timbul akibat regulasi baru tersebut patut dicermati secara mendalam, karena merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah khususnya terkait pendapatan daerah," tutur Wakil Ketua BULD Eni Sumarni bersama Ketua BULD Stevanus BAN Liow ketika membuka rapat bersama pakar kebijakan pajak dan otonomi daerah, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/03/2024). Lebih lanjut, sasaran pemantauan dan pengawasan yang dilakukan BULD ini ditetapkan atas pertimbangan dikeluarkannya kebijakan baru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). "BULD DPD RI berharap persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah mendapatkan perhatian serius," ucap Eni. Pada rapat tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman memaparkan terkait Peningkatan PAD dan Iklim Investasi Pasca UU HKPD. Kemandirian fiskal menjadi penentu kinerja daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu keterbatasan anggaran yang ada turut menjadi faktor penghambat pengembangan pilar tata kelola, ekonomi, sosial dan lingkungan. "Mendorong kebijakan fiskal, penyerahan urusan pusat ke daerah harusnya diikuti juga dengan transfer pembiayaan dan dukungan PAD yang memadai," ungkap Herman. Herman melanjutkan, menurutnya pajak daerah dan retribusi daerah adalah instrumen untuk mempengaruhi kultur tata kelola ekonomi di daerah. Sehingga melalui UU HKPD saat ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. "Idealnya UU HKPD mampu memberikan insentif fiskal, memberikan ruang otonomi, sehingga mampu meningkatkan PAD," lanjutnya. Senada dengan itu, Pakar/Peneliti Kebijakan Pajak dari Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Inayati memberikan catatan tentang pengaturan retribusi daerah dalam UU HKPD. Menurutnya, adanya penyederhanaan jenis pungutan retribusi menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah. “Terdapat sejumlah faktor yang menentukan penerimaan pajak daerah di Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi aspek kebijakan dan regulasi dan aspek administrasi,” tukas Inayati. Inayati menambahkan, tantangan penguatan local taxing power di Indonesia ditentukan dan dikelompokkan pada kabijakan dan regulasi pajak daerah dan administrasi pajak daerah. Selain itu, disparitas potensi penerimaan pajak daerah tidak merata karena beberapa objek pajak memiliki karakteristik khas yang berbeda-beda di daerah. “Tiap daerah memiliki karakteristik dan potensi berbeda, seperti pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (galian C), dan pajak sarang burung walet sebagai contoh,” pungkasnya. Melalui rapat ini, BULD DPD RI mencari perkembangan terkini atas persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah. Persoalan itu khususnya menyangkut potensi melemahnya kemandirian fiskal daerah, potensi ketimpangan PAD antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan potential loss pendapatan daerah sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diatur dalam UU HKPD. (*mas)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 16.41.00

Selengkapnya

Komite II Minta Agar Revisi UU Paten Atur Perlindungan Potensi...

JAKARTA, dpd.go.id – Komite II DPD RI berharap dalam pembahasan perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang digagas pemerintah, dapat mengatur dan melindungi kekayaan sumber daya genetik (SDG) agar tetap menjadi aset bangsa yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. “RUU Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2016 ini harus dapat mengakomodir perlindungan terhadap potensi SDG di berbagai daerah sebagai kekayaan bangsa,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Min Usihen, Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Suyud Margono, dan Pakar Hukum Universitas Indonesia Ranggalawe Suryasaladin, di DPD RI, Selasa (19/3/2024). Masih terkait potensi sumber daya genetik, Senator dari Kalimantan Utara Marthin Billa mengatakan sampai saat ini banyak potensi daerah dan pengetahuan tradisional masyarakat yang belum terlindungi dalam hak paten. Melalui perubahan dalam UU Paten, diharapkan berbagai potensi tersebut dapat dipatenkan sebagai aset masyarakat daerah. “Sampai saat ini kita belum mengaktivasi apa-apa yang dimiliki masyarakat baik oleh inventor atau payung hukum yang ada. Padahal lebih dari 150 macam jenis tanaman yang bisa digunakan masyarakat sebagai obat tradisional,” jelasnya. Senada, Senator dari Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako berharap tidak hanya dilakukan revisi dalam UU Paten, tetapi juga dibutuhkan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya paten terhadap potensi-potensi yang dimiliki di daerahnya. Tujuannya agar potensi tersebut dapat dikembangkan dan dikelola menjadi sebuah produk dan didaftarkan untuk memperoleh Paten. “Jangan sampai potensi itu tidak bisa berkembang karena tidak ada yang meneliti. Kita harus menjaga jangan sampai ini diambil oleh bule-bule yang melakukan penelitian,” imbuhnya lagi. Dalam RDPU tersebut, Min Usihen menjelaskan bahwa revisi UU Paten diperlukan untuk mengikuti perkembangan hukum nasional dan ketentuan di dunia internasional terkait perdagangan. Tujuannya agar payung hukum terkait Paten dapat selalu menyesuaikan dalam perkembangan terkait kekayaan intelektual yang diwujudkan dalam produk ataupun proses di bidang industri. “Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perubahan UU Paten yaitu meningkatkan perlindungan paten yang inovatif dan responsif terhadap masyarakat dengan mendasarkan pada ketentuan internasional,” jelasnya.(*)

Humas Selasa, 19 Maret 2024 18.50.00

Selengkapnya

Komite IV DPD RI dan Kementerian PPN/BAPPENAS RI Sepakat Kawal...

JAKARTA, dpd.go.id - DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat terkait dengan RUU RPJPN 2025-2045. Oleh sebab itu, DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PPN/BAPPENAS RI untuk mendalami RUU RPJPN 2025-2045, bertempat di Ruangan Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. KH. Amang Syafruddin, Lc. Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI menyoroti beberapa permasalahan terkait RUU RPJPN 2025-2045 antara lain: pertama, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income trap country) yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan, kedua adanya tantangan berupa pergeseran demografi. “Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Komite IV DPD RI, memandang perlu untuk melakukan Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan maksud dan tujuan mendapatkan informasi mengenai tantangan global, nasional, dan lokal dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045,” ucap Senator Provinsi Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut KH. Amang Syafruddin, Lc. juga menyampaikan bahwa dalam rapat kerja ini Komite IV DPD RI juga akan memberikan masukan dan saran mengenai perencanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan aspirasi, kebutuhan daerah serta karakteristik masing-masing daerah. Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa norma yang diatur dalam rancangan undang-undang ini disusun untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hal itu dimuat dalam RUU RPJPN 2025-2045. “RUU ini diamanahkan kepada Bappenas sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” ucap Suharso Monoarfa. Lebih jauh Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia menyampaikan bahwa RPJPN 2005-2025 akan berakhir Desember 2024, sehingga dibutuhkan undang-undang baru sebagai panduan bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan pembangunan sebagai perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang isinya mengenai visi nasional jangka panjang. “Visi nasional tersebut harus memiliki landasan dan tindakan dalam frame waktu tertentu, dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diosebut RPJPN diturunkan dalam RPJPM setiap 5 tahun. Visi ini untuk melanjutkan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, siapapun yang menjalankan pembangunan di tanah air mengacu pada RPJPN ini,” tutur Suharso Monoarfa. Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.S dalam rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa RPJPN 2025-2045 ini akan menjadi panduan dalam pembangunan. “Pertama, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana setelah RUU ini ditetapkan sebagai undang-undang apakah akan mengikat semua pihak dalam melaksanakan pembangunan, karena jika dilihat dari RPJPN 2005-2025 tidak memuat pemindahan Ibu Kota Negara contohnya, tapi pemerintah melakukannya,” ucap anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut. Anggota DPD RI asal Jawa Timur Evi Zainal Abidin, menyoroti persoalan pendidikan dimana 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diterapkan sistem zonazi untuk masuk sekolah. Kebijakan tersebut sangat baik, namun implementasi di daerah masih jauh dari harapan. “Kita berharap 20 tahun mendatang terjadi akselerasi fasilitas lembaga pendidikan sehingga fasilitas pendidikan bisa terpenuhi, sistem zonazi ini perlu didukung dengan fasilitas di semua daerah,” ucap Evi. Sementara itu, Senator dari Provinsi Bengkulu Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal pertama mengapresiasi pemerintah yang sudah merencanakan program transformasi Indonesia. Kedua, terkait dengan transformasi sosial khususnya soal layanan kesehatan primer dan stunting, hampir seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat atau lembaga-lembaga di tingkat daerah memiliki program pencegahan stunting. “Apakah ada upaya kontrol terhadap program-program yang banyak di berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di tingkat daerah tersebut,” tegasnya. Senator Provinsi Sulawesi Utara Maya Rumantir, MA. Ph.D menambahkan terkait transformasi Indonesia yang sudah direncanakan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan adalah langkah positif. “Hal yang paling penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini adalah menyiapkan generasi emas sebagai sumber daya untuk mengisi pembangunan Indonesia ini,” ucap Anggota Komite IV DPD RI tersebut. Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H., menyampaikan bahwa stunting membutuhkan perhatian serius tidak hanya oleh pemerintah pusat akan tetapi juga semua pihak. “Terkait penanganan stunting hal tersebut dimulai dari usia pra nikah, tidak hanya pada anak-anak,” ucap Senator dari Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. (*)

Humas Selasa, 19 Maret 2024 14.06.00

Selengkapnya

DPD RI Hadir Sebagai Pemantau Internasional Pemilu Presiden Rusia Tahun...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Anggota DPD RI hadir sebagai pemantau internasional dalam Pemilu Presiden Rusia di Moskow, Rusia. Nono Sampono hadir bersama Senator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, Senator Provinsi Aceh Abdullah Puteh, Senator Provinsi Papua Barat Filep Wamafma, Senator Provinsi Jawa Timur Adilla Azis dan Senator Provinsi Bali Bambang Santoso. DPD RI berkesempatan memberikan pandangan pada Preliminary Result dalam Pemilihan Umum Presiden Rusia yang telah diselenggarakan pada tanggal 15-17 Maret 2024, yang dibacakan oleh Senator Darmansyah Husein. Nono Sampono dan delegasi DPD RI berkesempatan menyaksikan secara langsung proses pemilihan presiden Rusia di beberapa TPS, yaitu TPS 2576 di Krylatskie, TPS 2616 di Partizanskaya dan TPS 2654 di Mozhayskoe Shosse. Nono menilai, kehadiran rombongan DPD RI ke Rusia, menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Federasi Rusia bukan hanya relasi bisnis antar dua negara, melainkan persahabatan erat antar negara yang telah dijalin selama 74 tahun. “Hubungan diplomatik Indonesia dan Federasi Rusia telah terjalin sejak tahun 1950. Jadi kurang lebih sudah 74 tahun. Hubungan antara Federasi Rusia dan Indonesia didasari tradisi rasa persahabatan, kesetaraan saling menghargai di berbagai bidang,” ungkap Nono. Selain itu, Nono juga menambahkan, kehadiran para International Observer merupakan upaya yang baik dalam menjaga integritas, inklusivitas dan transparansi dalam proses demokrasi. Nono Sampono pun menyoroti penggunaan teknologi yang diadopsi oleh Pemerintah Federasi Rusia dalam penggunaan hak suaranya. Nono berharap Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi teknologi canggih dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sehingga hasil yang dicapai diharapkan akan jauh lebih akurat dan lebih kredibel. “Penggunaan teknologi canggih ini, menambah antusiasme para panitia penyelenggara. Sehingga diharapkan angka partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi semakin besar, sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih kelak akan semakin kuat,” pungkas Nono. Delegasi DPD RI juga berkesempatan mengunjungi Pusat Komando Pemenangan salah satu calon presiden, yaitu Leonid Slutskiy, dari Partai Demokrat Liberal Rusia dan mendapatkan sambutan hangat dari para pejabat dan sekretariat partai. Tak lupa, Nono Sampono mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Central Commission Election, Ella Aleksandrovna Pamvilofa, beserta jajarannya, atas keberhasilannya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Federasi Rusia yang berlangsung tertib, aman dan lancar.(*)

Humas Senin, 18 Maret 2024 08.19.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Hadir di antaranya Alfiansyah Komeng Bustami (Jabar), Aanya Rina Casmayanti (Jabar), Agita Nurfianti (Jabar), Cerint Iralloza Tasya (Sumbar), Imral Adenansi (Sumbar), M Rifki Farabi (NTB), Mirah Midadan (NTB), Laode Umar Bonte (Sultra) dan Achmad Azran (DKI Jakarta). Pada kesempatan itu, Senator terpilih asal Jawa Barat, Alfiansyah Komeng Bustami langsung menghangatkan suasana. "Di Amerika kan ada juga tuh Senator. Kita juga kan Senator. Nah, sama atau beda tuh Senator di Amerika dengan kita di Indonesia?" tanya Komeng kepada Ketua DPD RI. Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua DPD RI menegaskan ada perbedaan mendasar antara Senator di Amerika dengan Indonesia. Amerika menganut strong bicameral. Sehingga Senator di AS sangat power full. Termasuk fungsi pemakzulan Presiden AS ada di tangan Senat. Sedangkan Indonesia ini tidak jelas. Sehingga peran dan fungsi DPD di Indonesia sangat terbatas. Karena hanya mengusulkan RUU, tetapi penentu akhirnya DPR dan Presiden. “Sehingga RUU yang kita usulkan maupun yang kita dorong, kalau DPR dan Presiden belum membahas, ya gak jadi-jadi. Seperti RUU Daerah Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat. Itu sudah kita dorong dari dulu. Tetapi belum juga disepakati oleh DPR dan Presiden,” tandasnya. LaNyalla juga menjelaskan, bahwa DPD RI punya fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya disampaikan ke DPR RI. “Karena itu saya sering melakukan terobosan, dengan mengupayakan mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, kementerian, agar persoalan atau temuan di lapangan cepat selesai. Bahkan saya juga melaporkan langsung ke Presiden. Supaya Presiden mengetahui langsung,” tandasnya. Oleh karena itu, LaNyalla menggagas agar Indonesia kembali ke sistem Asli Indonesia, dengan kembali ke UUD 1945 Asli, sebelum Amandemen 1999-2002. Tetapi kemudian kita Amandemen dengan addendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan. Sehingga praktik penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang. “Setelah kembali, kita Amandemen, dengan mengakomodasi semangat reformasi dan tren perubahan global yang terjadi. Yaitu, membuka ruang di kamar DPR yang tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur Partai Politik saja, tetapi juga anggota DPR dari peserta pemilu perseorangan. Sehingga benar-benar terjadi check and balances dalam penyusunan UU,” imbuhnya. Dengan begitu kedaulatan rakyat kembali dilaksanakan oleh lembaga tertinggi, yaitu MPR, yang di dalamnya ada utusan-utusan juga, yaitu utusan daerah dan utusan golongan. Bukan seperti UUD hasil Amandemen, kedaulatan dilaksanakan oleh Partai Politik dan Presiden terpilih. “Sekarang kan faktanya pelaksana kedaulatan kan Partai Politik dan Presiden terpilih. Karena di dalam Konstitusi disebutkan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Bukan dilaksanakan oleh MPR. Sehingga sudah tidak ada penjabaran Sila ke-4 dari Pancasila di dalam Konstitusi kita. Ya begini hasilnya. Orang merisaukan kualitas demokrasi Indonesia. Ya karena pilihan kita menghilangkan Pancasila,” tandas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy.(*)

Humas Minggu, 17 Maret 2024 07.54.00

Selengkapnya

Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta...

Jakarta, dpd.go.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan kepada Baleg DPR dan Pemerintah dalam penyusunan DIM RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), DIM yang yang disusun oleh DPD RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan. “Kami minta DIM yang telah disusun Komite I DPD RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan DIM yang disusun oleh Baleg DPR,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni bersama Anggota DPD RI DIY Hilmy Muhammad dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3). Sylviana Murni juga menekankan metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada sebagaimana sudah berlangsung sejak tahun 2005. “DPD RI berpandangan bahwa metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung,” ujar Slyviana. Sylviana melanjutkan, pelaksanaan kewenangan khusus oleh Pemerintah DKJ perlu dihormati sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan intervensi dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam melaksanakan urusan kekhususan, perlu dipertimbangkan Pemerintah DKJ diberikan dana kekhususan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Hal ini perlu ditekankan agar otonomi khusus DKJ annti dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya. Sylviana Murni juga menekankan pada rapat tersebut, pada dasarnya penugasan wapres merupakan mandat yang diberikan presiden. Karena itu, Sylviana mengingatkan kewenangan wapres dalam Dewan Aglomerasi Jakarta perlu dipertimbangkan secara matang. "Kami melihat bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa, agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden di kemudian hari," kata Sylviana. Menanggapi pandangan dari Komite I DPD RI, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa DIM yang diserahkan DPD RI akan menjadi bagian dari pembahasan pada naskah RUU Daerah Khusus Jakarta. “Kita akan bahas semua baik DIM dari DPD RI maupun dari pemerintah menjadi bagian dari Naskah RUU Daerah Khusus Jakarta,” pungkas Andi Agtas. (*mas)

Humas Rabu, 13 Maret 2024 17.40.00

Selengkapnya

BAP DPD RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Akar Konflik Agraria...

Jakarta, dpd.go.id - Ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan sebagai persoalan yang sangat akut, dimana telah dicatatkan bahwa 68% tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh satu persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. Untuk itu, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sangat concern terhadap isu Hak Asasi Manusia dalam eskalasi nasional khususnya dalam permasalahan konflik agraria, demikian dikatakan Wakil Ketua BAP DPD RI Evi Apita Maya di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). "Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. Kami sangat concern terhadap persoalan ini, khususnya yang terkait dengan konflik agraria. Terkait banyaknya laporan resmi masyarakat atas permasalahan sengketa lahan di beberapa daerah, hari ini BAP DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat," tutur Evi saat memimpin rapat tersebut. Dalam RDPU tersebut, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami oleh perwakilan Pusat Serikat Tani dan Nelayan (PP STN) Kabupaten Muaro Jambi, para pemohon Kasasi PTPN IX dari Provinsi Jawa Tengah, perwakilan masyarakat Desa Kabalukin Kabupaten Kepulauan Aru dan perwakilan masyarakat terkait pelanggaran Peraturah Daerah (Perda) di Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terukur terkait isu permasalahan tersebut, kami meminta agar perwakilan masyarakat yang telah hadir dapat memberi pemaparan secara lebih komprehensif," sambung Evi yang merupakan Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagas Ardhianto Saputra, sebagai Ketua dari PP STN menjelaskan permasalahan yang bergulir berupa sengketa lahan antara PP STN dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK). Padahal menurutnya PT. RKK masih memakai lahan tanpa ada legal standing yang jelas. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 PK/TUN/2014 telah membatalkan 682 hektar Hak Guna Usaha (HGU) milik PT RKK. Namun sejak 2014 sampai sekarang PT. RKK masih menggunakan lahan tersebut untuk budidaya dan permanen. Hal ini memicu bentrokan antar kelompok tani masyarakat dan kelompok tani Mitra PT. RKK," ucap Bagas. Terkait penjelasan dari para perwakilan masyarakat, Abdul Hakim mengatakan seyogyanya DPD RI harus mampu menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang tidak reguler, mengingat sengketa ini telah bergulir bertahun-tahun sehingga terkesan negara tidak hadir dan tidak mampu membantu penyelesaian. caranya seperti dengan mengundang pihak terkait hadir dan menunggu klarifikasi. "Saya minta BAP DPD RI dapat segera membuat surat tertulis kepada pihak terkait," imbuh Senator asal Provinsi Lampung itu. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako mempertanyakan peran pemerintahan daerah sehingga masalah sengketa lahan ini dapat menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan. "Sebaiknya pemerintahan daerah baik Bupati maupun DPRD setempat dapat membantu menyelesaikan sebelum masalah ini dibawa ke tingkat pusat," tutur Senator yang akrab disapa Angelo itu. Pada kesempatan itu Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung menyatakan perlunya informasi terkait keterlibatan dan respon pemerintah daerah. Dirinya berjanji akan merekomendasikan masalah sengketa lahan ini kepada masing-masing Anggota DPD RI sesuai Daerah Pemilihan (Dapil). "Kami memang selalu berusaha mengambil peran agar permasalahan ini dapat terselesaikan segera. Langkah selanjutnya yang akan kami tempuh adalah berkoordinasi dengan teman-teman Anggota DPD RI sesuai dapil agar dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah dan khususnya dengan kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah masing-masing. Kami juga akan melakukan telaah dengan tim ahli untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi," tutup Tamsil.*hes

Humas Rabu, 13 Maret 2024 14.38.00

Selengkapnya

Daripada Urus Pengeras Suara, Menag Disarankan Buat Program Tingkatkan Kualitas...

Jakarta, dpd.go.id – Anggota DPD RI Dailami Firdaus minta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencabut Surat Edaran atau SE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 1445H/2024 M. Dalam SE itu, Menag Yaqut antara lain minta penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarus Al-Qur’an menggunakan pengeras suara dalam. Dailami menilai, SE tersebut mengesankan Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak paham arti toleransi dan sikap saling menghormati. “Menag bahkan cenderung dapat mengusik kerukunan dan toleransi beragama yang telah lama terbangun di masyarakat selama ini,” kata Dailami dalam rilisnya, Senin (11/3/2024). Bang Dai (panggilan beken) Dailami Firdaus itu menjelaskan toleransi dan sikap menghormati antar-umat beragama sudah terbangun sejak puluhan tahun silam, dan selama itu juga tidak ada masalah dengan pengeras suara di masjid maupun musala. Terkait dengan pelaksanaan penggunaan pengeras suara, Bang Dai menegaskan, semua sudah diatur waktunya dan tidak akan mengganggu di waktu orang beristirahat. “Tentunya pengurus masjid dan musala sudah lebih memahami karakteristik daripada wilayahnya masing-masing. Harus diingat ini hanya berlangsung pada saat bulan suci Ramadan saja,” tegasnya. Dari pada mengurus pengeras suara, Senator asal Jakarta ini menyarankan Menag Yaqut membuat kegiatan atau program yang dapat meningkatkan kualitas ibadah Ramadan ini. “Terakhir, saya megucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah bagi seluruh umat Islam,” imbuh Bang Dai. Diketahui, SE Menag ini antara lain mengatur volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel). Khusus terkait syiar Ramadan, edaran ini mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur’an menggunakan pengeras suara dalam. Sementara untuk takbir Idulfitri di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam.(*)

Humas Senin, 11 Maret 2024 20.31.00

Selengkapnya

Menag Larang Pengeras Suara di Masjid Saat Ramadan, Haji Uma:...

Jakarta, dpd.go.id - Senator asal Aceh, H. Sudirman meminta Menteri Agama Yaqut C. Qoumas tidak mengusik kerukunan dan toleransi beragama yang telah lama terbangun di masyarakat dengan larangan pengeras suara luar di masjid serta mushola saat shalat tarawih maupun tadarus Alquran selama bulan ramadan. Hal ini disampaikan senator yang populer disapa Haji Uma di kalangan masyarakat Aceh, menyikapi Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 1 tahun 2024 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1445 H/2024 M. Untuk diketahui, poin ketiga dari SE Menag tersebut turut menyebutkan bahwa dalam mengisi dan meningkatkan syiar islam, umat Islam tetap berpedoman pada Surat Edaran Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. "Surat Edaran Menag ini yang melarang pengeras suara luar mesjid saat Ramadhan sangat mengganggu suasana hati umat Islam jelang ramadhan", ujar Haji Uma. Haji Uma menambahkan, toleransi antar umat beragama telah terbangun kuat dan tadarus Al Quran dan shalat tarawih adalah tradisi ramadan yang telah ada sejak lama di Nusantara, bahkan sebelum Menag Yaqut lahir. Jauh sebelumnya tidak menjadi masalah hingga kemudian hal ini dipermasalahkan oleh Menag. "Jangan karena hanya ingin tunjukkan prestasi dan kinerja malah secara sengaja merusak tatanan kerukunan dan toleransi umat beragama yang telah terbangun kuat sejak lampau, bahkan sebelum Menag Yaqut ini lahir", pungkas senator yang membidangi Komite IV DPD RI. Haji Uma juga menyebut bahwa toleransi bukanlah masalah ditingkat bawah yang telah lama hidup dalam tatanan kehidupan beragama yang penuh kerukunan serta toleran. Justru masalah di tingkat atas yang mempermasalahkan hal yang bukan masalah ditengah masyarakat. Haji Uma juga mencontohkan Aceh yang mayoritas muslim dan menerapkan hukum syariah islam tapi saling menghormati minoritas. Bahkan, non muslim ikut saling mendukung saudara muslimnya dalam menyambut ramadan. Kondisi relasi yang sama juga diyakini terjadi di daerah lain di nusantara, di mana muslim sebagai kaum minoritas. "Jadi sejatinya tidak ada masalah di tingkat bawah, justru masalah di tingkat atas yang mempermasalahkan sesuatu yang tidak jadi masalah di tingkat masyarakat, seperti kebijakan Menag ini yang kemudian hanya mengusik dan merusak tatanan kerukunan dan toleransi beragama yang telah hidup sejak lama ditengah masyarakat", tutup Haji Uma.(*)

Humas Sabtu, 09 Maret 2024 20.24.00

Selengkapnya

GERAKAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN (GARDA) DATANGI KANTOR DPD...

dpd.go.id - Anggota DPD RI DIY diwakili oleh Drs. HA Hafidh Asrom, M.M. menerima kunjungan audiensi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) pada Kamis (07/03) di Kantor DPD RI DIY. Pada kegiatan audiensi ini, GARDA mengusung agenda pernyataan dukungan dan apresiasi atas pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI. Dalam pernyataan sikap GARDA yang disampaikan kepada DPD RI, GARDA menilai bahwa Pemilu sebagai instrumen demokrasi telah cacat etik dan moral sejak awal akibat malapraktek kekuasaan akibat cawe-cawe yang kebablasan. GARDA mengundang masyarakat yang menaruh kepedulian terhadap nasib bangsa untuk turut menyuarakan pentingnya para anggota legislatif baik DPR RI maupun DPD RI mendorong dilakukannya hak angket guna menyelidiki indikasi kuat telah terjadi dugaan pelanggaran dalam rangkaian proses tahapan Pemilu 2024. Menurut Endro Gunawan koordinator lapangan GARDA, saat ini lembaga eksekutif dan yudikatif seolah tertutup bagi rakyat, satu-satunya saluran yang masih bisa menampung kegelisahan masyarakat atas kecurangan penyelenggaraan Pemilu adalah DPR RI melalui hak angket. Dan aspirasi Garda ini disambut baik oleh DPD RI, sehingga Garda memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi ke pusat. “Sampai hari ini DPR RI belum menggunakan haknya, untuk itu Garda mendorong melalui dukungan DPD RI yang telah membentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, agar menyampaikan aspirasi dari masyarakat DIY kepada DPR RI sesegera mungkin untuk membentuk Pansus Hak Angket DPR RI,” tambahnya. Ini menjadi momentum terbaik untuk menyampaikan keresahan sosial, karena masyarakat telah melaksanakan pemilu dan tidak bisa mencabut suaranya, maka masyarakat melakukan gerakan moral dengan cara sopan untuk menyampaikan aspirasinya. Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh GARDA, Hafidh menyampaikan bahwa pembentukan Pansus kecurangan Pemilu yang telah disepakati dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 mendapatkan respon positif karena DPD RI tidak dalam posisi melakukan “bargaining politic” dan DPD RI juga sudah membuka posko pengaduan pemilu, sehingga aspirasi dari GARDA adalah salah satu bentuk pengaduan penyelenggaraan pemilu. Hafidh juga menekankan bahwa DPD RI sangat mengapresiasi pengaduan yang disampaikan oleh GARDA dan dukungan terhadap pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2024 DPD RI . “Aduan Garda ini sangat istimewa, karena membuktikan fungsi DPD sebagai salah satu saluran menyuarakan aspirasi masyarakat masih dianggap perlu,” ujar Hafidh. Sebelum mengakhiri kegiatan audiensi, Hafidh Asrom berjanji akan segera meneruskan hasil dan catatan pertemuan kepada Pimpinan DPD RI bahwa Jogja bergerak untuk keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilu.

Humas Jumat, 08 Maret 2024 12.21.00

Selengkapnya

Nono Sampono Gelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di SMAN...

Ambon, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMAN 12, Kota Ambon, Kamis (7/3/2024). Dalam acara tersebut, Nono Sampono menekankan pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di wilayah Ambon, Maluku. “Sosialisasi ini akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman konsep landasan empat pilar MPR RI dalam berbangsa dan bernegara sekaligus merawat kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Nono. Sebab, menurutnya hubungan sesama umat beragama harus dilandasi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama para pelajar dan generasi muda. Kerukukan antar umat beragama bersumber dari 4 pilar MPR RI yang telah menjadi landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun, empat pilar MPR RI meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nono Sampono mengajak semua siswa dan guru untuk dapat menggugah semangat persaudaraan dan persatuan, serta menyebarluaskan nilai-nilai kebajikan dimulai dari lingkungan sekolah. “Tanpa adanya toleransi dan kerja sama yang baik antar siswa dan guru, kerukunan di sekolah tidak mungkin terwujud, oleh karenanya empat pilar merupakan sarana yang menjadi payung bersama bagi seluruh warga negara dalam menjalin kerukunan antar umat beragama dalam lingkup yang lebih luas,” jelasnya. Selain itu, Nono Sampono juga berpesan agar melalui sosialisasi yang digelar, peserta semakin sadar sebagai warga negara punya kewajiban untuk terus meningkatkan potensi diri, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. “Mari kita tingkatkan potensi diri kita dan memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari hari, sekecil apapun kontribusi kita bagi lingkungan sangat berharga bagi negara kita,” pesannya. Menurut Nono, empat pilar MPR RI memberikan pembelajaran lebih mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kerukunan umat beragama di Indonesia bukanlah hal baru. Sikap ramah tamah, gotong royong dan toleransi sudah menjadi karakter sejak zaman nenek moyang dahulu. Ini merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan Empat Pilar MPR RI,” katanya. Dengan komitmen yang kuat itu, maka mestinya tidak perlu lagi mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Kita juga harus terus bahu membahu untuk membendung sikap intoleransi yang dapat mengikis persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Pancasila tidak hanya berhenti dalam wacana semata. Melainkan harus menjadi gaya hidup dan semangat seluruh warga negara Indonesia. ”Salah satu dari empat pilar itu adalah Pancasila. Ini adalah ideologi bangsa, falsafah hidup, dan dasar negara, yang digali Bung Karno dari kebudayaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia, pertama kali dicetuskan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Artinya, Pancasila itu memang bersumber atau berasal dari rakyat Indonesia sendiri,” jelasnya. Mantan Kepala Basarnas ini juga menegaskan akan pentingnya menjaga 4 pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Karena 4 pilar adalah pondasi negara Indonesia, maka dari itu pelaksanaan sosialisasi penting untuk di lakukan dengan tujuan agar masyarakat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari - hari. “Semoga kita, khususnya siswa SMAN 12 Ambon yang hadir saat ini, mampu menjaga toleransi dan eksistensi dalam beragama. Lebih dari itu semoga kita dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memulihkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan dalam beragama, suku, golongan dan ras dalam bingkai NKRI ,” harap Nono. Nono Sampono juga mengimbau agar masyarakat dapat menjadikan puasa Ramadan sebagai wadah pemersatu umat. Untuk itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Menurutnya, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, di dalamnya ada banyak hal yang perlu diteladani, sekaligus momentum untuk merekatkan persaudaraan sesama anak bangsa. Terutama usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.(*)

Humas Kamis, 07 Maret 2024 18.59.00

Selengkapnya

Prabowo Mengeluhkan Demokrasi Mahal Dan Melelahkan, Sultan: Jangan Malu Untuk...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan B Najamudin merespon positif pernyataan Prabowo Subianto yang mengeluhkan proses di demokrasi Indonesia yang mahal dan melelahkan. Hal itu ia sampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat menjadi pembicara utama dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang mengangkat tema “Thriving through Transition” di Jakarta Pusat, Selasa (5/3). “Saya pikir saya berpartisipasi dalam cukup banyak Pemilu. Dan izinkan saya bersaksi, bahwa demokrasi memang mahal dan sangat melelahkan serta masih banyak yang harus diperbaiki,” ucap Prabowo. Menurut Sultan, keluhan Prabowo merupakan isyarat penting bagi bangsa Indonesia untuk tidak perlu ragu apalagi malu untuk kembali ke sistem pemilu terdahulu. Sistem pemilu di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktek kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Harus kita akui bahwa Proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (06/03). Pemilu langsung dalam Demokrasi liberal, kata Sultan, lebih besar mudharatnya daripada manfaat daulat rakyat yang ingin kita capai. Sampai kapanpun praktek politik yang high cost dan menghalalkan segala cara akan selalu mewarnai proses pemilu langsung. "Akibatnya akan selalu ada dugaan kecurangan dan potensi konflik horizontal di setiap pemilu. Padahal pemilu hanyalah alat atau mekanisme demokrasi yang tidak lebih penting daripada kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Kualitas pemimpin dan kepemimpinan nasional, sambungnya, tidak bisa hadir dengan proses demokrasi dan sistem pemilu yang debatable dan memungkinkan penggunaan Money politic dalam jumlah besar. "Sehingga Kami menyambut baik sikap dan pengakuan politik Pak Prabowo terkait hal ini. Jangan kita membiarkan bangsa terjebak dalam lingkaran setan pemilu yang selalu memicu konflik politik oleh para pemilik modal", sambungnya. Pemilu tak langsung, sambungnya, tidak terkait dengan gaya kepemimpinan seorang presiden yang dipilih oleh lembaga perwakilan atau parlemen. Maka tidak relevan mengaitkan sistem pemilu tidak langsung dengan kepemimpinan orde Baru yang cenderung otoriter. Sultan mengharapkan agar presiden terpilih nanti memiliki political Will untuk memperbaharui sistem politik di Indonesia. Sehingga demokrasi Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan budaya yang luhur berdasarkan Pancasila. "Dan pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin nasional yang dibutuhkan bangsa ini dalam membangun negara. Pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia", tutupnya.(*)

Humas Rabu, 06 Maret 2024 18.53.00

Selengkapnya

Harga Beras Masih Meroket, Pemerintah Dinilai Tidak Serius...

JAKARTA, dpd.go.id – Permasalahan lonjakan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini serta harga bahan pangan yang terjadi setiap menjelang Ramadan menunjukkan pemerintah tidak tidak serius dalam mengatasi permasalahan pangan Bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui kebijakan strategis. Dalam Dialog Kenegaraan DPD RI yang digelar di Gedung DPD RI (6/3), diketahui bahwa siklus permasalahan pangan, seperti lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok, serta penurunan produktivitas pertanian, selalu terjadi tiap tahunnya, dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terus berulang tersebut. “Daya terawang pemerintah untuk melihat perubahan ke depan semakin tidak tajam, karena peristiwanya berulang dan telah menjadi siklus. Kalau ada kesalahan-kesalahan, ditimpakan ke El Nino. Ke depan pemerintah harus lebih fokus untuk melihat situasi ini, terutama terkait bahan pokok. Kalau kebutuhan bahan pokok itu mesti dan harus (diantisipasi),” ucap Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara. Menurut Dedi, pemerintah terlalu menyerahkan harga bahan pokok ke mekanisme pasar. Sehingga keuntungan kenaikan harga bahan pokok tidak dirasakan petani, tetapi para pelaku perdagangan dan distributor. “Kalau harga beras naik, harusnya petani sejahtera seiring kenaikan pendapatan. Tapi faktanya, petani kita segitu segitu saja, bahkan pada posisinya masih miskin. Ada yang keliru dari pemerintah yang menyerahkan ke mekanisme pasar yang tidak bisa dikendalikan,” jelasnya. Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Karena selama ini upaya jelas untuk meningkatkan produktivitas pangan belum sepenuhnya dilakukan dan tidak ada kebijakan yang menunjukkan keberpihakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. “Jadi saya fokusnya bukan beras beras, karena beras itu hanyalah salah satu hal saja dari sekian banyak isu yang sangat problematik yang terkait dengan tata kelola pangan kita, kemudian juga produksi pangan kita, belum lagi politik pangan anggaran dan lain-lain yang membuat kesimpulan sederhana, ya pemerintah tidak cukup serius,” tegas Luluk. Permasalahan pangan, lanjut Luluk, oleh pemerintah selalu diatasi melalui kebijakan impor. Pemerintah tidak menempatkan isu kedaulatan pangan sebagai prioritas yang harus segara dilakukan. Hal tersebut terlihat dari alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan produktivitas pangan. Bahkan konversi lahan pangan terus terjadi sejak Omnibus Law berlaku. “Yang menarik ini menurut saya berapa sebenarnya uang yang kita gunakan untuk impor, dan kalau uang ini kita pakai untuk insentif para petani kita, cukup nggak sih untuk mendongkrak produktivitas pertanian,” ucapnya. Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menilai kebijakan impor yang sering dilakukan menunjukkan kegagalan dalam kebijakan penguatan pangan di Indonesia. Menurutnya, penguatan sektor pangan harus dilakukan secara terpusat, tetapi dilakukan oleh pemerintah daerah karena dinilai lebih mengetahui yang dibutuhkan di daerahnya. “Rentang kendali masih terlalu jauh. Usul saya, sistem pembangunan pertanian, yang untuk fasilitas pertanian diberikan ke daerah, seperti pupuk, bibit. Ini tidak bisa dilakukan sesaat, harus melalui manajemen modern, saat ini banyak masyarakat yang tidak memiliki akses fasilitas,” ucap Puteh yang juga Senator dari Aceh ini. Untuk mengatasi permasalahan pangan yang terus terjadi, Puteh mengusulkan agar terdapat kebijakan anggaran yang mendukung penguatan lahan pertanian di daerah. Karena menurutnya daerah memiliki potensi besar dalam menutupi kebutuhan pangan nasional jika dikelola dengan baik sehingga produktivitas pangan di daerah pun meningkat. “Banyak sekali pembiaran atas permasalahan pertanian kita. Keberpihakan pemerintah pusat ke petani hari ini sangat kurang. Tidak ada kebijakan anggaran yang mendukung para petani. Anggaran di pusat seharusnya dikelola dengan bijak dan dikelola untuk pertanian,” imbuhnya. Sementara itu, Pengamat Pertanian Khudori menilai, permasalahan pangan selain diakibatkan penyerahan ke mekanisme pasar, juga banyaknya konversi lahan pangan yang terjadi pasca diberlakukannya Omnibus Law. Sejak UU tersebut berlaku, banyak lahan pertanian yang berubah menjadi proyek-proyek pembangunan tanpa memikirkan efek jangka panjang di sektor pangan. Menurutnya, Omnibus Law menganulir beberapa UU yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama terkait konversi lahan. “Selain itu, sampai saat ini tidak ada inovasi untuk meningkatkan produktivitas, selalu stagnan, serta harus ada diversifikasi produk, agar tidak tergantung hanya pada satu produk,” jelasnya.(*)

Humas Rabu, 06 Maret 2024 15.53.00

Selengkapnya

Sidang Paripurna DPD RI Bacakan Kepres Pemberhentian Senator AWK dan...

Jakarta, dpd.go.id - Paripurna DPD RI bacakan Keputusan Presiden RI Nomor 35/P Tahun 2024 tentang pemberhentian Shri I.G.N. Arya Wedakarna MWS sebagai Anggota DPD RI Masa Jabatan Tahun 2019-2024, serta membahas berbagai isu yang berkembang di daerah. “Pimpinan telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada KPU RI untuk menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib,” ucap Ketua DPD RI AA LaNyala Mahmud Mattalitti saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024) Selain itu, pada pelaksanaan Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu, Komite I DPD RI melihat dinamika politik yang berkembang pasca pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, serta kondisi perpolitikan yang semakin memanas. “DPD RI sebagai Lembaga Negara perwakilan daerah perlu menjaga kondisi perpolitikan pasca pemilu ini agar berjalan dengan baik dan damai,” ungkap Ketua DPD RI. Ia melanjutkan, paripurna DPD RI juga membahas tugas alat kelengkapan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024. Komite I DPD RI akan membahas isu-isu terkait pemerintahan daerah, khususnya praktik hubungan pusat dan daerah yang mengarah pada dominasi sentralisasi dengan lahirnya UU Cipta Kerja, UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang berdasarkan Pancasila. “Hal ini dapat terlihat dari terkungkungnya kerangka penataan daerah di Indonesia karena posisi jabatan gubernur juga berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan,” ucap LaNyalla. Sementara itu, Komite II DPD RI pada masa sidang ini akan concern terhadap penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagai masukan RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sedang disusun pada Tahun 2024. Pada masa sidang ini, Komite III DPD RI akan terus mengawal persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tahun 2024 ini. Dikarenakan DPD RI mempunyai kewajiban hukum dan mengemban amanat untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M. “Selain itu, Komite III sedang menyusun RUU kepariwisataan, serta terus mengawal pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah di DPR,” lanjutnya. LaNyalla menambahkan, Komite IV DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi telah menyusun Naskah Akademik RUU usul inisiatif tentang Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2024. RUU Pengelolaan Aset Daerah adalah RUU prioritas dalam long list Program Legislasi Nasional 2020-2024, dimana RUU tersebut menjadi usul dari DPD RI. Pada Masa Sidang ini, Komite IV agar melanjutkan pembahasan materi tersebut sesuai mekanisme pembahasan RUU inisiatif. “Komite IV diharapkan agar melanjutkan pembahasan Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” pungkas LaNyalla. (mas)

Humas Selasa, 05 Maret 2024 20.47.00

Selengkapnya

Putusan Sidang Paripurna: DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024) yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. "Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?," tanya LaNyalla. "Setuju..." "Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," lanjut LaNyalla. Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan. Menurutnya, diperlukan tindaklanjut lebih jauh soal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak hanya sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. "Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Jadi tidak sebatas di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang," ujar Tamsil Linrung. Seperti diketahui, DPD RI membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate. Berdasarkan data yang diterima dari Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, bahwa pengaduan yang masuk melalui posko adalah sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 laporan, Sumatera Utara sebanyak 1 laporan dan Maluku sebanyak 1 laporan. Laporan yang masuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah disampaikan Bawaslu. Disamping itu, mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat Pimpinan DPD RI meminta kepada Komite I untuk segera menindaklanjuti dengan mengundang KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri. Jika dipandang perlu, dapat juga mengundang Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.(*)

Humas Selasa, 05 Maret 2024 20.11.00

Selengkapnya

Inflasi bahan pangan Melampaui Kenaikan Gaji ASN, Sultan Ingatkan Pemerintah...

dpd.go.id - Harga bahan pangan pokok yang terpantau masih bergejolak per Februari 2024 mencapai 8,48% secara tahunan atau year on year. Inflasi ini telah melampaui rata-rata tingkat kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN, dan kenaikan upah minimum regional (UMR) yang rata-rata naik 4,9% selama lima tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah khususnya kementerian terkait untuk kembali fokus melakukan pengendalian terhadap inflasi Volatile food setelah melaksanakannya pemilu. "Proses Pemilu hampir usai, kami harap menteri atau pejabat pemerintahan yang terkait dengan urusan pangan dan perdagangan untuk kembali fokus bekerja. Inflasi pangan yang berlebihan di tengah proses politik saat ini sangat berpotensi mengganggu stabilitas nasional", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (05/03). Pemerintah, kata Sultan, harus segera melakukan hal-hal taktis untuk memastikan harga pangan bisa kembali normal hingga bulan Ramadhan nanti. Isu kenaikan harga pangan cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat. "Kita memiliki banyak pengalaman sejarah dengan fenomena ekonomi yang selalu memicu terjadinya demonstrasi massa dalam waktu lama. Dan peristiwa sosial politik yang rentan tersebut selalu diawali oleh persoalan ekonomi nasional", tegasnya. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengusulkan agar pemerintah baik pusat maupun daerah selalu berkoordinasi dalam memantau perkembangan produksi, stok dan harga bahan pangan pokok di setiap daerah. Upaya ketahanan pangan dan ketahanan nasional harus dibangun secara fundamental sejak dari tingkat desa. "Kita ingin daerah dan Desa dijadikan benteng ketahanan pangan nasional yang paling depan. Sehingga, ke depannya setiap daerah harus mandiri membangun lumbung pangan bagi masyarakatnya", tutup mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Humas Selasa, 05 Maret 2024 10.13.00

Selengkapnya

Kesepakatan WTO Ancam Nelayan Indonesia, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Utamakan Rakyat...

JAKARTA, dpd.go.id - Sejumlah pihak menilai, keputusan Konferensi Tingkat Menteri (KTM13) ke-13 World Trade Organization (WTO) di Abu Dhabi, UAE, akan membuat nasib nelayan kecil Indonesia merugi. Demikian diungkap Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Untuk itu, dirinya mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri, untuk memiliki semangat yang kuat dalam mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan rakyat Indonesia. “Saya ingatkan, amanat Pembukaan UUD tegas menyatakan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kalau kesepakatan WTO tingkat Menteri tersebut membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat Konstitusi kita,” tukas LaNyalla, Senin (4/3/2024) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Dikatakan LaNyalla, kita jangan terhibur dengan status dari negara-negara G20 yang menyatakan Indonesia masuk dalam kategori upper middle income country. Yang kemudian diikuti dengan syarat untuk tidak boleh menerapkan subsidi untuk perlindungan nelayannya. Termasuk nelayan kecil. “Yang pasti saya ingatkan. Jangan ratifikasi kesepakatan tersebut. Pemerintah harus mengajak bicara stakeholder nelayan di Indonesia. Baik melalui organisasi atau serikat nelayan, maupun data atas fakta lapangan kehidupan ekonomi nelayan yang riil. Baru kemudian susun skemanya,” pintanya. Seperti diketahui, terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan dalam KTM ke-13 WTO tersebut. Pilar pertama adalah tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing). Pilar kedua tentang Overfishstock, dan pilar ketiga tentang Over Capacity dan Over Fishing (OCOF). Adapun terdapat 8 jenis subsidi perikanan yang dilarang oleh WTO, yaitu: (1) Subsidi untuk konstruksi, akuisisi, modernisasi, renovasi atau peningkatan kapal; (2) subsidi untuk pembelian mesin dan peralatan untuk kapal (termasuk alat tangkap dan mesin, mesin pengolahan ikan, teknologi pencarian ikan, refrigerator, atau mesin untuk menyortir atau membersihkan ikan). (3) Subsidi untuk pembelian atau biaya bahan bakar, es, atau umpan; (4) Subsidi untuk biaya personel, biaya sosial, atau asuransi; (5) Dukungan pendapatan (income) kapal atau operator atau pekerja yang mereka pekerjakan (kecuali untuk subsidi yang diterapkan untuk tujuan subsisten selama penutupan musiman); Lalu, (6) Dukungan harga ikan yang ditangkap; (7) Subsidi untuk mendukung kegiatan di laut; dan (8) Subsidi yang mencakup kerugian operasi kapal atau penangkapan ikan atau kegiatan terkait penangkapan ikan. (*)

Humas Senin, 04 Maret 2024 13.39.00

Selengkapnya

MK Hapus Parliamentary Threshold, Sultan: Sistem Pilpres Secara Langsung Perlu...

dpd.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai sudah memutuskan untuk menghapuskan ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold 4 persen suara sah nasional dalam UU 7 tahun 2017 yang diuji oleh organisasi masyarakat sipil perludem. MK menilai aturan ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Meski demikian dalam amar putusannya, MK menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) dalam UU 7/2017, konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku menyambut baik keputusan MK tersebut. Kedaulatan rakyat yang diberikan melalui partai politik untuk menjadi bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh dinihilkan oleh kepentingan politik tertentu. "Jika melihat pengalaman penyelenggaraan pemilu yang selalu meninggalkan bekas luka sosial dan politik selama ini maka sudah saatnya sebagai bangsa kita perlu meninjau kembali sistem pemilu langsung yang mensyaratkan Parliamentary dan Presidential Threshold. Sudah lama kami mempersoalkan aturan yang terkait dengan batasan-batasan politik dalam pemilu yang seharusnya dinihilkan demi masa depan demokrasi Indonesia yang berasaskan nilai-nilai Pancasila", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (01/03). Menurutnya, sistem Pemilu langsung secara serentak yang diatur dengan ketentuan Parliamentary Threshold juga Presidential Threshold tidak lagi sesuai dengan semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat. Selalu ada tudingan kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif pada setiap pemilu langsung dilaksanakan. "Dan hal itu terjadi lagi pada Pemilu kali ini, di mana prosesnya kemudian terus dipersoalkan oleh masyarakat sipil dan kelompok politik tertentu, hingga muncul upaya politik penggunaan hak angket DPR. Karena Demokrasi dengan pendekatan pemilu langsung sangat rentan secara sosial dan tentunya high cost politik", tegas mantan aktivis KNPI itu. Pemilu langsung, sambungnya, adalah wujud demokrasi liberal yang sangat complecated dan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat bagi kehidupan sosial politik bangsa. Praktek money politic dalam jumlah besar sangat liar justru mendestruksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. "Sementara Pemilu tak langsung melalui lembaga MPR RI sangat relevan dengan prinsip perwakilan dalam sila ke empat Pancasila. Dan yang harus dipahami adalah bahwa Sistem pemilihan presiden melalui parlemen tidak identik dengan otoritarianisme seperti Orde Baru", tegasnya. Dengan demikian, kata Sultan, Sistem presidensial dan pemilu langsung yang dipraktekkan selama ini cukup dijadikan pelajaran kebangsaan yang berharga. Bahwa Sistem politik yang rumit, mahal dan cenderung liberal ini sudah saatnya diakhiri. "Sehingga DPD RI secara kelembagaan menilai bahwa Pembaharuan pada sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia merupakan jalan keluar bagi persoalan politik demokrasi liberal saat ini. Tanpa perbaikan pada sistem politik, maka Indonesia akan selalu terjebak dalam lingkaran setan pemilu langsung yang merugikan demokrasi Indonesia. (*)

Humas Jumat, 01 Maret 2024 09.51.00

Selengkapnya

Beras Mahal, Sultan Apresiasi Presiden Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi...

dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menaikan anggaran subsidi pupuk tahun 2024. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas padi dan harga beras secara nasional. "Persoalan pasokan pupuk subsidi masih menjadi kendala serius masyarakat petani padi selama ini. Akibatnya terjadi peningkatan biaya produksi padi di banyak daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (28/02). Akibat biaya produksi padi yang meningkat, kata Sultan, menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk tidak melakukan proses produksi. Hal ini tentu mengganggu produktivitas beras di dalam negeri. "Petani kita sangat tergantung pada pupuk subsidi. Subsidi pupuk sangat membantu petani dalam melakukan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah perlu terus mengendalikan peningkatan harga beras di pasaran saat ini dengan pendekatan yang sistematis. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas produksi beras lokal secara merata di setiap daerah. "Peningkatan kuota pupuk subsidi dan ketersediaan irigasi akan menjadi awal yang baik bagi harapan swasembada beras nasional. Dan pada akhirnya nilai tukar petani akan meningkat dan menjadi semakin sejahtera", tutupnya. Presiden Joko Widodo, diketahui telah memutuskan untuk menambah pupuk subsidi hingga 9,55 juta ton. Keputusan itu dibuat dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Senin (26/2). Jumlah kuantum pupuk subsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton, tahun 2024 dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. (*)

Humas Rabu, 28 Februari 2024 11.10.00

Selengkapnya

Pemberhentian AWK Diproses: Setjen DPD RI Konsultasi ke Kemensetneg RI...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI lakukan rapat konsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, tindaklanjuti Putusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI terkait pemberhentian Senator DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS pada Sidang Paripurna DPD RI awal Februari 2024, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Senin (26/2/2024). Pada rapat konsultasi tersebut, Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran berkonsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara terkait Surat Ketua DPD RI dengan surat nomor AD.04.00/96/DPDRI/11/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang ditujukan kepada Presiden RI pada tanggal 7 Februari 2024. Surat tersebut pada intinya menyampaikan usul pemberhentian Dr. Shri. I.G.N. Arya Wedakarna MWS, S.E. (M.TRU)., M.Si., sebagai Anggota DPD Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari daerah pemilihan Provinsi Bali, karena melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD, sesuai Keputusan Badan Kehormatan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024. “Rapat ini sebagai tindaklanjut surat dari Pimpinan DPD RI dan Badan Kehormatan DPD RI, peran kami selaku sekretariat jenderal bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, Kepala Biro Persidangan II Mesranian, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif S Hutagaol, dan Kepala Biro Protokol Humas dan Media Mahyu Darma. BK DPD RI telah memutuskan pemberhentian Anggota DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, dan diputuskan pada Sidang Paripurna DPD RI Ke-8 awal Februari 2024. Surat tersebut diputuskan tertanggal 1 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Kehormatan, yakni Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa sebagai Ketua, Habib Ali Alwi, Marthin Billa, dan Made Mangku Pastika sebagai Wakil Ketua. “Seperti yang kita ketahui, BK DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa Shri IGN Arya Wedakarna MWS Anggota DPD RI dari Provinsi Bali karena terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik, serta Tata Tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam UU MD3, dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI,” tukas Rahman Hadi. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara RI Nanik Purwanti dalam rapat konsultasi itu menjelaskan bahwa saat ini Setneg sedang berproses dalam penerbitan Kepres dan masih mendalami beberapa persoalan baik aturan dan hukum terkait Keputusan Badan Kehormatan DPD RI No. 1 Tahun 2024. “Kami sedang dalami dan pelajari secepat mungkin, karena prosesnya 14 hari dan jatuh tanggal 1 Maret 2024. Sekarang hal ini juga sedang berjalan gugatan dari AWK di PTUN, sehingga kami perlu berhari-hati dalam mengeluarkan Kepres nantinya,” jelas Nanik. Nanik mengungkapkan bahwa adanya rapat konsultasi dengan jajaran Sekjen DPD RI kali ini untuk mencari kejelasan dan mendapatkan catatan penting yang nantinya akan diteruskan kepada menteri hingga presiden. “Kami perlu konfirmasi dan klarifikasi secara mendalam karena waktu juga sudah mepet, kami mencatat beberapa hal poin penting untuk segera ditindaklanjuti,” lanjutnya. Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin menambahkan bahwa BK DPD RI mempunyai kekhususan, sehingga dalam memutuskan keputusan politik seperti pemberhentian anggota ini BK sudah tepat sesuai dengan UU MD3, Peraturan Tata tertib dan Tata Beracara DPD RI. "Keputusan BK sudah tepat final dan mengikat, karena BK punya kewenangan tersebut sesuai mekanisme yang telah diatur dalam regulasi internal DPD RI dan UU MD3,” pungkas Oni.(*)

Humas Senin, 26 Februari 2024 20.03.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI: Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun Imbas Amandemen Konstitusi...

SURABAYA, dpd.go.id - Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 usai diselenggarakan. Khusus untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), banyak catatan yang diberikan masyarakat, khususnya terkait menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu jugalah yang menjadi sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat menjadi narasumber secara virtual pada acara Latihan Kader (LK) II HMI Cabang Persiapan Sidoarjo, LaNyalla menjabarkan jika penurunan kualitas demokrasi Indonesia terjadi sejak bangsa ini melakukan amandemen terhadap konstitusi kita lada tahun 1999-2002 silam. "Itulah konsekuensi dari Pilpres gaya liberal yang kita terapkan sejak Era Reformasi. Tepatnya, setelah kita mengganti Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, dengan Undang-Undang Dasar produk amandemen di tahun 2002," tutur LaNyalla, Minggu (25/2/2024), kemarin. Senator asal Jawa Timur itu menjabarkan salah satu faktor penting menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Katanya, sejak bangsa ini mengganti sistem bernegara, sejak saat itu pulalah parameter dan tolok ukur dalam memilih pemimpin tak lagi didasarkan pada integritas, moralitas dan intelektualitas. "Yang dikedepankan adalah popularitas dan elektabilitas. Padahal, popularitas bisa di-fabrikasi melalui ilmu komunikasi dan teknologi. Begitu juga elektabilitas bisa di-fabrikasi melalui hasil-hasil survei yang bertujuan mempengaruhi pendapat dan mengarahkan pilihan masyarakat," terang LaNyalla. Menurutnya, itulah politik kosmetik palsu di era Pilpres saat ini, selain daripada menimbulkan polarisasi di tingkat akar rumput. "Hal itu sangat tidak produktif, serta menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika," tegas LaNyalla. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara juga patut dipertimbangkan agar bangsa ini tak terus menerus menggunakan sistem ala liberal Barat tersebut. Mengapa hal itu penting dikedepankan? Sebab, kata LaNyalla, sesungguhnya bangsa ini memiliki sistem bernegara tersendiri. "Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk. Sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa," ujar LaNyalla. Sayangnya, kata LaNyalla, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru. Padahal, seharusnya, saat Reformasi itu, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. "Bukan mengganti sistem bernegara, karena para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur yang semuanya tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai negara majemuk dan kepulauan ini," terang LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, hal itulah yang saat ini sedang ia perjuangkan. Yakni agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Caranya adalah dengan kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian kita lakukan amandemen dengan teknik adendum untuk menyempurnakan dan memperkuat, sesuai dengan semangat Reformasi," ujar LaNyalla. Dengan begitu, kita tidak memberi peluang penyimpangan praktik seperti yang terjadi di Era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi sekaligus kita juga tidak mengubah sistem bernegara asli Indonesia dengan sistem Barat yang Individualistik dan Liberal serta Kapitalistik. "Itulah yang kita sebut Sistem Pancasila. Sesuai dengan Sila Keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh Sila Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima. Sehingga bangsa ini akan kembali ke jati dirinya, kembali menjadi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai yang telah dirumuskan para pendiri bangsa," pungkas LaNyalla.(*)

Humas Senin, 26 Februari 2024 19.53.00

Selengkapnya

Harga Beras Melonjak, Senator DIY: Boleh Jadi Akibat Bansos yang...

dpd.go.id - Harga beras secara nasional merambat naik pasca-Pemilu 2024, tembus di angka 18 ribu rupiah. Di antaranya karena pasokan yang berkurang dan permintaan yang tinggi. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menyatakan bahwa pemicu lain dari tingginya harga beras boleh jadi karena pemerintah ugal-ugalan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya, bahkan cenderung mengabaikan prosedur. Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Meski demikian, menurutnya pemerintah sudah melakukan mitigasi. Sayangnya, mitigasi itu dirusak atas nama bansos ketika masa kampanye pada Pemilu 2024. “Untuk ketahanan pangan kita memang perlu banyak evaluasi, apalagi jika ngomong food estate. Tapi kalau kita lihat, krisis ini sudah sejak tahun lalu dan pemerintah sudah melakukan mitigasi. Tapi sayangnya, pemerintah ugal-ugalan dalam membagikan bansos. Akibatnya, stok di gudang Bulog menipis sebelum waktunya. Ini pemerintah menyalahi manajemen sederhana antara pasokan dan permintaan,” ujar anggota Komite I DPD RI tersebut dalam siaran tertulis kepada media pada Kamis (22/02). Jika sesuai jadwal, menurut Gus Hilmy, distribusi bansos beras regular seharusnya dilakukan setiap bulan atau maksimal tiga bulan. Jadi menurutnya, faktornya tidak semata-mata dari iklim atau pertanian. “Ada faktor lain, ya. Ada kepentingan lain. Padahal pas kampanye kemarin, beras sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos) terkesan murah dan mudah didapat, karena dibagi-bagikan kepada semua elemen masyarakat. Aneh juga kalau beras mahal dan langka sesudah Pemilu,” kata Gus Hilmy. Kekhawatiran lain yang dirasakan Gus Hilmy adalah tingginya harga beras akan memicu harga-harga lainnya akan melonjak. Hal ini akan semakin membebani masyarakat. “Tidak menutup kemungkinan, imbas dari tingginya harga beras ini akan merambat ke bahan-bahan yang lain, seperti cabai, bawang, daging, dan lain sebagainya. Akibatnya tentu semakin memberatkan daya beli masyarakat,” ungkap Gus Hilmy. Dari stok beras yang terkuras, Gus Hilmy meminta pemerintah untuk segera melakukan skema mitigasi karena ke depan permintaan akan semakin banyak untuk menghadapi Ramadhan dan lebaran. “Dari data yang kami peroleh, cadangan Bulog terkuras sebanyak 1,32 juta ton. Ini harus segera diatasi. Jangan sampai nantinya masyarakat dibuat sibuk dengan harga-harga bahan makanan pokok, sehingga mereka terganggu dalam menyambut Ramadhan dan lebaran yang seharusnya diisi dengan memperbanyak ibadah,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 22 Februari 2024 20.44.00

Selengkapnya

KOMITE IV Lakukan Studi Empirik di UB sebagai bentuk pelibatan...

dpd.go.id - Tahun 2024 ini Komite IV DPD RI memiliki agenda legislasi untuk menyelesaikan RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. Terdapat 5 tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap tahapan tersebut harus dilandasi asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedatangan Komite IV di Universitas Brawijaya Malang pada hari ini (16/02) adalah untuk memperoleh berbagai masukan dari akademisi dalam rangka penyusunan RUU pengelolaan aset daerah. “Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan draf Naskah Akademik adalah dengan melaksanakan kegiatan Studi Empirik yang merupakan ranah teknokratik akademik yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI bersama dengan Tim Ahli RUU sebelum masuk ranah politik oleh Pimpinan dan Anggota DPD RI, kata Kepala Biro Persidangan II, Mesranian dalam sambutannya. “Apa yang dilakukan DPD ini telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dimana DPD melakukan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU. Penguatan Partisipasi Publik yang bermakna (Meaningfull Participation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat menghasilkan NA yang berkualitas” kata Aan Eko Widianto selaku Dekan FH Universitas Brawijaya dalam sambutannya. “DPD harus membuat UU dengan memaksimalkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation), hal ini harus menjadi kekuatan unggulan mengingat posisi DPD sebagai perwakilan daerah” tambahnya. Mewakili Tim Ahli RUU tentang Pengeloaan Aset Daerah yang hadir, Yuswandi Arsyad Tumenggung memaparkan pentingnya peran Aset Daerah dalam pembangunan ini. “Aset Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Aset Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai” ungkap Yuswandi. “Selain itu, mengapa pembentukan UU pengelolaan Aset Daerah ini penting salah satunya karena masih terdapat permasalahan terkait pemahaman mengenai regulasi yang masih terbatas pada aturan teknis yang di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Permbendaharaan, perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang sendiri tentang Aset Daerah” tambahnya. Aan Eko Widiarto yang juga narasumber pada studi empirik Komite IV, dalam paparannya menekankan perlunya kejelasan apakah konsep pengaturan aset daerah mengganti konsep pengaturan barang milik daerah serta perlunya kejelasan konsep dan ruang lingkup pengaturan aset daerah. “Yang terpenting disini adalah tentang kepastian hukum mengenai aset daerah serta pengaturan tentang barang berwujud dan barang tak berwujud’ tambah Aan Eko Widianto. Senada dengan Dekan FH Universitas Brawijaya, Dr. Dewi Cahyandari S.H.M.H, salah satu pakar hukum UB memberikan beberapa masukan mengenai Pengaturan Pengelolaan Aset Daerah yang Ideal, diantaranya: (1) Penyempurnaan siklus pengelolan Barang Milik Negara/Daerah; (2) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; (3) Penguatan dasar hukum pengaturan; (4) Penyederhanaan birokrasi; (5) Pengembangan manajemen aset negara; dan (6) Penguatan basis data dengan memanfaatkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Menyambung dua narasumber sebelumnya, pakar hukum pidana Fakultas Hukum UB Alfons Zakaria dalam paparannya menekankan tentang substansi hukum yang harus diatur dalam Uu pengelolaan aset daerah yakni tentang Politik Hukum Pidana, Tindak, Pidana Korupsi, Tindak Pidana dalam Pengelolaan Aset, dan Pidana bagi Tindak Pidana dalam Pengelolaan Aset. “Dalam KUHP 2023 yang sesuai dengan pengaturan mengenai aset adalah pada pasal 51 huruf c yang menyebut tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat” kata Alfons dalam pemaparannya. “Ada missing hole atau lubang yang hilang terkait dengan kebermanfaatan aset daerah ini, pemanfaatan BMD outputnya tentang PAD, tapi jarang ada yang berbicara mengenai manfaat aset bagi masyarakat, sejauh mana aset-aset ini memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat? Lalu masalah lain adalah adanya ego sektoral antar daerah mengenai pemanfaatan aset ini, bagaimana nanti pengaturannya dalam UU aset daerah? Tanya salah satu peserta diskusi. “Terima kasih kepada DPD RI yang telah berkenan mengunjungi Universitas Brawijaya untuk melakukan studi empirik dalam rangka penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU tentang pengelolaan aset daerah, semoga kerjasama ini dapat terus dillanjutkan dimasa yang akan datang” kata Aan Eko Widianto menutup kegiatan studi empirik Komite IV. (*)

Humas Senin, 19 Februari 2024 20.26.00

Selengkapnya

Komite IV Terima Masukan Akademisi Unram Terkait RUU Pengelolaan Aset...

MATARAM, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan studi empirik dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Jumat, 16 Februari 2024. Kepala Bagian Sekretariat Komite IV DPD RI, Samekto Ambinonuso, S.H., M.E., menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pemerintah daerah di dalam mengelola aset. “Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI melaksanakan studi empirik ini untuk menerima masukan dari akademisi, salah satunya dari Universitas Mataram ini,” jelas Samekto Ambinonuso, S.H., M.E. Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, SH., M.Agr.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Mataram dalam sambutannya menyampaikan bahwa sekilas tentang Aset Daerah lebih luas dari Barang Milik Daerah, karena Aset Daerah juga termasuk kekayaan daerah yang secara potensial bisa dimanfaatkan oleh daerah. “Persoalan Aset Daerah perlu dikaji lebih jauh karena di daerah banyak persoalan-persoalan hukum yang muncul karena salah dalam pemanfaatan Aset Daerah ini,” ucap Rektor Universitas Mataram tersebut. RUU Pengelolaan Aset Daerah memang sangat dibutuhkan mengingatnya banyak permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah. “Semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah ini betul-betul bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tutup Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, SH., M.Agr.Sc., Ph.D. Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H., Tenaga Ahli RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa “Kita berharap RUU yang sedang disusun ini menjadi landasan hukum baru bagi pengelolaan Aset Daerah yang pada akhirnya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ucap Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu. Skema yang dibangun dalam RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah adalah aset sebagai kekayaan negara, sebagai kekayaan yang dimiliki yang secara konsteks regulasi sudah banyak diatur, namun pada tataran prinsip masih perlu pengaturan hal-hal lain terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah ini. Drs. Samsul Rizal, MM., Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan tentang asset daerah ini Pemerintah Daerah berharap agar pemanfaatan Aset Daerah ini sejalan dengan aturan yang ada, oleh sebab itu diperlukan aturan yang bisa diaplikasikan dengan baik pada tataran bawah, “Kita berharap agar regulasi yang dibuat ini tidak hanya mengatur pemanfaatan asset daerah oleh pemerintah akan tetapi juga mengatur bagaimana pemanfaatan asset daerah oleh masyarakat yang selama ini menjadi persoalan,” Drs. Samsul Rizal, MM. Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram bahwa asset merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan negara selain sumber daya manusia dan dana. “Aset daerah ini semestinya dicatat untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu perlu pengaturan terkait dengan Aset Daerah ini.” Lebih jauh Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., menyampaikan bahwa hakikat pentingnya pengaturan tentang aset daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang status Aset Daerah. Selain itu juga untuk menjamin terpeliharanya asset dengan baik, memungkinkan pemberdayaan atau pemanfaatan asset untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian adanya pedoman yang jelas dalam pengelolaan aset secara tertib, adil dan terarah. “Saat ini peraturan tentang Aset Daerah terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada undang-undang khusus tersendiri yang mengatur tentang aset daerah,” ucap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram tersebut. Pengaturan aset di dalam undang-undang masih bersifat terintegratif di dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram menyampaikan bahwa di daerah memang banyak persoalan-persoalan terkait dengan pemanfaatan Aset Daerah oleh sebab itu sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur pengelolaan Aset Daerah ini. “Bumi air dan kekayaan alam itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk rakyat Indonesia, oleh sebab itu saya tidak sepakat dengan terminologi kepemilikan negara terhadap aset tersebut, karena semuanya seharusnya adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dan negara adalah pengelolanya,” ucap Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH. Masalah-masalah persoalan asset daerah ini diantaranya adalah terdapat aset-aset daerah yang tidak jelas status hukumnya, aset dikuasai pihak lain dengan HPL namun tidak dimanfaatkan selama jangka waktu penguasaan, tumpang tindih status tanah aset daerah, tanah diklaim sebagai milik dari dua pemerintah daerah, kurang optimalnya pemanfaatan barang milik daerah, dan mekanisme penghapusan aset masih tidak sesuai dengan ketentuan. Secara umum narasumber dalam Studi Empirik Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Aset Daerah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyatakat Indonesia.(*)

Humas Senin, 19 Februari 2024 14.12.00

Selengkapnya

Kiprah Konkret LaNyalla Membuat Dua Lembaga Survei di Jatim Simpulkan...

SURABAYA, dpd.go.id - Banyak hal konkret yang telah diperjuangkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti selama hampir 5 tahun terakhir sebagai Senator, membuat nama LaNyalla mendapat penerimaan dan peluang keterpilihan kembali yang cukup besar. Demikian kesimpulan dua lembaga survei di Jawa Timur. Kedua lembaga survei tersebut adalah Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) dan Surabaya Survei Center (SSC). Meski keduanya melakukan survei di periode waktu berbeda, yakni Januari-Februari 2024 (ARCI) dan Juli-Agustus 2023 (SSC), namun angka yang didapat tidak jauh berbeda, yakni di kisaran raihan suara 20 persen, sekaligus menempatkan LaNyalla di posisi teratas dalam daftar Calon Anggota DPD RI di Pemilu 2024. "LaNyalla masih menjadi calon anggota DPD RI dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, beberapa waktu lalu. Senada, Peneliti senior SSC, Ikhsan Rosidi menuturkan, soal elektabilitas pasti hubungannya dengan hasil kerja-kerja politik. "Hasil kerja politik akan menghasilkan popularitas, popularitas tinggi, biasanya elektabilitas tinggi," tutur Ikhsan. LaNyalla memang dikenal kerap turun ke lapangan. Melihat dan mendengar langsung persoalan yang terjadi di daerah. Di Jawa Timur, ia telah mendatangi 38 kabupaten/kota. Sementara sebagai Ketua DPD RI, selama hampir 5 tahun menjabat, LaNyalla telah mendatangi 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hingga ke pulau terluar dan perbatasan. Tercatat LaNyalla pernah menginjakkan kaki ke Pulau Rote dan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Entikong. Itulah mengapa, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ketika merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, menempatkan posisi DPD RI di atas DPR RI. Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik. “Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah,” kata LaNyalla ketika itu. Sementara di mata sejumlah tokoh bangsa, LaNyalla juga dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan tema-tema kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga Wakil Presiden RI ke VI, Jenderal (Purn) Try Soetrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara. Hal itu dikatakan mantan Panglima ABRI tersebut saat menerima LaNyalla di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022) silam. Sejak saat itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Alhamdulillah, DPD RI secara kelembagaan mendukung, dan kami sudah menyiapkan kajian akademik, untuk penyempurnaan dan penguatan sistem Demokrasi Pancasila untuk menghindarkan praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,” tandasnya.(*)

Humas Kamis, 15 Februari 2024 15.51.00

Selengkapnya

Malah Coblos Calon Lain, LaNyalla Terapkan Ilmu Hakikat-Teologis...

SURABAYA, dpd.go.id - Mengagetkan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 justru mencoblos calon lain. Tidak mencoblos dirinya sendiri. Hal itu terekam wartawan saat LaNyalla diminta awak media menunjukkan kertas suara DPD RI yang hendak ia masukkan ke kotak suara. Karena diminta wartawan, LaNyalla spontan membuka kertas suara DPD RI. Anehnya bukan fotonya sendiri yang ia coblos. Melainkan calon anggota DPD RI, yakni Lia Istifhama, yang merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sontak wartawan dan para juru foto kaget. “Lho kok coblos orang lain pak,” tanya sejumlah wartawan, Rabu (14/2/2024). LaNyalla pun menjelaskan, bahwa dirinya sengaja melakukan itu, karena malu sama Allah SWT jika ia memilih diri sendiri. Karena itu artinya nafsu dan kepentingan pribadi untuk menjadi pejabat. “Padahal niat saya sudah saya tetapkan untuk mengabdi dan membela kepentingan masyarakat, terutama masyarakat daerah melalui pintu DPD RI, jadi saya serahkan kepada Allah atas niat tersebut. Kalau Allah ridlo, Insya Allah saya jadi membawa kebaikan dan kemaslahatan,” tandas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur yang menyalurkan hak pilihnya di TPS Nomor 19, Desa/Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, itu menambahkan bahwa sikapnya itu adalah penerapan dari ilmu hakikat yang ia pelajari selama ini. “Jadi saya gak mau ditertawakan oleh Tuhan, karena nafsu pribadi, sampai lupa niat sesungguhnya, yang seharusnya itu yang menjadi tolok ukur. Jadi semoga ini menjadi ilmu dan tauladan bagi negarawan,” imbuhnya. Sebelum menyalurkan hak pilihnya, LaNyalla melaksanakan salat Dhuha terlebih dahulu. Usai melaksanakan salat sunnah tersebut, LaNyalla kemudian berangkat menuju lokasi pemungutan suara di TPS yang diikuti total calon pemilih 294 suara dengan komposisi 143 laki-laki dan 151 perempuan. Tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, LaNyalla yang mengenakan baju putih dan celana krem langsung menyerahkan kertas panggilan memilih dan duduk antre. Sesekali, ia berbincang bersama warga yang juga mengantre untuk menyalurkan hak pilihnya. "Hari ini saya menyalurkan hak politik saya. Tentu kita berharap agar penyelenggaraan pemilu kali ini berjalan LUBER dan Jurdil, tanpa adanya kendala. Kalau pun ada kecurangan, semoga bisa diatasi dan dipulihkan. Karena dunia internasional juga melihat proses pemilu ini. Sejauh yang saya lihat di TPS saya ini, semua berjalan dengan baik," kata LaNyalla. LaNyalla sendiri kembali maju menjadi anggota DPD RI dari Jawa Timur. LaNyalla ingin kembali mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya memperjuangkan kepentingan daerah. “Niat saya cuma satu, menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di daerah-daerah, seperti yang kemarin selama di DPD RI saya kerjakan," jelas LaNyalla. Mengusung tagline 'Pancasila Berdaulat, Bangsa Selamat' LaNyalla betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan daerah. Ya, Senator asal Jawa Timur itu memang tengah berjuang membangun konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada kepada sistem bernegara sesuai konsep yang dirumuskan para pendiri bangsa. "Kita harus berani melakukan koreksi terhadap arah perjalanan bangsa. Kita harus berani menjadi generasi pelurus bangsa. Ingat, kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kita harus menggunakan akal, pikir dan dzikir dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegas LaNyalla.(*)

Humas Rabu, 14 Februari 2024 16.22.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Ingatkan PR Jatim Terkait Pengentasan Kemiskinan ...

SURABAYA, dpd.go.id - Kepemimpinan Khofifah-Emil di Jawa Timur berakhir. Keduanya, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum juga tuntas, yaitu pengentasan kemiskinan. Menurut LaNyalla, pejabat dan aparat pemerintah Provinsi Jatim harus berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Seharusnya Jatim memiliki momentum dengan melalui pertumbuhan ekonomi Jatim yang meningkat signifikan dan tumbuh inklusif. "Memang ada pertanyaan, mengapa pertumbuhan ekonomi di Jatim bagus, kondisi itu belum mampu secara krusial berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Terutama oleh semua kepala daerah di Jatim, dimana yang salah di sini," tukas dia, Selasa (13/2/2024). Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran angka paling tinggi 21 persen dan paling rendah 3 persen. Jika dirata-ratakan angka kemiskinan berada pada kisaran 9,7 persen. Kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya dua digit atau di atas 10 hingga 21 persen terdiri dari 17 Kabupaten, dengan angka kemiskinan tertinggi di kabupaten Sampang, dengan persentase 21 persen dan 4 kabupaten dengan angka kemiskinan 10 persen di antaranya, Gresik, Nganjuk, Kediri dan Trenggalek. Sedangkan angka kemiskinan terendah adalah Kota Batu 3 persen, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Madiun masing- masing 4 persen. "Masalah kemiskinan adalah masalah nir-kesejahteraan yang artinya hajat hidup pokok masyarakat. Pemerintah daerah harus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan ini," kata LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, perekonomian yang semakin tumbuh seyogyanya semakin memberikan tetesan kesejahteraan, akan makin mengurangi pengangguran, serta berdampak penurunan kemiskinan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 1,79% dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,6%. Serta penyumbang perekonomian terbesar kedua pula di Pulau Jawa dengan prosentase 25,56%.(*)

Humas Selasa, 13 Februari 2024 15.58.00

Selengkapnya

Kerjasama Diputus BPJS, LaNyalla Langsung Datangi RSU Anwar Medika Sidoarjo...

SIDOARJO. dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Rumah Sakit Umum (RSU) Anwar Medika Sidoarjo. Kedatangan LaNyalla untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemutusan kerja sama oleh BPJS Kesehatan dengan RSU Anwar Medika. LaNyalla datang didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Kadin Jatim, Fitradjaja Purnama dan Ketua Kadin Kota Surabaya M Ali Affandi LNM. Sementara dari RSU Anwar Medika hadir di antaranya dr Farida Anwari (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Abdul Kohar Mudzakir (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Achmad Yudi Arifiyanto (Direktur RSU Anwar Medika), Dina Hiedana (Wakil Direktur Umum RSU Anwar Medika) dan Nia Arizona (Humas RSU Anwar Medika). Kepada Ketua DPD RI, Direktur RSU Anwar Medika, dr Achmad Yudi Arifiyanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya perbaikan dari sisi administrasi maupun keuangan sebagaimana direkomendasikan oleh BPJS Kesehatan. Dikatakannya, dari hasil audit tim TKMKB BPJS Kesehatan ada kekeliruan pembayaran yang menyebabkan kerja sama dihentikan sementara. "Pada tanggal 28 Desember 2023 sudah dilakukan mediasi pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada tanggal 8 Januari 2024 kembali dilakukan mediasi tahap kedua," kata Yudi, Senin (12/2/2024). Selanjutnya untuk kelebihan pembayaran, Yudi menjelaskan jika RSU Anwar Medika sudah mengembalikannya sebesar Rp7.097.535.700. "Kelebihan pembayaran sudah kami kembalikan kepada BPJS Kesehatan dengan kompensasi klaim di bulan pelayanan Desember 2023 yang akan masuk di bulan Januari 2024," jelas Yudi. Yudi menegaskan jika pihaknya berkomitmen penuh melakukan upaya perubahan dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan, khususnya peserta BPJS Kesehatan, struktur manajemen, SOP keperawatan, update Panduan Praktik Klinik (PPK) sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan sejumlah hal lainnya. "Kami juga sudah memenuhi persyaratan di antaranya mendapatkan rekomendasi positif dari beberapa stakeholder di antaranya Bupati Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, PERNEFRI, PERSI Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Sidoarjo," jelas dia. Yudi berharap segala hal yang telah dilakukannya dapat membuka lagi kesempatan agar RSU Anwar Medika bisa kembali menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "90 persen pasien kami adalah peserta BPJS Kesehatan. Kami memiliki pasien rawat jalan setiap harinya sebanyak 800 pasien dan rawat inap setiap harinya 300 pasien. Kami berkomitmen dan sungguh-sungguh agar bisa bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan," tutur Yudi. Mendapati aspirasi itu, Ketua DPD RI meminta segala hal upaya yang telah dilakukan RSU Anwar Medika diserahkan kepadanya untuk dipelajari dan diteruskan kepada pihak terkait. LaNyalla meminta agar RSU Anwar Medika memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh BPJS Kesehatan, agar kerja sama bisa dilakukan kembali. "Saya kira, sepanjang segala persyaratan dipenuhi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dilakukan. Apalagi ini adalah program pemerintah untuk masyarakat dan memang masyarakat membutuhkan program ini, utamanya di RSU Anwar Medika ini," terang LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu akan meneruskan aspirasi ini agar segera ditindaklanjuti dan segera mendapatkan solusi. "Saya akan teruskan hal ini ke Komite III DPD RI. Saya pribadi akan kawal penuh kasus ini sampai kerja sama kembali bisa dilakukan RSU Anwar Medika dan BPJS Kesehatan. Saya berharap kerja sama ini dapat kembali terjalin secepatnya," demikian LaNyalla.(*)

Humas Senin, 12 Februari 2024 14.36.00

Selengkapnya

Senator Aceh Minta Presiden Hentikan Pemberian Bansos Secara Non Prosedural...

Jakarta, dpd.go.id - Senator atau anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman meminta Presiden Jokowi agar menghentikan pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma oleh rakyat Aceh ini, anggaran APBN mestinya digunakan sebagaimana aturan dan prosedur dan penyaluran bansos mestinya dilakukan oleh Kemensos serta berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Pembagian sembako atau bansos oleh presiden Jokowi baik didepan istana atau di setiap kegiatannya di waktu terakhir ini telah mengangkangi aturan dan prosedur yang semestinya berbasiskan data yaitu by name by address", ujar Haji Uma. Haji Uma juga mempertanyakan apakah penerima bansos yang diserahkan Jokowi itu merupakan masyarakat miskin dan terdata baik di DTKS atau data lain yang selama ini dijadikan rujukan. Karena jika tidak, maka penyaluran bansos yang menggunakan anggaran negara itu tidak tepat sasaran. Dirinya menambahkan, jika bantuan yang diserahkan tepat sasaran mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi jika tidak, maka kasian masyarakat Indonesia lain yang miskin atau kurang mampu yang tinggal diseluruh pelosok negeri tapi tidak memiliki keberuntungan yang sama. "Jadi pertanyaannya penerima bansos itu terdata sebagai masyarakat miskin atau tidak? Jika tidak maka tentu penyaluran itu tidak tepat sasaran. Padahal Bansos itu dirancang untuk membantu warga yang kurang mampu di Indonesia", kata senator yang raihan suranya di pemilu 2019 lebih tinggi dari suara Jokowi pada Pilpres lalu di Aceh. Ini bentuk praktek yang melanggar aturan itu sendiri karena pertimbangan dalam penyusunan APBN yang disahkan 2024 yang telah mendapatkan pertimbangan DPD RI tidak terjadi pembengkakan dalam pelaksaannya karena dari amatan kita tidak ada hal yang urgensi darurat pangan atau bencana alam lainnya. "Tidak ada urgensi atas kondisi khusus, lalu kenapa memberikan bansos secara jorjoran. Apa lagi sampai ada permintaan pemerintah yang harus menggeser APBN yang sudah di sahkan ke sektor Bansos, ini telah mengganggu sistem yang ada", pungkasnya. Haji Uma juga melanjutkan, DPD RI wajib mengingatkan pemerintah sebagai mana di atur dalam undang undang 22D. Karena apapun yang di lakukan presiden adalah tugas negara yang melekat dan tidak boleh melanggar konstitusi dan undang undang serta bukan pula atas kepentingan politik pencitraan, kepentingan kelompok atau mencari simpati lalu kemudian melanggar konstitusi.(*)

Humas Sabtu, 10 Februari 2024 17.38.00

Selengkapnya

Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua...

SURABAYA, dpd.go.id - Sejumlah pengembang perumahan yang tergabung Forum Lintas Asosiasi Real Estate Jawa Timur meminta solusi atas persoalan yang mereka alami ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Juru Bicara Forum Lintas Asosiasi Real Estate yang juga Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Soesilo Efendy menerangkan, dalam lima tahun terakhir pengembang perumahan di Jawa Timur dihadapkan pada persoalan maraknya kavling liar atau ilegal. Di Kota Surabaya misalnya, Soesilo menyebut hampir di setiap kecamatan terdapat kavling liar. Tentu saja hal itu tak hanya merugikan pengembang real estate saja, tetapi juga konsumen. "Saya kira pada titik inilah pentingnya mengedukasi pengembang real estate tentang cara membangun rumah yang baik dan benar dari semua aspek. Dalam hal kavling liar, kami sudah mengadu ke sana ke mari, tetapi tak ada perubahan. Kami berharap dengan menyampaikan hal ini kepada Pak LaNyalla, aspirasi kami dapat ditindaklanjuti," harap Soesilo. Soesilo menjelaskan, keberadaan kavling liat tentu saja berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional dari sisi real estate. Ia menyontohkan, jika secara resmi real estate menawarkan Rp500 juta untuk satu unit perumahan, maka pengembang di kavling liar bisa banting harga jauh di bawah rata-rata harga normal. Mereka, kata Soesilo, bisa saja menawarkan satu unit rumah diharga Rp100 juta. "Anggota REI di Jawa Timur data tahun 2023 sebanyak 570 anggota. Tentu keberadaan kavling liar ini berpengaruh terhadap kami dan juga 185 turunan dari industri ini seperti perusahaan baja, cat dan lain sebagainya," terang Soesilo. Ia berharap Ketua DPD RI dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sejak lima tahun belakangan dihadapi pengusaha real estate. "Dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI responnya sangat baik. Kami diminta menyertakan data untuk segera ditindaklanjuti," ujar Soesilo. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI menegaskan jika keberadaan kavling liar tak bisa dibiarkan. Sebab, kata LaNyalla, kavling liat memiliki tiga ekses negatif. Pertama bagi pengembang itu sendiri. Kedua, tentu saja berdampak serius bagi pemasukan daerah. Ketiga, bagi konsumen itu sendiri, di mana di beberapa tempat terjadi kerugian yang dialami konsumen karena perizinan yang tak kunjung keluar hingga berbagai masalah lainnya. "Tentu ini menjadi perhatian serius kita bersama. Saya sebagai Ketua DPD RI memiliki komitmen penuh terhadap hal ini. Kavling liar tak boleh dibiarkan. Kami segera tindaklanjuti," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, sejauh ini real estate berkontribusi besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun di pusat. Dari data yang dimilikinya, LaNyalla memaparkan jika sektor real estate pada tahun 2023 tumbuh sebesar 2,69 persen. Sedangkan sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi Jatim di tahun 2023 mencapai 0,05 persen. Sementara sumbangannya terhadap PDRB Jatim mencapai Rp46,496 triliun dari total PDRB Jatim sebesar Rp2.953,546 triliun, naik dibanding tahun lalu sebesar Rp44,748 triliun dari total PDRB Jatim Rp2.731,358 triliun. Sementara pada tahun 2022, kontribusi sektor real estate terhadap ekonomi Jawa Timur sebesar 1,65 persen. Ada enam daerah yang merupakan daerah prioritas pengembangan properti di Jatim, yaitu Kota Batu, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Kediri. Adapun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor real estate per Februari 2022 mencapai 450.519 orang atau 0,332 persen persen dari seluruh tenaga kerja di Jatim.(*)

Humas Jumat, 09 Februari 2024 11.42.00

Selengkapnya

Di Depan Pengurus Muhammadiyah Pasuruan, Ketua DPD RI Uraikan Sistem...

PASURUAN, dpd.go.id - Meski hiruk pikuk Pemilu 2024 semakin semarak menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfokuskan diri pada perbaikan sistem bernegara sebagaimana digagas para pendiri bangsa. Hal itu sebagaimana tampak dalam pertemuan bertajuk Silaturahmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasuruan bersama Ketua DPD RI, yang digelar di Gedung Dakwah PDM Muhammadiyah Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024). Pada kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur itu menguraikan sistem bernegara asli Indonesia rumusan pendiri bangsa. Sehingga perjuangan yang ia tawarkan adalah perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara ketimbang membahas situasi politik Pemilu 2024. "Soal hak politik pada Pemilu 2024, saya kira semua memiliki hak yang sama. Saya lebih memilih memfokuskan diri melakukan perbaikan hal fundamental bangsa ini, yaitu sistem bernegara kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla dalam sambutannya. Sesungguhnya, LaNyalla menjelaskan, antara Muhammadiyah dan DPD RI memiliki banyak kesamaan pandang mengenai situasi kebangsaan kita saat ini. Jauh sebelum mengunjungi PDM Kabupaten Pasuruan, LaNyalla telah mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada 26 September 2023. Saat itu, LaNyalla bertemu langsung dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haedar Nashir beserta jajaran. Saat itu, LaNyalla menyampaikan Proposal Kenegaraan dari DPD RI untuk perbaikan sistem bernegara di Indonesia. "Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan dukungan dan dalam semangat yang sama untuk membenahi sistem bernegara di negara ini. Bahkan, Muhammadiyah juga telah menerbitkan beberapa kajian terkait masalah kebangsaan, yang semangatnya sama dengan apa yang diperjuangkan oleh DPD RI," terang LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan perihal urgensi melakukan perbaikan sistem bernegara. Katanya, dari kajian DPD RI, sistem bernegara hasil perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 telah membuat Indonesia menjadi negara yang meninggalkan Pancasila dan menjadi negara yang semakin individualistik dengan sistem ekonomi yang kapitalistik. "Sehingga negara ini semakin sulit untuk mewujudkan cita-cita lahirnya negara ini seperti tertuang di dalam Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ulas LaNyalla. LaNyalla menjelaskan, sebagai Ketua DPD RI ia telah berkunjung ke lebih dari 350 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. LaNyalla bertemu banyak stakeholder di daerah untuk menyerap aspirasi. Hasilnya, LaNyalla menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah. "Kami menyimpulkan terdapat dua persoalan mendasar, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Dari hasil telaah mendalam, akar persoalannya adalah konstitusi hasil perubahan di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, yang ternyata menyisakan masalah yang sangat fundamental," terang LaNyalla. UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002, kata LaNyalla, dari hasil kajian Komisi Konstitusi dan hasil kajian akademik Pusat Studi Pancasila UGM telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan meninggalkan Pancasila sebagai identitas konstitusi. "Karena kedaulatan rakyat kita serahkan total kepada partai politik dan presiden terpilih. Sehingga arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh para ketua umum partai dan presiden terpilih saja. Itu faktanya. Padahal itu bukan sama sekali sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa kita," terang LaNyalla. "Sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, adalah Sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem Syuro. Sistem yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Lembaga Tertinggi yang menjadi penjelmaan seluruh komponen bangsa," tambah LaNyalla. Dengan begitu, kata LaNyalla, kedaulatan rakyat secara utuh berada di Lembaga Tertinggi Negara. Para pendiri bangsa sama sekali tidak mengadopsi sistem Barat, meskipun teori-teori penguatan presidensial dan trias politica terus dikampanyekan sebagai sistem terbaik dalam demokrasi. "Karena pendiri bangsa sudah membahas secara tuntas, bahwa Demokrasi Pancasila sebagai sistem tersendiri, adalah sistem yang paling sesuai untuk negara super majemuk dan kepulauan ini," papar LaNyalla. Atas kesadaran tersebut, LaNyalla menjelaskan jika di DPD RI pada akhirnya bersepakat untuk menawarkan gagasan perbaikan Indonesia, demi Indonesia yang lebih kuat, yang lebih bermartabat, yang lebih berdaulat dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Kami juga menyadari, bahwa sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa harus disempurnakan dan diperkuat. Maka, kami menawarkan penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut, bukan penggantian sistem bernegara, seperti yang terjadi saat amandemen tahun 1999 hingga 2002," pungkas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Raffi Aydrus M. Hadir di antaranya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasuruan, KH Achmad Samsoni, didampingi Hari Santoso (Wakil Ketua PDM Kabupaten Pasuruan), Ahmad Fuad Hasyim (Sekretaris PDM Kabupaten Pasuruan), Mahbub Junaidi (Bendahara PDM Kabupaten Pasuruan) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pasuruan, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan dan sejumlah pengurus serta kader Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan.(*)

Humas Kamis, 08 Februari 2024 14.20.00

Selengkapnya

DPD RI Gandeng Universitas Udayana Lakukan Penelitian Empirik Penyusunan RUU...

DENPASAR, dpd.go.id – Guna memperkaya muatan substansi dalam penyusunan draf naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU PLP2B), DPD RI menggandeng Universitas Udayana (UNUD) untuk melaksanakan penelitian empirik pada hari Selasa (6/2). Kegiatan ini merupakan bentuk penyerapan masukan secara akademik dan teknokratik. Komite II sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pada Tahun 2024 ini menyepakati untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Undang-Undang ini termasuk salah satu Undang-Undang yang tercantum di dalam Daftar Prolegnas longlist berada pada urutan nomor 241”, ujar Sugihanto Rahim, Kasubag Rapat Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI ke Universitas Udayana dalam sambutannya. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Pascasarjana Universitas Udayana, I Wayan Budiasa, dan dimoderatori oleh Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Udayana, I Gusti Ayu Putri Kartika. Diskusi dimulai dengan paparan dari Ketua Tim Ahli RUU PLP2B DPD RI, Irman Firmansyah. “Alih fungsi lahan saat ini semakin meningkat khususnya di Pulau Jawa dan tingkat kesuburan tanah juga semakin menurun”, ujar Irman Firmansyah. Ketua Tim Ahli RUU PLP2B tersebut juga menyinggung perihal regulasi di tingkat daerah terkait dengan PLP2B. “Tidak semua Perda yang sudah ada saat ini memasukkan materi spasial LP2B”, ujarnya. Lebih lanjut, I Wayan Budiasa memaparkan terkait dengan kondisi subak sebagai salah satu kearifan lokal pertanian Bali. “Hampir semua yang mengerjakan sawah saat ini adalah penggarap. Sementara pemilik lahannya tidak ada yang menjadi anggota subak. Saya ragu siapa pemilik sawahnya?”, ujar Direktur Pascasarjana Universitas Udayana tersebut. Menurutnya kelembagaan subak juga perlu diperkuat regulasinya sebagai upaya dalam melindungi LP2B. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiyastana Eka Putra. “Alih fungsi lahan di Bali selalu menjadi isu strategis dalam penyusunan rencana daerah. Isu ini menjadi catatan setiap saat yang harus diantisipasi”, ucapnya. Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki Perda khusus tentang LP2B tetapi di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah diatur. “Terkait dengan LP2B di RTRW sudah eksplisit menyebutkan bahwa LP2B di kawasan pariwisata strategis daerah harus diintegrasikan dengan ekowisata atau agrowisata”, tambahnya. Di kesempatan yang sama, I Made Sudarma selaku Dosen Ahli bidang Ekonomi Pertanian Universitas Udayana juga menyampaikan kaitannya LP2B dalam ketahanan pangan. Menurutnya LP2B bertujuan untuk ketahanan pangan. “Pengertian ketahanan pangan juga harus jelas. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan tetapi juga dari keterjangkauan dan kebermanfaatan”, tegasnya. Beliau juga menyampaikan bahwa pelaku utama LP2B adalah petani tetapi selama ini petani hanya menjadi objek. “Petani adalah makhluk ekonomi yang selalu menghitung benefit dan cost”, tambahnya. Diskusi ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Dwijendra sekaligus Ketua HKTI Provinsi Bali; Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Perwakilan Kanwil BPN Provinsi Bali; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; Ketua HKTI Kabupaten Gianyar; Ketua Majelis Utama Subak Provinsi Bali; Ketua Majelis Madya Subak Kota Denpasar; Pekaseh Subak Jatiluwih, Tabanan; Pekaseh Subak Masceti, Gianyar; Ketua Yayasan Mandhara Research Institute; para Dosen dan jajaran Civitas Akademika Universitas Udayana; dan para pemangku kepentingan lainnya. (*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.10.00

Selengkapnya

Sukses Diperjuangkan Jadi PPPK, Guru di Jatim Terbitkan Buku Ulas...

SURABAYA, dpd.go.id - Ribuan guru yang tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade (GLPG) P1 Jawa Timur sukses diperjuangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagai ucapan terima kasih, kiprah dan perjuangan Ketua DPD RI diabadikan dalam sebuah buku berjudul 'Merajut Asa Sang Pendidik Bangsa' yang ditulis oleh Yuni Soekarno. Ditemui pada acara Tasyakuran dan Silaturahmi Guru Lulus Passing Grade bersama Ketua DPD RI di Graha Kadin Jatim, Yuni bercerita bahwa ia tertarik untuk mengulas kiprah panjang Ketua DPD RI dalam memperjuangkan nasib ribuan guru di Jawa Timur yang telah lulus passing grade hingga diangkat menjadi PPPK. Dalam buku setebal 80 halaman tersebut, salah satunya bercerita tentang bagaimana perjuangan GLPG P1 Jawa Timur memperjuangkan nasib mereka. Termasuk di dalamnya juga mengulas peran penting Ketua DPD RI yang sejak tahun 2021 membantu perjuangan mereka hingga segera mendapatkan SK PPPK. "Kami di GLPG P1 Jawa Timur tahu betul bagaimana kiprah Pak LaNyalla dalam memperjuangkan nasib kami. Ketua DPD RI lah yang pada akhirnya memperjuangkan nasib kami dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya kami diangkat menjadi PPPK," kata Yuni, Rabu (7/2/2024). Yuni ingat betul, perjuangannya dimulai ketika tahun 2021 terdapat guru lulus passing grade, namun belum mendapatkan kuota formasi PPPK. "Kami kemudian mengadu kepada Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI yang secara khusus menerima audiensi kami di Jakarta. Beliau berkomitmen memperjuangkan aspirasi kami dan meminta datanya," tutur Yuni. Yuni menilai Ketua DPD RI langsung gerak cepat menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk memperjuangkan aspirasi GLPG P1 Jawa Timur. "Kami tahu persis bagaimana Pak LaNyalla merespon dengan cepat dan segera bertemu Ibu Gubernur Jatim untuk memperjuangkan nasib kami. Berkat perjuangan beliau, kami telah diangkat menjadi ASN sebagai PPPK," tutur Yuni. Ketua GLPG P1 Jawa Timur, Naphan Fathoni Aziz menjelaskan, saat ini ribuan guru di Jatim tinggal menunggu SK PPPK dan NIK. "Tanggal 1 Maret 2024 ini, SK dan NIK kita keluar. Tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak LaNyalla atas perjuangannya selama ini," tutur Fathoni. Dikatakan Fathoni, ada 5.464 guru yang sudah mendapat formasi dan pengajuan berkas di BKN. Fathoni menjelaskan awal mula perjuangannya mendapatkan status PPPK. "Awalnya adalah forum guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Rupanya, mengawal regulasi itu tidak mudah. Hingga akhirnya kami meminta bantuan kepada Pak LaNyalla untuk memperjuangkan nasib kami," tutur dia. "Pak LaNyalla ini kami panggil Abah. Beliau ini adalah tokoh yang mengawal sampai tuntas perjuangan GLPG P1 Jawa Timur. Beliau adalah tokoh inspirator dan mentor kami, hingga akhirnya kami disahkan menjadi PPPK," tambah Fathoni. Ketua DPD RI mengaku bersyukur langkahnya dalam memperjuangkan aspirasi guru yang tergabung dalam GLPG P1 Jawa Timur membuahkan hasil. Dikatakannya, sejak awal terpilih sebagai Ketua DPD RI, ia telah berkomitmen berjuang merealisasikan aspirasi rakyat, khususnya masyarakat di Jawa Timur. "Mari kita syukuri pencapaian ini dan jaga amanah ini. Mari kita bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab kita bersama untuk membangun generasi bangsa yang hebat," tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu terus berkomitmen dalam memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang masuk ke meja kerjanya. Menurutnya, amanah yang diberikan masyarakat kepadanya merupakan kewajiban kerja yang harus dituntaskan. "Saya terikat sumpah dan jabatan bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, saya terus berikhtiar agar segala hal yang saya lakukan memiliki nilai positif kepada masyarakat," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM dan Dirut PT Puspa Agro, M Diah Agus Muslim.(*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.07.00

Selengkapnya

Komite II DPD RI Menggali Informasi Empiris dalam Rangka Penyusunan...

MAKASSAR, dpd.go.id — Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat UU PLP2B telah memasuki usia lebih dari 10 dekade. Selama perjalanan undang-undang ini ditemukan permasalahan dalam implementasinya yang dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan perkembangan dunia Internasional. Komite 2 DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki kewenangan bidang legislasi di bidang sumber daya ekonomi berinisiatif menyusun RUU Perubahan atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penelitian empiris merupakan rangkaian awal penyusunan naskah akademik dan RUU PLP2B untuk memperoleh data dan informasi di Daerah. Salah satu daerah yang menjadi lokasi penelitian empiris adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan oleh Kesekjenan Komite II DPD RI bersama Tim Ahli RUU dan Tenaga Ahli Komite. Komite II DPD RI bekerja sama dengan Universitas Hassanudin, Makassar, menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam bentuk Focus Group Discussion dengan mengundang sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam sambutan pembukanya, Prof. Dr. Ir. Salengke, Sc. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hassanudin menyambut baik inisiatif dari Komite 2 DPD RI. “Kami mengapresiasi DPD RI atas inisiatifnya untuk melakukan evaluasi dan menyusun naskah akademik RUU perubahan UU 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan masukam dan menghasilkan regulasi sebagai solusi, khususnya permasalahan lahan pertanian mencapai ketahanan pangan Indonesia” ujarnya. Mediana Pongsitanan, Kabag Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI, dalam sambutannya mengatakan bahwa "Inisiasi penyusunan naskah akademik RUU tentang PLP2B ini adalah hasil inventarisasi masalah yang telah dilakukan DPD RI, dimana temuannya bahwa di banyak daerah telah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, minimnya minat generasi muda terhadap bidang pertanian, dan semangat pengembangan sektor pertanian tidak sejalan dengan kearifan lokal". FGD ini diawali dengan sesi pemaparan yang disampaikan oleh Tim Ahli RUU, Dr. Ir. Umar Mansyur M.T., ia menyampaikan kondisi faktual lahan pertanian dan bebagai masalah dalam pengelolaannya. Disampaikan pula bahwa "berdasarkan kajian awal, Sulawesi Selatan dipilih karena memiliki luas lahan pertanian pangan terluas pertama setelah Jawa Timur" ujarnya. Sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah kota/kabupaten, dan perwakilan masyarakat menyampaikan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik. Prof.Dr.Ir.Muh.Hatta Jamil, S.P., M.Si.,Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas menyoroti banyak faktor yang menghambat pembangunan pertanian, dikatakannya bahwa "58% tenaga kerja pertanian berusia 45tahu ke atas dan 74,89% petanj berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar". lanjutnya, ia juga menegaskan, "peraturan perundang-undanga sudah sangat lengkap, permasalahan terdapat pada implementasi hingga ke daerah agar tujuan dari PLP2B terwujud". Dari perpsektif tata ruang, Dr.Eng.Abdul Rachman Rasyid, M.Sc., menegaskan bahwa permasalahan implementasi perlindungan LP2B belum maksimal dilaksanakan. Pada tahap Perencaan tata ruang, penetapan lokasi LP2B dilakukan oleh masing-masing instasi, sehingga data LP2B yang beragam, dan sumber spasial yang berbeda-beda. Pada tahap Pemafaatan Ruang, Lokasi pertanian pangan berkelanjutan dalam proyek strategis nasion tidak dikenakan kewajiban penggantian lahan dan Pemanfaatan lahan mengejar kuantitas bukan kualitas yang mengenyampingkan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada tahap pengendalian, masih banyak daerah yang belum memiliki membentuk peraturan daerah tentang PLP2B, keterbatasan biaya, dan insentif yang kurang efektif. Produk hukum daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan PLP2B sangatlah penting. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, "Dikatakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian apabila lahan tersebut telah ditetapkan sebagai LP2B, sehingga jika belum ada penetapan, maka tidak dapat disebut terjadinya alih fungsi lahan". Untuk itu, ia menyampaikan bahwa untuk memberikan perlindung hukum kepada petani, pemerintah daerah perlu membentuk peraturan gubernur atau peraturan bupati/kota sesuai kewenangannya. Pada sesi diskusi sejumlah guru besar Universitas Hassanudin, pemerintah daerah, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan masukan terkait materi empiris untuk memperkaya penyusunan naskah akademik RUU PLP2B. Diantaranya mengenai penyusunan perencanaan LP2B, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan Petani, partisipasi masyarakat, dan penegakkan hukum. Diskusi ini juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Dinas Tata Ruang Provinsi Sulsel, Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Sulsel, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsk Sulsel, Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel, LSM The Gowa Center, para Dosen dan jajaran Civitas Akademika Universitas Hassanudin; dan para pemangku kepentingan lainnya.(*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.03.00

Selengkapnya

DPD RI Menyelenggarakan Penelitian Empiris Dalam Rangka Penyusunan RUU PLP2B...

BANDA ACEH, dpd.go.id – Lahan pertanian pangan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memastikan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki kewenangan bidang legislasi di bidang sumber daya ekonomi berinisiatif menyusun RUU Perubahan atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan RUU di DPD RI, Kesekjenan DPD RI bersama tim ahli RUU PLP2B dan tenaga ahli Komite 2 DPD RI menyelenggarakan penelitian empiris di Universitas Syiah Kuala. Kegiatan penelitian empiris bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data guna memperkaya penyusunan naskah akademik dan RUU PLP2B. Kegiatan penelitian empiris di Universitas Syiah Kuala juga mengundang sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diah Anggraeni, Kasubag Komite II DPD RI dan Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI, menyampaikan dalam sambutannya bahwa penyusunan RUU PLP2B termasuk dalam longlist Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Lebih lanjut, Diah menyampaikan bahwa hasil kegiatan penelitian empiris akan menjadi referensi pokok guna memperkaya Revisi atas UU PLP2B. Teuku Meldi Kesuma selaku Sekretaris Universitas Syiah Kuala menyambut baik inisiatif dari Komite 2 DPD RI. “Kami mengapresiasi DPD atas terselenggaranya penyusunan PLP2B dan semoga penyusunan RUU PLP2B dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Urgensi penyusunan RUU PLP2B juga ditekankan oleh Prof Mukhlis Yunus, staf khusus Gubernur Aceh yang juga merupakan guru besar Universitas Syiah Kuala. “Terdapat banyak konsekuensi negatif jika kita mengabaikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, oleh sebab itu penting untuk menyusun RUU PLP2B.”, ujar Prof Mukhlis Yunus dalam sambutannya. Kegiatan penelitian empiris dibuka sesi pemaparan yang disampaikan oleh empat pemantik diskusi. Dr. Casnan, S.Si, M.Si sebagai salah satu anggota Tim Ahli penyusunan RUU PLP2B membuka sesi pemaparan dengan menyampaikan kondisi lahan pertanian pangan di Indonesia saat ini. “Saat ini lahan sawah di Indonesia seluas 7,4 hektar mengalami berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, terdegradasi dengan C-Org rendah, tidak seimbangnya unsur hara, rendahnya luas kepemilikan lahan (

Humas Rabu, 07 Februari 2024 11.17.00

Selengkapnya

LaNyalla Apresiasi Kejagung, Usut Kasus PT Timah Temuan DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, yang mengakibatkan kerugian negara. Dikatakan LaNyalla, kasus tersebut sudah diekspos oleh DPD RI pada tahun 2019 silam. Menyusul temuan dan aduan masyarakat Bangka Belitung, saat dirinya selaku Ketua DPD RI berkunjung ke Provinsi tersebut tahun 2019 silam. LaNyalla juga sempat memanggil beberapa stakeholder terkait di kantor DPD RI sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. “Setelah saya mendapat temuan dan aduan di lapangan, saya tindak lanjuti dengan memanggil direksi PT Timah, sejumlah pemilik smelter, masyarakat nelayan dan LSM di Babel serta unsur dari Mabes Polri. Saat itu saya temukan semua pihak di Senayan. Hasilnya saya ekspose dan sampaikan di Sidang Paripurna DPD RI,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Selasa (6/2/2024). Ia bersyukur akhirnya temuan dan ekspose tersebut benar-benar ditindaklanjuti aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Bahkan Korps Adhyaksa tersebut sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Diungkapkan LaNyalla, temuan tersebut bermula dari aduan yang disampaikan perwakilan dari 27 pemilik smelter di Babel yang dicabut ijinnya oleh Mabes Polri dengan dalih illegal mining. Sehingga mereka tidak bisa melakukan proses produksi dan ekspor Tin Ingot. Sehingga mereka harus menjual mineral mentah ke PT Timah. Tetapi anehnya, menurut aduan tersebut, PT Timah justru menunjuk 5 smelter rekanan untuk membantu prosesing. Sehingga PT Timah membeli dari mereka. Dari aduan itu, disampaikan bahwa PT Timah membeli dari rekanan mereka dengan harga di atas harga normal. Kemahalan inilah yang menyebabkan neraca keuangannya justru menurun, meskipun PT Timah menguasai tunggal, dibanding saat ke-27 smelter yang ditutup itu masih beroperasi. Di situ patut diduga terjadi permainan untuk menguntungkan para pihak secara pribadi dengan merugikan BUMN tersebut. “Saat itu kami di DPD RI sudah membuat summary analisa kerugian PT Timah tahun 2019 akibat kerjasama dengan lima smelter rekanan. Lengkap dengan laporan keuangan PT Timah. Sumary tersebut telah kami kirimkan ke banyak pihak. Di antaranya ke aparat penegak hukum,” pungkas LaNyalla. Seperti diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung dua kali melakukan pengeledehan ke sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah tersebut. Penyidik juga memeriksa petinggi di PT Timah Tbk, yakni AU selaku Kepala Divisi Keuangan, AA selaku Kepala Bidang Sekretariat Unit Produksi Laut Bangka, dan FE selaku Direktur Keuangan dan Managemen Risiko. Kejagung juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial TT dengan sangkaan sengaja menghalangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah tersebut. (*)

Humas Selasa, 06 Februari 2024 14.37.00

Selengkapnya

Harga Jagung Naik, Ketua DPD RI : Fenomena Perulangan, Butuh...

SURABAYA, dpd.go.id - Kondisi yang dialami peternak ayam pedaging dan ayam petelur mendapat perhatian serius dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat ini mereka kewalahan akibat melonjaknya harga jagung pakan yang gila-gilaan. Akhir Januari 2024 harga jagung pakan jauh melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP). Di tingkat peternak sudah di atas Rp8.000 per kilogram. Padahal HAP yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.5/2022 sebesar Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga jagung ini akan membuat harga daging ayam potong dan telur menanjak naik. Dampaknya tentu saja memberatkan masyarakat. “Ini fenomena perulangan, pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Tidak bisa disentuh dengan pendekatan karitatif yang sifatnya mengobati sementara. Harus akar masalahnya. Apa akar masalahnya, kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” tandas LaNyalla, Senin (5/2/2024). Dikatakan LaNyalla, salah satu dampak dari timpangnya proporsi distribusi APBN ke daerah yang hanya 36 persen, dengan beban daerah yang harus menanggung pembiayaan PNS sejumlah 78 persen dibanding kementerian, membuat kemampuan daerah menjadi terbatas mengerjakan kewenangannya. “Salah satu kewenangan daerah adalah pembangunan infrastruktur daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari jalan sampai irigasi provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kelemahan itu, mustahil kita memiliki kedaulatan pangan. Ibaratnya, pemerintah pusat bangun bendungan, tetapi saluran irigasi yang menjadi domain daerah tidak optimal, yang paradok,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim itu. "Kalau pemerintah mendengarkan para pakar atau ahli, kondisi seperti ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Termasuk pola penanganan terkait dengan cuaca, hingga yang fundamental dengan mengubah paradigma fiskal, melalui keadilan fiskal antara pusat dan daerah,” urainya. LaNyalla juga mengingatkan, jangan fenomena perulangan ini sengaja dibiarkan, agar ada exit untuk impor. “Kalau itu sengaja, berarti memang didesain oleh oligarki, untuk menguntungkan importir dan rente-rente untuk dibagi-bagi di lingkaran pengusaha dan pengambil kebijakan,” pungkasnya. (*)

Humas Senin, 05 Februari 2024 15.38.00

Selengkapnya

Hasan Basri Beri Pertanyaan Seputar Kesejahteraan Masyarakat - Perbatasan ke...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri bersama anggota lainnya turut menghadiri sarahsehan bersama Calon Presiden dan hanya dihadiri oleh Calon Presiden RI Nomor Urut 1 Anies Baswedan, dua calon lainnya berhalangan untuk hadir, Jumat (2/2) lalu. Dalam kesempatan ini, Hasan Basri sebagai penyambung aspirasi masyarakat Kaltara, turut memanfaatkan momen ini mendengar pendapat dan program para calon presiden yang bermanfaat khususnya untuk wilayah Kalimantan Utara. Pertanyaan yang pertama dilontarkan lelaki yang dibesarkan di lingkungan nelayan ini, terkait usulan daerah otonomi baru yang tak kunjung menyentuh Kaltara. Seiring berjalanya dinamika masyarakat dan pertumbuhan penduduk, beberapa daerah mengalami pemekaran. Hal Ini menyangkut usulan daerah tentang daerah otonomi baru. Terdapat 329 usulan daerah otonom baru (DOB). Usulan itu mengenai pembentukan 56 provinsi, 236 kabupaten, dan 37 kota. Usulan-usulan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena kebijakan moratorium terhadap DOB. Usulan tersebut beriringan dengan tarik menarik kewenangan pusat-daerah sehingga memberi kesan tidak harmonisnya hubungan pusat-daerah. Apalagi setiap kepala daerah, merasa dipilih oleh rakyat dan lebih merupakan pemimpin daerah ketimbang sebagai orang pusat yang bertugas di daerah. Dalam sejarah otonomi daerah, pendulum kewenangan daerah selalu bergerak berdasarkan pemahaman dan interpretasi pemerintah pusat. Pemahaman dan interpretasi ini menjadi masalah krusial pada saat pusat sangat berkepentingan dengan sumber daya alam di daerah yang bersangkutan. Situasi ini mengakibatkan kesenjangan antar daerah sulit teratasi, karena masalah keluasan geografi maupun karena masalah keterbatasan infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Dampak dari kesenjangan antar daerah mengakibatkan lahirnya kesenjangan di bidang lain. Maka, kedalaman dan keluasan otonomi daerah menjadi isu sentral dalam hubungan pusat dan daerah. Menurut Hasan Basri, jika daerah yang bersangkutan memiliki kesenjangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka daerah itu niscaya terseok-seok dalam pemenuhan tanggung jawab otonomi daerah. Akibatnya, indeks pembangunan manusia meningkat secara lamban sementara dinamika masyarakat sekitar berjalan secara cepat. "Berdasarkan hal tersebut, bagaimana kajian dan pandangan bapak calon presiden dalam memosisikan Hubungan dan Kewenangan pusat-daerah dalam merespons, usulan Daerah Otonomi Baru dan penyelarasan daerah dalam pembangunan sumber daya manusia dengan merujuk pada kewenangan daerah?," tanya lelaki yang akrab disapa HB ini. Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan langsung memberikan jawaban- jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Menurut capres Nomor Urut 1 ini, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) demi meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan komitmen dari pusat dan daerah secara bersamaan. Apabila daerah bekerja sendiri, fiskalnya tidak akan mencukupi, harus didukung pusat. Selama ini, kewenangan yang diberikan dalam urusan kesra sangat mengandalkan pada kepemimpinan yang ada di wilayah tersebut. "Apabila gubernur/bupati/walikota peduli pada isu kesra, maka itu di-handle. Apabila yang dipedulikan isu yang lain, maka isu kesra akan dilewatkan. Hal itu dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, pendidikan antar kabupaten/kota terdapat variasi yang tinggi," jelas Anies sapaan akrabnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, karena itu, perlu ada komitmen bersama dari pusat dan daerah untuk memajukan kesra, yang kemudian menjadi dokumen yang dikerjakan bersama-sama. Hal ini yang rencana akan dikerjakan oleh Calon Presiden Nomor Urut 1. Mereka akan mengumpulkan pemerintah daerah dan bekerja sama untuk mengetahui apa yang bisa pemerintah pusat bantu untuk mencapai target suatu daerah. Membuat target-target capaian kesra yang disepakati bersama dan didorong bersama supaya bisa memastikan delivery-nya berjalan baik karena delivery-nya tidak di tangan pemerintah pusat, tetapi di pemda, khususnya di kabupaten. "Sehingga, pemerintah pusat memiliki instrumen untuk transfer daerah itu terkait capaian-capaian kesra," tutur lelaki yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah pertanyaan pertama yang dijawab secara langsung oleh Calon Presiden RI Nomor 1 Anies Baswedan, Hasan Basri melanjutkan pertanyaannya di bidang pendidikan. Untuk diketahui, saat ini Hasan Basri dalam 15 program prioritas, salah satunya bantuan beasiswa untuk SD, SMP, SMA dan KIP Kuliah. Pendidikan merupakan suatu pilar penting untuk melalukan perubahan besar terutama ekonomi. Hasan Basri kembali melontarkan pertanyaan. "Bapak Calon Presiden yang saya hormati, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Data menunjukkan, hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia dalam status tidak berpendidikan cukup, sementara mereka yang lulusan SMA dan kejuruan tidak juga mampu masuk ke pasar tenaga kerja," tutur HB. Di sisi lain, setiap penduduk Indonesia membutuhkan asupan sekitar 2.300 kalori per hari dalam rangka memenuhi hidup layak. Batas kemiskinan pun bergerak diatas Rp 535.000 per jiwa per bulan. Batasan-batasan ini merujuk pula angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang naik melandai dari tahun 2014 pada posisi 68,90 hingga tahun 2022 pada posisi 72,91. Dipanggung global, IPM Indonesia menempati urutan 114 pada tahun 2022 dan pada tahun 2015 berada diurutan 113. Pengangguran tahun 2023 masih tercatat hampir 8 juta penduduk atau sekitar 5,32 persen. Tetapi ini karena yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Dari angka pengangguran, kemiskinan, IPM, dan jumlah kalori yang dibutuhkan bagi kehidupan layak, maka angka gini rasio yang mengemuka menjadi ramai diperdebatkan. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Bogor menyebutkan angka gini rasio mencapai 0,45. Sementara wali data menyebutkan 0,389. Ini berarti ketersediaan sumber daya alam, banyaknya jumlah penduduk, dan luasnya geografi Indonesia menggambarkan situasi kesejahteraan sosial yang tidak menggembirakan. Kondisi seperti ini, bertentangan dengan visi Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana dirumuskan dalam alinea II Naskah Pembukaan UUD 1945. "Berdasarkan hal tersebut, bagaimana kajian dan pandangan Bapak Calon Presiden dalam merumuskan strategi kesejahteraan sosial merujuk pada visi Indonesia menurut alinea II Naskah Pembukaan UUD 1945 dan misi sebagaimana tertuang pada alinea 4-nya?," tanya HB. Lebih lanjut Anies menjawab terkait kawasan perbatasan memerlukan tambahan dukungan karena belum tentu berhadapan dengan perbatasan yang konsidi sosial ekonominya rendah. Kalau berhadapan dengan kondisi sosial ekonominya tinggi, maka ada tantangan tersendiri pasar-pasar yang dibanjiri produk negara tetangga. "Di Kalimantan misalnya, wortel, tomat dari negara tetangga. Hal itu bukan hanya menggerus petani lokal, tetapi mengganggu pasar. Untuk itu, perlu ada kesepakatan dukungan agar pusat memberikan dukungan ke daerah supaya kesejahteraan menjadi lebih baik dan dapat mengamankan perbatasan. Berdasarkan pertemuan ini, Hasan Basri beserta anggota Komite 3 lainnya banyak berdiskusi banyak hal terkait program-program para calon presiden, terutama yang menyasar daerah-daerah," jelas Anies. Setelah pertemuan, HB mengungapkan apresiasinya terhadap calon presiden yang menyempatkan waktu, untuk hadir pada Sarahsehan yang diinisiasi oleh DPD RI. "Kami apresiasi atas waktu dan kesempatan dari calon presiden yang hadir pada Sarahsehan kali ini," tutur Hasan Basri yang juga kembali mencalonkan pada pemilihan DPD RI Nomor Urut 5 pada wilayah pemilihan Kalimantan Utara ini. (**)

Humas Sabtu, 03 Februari 2024 18.55.00

Selengkapnya

Minimalisir Temuan Terkait Aset Daerah, DPD RI Usulkan Pembentukan UU...

JAKARTA, dpd.go.id - DPD RI menilai pembentukan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah sangat penting guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pemerintah daerah didalam mengelola aset, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan mengenai aset daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga dalam laporan pelaksanaan tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Ruang Nusantara V, Jumat (02/02/2024). Fernando Sinaga mengatakan beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023, antara lain pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki perencanaan serta melakukan evaluasi dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi temuan dan permasalahan yang berulang. “BPK dan BPKP dapat bersinergi untuk membantu Pemda dan BUMD dalam hal tata Kelola keuangan yang baik guna meminimalisir dan mencegah meningkatnya jumlah temuan permasalahan pada Pemda dan BUMD,” tambahnya. Lebih lanjut Fernando mengatakan DPD RI memandang perlu memberikan penguatan kelembagaan BPK melalui perubahan UU. No. 15 tahun 2006 tentang BPK. “Harapannya agar BPK tidak hanya memberikan banyak rekomendasi, namun juga dapat melakukan tindakan lebih tegas terhadap entitas sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara,” ujarnya. Selanjutnya, terkait hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, DPD RI meminta agar pemerintah menindaklanjuti seluruh evaluasi pada RPJPN 2005-2025 dan diperbaiki pada RPJPN 2025-2045 mengingat bahwa tahun 2023 berbagai target RPJPN 2005-2025 tidak tercapai. “DPD RI mendesak agar Pemerintah memperhatikan aspirasi daerah dalam penyusunan RPJPN 2025-2045 agar terdapat pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal, dukungan terhadap otonomi, antisipasi keberagaman bonus demografi yang berbeda pada tiap daerah,” tambahnya. Lanjutnya, jika pemerintah dapat memperluas akses dan kesempatan terhadap peningkatan kualitas manusia, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan di berbagai daerah secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. “Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan dengan serius sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkesinambungan agar alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) minimal seimbang dengan alokasi anggaran untuk belanja Pemerintah Pusat, mengingat bahwa daerah selama ini telah banyak berkontribusi pada negara sejak adanya otonomi daerah,“ tambahnya.(*)

Humas Sabtu, 03 Februari 2024 17.36.00

Selengkapnya

Diuji 8 Isu Penting oleh DPD RI, Anies Jabarkan Konsep...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 pada acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024. Pada acara yang mengambil tema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan' itu, DPD RI menguji para Capres dengan delapan pertanyaan penting yang merupakan isu fundamental kebangsaan. Hadir pada kesempatan pertama Capres nomor urut 01, Anies Rasyid Baswedan. Dalam paparannya, Anies mengulas visi misi yang diusungnya, yakni Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Saat ini, kata Anies, kita menyaksikan dalam perjalanan Republik ini, terjadi ketidaksetaraan pembangunan. "Ada daerah yang kemajuannya amat pesat dan ada daerah yang kemajuannya lambat dan tertinggal. Karena itu, misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua," kata Anies saat menyampaikan visi misinya di di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jumat (2/2/2024). Dikatakannya, ketika berbicara keadilan dan kesetaraan, maka ia mencoba untuk mengulas hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang asal-usul mengapa Republik ini didirikan. "Ketika didirikan, kalimat yang digunakan adalah 'dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa', karena kita bangsa yang berketuhanan sebagaimana Sila Pertama Pancasila, dan berujung di Sila Kelima sebagai tujuannya, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Anies. Berangkat dari hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika ketidakadilan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ia mengambil contoh, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera adalah 74. Sedangkan luar Pulau Jawa dan Sumatera IPM 69. "Ada selisih lima poin jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya, di mana IPM di Pulau Jawa dan Sumatera 69. Ini bukan sekadar angka. Tapi mari kita lihat sepuluh tahunnya. Untuk mengejar ketertinggalan dibutuhkan effort yang luar biasa. Harus ada langkah ekstra," tutur Anies. Anies menegaskan jika ia menginginkan agar anak Indonesia yang dilahirkan di mana saja harus bisa mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meraih masa depan yang baik. "Itu artinya, fasilitas pendukungnya juga harus baik," tegasnya. Usai memaparkan visi misinya, Anies kemudian ditanya tentang komitmen terhadap delapan persoalan fundamental kebangsaan. Komite I bertanya tentang Otonomi Daerah, dilanjutkan oleh Komite II yang bertanya tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan. Berikutnya adalah Komite III yang berbicara tentang Kesejahteraan Sosial dan Komite IV yang bertanya tentang Fiskal Daerah dan Ketua Kelompok DPD di MPR tentang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya. Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertanya tentang Azas dan Sistem Bernegara Pancasila, Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono tentang Kepulauan dan Maritim dan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin tentang Keadilan Fiskal antara Pusat dan Daerah. Menjawab pertanyaan Komite I, Anies menjelaskan semua itu berangkat dari tujuan kita melakukan desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999. Saat itu, kata dia, Indonesia berada pada situasi unik, di mana sentralisasi terjadi dengan dengan kuat. "Kemudian kita melakukan demokratisasi. Tak banyak negara di dunia yang melakukan demokratisasi di pusat dan pada saat bersamaan devolusi di daerah. Sebab, kapasitas pusat tidak memungkinkan melakukan delivery ke tingkat lokal ketika masih terpusat," ujar dia. Tujuannya, kata Anies, agar pelayanan lebih cepat, pun halnya dengan aspirasi yang cepat terserap. Jarak antara rakyat dan pengelola anggaran menjadi lebih dekat. Di sisi lain, Anies melihat soal Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan dua hal. Apabila landasannya teknokratis, maka hal itu layak untuk dikembangkan. "Tetapi bila landasannya adalah karena konstelasi politik elit lokal yang tidak bisa dipersatukan, maka DOB tak layak untuk dikembangkan," papar Anies. Menjawab pertanyaan Komite II, Anies menyebut pentingnya kita menjalankan amanat konstitusi. "Rujukannya itu. Prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia berbeda dengan negara lain, di mana korporasi harus mentaati konstitusi. Tapi yang terjadi, kebijakan dibuat agar korporasi mau bekerja di sini," ujarnya. Oleh karenanya, Anies menilai pengelolaan Sumber Daya Alam harus dikembalikan kepada kepada prinsip konstitusi. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Komite III, Anies menyebut jika daerah harus didukung pusat. Harus ada komitmen untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama. "Kami berencana membuat target capaian kesejahteraan rakyat dan itu didorong bersama supaya kita bisa memastikan delivery dengan baik. Sehingga, pemerintah pusat memiliki instrumen transfer daerah terkait capaian ini. Ini yang kami pandang penting yaitu dana otsus dan lain-lain," ujar Anies. Menjawab pertanyaan Komite III, Anies menyebut harus dikomunikasikan dan harus ada keseriusan antara pusat dan daerah. "Ini persoalan strategis untuk menjaga keutuhan Republik ini. Peristiwa Balkan itu yang kita ingat adalah konfliknya. Yang kita lupakan terjadi disparitas antar wilayah dalam waktu berkelanjutan dan didiamkan," ujarnya. Untuk itu, Anies menilai harus ada kajian terhadap empat hal mengenai apa yang harus dihentikan, dilanjutkan, diubah dan direncanakan ke depannya. Menjawab pertanyaan Kelompok DPD di MPR, Anies menjelaskan soal transisi energi. "Kita hanya memikirkan bagaimana pembangunan dan investasi terjadi, tapi tak dipikirkan bagaimana ujungnya," katanya. Padahal, akhir dari investasi itu adalah yang paling penting. "Ini tak boleh terjadi dalam hal transisi energi. Kalau kita membangun rencana, maka harus kita pikirkan akhirnya," saran Anies. Sementara itu, Ketua DPD RI bertanya tentang tanggapan Anies terhadap kajian akademik DPD RI mengenai wacana kembali kepada UUD 1945 naskah asli dan proposal kenegaraan DPD RI. "Kami ingin tahu kajian dan pandangan Saudara terhadap kelima Proposal Kenegaraan DPD RI, terutama dalam konteks untuk memastikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sesuai Pancasila," tanya LaNyalla kepada Anies. Mendapati pertanyaan itu, Anies menjawab bahwa diperlukan ruang dialog yang lengkap dan melibatkan seluruh stakeholder bangsa. "Kami melihat keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan bernegara, jangan sampai diputuskan dalam tempo sesingkatnya, lalu diperdebatkan tanpa ada ujungnya. Maka harus dikaji secara komprehensif. Itu juga kritik kami terhadap IKN," jelas Anies. Dikatakannya, di dunia ini ada 560 definisi demokrasi. Demokrasi yang kita bayangkan bisa saja berbeda dalam pandangan orang atau kelompok lainnya. "Ketika kita merumuskan sistem demokrasi, maka kita perlu melibatkan banyak unsur dan perlu waktu cukup untuk membahasnya. Sehingga, hasil yang nanti dirumuskan, sebagaimana yang diinginkan Ketua DPD RI itu sudah matang. Kami melihat esensinya harus berorientasi pada penuntasan janji kemerdekaan, amanat konstitusi dan sejalan dengan penuntasan PR kesejahteraan rakyat," jabar Anies. Ia meminta agar wacana yang digulirkan DPD RI untuk diberikan ruang perdebatan yang cukup agar keputusannya tidak elitis dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Menjawab pertanyaan Wakil Ketua I DPD RI, Anies menyebut akan membangun kepulauan dengan konsep kepulauan. "Antara daratan dan kepulauan, tentu harus ada perlakuan berbeda. Negara harus berani berinvestasi terhadap hal itu. Sebab, negara tidak berdagang dengan rakyat. Tidak ada untung rugi antara negara-rakyat. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Wakil Ketua II DPD RI, Anies menyebut kita harus memperbaiki dari akarnya. "Gejalanya yang nampak, mana anggaran beban daerah dan mana beban pusat. Itulah pentingnya agar kita mengoreksi kembali postur anggaran dan programnya," demikian Anies.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.33.00

Selengkapnya

Mahyudin Tanya Ke Anies, Soal Disparitas Anggaran Pusat-Daerah ...

dpd.go.id - Wakil ketua DPD RI Mahyudin, menyampaikan pertanyaan terkait masih adanya disparitas distribusi keuangan antar daerah, terlebih antara pusat dan daerah. Menurutnya jumlah dana yang ditransfer ke daerah dalam APBN lebih sedikit dari dana untuk pusat, padahal beban jumlah pegawai di daerah lebih banyak. "Distribusi APBN hingga saat ini sebesar 64 persen untuk Pemerintah Pusat dan 36 persen untuk Pemerintah Daerah. Sementara jumlah pegawai yang ditanggung Pemerintah Daerah sebanyak 78 persen, sedangkan Pusat berkisar 22 persen," katanya, dalam Sarasehan DPD RI, bersama Capres-Cawapres di kompleks parlemen DPR/MPR, Jumat (2/2/2024). Menurut senator asal Kaimantan Timur ini, kondisi disparitas berakibat terbatasnya daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Seperti tidak maksimalnya Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah, yang hanya mencapai angka rata-rata 58 persen untuk Provinsi, dan 59 persen untuk Kabupaten/Kota. "Kemampuan Daerah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pun menjadi tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Padahal daerah selama ini memberikan sumbangsih bagi keuangan pusat dari sumber daya alam," katanya. Kondisi seperti ini, menurutnya, membuat daerah terkesan lebih merupakan objek kebijakan daripada subjek. "Dampaknya makna otonomi daerah yang merujuk pada semangat desentralisasi sejumlah kewenangan akhirnya kembali kepada resentralisasi," katanya. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies Baswedan menyatakan bahwa terkait postur anggaran pusat dan daerah yang tidak berimbang itu harus dibereskan, dengan menciptakan program pembangunan yang sinkron antara pusat dan daerah. "Poblemnya adalah program pembangunan daerah yang tidak sinkron dan tidak adanya kesepakatan anatara pemerinta pusat dan daerah. Karena selama ini apa yang ada di daerah tidak dibicarakan bersama dengan pusat," jawabnya.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.28.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI Awasi Pelaksanaan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji...

Jakarta, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyampaikan, bahwa Komite III DPD RI telah melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana agenda yang telah ditentukan pada Rapat Pleno Komite III DPD RI. Demikian disampaikan pada laporan Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (2/2/2024). “Kami telah melakukan serangkaian kegiatan yang telah diagendakan dalam rapat pleno Komite III DPD RI, antara lain penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan," ujar Basri. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Komite III DPD RI masih perlu melakukan beberapa tahapan untuk nantinya difinalisasikan dan dilakukan harmonisasi pada bulan Juni 2024. "Kemudian Komite III DPD RI juga akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh," ucapnya. Di tempat yang sama Basri juga mengatakan bahwa terkait penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1445 H/2024 M, Komite III DPD RI telah melaksanakan inventarisasi materi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKH RI terkait kenaikan biaya haji tahun 2024. "Dalam rangka memperkaya materi dalam pengawasan UU ini, Komite III DPD RI juga akan mengundang mengundang Dirjen PHU Kementerian Agama RI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP)," tambahnya. Sebagaimana diketahui dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite III juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terkait implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), khususnya pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.25.00

Selengkapnya

BK DPD RI Berhentikan Anggota DPD RI Asal Bali ...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Kehormatan (BK) DPD RI telah memutuskan pemberhentian Anggota DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik. "BK DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Shri IGN Arya Wedakarna MWS Anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik, serta Tata Tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam UU MD3, dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI. Putusan ini selanjutnya dituangkan dalam Keputusan BK DPD RI," ucap Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2/24). Made Mangku Pastika menjelaskan pemberhentian Shri IGN Arya Wedakarna MWS berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, atas pernyataan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia yaitu terhadap suku selain Bali, dan agama selain Hindu. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI. "Rapat Badan Kehormatan DPD RI memutuskan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud serta berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021," paparnya. Ia kembali menjelaskan bahwa BK DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang juga dilakukan oleh Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Hal tersebut atas pernyataan terhadap peristiwa pembakaran Villa Detiga Neano Resort, setelah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. “Rapat Badan Kehormatan DPD RI memutuskan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud,” imbuhnya. BK DPD RI juga menindaklanjuti pengaduan Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie. Setelah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. “Badan Kehormatan memutuskan tidak menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud,” terangnya.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.22.00

Selengkapnya

Komite II DPD RI Soroti Pengelolaan Limbah/Sampah Alat Peraga Kampanye...

Jakarta, dpd.go.id – Isu pengelolaan sampah Alat Peraga Kampanye (APK) belum menjadi fokus dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu pengelolaan sampah APK perlu menjadi salah satu fokus utama dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Komite II telah melakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan dari pemerintah deerah mengenai dampak kegiatan pemilu serentak tahun 2024 terhadap kondisi lingkungan hidup. "Pengelolaan sampah APK perlu menjadi salah satu fokus utama dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sehingga menjadi acuan untuk pemilu dimasa yang akan datang," ungkap Wakil Ketua Komte II Bustami Zainudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (2/2/2024). Pada sidang paripurna ke-8 tersebut, Komite II juga memandang pentingnya isu perlindungan terhadap lahan pertanian pangan, Komite II DPD RI menyusun RUU Revisi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin pada sidang paripurna tersebut mengungkapkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RUU adalah Kunjungan Kerja dan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di seluruh Provinsi. "Target penyusunan RUU PLP2B ini akan diselesaikan pada Bulan Juni 2024," ucapnya. Menutup laporan Komite II DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 DPD RI ini menyepakati agenda reses pada masa kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan periode 3 Februari - 3 Maret 2024 yaitu Pengawasan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. "Usai reses, Komite II akan melanjutkan pembahasan secara tripartit RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET)," pungkas Bustami. (*mas)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.19.00

Selengkapnya

KOMITE I DPD RI BAKAL AWASI PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024...

JAKARTA, dpd.go.id- Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Untuk itu DPD RI bakal melakukan pengawasan atas pelaksanaannya secara sungguh-sungguh. Saat ini, Komite I DPD RI sedang lakukan pendalaman materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing Anggota Komite I. "Hasil pengawasan ini ditargetkan dapat disahkan pada masa sidang mendatang dengan harapan pelaksanaan pemilu dan berjalan secara jurdil," jelas Sylviana Murni, Wakil Ketua II KomiteaI DPD RI Dapil DKI Jakarta di Komplek Parlemen, Jakarta, Jum'at (2/2/2024). Selanjutnya, Sylviana juga menyampaikan materi reses yang akan dilakukan Komite I pada Masa Sidang IV mendatang diantaranya akan melakukan pendalaman materi pengawasan atas pelaksanaan pemilu serentak khususnya terkait kampanye, pemungutan suara, posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di kantor DPD Provinsi seluruh Indonesia, dan sampai pada perhitungan suara.**BE

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.16.00

Selengkapnya

Muncul Pinjol Di ITB, Sultan Dorong LPDP Berinovasi Distribusikan Beasiswa...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinovasi dalam mendistribusikan beasiswa dan biaya pendidikan murah bagi anak muda Indonesia. Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya pamflet penawaran pinjaman online (pinjol) dan informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola untuk bayar uang kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). "Kehadiran lembaga keuangan daring (pinjol) pada lembaga pendidikan seperti kampus tentu menjadi hal yang baru bagi masyarakat kita. Fenomena pinjol masuk kampus adalah bagian dari distrupsi industri keuangan digital yang perlu kita sambut secara bijaksana", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (02/02). Menurutnya, tidak masalah jika pinjol bekerja sama dengan kampus untuk menawarkan produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan mahasiswa. Asalkan pinjol tersebut mengantongi izin dari OJK dan tidak justru mengganggu proses belajar mahasiswa di kampus. "Fenomena ini tentu menjadi tantangan sekaligus kritik bagi pemerintah, khususnya lembaga pengelola keuangan pendidikan (LPDP). Pemerintah seharusnya peka melihat problem pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi", tegas mantan aktivis KNPI itu. Dana pendidikan yang dikelola oleh LPDP, sambungnya, harus bisa didistribusikan secara mudah bagi semua mahasiswa yang membutuhkan. LPDP tidak cukup hanya menyalurkan beasiswa yang prosesnya cukup rumit dan hanya menjangkau sedikit anak muda Indonesia. "LPDP harus inovatif dan responsif terhadap persoalan pembiayaan kuliah mahasiswa di semua perguruan tinggi. Baik melalui beasiswa maupun dengan skema pembiayaan yang murah dan mudah bagi semua mahasiswa yang membutuhkan", ungkapnya. Pendidikan tinggi, lanjutnya, merupakan bagian dari investasi SDM yang wajib diperhatikan oleh negara. Dan persoalan pembiayaan manjadi persoalan paling krusial yang dihadapi oleh semua anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi saat ini.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.03.00

Selengkapnya

Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI Dalam Rangka Pengawasan atas...

dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Permodalan Nasional Madani Cabang Ambon di Provinsi Maluku yang juga menghadirkan para pelaku UMKM. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Komite IV memiliki concern yang tinggi terhadap UMKM, mengingat bagaimana besarnya peran UMKM didalam perekonomian nasional. Novita Anakotta, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran, dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.” Namun, Senator Provinsi Maluku ini juga menjelaskan bahwa, “Survei yang dilakukan Kemenkop UKM mencatat terjadinya penurunan penjualan peralatan kampanye dibandingkan periode Pemilu 2019” Selain itu, beliau juga bertanya kepada pelaku UMKM “Apa masukan dari para pelaku UMKM terkait dampak dari pesta demokrasi ini yaitu pemilu, adakah dampak yang baik terhadap usaha para pelaku UMKM? Novita, berharap mendapatkan masukan mengenai kendala dalam pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya berkaitan dengan dampak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Salah satu Pelaku UMKM di Ambon, Ibu Martha menyatakan bahwa “Ada nasabah yang namanya sudah tercantum, namun dananya tidak dapat cair”, hal ini mengakibatkan kekecewaan bagi para pelaku usaha. Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Ambon, Provinsi Maluku, Taufiq Marsuki, mengatakan bahwa “Diperlukan peran dari nasabah untuk memastikan data yang dimiliki pihak eksternal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terdata dengan benar sehingga sesuai dengan data yang ada di sistem PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)” Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Manager Regional PNM Mekaar, Ibu Endang Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa “Seringkali ada nama perbedaan nama nasabah dengan data nama nasabah yang dimiliki Dukcapil. Sehingga sistem menolak dan harus diperbaiki di Dukcapil”. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa “Kendala saat ini di Maluku Tengah adalah banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah yang belum terdaftar di dukcapil”. Senator Provinsi Maluku, Ibu Novita Anakotta turut menyampaikan bahwa “Administrasi kependudukan ini betul-betul legitimate atau sah karena segala bantuan itu berdasarkan data dari Dukcapil” Selain dari sisi teknis administratif, Wakil Ketua Komite IV DPD RI tersebut juga menyampaikan kalau “ agar UMKM ini bisa tumbuh sangat pesat dibutuhkan strategi pemasaran mulai dari packaging atau kemasan sampai kualitas rasa yang harus selalu dijaga. Selain itu dengan adanya era digitalisasi, smartphone dan media digital dapat digunakan untuk memudahkan strategi pemasaran para pelaku usaha UMKM. Untuk memberdayakan UMKM di Kota Ambon, PT. PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Hal ini di implementasikan melalui pembagian beberapa kelompok nasabah yang di klasterisasi berdasarkan domisili para pelaku usaha UMKM setempat sehingga dapat mencapai keberhasilan program pengembangan kapasitas usaha (PKU). PT. PNM menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan para pelaku UMKM karena sudah meluangkan waktu dan menyampaikan gambaran mengenai dampak pemilu serta kendala yang dihadapi dalam bersinergi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.(*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 21.54.00

Selengkapnya

Undang Tiga Capres, DPD RI Uji Visi Hubungan Pusat-Daerah dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengundang ketiga Calon Presiden yang berkontestasi pada Pemilu 2024, pada Jumat (2/2/2024) di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Masing-masing calon presiden akan didengar komitmen kebangsaannya terhadap persoalan-persoalan fundamental bangsa dalam Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 dengan tema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI'. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, salah satu persoalan fundamental terkait keadilan fiskal dalam konteks hubungan antara Pusat dan Daerah. Seperti diketahui, APBN terdistribusi untuk pemerintah pusat sebesar 64 persen, sedangkan pemerintah daerah 36 Persen. “Sementara proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah sebesar 78 persen. Sedangkan pemerintah pusat hanya 22 persen," tutur LaNyalla, Kamis (1/2/2024) di Jakarta. Dengan rasio proporsi yang berbanding terbalik itu, menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas. “Hasilnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai angka 58 persen untuk provinsi dan 59 persen untuk kabupaten/kota," jelas LaNyalla. Sebaliknya, Kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di Daerah Kepulauan dan Daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Persoalan fundamental kedua menurut LaNyalla adalah ketidakadilan yang dirasakan daerah dan masyarakat daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi lainnya di daerah, yang outputnya justru memindahkan kantong kemiskinan baru dan memperparah bencana ekologi. “Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia,” tegas LaNyalla. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, maka segala kemudahan diberikan kepada investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya di daerah. Persoalan fundamental ketiga yang merupakan muara dari semua persoalan fundamental tersebut menurut LaNyalla adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan indentitas konstitusi kita yaitu Pancasila. “Perubahan isi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam tersebut, membuat Konstitusi Indonesia justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme serta ekonomi yang kapitalistik," terangnya. Untuk itu, pihaknya perlu menguji visi kenegaraan capres terkait dengan putusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023 lalu, dimana DPD RI menawarkan kepada bangsa Indonesia untuk kembali menerapkan sistem rumusan para pendiri bangsa, dengan penyempurnaan dan penguatan. Sehingga tidak terjadi praktik penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. “Nanti kita minta pandangan dan kajian dari masing-masing capres terhadap beberapa isu fundamental tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui visi mereka terkait hubungan pusat dan daerah, serta ketatanegaraan Indonesia,” tandas LaNyalla. Acara yang akan dimulai pukul 14.00 WIB itu akan menghadirkan para capres secara terpisah. Direncanakan Anies Baswedan akan mengisi slot pukul 14.00 WIB, sementara Ganjar Pranowo hadir pukul 19.00 WIB, dan Prabowo Subianto pada pukul 20.30 WIB. Kegiatan yang disiarkan live streaming melalui akun Youtube Official DPD RI itu, juga akan mengundang pimpinan MPR dan DPR, KPU/Bawaslu, Gubernur, Ketua Asosisi Pemerintahan Daerah, Raja dan Sultan Nusantara, serta pimpinan ormas, akademisi dan organisasi mahasiswa. (*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 19.50.00

Selengkapnya

BULD DPD RI : Pengelolaan Pangan Sangat Urgen Bagi Daerah...

JAKARTA, dpd.go.id-Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menaruh perhatian serius pada persoalan ketahanan pangan di daerah. Namun faktanya, sampai saat ini belum semua daerah mempunyai peraturan daerah sebagai dasar ketahanan pangan. "Sejatinya pengelolaan pangan sangat urgen bagi daerah karena menyangkut sembilan indikator sebagai tolok ukur kualitas hidup masyarakat. Pangan juga sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas," ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (1/2/24). Secara implementatif, lanjutnya, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan arah bagi daerah untuk menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan ketahanan pangan. Maka dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah, tentunya pemerintah daerah memiliki legitimasi yang kuat untuk mengatur secara mandiri. "Pemerintah daerah memiliki legitimasi secara mandiri dalam berbagai urusan dan menentukan kebijakan yang diambil dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan di daerahnya," tutur Stefanus. Stefanus menjelaskan BULD DPD RI juga memposisikan diri untuk memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah. Selain itu, pihaknya juga akan memastikan bahwa peraturan daerah dapat sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat dan sebaliknya. "Ini adalah tugas dan fungsi BULD DPD RI, jadi bukan hanya memberikan penguatan tetapi kami juga mengawasi apakah peraturan daerah ini sejalan dengan regulasi pusat," lontarnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy mengaku pesimis soal swasembada pangan pada tahun 2045. Menurutnya masih banyak permasalahan pertanian di Indonesia yang sangat kompleks. "Banyak hal yang meragukan swasembada pangan 2045, pupuk saja sampai detik ini masih susah. Belum lagi petani dirugikan karena cost sangat tinggi, dan tenaga penyuluh juga berkurang. Bagaimana kita akan bersaing dengan negara maju, dengan negara tetangga saja kita tidak ada apa-apanya," imbuhnya. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Giyatmi menjelaskan sistem pangan Indonesia yang kompleks selalu menghadapi beragam ancaman dari berbagai faktor. Hal tersebut menyebabkan terganggunya ketahanan pangan dan meningkatkan risiko terjadinya krisis pangan. "Pandemi Covid-19 dan konflik Ukraina-Rusia merupakan salah satu faktor ancaman serius terhadap sistem pangan global, termasuk sistem pangan Indonesia," tuturnya. Giyatmi menambahkan bahwa krisis pangan juga berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pada perekonomian nasional. Karenanya, krisis pangan merupakan tantangan keberlanjutan kehidupan kemanusiaan yang memerlukan penanganan strategis dan taktis. "Penanganan ini perlu melibatkan berbagai sektor dan semua pemangku kepentingan secara terintegrasi," paparnya. Di kesempatan yang sama, Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Sobri menjelaskan tantangan pertanian dan penyediaan pangan diakibatkan, karena daya dukung lahan pangan relatif rendah. Menurutnya jika dibandingkan negara lain yang memiliki populasi besar atau negara tetangga, Indonesia sangat jauh. "Skala usaha produksi pertanian kita sangat rendah dibandingkan negara maju, sehingga efisiensi produksi dan daya saing masih rendah," ujarnya(*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 19.45.00

Selengkapnya

Sukseskan Pemilu 2024, Komite III DPD RI Minta KPU Dan...

LAMPUNG, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung untuk melakukan inventarisasi pengawasan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rabu (31/1/2024). Dalam kunker tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI memfokuskan pada pendidikan politik bagi generasi muda menjelang Pemilu 2024. Wakil Ketua Komite III DPD RI menilai, pendidikan politik harus dilakukan sejak dini mengingat saat ini para pemilih di Pemilu 2024, didominasi oleh generasi muda. Adanya pendidikan politik, dapat memberikan edukasi ke generasi muda terkait calon yang pantas dipilih sebagai pemimpin dan wakilnya. “Pemilu 2024 harus menjadi momentum baik untuk memberikan edukasi politik dan pemilu kepada para pemilih pemula, terutama untuk kalangan siswa SMA serta mahasiswa semester awal. Terlebih, saat ini masih banyak pemilih pemula yang belum mendapat sosialisasi terkait kepemiluan,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim. Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024, dinilai sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tersebut. Karena total pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Sehingga perlu bagi penyelenggara pemilu dan dinas terkait untuk melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula tersebut. “Kami di Komite III DPD RI sangat konsen terhadap pembentukan pembelajaran Pancasila, salah satunya partisipasi dalam pemilu. Dan momentum pemilu 2024 ini, dengan hampir 50% pemilih pemula harus benar-benar dimaksimalkan untuk mendapatkan pendidikan politik, yang dampaknya ke peningkatan partisipasi pemilu,” imbuh Senator dari Lampung ini. Menurutnya, pemilih pemula yang didominasi oleh para siswa SMA serta pelajar mahasiswa ini harus bisa dimaksimalkan dengan memberikan pelajaran untuk membentuk karakter yang cerdas serta berjiwa demokratis. Dan untuk mewujudkannya, membutuhkan sinergitas antara lembaga penyelenggara pemilu dengan Dinas Pendidikan. “Pada pertemuan hari ini terlaporkan kurang optimalnya sinergi antar kedua lembaga ini. Dinas pendidikan yang merasa belum optimal sosialisasi terkait kepemiluan karena menunggu dan belum adanya semacam edaran dari KPU yang ditujukan kepada lembaga pendidikan. Dan ini menjadi temuan kami, dan dengan waktu yang tersisa ini masih bisa diatasi dengan cara KPU segera bersurat kepada lembaga pendidikan untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih pemilu 2024,” ucapnya. Pendidikan politik, lanjut Abdul Hakim, sangatlah penting. Karena masih banyak generasi muda yang belum mengetahui profil para peserta pemilu, mulai dari caleg ataupun berbagai lembaga legislatif di Indonesia. Bahkan hal tersebut tidak hanya ditemuinya di kalangan anak sekolah, tetapi juga guru dan tenaga pengajar. Oleh karena itu, dirinya menginisiasi adanya kerja sama antara KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan dan melakukan pendidikan politik di sekolah-sekolah. “Hal ini menjadi penting sebagai upaya untuk menyukseskan pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih pemula,” ucap Abdul Hakim. Hadir dalam diskusi tersebut, Anggota KPU Provinsi Lampung Agus Rianto dan Ali Sidik, Anggota Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir, serta perwakilan dari Disdikbud Provinsi Lampung.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.43.00

Selengkapnya

Harlah NU, LaNyalla Berharap Wujudkan Mabadi Khairah Ummah...

JAKARTA, dpd.go.id - Peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101 diharapkan menjadi momentum untuk merenungkan kembali peran penting NU dalam perjuangan kemerdekaan dan perumusan Azas dan Sistem bernegara Indonesia melalui flasafah Pancasila. Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Rabu (31/1/2024) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, apalagi jika kita meresapi apa yang disampaikan Almarhum Kiai As’as Syamsul Arifin, yang menyatakan ‘Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab. Umat Islam wajib membela Pancasila. Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama’. “Itu artinya, perjuangan NU adalah perjuangan kenegaraan, sehingga Ulama NU sejatinya adalah negarawan. Dan Indonesia saat ini memang membutuhkan sosok-sosok negarawan. Karena bangsa ini kelebihan politisi dan kekurangan negarawan,” tandasnya. Sehingga, lanjut LaNyalla, seharusnya NU juga melakukan koreksi atas sistem bernegara Indonesia yang sejak era Reformasi justru menganut faham demokrasi liberal, dan konstitusi kita menjabarkan nilai-nilai individualisme dan ekonomi yang semakin kapitalistik. “Bahkan nyata-nyata Konstitusi dan turunannya telah meninggalkan Pancasila. Ini kan artinya Pancasila telah dirusak. Sehingga NU sudah seharusnya bekerja keras untuk mewujudkan Mabadi Khaira Ummah, dengan membangun kesadaran bangsa ini untuk kembali kepada Pancasila,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu juga berharap NU yang tetap berpegang pada prinsip Khittah 1926, dengan menjaga sikap Tawassuth, Tasamuh, Tawazzun dan I'tidal. Sehingga NU tetap menjadi lampu penerang bangsa ini. “Saya mengajak semua elemen bangsa, bersama Nahdlatul Ulama mari kita menangkan Indonesia di mata Dunia. Selamat Harlah ke 101, semoga kehadiran NU senantisa membawa berkah. Memacu kinerja mengawal kemenangan Indonesia,” pungkasnya. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.38.00

Selengkapnya

Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI Dalam Rangka Pengawasan atas...

Bandung, dpd.go.id = Komite IV DPD RI berupaya mendapatkan informasi mengenai dampak pemilu terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Amang Syafrudin, Ketua Komite IV DPD RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal, terutama dengan melibatkan secara aktif para pelaku UMKM”. Namun, Senator Provinsi Jawa Barat ini juga menjelaskan bahwa, “Survei yang dilakukan Kemenkop UKM mencatat terjadinya penurunan penjualan peraga kampanye sekitar 40 sampai 90% dibandingkan periode Pemilu 2019”. Oleh karena itu, Amang berharap mendapatkan masukan mengenai kendala dalam pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya berkaitan dengan dampak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, menyebutkan bahwa,”Digitalisasi pelaku UMKM di Kota Bandung masih kecil, yakni sekitar 20 persen”. Salah satu implikasinya, menurutnya, ialah pemasaran belum massif karena pelaku UMKM masih belum banyak yang melek digital. Sejumlah kendala lainnya yang Eric sampaikan adalah homogennya UMKM membuat mereka khawatir kalau karyanya dicontek pesaing, keberlanjutan bahan baku masih belum pasti, dan harga bahan baku tinggi karena beli secara ketengan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Bandung, Atet Dedi Hendiman, menyampaikan bahwa,”Terdapat sekitar 10181 UMKM yang terdata di Dinkop UKM Pemkot Bandung dengan total omzet sebesar Rp 1,3 triliun”. Lanjutnya, Atet menyebut bahwa usaha mikro menyerap 21298 tenaga kerja, usaha kecil menyerap 4576 tenaga kerja, dan usaha menengah menyerap 352 tenaga kerja. Terkait dengan pemilu, beliau berujar bahwa terdapat pelaku usaha konveksi 108 dari 806 pelaku di Kota Bandung. Selain itu, hasil wawancara Dinkop UKM terhadap sentra kaos dan percetakan bahwa penjualannya menurun secara signifikan, “Karena penggunaan medsos dan pemesanan APK dalam jumlah besar dari pusat” jelasnya. Untuk memberdayakan UMKM di Kota Bandung, Pemkot Bandung mengimplementasikan sejumlah program, diantaranya adalah pendampingan kepada sekitar 900 pelaku usaha mikro setiap tahun. Dalam hal ini, Atet mengusulkan, “Perlu penambahan pendamping UMKM” usulnya. Implementasi program lainnya adalah fasilitas promosi secara offline dan online, fasilitasi pembiayaan (KUR daerah dengan fasilitas subsidi suku bunga, subsidi jaminan kredit, dan fasilitas kemudahan yang ada di PKBL), fasilitasi peningkatan SDM (digital marketing, kewirausahaan tematik, desain kemasan produk, dan manajemen keuangan), serta kemitraan dan jaringan. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemkot Bandung karena sudah meluangkan waktu dan menyampaikan gambaran mengenai dampak pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.36.00

Selengkapnya

KOMITE II LAKSANAKAN KUNKER PENGAWASAN UU PPLH TERKAIT PEMILU SERENTAK...

BANDAR LAMPUNG, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPLH) pada hari Selasa (30/1) di Kantor KPU Kota Bandar Lampung. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat KPU Kota Bandar Lampung dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; Ketua KPU Kota Bandar Lampung beserta jajaran; serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Bustami Zainudin selaku Tuan Rumah Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II menyampaikan perlunya pengelolaan dan penanganan sampah alat peraga kampanye (APK) yang optimal agar tidak berdampak pada lingkungan. “Penumpukan APK seperti baliho, spanduk, dan lainnya menimbulkan hilangnya estetika daerah”, tambahnya. Pimpinan Komite II DPD RI tersebut juga menyampaikan pentingnya peran digitalisasi dalam masa kampanye. “Diharapkan kampanye dapat dimaksimalkan melalui media sosial, agar tidak menimbulkan sampah di luar ruang”, ujar Senator asal Lampung tersebut. KPU Kota Bandar Lampung sudah menghimbau kepada peserta pemilu agar menggunakan bahan kampanye yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya, namun dalam implementasinya masih banyak peserta yang memakai bahan polyester untuk alat kampanye yang berbahaya dan sulit didaur ulang. “Hal tersebut dikarenakan, dalam sisi regulasi, tidak ada larangan atau sanksi yang mengaturnya”, ucap Dedy Triyadi, Ketua KPU Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung juga menyampaikan akan menerbitkan surat edaran tentang Pengelolaan Sampah Hasil Kampanye kepada Kabupaten/Kota. Dalam edaran tersebut akan DLH Kabupaten/Kota akan diminta untuk turut menangani Limbah Hasil Kampanye. “Fungsi DLH Provinsi hanya sebagai koordinator, untuk pelaku teknis diserahkan kewenangannya pada DLH Kabupaten/Kota”, ucap Achmad Jon Victor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Bustami Zainudin turut menyampaikan perlunya forum-forum RT untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah APK. Lalu, Pimpinan Komite II DPD RI tersebut juga menegaskan bahwa terkait pengelolaan dan penanganan sampah APK, jika tidak diatur dalam UU Pemilu, perlu ditujukan ke UU lainnya agar ada sanksi jera kepada pihak yang melanggar. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 16.20.00

Selengkapnya

Komite IV DPD RI Dukung Pemberdayaan Perempuan di Rimbo Bujang,...

RIMBO BUJANG, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada 30 Januari 2024. Kegiatan tersebut diisi dengan pertemuan dengan ibu-ibu anggota Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya), di Kantor Koperasi Kowari Jaya, di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dra. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas Komite IV DPD RI dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di daerah. “Kegiatan ini merupakan upaya saya sebagai wakil rakyat Jambi dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan bagaimana dampak Pemilu ini terhadap pelaku UMKM dan adakah efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” jelas Dra. Elviana, M.Si. Perhelatan Pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui jalan ekonomi kemasyarakatan. Seharusnya kegiatan apapun terkait dengan Pemilu seperti pengadaan alat peraga kampanye bisa melibatkan pelaku UMKM untuk mendongkrak produk lokal dan menciptakan dampak positif pada perekonomian masyarakat di daerah. “Namun menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM di lapangan, Pemilu 2024 belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM,” ucap Dra. Elviana, M.Si., Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Terdapat penurunan penjualan produk peraga kampanye cukup drastis, sekitar 40% sampai 90% dibandingkan Pemilu Tahun 2019. Penurunan tersebut karena berbagai hal seperti masa kampanye Pemilu 2024 yang singkat dan peserta pemilu yang mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media online ataupun sosial media dibanding media cetak. Diskusi Pimpinan Komite IV bersama Pelaku UMKM di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tersebut didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo serta Ketua Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya), Sunarti. Iswandi, Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya memberikan program-program untuk peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi di Kabupaten Tebo. “Namun karena saat ini Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran, maka banyak program-program peningkatan UMKM dan Koperasi yang tidak bisa dilaksanakan,” ucap Iswandi. Sementara itu Sunarti, Ketua Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya) dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa koperasi yang dia kelola bertekad untuk meningkatkan perekonomian para anggotanya. “Anggota koperasi ini adalah ibu-ibu pelaku UMKM yang menghasilkan berbagai produk seperti makanan olahan ataupun produk lainnya, melalui koperasi ini kami bertekad untuk menopang perekonomian keluarga, agar perempuan menjadi berdaya,” ucap Sunarti. Dalam kesempatan diskusi dengan ibu-ibu anggota koperasi Kowari Jaya, Dra. Elviana, M.Si., juga menyampaikan bahwa perempuan harus berdaya, harus mampu meningkatkan perekonomian keluarga. “Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga terjadi karena perempuan tidak berdaya secara ekonomi, oleh sebab itu agar hal-hal negatif tidak terjadi dalam rumah tangga, perempuan harus berdaya mendukung peningkatan ekonomi keluarga,” ucap Dra. Elviana, M.Si. Lebih jauh Dra. Elviana, M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki berbagai program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Program pembiayaan tersebut bisa diakses oleh perempuan pelaku UMKM melalui PT Permodalan Nasional madani (PNM).(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 15.43.00

Selengkapnya

KOMITE II DPD RI MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PENGAWASAN...

ACEH TAMIANG, dpd.go.id — Pelaksanaan Kampanye pada masa Pemilu tentunya bersinggungan dengan aspek lain, salah satunya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang timbul pada masa kampanye mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilu pada pepohonan, penanganan limbah APK, bahkan isu lingkungan lainnya yang terpengaruh masa kampanye. Komite II DPD RI melakukan pertemuan dan dialog dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU PPLH), di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pertemuan ini, dihadiri oleh Pj. Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten; Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Pertemuan ini diawali dengan sambutan Penjabat (Pj.) Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Assisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Muslizar, S.Pd, MM. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kab. Aceh Tamiang menyambut baik kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang di Daerah, khususnya pelaksanaan UU PPLH di Kabupaten Aceh Tamiang. Wakil Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komite II dalam rangka menjalankan kewenangan pengawasan undang-undang PPLH ini melihat sejauh mana perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, seperti pemasangan APK dan kesiapan penanganan limbah APK pasca agenda kampanye atau permasalahan lingkungan hidup lainnya terkait dengan pelaksanaan UU PPLH. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang, Syurya Luthfi, S.STP, menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait ketertiban pemasangan APK. DLH pun sudah berkoordinasi terkait penanggulangan sampah APK pasca kampanye melalui pemilahan dan pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Satu sisi, TPA di Kab. Aceh Tamiang sudah kelebihan kapasitas dan keterbatasan alat pengangkutan sampah karena usia yang cukup tua, Terkait pemasangan APK, upaya sosialisasi pengaturan pemasangan APK sudah dilakukan juga, seperti larangan pemasangan APK di pepohonan, namun tetap masih terjadi" ujar Kadis Lingkungan Hidup. Selaras dengan penyampaian Kadis Iingkungan Hidup, Kepala Satpol PP dan Wilaytul Hisbah, Oki Kurnia, S.STP juga menyampaikan bahwa sudah dilakukan tindakan penertiban APK yang tidak sesuai zona dan lokasi pemasangan, khususnya menggunakan pohon untuk pemasangan APK. Terkait pelanggaran kampanye tersebut, sudah dilaporkan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu. Sepanjang masa kampanye, Pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaran bidang lingkungan hidup juga dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol melalui koordinasi dengan Bawaslu. APK yang dipasang tidak sesuai zona yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan penertiban. Dalam kegiatan ini juga diperoleh aspirasi dan implementasi UU PPLH yakni pergeseran kewenangan kab/kota terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pusat, keterbatasan kewenangan daerah kab/kota mengenai informasi perizinan usaha pasca OSS, dan pengelolaan lahan yang disediakan untuk masyarakat namun belum maksimal dimanfaatkan. Selain itu, Kab. Aceh Tamiang telah melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD) berdasarkan Kajian Iingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana amanat UU PPLH, serta telah dikembangkannya energi terbarukan biomassa yang saat ini sedang proses pembangunan. Pada akhir pertemuan, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, menyampaikan bahwa Kab. Aceh Tamiang memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni kuatnya budaya di masyarakat dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 14.33.00

Selengkapnya

Pentingnya Pelibatan UMKM Dalam Pesta Demokrasi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat...

Tarakan, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kalimantan Utara yang juga menghadirkan para pelaku UMKM. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Komite IV memiliki concern yang tinggi terhadap UMKM, mengingat bagaimana besarnya peran UMKM didalam perekonomian nasional. Menurut Fernando Sinaga, Senator Dapil Kaltara, perhelatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sedang berlangsung ini seharusnya menjadi momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi di daerah, nyatanya berdasarkan catatan Kemenkop UKM di lapangan Pemilu 2024 ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM. “ Di Kaltara, berdasarkan data BPS, jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 267.000 UMKM dimana jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 235.000 UMKM. Kami ingin mengetahui sejauh mana dampak Pemilu 2024 ini bagi UMKM di Kaltara, karena di beberapa daerah, Pemilu kali ini tidak memberikan dampak signifikan secara ekonomi bagi pelaku UMKM”, kata Fernando dalam sambutannya selaku Wakil Ketua Komite IV. “Diharapkan melalui kunker di Tarakan hari ini, kami dapat memperoleh informasi dan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait mengenai pelaksanaan atas UU UMKM, khususnya mengenai dampak Pemilu terhadap dunia usaha baik bagi pelaku usaha yang tergabung di APINDO maupun UMKM yang dibina APINDO, serta pertumbuhan ekonomi di daerah” tambah Fernado. “Pengusaha di Kaltara sangat concern terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM” kata Peter Setiawan Ketua APINDO Kaltara. “Perhatian APINDO sangat serius untuk menjadikan UMKM naik kelas, program UMKM merdeka adalah salah satu program APINDO untuk memajukan UMKM. Tahun 2023 lalu ada sekitar 45 UMKM yang dirangkul APINDO, dan kami APINDO sangat menyadari bahwa UMKM ini adalah tulang punggung penggerak ekonomi di daerah” ungkap Peter. Kami APINDO Kaltara sudah membangun kerjasama dengan kampus STMIK Kaltara, mahasiswa terjun langsung ke UMKM binaan APINDO dan membantu UMKM agar bisa naik kelas dengan pengembangan bisnis secara digital agar mampu bersaing secara nasional dan internasonal, tambah ketua DPP APINDO Kaltara. APINDO juga berharap agar kehadiran Komite IV ke Kaltara membawa angin segar bagi UMKM ke depan dalam megembangkan UMKM dan ekonomi daerah Kaltara. Pelaku UMKM di Kaltara yang hadir menggunakan kesempatan diskusi hari ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI dan APINDO. Pelaku UMKM membenarkan turunnya omset atau penjualan produknya pada Pemilu 2024 ini dibandingkan dengan Pemilu 2029 lalu. “Kami juga menghadapi berbagai masalah dalam mengembangkan dan memasarkan produk kami, diantaranya bahan baku yang mahal sehingga harga jual tidak bisa bersaing dengan penjual-penjual online, masalah pemasaran (sulitnya produk UMKM masuk kedalam supermarket), hingga masalah ketersiadaan alat yang kurang memadai serta masalah klasik UMKM yakni masalah permodalan”ungkap pelaku UMKM yang hadir. Menanggapi berbagai aspirasi dari para pelaku UMKM, Peter Setiawan menekankan bahwa perluasan pasar UMKM adalah hal penting “Kita harus bisa memperluas pasar secara digital, UMKM juga harus aktif karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan jaman, perkembangan teknologi, maka UMKM juga akan ketinggalan jaman dan susah untuk naik kelas, dan satu lagi yang terpenting bahwa UMKM harus memiliki mental pengusaha yang kuat, berani mencoba, dan tidak takut gagal” pesan Peter Setiawan, yang juga salah satu pengusaha sukses di Kaltara. menyambung yang disampaikan Ketua APINDO Kaltara, Fernando menyampaikan perlunya ada pendampingan kepada UMKM untuk menyesuaikan dengan kemauan pasar. “selain itu APINDO juga diharapkan dapat membuat MoU dengan Pemerintah daerah untuk membantu UMKM, misalnya mewajibkan supermarket agar menerima produk UMKM untuk dijual di supermarket-supermarket serta membantu pendampingan UMKM agar produknya memenuhi standar pasar” tambah Fernando. ”Terima kasih atas masukan-masukan dan aspirasi yang kami terima hari ini terkait dengan pelaksanaan UU UMKM, baik dari UMKM maupun dari APINDO, kami Komite IV DPD RI akan menindaklanjutinya melalui rapat kerja dengan pemangku kepentingan yang ada di pusat” kata Fernando menutup kegiatan diskusi dengan APINDO dan UMKM Kaltara.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 09.55.00

Selengkapnya

KOMITE II DPD RI MENYERAP PERMASALAHAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN...

Samarinda, dpd.go.id – Komite II DPD RI, dalam rangka pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Serta Perubahannya Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur; penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur; akademisi dari Universitas Mulawarman; dan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia Aji Mirni Mawarni selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU PPLH. “Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan masukan dari daerah sejauh mana dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Pemilu terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang ini lebih spesifik ditujukan antara lain terkait pemasangan APK oleh peserta pemilu tidak sesuai aturan, eksploitasi sumber daya alam, dan penumpukan sampah terutama limbah plastik hasil kampanye, APK, kartu suara, dan lain-lain sehingga membahayakan ekosistem dan biodiversitas”, tegas Pimpinan Komite II tersebut. Selanjutnya pada sesi diskusi yang dipimpin oleh Aji Mirni Mawarni, peserta secara mendalam menyampaikan permasalahan dan aspirasi terkait pengelolaan sampah Alat Peraga Kampanye (APK). Para peserta rapat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Komite II DPD RI yang mengangkat isu permasalahan sampah APK. Walaupun isu ini penting, namun isu pengelolaan sampah APK belum mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, penyelenggaraan pemilu, dan peserta pemilu. Peraturan Pemilu belum secara detail mengatur kewajiban para peserta Pemilu untuk bertanggungjawab terhadap sampah APK. Hal ini memunculkan ketidakpastiaan pengelolaan sampah APK setelah periode kampanye yang akan berakhir dalam waktu dekat. Melihat urgensi pengelolaan sampah APK tersebut, para peserta membahas rencana jangka pendek bagaimana mengelola sampah APK agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Merespons berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para peserta pertemuan tersebut, Aji Mirni Mawarni juga menyampaikan bahwa DPD menyerap seluruh masukan dan evaluasi pelaksanaan Pemilu yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. “Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu akan kami perjuangkan agar peraturan Pemilu yang akan datang juga lebih memperhatikan pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah APK”, tegas Wakil Ketua Komite II sekaligus senator dari Kalimantan Timur. Pertemuan ditutup dengan penukaran cendera mata DPD RI yang diwakili oleh Aji Mirni Mawarni dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 09.49.00

Selengkapnya

TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASA PEMILU, KOMITE II LAKSANAKAN...

MIMIKA, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPLH) pada hari Selasa (30/1) di Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Besar Lantai 3 Kantor Bupati Mimika dan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum beserta jajaran; KPU yang diwakili oleh Komisioner KPU Mimika beserta jajaran; Bawaslu yang diwakili oleh Anggota Bawaslu Mimika; PT Freeport Indonesia yang diwakili oleh Manager Environmental beserta jajaran; Satpol PP Mimika yang diwakili oleh Kabid Trantib; serta para pemangku kepentingan lainnya. Yorrys Raweyai selaku Tuan Rumah Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU PPLH. “Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pelaksanaan Pemilu terhadap pengelolaan lingkungan hidup”, ujarnya. Ketua Komite II DPD RI tersebut juga menyampaikan bahwa perlu untuk mengetahui seberapa besar penggunaan sumber daya alam untuk aktivitas Pemilu seperti kampanye dan pengadaan peralatan kampanye. Lebih lanjut, Yorrys juga menambahkan pentingnya masukan konkret dan aspirasi masyarakat terkait kendala, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pada sektor lingkungan hidup. Selanjutnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab, KPU Mimika menyampaikan permasalahan penanganan sampah alat peraga kampanye (APK) terletak pada dasar pelaksanaan hukumnya. “Permasalahan sampah yang timbul akibat pelaksanaan kampanye pemilu belum diatur secara eksplisit dalam regulasi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)”, tegas Sekretaris KPU Mimika, Rony Robert. Anggota Bawaslu Mimika, Salahudin, juga turut mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan himbauan untuk kedua kalinya terkait dengan penertiban APK yang menyalahi aturan tetapi masih dijumpai pelanggaran sehingga diperlukan tindakan yang lebih tegas. Menyikapi permasalahan terkait sampah yang timbul akibat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Anace Humbore menyampaikan pentingnya koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. “Terkait dengan pentingnya integrasi antar stakeholders dalam menyikapi permasalahan sampah APK di Mimika, pembahasan terkait pertemuan lebih lanjut dalam menyikapi diskusi hari ini akan dibahas segera”, tegasnya. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 07.31.00

Selengkapnya

Senator DPD RI Fernando Sinaga Sebut UMKM di Kaltara Tak...

Tarakan, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senator Fernando Sinaga melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa (30/1/2024) di Kota Tarakan. Fernando Sinaga menjelaskan, Kunjungan Kerja Komite IV tersebut dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga berdialog dengan Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kalimantan Utara, Peter Setiawan beserta seluruh jajarannya di DPP APINDO. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Tarakan. Dalam sambutan pengantarnya, Fernando Sinaga menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. “Menurut data kami, Kemenkop UKM itu mencatat kurang lebih 64,2 juta UMKM di Indonesia pada 2021, dan sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar kurang lebih 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, sementara kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja”. “Khusus di Provinsi Kalimantan Utara ini data BPS juga mencatat jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 267.000 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 235.000 UMKM”, ungkapnya. Fernando Sinaga menilai, perhelatan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung ini sejatinya menjadi momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi di daerah termasuk Kalimantan Utara. Sayangnya, Fernando Sinaga melihat hingga saat ini pesta demokrasi belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM. Utamanya pada bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atas alat peraga kampanye. “Masa kampanye yang lebih singkat dibanding pemilu 2019 hanya 2,5 bulan pada Pemilu 2024 ini sepertinya menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik, dan hal ini memberikan dampak cukup signifikan pula terhadap penurunan omset pelaku UMKM di beberapa daerah”, ujar Fernando Sinaga. Bukan hanya itu saja, Fernando Sinaga mengatakan, seiring dengan berkembangnya teknologi, tren strategi kampanye politik beralih dari metode offline ke online sehingga banyak peserta pemilu yang mengalokasikan dananya untuk media sosial dibanding pertemuan tatap muka dan menggunakan alat peraga kampanye. “Hal ini juga memberikan dampak pada penurunan omset, baik pada pelaku bisnis percetakan maupun bisnis makanan atau minuman. Terbukti dari survei yang dilakukan Kemenkop UKM, kami mencatat terjadi penurunan penjualan peraga kampanye sekitar 40-90% dibandingkan periode Pemilu 2019”, ungkap Fernando Sinaga. Fernando Sinaga berharap dari kunjungan kerja di Dapilnya ini akan mendapat masukan berharga dari DPP APINDO Provinsi Kalimantan Utara terkait permasalahan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Selain itu, Fernando Sinaga menambahkan, kunjungan kerjanya kali ini juga merupakan upaya Komite IV DPD RI mendesak pemerintah agar berperan sebagai fasilitator untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara partai politik, calon legislatif, dan pelaku UMKM jelang Pemilu 2024. (*)

Humas Selasa, 30 Januari 2024 18.56.00

Selengkapnya

Ongkos Logistik ke Eropa Naik 63%, Ketua DPD RI: Harus...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti khawatir dengan keberlangsungan ekspor produk UMKM ke Eropa. Mengingat biaya pengiriman barang dari Asia ke Eropa yang melonjak hingga mencapai 63%, seperti disampaikan Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah pusat mengambil langkah tepat bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah ekspor, sehingga mereka tidak terhenti gara-gara kenaikan biaya logistik. "Pemerintah harus mencarikan solusi bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah pasar ekspor. Karena kenaikan biaya logistik ini bisa membuat biaya operasional semakin tinggi dan akhirnya mereka tidak mampu menutup biaya ekspor sehingga memilih menghentikan ekspor," kata LaNyalla, Selasa (30/1/2024). Jika tidak menjadi perhatian pemerintah, LaNyalla menyampaikan, kondisi tersebut bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Faktanya saat ini penopang ekonomi Indonesia adalah UMKM. Bahkan, 90 persen pelaku usaha domestik di Indonesia ini justru UMKM. "Jika pemerintah berkomitmen mendorong UMKM agar bisa menguasai pasar ekspor, inilah saatnya pemerintah hadir, sehingga pelaku UMKM tidak terkendala biaya logistik," ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyebut konflik yang terjadi di Laut Merah membuat tarif logistik pengiriman kapal atau freight cost dari Asia ke Eropa melonjak drastis, sekitar 53% sampai 63%.(*)

Humas Selasa, 30 Januari 2024 13.24.00

Selengkapnya

Kunjungi KPU Surabaya dan Sidoarjo, Ketua DPD RI Pantau Persiapan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan mengunjungi Kantor KPUD Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang diemban Komite I DPD RI itu dimaksudkan untuk melihat lebih dekat persiapan yang sudah dilakukan jajaran KPU di daerah, khususnya di Jawa Timur. Di KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI diterima oleh Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham, Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan SDM, Subairi serta jajaran lainnya. Ketua KPUD Kota Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan, di Kota Surabaya terdapat 8161 TPS yang tersebar di 31 kelurahan dan 2 wilayah hukum Polres. "Untuk anggota KPPS, kami merekrut sebanyak 57.169 KPPS," terang Nur Syamsi, Senin (29/1/2024). Terkait kesiapan logistik, Nur Syamsi bersyukur jika di Kota Surabaya tak mengalami kendala apapun. "Untuk logistik sudah siap 100 persen, termasuk template untuk DPD RI. Kami akan menetapkan 16 ribu petugas keamanan yang di fasilitasi Pemkot," tutur dia. Selanjutnya, Nur Syamsi menjelaskan bahwa selama ini, KPUD Kota Surabaya bekerja sesuai dengan kalender kerja dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. "Jadi, tidak ada tekan-menekan dari pihak atau lembaga lain. Kami tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku," tutur Nursyamsi. Di sisi lain, Nur Syamsi menjelaskan jika pihaknya selalu siap dengan berbagai kemungkinan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. "Termasuk skenario dua putaran. Jadi pada prinsipnya, kami sudah siap dengan berbagai macam skenario," tutur dia. Di sisi lain, Nur Syamsi berharap DPD RI dapat memfasilitasi kesejahteraan bagi anggota KPUD di daerah. "Mungkin bisa difasilitasi untuk peningkatan kesejahteraan bagi anggota KPUD," harap dia. Usai dari KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI mengunjungi KPUD Sidoarjo. Di sini, Ketua DPD RI diterima oleh Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak, Sekretaris KPUD Sidoarjo Sulaiman, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat Fauzan Adim, Divisi Teknis Penyelenggaraan Miftakul Rohmah, Divisi Hukum dan Pengawasan, Achmad Labib, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ana Aziza dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Musonif Afandi. Kepada Ketua DPD RI, Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak menjelaskan seluruh logistik pemilu sudah diterima. Saat ini masih berada di gudang dan di-setting memasukkan logistik ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya didistribusikan secara bertahap mulai dari kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS. "Tidak ada kendala dalam logistik pemilu. Di Sidoarjo ini terdiri dari 18 kecamatan, 346 desa dengan 5.551 TPS Reguler dan 15 TPS Lokasi Khusus. DPT-nya berjumlah 1.461.642 dengan petugas KPPS berjumlah 38 ribu lebih," katanya. Sementara di pondok pesantren, rumah sakit dan kampus, Iskak menyebut jika KPUD Sidoarjo tak menyiapkan TPS Khusus. "Karena tidak ada permintaan," ujar Iskak. Di sisi lain, Iskak meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi gedung atau kantor yang ditempatinya saat ini. Saat ini, kata Iskak, tanah dan bangunannya bukan milik KPUD Sidoarjo. "Tanahnya seluas 1.624,5 m² itu milik Pemprov Jatim dan bangunannya seluas 812 m² milik Pemkab Sidoarjo,. Statusnya siap pakai," tutur Iskak. Iskak mengaku bupati siap menghibahkan bangunannya sepanjang tanah juga dihibahkan ke KPUD Sidoarjo oleh Pemprov Jatim. "Kami sudah bersurat kepada gubernur dan bupati. Mungkin Pak Ketua DPD RI bisa memfasilitasi hal ini," harap Iskak. Ketua DPD RI mengaku hasil kunjungan ini akan diserahkan kepada Komite I untuk ditindaklanjuti. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Komite I DPD RI tengah mengambil sampel penyelenggaraan pemilu jika ada kendala yang dihadapi. Untuk aspirasi yang disampaikan, LaNyalla mengaku akan memperjuangkan dan meneruskannya kepada pihak terkait. "Soal aspirasi peningkatan kesejahteraan dari KPUD Kota Surabaya dan hibah tanah dari KPUD Sidoarjo, saya akan membantu meneruskan aspirasi tersebut dan memfasilitasinya. Memang itu tugas kami di DPD RI," terang LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara baik tanpa ada kecurangan-kecurangan di lapangan. "KPU bertanggungjawab meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi pada saat pengambilan dan penghitungan suara dilakukan. Suara rakyat tidak boleh diselewengkan," ingat LaNyalla. LaNyalla berharap Pemilu 2024 menghasilkan proses yang memiliki kredibilitas dan legitimasi kuat di masyarakat. "Dia harus kredibel dan legitimate. Meskipun sesungguhnya, saya tetap mendorong dan memperjuangkan agar presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Tentu kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, di mana sistem bernegara sesuai cita-cita pendiri bangsa sudah dirumuskan di sana," pungkas LaNyalla. (*)

Humas Senin, 29 Januari 2024 18.13.00

Selengkapnya

Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda...

SURABAYA, dpd.go.id - Selama 3 bulan terakhir sapi potong impor telah masuk ke Kabupaten Lumajang secara ilegal. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Daerah bertindak tegas, karena selain melanggar aturan, juga menggangu tata niaga perdagangan sapi di Lumajang dan Jawa Timur. "Jelas masuknya sapi impor ke Lumajang ini ilegal, tentu harus ditindak tegas oleh aparat dan dinas terkait. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Jawa Timur tidak mengijinkan sapi impor masuk," kata LaNyalla, Senin (29/1/2024). Menurut LaNyalla, kebijakan soal impor sapi berada di pemerintah pusat. Sedangkan masuknya sapi impor ke Kabupaten/Kota harus dapat persetujuan dari Gubernur. Sedangkan Provinsi Jawa Timur menolak sapi impor masuk wilayahnya. Di Indonesia, yang menyetujui sapi impor masuk ke daerah masing-masing ada tiga Provinsi, yakni Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat. Belakangan diketahui, sapi-sapi impor yang masuk ke Lumajang berasal dari sapi impor Kabupaten Bandung, Jawa Barat. “Artinya peredaran sapi impor ke Lumajang sudah tidak sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023. Makanya, saya tegaskan lagi agar tindakan tegas dilakukan demi melindungi pedagang dan peternak. Kalau dibiarkan, dampak pertama dirasakan pedagang, selanjutnya cepat atau lambat berpengaruh terhadap para peternak sapi lokal," ujar dia. Selain melakukan tindakan tegas, Senator Jawa Timur yang mencalonkan kembali menjadi anggota DPD RI itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemprov Jatim membenahi tata niaga sapi. "Ajak bicara para pedagang sapi, pedagang daging sapi, jagal dan pihak terkait lainnya supaya mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak," tuturnya.(*)

Humas Senin, 29 Januari 2024 11.38.00

Selengkapnya

Masyarakat Madura Beri Mandat Ketua DPD RI untuk Kembalikan UUD...

PAMEKASAN, dpd.go.id - Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat untuk memperjuangkan agar konstitusi Indonesia dikembalikan kepada UUD 1945 naskah asli. Mandat tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Masyarakat Cinta Tanah Air, M Hasan pada acara dialog kebangsaan yang diselenggarakan Yayasan Indonesia LaNyalla Center di Berlian Hotel, Pamekasan, Madura, Sabtu (27/1/2024). Hasan menjelaskan, ada beberapa alasan lembaganya memberikan mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang mengembalikan konstitusi Indonesia kepada UUD 1945 naskah asli. Sejauh yang dilihatnya, Ketua DPD RI adalah figur yang representatif dan konsisten dalam memperjuangkan kembalinya UUD 1945 naskah asli. "Pulau Madura tak akan tinggal diam dan akan berperan aktif mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Kami mendukung penuh perjuangan Ketua DPD RI," kata Hasan. Hasan sependapat dengan pandangan Ketua DPD RI bahwa sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, bangsa ini semakin karut marut. "Ekonomi dikuasai oleh kelompok kapitalis. Sementara demokrasi kita dibajak oleh oligarki, sehingga menghilangkan peluang putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin," tegas Hasan. Selain itu, Hasan juga meminta Ketua DPD RI memperjuangkan berdirinya Provinsi Madura. Dalam mandat terakhirnya, Hasan meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan berdirinya lembaga perbankan yang inisiasi dan sahamnya dikuasai oleh masyarakat Madura. Mendapat mandat tersebut, Ketua DPD RI menjelaskan jika secara kelembagaan, melalui Sidang Paripurna pada tanggal 14 Juli 2023, lembaganya telah memutuskan untuk mengajak seluruh stakeholder bangsa untuk menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat, agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. "Peta jalannya adalah dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah 18 Agustus 1945, untuk kemudian dilakukan amandemen dengan teknik adendum," kata LaNyalla. Hal itu dilakukan agar amandemen tidak mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002. "Justru kita menyempurnakan dan memperkuat konstitusi kita, dengan mengakomodasi tuntutan Reformasi, yang di antaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan KKN dan penegakan hukum serta HAM," jelas LaNyalla. Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur itu menilai DPD RI telah menyusun dan menyiapkan kajian akademik tentang penyempurnaan dan penguatan konstitusi asli tersebut, yang nantinya dilakukan melalui amandemen-adendum. Di sisi lain, mengenai Presidential Threshold, LaNyalla menyebut lembaganya telah berjuang sekuat tenaga, namun dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya. "Kami sudah berjuang agar Presidential Threshold ini nol persen, agar putra-putri terbaik bangsa yang tidak berpartai bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Namun perjuangan kami dikalahkan oleh MK," terang LaNyalla. Selanjutnya, soal pemekaran Pulau Madura menjadi provinsi, LaNyalla menyebut hanya kurang sedikit syarat saja. Syarat tersebut yakni provinsi harus memiliki lima kabupaten/kota di dalam wilayahnya. Sedangkan Madura baru memiliki empat kabupaten yakni Bangkalan, Sumenep, Pamekasan dan Sampang. "Silakan dimekarkan satu kabupaten lagi untuk memenuhi syarat tersebut. Kalau itu sudah terpenuhi, bawa kepada kami usulannya. Itu memang tugas DPD RI. Kami akan perjuangkan," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, tokoh masyarakat Madura, KH Zawawi Imron dan pengurus Kadin Jatim, Solehuddin. Hadir di antaranya sejumlah lembaga masyarakat seperti Yayasan Indonesia LaNyalla Center, Masyarakat Cinta Tanah Air, Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI), Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI), Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.(*) Berikut lima poin mandat yang diserahkan kepada Ketua DPD RI: 1. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar melaksanakan mandat untuk memperjuangkan atas kembalinya naskah asli UUD 1945 sebagai sumber hukum positif (Ius Constitutum) dalam berbangsa dan bernegara. 2. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar benar-benar berjuang dan memperjuangkan syarat dan ambang batas nol persen calon presiden dan wakil presiden untuk tahun periode 2029-2035. 3. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang dan memperjuangkan pemekaran Madura sebagai Provinsi Madura. 4. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang agar keberadaan DPD RI mempunyai kesetaraan dalam tugas, pokok dan fungsi di dalam parlemen agar setara dengan DPR RI. 5. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar berinisiasi bersama masyarakat Madura agar segera mendirikan Bank Madura dan mendirikan Badan Usaha Milik Rakyat Madura (BUMIRA) yang berbadan hukum Perseroan serta kepemilikan sahamnya melibatkan masyarakat miskin (sahan gotong-royong atau saham sedekah).(*)

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 17.49.00

Selengkapnya

Di Pamekasan, Ketua DPD RI Sebut PR Besar Indonesia Hentikan...

PAMEKASAN, dpd.go.id - kendati memiliki banyak daerah yang berpotensi menghasilkan garam cukup besar, namun faktanya hingga kini Indonesia masih ketergantungan terhadap impor garam. Tahun lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor garam Indonesia mencapai US$ 135,3 juta atau setara dengan 2,8 juta ton garam. Hal itulah yang menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Di hadapan Pj Bupati Pamekasan dan Kepala Desa se-Pamakesan, LaNyalla menilai impor garam menjadi persoalan pelik yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. "Indonesia punya pekerjaan besar yang berkaitan dengan daerah-daerah penghasil garam. Termasuk Pamekasan sebagai bagian dari Pulau Madura yang memang memiliki keunggulan komparatif sebagai pulau penghasil garam. Pekerjaan besar Indonesia adalah bagaimana menghentikan Impor garam," kata LaNyalla pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pamekasan di Pringgitan Dalam Mandhapa Agung Pendopo Ronggosukowati Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Sabtu (27/1/2024). Menurut LaNyalla, hal ini penting sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Senator asal Jawa Timur itu menilai, salah satu upaya untuk menghentikan impor adalah dengan cara menaikkan Kadar Natrium Clorida atau NaCL garam rakyat atau garam krosok, sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan garam konsumsi dan garam Industri. Berdasarkan data Universitas Brawijaya Malang pada Agustus 2023 garam di pulau Madura menguasai sekitar 30 persen lahan tambak nasional. Produksi garam Madura ikut menyumbang sekitar 35 persen atau 600 ribu ton dari total produksi garam nasional. Diakui LaNyalla, garam rakyat atau garam krosok memang memiliki kadar NaCL yang masih di bawah standar kebutuhan garam konsumsi dan garam Industri. Garam krosok kita memiliki kadar NaCL rata-rata di kisaran 80 hingga 90 persen. Padahal Standar Nasional Indonesia untuk garam konsumsi minimal di kisaran 94,7 persen. "Sedangkan garam Industri harus di kisaran 98 hingga 99 persen kadar NaCL-nya," jelas LaNyalla. Maka dari itu, LaNyalla menilai pendekatan untuk meningkatkan kadar NaCL garam krosok tentu harus dilakukan pemerintah melalui pendekatan teknologi, dengan melibatkan secara aktif Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di sisi lain, LaNyalla menyebut setidaknya ada beberapa skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kata LaNyalla, melalui pendirian pabrik garam industri dengan teknologi washing plant. Pabrik tersebut harus terintegrasi dan berdiri di sentra atau lahan garam rakyat. "Sehingga semua garam krosok produksi petambak garam bisa langsung diolah. Di sini peran BRIN harus masuk melalui teknologi washing plant yang mampu meningkatkan kadar NaCL garam krosok menjadi garam konsumsi dan garam Industri," ujar LaNyalla. Setiap unit pabrik garam industri terintegrasi dalam perhitungan membutuhkan investasi sekitar Rp 40 miliar, dengan kapasitas produksi mencapai 40 ribu ton per tahun. Artinya, kata LaNyalla, dengan membangun sekitar 15 unit pabrik di sentra produksi garam, maka akan dihasilkan sekitar 600 ribu ton garam rakyat yang sudah naik kelas menjadi garam konsumsi dan industri. Angka tersebut tentu saja mampu mengurangi kebutuhan impor untuk industri aneka pangan. "Di sini seharusnya pemerintah hadir secara aktif. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga desa. Semua bersinergi untuk memaksimalkan keunggulan Komparatif menjadi keunggulan kompetitif," tutur LaNyalla. Apalagi jika pabrik pengolahan garam tersebut bisa didirikan atas kerja sama BUMD dan BUMDes. Sinergi yang luar biasa, untuk memberikan keuntungan kepada daerah sendiri. Skema kedua menurut LaNyalla adalah dengan teknologi pemanfaatan limbah larutan garam jenuh dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih beroperasi hingga saat ini. "Selama ini limbah tersebut hanya dibuang ke laut. Dengan teknologi, limbah tersebut bisa diolah menjadi garam dengan kadar NaCL tinggi untuk kebutuhan industri non-pangan seperti petrokimia, pabrik kaca dan kertas," ulasnya. Diakui LaNyalla jika teknologi ini memang lebih mahal investasinya. Tetapi sudah mulai dicoba untuk keperluan riset di salah satu PLTU di Banten dengan kapasitas produksi 100 ribu ton garam industri per tahun. Menurut LaNyalla, hal ini penting disampaikan, karena negara-negara di dunia sedang menyiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. "Bahkan mereka sudah menggunakan pendekatan Bioteknologi dan intensifikasi lahan, untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," kata LaNyalla. Meski memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, LaNyalla menyebut pemerintah lebih memilih jalan pintas untuk impor bahan kebutuhan pangan dan sembako. LaNyalla mensinyalir, hal ini ditempuh lantaran adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi, termasuk importir garam. Untuk memperbaiki hal itu, LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Caranya dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila yang telah ditinggalkan sejak amandemen konstitusi tahun 1999-2002. "Makanya saya mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa, termasuk kepala desa di Kabupaten Pamekasan, untuk bersatu membangun konsensus secara nasional agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum," tukasnya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy dan pegiat konstitusi, dr Zulkifli S Ekomei. Hadir pada kesempatan tersebut Pj Bupati Pamekasan Masrukin, Ketua Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Kabupaten Pamekasan, Farid Afandi dan sejumlah kepala desa lainnya di Kabupaten Pamekasan.(*)

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 17.00.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Bangun Kesadaran Kritis Kader PMII tentang Pembangunan...

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 10.18.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Dukung Penuh Bangkalan Kembangkan Wisata Berbasis Budaya...

BANGKALAN, dpd.go.id - Sebagai pintu gerbang Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan harus fokus kepada pengembangan wisata berbasis budaya serta kuliner. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan bertema 'Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, Jumat (25/1/2024). Menurut LaNyalla, kunjungannya ke Kabupaten Bangkalan kali ini, bukan hanya ingin menyerap aspirasi para kepala desa, namun juga untuk memberi dukungan nyata bagi pengembangan wisata di Bangkalan. "Kunjungan saya ke Kabupaten Bangkalan juga dalam rangka memberi dukungan untuk menyukseskan "Bangkalan Estoh", kalender even tahun 2024, sebagai ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke sini," katanya. LaNyalla berharap, kunjungannya tersebut semakin memperkenalkan kecantikan alam, budaya, dan sejarah Kabupaten Bangkalan. Sehingga bukan hanya Karapan Sapi saja yang terkenal, tetapi ada juga Festival Seribu Satu Menu Bebek, Festival Tellasan Petto', Bangkalan Carnival, dan festival budaya lainnya, terutama Even unggulan "Malam Terak Bulan". "Selain even pariwisata tahunan, pengembangan wisata berbasis budaya serta kuliner juga harus tetap mempertahankan destinasi wisata yang sudah ada, seperti bukit-bukit kapur yang ada. Sehingga wisatawan yang ke Pulau Madura tidak hanya tertarik dengan pulau Gili Iyang dan pantai-pantai di Sumenep," tuturnya lagi. Sementara itu, dalam penilaian LaNyalla perkembangan pembangunan di segala bidang yang digalakkan pemerintah bersama masyarakat di Kabupaten Bangkalan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. "Harapan saya, Pemerintah Daerah dan Desa terus bersinergi agar desa mampu menjadi kekuatan ekonomi, seperti yang sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan," papar dia. Jika desa bisa menjadi kekuatan ekonomi, lanjut LaNyalla, tidak hanya mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam dan Sumber Ketahanan Pangan Nasional, sejatinya berada di desa. Karena itu, wajar jika Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun. Untuk itu orientasi dari pemangku kebijakan di desa sangat penting. Baik itu Kepala Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh stakeholder lainnya. Harus ada satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan desa. Kemajuan desa. Dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi. "Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintah di atas desa, bukan arahan bupati atau gubernur atau presiden. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu. Sekali lagi bukan Top Down. Tetapi harus Bottom Up," tegasnya. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie beserta jajaran Forkopimda dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Bangkalan.(*)

Humas Jumat, 26 Januari 2024 21.39.00

Selengkapnya

Buka Turnamen Catur Antar Pesantren se-Madura, Ketua DPD RI Ulas...

BANGKALAN, dpd.go.id - Permainan catur rupanya memiliki keterkaitan yang panjang terhadap sejarah peradaban Islam. Permainan catur sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal itulah yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka turnamen catur antar-pesantren se-Madura yang diselenggarakan Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Dikatakan LaNyalla, sejarah catur tidak terlepas dari sejarah penyebaran Islam, yaitu pada Abad ke-VI. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, permainan catur dibawa umat Islam dari India dan Persia ke seluruh dunia. "Bahkan pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Tholib, catur merupakan permainan yang populer dimainkan. Sejarah juga mencatat bahwa panglima perang Rasulullah, Sahabat Khalid bin Walid juga menggemari catur," jelas LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai hal yang tepat jika Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan menggelar turnamen catur. Pondok pesantren, LaNyalla melanjutkan, memiliki peranan cukup strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dikatakannya, santri merupakan aset SDM yang memiliki potensi untuk dikembangkan, baik dari segi pengetahuan agama maupun umum. "Melalui pertandingan catur ini, para santri dapat mengasah kemampuan otak dan kecerdasan mental. Karena catur dapat mengasah otak manusia dalam hal perencanaan, pemecahan masalah, pengendalian diri dan kecepatan memproses informasi, serta kemampuan memprediksi peluang," ujar LaNyalla. Meski sejak zaman Rasulullah SAW olahraga ini sudah populer, namun di Indonesia catur dibawa oleh bangsa Belanda saat datang ke Nusantara. Awalnya hanya orang Belanda yang bermain catur. Tetapi menjelang kemerdekaan, mulai banyak pribumi yang memainkannya. Melalui turnamen ini, LaNyalla berharap bisa melahirkan bibit-bibit berbakat yang bisa dikembangkan menjadi atlet olahraga prestasi. "Tentu akan menjadi kebanggaan bagi kita apabila ada pecatur nasional dari kalangan santri yang bisa membawa nama Indonesia di ajang internasional," harap LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan KH Imam Buhori Cholil, Pengasuh Pondok Pesantren Syaichona M Cholil Bangkalan KH M Nasih Aschal, Ketua PCNU Bangkalan KH Makki Natsir, Ketua KONI Bangkalan Fauzan Ja'far, Ketua Percasi Bangkalan M Burhan Arif, tokoh masyarakat Bangkalan KH Imron Fattah dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Jumat, 26 Januari 2024 15.03.00

Selengkapnya

1,1 Juta UMKM Nahdliyin Kesulitan Akses Pasar, Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah akses pasar dan permodalan. Hal ini pula yang dialami oleh sekitar 1,1 juta anggota UMUM Nahdliyin yang tergabung dalam Perkumpulan Andalan Nahdliyin UMKM Indonesia (PERAN UMKM Indonesia). Keluhan itu yang mereka sampaikan saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Graha Kadin Jawa Timur, Kamis (25/1/2024). Ketua Umum PERAN UMKM Indonesia, KH M Endy Setyo Lesmana menjelaskan, sejak Juli 2023 jumlah anggota lembaganya berjumlah 1,1 juta. Namun, akses pasar dan permodalan selalu saja menjadi kendala yang dihadapi oleh anggotanya. "Kami bersyukur anggota kami memiliki produk yang cukup berkualitas. Namun, saat kami ingin memperluas pasar, kendala yang kami hadapi adalah akses pasar, utamanya pasar modern dan kendala permodalan," tutur Gus Endy, sapaan karib KH Endy Setyo Lesmana. Padahal, kata Gus Endy, minat masyarakat terhadap usaha UMKM cukup tinggi. Pun halnya selama ini UMKM menjadi penopang perekonomian nasional, karena pelakunya adalah masyarakat di tingkat akar rumput. "UMKM yang bergabung di kami sangat besar. Tahun ini kemungkinan jumlahnya akan bertambah menjadi 1,8 juta UMKM. Secara nasional, UMKM yang tergabung di lembaga kami sebanyak 6,8 juta dengan berbagai klasifikasi," jelas Gus Endy. Gus Endy meminta saran kepada Ketua DPD RI agar untuk dapat mengurai persoalan yang mereka hadapi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI langsung mengkoneksikan PERAN UMKM Indonesia kepada Kadin Jatim untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas produk mereka, agar mendapat akses pasar yang lebih luas. "Di Kadin Jatim ini, kebetulan saya yang menginisiasi melalui Kadin Institute, itu memang dibangun untuk membantu UMKM. Nanti ada pendidikan vokasinya, ada kurasinya, sehingga produk UMKM kita sesuai dengan standar pasar modern dan standar ekspor," kata LaNyalla. Jika sudah mengikuti pendidikan vokasi, kurasi dan lain sebagainya di Kadin Jatim, Senator asal Jawa Timur itu menilai akses permodalan bisa difasilitasi oleh Kadin Jatim. "Tentu menjadi anggota Kadin Jatim terlebih dahulu. Atau solusi lainnya, buat koperasi. Nanti dikawal oleh Kadin Jatim," tutur LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla menilai, negara perlu memberdayakan dan berpihak kepada pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia. LaNyalla juga menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LaNyalla menyebut, fakta yang terjadi saat ini semakin kuat dan kaya seseorang, maka mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar. Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik. Maka, menurut LaNyalla, solusinya adalah kembali ke UUD 1945 naskah asli. Dengan begitu, LaNyalla yakin UMKM akan semakin maju karena rakyat memiliki kedaulatan ekonomi. "Dengan sistem Ekonomi Pancasila, UMKM akan hidup. Karena sudah sangat jelas dalam sistem ini negara harus berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ujar LaNyalla. Di mana, lanjutnya, ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama, yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing. Dengan ketiga pilar itu, terdapat garis demarkasi tegas antara wilayah public goods dan commercial goods, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi public, private, people partnership. "Jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, maka keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib," ujarnya. Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dan sejumlah wakilnya. Sedangkan Gus Endy didampingi Sekjen PERAN UMKM Indonesia Ocy Fiscasari, Dewan Pengawan PERAN UMKM Indonesia, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo dan jajaran pengurus PERAN UMKM Indonesia.(*)

Humas Kamis, 25 Januari 2024 16.36.00

Selengkapnya

Sultan Sambut Baik Uji Coba Sistem Credit Scoring UMKM Oleh...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik rencana Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan melakukan uji coba sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan atau jaminan dengan sistem credit scoring ini mencapai Rp 500 juta. "Kami mengapresiasi langkah serius pemerintah mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan dalam rangka meningkatkan penyaluran KUR yang sempat mengalami penurunan. Sementara pembiayaan dan kredit masih menjadi masalah serius bagi UMKM dalam meningkatkan skala usahanya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (25/01). Menurutnya, sistem Credit Scorring relevan dengan kebutuhan dan nilai pembangunan ekonomi Pancasila yang berasaskan keadilan. Kita berharap pendekatan pembiayaan KUR tanpa agunan ini akan menumbuhkan lebih banyak lagi UMKM di Indonesia. "Dengan demikian UMKM akan beradaptasi dengan tuntutan lembaga keuangan yang menyalurkan KUR. Terutama dalam mengatur manajemen keuangan unit usaha UMKM", sambung mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Meski demikian, Sultan meminta agar lembaga keuangan perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan kontrol pada aktivitas usaha UMKM terkait. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya non performing loan hingga penyalahgunaan kredit yang diberikan. "Pelaku UMKM pengguna KUR tanpa agunan harus tetap diberikan pendampingan usaha secara berkala. Agar kebijakan yang mahal ini memberikan dampak ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berkontribusi pada penerimaan pajak negara", tegasnya. Menurut Kemenkop UKM, syarat UMKM yang bisa mendapatkan KUR tanpa agunan ini harus memenuhi beberapa penilaian. Penilaian yang dimaksud di antaranya track record pembayaran jaminan sosial seperti BPJS, pembayaran listrik, pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.(*)

Humas Kamis, 25 Januari 2024 08.43.00

Selengkapnya

Berdampak Serius Terhadap IHT di Jatim, Ketua DPD RI Soroti...

MALANG, dpd.go.id - Kenaikan cukai 10 persen berdampak sangat serius terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya di Jawa Timur. Hal itulah yang menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat mengunjungi dua pabrik rokok di Jawa Timur, yakni CV Sayapmas Nusantara sebagai produsen rokok Sayap Mas dan PT Gudang Baru Berkah sebagai produsen rokok Gajah Baru. Betapa tidak, LaNyalla menyebut Jawa Timur merupakan daerah yang berkontribusi signifikan terhadap produksi tembakau nasional. "Kontribusi industri tembakau di Jawa Timur sendiri mencapai 33% dari angka Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. Sejumlah daerah seperti Madura, Probolinggo, Pasuruan, Jombang dan Jember merupakan penghasil tembakau yang meliputi 50% persen produksi tembakau nasional," kata LaNyalla, Rabu (24/1/2024). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu faktor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, LaNyalla juga menilai jika IHT juga memberikan kontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Perindustrian, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. "IHT sendiri telah memberikan multiplayer effect kepada petani tembakau dan juga masyarakatnya, karena dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap, tentu akan memberikan dampak berantai kepada perekonomian negara. Menurut saya, sejauh ini juga belum ada industri yang dapat menyerap tenaga kerja sebesar IHT," tegas LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, sumbangan cukai rokok terhadap penerimaan negara sangat besar. Tercatat hingga Oktober 2023, realisasi penerimaan cukai rokok sudah mencapai Rp163.2 triliun. Di Jawa Timur sendiri, LaNyalla menyebut pabrik rokok, baik skala produksinya dari yang besar dan kecil, cukup berperan sebagai penopang ekonomi masyarakat, sehingga pengaruhnya sangat besar dan memberikan efek berantai. "Jangan sampai kenaikan cukai ini justru mematikan IHT yang tengah berkembang. Kita harus ingat bahwa cukai bersifat double function, yakni fungsi budgetair dan regulerend. Ini penting untuk dipahami, terutama juga yang sekarang menjadi primadona daerah, yakni Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT," jelas LaNyalla. LaNyalla pun meminta kepada pemerintah untuk memikirkan ulang kenaikan cukai tersebut. "Saya mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda kenaikan tersebut untuk ditinjau kembali dengan memperhatikan berbagai faktor," saran LaNyalla. GM CV Sayapmas Nusantara sebagai produsen rokok Sayap Mas, Navaf menjelaskan, kenaikan cukai itu berdampak cukup besar terhadap perusahaan. Lantaran cukai yang naik, maka permintaan pasar terhadap produk olahan tembakau CV Sayapmas Nusantara mengalami penurunan permintaan. "Karena kenaikan cukai, maka kami menaikkan harga pasaran. HPP naik, maka harga pun naik. Imbasnya, permintaan menurun. Kami mendapat komplain karena harga yang terus naik," kata Navaf. Sebab, kata dia, bukan kali ini saja cukai rokok mengalami kenaikan. Tahun lalu, Navaf menyebut cukai rokok mengalami dua kali kenaikan. "Tahun ini kembali naik, padahal tahun lalu sudah dua kali harga cukai naik. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah," kata dia. Bagian Hubungan Industrial PT Gudang Baru Berkah, Ziauddin tak menampik jika kenaikan cukai berdampak pada penyesuaian harga jual produknya di pasaran. "Kami melakukan perubahan harga yang tentu saja berpengaruh terhadap konsumen. Maka, kami harus memutar otak melakukan perubahan strategi penetrasi pasar. Kami harus memberikan penjelasan kepada konsumen," kata Ziauddin. Selain itu, Ziauddin menjelaskan jika kenaikan harga otomatis akan dibarengi dengan peningkatan kualitas dan cita rasa produk. Sebab, kata dia, konsumen amat sensitif terhadap rasa. Di sisi lain, Ziauddin menjelaskan jika Industri Hasil Tembakau merupakan industri padat karya. Apalagi, kata dia, rokok kretek sudah menjadi identitas bangsa. "Kami berharap keberlanjutan industri ini mendapat kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah. Apalagi kami juga dihadapkan pada produk ilegal. Kami berharap dengan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah akan tercipta pasar yang fair terhadap industri hasil tembakau," harap dia. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Malang, Priyo Sudibyo.(*)

Humas Rabu, 24 Januari 2024 16.08.00

Selengkapnya

RDPU Komite IV: Memperkuat Peran Negara untuk Pencapaian RPJPN 2005-2025...

dpd.go.id - KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RDPU tersebut menghadirkan Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi-Politik Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan Universitas Paramadina, pada hari Selasa, 23 Januari 2024. RDPU tersebut dipimpin oleh KH. Amang Syafrudin, Lc. Ketua Komite IV DPD RI yang juga merupakan Senator dari Provinsi Jawa Barat. KH. Amang Syafrudin, Lc., dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Komite IV DPD RI ini dilaksanakan dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. “RPJPN 2005-2025 adalah perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional,”ucap Ketua Komite IV DPD RI. Lebih lanjut KH. Amang Syafruddin, Lc., menyampaikan bahwa RPJPN merupakan acuan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. “Mengingat bahwa UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 akan segera berakhir dan saat ini RUU RPJPN 2025-2045 dalam tahap pembahasan, maka Komite IV memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU RPJPN 2005-2025 guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 untuk kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan RUU RPJPN 2025-2045,” ucap KH. Amang Syafrudin, Lc. Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi-Politik Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan juga salah seorang Pendiri INDEF menyampaikan bahwa secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Periode Pemerintahan 1969-1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,77%, periode 2005-2014 sebesar 5,72%, dan pada periode 2015-2019 sebesar 5,03% rata-rata lebih rendah dari periode sebelumnya. “Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari pertama Rincian Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha (Sektor); kedua Rincian Komponen Sisi Pengeluaran; ketiga, dampak Pertumbuhan Ekonomi thd tingkat Pengangguran dan Kemiskinan,” ucap Prof. Didin S Damanhuri. Tenaga Ahli Lemhannas periode 2007 – 2022 tersebut menyampaikan bahwa sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar adalah Pertanian hanya tumbuh 1,77% (2020), 1,87% (2021) dan 2,25% (2022). Rata-rata pertumbuhan sektor Pertanian 2015-2022 hanya mencapai 3,05%. Sementara pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2022 sebesar 4,89%, lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi. Secara rata-rata 2015-2022 hanya tumbuh 3,29%. Sementara, porsi terhadap PDB yang 2014 masih 21,08%, tahun 2022 tinggal 18,34%. Dari sisi Pengeluaran untuk Investasi 2022 hanya tumbuh 3,87% (di bawah pertumbuhan ekonomi). Rata-rata tahun 2015-2022 juga lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi (2018 tertinggi hanya mencapai 3,68). Pada periode 2005-2014, mencapai 9%. Sementara, untuk Konsumsi Rumah Tangga 4,93% untuk 2022, minus 2,63% 2020 dan 2,02% tahun 2021. Dari sisi Pengeluaran Pemerintah malah minus 4,51% untuk 2022, Rata2 2015-2022 hanya 2,15%. Dari sisi ekspor tumbuh pesat 16,28% (2022), 17,95% (2021) 8,42% (2020), tapi 85% berasal dari Sawit, Batubara besi-baja yang kecil dampaknya ekonomi rakyat dan sangat tergantung kepada harga-harga internasional. Dari sisi Pengurangan Kemiskinan yang masih 9,57% atau 26,36 jt (2022) penurunannya sangat kecil dibandingkan sebelumnya. Selama 2014-2022 yang hanya berkurang 1,37 juta dari 27,73 juta atau 10,96% (2014). “Secara umum dapat digarisbawahi bahwa Indonesia akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan dalam RPJPN 2005-2024,” jelas Prof. Didin S Damanhuri. Oleh sebab itu, Prof. Didin S Damanhuri menyampaikan bahwa beberapa negara mampu keluar dari penurunan ekonomi dan Indonesia bisa mencontoh hal tersebut karena ada proses “heterodoxi” pembangunan (keluar dari mainstream) dengan ciri-ciri secara makro yaitu (1) Ada ideologi nasional yang kuat untuk menghadapi hegemoni negara-negara maju (Advance Capitalist State), (2) Peran “Active State” yang mampu mencegah akuisisi kaum modal thd pasar dan mencegah kaum modal untuk mengendalikan negara menjadi alat untuk akumulasi kapital dan kepentingan mereka sendiri, (3) Adanya independensi kebijakan pembangunan, (4) Adanya Kemandirian Ekonomi, kedaulatan politik dan Aksi Kebijakan berbasis Suitainable Development (ekonomi, social dan ekologi), dan (5) Adanya kemandirian pangan, energi, finansial, teknologi dan pelaku bisnis untuk Kepentingan Nasional.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 21.02.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Dorong Pengembangan Investasi di Jember Berbasis Agro...

JEMBER, dpd.go.id - Selain sebagai lumbung pangan, Kabupaten Jember juga merupakan penghasil tanaman hortikultura dan perkebunan yang strategis, yaitu tebu dan tembakau. Istimewanya, tembakau Jember sangat cocok untuk produksi cerutu dengan kualitas ekspor. Berangkat dari fakta tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sudah seharusnya kebijakan perkebunan di Jember memaksimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang terkenal dengan sebutan Kota Tembakau tersebut. "Oleh karenanya, saya mendorong agar kebijakan perkebunan di Jember ini diprioritaskan kepada pengembangan investasi berbasis agro bisnis dan agro industri," kata LaNyalla dalam pidatonya pada acara Silaturahmi Kebangsaan Nasional DPC APDESI Kabupaten Jember dengan tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Phoenix Ballroom, Luminor Hotel Jember, Selasa (23/1/2024). Berkaca pada hal tersebut, LaNyalla sempat memberi saran kepada Menteri BUMN agar membatalkan rencana penggabungan beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara Holding. Termasuk juga menggabungkan PTPN komoditas perkebunan, baik tembakau, kopi, karet, kakao dan sawit menjadi satu. Bukan tanpa alasan kebijakan tersebut dikritik LaNyalla. Selain menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Pertanian, kebijakan tersebut juga bisa merugikan petani mitra. Hal itu terjadi jika kinerja PTPN X yang selama ini fokus kepada komoditas tembakau dan tebu di Jember menurun akibat penggabungan tersebut. "Saya sudah mengingatkan Menteri BUMN untuk memikirkan ulang rencana tersebut. Tapi rupanya, kebijakan itu tetap dilakukan," tutur LaNyalla. Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan kepada pemangku kebijakan untuk berpikir dalam skala makro dan mikro dalam membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan hasil bumi. Desa, LaNyalla melanjutkan, harus menjadi kekuatan ekonomi. Hal tersebut telah ia sampaikan berulang kali pada berbagai forum. LaNyalla menyampaikan alasan gagasannya tersebut. Selain untuk mencegah urbanisasi, kekuatan ekonomi desa harus diperkuat lantaran Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya memang berada di desa. "Maka tak ada alasan lain, desa harus menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Kita harus mempersiapkan dengan matang, utamanya desa yang memiliki kekuatan hasil bumi yang dapat terus diperbarui," ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, hal ini sangat penting diupayakan, mengingat dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan global yang diperkirakan terjadi menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Badan Pangan Dunia meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan di tahun itu sebanyak 60 persen dibanding sekarang. Pada saat yang sama, di tahun itu juga Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi atau ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Itu sebabnya negara-negara di dunia tengah sibuk mempersiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. "Bahkan, mereka sudah menggunakan pendekatan Bioteknologi dan intensifikasi lahan untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," jelas LaNyalla. Amerika Serikat, Brazil, Argentina, India, China, adalah negara-negara di dunia yang telah bersiap dan memiliki tanaman berbasis Bioteknologi dengan luasan lahan jutaan hektare. Lalu bagaimana Indonesia? Di Indonesia, kata LaNyalla, termasuk di Jember ini, justru mengalami masalah. Dalam hal komoditas tebu misalnya, justru memiliki persoalan kualitas dan kuantitas tebu rakyat di Indonesia yang terus menurun. Padahal, kata LaNyalla, berdasarkan sebuah studi pada zaman Belanda sekitar tahun 1930-an, lahan tebu di Indonesia mencapai total 200 ribu hektare dan bisa menghasilkan gula 3 juta ton. "Tetapi sekarang, dengan lahan yang lebih luas, dengan total lahan tebu di Indonesia yang berkisar 500 ribu hektare, justru hanya menghasilkan gula 2,2 juta ton. Malah menurun. Ini tentu persoalan serius yang harus dilihat dari banyak aspek," ulas LaNyalla. Dikatakannya, saat negara-negara lain orientasinya memperkuat pembangunan di sektor kedaulatan pangan, Indonesia justru mengambil jalan pintas untuk impor bahan kebutuhan pangan dan sembako. "Ini karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," tegas LaNyalla. Sebagai solusinya, LaNyalla menawarkan satu peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. "Yaitu dengan cara menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Konsep yang kita hapus sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002," tutur LaNyalla. Sejak saat itu, LaNyalla melanjutkan, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Sehingga sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. "Negara tak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk Konsesi Lahan atau Izin Pertambangan," urai LaNyalla. Padahal, LaNyalla mengimbuhkan, konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar naskah asli berikut penjelasannya sama sekali bukan seperti itu. Negara justru memegang kendali untuk sektor-sektor kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor publik yang harus dikuasai negara dan mana sektor komersial yang boleh dikuasai orang per orang. "Kita harus kembali kepada konsep mazhab ekonomi kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Inilah yang sedang saya perjuangkan dan tawarkan kepada bangsa ini, agar Indonesia kembali berdaulat, adil dan makmur. Sehingga tujuan dari lahirnya negara ini, yang muaranya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat segera terwujud," demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Guru Besar UIN KHAS Jember, Prof Dr Abdul Muis Thabrani dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Jember, Zamroni Ulfa. Hadir di antaranya Ketua APDESI Kabupaten Jember, Kamiludin dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Jember.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 15.57.00

Selengkapnya

Luhut Wacanakan Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Sultan Singgung Fenomena Green...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merespon wacana menteri koordinator kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menaikan pajak kendaraan bermotor untuk mensubsidi transportasi umum. Menurutnya, Kebijakan tersebut sedikit banyak akan memberatkan ekonomi kelas menengah bawah yang paling terdampak beban inflasi. Jika dipaksakan, akan menimbulkan fenomena green inflation. "Kebijakan transisi energi melalui penggunaan transportasi umum sangat penting untuk diterapkan. Namun kurang adil jika pemerintah harus membebankan biaya operasional transportasi umum pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang notabene adalah masyarakat kelas menengah bawah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (23/01). Kebijakan transisi energi, kata Sultan, cukup mahal dan sangat mempengaruhi biaya energi masyakarat di negara berkembang seperti Indonesia. Kesadaran menggunakan transportasi umum masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi saat ini. "Kami sangat memahami bahwa tingkat kesadaran atau animo masyarakat dalam menggunakan transportasi umum masih sangat rendah. Bahkan belum mencapai angka 50 persen", tegasnya. Tapi kebijakan menaikan pajak kendaraan bermotor, untuk mensubsidi transportasi umum seperti kereta api, sambungnya, dinilai kurang tepat. Karena tidak semua daerah memiliki moda transportasi umum seperti kereta api. "Mungkin lebih tepat jika kebijakan tersebut hanya diberlakukan di kota-kota besar dengan tingkat kemacetan dan polusi udara tinggi. Karena tidak adil jika masyarakat di daerah-daerah non Jawa menanggung beban operasional kereta api", ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, kata Sultan, pembiayaan transisi energi dan beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tidak proporsional ditanggung oleh kelas menengah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Kita ketahui, bahwa transisi energi juga dapat menimbulkan dampak makroekonomi tidak langsung terhadap inflasi. Dalam jangka pendek, dampak-dampak ini sebagian besar akan mendorong kenaikan harga sehingga terjadi inflasi", tutupnya. Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi atau Menko marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ia akan menaikan pajak motor konvensional atau motor dengan bahan bakar bensin dan akan mengalokasikannya ke transposisi publik.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 11.12.00

Selengkapnya

Di hadapan BPKH, Komite III DPD RI Pertanyakan Kenaikan Biaya...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu penjelasan langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar 3,4 juta rupiah atau diangka 93,4 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 90 juta rupiah di tahun 2023. Dari jumlah tersebut, besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji di tahun 2024 menjadi sebesar 56 juta rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 49 juta rupiah. "Kami merasa perlu mendengar penjelasan lebih rinci dari BPKH mengingat masih banyak masyarakat yang masih mempertanyakan kenaikan tersebut. Untuk itu, kami memerlukan rincian dan simulasi kenaikan agar dapat kami jelaskan kepada masyarakat terutama di dapil pilihan kami, ” tutur Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (22/1/2024). Senator Asal Provinsi Lampung itu juga turut mempertanyakan apakah kenaikan Bipih dipengaruhi oleh jumlah setoran awal biaya haji mengingat sudah 14 tahun setoran awal tersebut belum mengalami perubahan. "Apakah perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap setoran awal Bipih yang sejak 2010 tidak ada perubahan nominal yaitu sebesar 25 juta rupiah? Di kesempatan ini kami juga ingin mendorong BPKH agar dapat mengembangkan kerjasama investasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," kata Abdul Hakim. Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira menjelaskan, kenaikan BPIH disebabkan oleh beberapa faktor seperti, inflasi baik di Indonesia maupun inflasi di Arab Saudi dan kenaikan biaya masyair (biaya prosesi ibadah haji) dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA). "Kenaikan biaya masyair dari KSA disebabkan oleh kebutuhan internal KSA akibat turunnya cadangan minyak dan pandangan mereka terhadap kegiatan haji yang dianggap sebagai tourism bukan perjalanan ibadah," ungkap Acep. Acep menambahkan faktor lain penentu kenaikan biaya haji ikut dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. "Dengan kondisi nilai tukar rupiah yang selalu berubah dari tahun ke tahun, maka penentuan setoran awal memang perlu dipertimbangkan kembali oleh Kementerian Agama dan DPR. Setoran awal yang dibayarkan jemaah dalam bentuk rupiah harus kami ubah kurs nya ke dalam dollar Amerika untuk membayar pesawat dan kami tukarkan ke mata uang riyal Saudi untuk pembayaran biaya masyair. Sehingga setoran awal semakin tahun pasti semakin berkurang nilai tukarnya," pungkas Acep. Sementara itu Eni Khaerani berharap BPKH dapat memberikan jeda waktu yang cukup sejak pengumuman penentuan biaya haji tahunan dengan batas waktu pelunasan agar jemaah haji dapat mempersiapkan diri secara maksimal "Kami berharap agar jeda waktu pengumuman biaya haji tidak terlalu dekat dengan batas pelunasan biaya haji. Kami juga berharap agar BPKH dapat memberlakukan sistem cicilan terhadap jemaah haji yang ingin melakukan pelunasan," tutup Senator asal Bengkulu itu *hes

Humas Senin, 22 Januari 2024 11.10.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI: Mubaligh Wajib Sampaikan ke Umat, Cinta Tanah...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan peran penting Mubaligh terhadap umat. Menurut LaNyalla, Mubaligh merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karenanya, Mubaligh menjadi ujung tombak bagi umat dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Termasuk, pesan-pesan keagamaan terkait bagaimana kita sebagai umat Islam ikut andil membangun bangsa dan negara. Sebab, kata LaNyalla, mencintai Tanah Air juga merupakan bagian dari iman. LaNyalla mengutip Kiai Baha’udin Nursalim yang mengatakan bahwa terdapat Hadist Nabi yang menyatakan bahwa memikirkan kemaslahatan umat, bangsa dan negara, itu nilainya setara dengan ibadah selama 60 tahun. "Oleh karenanya, saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya yang masih memikirkan tentang penguatan sistem bernegara Indonesia, khususnya sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa kita," kata LaNyalla, di hadapan ratusan anggota IMI Kota Surabaya pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1/2024). Menurut LaNyalla, peran yang diambil oleh para Mubaligh dalam membangun bangsa dan negara dari perspektif teologis merupakan hal yang lumrah. Sebab, Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. Sebab pada hakikatnya, Senator asal Jawa Timur itu menyebut kita tidak punya hak memiliki bumi ini. "Maka, kita wajib menjaga dari kerusakan dan tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, membahas dan membicarakan tentang sistem bernegara atau aturan main dalam menjalankan negara menjadi sangat penting," tutur LaNyalla. Berbicara aturan main, LaNyalla menyebut tentu saja kita akan membahas konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang merupakan payung hukum tertinggi di semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. "Karena sejatinya, nilai-nilai spiritualisme tidak boleh dikalahkan oleh nilai-nilai materialisme," tegas LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla menegaskan bahwa ia tak memiliki agenda politik untuk terlibat dalam pemenangan salah satu calon presiden dalam kontestasi Pemilu Langsung yang tengah berjalan. Satu-satunya agenda yang diusung LaNyalla adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Undang-Undang Dasar 1945 diubah atau diamandemen pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. Ini penting untuk didengarkan dan dipahami," kata LaNyalla menjabarkan. LaNyalla melanjutkan, sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah memiliki sistem bernegara tersendiri. Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk. Sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Sistem tersebut bukanlah nilai-nilai barat yang liberal dan individualistik serta kapitalistik. Tetapi sayangnya, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru," jabar LaNyalla. Padahal seharusnya, yang dilakukan pada saat Reformasi adalah membenahi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan sebaliknya, mengganti sistem bernegara. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur. "Sistem ala Barat maupun Timur tak ada yang cocok diterapkan di Indonesia. Maka, para pendiri bangsa kita telah merumuskan sistem sendiri yang berlandaskan Pancasila yakni Demokrasi dan Ekonomi Pancasila. Sistem asli yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa," tegas LaNyalla. Yang terjadi kemudian, sejak Era Reformasi bergulir, kita merasakan betul bagaimana degradasi moral dan semakin marak terjadi. Oligarki ekonomi dan politik pun semakin menggurita. Pun halnya masyarakat, terjadi polarisasi dan pembelahan yang begitu terasa hingga ke akar rumput. Kemiskinan struktural dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Juga semakin banyak paradoksal yang kita lihat dan rasakan. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yang tak lagi kita terapkan. Hal inilah yang menurut LaNyalla harus menjadi refleksi bersama. "Inilah yang saya katakan bahwa saya berniat dan berjuang untuk mengembalikan kemenangan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada asas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam," tutur LaNyalla. LaNyalla berharap para Mubaligh yang tergabung di dalam Ikatan Mubaligh Indonesia memiliki kesadaran kolektif, untuk kita mengajak umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia untuk bertaubat dari penerapan sistem liberal Barat yang dipaksakan diterapkan di Indonesia. "Yang ternyata memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara Liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme-patriotisme. Karena hanya menghasilkan buzzer-buzzer di media sosial yang memproduksi narasi-narasi jahat dan saling hujat," ajak LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran dan Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM beserta jajaran. Hadir pula ratusan anggota IMI Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Ainur Rofiq.(*)

Humas Senin, 22 Januari 2024 10.56.00

Selengkapnya

Sosialisasi 4 Pilar, Nono Sampono Ajak Menjaga Persatuan dan Kesatuan...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, memupuk toleransi dan tenggang rasa menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Nono Sampono dalam sosialisasi empat pilar yang dihadiri anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Province Maluku, di Kota Ambon, Jumat (19/01/2024). Menurutnya, di tengah hiruk pikuk kampanye pemilihan umum, semua pihak harus dapat menahan diri agar NKRI tetap terjaga. Nono Sampono meminta semangat persatuan dan cinta tanah air harus dikedepankan demi kepentingan bangsa. Nono menambahkan, Sosialisasi Empat Pilar ditujukan untuk menjadi pengingat bagi masyarakat, terkait keputusan para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. “Sosialisasi empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dilakukan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya. Jelang pemilu 2024, masyarakat diminta tidak sampai terjebak pada penyebaran berita bohong. “Dalam berbangsa dan bernegara kita harus menjaga agar negara ini tidak terpecah belah. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya. Dengan adanya sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, ia berharap masyarakat memiliki pemahaman bersama dan semangat untuk menjaga NKRI. Di akhir, Nono mengajak para generasi muda untuk memahami nilai-nilai luhur bangsa, karena modal dasar munculnya generasi muda yang berkualitas, berkarakter dengan rasa nasionalisme tinggi dan gemar bekerja keras. "Generasi muda yang berkarakter akan kuat dan pekerja keras mampu menjadi penyelamat negara ini. Peran generasi muda sangat penting karena generasi mudalah nantinya yang akan mewarisi bangsa dan negara besar ini," pungkas Nono Sampono.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.30.00

Selengkapnya

Regenerasi Petani Lambat, Ketua DPD RI: Pekerjaan Serius Jatim sebagai...

JAKARTA, dpd.go.id - Sebagai lumbung padi peringkat teratas nasional, lambannya regenerasi petani di Jawa Timur adalah persoalan yang serius. Oleh karena itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya percepatan regenerasi petani untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. "Soal regenerasi petani, ini masalah yang dihadapi oleh Jatim dan mungkin juga semua provinsi di Indonesia. Lambannya regenerasi petani menyebabkan terus terjadi penurunan jumlah petani muda. Oleh karena itu saya meminta pemerintah Pusat dan Jatim serius dalam mengeksekusi persoalan ini,” ujar LaNyalla, Jumat (19/1/2024). Berkurangnya jumlah petani muda, lanjut LaNyalla, akan berpengaruh kepada produktivitas pertanian yang pada akhirnya berdampak pada turunnya stok pangan nasional. Hal itu, kata LaNyalla, tidak boleh terjadi. Mengingat krisis pangan diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Bahkan Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. "Kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Tidak hanya mencari solusi untuk swasembada, tapi juga mengambil peluang. Karena Jawa Timur salah satu penjaga kedaulatan pangan Indonesia dan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia," tukas dia. Menurut LaNyalla, tantangan dunia pertanian sangat kompleks sehingga untuk mengejar swasembada perlu diperjuangkan lebih keras lagi. Selain berkurangnya minat anak muda bertani, kondisi tersebut diperparah dengan beberapa permasalahan lain, seperti alih fungsi lahan yang sedemikian cepat, fluktuasi harga panen, perubahan iklim dan cuaca yang sulit diprediksi, faktor kenaikan harga BBM dan lain-lain. "Kita memang harus memaksimalkan segala potensi untuk swasembada, meskipun sangat berat. Karena kondisi di Indonesia dari data Kementerian ATR/BPN, setiap tahun alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang terjadi di Indonesia mencapai hampir sekitar 100 ribu hektare. Artinya, kalau dalam 10 tahun, sudah satu juta hektare. Ini tentu harus dicegah dan dicarikan solusinya," ujar LaNyalla. Indonesia, lanjutnya, juga memiliki persoalan tentang luasan lahan sawah yang dimiliki petani di Indonesia. Dihitung rata-rata, sekitar 80 persen petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare. "Ini menyulitkan bagi kita untuk mengejar swasembada. Makanya kita dorong percepatan regenerasi petani karena saya yakin di tangan anak muda, di tangan petani milenial, pertanian akan kembali berjaya karena dengan pola pikir maju dari mereka dalam memanfaatkan teknologi, hasil-hasil pertanian akan sangat menjanjikan," papar dia. Saat ini di Jatim, berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, petani milenial yang berumur 19-39 tahun, baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital, sebanyak 971.102 orang (17,63 persen dari total petani di Jawa Timur yang sebanyak 5.507.699 orang). Sementara itu, petani yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 2.264.127 orang (41,11 persen) dan petani yang berumur kurang dari 19 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 616 orang (0,01 persen). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2023 terdapat 6,18 juta petani muda yang berada di rentang usia 19-39 tahun. Petani muda ini menyentuh 21,93 persen dari jumlah petani di Indonesia.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.27.00

Selengkapnya

BAP DPD RI Mediasi Warga Terkait Sengketa Lahan di Jeneponto...

dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (18/1/2024). RDP dipimpin oleh Wakil Ketua BAP Bambang Santoso dan Evi Apita Maya didampingi Asisten Perekonomian dan pembangunan Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari. Rapat juga dihadiri Pemkab. Jeneponto, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulsel, Kepala Kantah Kabupaten Jeneponto, PT.PLN ULP Punagaya, Camat Bangkala, Kepala Desa Punagaya dan masyarakat pengadu. Bambang Santoso mengatakan, RDP ini dilakukan dalam upaya memediasi masyarakat Desa Punagaya Kabupaten Jeneponto terkait uang ganti rugi lahan yang dipakai untuk proyek strategis nasional. Masyarakat Desa Punagaya mengadu bahwa uang ganti rugi yang didapat tidak sesuai dengan nilai pasar dan ada juga yang tidak mendapatkan uang ganti rugi tersebut. ”Ini adalah mediasi antara para pihak. Dan selama ini, ternyata ada pihak yang tidak puas bahkan kekecewaan, karenanya BAP datang sebagai penyambung lidah masyarakat di daerah dan akan kami tindaklanjuti dengan kementerian terkait,” urainya. Hadirnya BAP untuk memediasi pengaduan masyarakat tersebut diharapkan menjadi titik terang persoalan sengketa lahan yang sejak tahun 2006 tak kunjung selesai. Dari pertemuan tersebut, ada sejumlah kesimpulan yang dihasilkan, salah satunya dengan membawa hasil kesimpulan ke kementerian terkait. Misalnya BUMN dan Kementerian ATR/BPN. ”Misalnya BUMN yang dibawahnya ada PLN, PLTU termasuk nanti kita libatkan Kementerian ATR/BPN,” ujar senator dari Provinsi Bali tersebut. (*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.25.00

Selengkapnya

Dukung Penguatan HKPD, Sultan: Kenaikan 40-75 Persen Pajak Hiburan Perlu...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang rencana menaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen dalam Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Menurutnya, kenaikan pajak sebesar itu kurang adil bagi pelaku industri dan masyarakat pengguna jasa hiburan tersebut. Kebijakan ini berpotensi mengganggu perkembangan industri hiburan dan kreativitas anak muda Indonesia. "Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan Pemerintah terkait inovasi dan reformasi untuk meningkatkan penerimaan pajak guna pemulihan ekonomi. Kami selalu berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam mendorong peningkatan tax ratio dan penguatan HKPD", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (19/01). Meski demikian, sambungnya, pemerintah diharapkan bisa bertindak secara proporsional dalam memberlakukan kebijakan penerimaan pajak. Jangan sampai kebijakan pajak ini justru menyebabkan industri hiburan menjadi sepi dan mati. "Saya kira tarif tersebut adalah sangat tinggi jika dibanding dengan pajak serupa di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sehingga Dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan asing ke Indonesia", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah sebaiknya fokus untuk melakukan perluasan basis pajak dan peningkatan pengawasan oleh pegawai pajak. Tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan pajak hiburan di tengah surplus penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir. Kisruh pajak hiburan saat ini muncul disebabkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU HKPD, tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen. Padahal, aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mencantumkan batas bawah pajak hiburan kelompok tersebut.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.17.00

Selengkapnya

38 Kabupaten/Kota di Jatim Terancam Bencana Cuaca Ekstrem, LaNyalla Minta...

JAKARTA, dpd.go.id - Perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terhadap Jawa Timur tidak diragukan lagi. Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Sidoarjo tentang ancaman cuaca ekstrem mendapat perhatian khusus. Apalagi ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung pada 17 hingga 23 Januari itu terjadi merata di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Cuaca ekstrem tersebut berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. “Semua kepala daerah di Jatim harus merespon peringatan ini dengan melakukan mitigasi titik-titik rawan banjir dan longsor di daerah masing-masing. Masyarakat harus dikawal agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik," ujar LaNyalla, Kamis (18/1/2024). Mitigasi bencana merupakan bentuk pengurangan kerugian yang lebih besar akibat bencana yang sulit dideteksi kemunculannya secara tepat. Selain itu, mitigasi bencana juga dilakukan untuk menghindari maupun mencegah keberadaan bencana. "Kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan. Oleh karenanya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terkait potensi ancaman bencana cuaca ekstrem yang telah diperingatkan BMKG. Mari kita jaga bersama," imbau pria berdarah Bugis itu. Selain itu, pria yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu menyebut ada tiga hal yang setidaknya mesti dilakukan dan disiapkan juga oleh masyarakat. Pertama, kata LaNyalla, meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini penting agar kita memiliki kesiapsiagaan ketika terjadi perubahan mencolok di sekitar kita imbas dari cuaca ekstrem yang nantinya melanda. "Kalau kita sudah siap siaga sejak awal, maka langkah berikutnya kita jangan panik dan siapkan skenario penyelamatan atau jalan keluar menghindari ancaman bencana. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT," kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, tentu saja melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat. Kedua, menyiapkan skenario penanganan bencana terhadap potensi yang timbul dari cuaca ekstrem tersebut. "Saya berharap BPBD bisa memberikan peringatan dini yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban, baik jiwa maupun harta benda. Siapkan skenario antisipasi dan penanganannya," ingat LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada akan potensi cuaca ekstrem bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, serta hujan es yang berpotensi terjadi selama sepekan ke depan (17-23 Januari 2024) di semua Kabupaten dan Kota Jawa Timur.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 13.03.00

Selengkapnya

Dalam Rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007...

Makassar, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kunker dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Hasil evaluasi RPJPN 2005-2025 merupakan referensi utama dalam menyusun dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Pemprov Sulsel 2025-2045”. Beberapa hasil evaluasi RPJPD Pemprov Sulsel 2005-2025 antara lain perlunya pemerataan konektivitas antar wilayah terhadap pusat-pusat ekonomi, peningkatan inklusivitas pembangunan, perlindungan sektor ekonomi informal, pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pemberdayaan pelaku UMKM dan tenaga kerja. “Kami berharap mendapatkan masukan agar RPJPD Pemprov Sulsel 2025-2045 dapat lebih sempurna sebagaimana yang kita harapkan bersama” ungkapnya. Amang Syafrudin, Ketua Komite IV DPD RI sekaligus Senator DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Pelaksanaan RPJPN selama ini seharusnya telah memberikan kepada daerah arah yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional”. Dalam hal ini, UU RPJPN memuat sembilan arah kebijakan pembangunan nasional, diantaranya sosial budaya dan kehidupan beragama; ekonomi; IPTEK; sarana dan prasarana; politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan aparatur; Wilayah dan tata ruang; dan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan. Oleh karena itu, “Mengingat RPJPN Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Komite IV memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan RPJPN yang tentu berkaitan dengan RPJPD Sualwesi Selatan, guna melakukan evaluasi dan dasar dalam penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas” lanjut Amang. Plh Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni, menyatakan bahwa evaluasi RPJPN 2005-2025 penting untuk menjadi catatan. “RPJPN 2005-2025 hanya memberi arahan umum terkait prioritas kebijakan pada setiap tahapan 5 tahunan Pembangunan dan tidak memberi indikator kinerja kuatitatif sehingga daerah tidak bisa menurunkannya secara kuantitatif” tuturnya memberi contoh catatan atas RPJPN 2005-2025. Di samping itu, ia melanjutkan, “RPJPD Sulsel Tahun 2005-2025 telah direalisasikan melalui RPJMD setiap periode dengan konsistensi dan capaian indikator kinerja yang cukup baik yang ditandai dengan hasil evaluasi RPJPD Sulsel yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja tercapai”. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, mengatakan bahwa, “RPJPN 2005-2025 secara teoretik sudah bagus”. Namun, menurutnya, dalam implementasinya masih bias. Beberapa sorotan isu, menurut Jayadi, pada RPJPN adalah terkait visi-misi kepala daerah yang kadang tidak sesuai dengan RPJPN dan parpol pengusung yang berbeda antara di daerah dengan di tingkat nasional. Beliau juga memberi catatan terkait hilirisasi bahwa, “terlalu bermain-main seakan-akan di hulu sudah bagus” katanya. Kemudian, catatan terkait otonomi daerah dari Jayadi, “justru yang terkesan terjadi adalah resentralisasi” tuturnya. Amirul Tamim, Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan sejumlah catatan dari berbagai aspek, misalnya aspek pendidikan, kemaritiman, dan pangan. Terkait dengan aspek pangan, Amirul menyampaikan, “kita negara agraris, tetapi kita belum bisa swasembada”. Selain itu, terkait dengan kemaritiman, “Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sulawesi Selatan meningkat sehingga minat menjadi nelayan meningkat. Hal itu berbanding terbalik dengan implementasi di beberapa tempat lainnya” katanya. Elviana, Anggota DPD RI dari Provinsi Jambi, menyoroti permasalahan dana desa yang pada awalnya sangat baik karena mendorong otonomi desa, namun belakangan mulai muncul sejumlah masalah. Elviana memberi contoh, “Pemerintah memberi patokan-patokan yang luar biasa sehingga desa tidak bisa bergerak leluasa mengelola dana desa” katanya. Bahkan, “Pemerintah pusat juga menitipkan kepentingan pusat pada dana desa, misalnya soal pengentasan stunting” lanjutnya. Maya Rumantir, Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan, menyampaikan perhatiannya pada target lima tahun di Pemprov Sulsel yang belum tercapai. Menurutnya, “Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk tetap menyelesaikan target RPJPN”. Selain itu, Maya juga menyoroti masalah stunting yang menurutnya adalah masalah yang serius. “Masalah stunting dan kemiskinan di Sulsel menjadi perhatian di beberapa daerah” jelasnya agar Pemprov dapat mengintervensi masalah stunting tersebut. Oleh karena itu, “Perencanaan yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan” tutupnya. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait informasi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. “Sudah sampai di penghujung waktu. Masukan sudah cukup banyak.” tutupnya.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 13.00.00

Selengkapnya

“EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RPJPN 2005-2025 SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RPJPN 2025-2045”...

Selasa 16 Januari 2024, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kunker dilaksanakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan atas UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. “Sebagian perekonomian masyarakat Bali masih dibawah sehingga perlu campur tangan kebijakan pusat, pada saat ini bisa dikatakan bahwa perekonomian di Bali masih kontraksi, dan yang paling dahsyat pada 2020 yakni dengan catatan capaian pertumbuhan perekonomian minus 9% lalu di 2021 mulai naik meski masih kontraksi di angka pertumbuhan minus 4%, Mulai tahun 2022 pertumbuhan mulai bergerak positif 4% lebih, dan 2023 sudah mencapai 5% lebih, bahkan bisa melampaui angkapertumbuhan nasional” ungkap Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam sambutannya mewakili Pj. Gubernur Bali. “Gambaran perekonomian yang mengalami kontraksi pada saat Covid-19, terhentinya sektor pariwisata saat Covid, menggambarkan betapa ekonomi di Bali sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor pariwisata, Karena tahun 2025 memasuki RPJPN baru, maka semua pengalaman yang terjadi di Bali menjadi pembelajaran jelang RPJPD 2025-2045 nanti dan menjadi catatan dan evaluasi penyusunan RPJPN 2025-2045” tambah Dewa Made. “Secara makro, baik Inflasi, ratio gini, usia harapan hidup, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali cukup terkendali dan lebih baik dari angka nasiona, demikian pula tingkat partisipasi pendidikan juga cukup baik. Kondisi ini tentu dikurangi masa covid” pungkas Dewa Made. Dr. Made Mangku Pastika, M.M, dalam sambutannya selaku tuan rumah Dapil Bali menekankan pentingnya jiwa entrepreneurship bagi para kepala daerah. “Penting agar Kepala Daerah memiliki otak sebagaimana pengusaha (entrepreneur), kita mencatat APBD Bali mencapai Rp6,7 triliun, ditambah dengan SDM Pemerintahan sebanyak lebih dari 12.000 yang harus dikelola dengan baik untuk menjadikan rakyat sejahtera. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan masukan-masukan yang komprehensif untuk penyusunan RPJPN 2025-2045”. “Mengingat bahwa UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Komite IV DPD RI memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU RPJPN ini guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025 untuk kemudian hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RUU RPJPN Tahun 2025-2045” kata Fernando Sinaga dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Kami berharap dalam kunjungan kerja hari ini, kita mendapatkan gambaran tentang Identifikasi permasalahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan juga Inventarisasi masukan dan pandangan mengenai pelaksanaan atas UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 yang pada akhirnya akan dapat tersusun dokumen rekomendasi atas Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 guna dijadikan dasar dalam pembahasan RUU RPJPN Tahun 2025-2045” ungkap Fernando, Senator dari Kalimantan Utara ini saat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komite IV di Bali. Hadir pula Pimpinan DPD RI, Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M yang dalam sambutannya menyampaikan bagaimana peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. “DPD lahir semangatnya adalah memperjuangkan kepentingan daerah, kita memakai paham bikameral karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak terwakili di kamar sebelah (DPR), dalam system ketatanegaraan, kita punya pemerintah, kita punya rakyat (diwakili DPR), dan kita punya wilayah (diwakili DPD RI), kami (DPD) hadir untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan antar daerah atau wilayah satu dengan lainnya. APBN yang terserap di pulau Jawa 59%, kemudian wilayah barat dan Sumatera 20%, selebihnya masuk wilayah timur. Disitulah kehadiran DPD dengan 4 orang wakil di tiap provinsi, agar dapat memperjuangkan kesetaraan antar wilayah” ungkap Mahyudin dalam sambutan membuka kegiatan Raker dengan Pemrov Bali. “Saya berharap dari diskusi ini mendapat masukan-masukan dalam rangka penyusunan UU RPJPN 2025-2045 dan sebagai bahan dalam menyusun pertimbangan APBN. Saya juga berharap Bali segera betul-betul pulih seperti sedia kala mengingat Bali merupakan salah satu tempat terindah di dunia” imbuh Mahyudin. Terkait dengan jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 di Provinsi Bali pada periode III tahun 2018 terdapat sebanyak 41 indikator (70% indikatornya sudah dalam klasifikasi capaian sangat tinggi dan tinggi). Sementara periode IV tahun 2022 terdapat total sebanyak 31 indikator (80% indikatornya sudah dalam klasifikasi capaian sangat tinggi.) “Kami berharap agar isu strategis mengenai Kesenjangan antarwilayah, kapasitas fiskal yang terbatas dan tidak merata antar kabupaten/kota serta kemandirian pangan (ketergantungan pasokan beberapa komuditi pangan dari luar pulau Bali) agar menjadi perhatian untuk dapat dimasukkan ke dalam dokumen rancangan akhir RPJPN 2025-2045, selain itu kami juga berharap agar Pembiayaan untuk urusan pemerintah dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas” kata I Wayan Wiasthana. “Dengan mencermati koridor ekonomi dengan tematik wilayah, dimana Bali tergabung dalam wilayah Nusa Tenggara yakni koridor ekonomi Bali Nusa Tenggara, super hub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf internasional agar difasilitasi dalam hal pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal khususnya sektor pariwisata pertanian dan perikanan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola peningkatan Pembangunan wilayah dan Peningkatan ketahanan dan sosial budaya dan ekologi” lanjut I Wayan Wiasthana ketika menyampaikan masukan dalam kaitannya dengan RUU RPJPN 2025-2045. Tidak hanya penyampaian paparan, I Wayan Wiasthana juga menyampaikan harapan Pemrov Bali kepada DPD RI berharap menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap implementasi RPJPN di tingkat nasional serta memastikan bahwa prioritas nasional dalam RPJPN terakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan daerah. “Kami juga menginginkan dukungan dari DPD RI dalam upaya pemberdayaan daerah dan peningkatan otonomi daerah dan berharap DPD RI dapat memperjuangkan kepentingan daerah dalam konteks RPJPN di tingkat nasional” tambah I Wayan Wiasthana. “RPJPN 2005-2025 segera berakhir, kira-kira angka apa saja yang sudah tercapai dan yang belum tercapai di Provinsi Bali?” tanya Prof. Fadel Muhammad mewakili Anggota Komite IV. “Saya melihat pertumbuhan di Bali sudah cukup bagus, dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh BI dan BPS, kalau bicara pariwisata, Bali memang luar biasa, namun perlu juga ditingkatkan sektor lainnya seperti pertanian dan peternakan di Bali” imbuh Senator Gorontalo yang juga Wakil Ketua MPR RI. “Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemda Bali” Made Mangku Pastika, Senator memberi masukan sebelum rapat kerja ditutup. “Kita harus bisa menprediksi apa yang akan terjadi paada 20 tahun mendatang. “Saran saya, bagaimana kita mempersiapkan SDM Bali yang berkualitas tinggi, intelektual dan memiliki karakter yang kuat, sehingga perubahan atau goncangan apapun yang terjadi, Bali masih dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selain itu sektor lingkungan hidup harus menjadi perhatian pemrov Bali, buatlah Bali green and clean” imbuh Made Mangku. Menutup pertemuan, Fernando menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemrov Bali beserta jajaran. ”Semoga apa yang disampaikan Pemrov Bali pada kesempatan Raker hari ini menjadi masukan untuk penyusunan RUU RPJPN 2025-2045 dan hal-hal yang pnting untuk ditindaklanjuti, akan kami tindaklanjuti melalui Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja terkait” kata Fernando.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 12.52.00

Selengkapnya

Peduli Akan Perubahan Iklim, BKSP DPD RI Dan Bappenas RI...

Jakarta, dpd.go.id – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) menggelar rapat kerja dengan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Country Office of Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rangka mengadakan kerja sama untuk menghadapi perubahan iklim. Rabu (17/1/2024). Ketua BKSP, Darmansyah Husein menyampaikan saat ini dunia sedang menghadapi tiga krisis lingkungan hidup yang luar biasa yaitu perubahan iklim (climate change), serta ancaman hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity loss) dan meningkatnya polusi dan limbah (pollution and waste). Menurutnya, ketiga krisis ini saling terkait dan semakin diperparah dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1,5 derajat celcius pada tahun 2030 yang akan datang. “Maka untuk mengantisipasi krisis iklim yang terjadi, perlu adanya kerja sama untuk menuntaskan isu mitigasi, adaptasi dan pembiayaan perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia, termasuk peluang-peluang kerja sama teknis, penelitian dan pengembangan, kebijakan, dan edukasi untuk daerah dan masyarakat di daerah, ujarnya. Menaggapi pernyataan BKSP, Direktur GIZ Office Indonesia, Martin Hansen menyatakan GIZ juga memiliki fokus terhadap tranformasi energi, proteksi hutan, pengurangan karbon pada sektor industri, dan ekonomi hijau. “GIZ bersedia memfasilitasi kerja sama dengan berbagai negara termasuk Indonesia, dan Bappenas telah menjadi salah satu partner kerja kami dalam mengerjakan proyek-proyek di Indonesia”, tegasnya. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Scenaider Clasein mengungkapkan Bappenas akan bersedia mengkoordinasi pendanaan yang dibutuhkan oleh provinsi-provinsi di Indonesia dengan GIZ. “Jika pemerintah daerah tertarik dengan pendanaan yang berasal dari GIZ maupun negara lain, maka harus diusulkan terlebih dahulu kepada Bappenas. ” ujarnya. Senator asal Sulawesi Selatan, Lily Amelia mengungkapkan perlunya pengelolaan sampah dan transportasi daerah wisata unggulan terhadap daerah-daerah di Indonesia, termasuk wilayah Toraja yang memiliki keunggulan di sektor pariwisata. “Saya kira perlu adanya kerja sama antara pemerintah Sulawesi Selatan dan Jerman untuk menciptakan Toraja yang bersih. Dengan adanya pengelolaan sampah dan transportasi daerah wisata unggulan yang baik di Toraja, peningkatan pengunjung di sana akan dapat tercapai.” katanya. *nay

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.51.00

Selengkapnya

Haji Uma Terima Aspirasi Perwakilan Honorer Kemenag Terkait Rekrutmen PPPK...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma menerima perwakilan tenaga honorer Kementerian Agama (Kemenag) diruang kerjanya di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (15/1/2024) kemarin. Perwakilan tenaga honorer Kemenag dari beberapa provinsi itu menemui Haji Uma guna mengadukan permasalahan terkait minimnya pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kementerian Agama. Kepada Haji Uma, para tenaga honorer ini menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi seperti susahnya akses bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dengan mekanisme tes yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka juga merasa habis usia mengabdi dan tidak mungkin mencari lapangan kerja lain. Melalui Haji Uma, mereka menuntut agar honorer yang telah lulus pasing grade (P, PR1 dan PR2) pada tes CPPPK 2023 agar diprioritaskan dan diangkat tanpa tes. Mereka juga meminta agar tidak ada pembedaan honorer swasta dan negeri, serta meminta penuntasan Non-ASN 2024. Mendapat aduan dari tenaga honorer, Haji Uma langsung melakukan upaya komunikasi dengan senator H. Hasan Basri, unsur pimpinan Komite III yang ditanggapi dengan komitmen bagi rapat inventarisasi masalah dan aspirasi dengan Forum Honorer. Hasilnya nanti menjadi bahan untuk rapat kerja Komite III DPD RI dengan Kemenag. Disamping itu, komunikasi dilakukan juga oleh Haji Uma dengan Hj. Diyah Pitaloka, M.Si, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dalam upaya memfasilitasi aspirasi para honorer yang ditanggapi komitmen untuk bertemu membahas masalah dan aspirasi yang dijembatani Haji Uma. "Sehubungan dengan aspirasi honorer Kemenag dari beberapa provinsi yang diadukan ke saya, maka kita mencoba menampung untuk kemudian diteruskan dan difasilitasi dengan Komite III DPD RI dan Komisi VIII DPR RI yang memiliki bidang kerja dan kemitraan terkait", ujar Haji Uma, Selasa (16/1/2024). Haji Uma menambahkan, upaya yang dilakukannya sebagai bentuk tindak lanjut dengan harapan aspirasi honorer dari beberapa provinsi ini tersampaikan dan terakomodir guna diteruskan dalam rapat dengan kementerian agama, baik melalui rapat Komite III DPD RI ataupun Komisi VIII DPR RI kedepannya. Sementara dirinya sendiri tidak berada di Komite terkait baik secara bidang kerja maupun kemitraan dengan pihak kementerian terkait, dalam hal ini yaitu kementerian agama. Seperti diketahui, Haji Uma sendiri duduk di Komite IV DPD RI. Terkait dengan hasil komunikasinya, dirinya juga menyambut baik tanggapan positif dari unsur pimpinan Komite III DPD RI khususnya serta unsur pimpinan Komisi VIII DPR RI terkait tindak lanjut fasilitasi aspirasi para honorer yang dilakukannya. "Alhamdulillah, tanggapan pimpinan Komite III DPD RI dan unsur Komisi VIII DPR RI positif dan berkomitmen untuk proses tindak lanjutnya nantinya dengan mengadakan rapat bersama forum honorer Kemenag kedepannya", tutup Haji Uma.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.48.00

Selengkapnya

Jatim KLB Polio, Ketua DPD RI Minta Pemprov Ambil Langkah...

JAKARTA, dpd.go.id - Kasus polio di Jawa Timur kini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan langkah komprehensif agar kasus tersebut tidak semakin menular. "Saya tegaskan Pemprov Jatim untuk melakukan tindakan cepat, terukur dan menyeluruh, baik dalam penanganan kasus polio yang sedang terjadi maupun langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir korban selanjutnya. Ini harus menjadi perhatian, " kata LaNyalla, Rabu (17/1/2024). Menurut LaNyalla, kasus polio tidak boleh dianggap remeh. Selain penyebarannya cepat, polio dapat menyebabkan kelumpuhan bersifat permanen. "Meskipun jarang sekali kasus polio menyebabkan kematian, namun dampak penyakit ini sangat besar. Polio bisa menyebabkan kelumpuhan atau kecacatan seumur hidup. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi produktivitas hidup seseorang," tukas LaNyalla. Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur itu juga mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengikuti imunisasi. Karena polio tidak bisa diobati, menurutnya pencegahan adalah hal mutlak untuk dilakukan. "Kepada masyarakat bisa melakukan antisipasi penyebaran polio dengan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Perlu juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi. Terakhir, jangan lupa melakukan vaksinasi secara lengkap yang sudah banyak difasilitasi oleh pemerintah,” pesannya. Kasus polio di Jatim ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ditemukan 11 anak yang terjangkit virus polio. Dari hasil surveilans, bahwa 9 anak terjangkit di antaranya tidak menunjukkan gejala atau dalam kondisi sehat. Namun saat cek feses ternyata terdapat virus polio. Dua anak lainnya, di Sampang dan Pamekasan baru diketahui terjangkit polio lantaran kondisinya sakit dan kini sudah mendapatkan pendampingan untuk menjalani terapi.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.46.00

Selengkapnya

Soroti Perpres Carbon Capture Storage, Sultan: Langgengkan Penggunaan Energi Fosil...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyoroti rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Carbon Capture Storage (CCS). Menurutnya, langkah pemerintah tersebut justru akan melanggengkan penggunaan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi sebagai bahan bakar yang berkontribusi terhadap pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Di samping potensial akan meningkatkan angka deforestasi. "Menetapkan CCS sebagai strategi mengurangi emisi karbon adalah langkah keliru dalam agenda pengendalian terhadap kenaikan suhu bumi. Padahal pemerintah baru saja berpartisipasi dalam COP28 Dubai, yang merupakan COP pertama yang secara resmi mengakui bahwa bahan bakar fosil adalah penyebab utama perubahan iklim", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (17/01). Indonesia, kata Sultan, seharusnya lebih mengedepankan agenda pengurangan emisi karbon dengan pendekatan yang lebih ambisius. Mengingat dampak perubahan iklim yang sangat mengancam terhadap negara kepulauan seperti Indonesia. "Penerapan CCS tidak lebih baik daripada fungsi hutan sebagai penyerap karbon yang paling efektif. Apalagi jika diperkuat dengan pendekatan kebijakan transisi energi yang saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menilai kebijakan CCS hanya akan menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah karbon yang dihasilkan oleh negara lain. Sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dampak yang ditimbulkan oleh CCS. "Kami harap pemerintah tidak gegabah menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon hanya karena iming-iming pembiayaan iklim yang bahkan belum diperoleh kata sepakat dan komitmennya di setiap COP. Biarkan setiap negara penghasil utama karbon menyiapkan sendiri CCS", tutupnya. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait aturan main CCS di luar kegiatan hulu minyak dan gas bumi (Migas) akan segera keluar. Penerbitan aturan main tersebut maksimal bulan depan.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.42.00

Selengkapnya

Ulang Kejayaan Jaman Belanda, Ketua DPD RI Dorong Situbondo Genjot...

SITUBONDO, dpd.go.id - Sebelum Indonesia merdeka, Belanda pernah mendirikan 6 pabrik gula di Kabupaten Situbondo. Alasan dari negeri penjajah, secara geografis Situbondo sangat cocok untuk tanaman tebu, bahan baku membuat gula. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Pemerintah Kabupaten Situbondo mengoptimalkan pengelolaan tanaman pangan tersebut supaya Situbondo kembali menjadi sentra perkebunan tebu. Selain berpotensi menggerakkan roda perekonomian, optimalisasi juga menjawab persoalan serius yang akan dihadapi pada 30 tahun mendatang yakni masalah pangan dan energi. Hal itu disampaikan LaNyalla dalam Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Situbondo yang bertema “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jumat (12/1/2024). "Situbondo memiliki potensi yang bisa ditingkatkan di sektor perkebunan tebu, dengan daya dukung memadai serta sekitar 8.000 hektare lahan tebu. Secara geografis, Situbondo sangat tepat menjadi sentra perkebunan tebu. Itulah mengapa sebelum bangsa ini merdeka, Belanda mendirikan 6 pabrik gula di sini," ujarnya. Tetapi persoalan saat ini adalah kualitas dan kuantitas tebu rakyat di Indonesia yang terus menurun. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, banyak faktor yang mempengaruhi. Selain alih fungsi lahan yang terus terjadi, sehingga areal pertanian dan perkebunan berkurang, juga beberapa faktor lainnya yang bermuara kepada penurunan kualitas hasil pertanian dan perkebunan. "Makanya selain perlu menjaga eksistensi pabrik gula yang ada, Pemkab seharusnya juga mengupayakan integrasi antara pertanian dengan perkebunan dan peternakan. Mengingat, lahan pertanian terus berkurang, sementara jumlah penduduk terus bertambah," paparnya. LaNyalla menyampaikan, dari sebuah studi diketahui, pada jaman Belanda, tahun 1930-an, total lahan tebu dengan luas 200 ribu hektare bisa menghasilkan gula 3 juta ton. Tetapi sekarang, dengan lahan yang lebih luas, dengan hitungan 500 ribu hektare se Indonesia, justru hanya menghasilkan gula 2,2 juta ton. "Ini tentu persoalan serius dengan banyak aspek yang harus dilihat. Karena itu saya tekankan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif Situbondo dalam upayanya sebagai sentra perkebunan tebu," tutur LaNyalla. Ditegaskan oleh LaNyalla, membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan pangan adalah orientasi penting bagi masa depan suatu negara. Karena krisis pangan dunia diperkirakan akan terjadi menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Saat itu, lanjutnya, Indonesia juga mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Bahkan Badan Pangan Dunia meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. "Itulah mengapa, negara-negara di dunia sedang menyiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. Bahkan sudah menggunakan pendekatan BioTeknologi dan intensifikasi lahan, untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," tukas dia lagi. LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat yang kini memiliki luas tanaman berbasis BioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektar untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Brazil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai seluas 50 juta hektar. Sementara di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis BioTeknologi seluas 11,4 juta hektar. China, menggunakan BioTeknologi untuk menyulap lahan gurun yang gersang untuk bisa ditanami. "Ironisnya di saat negara lain sedemikian tinggi orientasinya dalam pembangunan sektor kedaulatan pangan, Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan. Ini terjadi karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," tegasnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut LaNyalla kembali menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Dengan cara menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. "Seperti diketahui Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, menjadikan Indonesia mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Jauh dari konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Naskah Asli berikut penjelasannya," papar dia. Sejak penggantian Konstitusi itu, negara semakin memberi karpet merah bagi kekuatan modal untuk menguasai kekayaan dan sumber daya alam. Akibatnya negara ini memberikan ruang yang luas kepada segelintir orang untuk menguasai bumi, air dan menguras sumber daya alam Indonesia. "Hasilnya adalah ketidakadilan ekonomi. Dan ketidakadilan ekonomi tersebut adalah penyebab kemiskinan struktural. Inilah sebenarnya akar masalah kemiskinan yang kita hadapi," ungkapnya. Terkait otonomi daerah dan otonomi desa, Wakil Bupati Situbondo. Hj. Khoirani, S.Pd., M.H menilai perlunya integrasi, sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Tentunya dengan kehadiran dan arahan Ketua DPD RI di Situbondo akan semakin menambah kuat kerjasama antara keduanya. "Mudah-mudahan kehadiran beliau Ketua DPD RI akan membawa manfaat bagi masyarakat Situbondo, juga menambah semangat kita dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutur Hj. Khoirani. Wakil Bupati juga menghimbau ke Pemerintah Desa bersama-sama memupuk semangat kerja, meningkatkan motivasi dan rasa pengabdian sehingga menjadikan Situbondo berjaya serta berkelanjutan. "Otonomi desa harus diikuti partisipasi dari masyarakat melalui dialog dengan stakeholder desa. Sehingga kebijakan yang diambil benar-benar aspirasi dari masyarakat yang memberi manfaat ekonomi langsung namun tetap berorientasi pada pembangunan Kabupaten Situbondo serta Provinsi Jawa Timur," ucap dia. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Kabag Sekretariat Ketua DPD RI, Azmaryadhy Djunaedhy. Selain Wakil Bupati Situbondo hadir Sekda Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan, seluruh Kepala OPD, Camat dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Situbondo. Hadir juga Ketua MPC PP Kabupaten Situbondo, Dwi Puji Rahayu.(*)

Humas Jumat, 12 Januari 2024 15.03.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Tanggapi 4 Korban Tewas di Bangkalan: Carok...

SURABAYA, dpd.go.id - Aksi perkelahian bersenjata di Bangkalan, Madura, yang menyebabkan empat nyawa melayang disesalkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Perkelahian di hari Jumat tersebut dipicu persoalan sepele, antara pengendara motor (korban) yang ditegur pelaku. Diberitakan, pelaku menegur korban yang mengendarai motor terlalu keras. Korban tidak terima dan memukul pelaku penegur. Lantas pelaku tidak terima, mengambil senjata di rumah, mendatangi korban bersama saudaranya. Dua pelaku bersenjata celurit tersebut menyerang empat pelaku dan menewaskan mereka. “Menurut saya itu perkelahian bersenjata. Bukan murni Carok. Carok itu memang ada dalam tradisi Suku Madura, yang sekarang memang sudah jauh berkurang. Carok itu janjian bertemu, saling membawa senjata, lazimnya di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian publik. Umumnya terkait dengan persoalan yang menyangkut harga diri yang serius,” urai LaNyalla, Minggu (14/1/2024). Namun, LaNyalla juga berharap tradisi Carok di Madura direvitalisasi. Sehingga menjadi produk budaya dan senjata cluritnya bisa menjadi heritage, atau warisan kebudayaan Suku Madura. Sehingga celurit khas Madura yang dulu kerap dibuat Carok, dapat menempati posisi seperti Keris di Jawa. “Dan kisah-kisah atau sejarah tentang Carok dapat menjadi khazanah literasi budaya Indonesia,” imbuhnya. “Dengan begitu nilai yang dikedepankan adalah nilai kebudayaannya. Bukan nilai aksinya. Sehingga tidak lagi dilakukan, tetapi dilestarikan nilai kebudayaannya sebagai pengetahuan, warisan budaya dan nilai-nilai sejarah kearifan lokal yang dijadikan produk budaya. Ini juga bisa mengundang potensi wisata, sebagai sebuah pengetahuan sejarah,” ungkap LaNyalla. Menurutnya, jika tradisi Carok diteruskan pada skala aksi, maka akan merugikan pada jangka panjang. Karena masyarakat di pulau Garam semakin plural dan majemuk. Investasi dunia usaha dan dunia industri juga diharapkan semakin banyak. Sehingga kenyamanan, ketentraman dan keamanan menjadi syarat utama. Tetapi kalau dilestarikan sebagai produk budaya, justru bisa mendatangkan nilai ekonomis. Menurutnya, ada banyak tradisi serupa seperti carok di berbagai daerah lainnya. Masyarakat Bugis-Makassar memiliki tradisi Sigajang Laleng Lipa, yang merupakan tradisi untuk mempertahankan harga diri dan martabat. Namun saat ini, tradisi tersebut justru menjadi budaya yang memiliki nilai tambah masyarakat dalam konteks pariwisata. “Tradisi tersebut justru menjadi pendukung pariwisata. Dia disajikan dalam pertunjukkan-pertunjukkan pameran seni-budaya Bugis-Makassar dalam konteks pariwisata," ujar pria berdarah Bugis tersebut.(*)

Humas Minggu, 14 Januari 2024 14.56.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Ingatkan Perda RTRW Jatim Tak Bertentangan dengan...

JAKARTA, dpd.go.id - Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (RTRW) tahun 2023-2043 dan Perda Retribusi yang mencantumkan usulan retribusi ruang laut akan segera disahkan DPRD Provinsi Jawa Timur sebelum Gubernur Khofifah mengakhiri jabatannya, 13 Februari 2024. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar Perda tersebut tidak berlawanan dengan RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh DPD RI. Sehingga keberadaan Perda semakin memperkuat upaya pelestarian lingkungan, dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. "Artinya, Perda tersebut harus seiring sejalan dengan RUU Daerah Kepulauan, supaya keberadaan pulau-pulau kecil ini memberi manfaat dan keuntungan secara merata dan bukan sebaliknya, hanya menguntungkan segelintir pihak saja dan malah menggerus kehidupan masyarakat pesisir," kata LaNyalla, Senin (15/1/2024). Jika Perda RTRW dan Perda Retribusi Daerah yang merupakan integrasi tata ruang darat dan laut disahkan, maka dapat dipastikan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan ruang laut dengan jumlah yang signifikan. Mengingat Jawa Timur diketahui memiliki 512 pulau-pulau kecil dan wilayah perairan dengan luas wilayah pengelolaan 12 mil ke arah laut mencapai 5.202.579,34 hektar. Kontribusi itu diperoleh sewa perairan untuk bangunan yang menetap di atas laut seperti dermaga dan keramba jaring apung. Selain itu juga ada retribusi karcis masuk di area konservasi untuk wisatawan lokal dan lain-lain. "Pendapatan asli daerah yang diperoleh harus dikembalikan lagi pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui berbagai program yang tepat dan berkelanjutan," tegasnya. Sementara itu terkait RUU Daerah Kepulauan, Senator asal Jawa Timur itu berharap segera diundangkan. LaNyalla menilai, RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil, serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah, untuk percepatan pembangunan.(*) [slot thailand](http://tapping.bapenda.garutkab.go.id/data_viewer/) [slot thailand](https://e-report.pemkomedan.go.id/) [slot thailand](https://batiktotorp.com/) [slot thailand](https://mbkm.unsulbar.ac.id/) [slot thailand](https://siputik.unsulbar.ac.id/) [batiktoto](https://batiktotopastibayar.com/) [slot thailand](https://sikip-tik.unsulbar.ac.id/) [slot thailand](https://thailand.penerimaan.uinbanten.ac.id/)

Humas Senin, 15 Januari 2024 14.50.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Ajak Perguruan Tinggi di Jatim Kolaborasi Bangun...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak lembaga pendidikan tinggi di Jawa Timur untuk berkolaborasi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Jatim yang unggul dan berkualitas. "Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM. Perguruan tinggi identik sebagai lembaga riset. Kampus memiliki dosen dan tenaga peneliti yang besar. Kekuatan inilah yang dapat menjadi titik balik peningkatan SDM. Artinya, pengembangan SDM harus berbasis riset," kata LaNyalla, Selasa (16/1/2024). Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah seharusnya kampus yang dipenuhi oleh tenaga terdidik menjawab tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Pada saat yang sama, dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita. Apalagi, LaNyalla menilai Jawa Timur memiliki lembaga pendidikan tinggi yang cukup banyak dan berkualitas mumpuni. Bahkan, berdasarkan versi Edurank 2023, ada 16 kampus terbaik di Jawa Timur. Di antaranya adalah Universitas Airlangga (peringkat nasional 6), Universitas Brawijaya (peringkat nasional 8), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (peringkat nasional 10) dan Universitas Negeri Malang (peringkat nasional 16). "Artinya, seluruh kampus hasil risetnya harus digunakan untuk pembangunan SDM Jatim. Dengan begitu, Jatim memiliki peluang sebagai lokomotif pembangunan SDM nasional," tutur LaNyalla. Untuk mewujudkan hal itu, LaNyalla mengajak seluruh kampus untuk bersama-sama berkolaborasi membangun SDM Jatim. "Saya kira inilah momentum bagi kita bersama, dalam hal ini insan perguruan tinggi, untuk berkolaborasi menjadi motor penggerak pembangunan SDM di Jawa Timur," ajak LaNyalla. Menurut LaNyalla, kolaborasi ini penting dijalin agar kampus, pemerintah dan stakeholder terkait di Jawa Timur memiliki langkah dan gerak seirama dalam membangun dan mengembangkan SDM sesuai dengan potensinya masing-masing. "Kampus memiliki peran strategis dalam melakukan pemetaan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis keunggulan Jawa Timur. Artinya, kita mengembangkan pembangunan SDM sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan yang dimiliki oleh Jawa Timur itu sendiri," ujar LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 16 Januari 2024 11.14.00

Selengkapnya

PENTINGANYA UU PENGELOLAAN ASET DAERAH UNTUK MANAJEMEN ASET DAERAH YANG...

Ambon, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Kota Ambon, Maluku. Kunker tdilaksanakan dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah sehingga perlu melakukan diskusi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. “RUU Pengelolaan Aset Daerah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan menjadi UU mengingat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah yang selama ini terjadi sebagaimana temuan-temuan pada Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan BPK RI” kata Novita Anakotta dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset selalu muncul pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, seperti; Aset daerah tidak diketahui keberadaanya dan tidak didukung dengan dokumen kepemilikan; Aset daerah dikuasai/digunakan pihak lain; Penatausahaan Aset Daerah tidak tertib dan lain-lain” ungkap Novita Senator Maluku ini. Diharapkan melalui kunker di Kota Ambon hari ini, kami dapat memperoleh informasi terkait kendala pengelolaan aset daerah dari para pemangku kepentingan dan Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pengelolaan aset daerah yang dapat dituangkan dalam norma-norma perundang-undangan serta Mendapatkan gambaran pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Strategi Pemda agar pengelolaan BMD mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerahPemerintah daerah memerlukan strategi perencanan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaanya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi daerah” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jacob Silanno dalam paparannya di depan Pimpinan Komite IV. Dalam kesempatan diskusi dengan Novita selaku Senator Maluku, Jajaran BPKAD kota Ambon bergantian menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan aset di Pemkot Ambon diantaranya mengenai aset yang telah diserahkan dari pemrov untuk dikelola oleh Pemkot namun tidak disertai legalitas yang sah. Ada juga permasalahan terkait aset lama yang masih terdaftar namun aset atau barangnya sudah tidak ada, dan tidak dapat dihapuskan dari pencatatan sehingga perlu regulasi yang memudahan untuk penghapusan aset yang tidak dapat ditelusuri. “Kami minta dibantu agar legalitas aset yang dikelola pemkot agar dipermudah, seperti pengurusan lahan sekolah yang sudah puluhan tahun menjadi penguasaan pemkot agar dimudahkan pengurusan sertifikatnya serta kemudahan dalama melakukan penghapusan aset yang sudah kadaluwarsa dan tak bisa ditelusuri” kata salah satu jajaran BPKAD Pemkot Ambon. “Diharapkan hasil pertemuan hari ini menjadi catatan untuk memperbaiki tata Kelola aset di daerah di masa yang akan datang’ sambung Jacob Silanno. Menutup pertemuan, Novita menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemkot Ambon beserta jajaran. ”Semoga masukan-masukan yang luar biasa dari Pemkot Ambon terkait dengan pengelolaan aset daerah ini dapat menjadi tambahan materi dalam penyusunan DIM RUU pengelolaan Aset Daerah yang akan disusun oleh Komite IV DPD” kata Novita pada penutupan diskusi dengan Pemkot Ambon.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 15.08.00

Selengkapnya

Hasan Basri Inventarisir Masukan Revisi UU Kepariwisataan, Walikota Tarakan Keluhkan...

TARAKAN, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Tarakan, Senin (8/1/24). Kunker kali ini, untuk meminta masukan dan saran terhadap revisi Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kedatangan Senator muda asal Kaltara Hasan Basri, diterima Walikota Tarakan dr. Khairul beserta jajaran. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Walikota Tarakan ini, juga dihadiri PHRI Provinsi Kaltara, Asita Provinsi Kaltara dan Asosiasi Pramuwisata serta akademisi dari Universitas Terbuka Tarakan. Hasan Basri menyampaikan bahwa seluruh anggota Komite III DPD RI yang menjadi mitra dengan Kementerian Pariwisata melakukan kegiatan yang sama di 34 Provinsi guna meminta saran dan masukan dari pemerintah daerah terhadap revisi atau perubahan atas Undang-undang Kepariwisataan. Usulan perubahan ini, sudah masuk dalam program legeslasi nasional. "Sebab undang-undang ini sudah cukup lama dan perlu ada perubahan. Tetapi sebelum melakukan perubahan, perlu mendengarkan aspirasi baik pemerintah daerah maupun pelaku pariwisata khususnya di Kaltara," kata Hasan Basri. HB sapaan Hasan Basri menambahkan, masukan dan saran yang disampaikan, akan menjadi pandangan dan pendapat Komite III terkait revisi undang-undang ini. Komite III sendiri sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI, merupakan representasi perwakilan daerah yang memiliki tugas untuk menjalankan amanah konstitusi dibidang legeslasi dan pengawasan atas undang-undang. "Berkenanan dengan hal tersebut, makanya Komite III sedang melakukan inventarisasi materi dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Hal ini dilihat karena undang-undang yang ada, sudah tidak relevan dengan situasi dan regulasi yang ada saat ini serta perlu ada perbaikan dalam penyelenggaraan kepariwisataan agar lebih memberikan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat dunia," ujarnya. Alumni Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan menjelaskan bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting di Indonesia, karena memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisi negara. Makanya dengan potensi keindahan alam, budaya serta warisan leluhur Indonesia, merupakan nilai tambah yang perlu kita promosikan dan kembangkan demi menarik wisatawan. "Dampaknya bisa menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya. Sementara itu, Walikota Tarakan dr. Khairul menyarankan perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata bisa dituangkan di Undang-undang Kepariwisataan. Salah satunya membangun infrastruktur pariwisata, supaya memudahkan wisatawan datang ke daerah khususnya Kota Tarakan. "Selama ini tidak ada biaya sepeserpun dari pemerintah pusat untuk pengembangan potensi wisata. Termasuk memoles destinasi wisata kita, jadi bagaimana perhatian pemerintah pusat ini perlu dituangkan di undang-undang agar ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota," bebernya. Tidak kalah pentingnya dikatakan Walikota, masalah aksesibilitas. Mahalnya biaya transportasi ke Kota Tarakan, sering dikeluhkan setiap menggelar nasional maupun olahraga untuk datang. "Dari beberapa event yang kita selenggaran di Kota Tarakan, selalu mengeluhkan biasa transportasi ke Kota Tarakan salah satunya harga tiket pesawat terlampau mahal. Itu keluhan teman-teman yang disampaikan ke kami, harapannya ini bisa dicarikan solusi pemerintah pusat dengan menekan harga tiket maupun membangun jembatan bulan supaya orang bisa datang ke Tarakan lewat jalur darat termasuk jalur laut," ungkapnya. Walikota juga berharap status bandara Juwata Tarakan bisa kembali seperti semula yaitu bandara internationa, sehingga penerbangan dari Tawau, Malaysia - Tarakan bisa kembali dibuka. Akibat ditutup sementara status bandara internaisonal, menyebabkan tidak bisa lagi penerbangan Tawau - Tarakan dibuka. "Kita ini tidak tahu sampai kapan status bandara internasional Juwata Tarakan ditutup sementara sampai kapan, ini perlu diperjuangkan kembali dan penerbangan Tawau - Tarakan kembali dibuka untuk memudahkan wisatawan mancanegara datang ke Kota Tarakan," harapnya. Sedangkan Ketua PHRI Provinsi Kaltara Kie Pie menambahkan perlunya pengembangan sumber daya manusia (sdm) di kaltara terutama kompensasinya. Menurutnya, standar kompetensi sdm di Kaltara belum siap. "Menurut kami yang paling penting sdm nya terutama etikanya. Karena saya melihat siswa SMK yang maggang di tempat saya, etika bekerjanya tidak ada seperti kita minta datang jam 7 pagi dia baru datang jam 9, kita tegur besoknya gak masuk ini perlu," terangnya. Ketua Asita Provinsi Kaltara Ivan Kamsil menyarankan dibentuk peraturan daerah (perda) sebagai antisipasi dengan terbukanya konektivitas transportasi. Perda tersebut, untuk memproteksi pelaku usaha dari negara lain masuk ke Kaltara yang bisa mematikan pelaku usaha lokal. "Apabila semua terbukanya konentivitas udara, laut dan darat, efeknya adalah masuknya wisatawan baik bisnisman maupun pariwisata. Disamping itu, di Kaltara bisa didatangi pelaku-pelaku usaha dari seberang Tawau Malaysia yang dimana mereka lebih profesional dibanding kita yang di Kaltara dalam hal marketing dan segala macamnya. Nah ini perlu diantisipasi," tutupnya.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.41.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Dorong Pemkab Bantu Pengrajin Tahu Jombang Bangun...

SURABAYA, dpd.go.id - Polemik pengelolaan limbah pengrajin tahu di Jombang masih terus bergulir. Teranyar, Perkumpulan UMKM Tahu Jombang 'Sumber Berkah' mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengenai persoalan yang mereka hadapi. Pasalnya, pada Kamis 4 Januari 2024, pengrajin tahu di Jombang didatangi petugas Polda Jatim terkait pembuangan limbah. Berangkat dari fakta tersebut, LaNyalla meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk memfasilitasi pengrajin tahu dalam membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). "Yang menjadi keluhan mereka adalah para pengrajin tahu ini tak memiliki instalansi pengolahan limbah, karena biaya yang besar. Sedangkan untuk lahan, mereka sudah menyediakannya. Ini yang perlu didorong dan difasilitasi," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Selasa (9/1/2024). Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPD RI bernomor 03.006/SB-TJ/I/2024 tertanggal 7 Januari 2024, Perkumpulan UMKM Tahu Jombang 'Sumber Berkah' yang beranggotakan 82 orang menyatakan komitmennya untuk membuat IPAL skala komunal. "Akan tetapi sampai hari ini belum ada penanganan dan sentuhan dari Pemkab Jombang. Artinya, mereka sesungguhnya berkomitmen terhadap hal itu. Komitmen ini harus kita dukung, agar pengrajin tahu yang berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jombang tak melulu dihadapkan pada masalah hukum," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemkab Jombang menyambut komitmen pengrajin tahu untuk bersama-sama membangun IPAL. "Pemkab Jombang perlu hadir dalam persoalan yang dihadapi pengrajin tahu," ujar LaNyalla. Di sisi lain, dalam suratnya para pengrajin tahu meminta agar pasokan kedelai yang merupakan bahan baku tahu agar menjadi fokus perhatian pemerintah. Sebab, kata mereka, selama ini sering terjadi keterlambatan suplai kedelai impor, sehingga menyebabkan harga kedelai tidak stabil. "Terkait pasokan kedelai ini, pemerintah pusat harus turun tangan. Jangan sampai suplai kedelai sebagai bahan baku tahu menjadi terhambat. Saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait hal ini," tegas LaNyalla. LaNyalla pun meminta agar persoalan yang dihadapi pengrajin tahu di Jombang agar menjadi perhatian serius pihak terkait. Sebab, kata LaNyalla, industri tahu di Jombang sangat potensial sebagai penghasil PAD. Di sisi lain, LaNyalla pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin), baik di Kabupaten Jombang maupun di Jawa Timur untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengrajin tahu. "Saya kira Kadin Jombang dan Kadin Jatim perlu turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pengrajin tahu kita tak berurusan terus dengan hukum dan pasokan bahan baku mereka lancar. Kadin bisa mensupervisi para pengrajin dalam pengelolaan usaha dan limbah mereka," ujar LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.08.00

Selengkapnya

Sultan Minta Penerapan Kebijakan PIT Diikuti Dengan Peningkatan Insentif Alat...

dpd.go.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT) sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin keberlanjutan usaha perikanan nasional. Hal ini karena mekanisme kuota dan zonasi yang ditetapkan dalam PIT dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan di laut. Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui KKP terlebih dahulu memprioritaskan kapasitas dan kualitasb kapal dan alat tangkap nelayan lokal secara bertahap. "Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan penangkapan ikan yang legal dan berkelanjutan. Kebijakan PIT ini harus disosialisasikan secara masif kepada seluruh pelaku industri perikanan tangkap di seluruh daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (09/01). Menurutnya, pemerintah perlu mengontrol jalannya proses eksplorasi perikanan laut saat ini. Terutama terhadap kapal nelayan berskala besar dan berbendera asing. "Namun kami menilai kebijakan PIT belum tepat untuk diberlakukan bagi nelayan lokal berskala kecil. Kebijakan PIT jangan sampai justru menyebabkan nelayan lokal tidak mampu berkembang dan bersaing", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. DPD RI, kata Sultan, terus mendorong Pemerintah untuk meningkatkan insentif dan alokasi belanja kapal dan alat tangkap bagi nelayan lokal. Sekaligus menyiapkan SDM perikanan yang memiliki kemampuan dan pengalaman meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap. "Harus diakui bahwa Pagu anggaran KKP saat ini masih jauh dari ideal untuk memajukan sektor perikanan tangkap nasional. Pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain untuk mendorong inovasi dalam industri perikanan tangkap", tutupnya. Diketahui, pagu anggaran KKP dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 senilai Rp8,03 triliun. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya mendapatkan pagu sebesar Rp940.673.896.000, namun Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Rp1.217.075.027.000.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.02.00

Selengkapnya

KOMITE IV: “PENTINGANYA UU PENGELOLAAN ASET DAERAH UNTUK MANAJEMEN ASET...

Banten, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah sehingga perlu melakukan diskusi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. “RUU Pengelolaan Aset Daerah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan menjadi UU mengingat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah yang selama ini terjadi sebagaimana temuan-temuan pada Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan BPK RI” kata Fernando Sinaga dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset selalu muncul pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, seperti; Aset daerah tidak diketahui keberadaanya dan tidak didukung dengan dokumen kepemilikan; Aset daerah dikuasai/digunakan pihak lain; Penatausahaan Aset Daerah tidak tertib dan lain-lain” ungkap Fernando, Senator dari Kalimantan Utara ini. “Diharapkan melalui kunker di Kab. Serang hari ini, kami dapat memperoleh informasi terkait kendala pengelolaan aset daerah dari para pemangku kepentingan dan Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pengelolaan aset daerah yang dapat dituangkan dalam norma-norma perundang-undangan serta mendapatkan gambaran pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jelas Fernando yang didampingi oleh Ali Ridho, Senator Banten. Ali Ridho juga memaparkan bahwa “masih terdapat aset daerah di Kabupaten Serang yang masih ‘tidur’ dan perlu perhatian khusus untuk dapat dikembangkan serta dalam pengembangannya sebaiknya dapat berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten”. “Pemanfaatan aset daerah secara efisien dan efektif dengan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legalitas, dan nilai ekonomi. Ini strategi kami Pemda dalam Pengelolaan BMD sebagai penggerak ekonomi daerah” jelas Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Nanang Supriyatna. “Meskipun penerimaan dari hasil pemanfaatan aset belum bisa menjadi kontributor utama penerimaan daerah, namun tambahan pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan setidaknya bisa digunakan untuk mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki” tambahnya dalam paparannya di depan Pimpinan dan Anggota Komite IV. Dalam kesempatan diskusi dengan Komite IV, Jajaran Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Kab. Serang, bergantian menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan aset di Pemkab Serang diantaranya Permasalahan Aset yang dikuasi pihak lain/tidak diketahui keberadannya yang disebabkan karena Pengelola barang kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan sanksi terhadap pengguna barang dan Pengguna barang juga kurang optimal dalam melakukan pengawasan, pengamanan, tidak tertib administrasi dan tidak tegas terhadap pemegang barang yang melakukan penyelewengan serta terdapat Aparatur Pemerintah yang menyalahgunakan wewenang. Rachmat Maulana, Plt. Kepala BPKAD Serang, memaparkan “Sebaiknya RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah tidak mengatur hal yang bersifat terlalu teknis, namun dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Muatan RUU Pengelolaan Aset Daerah sebaiknya mengatur juga terkait Kerjasama Pengelolaan BMD, sharing profit bagi aset daerah yang digunakan untuk kepentingan negara, standarisasi pengelolaan Barang Milik Daerah harus bersifat universal yaitu berlaku sama untuk seluruh Indonesia agar memudahkan pemeriksaan aset, dan pemutihan aset, dalam hal ini aset yang sudah ada secara fisik dari zaman dahulu kala namun secara administrasi belum terdaftar.” “Kami berharap dukungan Pemerintah Pusat dalam hal Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pemerintah Daerah terkait Peningkatan Kapasitas SDM dalam bentuk Pelatihan Pengelolaan BMD sehingga Pengguna Barang dan Pengurus Barang memiliki Sertipikat Keahlian tentang Pengelolaan BMD. Selain itu, Pengelolaan BMD diperlukan SDM yang cakap dan terampil sehingga kami berharap SDM yang menangani BMD (Pengurus Barang) ada perlakuan khusus sebagai Jabatan Fungsional dan dapat diberikan Tunjangan Tambahan Khusus Pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan” jelas Plt. Kepala BPKAD Serang mengungkapkan harapannya terkait pengelolaan BMD. Menutup pertemuan, Fernando menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemkab Serang beserta jajaran. ”Semoga masukan-masukan yang luar biasa dari Pemkab Serang terkait dengan pengelolaan aset daerah ini dapat menjadi tambahan materi dalam penyusunan DIM RUU pengelolaan Aset Daerah yang akan disusun oleh Komite IV DPD” kata Fernando pada penutupan rapat kerja dengan Pemkab Serang. (*)

Humas Senin, 08 Januari 2024 11.41.00

Selengkapnya

Kunjungi Pemkot Surabaya, Ketua DPD RI Komit Jaga Kewenangan Daerah...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang sudah berlangsung kurang lebih satu dasawarsa berimplikasi kepada pergeseran kewenangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Bahkan UU tersebut mengarahkan kepada pengalihan urusan pemerintahan yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berpindah atau ditarik ke pemerintah provinsi/pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurut LaNyalla diperlukan sistem atau model ideal dalam Otonomi Daerah terhadap pembagian kewenangan dari pusat, Pemprov dan Pemkot. Untuk menindaklanjuti hal itu, Ketua DPD RI mengunjungi Pemerintah Kota Surabaya, di Balaikota Surabaya, Senin (8/1/2024) guna memperoleh masukan-masukan dan aspirasi yang strategis terkait dengan materi muatan revisi UU Pemda. "Saya ke sini dalam rangka evaluasi dan identifikasi materi perubahan UU Pemda. Karena salah satu upaya untuk menjaga semangat otonomi daerah adalah dengan melakukan revisi terhadap UU Pemda. Lewat revisi UU Pemda akan memastikan pembagian kewenangan yang ideal untuk percepatan pembangunan yang berkeadilan," ujar LaNyalla. Dikatakan Senator asal Jawa Timur itu, selama perjalanannya, UU Pemda yang telah mengalami beberapa kali revisi, tetapi semakin bergeser dari tujuan yaang seharusnya berpihak ke daerah untuk memajukan daerah. Apalagi ditambah dengan terbitnya UU Cipta Kerja (UU Ciptaker), UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), UU Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan UU Kesehatan, tujuan otonomi daerah semakin jauh dari cita-cita. "Kewenangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah menjadi sempit dan daerah tidak mendapatkan apa-apa. Sebab semua urusan ditarik ke pusat. Seperti urusan di bidang perizinan, minerba, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pendidikan menengah dan khusus," papar dia. Sementara itu hakikat DPD RI adalah memperjuangkan kepentingan daerah, sehingga daerah semakin mandiri dan cepat mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat di daerah. "Kita segera memprakarsai revisi UU Pemda. Supaya ada kejelasan kembali apa kewenangan pusat, apa kewajiban pusat, sebaliknya apa kewajiban daerah dan apa yang akan diperolehnya. Sehingga tidak ada lagi seperti sekarang, dimana Pemda atau Pemkot mempertanyakan pembagian hasil fiskal, pajak, hasil cukai perdagangan dimana kota sebagai daerah pemungut tapi tidak mendapatkan bagian dari pungutan itu," tukasnya. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S.Psi, MM yang menerima Ketua DPD RI mendukung upaya Ketua DPD RI dan DPD RI tersebut. Menurut Sekda, daerahlah yang lebih tahu masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. "Sehingga dengan kewenangan yang luas, daerah lebih mampu membangun sesuai kebutuhan rakyat juga mendorong investasi yang lebih tinggi lagi di daerah," katanya. LaNyalla hadir bersama M Ali Affandi (Ketua Kadin Kota Surabaya), Baso Juherman (Staf Ketua DPD RI), Roni Suharso (Kepala Kantor DPD RI Jatim) dan Azmaryadhy Djunaedhy (Kabag Set Ketua DPD RI). Sekretaris Daerah Kota Surabaya, didampingi Ir. Erna Purnawati (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Sidharta Praditya Revienda Putra (Kabag Hukum dan Kerjasama), Maria Theresia Ekawati Rahayu (Kepala Bakesbangpol), Arief Boediarto (Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), M Fikser (Kasatpol PP), Rachmad Basari (Kepala Inspektorat), Febrina Kusumawati (Kepala Badan Pendapatan Daerah) dan Ira Tursilowati (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).(*)

Humas Senin, 08 Januari 2024 11.35.00

Selengkapnya

LaNyalla Bersyukur Kepercayaan Publik Terhadap DPD di Atas KPK dan...

SURABAYA, dpd.go.id - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ada sembilan lembaga negara yang masuk dalam survei tersebut. Salah satunya adalah DPD RI. Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik. "Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Minggu (7/1/2024). Di antara RUU yang diusulkan DPD RI adalah RUU Daerah Kepulauan, RUU Kelautan, RUU Perlindungan Bahasa Daerah dan RUU Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. “Khusus RUU Kerajaan ini, kami terus mendesak DPR RI agar segera dibahas, karena Indonesia ini lahir dari negara-negara dan bangsa-bangsa lama, yaitu Kerajaan dan Kesultanan yang ada di Nusantara,” tandasnya. Dalam survei tersebut, DPD RI meraih point 60,4 persen di atas KPK dan DPR RI yang memperoleh point 58,8 persen dan 56,2 persen. “Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada DPD RI. Kami akan terus bekerja lebih baik lagi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh ini, kami terus menjaga amanah yang diberikan rakyat dan berkomitmen penuh memperjuangkan aspirasi dari berbagai elemen dan stakeholder di daerah," kata LaNyalla. Sebagai pimpinan DPD RI, LaNyalla telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Aspirasi tersebut langsung diperjuangkan, baik melalui Komite-Komite DPD RI, Kementerian/Lembaga, maupun langsung kepada Presiden RI. Sejumlah isu krusial turut diperjuangkan DPD RI seperti peningkatan status lembaga pendidikan IAIN menjadi Universitas Negeri Islam, pengangkatan guru honorer menjadi tenaga PPPK, tuntutan para Kepala Desa agar lebih leluasa mengalokasikan dana desa sesuai kondisi di masing-masing desa, dan sejumlah hal lainnya. Teranyar, DPD RI tengah memperjuangkan agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Caranya, dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dan diperkuat melalui amandemen dengan teknik adendum. "Kami terus berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat. Arah perjalanan bangsa ini harus diluruskan. Sistem perekonomian dan demokrasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru itu yang harus kita pastikan tidak terjadi lagi, bukan mengganti sistem bernegara Indonesia menjadi liberal,” tukasnya. Dikatakan LaNyalla, hal itu terjadi imbas perubahan atau amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002, telah mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia. "Sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal," demikian LaNyalla.(*)

Humas Minggu, 07 Januari 2024 11.06.00

Selengkapnya

Kontrak PPPK Banyuwangi Berakhir, LaNyalla Berharap Bupati Akomodatif...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali memperlihatkan sikap tegasnya dalam membantu daerah. Itu setelah, senator asal Jawa Timur itu meminta kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani agar akomodatif dengan memaksimalkan perpanjangan kerja 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut. Kendati demikian, LaNyalla menghormati kriteria perpanjangan yang diberikan Bupati Banyuwangi, yaitu penilaian atas kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Itu karena memang kriteria penilaian bisa diberlakukan oleh Bupati. "Tetapi sebagai bagian dari penyanggah ekonomi dan pendukung daya beli masyarakat, sebaiknya memang dilakukan akomodasi terhadap mereka, untuk diperpanjang. Sebab, tingkat daya beli masyarakat belum membaik. Sehingga mereka yang masih bekerja dan berpenghasilan, sangat menolong indeks konsumsi masyarakat,” tandas LaNyalla, Minggu (7/1/2024). Selama ini LaNyalla memang dikenal peduli dengan rekruitmen PPPK, terutama dari kalangan tenaga pendidik atau guru honorer. Di level Pemprov Jawa Timur, sekitar 6.000 lebih guru honorer telah diperjuangkan oleh pria asli Bugis itu, melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Bahkan LaNyalla mengawal langsung penyerahan berkas mereka ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Seperti diketahui, kontrak ribuan PPPK Banyuwangi selesai di awal tahun 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah evaluasi terhadap keberadaan mereka. Salah satunya, peran serta dalam penanganan kemiskinan menjadi salah satu penilaian evaluasi. Tenaga PPPK yang habis masa kontraknya terdiri dari 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang dari formasi teknis dan 2.062 orang formasi guru. Mereka tengah menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), untuk menentukan apakah diperpanjang kontraknya atau tidak. Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan mereka dalam pengentasan kemiskinan daerah. Karena selama menjalani kontrak, mereka dilibatkan dalam beberapa program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi dan pendampingan warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK. Hal itu menjadi kebijakan, karena Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Di antaranya adalah penuntasan anak miskin tidak/ putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.(*)

Humas Minggu, 07 Januari 2024 11.03.00

Selengkapnya

Rentan Gempa Bumi, Ketua DPD RI Dorong Indonesia Adopsi Sistem...

Humas Jumat, 05 Januari 2024 10.59.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Tegaskan Soal Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ada dua hal yang disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat bersama anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II berkunjung ke Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (04/01/2024). Pertama, LaNyalla mengingatkan keputusan DPD RI yang akan membuka membuka posko pengaduan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di setiap kantor DPD RI di Ibukota provinsi. Kedua, terkait perjuangan DPD RI dalam mengembalikan bangsa ini kepada sistem bernegara seperti yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. "Sidang Paripurna DPD RI Ke-7 telah mengambil keputusan, DPD RI akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. DPD RI juga akan membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu Serentak di setiap Kantor DPD di Ibukota Provinsi. Saya ingatkan kepada teman-teman anggota DPD untuk menindaklanjuti hal ini dan berkoordinasi dengan Kantor daerah masing-masing," katanya. Dikatakan LaNyalla, DPD RI mempunyai kepentingan untuk mengawasi Pemilu serentak tahun 2024. Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI harus memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan tidak ada permainan uang. "Kita berharap Pemilu menghasilkan pemimpin yang legitimate sehingga mampu dengan independen mengambil kebijakan terbaik bagi masyarakat," tuturnya. Selanjutnya, Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan bahwa perjuangan DPD RI agar bangsa kembali kepada UUD 1945 naskah asli kemudian diperbaiki melalui teknik adendum, akan terus dilanjutkan. "Perjuangkan ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang menginginkan agar bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa kita sebagaimana rumusan para pendiri bangsa. Artinya kita DPD RI memperjuangkan hal itu karena memang aspirasi rakyat," jelas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Sylviana Murni (DKI Jakarta), Habib Ali Alwi (Banten), Ali Ridho Azhari (Banten), Muhammad Afnan Hadikusumo (DIY), Hilmy Muhammad (DIY), Hafidh Asrom (DIY), Bambang Sutrisno (Jateng), Amang Safrudin (Jabar), Asep Hidayat (Jabar), Eni Sumarni (Jabar), Abdul Hakim (Lampung), Adilla Azis (Jatim), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Jihan Nurlela (Lampung) dan Abdi Sumaithi (Banten).(*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.17.00

Selengkapnya

Senator Fernando Sinaga Sampaikan Sejumlah Aspirasi Masyarakat Kaltara di Sidang...

Jakarta, dpd.go.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan laporan kegiatan reses di daerah pemilihannya, Provinsi Kalimantan Utara di Sidang Paripurna DPD RI pada Rabu (3/1/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan. Di sidang paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyampaikan laporan kegiatan dari anggota DPD RI lainnya yang berasal dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Marthin Billa, Hasan Basri dan Asni Hafid. Untuk diketahui, DPD RI baru saja menyelesaikan masa reses dalam bentuk kegiatan di daerah pemilihan pada 2 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Sebagai pimpinan Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan 3 isu strategis sebagai aspirasi yang dihimpunnya selama masa reses, yaitu soal pengendalian inflasi di Kaltara, serapan APBN 2023 di Kaltara dan pelaksanaan RPJPN 2005 – 2025 di Kaltara. Terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mengatakan Tanjung Selor sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan pernah mengalami inflasi sampai pada 7,98 persen pada Desember 2022 lalu. “Kini menurut data yang kami dapatkan dari BI Perwakilan Kaltara, per November 2023 hanya 1,95 persen. Hal ini mencerminkan inflasi sudah lebih rendah, bahkan lebih rendah dari nasional yaitu 2,86 persen”, ujarnya. Fernando Sinaga menilai turunnya angka inflasi secara signifikan di Tanjung Selor yang pernah membuat heboh secara nasional ini dipengaruhi oleh faktor teknis yang justru menjadi faktor kunci, yaitu sinergi dan koordinasi TPID Kabupaten Bulungan dengan BI Perwakilan Kalimantan Utara dalam mengendalikan keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan logistik, serta komunikasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan. “Kami berharap faktor ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain dalam mengendalikan inflasi. Bagi DPD RI, faktor teknis ini sesungguhnya bisa menjadi indikator pengawasan inflasi daerah oleh anggota DPD RI di seluruh provinsi”, timpalnya. Masih terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah mencari akar masalah dari tingginya inflasi, yaitu masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah. “Bahkan orang yang tergolong miskin harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya makan, yaitu hampir 65 persen uangnya untuk konsumsi. Akibatnya, inflasi yang rendah itu hanyalah di angka belaka dan semu. Masyarakat Kalimantan Utara ingin pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan yang didukung oleh pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli, regulasi yang jelas dari Pusat, dan perbaikan pasokan serta logistik”, tegas Fernando. Dalam laporan yang disampaikan di Sidang Paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyoroti isu strategis kedua, yaitu serapan APBN 2023 di Kalimantan Utara. “Pertama, serapan APBN 2023 pada akhir tahun 2023 lalu di Provinsi Kalimantan Utara, sampai bulan November 2023 telah mencapai Rp. 7,21 triliun. Serapan ini naik sangat signifikan jika dibandingkan akhir tahun 2022 lalu, yaitu hanya Rp. 2,52 triliun”, ujar Fernando Sinaga. Namun demikian, lanjut Fernando, tingginya serapan APBN di Kalimantan Utara ini belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Sampai Maret 2023, penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Utara hanya 0,41 poin, jumlah warga miskin Kalimantan Utara kini berjumlah 47.970 jiwa. “Karena itu, masyarakat membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang jelas dari Pemerintah Pusat dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Kalimantan Utara agar DAU digunakan oleh Pemda di Kalimantan Utara sebagai instrumen penurunan angka kemiskinan secara signifikan”, lanjutnya. Fernando Sinaga menyatakan, sesungguhnya ada aspirasi dari masyarakat yaitu harus ada rumusan bersama antara Pusat dan Daerah tentang target penurunan kemiskinan yang ingin dicapai melalui instrumen DAU. “Aspirasi lainnya yang kami dapatkan selama masa reses terkait serapan dana APBN 2023 di Kalimantan Utara adalah keinginan masyarakat agar kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah tidak hanya berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan output saja, tetapi harus juga mencakup outcomes atau dampak dari output tersebut yaitu pencapaian jangka menengah yang riil dirasakan masyarakat dari serapan APBN terutama penurunan angka kemiskinan”, tegasnya. Senator Fernando Sinaga mengatakan, isu strategis ketiga adalah soal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 di Kalimantan Utara. Menurutnya, terkait hal ini ada 3 aspirasi Masyarakat Kalimantan Utara. Pertama, masyarakat menuntut agar potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara dijadikan sebagai prioritas utama yang harus dikembangkan dan dirumuskan strategi pelaksanaannya oleh pusat dan daerah sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara di masa depan. “Kedua, masyarakat meminta adanya program keberlanjutan yaitu memperkuat SDM di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan aspirasi ketiga yakni masyarakat butuh kejelasan prioritas dan arah pembangunan Kalimantan Utara terutama pada bidang pertambangan, kelautan dan perikanan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan”, tutupnya. (*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.19.00

Selengkapnya

Dorong Produktivitas, Sultan Minta Pemerintah Atur Tata Niaga Kedelai...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memperhatikan produktivitas dan tata niaga bahan pokok kedelai dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus mengatur tata niaga kedelai agar ketersediaan dan harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe-tahu terpenuhi secara stabil. Mengingat 86 persen kebutuhan kedelai dalam negeri adalah hasil impor. "Kami prihatin dengan keluhan ketiadaan stok kedelai dari para pelaku usaha di industri pengolahan tahu tempe. Kami minta Ketersediaan dan harga bahan pokok seperti Kedelai juga perlu diatur dengan skema domestic price obligation (DPO)", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (04/01). Tahu tempe, kata Sultan merupakan sumber protein nabati favorit masyarakat Indonesia. Sehingga permintaan terhadap kedua produk pangan ini selalu meningkat setiap tahunnya. "Oleh karena itu Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan pokok kedelai dalam jangka panjang. Jika terpaksa impor, pemerintah harus menugaskan Badan Pangan Nasional atau satu BUMN untuk memastikan tata niaga kedelai dalam negeri terkendali", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa ketergantungan industri tahu tempe terhadap kedelai impor harus dikurangi. Sehingga meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri menjadi pilihan kebijakan yang patut diprioritaskan "Sangat penting bagi pemerintah dan BUMN untuk memberikan perhatian dan membangun kemitraan dengan Para petani kedelai. Maka dibutuhkan insentif teknologi dan modal yang cukup untuk mendorong produktivitas kedelai dalam negeri", jelasnya. Mantan aktivis KNPI itu menegaskan bahwa sesuai amanat UU Pangan No 18/2012 bahwa setiap bahan pokok seperti Kedelai harus dikuasai, dikelola pemerintah. "Jangan sampai ketersediaan bahan pokok masyarakat justru dikendalikan oleh para kartel. Pemerintah harus lebih serius dan pro aktif mengatur tata niaga kedelai sehingga industri bisa pulih dan masyarakat dapat menikmati tahu tempe dengan harga yang terjangkau", tutupnya. Diketahui, Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia (Gapkoptindo), Aip Syarifuddin menuturkan, pasokan kedelai di Tanah Air mulai langka selama beberapa minggu terakhir. Menurut dia, pemerintah harus ambil langkah dan tidak lalai terhadap masalah kelangkaan tersebut. (*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.18.00

Selengkapnya

DPD RI Bakal Tindak Lanjuti IHPS I Tahun 2023 Dari...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Mahyuddin menjelaskan bakal menindaklanjuti pembahasan terkait pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut IHPS I Tahun 2023 BPK RI. Hal tersebut tertuang pada Sidang Paripurna II Tahun Sidang 2023-2024. “Komite IV DPD RI hendaknya fokus sesuai dengan pelaksanaan lingkup tugas dan kewenangannya dalam kerangka fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dimana DPD RI telah melaksanakan Sidang Paripurna Luar Biasa dilanjutkan dengan Rapat Konsultasi DPD RI dengan BPK RI pada tanggal 5 Desember lalu,” ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Mahyuddin menambahkan bahwa hasil rapat konsultasi tersebut diharapkan dijadikan salah satu bahan pengayaan dan masukan dalam memperkaya materi pertimbangan DPD RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang akan diserahkan kepada DPR RI. Kemudian, pihaknya juga akan menindaklanjuti Surat Presiden Nomor R-60/Pres/11/2023 tanggal 10 November 2023 yang telah diterima oleh Pimpinan DPD RI, Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. “Berakhirnya RPJMN 2020-2025 serta RPJPN 2005-2025 maka Komite IV hendaknya segera melakukan penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang RPJPN 2025-2045 pada tahun 2024 yang dapat diawali dengan melakukan pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025,” tutur Mahyudin. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi dan masukan dari daerah dapat mewarnai RUU tersebut dan dapat diperjuangkan untuk dijadikan bagian dari rencana strategis nasional ke depan. Mengingat RUU tentang RPJPN 2025-2045 bersifat multidimensi dan lintas sektor, oleh karena itu dalam pembahasannya Komite IV juga perlu mendapatkan masukan dari Komite I, Komite II dan Komite III. “Berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah, serta masih banyaknya ditemukan permasalahan terkait aset daerah dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, maka Komite IV akan melakukan Penyusunan RUU usul inisiatif tentang Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2024,” ujar Mahyuddin. Pada laporan reses di daerah pemilihannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela menjelaskan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJN 2005-2045. Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp116.247,75 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,88 miliar. “Artinya Perekonomian Provinsi Lampung triwulan III tahun 2023 terhadap triwulan II tahun 2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,37 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,99 persen,” kata Jihan. (ddn*)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.14.00

Selengkapnya

Sudah Berumur 14 Tahun, DPD RI Bakal Revisi UU Kepariwisataan...

Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu menyikapi persoalan kepariwisataan di berbagai daerah, mengingat pariwisata mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional dan keberlangsungan ekonomi rakyat di daerah melalui usaha mikro, kecil dan menengah. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah berumur 14 tahun. Sudah banyak perubahan yang terjadi sebagai dinamika di bidang Kepariwisataan di Indonesia maupun di dunia. Sehingga perlu adanya penguatan terkait regulasi, pendanaan, kelembagaan, pemanfaat teknologi serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat,” tutur Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam pembukaan Sidang Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/1/2024). Senator asal Kalimantan Timur ini menambahkan, perlunya penyusunan segera Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurutnya, dalam penyusunan RUU tersebut harus turut melibatkan berbagai stakeholder di bidang kepariwisataan. "Perlu adanya pengaturan dan mekanisme yang lebih baik dalam bentuk dukungan anggaran dan kemudahan investasi untuk pengembangan kepariwisataan di daerah, salah satunya dalam bentuk dana bagi hasil atau peningkatan dana transfer daerah (TKD) dengan meminimalisir hambatan administrasi dan berfokus pada pengembangan pariwisata jangka panjang," ucap Mahyudin. *UMKM Keluhan Akses* Sementara itu, terkait perlindungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif yang juga menjadi fokus pembahasan dalam sidang paripurna. Lily Amelia Salurapa menyayangkan minimnya akses permodalan bagi pelaku UMKM. "Banyak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan yang mengeluhkan kesulitan dalam mengajukan modal usaha. Hal ini berdampak pada sulitnya UMKM untuk berkembang. Sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar UMKM dan ekonomi kreatif dapat terus berinovasi ," kata Anggota DPD RI asal Sulsel ini. Senada dengan Lily, Dewi Sartika Hemeto menuturkan, selain permasalahan modal minimnya pengetahuan UMKM daerah terkait dengan persaingan usaha di dunia digital juga harus menjadi catatan pemerintah. "Masih sering ditemui di lapangan, UMKM yang belum mengerti cara memasarkan produknya secara digital. Sehingga pemerintah daerah perlu hadir untuk mengadakan pendampingan dan pelatihan supaya para UMKM ini dapat mengerti cara pemanfaatan teknologi digital untuk dapat bersaing dalam dunia usaha," pungkas Senator asal Gorontalo itu.*hes

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.11.00

Selengkapnya

Komite II DPD RI Fokuskan Penyelesaian Masalah Pertanian Yang Tak...

JAKARTA, dpd.go.id - Di dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024, Komite II DPD RI akan memfokuskan pada penyelesaian permasalahan di sektor pertanian yang terus dikeluhkan masyarakat dan belum terselesaikan sampai saat ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat. "Komite II perlu memperhatikan penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan jaminan hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga dapat terwujudnya ketahanan," ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-7 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Komplek Parlemen (3/1/2024). Hal tersebut dilakukan karena sampai saat ini masih banyak terjadi permasalahan lahan pertanian dan lahan pangan yang dapat mencancam produktivitas pertanian di Indonesia. Karena jika tidak diselesaikan, maka akan mengancam stabilitas pangan di Indonesia. "Dan mencegah terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional sebagai dampak meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri," imbuh Mahyudin. Dalam masa penyerapan aspirasi di daerah, anggota-anggota DPD RI juga menemukan berbagai permasalahan pertanian yang juga akan ditindaklanjuti oleh Komite II DPD RI. Permasalahan tersebut seperti kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan pertanian, ataupun sulitnya memperoleh alat-alat pertanian. "Di Provinsi Gorontalo masalah pertanian yang sama masih sering ditemui, seperti mahalnya harga pupuk, kelangkaan pupuk subsidi yang mengakibatkan rendahnya produktivitas pertanian," jelas Anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo Lily Amelia Salurapa.***

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.06.00

Selengkapnya

DPD RI Akan Buka Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu Di...

Jakarta, dpd.go.id - Membuka Sidang Paripurna Ke-7, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan DPD RI akan membuka posko pengaduan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. DPD RI akan mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pilkada secara demoraktis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui alat kelengkapan Komite I DPD RI. DPD RI juga berharap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lebih baik dari Pemilu dan Pilkada Serentak sebelumnya. "Komite I ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pilkada secara demoraktis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah," tutur Mahyudin membuka sidang bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Sesuai hasil Rapat Pimpinan DPD RI dan Rapat Pleno Panmus yang dilaksanakan pada 3 Januari 2024 terdapat usulan dari Komite I agar pengawasan atas pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 menjadi prioritas DPD RI di Masa Sidang ini bersama seluruh Anggota Komite II, Komite III dan Komite IV di daerah pemilihan masing-masing. "Sesuai kewenangan tersebut, dalam sidang paripurna ini Pimpinan DPD RI mendorong untuk dilaksanakannya pembentukan posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi," ujarnya. Disamping itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil maka perlunya setiap elemen bangsa turut serta mengawasi hajat nasional yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali tersebut. DPD RI sebagai lembaga negara yang lahir dari proses pemilu, tentunya memiliki beban tersendiri guna membawa bangsa ini menghasilkan kepemimpinan negara ke arah yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan amanah konstitusi yang memberikan ruang bagi DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya pengawasan atas pelaksanaan undang-undang pemilu. Pada kesempatan ini Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengungkapkan bahwa Komite I DPD RI melihat Isu-isu terkait pemerintahan daerah khususnya praktik hubungan pusat dan daerah yang saat ini mengarah pada dominasi sentralisasi dengan lahirnya UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU HKPD yang berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang berdasarkan Pancasila. "Hal ini dapat terlihat dari terkungkungnya kerangka penataan daerah di Indonesia serta terkungkungnya posisi Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan," ucap Mahyudin. Kemudian dengan banyaknya aspirasi masyarakat desa khususnya perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya melalui berbagai saluran termasuk unjuk rasa. Untuk selanjutnya Komite I akan mengawal aspirasi masyarakat dan perangkat desa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Desa. "Komite I akan mengawal aspirasi masyarakat dan perangkat desa dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Desa," pungkas Mahyudin. (*mas)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.05.00

Selengkapnya

Hafidh Asrom Kembali Duduk Menjadi Anggota DPD RI sebagai PAW...

JAKARTA, dpd.go.id - Sidang Paripurna DPD RI ke-7 Masa Sidang III Tahun 2023-2024 melantik Anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Hafidh Asrom, daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Pelantikan PAW Hafidh Asrom berdasarkan petikan Keputusan Presiden RI No.122/P Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Peresmian Pergantian Antar waktu Anggota DPD dan MPR masa jabatan 2019-2024. Pengucapan sumpah atau janji anggota PAW DPD RI dipandu oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin dan Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin. Mahyudin berharap Hafidh dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. "Kami berharap dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh Saudara Hafidh Asrom sebagai Anggota DPD RI selama tiga periode mulai tahun 2004 sampai tahun 2019 akan lebih memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” ucap Mahyudin dalam Sidang Paripurna DPD RI. Hafidh Asrom menggatikan Cholid Mahmud yang wafat pada tanggal 29 Oktober 2023. Ia merupakan anggota DPD RI perwakilan Provinsi Yogyakarta yang telah menjadi anggota DPD RI selama tiga periode, yaitu tahun 2004–2009, tahun 2009–2014, dan tahun 2014–2019. Selama menjadi anggota DPD RI, Hafidh sangat gencar memperjuangkan kepentingan daerah terutama Provinsi DIY. Pada Periode 2004-2009, Hafidh terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang Undang Provinsi DIY. Sidang Paripurna juga menyetujui hasil kesepakatan Anggota DPD RI Dapil DIY bahwa Hafidh Asrom secara otomatis melanjutkan tugas sebagai Anggota Komite III DPD RI dan Anggota pada alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.**BE

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.02.00

Selengkapnya

Terima Audiensi Taruna Akpol, Ketua DPD RI Ingatkan Jaga Sikap...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada calon perwira polisi, terutama para Taruna Akademi Kepolisian untuk tetap menjaga sikap dan perilaku yang baik, selama pendidikan bahkan hingga nanti saat benar-benar terjun ke masyarakat. Sebab menurut LaNyalla, banyak polisi yang berubah perilaku setelah keluar pendidikan. Sehingga beberapa kasus pemberhentian polisi terjadi di berbagai daerah. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi para Taruna Akademi Kepolisian di Ruang Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/1/2024). Hadir para Taruna Akpol antara lain, Muhammad Nauval Razzaq Makarim, Bimo Kusuma Huda, Wenang Avidan Roeroe, Syahrul Faidzin dan Gavareyzel Ryanda Z. Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin dan Brigjen (Pol) Amostian. "Mungkin ini soal mentalitas, ini yang perlu terus dijaga oleh para Taruna. Saat pendidikan ditanamkan hal-hal baik, namun kemudian faktanya di kemudian hari banyak oknum polisi yang melakukan berbagai pelanggaran. Saya harap adik-adik semua jauh dari perilaku itu," ujar LaNyalla. Disampaikan juga oleh Senator asal Jawa Timur itu di dalam hadits Nabi telah disebutkan bahwa polisi termasuk profesi pertama yang bisa membawa seseorang masuk neraka atau surga, di antara profesi lainnya. "Polisi yang lurus pertama kali masuk surga. Sebaliknya, polisi korup akan lebih dahulu masuk neraka. Begitu juga hakim yang tidak adil dalam memutuskan perkara. Ini ada dalam hadist," lanjutnya. Ditekankan olehnya, profesi polisi sangatlah mulia. Karena mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tugas polisi juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat yang benar-benar sangat terasa. "Pesan saya nanti kalau jalankan tugas, ikuti kode etik, kedepankan prinsip keadilan. Jika semua anggota polisi menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, tentu tercipta kemaslahatan di tengah masyarakat," tuturnya. Selanjutnya LaNyalla meminta para Taruna untuk fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pendidikan. Karena pendidikan polisi sangat ketat dan penuh persaingan. "Ikuti nasihat orang tua, para pengajar, pelatih, dan pembimbing, agar lebih sukses dalam belajar. Hidup kamu akan terus bersaing sejak masuk Akpol sampai nanti keluar Akpol," tukas dia.(*)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.00.00

Selengkapnya

Sultan Minta Masyarakat Sumatera Terima Kedatangan Etnis Rohingya ...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat Melayu khususnya di wilayah Sumatera secara sukarela menerima kehadiran warga etnis Rohingya di daerahnya masing-masing. Menurutnya, kedatangan etnis Rohingya Myanmar perlu diterima dan diperlakukan secara manusiawi. Kami mengapresiasi penerimaan masyarakat atas kedatangan etnis Rohingya di beberapa daerah saat ini. "Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa memperdulikan asal usul dan latar belakang budaya atau agama", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (02/01/2024). Mantan wakil gubernur Bengkulu itu mendorong agar pemerintah daerah yang daerahnya didatangi etnis Rohingya menyiapkan barak pengungsian dan makanan yang layak. Tentunya dengan dukungan pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan polri. "Kami ingin Para pengungsi Rohingya juga diperiksa identitas dan riwayat kesehatannya. Jangan sampai kehadiran mereka justru menimbulkan keresahan sosial bagi masyarakat setempat", jelasnya. Meski demikian, lanjutnya, Sultan mendorong agar Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan diplomasi bersama negara-negara ASEAN terhadap junta militer Myanmar. "Kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh pemerintahan militer Myanmar harus dihentikan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus menjadi pionir atas persoalan yang terjadi di Myanmar", tegasnya. Menurut data dari badan pengungsi PBB, UNCHR, lebih dari 1.500 warga Rohingya mendarat di Indonesia sejak bulan November. Rohingya sendiri meninggalkan Myanmar karena kekerasan yang terjadi, di mana mereka dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan. Diketahui, Sedikitnya 147 pengungsi etnis Rohingya mendarat di teluk tak berpenghuni di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), pada Sabtu (30/12) sekitar pukul 23.00 WIB. Teluk itu bersebelahan dengan Desa Kwala Besar yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumut. Mereka tiba dalam kondisi memprihatinkan, dengan makanan dan minuman yang sangat terbatas. Tanpa berpikir dua kali, warga Desa Kwala Besar langsung memberikan pertolongan dengan mengumpulkan makanan, minuman, dan baju bekas layak pakai untuk diberikan kepada para pengungsi, yang terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan, dan 55 anak-anak.(*)

Humas Selasa, 02 Januari 2024 11.09.00

Selengkapnya

Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Aceh; Senator Asal Yogyakarta: Siapa...

dpd.go.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam massa Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya mendatangi lokasi para pengungsi di Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (27/12/2023). Sebelumnya, mereka sempat berdemonstrasi di depan Gedung BMA dan menuntut para pengungsi untuk keluar dari gedung tersebut. Para mahasiswa pun membawa paksa para pengungsi dari lokasi itu ke Kantor Kemenkumham Aceh. Peristiwa ini mengundang kepriharinan dari berbagai pihak. Di antaranya dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., yang menyesalkan terbentuknya aliansi Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya dan mempertanyakan siapa di balik gerakan ini. “Kita sangat prihatin. Gabungan mahasiswa membentuk aliansi yang menolak para pengungsi Rohingya, siapa yang memfasilitasi mereka? Aparat keamanan perlu mengusut ini,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada media (28/12/2023). Menurut Gus Hilmy, tindakan para mahasiswa tersebut menunjukkan adanya banyak celah masalah dalam kehidupan mereka sebagai kaum terpelajar. Kita sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa, bagaimana mungkin mereka berlaku kasar mengusir pengungsi Rohingnya. Tindakan ini membuka banyak celah masalah dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan oleh para pelajar yang seharusnya perilakunya mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya mereka,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada media (28/12/2023). Selain nilai keimanan dan kebudayaan, Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang juga merupakan dasar negara. “Apa mereka tidak sadar bahwa Pancasila kita menempatkan kemanusiaan sebagai sila kedua sesudah sila ketuhanan?! Apa mereka tidak belajar dari bantuan internasional yang diberikan kepada rakyat Aceh, bahkan hingga hari ini, paska bencana tsunami?!” papar Gus Hilmy. Menurut anggota Komite I DPD RI tersebut, negara sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatur para pengungsi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Termasuk dalam pemilihan lokasi para pengungsi merupakan bagian dari pelaksanaan dari Perpres tersebut. “Negara tentu tidak boleh tinggal diam dengan adanya pengungsi Rohingya ini. Ada upaya-upaya yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kita harus menghormati ini agar nama baik Indonesia tidak tercoreng di mata dunia,” kata Gus Hilmy. Di sisi lain, Gus Hilmy mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. “Kita juga prihatin terhadap isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. Utamanya yang menyudutkan para pengungsi, ungkapan-ungkapan kebencian dan diskriminasi. Kita percayakan pada Pemerintah untuk menangani mereka,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 28 Desember 2023 11.02.00

Selengkapnya

Tak Punya Pengolahan Limbah, Paguyuban Pengrajin Tahu Minta Solusi ke...

JOMBANG, dpd.go.id - Persoalan pengolahan limbah masih menjadi kendala yang dihadapi pengrajin tahu yang tergabung dalam Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang. Mereka pun mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tengah melakukan kegiatan reses. Mereka berharap mendapat solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi. "Sampai saat ini, pengrajin tahu di Jombang belum menemukan solusi terkait pengolahan limbah, dalam hal ini Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu. Mereka ingin usahanya berjalan lancar tanpa ada kendala," kata HM Syarif Hidayatullah yang memfasilitasi aspirasi Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang kepada Ketua DPD RI, Minggu (24/12/2023). Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang yang karib disapa Gus Sentot itu menjelaskan, ada 87 pengrajin tahu yang memiliki keluhan tersebut. Sebab, selama ini limbah yang mereka hasilkan dari pengolahan 100 ton kedelai tiap bulannya belum memiliki solusi. Akibatnya, selalu saja hal tersebut jadi persoalan. "Dari pihak paguyuban siap menyediakan lahan untuk pengolahan limbah. Hanya saja kan untuk pembiayaan pengolahan limbah ini kan, butuh biaya yang besar. Maka, mereka butuh bantuan dari pemerintah pusat. Hal inilah yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh Pak LaNyalla," terang Gus Sentot. Menurut Gus Sentot, selama ini persoalan limbah menjadi kendala krusial yang dialami oleh pengrajin tahu. Mereka kerap kali berurusan dengan hukum karena persoalan limbah yang belum terfasilitasi dengan baik. "Harapan mereka dapat difasilitasi, sehingga mereka tenang dalam berusaha dan tidak melulu bersentuhan dengan persoalan hukum," tutur Gus Sentot. Selain persoalan pengelolaan limbah, Gus Sentot menjelaskan jika persoalan yang juga dihadapi oleh pengrajin tahu adalah ketersediaan bahan baku. "Akhir-akhir ini bahan baku tersendat. Kita tahu kan, kedelai ini impor. Sehingga butuh sentuhan dari pemerintah," kata LaNyalla. Aspirasi lainnya, kata Gus Sentot, adalah harapan dari warga di Bandar Kedungmulyo yang berharap bekas banjir di areal pemukiman mereka bisa segera diatasi. "Banjir itu kan musibah tahunan di akibat meluapnya air sungai. Akibat banjir itu terjadi penumpukan lumpur yang perlu untuk dilakukan pengerukan. Perhatian pemerintah kurang. Ada yang bilang untuk pengerukan kewenangan lembaga ini dan itu. Maka, perlu perhatian untuk segera diselesaikan," kata Gus Sentot. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI bergerak cepat berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengrajin tahu tersebut. "Saya langsung tugaskan Komite I dan II di DPD RI untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya kira masalah ini perlu mendapat perhatian khusus kita, apalagi industri tahu di Jombang sangat potensial sebagai penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata LaNyalla. LaNyalla pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin), baik di Kabupaten Jombang maupun di Jawa Timur untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengrajin tahu. "Saya kira Kadin Jombang dan Kadin Jatim perlu turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pengrajin tahu kita tak berurusan terus dengan hukum. Kadin bisa mensupervisi para pengrajin dalam pengelolaan usaha dan limbah mereka," ujar LaNyalla. Pun halnya dengan keluhan warga di Bandar Kedungmulyo, Senator asal Jawa Timur itu meminta BNPB dan dinas PUPR, terutama Subdin Daerah Aliran Sungai segera melakukan pembersihan lumpur imbas banjir. Di sisi lain, perlu dicarikan solusi agar daerah tersebut bebas dari banjir tahunan.(*)

Humas Minggu, 24 Desember 2023 15.01.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI: Tokoh Bangsa asal Jombang Punya Sumbangsih Besar...

JOMBANG, dpd.go.id - Dalam lawatannya ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur serangkaian kegiatan resesnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan jika Kabupaten Jombang memiliki banyak tokoh besar yang ikut menyumbangkan gagasan dalam merumuskan sistem bernegara Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa itu dilahirkan dari pondok-pondok pesantren yang banyak tersebar di yang berjuluk Kota Santri itu. Menurut LaNyalla, sejarah mencatat jika pondok-pondok pesantren yang ada di Jombang melahirkan tokoh-tokoh besar yang mewarnai perjalanan bangsa dan negara ini. Baik di era para perjuangan kemerdekaan, maupun di era para pendiri bangsa merumuskan sistem bernegara, serta di era penerus pembangunan bangsa dan negara ini. "Boleh dikatakan jika tokoh-tokoh yang ada di Jombang ini adalah pemegang saham bangsa dan negara ini," tegas LaNyalla, pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center Jombang, Sabtu (23/12/2023). Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah sepatutnya masyarakat Jombang memiliki tradisi berpikir yang sangat patriotisme dan nasionalisme. Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Peta jalan itu juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Caranya adalah dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yang di antaranya adalah tokoh-tokoh dari Jombang," papar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sistem bernegara itu telah dihapus secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Alih-alih melakukan amandemen, yang terjadi justru menghapus secara total sistem bernegara kita. Karena yang terjadi, lebih dari 95 persen isi pasal-pasal di dalam UUD 1945 naskah asli. "Karena sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan sistem ekonomi yang semakin kapitalistik liberal," urai LaNyalla. Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi prestasi yang telah diraih Kabupaten Jombang, baik di tingkat regional maupun nasional. Penghargaan tersebut di antaranya tiga penghargaan sekaligus untuk kategori Top BUMD di Tahun 2023 ini. LaNyalla mendorong agar tak hanya BUMD, tetapi BUMDes yang ada di desa-desa yang terus didorong dan digenjot dalam konteks pembangunan di Kabupaten Jombang. "Bagi kami di DPD RI, peran BUMDes seharusnya bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka," tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim menilai, BUMDes harusnya memiliki peran yang sangat besar dalam membangun perekonomian desa. BUMDes juga seharusnya mampu menjembatani petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Sebab, sejatinya BUMDes mampu memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar. Selama ini, petani selalu mengandalkan tengkulak untuk mengakses pasar. Karena memang merekalah yang memegang akses terhadap pasar. Peran itu seharusnya bisa diambil-alih oleh BUMDes. Bisa bisa mengorganisir petani dan menjual hasil pertanian atau perkebunan mereka langsung ke pasar. Dengan begitu, petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Di sisi lain, LaNyalla mengungkap bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi yang cukup lengkap. Mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan kawasan industri strategis. Sebagai Kota Santri Kabupaten Jombang juga memiliki nilai lebih sebagai penjaga moral dan akhlak dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, LaNyalla menilai sudah seharusnya pondok pesantren di Jombang dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Jombang. Pj Bupati Jombang, Sugiat menjelaskan, saat ini Kabupaten Jombang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. "Saat ini di Kabupaten Jombang ada 91 desa dengan kategori mandiri dan 211 desa dengan kategori maju," tutur Sugiat. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Jombang Sugiat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, HM Syarif Hidayatullah yang karib disapa Gus Sentot, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang serta ratusan kepala desa se-Kabupaten Jombang.(*)

Humas Sabtu, 23 Desember 2023 14.58.00

Selengkapnya

Selain Bawang Merah, Ketua DPD RI Dorong Kabupaten Nganjuk Kembangkan...

NGANJUK, dpd.go.id - Selain sebagai sentra penghasil bawang merah, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi kesuburan tanah dan topografi sebagian wilayah di dataran tinggi pegunungan. Selain cocok untuk potensi pertanian dan perkebunan, menurut sejumlah riset juga cocok untuk sentra peternakan. Berangkat dari hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar potensi perkebunan dan peternakan juga dapat dikembangkan dan ditingkatkan. "Jadi nantinya, selain sebagai sentra penghasil bawang merah, Kabupaten Nganjuk memiliki pemasukan lain dari sektor perkebunan dan peternakan," kata LaNyalla dalam pidatonya pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Nganjuk di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk, Kamis (21/12/2023). Pada acara yang mengambil tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' itu LaNyalla melanjutkan, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur. Oleh karenanya, sudah selayaknya orientasi pembangunan desa-desa di Kabupaten Nganjuk harus terintegrasi. Tujuannya agar dapat memastikan Kabupaten Nganjuk dalam hal menjaga predikat sentra penghasil bawang merah. Senator asal Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Pemkab Nganjuk yang membuat website yang menyajikan informasi lengkap mengenai bawang merah. Di dalamnya terdapat informasi mengenai kebutuhan para petani bawang merah yang meliputi penyedia sarana produksi, benih, pupuk dan lainnya. Termasuk juga informasi mengenai kelompok tani, informasi lahan, hingga produk olahan bawang merah yang siap dipasarkan. "Saya menilai langkah Pemkab Nganjuk membuat website yang memuat informasi aktual mengenai bawang merah secara lengkap merupakan langkah yang tepat," tutur LaNyalla. LaNyalla berharap para pemangku kebijakan harus memastikan orientasi kebijakan dalam penggunaan anggaran untuk memastikan belanja pembangunan, baik APBD maupun Dana Desa (DD), untuk mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif Nganjuk sebagai kabupaten penghasil holtikultura bawang merah terbesar di Jawa Timur. "Maka politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten, maupun pemerintahan desa juga harus berorientasi untuk memastikan, semua potensi tersebut bermuara kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat," ujar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, wajah provinsi adalah wajah kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil yakni desa. Oleh karenanya, pembangunan yang titik tekannya adalah kesejahteraan masyarakat, juga harus terintegrasi dari pusat hingga ke desa-desa. LaNyalla juga menawarkan Peta Jalan perbaikan sistem bernegara dan mengajak kepada seluruh elemen bangsa, termasuk kepala desa di Kabupaten Nganjuk untuk melahirkan konsensus bersama agar kembali kepada kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian diperbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegara seperti saat amandemen 1999-2002 silam. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Chaniago, Dandim 0810/Nganjuk Letkol Inf Andi Sasmito, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Alamsyah, Ketua KADIN Nganjuk Dimyati Rofi'i, Wakil Ketua DPRD Nganjuk yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Nganjuk Raditya Haria Yuangga, Pengusaha Thoriq Thalib Ishaq, ratusan kepala desa se-Kabupaten Nganjuk dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Kamis, 21 Desember 2023 14.56.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI: Desa di Bojonegoro Harus Jadi Penopang Ketahanan...

Humas Rabu, 20 Desember 2023 14.40.00

Selengkapnya

Dinilai Lecehkan Syariat Islam Demi Dukung Prabowo, Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengecam materi pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menggunakan analogi syariat Islam dalam sholat sebagai bahan candaan. Dikatakan LaNyalla, olok-olok atau candaan terhadap syariat dalam ibadah sholat sangat tidak pantas, dan melecehkan ibadah utama umat Islam. Menurut LaNyalla apa yang dilakukan Menteri Perdagangan RI itu adalah bentuk fanatisme buta yang melampaui batas, demi mendukung paslon dalam Pilpres. “Ini bukan saja offside, tapi sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat bawah. Apalagi kita selama ini sudah punya rambu-rambu terkait materi yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Komika saja, yang jelas niatnya melawak, dipidana, apalagi politisi,” tandas LaNyalla di sela reses di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu, (20/12/2023). LaNyalla mengaku mendapat banyak sekali aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat di grass root, dan dari sejumlah tokoh, yang mengecam apa yang dilakukan Zulkifli Hasan tersebut, setelah video rekaman pidatonya viral di media sosial. “Masyarakat di bawah dan sejumlah tokoh jadi geram melihat itu. Saya maklum, karena hal itu sudah masuk ke ranah yang sangat privat dalam ibadah Umat Islam. Apalagi perintah sholat itu satu-satunya perintah yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad dalam Isra’ Mi’raj. Ini ibadah yang paling utama,” tandasnya. Sebagai Ketua Partai, lanjut LaNyalla, seharusnya Zulkifli Hasan paham apa itu "istihza’a". Yang secara bahasa berarti "sukhriyah" atau melecehkan dengan mengolok-olok. Apalagi yang diolok-olok adalah ibadah salat yang merupakan wujud Habluminallah dalam ajaran Islam. “Mengolok-olok dengan sebutan buruk kepada seseorang atau kelompok saja dilarang di dalam AlQuran. Apalagi mengolok-olok ritual ibadah sholat, meskipun sebagai candaan,” imbuhnya. LaNyalla menganggap fenomena olok-olok dan cemooh atau candaan terhadap agama, terutama Islam di Indonesia yang belakangan ini semakin marak di media sosial, adalah dampak dari kemenangan faham materialisme atas idealisme dan spiritualisme. “Ini menurut saya dampak dari perubahan Konstitusi dan Sistem Bernegara di Indonesia, yang semakin liberal, individualistis dan penghambaan ekonomi kapitalistik. Karena memang kita sudah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi yang telah diubah total di tahun 1999 hingga 2002 itu,” tandasnya. Karena itu, ia berulang kali menyampaikan bahwa Pemilihan Presiden Langsung memang bukan budaya dan tradisi Indonesia. Tapi adopsi dari sistem barat yang individualis. Sehingga mengubah karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya bangsa yang guyub dan komunal. “Ini bisa kita lihat, dalam pemilihan ketua di organisasi apapun, termasuk partai, yang dilakukan melalui perwakilan. Bukan dipilih langsung oleh semua anggotanya secara langsung,” pungkasnya. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggambarkan bahwa saat ini ada kelompok masyarakat saat menjalankan salat tidak berani melafalkan 'Amin' begitu imam selesai membaca Surat Al Fatihah. Juga tidak menjulurkan satu telunjuk jari saat tasyahud, karena khawatir dikira mendukung paslon lain. “Ini karena saking cintanya kepada Pak Prabowo,” selorohnya di video tersebut, sembari memeragakan dengan menjulurkan dua jari. (*)

Humas Rabu, 20 Desember 2023 10.30.00

Selengkapnya

DPD RI SUKSES RAIH PERINGKAT PERTAMA PENGHARGAAN INFORMASI PUBLIK...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sukses meraih peringkat pertama penghargaan “menuju informatif” dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/12). Pada penganugerahan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir telah mewakili DPD RI dalam menerima anugerah yang disampaikan oleh Komisioner KIP, Handoko Agung Saputro dan disaksikan oleh berbagai pimpinan kementerian/lembaga. “DPD RI tentunya telah membuktikan komitmen tinggi menjalankan UU KIP 14/2008. Ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu,” ujar Lalu Niqman. Lalu Niqman juga meyakini, Monev yang digelar KIP setiap tahun ini mengalami tren kenaikan dan menunjukkan progress positif dari aparatur hingga berdampak pada kenaikan kinerja di DPD RI. "Alhamdulilah setiap tahun kami mengalami tren kenaikan," imbuhnya. Senada dengan itu, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma juga menyampaikan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik. “Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel, mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi dan inklusifitas akses informasi publik,” ujar Mahyu. Dengan perolehan nilai 88,09 tentunya DPD RI menduduki peringkat ke-1 dari 13 Kementerian/Lembaga yang memperoleh klasifikasi Menuju Informatif. Sebanyak total 369 Badan Publik mengikuti rangkaian Monev KIP 2023 yang terdiri atas tahapan Monitoring Portal Resmi dan Portal PPID Badan Publik, Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), serta Uji Presentasi di hadapan para komisioner Komisi Informasi Pusat dan praktisi pengelola informasi.(*)

Humas Rabu, 20 Desember 2023 10.25.00

Selengkapnya

Perjanjian Kinerja Ditandatangani, Setjen DPD RI Dituntut Capai Target 2024...

JAKARTA, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi bersama Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin memimpin penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI tahun 2024 di DPD RI, Selasa (19/12/2023). Adanya Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas Setjen DPD RI sebagai supporting system yang memberikan dukungan administrasi dan keahlian bagi DPD RI. "Perjanjian Kinerja dapat menjadi dasar bagi unit kerja untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk anggaran di dalamnya dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dan berdampak bagi kemajuan lembaga DPD RI, pemerintah, dan masyarakat," ucap Rahman Hadi di depan Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Setjen DPD RI. Perjanjian Kinerja, lanjut Rahman, juga dapat menjadi langkah awal bagi setiap pimpinan unit kerja untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang menggunakan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rahman berharap, dengan adanya komitmen dari pemberi dan penerima penugasan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dapat mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan secara akuntabel, transparan, dedikasi, dan integritas di lingkungan Setjen DPD RI. "Dan diharapkan melalui kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini dapat memberikan kontribusi bagi penambahan nilai akuntabilitas kinerja Setjen DPD RI pada pelaporan kinerja di tahun 2024 sehingga berdampak pada penilaian reformasi birokrasi Setjen DPD RI," imbuhnya. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir menjelaskan bahwa kegiatan penandatanganan tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Perpres No. 29/2014 dan PermenPAN-RB No. 53/2014. Dia menjelaskan, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawah kendalinya, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang memuat sasaran, indikator, target, dan anggaran yang akan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. "Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima kinerja, sehingga kinerjanya akan terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia," imbuh Lalu. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 tersebut akan dilaporkan ke Kementerian PAN-RB melalui aplikasi e-SAKIP Reviu dan diunggah ke website dpd.go.id, website rb.dpd.go.id, dan aplikasi e-kinerja Setjen DPD RI. "Kami berharap seluruh Biro/Pusat dan kantor daerah untuk mengunggah di masing-masing media sosialnya sebagai wujud keterbukaan informasi," ucapnya.(*)

Humas Selasa, 19 Desember 2023 10.22.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI: Kalau Serius, PSSI Sasar Rumah Judi Online...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola Polri menyasar rumah judi online yang yang diduga menjadi sponsor klub sepakbola Tanah Air. Sebab, kata LaNyalla, perjudian, apapun bentuknya, selain dapat merusak masyarakat juga akan membuat pertandingan sepakbola berjalan tak fair. Padahal, fair play merupakan salah satu indikator penting dalam ranah persepakbolaan, tak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. "Saya meminta agar PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola serius menyasar rumah judi online yang menjadi sponsor atau mereka yang memang terlibat dalam pendanaan salah satu klub di Indonesia. Karena mereka ini merusak tatanan moral masyarakat dan merusak sepakbola Indonesia. PSSI harus terjun langsung dan turut andil menelusuri ini. Jangan muter di dalam rumah saja," tegas LaNyalla saat bincang santai dengan komunitas suporter bola yang tergabung di dalam LaNyalla Academia, Selasa (19/12/2023). Senator asal Jawa Timur itu menilai aksi mencegah rumah judi menjadi sponsor klub, akan menunjukkan bukti keseriusan negara dan PSSI dalam mewujudkan transformasi sepakbola Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Apalagi rumah-rumah judi yang servernya ditempatkan di negara tetangga itu menyedot uang warga Indonesia dalam jumlah fantastis. "Kalau PSSI hanya sibuk muter di dalam rumah sendiri, akibatnya kasus-kasus kecil dipaksakan jadi besar, seolah sudah membuat sepak bola bersih. Tapi rumah judi online yang merugikan warga negara dan merusak mental pemain dan klub terus jalan. Ini seharusnya yang menjadi fokus,” timpal mantan Ketua Umum PSSI itu. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di persepakbolaan Indonesia, LaNyalla tahu persis kesulitan dalam mengusut judi onilne di sepakbola Indonesia. Tetapi ia yakin bila dilakukan serius, PSSI bisa memutus hubungan rumah-rumah judi online tersebut dengan klub-klub di tanah air. "Seperti harapan masyarakat pecinta sepakbola Indonesia, saya juga memimpikan sepak bola yang bersih, permainan yang fair, yang muaranya tentu pada prestasi terbaik timnas,” imbuh mantan Ketua Badan Timnas PSSI itu.(*)

Humas Selasa, 19 Desember 2023 09.44.00

Selengkapnya

Belajar e-Parlemen, Dewan Nasional Namibia Kunjungi DPD RI...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menerima kunjungan benchmarking study dari Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha, di DPD RI, Selasa (19/12/2023). Kunjungan tersebut dilakukan Lukas Sinimbo untuk mempelajari kegiatan operasional dari lembaga legislatif di Indonesia, mulai dari sistem administrasi, penganggaran, ataupun pelayanan kegiatan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas wakil daerah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha menjelaskan bahwa negaranya menganut asas trias politika, di mana pemerintahan dijalankan dengan membagi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk cabang legislatif, terdiri dari dua lembaga yaitu Dewan Nasional dan Majelis Nasional. Menurut Lukas, sebagai negara yang baru merdeka di tahun 1990, menurutnya perlu dilakukan pembelajaran ke negara lain terkait pelaksanaan persidangan. "Kami juga ingin belajar tentang praktik-praktik ideal terkait kepemimpinan di persidangan dan staf administrasi. Kami perlu belajar dengan negara yang telah membangun sistem yang lama agar kami bisa membangun hubungan antara staf politisi dengan staf administrasi dengan baik," jelasnya. Selain itu, kedatangan ke DPD RI juga bertujuan untuk mempelajari cara-cara dalam membangun hubungan dan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dengan eksekutif yang bisa diterapkan di negaranya. Karena selama ini rekomendasi yang dirumuskan oleh lembaganya ketika melakukan pengawasan, tidak sepenuhnya dilakukan oleh lembaga eksekutif di negaranya. "Oleh karena itu, kami ingin belajar lebih jauh bagaimana membangun hubungan yang baik antara legislatif dengan eksekutif," ucapnya. Terkait dengan kunjungan tersebut, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya, DPD RI dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang merupakan pegawai negeri profesional yang memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Sekretariat Jenderal ini bertugas untuk memberikan dukungan administratif, operasional, keahlian, dan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi," jelas Darmansyah yang didampingi oleh Deputi Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI Sanherif S Hutagaol, dan beberapa pejabat di lingkungan Setjen DPD RI. Senator dari Bangka Belitung ini juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan persidangan, DPD RI telah melaksanakan strategi e-parlemen. E-parlemen tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, dan standar pada inti proses tata kelola parlemen dan serta mendorong kolaborasi, inklusivitas, partisipasi dan keterbukaan Parlemen kepada masyarakat. "Strategi e-parlemen DPD RI saat ini adalah membangun satu ekosistem aplikasi yang meliputi database keanggotaan, portal dan dasboard DPD RI, mapping kegiatan DPD RI, informasi persidangan DPD RI, dan digital signage yang memberikan kemudahan akses informasi mengenai kinerja DPD RI ke masyarakat," ucap Darmansyah. Dalam kesempatan tersebut, Darmansyah juga berharap dapat terjadi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Namibia. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat pada negara-negara besar saja, tetapi telah berkembang ke berbagai wilayah, termasuk ke negara-negara di benua Afrika. Sehingga dengan adanya kerja sama tersebut, dapat memberikan manfaat perekonomian bagi kedua negara. "Kami juga berharap akan terjadi penguatan kerja sama antar parlemen untuk mendorong dialog dan kerja sama antar lembaga senat atau kamar kedua secara bilateral dan multilateral, dalam rangka berbagi pengetahuan dan praktek terbaik dalam penyelenggaraan bikameralisme sesuai dengan konteks politik masing-masing negara," harap Darmansyah Husein. Penawaran penguatan kerja sama bilateral tersebut pun disambut baik oleh Lukas. Menurutnya kunjungan-kunjungan dari negaranya, seperti Presiden Namibia beberapa waktu lalu dan kini Dewan Nasional Namibia, dapat membuat pintu kerja sama antar kedua negara. "Kunjungan ini akan kami tindaklanjuti, apalagi presiden dan menteri telah berkunjung ke Indonesia. Dengan demikian, masyarakat kita percaya karena telah saling berkunjung, dan ini akan menjadi pintu kerja sama bagi masyarakat kita," ucap Lukas.(*)

Humas Senin, 18 Desember 2023 08.12.00

Selengkapnya

Di Hadapan AKD Probolinggo, Ketua DPD RI Ingatkan Lima Prioritas...

PROBOLINGGO, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu dengan ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat melakukan kegiatan reses, Jumat (15/12/2023). Pada kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Rumah Dinas Bupati Probolinggo itu, LaNyalla mengingatkan lima prioritas yang harus dilakukan kepala desa agar desa yang mereka pimpin menjadi mandiri. "Lima prioritas itu adalah pengembangan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa," papar LaNyalla, pada kegiatan yang mengambil tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" itu. Menurut LaNyalla, dengan segala macam potensi yang dimilikinya, memang sudah seharusnya desa itu mandiri. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dimaksudkan agar desa mampu bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi. Dalam konteks itu, Senator asal Jawa Timur itu menyebut yang utama adalah orientasi dari para pemangku kebijakan desa, baik kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh stakeholder lainnya. "Tentu orientasinya adalah mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi," terang LaNyalla. Potensi desa, kata LaNyalla, harus ditentukan dengan baik dan benar, berdasarkan keunggulan yang dimiliki. Sebab, antara satu dengan desa yang lain memiliki keunggulan potensi berbeda. Dalam menentukan, LaNyalla menilai harus lahir dari stakeholder desa, bukan ditentukan oleh struktur yang lebih tinggi. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden sekalipun. Tidak boleh top down, tapi harus bottom up," tegas LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla menyebut lembaganya secara khusus juga mendorong optimalisasi BUMDes. Sebab, keberadaan BUMDes telah diatur dalam peraturan pemerintah dan sudah efektif berlaku. "Bagi kami di DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. Sebab, BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka," terangnya. Ada banyak peran, fungsi dan keuntungan adanya BUMDes. LaNyalla menyontohkan jika saja BUMDes memegang satu proses produksi yang bisa dikelolanya, maka hal itu lebih baik daripada dikelola oleh individual orang per orang. Karena BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah Pendapatan Desa. "BUMDes juga bisa memotong permainan para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Karena selama ini petani dengan lahan kecil atau peternak kecil, hanya memiliki akses pasar melalui para tengkulak," ujar LaNyalla. Apalagi jika BUMDes bisa mengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke pasar, pasti tengkulak tidak mampu memainkan harga dan petani kecil mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak. "Apabila BUMDes menjadi besar, tentu BUMDes berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud. Inilah yang harus menjadi fokus kerja masa depan para kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada di desa," ingat LaNyalla. Menurut LaNyalla, apa yang dipaparkannya berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LaNyalla menegaskan bahwa ia tengah menawarkan Peta Jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Caranya, kata dia, bangsa dan negara ini harus kembali menerapkan sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Ini adalah Peta Jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Yaitu dengan cara menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila," tegas LaNyalla. Sebab, azas dan sistem bernegara telah diubah melalui amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002. Sejak saat itu, bangsa ini mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. "Hasilnya, sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk konsesi lahan atau izin pertambangan," urai LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa ini, termasuk kepala desa, untuk melahirkan konsensus bersama, agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Caranya, kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. "Sehingga kita akan kembali kepada mazhab ekonomi kesejahteraan, yaitu konsep ekonomi usaha bersama dengan azas kekeluargaan dan pemerataan. Karena rakyat, terutama mereka yang berada di desa-desa, harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya," demikian LaNyalla. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI memberikan apresiasi kepada kabupaten dan desa-desa di Kabupaten Probolinggo, atas prestasi yang sudah diraih, baik di tingkat regional maupun nasional. Termasuk yang paling baru adalah keberhasilan Kabupaten Probolinggo menyabet penghargaan Pembangunan Ekosistem Literasi. Karena penghargaan tersebut identik dengan pembangunan sumber daya manusia melalui kualitas pendidikan. Hadir pada kesempatan itu Pj Sekda Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Ketua KADIN Kabupaten Probolinggo Gede Vandana Wijaya atau Ivan GSL dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Probolinggo.(*)

Humas Jumat, 15 Desember 2023 15.47.00

Selengkapnya

Di Tahun Politik, Ketua DPD RI Berjuang Kalahkan Nilai-nilai Barat...

JAKARTA, dpd.go.id - Di tahun politik ini, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan tidak punya agenda politik untuk memenangkan pasangan calon presiden satu pun. Agenda besar dirinya adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002. "Saya tidak punya agenda politik untuk memenangkan pasangan calon presiden. Selain saya tidak mau, sebagai anggota DPD RI sudah jelas dalam Undang-undang, kami tidak boleh partisan," kata LaNyalla dalam sambutan virtual pada Musyawarah Pimpinan Nasional 2023 Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) yang dilaksanakan di Makassar, Sabtu, (16/12/2023). Lanjut dia, yang diperjuangkan saat ini adalah memenangkan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada azas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam. Karena, lanjut dia, Indonesia telah memiliki sistem tersendiri, yang paling sesuai dengan watak asli dan kemajemukan bangsa Indonesia. Tetapi sistem itu dibuang, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru. "Padahal, seharusnya yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan mengganti sistem bernegara. Karena para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala barat maupun timur. Yang semuanya tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai negara majemuk dan kepulauan ini," paparnya. Dijelaskan oleh Senator asal Jawa Timur itu, bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yaitu adanya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan. "Anggota MPR berasal dari anggota DPR yang dipilih secara langsung dan utusan-utusan lain, yaitu Utusan Golongan-Golongan dan Utusan Daerah yang harus diutus dari bawah," tukas dia. Anggota DPR, anggota Utusan Golongan dan anggota Utusan Daerah itulah menjadi penjelmaan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mereka ini yang akan bermusyawarah di MPR RI, untuk merumuskan Haluan Negara, sebagai bentuk kehendak politik rakyat. "Lalu mereka inilah yang memilih Presiden di MPR untuk menjalankan Haluan Negara tersebut. Sehingga Presiden adalah Mandataris dari Penjelmaan Rakyat tersebut. Artinya Presiden adalah petugas rakyat. Yang kemudian dievaluasi di akhir masa jabatannya," kata pria asli Bugis yang besar di Jawa Timur itu. Sistem itulah yang menurut LaNyalla harus disempurnakan dan perkuat. Sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. Sehingga bangsa Indonesia kembali dengan jati dirinya. "Pemilihan Presiden langsung hanya mengakibatkan polarisasi di masyarakat. Dan hal itu sangat tidak produktif, serta menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika," katanya. Pemilihan Presiden secara langsung juga telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang dijalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa di-fabrikasi. Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka dan disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita palsu yang dibentuk sedemikian rupa. Pilpres langsung juga sangat rawan terjadi kecurangan yang massif dalam pelaksanaannya. Sebab tidak satupun calon presiden yang bisa memiliki bukti formulir C-1 dari 800 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia. Kata LaNyalla, hal itulah yang seharusnya menjadi refleksi. Bagaimana mungkin bangsa yang berketuhanan ini dapat melakukan apa saja, termasuk kecurangan dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dan kekuasaan? "Inilah yang saya katakan, bahwa saya berniat dan berjuang, untuk mengembalikan kemenangan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada azas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam," tegasnya Dia berharap para mahasiswa yang tergabung di dalam Lingkar Dakwah Mahasiswa Islam memiliki kesadaran kolektif, untuk bertaubat dengan sistem liberal barat yang dipaksakan diterapkan di Indonesia. Yang ternyata memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. "Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara Liberal. Hal itu hanya menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," tukas dia.(*)

Humas Sabtu, 16 Desember 2023 15.44.00

Selengkapnya

Sultan Sayangkan Panelis Debat Pilpres Tidak Mempersoalkan Periodesasi Jabatan Maksimal...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin turut mengomentari proses debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa 12 Desember lalu. Menurutnya, masyarakat tidak mendapatkan banyak gambaran yang terang terkait topik demokrasi, terutama peran dan fungsi partai politik dari ketiga capres. "Saya kira para Panelis Debat Pilpres cukup baik mengeksplor realitas demokrasi dan politik nasional secara umum. Namun para panelis belum secara detail dan kritis mempersoalkan jabatan ketua umum partai politik yang tidak dibatasi oleh undang-undang partai politik saat ini", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (17/12). Keberadaan Partai politik saat ini, kata mantan aktivis KNPI itu, perlu dilakukan pembaharuan, agar mampu berkontribusi pada pembangunan demokrasi Indonesia. Karena dalam kelembagaan dan pola kaderisasi parpol cenderung tidak demokratis. "Hal ini terlihat dari jabatan ketua umum partai politik yang sepertinya berlaku seumur hidup. Padahal partai politik diberikan tugas oleh konstitusi sebagai institusi publik yang bertanggung jawab untuk mencetak calon pemimpin nasional", tegasnya. Tapi kelembagaan partai, sambungnya, justru lebih banyak diatur oleh Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Partai. Akibatnya persoalan paling krusial seperti masa jabatan maksimal ketua umum partai tidak mampu dikendalikan oleh undang-undang. "Partai politik bukan organisasi dagang atau perusahaan keluarga yang secara tirani dimiliki dan dikuasai oleh satu atau sekelompok orang. Jadi sangat disayangkan isu partai politik yang menghambat proses demokrasi dan keadilan politik ini justru absen dalam proses debat kemarin", tutupnya.(*)

Humas Minggu, 17 Desember 2023 15.41.00

Selengkapnya

Kunjungi Ponpes di Pasuruan, LaNyalla Didoakan Kiai Sukses Perjuangkan Kembali...

PASURUAN, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkeliling pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Ada dua pondok pesantren yang dikunjunginya, yakni Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani dan Pondok Pesantren Sidogiri. Di kedua pondok pesantren tersebut, LaNyalla mendapat dukungan sekaligus doa dari para kiai agar perjuangan mengembalikan UUD 1945 naskah asli membuahkan hasil. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, KH Yazid Bustomi mengapresiasi kehadiran Ketua DPD RI ke pondok pesantrennya. "Sejak dulu beliau memang rajin mengunjungi pondok-pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani. Beliau selalu meminta pertimbangan tentang apapun yang sedang diperjuangkan," kata kiai yang karib disapa Gus Yazid itu di pondoknya, Minggu (17/12/2023). Gus Yazid mendukung perjuangan LaNyalla mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Ia pun mendoakan agar perjuangan Senator asal Jawa Timur itu berhasil, sehingga sistem bernegara dan sistem ekonomi bangsa kembali sejalan dengan falsafah bangsa, yakni Pancasila. Usai dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, Ketua DPD RI melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren Sidogiri. Ketua DPD RI diterima oleh pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, KH Nur Hasan Ghozi dan Ustaz Hamid. Ketua DPD RI kembali mendapatkan dukungan doa agar perjuangannya membuahkan hasil. KH Nur Hasan Ghozi menegaskan jika ia mengawal penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli. "Melalui stakeholder dan elemen yang ada, baik itu jaringan pondok pesantren maupun ormas, kami mengawal dan mendukung penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli," kata kiai yang karib disapa Gus Nur ini. Bukan tanpa alasan Gus Nur mendukung gerakan Ketua DPD RI. Sebab, katanya, satu-satunya solusi bangsa adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Kalau tidak begitu, maka segala sesuatunya akan dikalkulasi secara politis, bukan secara kebangsaan," ujar Gus Nur. Ketua DPD RI bersyukur perjuangannya mendapat dukungan luas dari stakeholder bangsa, termasuk pondok-pondok pesantren. Menurut LaNyalla, tak hanya di Pasuruan dan Jawa Timur saja, berdasarkan kunjungannya ke lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia, ia selalu diberikan mandat untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa melalui jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Apa yang sedang saya perjuangkan ini bukan keinginan saya pribadi. Tetapi ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang menginginkan agar bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla. Sistem tersebut yakni Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, yang telah diganti total melalui amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002 silam. Hasilnya, sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. "Sedangkan sistem bernegara kita tak lagi sejalan dengan Sila Keempat Pancasila, yang mengedepankan musyawarah mufakat. Bangsa ini justru mempraktikkan Demokrasi Liberal ala Barat. Salah satu produknya adalah Pilpres Langsung yang terbukti menimbulkan banyak masalah, salah satunya polarisasi rakyat," ujar LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa ini untuk melahirkan konsensus bersama, agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Caranya, kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum," demikian LaNyalla. Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Rafi Aydrus dan sejumlah aktivis yayasan LaNyalla Academia.(*)

Humas Minggu, 17 Desember 2023 15.35.00

Selengkapnya

Buka National Coaching Clinic Wasit, Juri dan Pelatih, LaNyalla Ingatkan...

BANYUWANGI, dpd.go.id - Saat berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kegiatan resesnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan membuka kegiatan National Coaching Clinic Wasit, Juri dan Pelatih Pencak Silat 2023. Pada kegiatan yang mengambil tema 'Bangkitkan Mental Atlet Demi Prestasi Dunia' itu, LaNyalla mengingatkan agar stakeholder di olahraga seni beladiri pencak silat agar selalu memegang teguh empat aspek nilai luhur pencak silat. "Empat aspek nilai luhur pencak silat itu adalah aspek spiritual, seni gerak, beladiri dan olahraga. Saya meminta agar empat aspek nilai luhur ini dipegang teguh, baik oleh wasit, juri, pelatih dan atlet itu sendiri," kata LaNyalla saat membuka acara yang diselenggarakan IPSI Kabupaten Banyuwangi dan Blambangan National Championship di Aula Kantor Kecamatan Giri Banyuwangi, Rabu (13/12/2023). Pada kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi pencak silat yang mampu menorehkan banyak prestasi di kancah internasional. Yang terbaru, kata LaNyalla, pencak silat Indonesia berhasil meraih juara umum di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Tak tanggung-tanggung, olahraga asli Indonesia itu meraih 9 medali emas, 6 perak dan 1 perunggu. "Pencapaian itu tentu membanggakan, tak hanya bagi mereka yang terlibat dalam cabang olahraga pencak silat saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Yang juga membanggakan adalah, capaian medali tersebut melampaui dari target yang dicanangkan," ujar LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai peningkatan kapasitas teknikal kepada mereka yang terlibat di dalam pembinaan atlet pencak silat Indonesia harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Salah satunya adalah melalui pelatihan atau coaching clinic untuk juri, wasit dan pelatih, yang hari ini diselenggarakan oleh IPSI Kabupaten Banyuwangi bersama Blambangan National Championship. "Saya berharap coaching clinic hari ini mampu menghasilkan juri, wasit dan pelatih pencak silat yang profesional, andal dan menjunjung tinggi sportivitas," harap LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu Ketua Harian IPSI Kabupaten Banyuwangi Janoto, Wakil Ketua II IPSI Banyuwangi Sugi Hariyono, Sekretaris Umum IPSI Banyuwangi Hidayaturrahman, Presiden Blambangan National Championship Yuwono Darpito, Ketua Panitia Acara Winarno, serta puluhan juri, wasit dan pelatih pencak silat.(*)

Humas Rabu, 13 Desember 2023 16.07.00

Selengkapnya

Sampaikan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove Di Forum COP28, Sultan Puji Komunitas...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong para pemimpin dunia melakukan kolaborasi dalam program konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup di Paviliun Indonesia pada COP28 Dubai pada Rabu (06/12). "Agenda pengendalian terhadap kenaikan suhu bumi menjadi tanggung jawab bersama yang urgen. Salah satunya dengan melakukan inovasi rehabilitasi kawasan hutan dan lahan yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia selama ini", ujar Sultan. Menurutnya, saat ini Indonesia cukup intensif mengembangkan program rehabilitasi hutan mangrove yang merupakan kawasan hutan mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 24 persen dari total luas mangrove dunia, yaitu 3,36 juta hektar. Diperkirakan terdapat 3,14 miliar ton karbon biru yang tersimpan di hutan bakau, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya Bangsa Indonesia berkontribusi pada dunia untuk mengurangi gas rumah kaca sesuai komitmen kuat Indonesia yang tercantum dalam untuk NDC. 'Dunia berutang terima kasih terhadap jutaan hektar mangrove Indonesia yang aktif menyerap polusi karbon dunia. Meskipun, kekayaan biodiversitas pesisir tersebut belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah Indonesia", ujarnya. Inilah waktunya, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, bagi kita semua untuk menunjukkan keseriusan dalam pengendalian terhadap krisis iklim. Dunia perlu berkolaborasi memulihkan kembali kerusakan ekosistem yang kita ciptakan sendiri. "Sehingga Kami menaruh kebanggaan terhadap para milenial anak muda komunitas LATUN, yakni komunitas lestari alam laut untuk negeri yang terus berjuang merehabilitasi hutan mangrove di pesisir provinsi Bengkulu. Latun menjadi salah satu contoh bagaimana anak muda sebagai pewaris masa depan dunia merawat kelestarian ekologi", ungkap mantan aktivis KNPI itu. "Karena kolaborasi merupakan simpul kekuatan utama dalam proses rehabilitasi dan konservasi biodiversity. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi", tutupnya.(*)

Humas Jumat, 08 Desember 2023 15.30.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Pertemukan Konjen Jeddah dan Kantor Urusan Haji,...

JEDDAH, dpd.go.id - Banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPD RI atas penyelenggaraan ibadah Haji 2023 lalu, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bergerak cepat untuk melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy. LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang. “Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla. Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. “Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya. Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja. Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI. Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya. Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50. “Menyangkut over kapasitas jamaah di tenda Mina memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jamaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jamaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah,” tukasnya. Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin. Terkait regulasi baru dari Kementerian Haji Saudi tentang pemilihan lokasi tenda di Mina dan Arafah, diungkap Nasrullah bahwa Indonesia masih mempertimbangkan dengan cermat. Mengingat lokasi yang lebih mendekat ke Jamarat, mobilisasi jamaah diatur melalui kereta api. “Akan lebih sulit mobilitas melalui kereta api, mengingat jamaah haji Indonesia jumlahnya mencapai 241 ribu di tahun 2024 nanti,” imbuhnya. Nasrullah meyakinkan Ketua DPD RI, bahwa pelaksanaan Haji 2024 akan lebih baik. Karena semua kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kemenag RI mendasarkan kepada aturan yang diperketat dan pagu anggaran yang lebih tinggi, serta persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Termasuk jarak pemondokan jamaah di Makkah yang paling jauh hanya boleh di kisaran 4 kilometer. “Selain penyediaan shuttle bus khusus Indonesia, kami juga memastikan tidak ada lagi lokasi pemondokan yang jauh, atau jalanan yang sulit diakses. Kalau jaman dulu ada lokasi di Bakhutmah, yang jalannya naik turun dan berbukit, atau Kuday yang terlalu jauh, sekarang sudah dihapus dari peta ploting lokasi pemondokan Jamaah Haji Indonesia,” ungkapnya. Kemenag RI telah menentukan lokasi, masing-masing di Jarwal, Mahbas Jin, Raudha dan yang terdekat di Misfalah, sekitar 800 meter dari Masjidil Haram. Sedangkan yang terjauh di Syisyah, sekitar 4,3 kilometer dari Masjidil Haram. “Semua pemondokan itu minimal setara dengan hotel Bintang 3, atau 4,” tambah Nasrullah. Terkait penambahan Kuota 20 ribu Jamaah dari Kerajaan Saudi, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Haji mengaku siap. Karena pemberian Kuota tambahan tersebut tidak mendadak seperti yang terjadi di musim Haji tahun 2023. “Terakhir yang dapat kami sampaikan, terhadap Jamaah Haji Lansia, kami di Indonesia mengubah kebijakan melalui pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu, baru pelunasan. Kalau sebelumnya, setelah lunas baru pemeriksaan Kesehatan, sekarang kita balik. Sehingga calon jamaah yang diketahui memiliki penyakit komorbid yang berat, akan terdeteksi di awal, sebelum melunasi biaya haji,” pungkasnya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI. Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meninjau langsung aktivitas peningkatan layanan di Arafah dan Mina. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan ke lokasi secara non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas yang dijanjikan Kementerian Haji Saudi. (*)

Humas Jumat, 08 Desember 2023 15.27.00

Selengkapnya

Jumlah Petani Menyusut, Sultan Minta Pemerintah Berikan Insentif Modal Usaha...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk serius memperhatikan persoalan regenerasi Petani Indonesia saat ini. Hal ini disampaikan Sultan menyusul semakin menyusutnya jumlah petani di tanah air. "Pertanian merupakan investasi dengan hasil paling nyata dan menentukan bagi sebuah negara berkembang agraris. Dan petani sebagai pelaku usaha pertanian menjadi modal yang harus dipertahankan kualitas dan jumlahnya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (09/12). Meskipun, kata Sultan, tengah terjadi introduksi teknologi pertanian dalam skala yang besar. Posisi petani masih menjadi kontributor utama ekonomi pertanian dan industri pangan nasional. "Penurunan jumlah pelaku usaha pertanian tentu memiliki banyak faktor dan motifnya. Tapi yang paling menentukan menurut kami adalah tentang ketersediaan insentif modal, teknologi dan pasar yang tidak terintegrasi", ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Terutama, sambungnya, terkait modal usaha dan harga input agribisnis yang dinilai cukup besar sangat memberatkan petani. Sementara akses petani ke lembaga keuangan kita sangat kecil. "Pemerintah sudah menggelontorkan ratusan Triliun dana kredit usaha Rakyat (KUR). Namun itu tidak cukup signifikan menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian", tegasnya. Oleh karenanya, kata Sultan, kami mendorong Pemerintah untuk meningkatkan insentif fiskal ke sektor pertanian. Termasuk memberikan insentif modal dan teknologi pertanian kepada para milenial yang memiliki minat di sektor pertanian. "Persoalannya bahkan anak muda lulusan SMK dan politeknik pertanian tidak bersemangat untuk bertani. Akibat terjadi keterbatasan modal dan teknologi yang berujung pada ancaman krisis petani di Indonesia", tutupnya. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada Senin (5/12/2023). Salah satu hasil sensus menunjukkan, adanya penurunan jumlah petani dari 31,71 juta unit usaha pertanian tahun 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau terjadi penurunan 2,3 juta petani dalam 10 tahun terakhir.(*)

Humas Sabtu, 09 Desember 2023 15.23.00

Selengkapnya

Hari Anti Korupsi: Ketua DPD RI Ingatkan PUPR Potensi Korupsi...

SURABAYA. dpd.go.id - Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berada di bawah koordinasi Kementerian PUPR berpotensi menjadi ladang korupsi dengan pola penyuapan dari pengusaha ke otoritas. Mengingat lamanya proses pengurusan PBG dan SLF tersebut. Demikian diingatkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember. Seperti diketahui, PBG adalah dasar hukum yang memungkinkan pemilik bangunan memulai konstruksi. Sedangkan SLF menyatakan bangunan tersebut aman untuk digunakan. Keduanya berfungsi untuk memastikan investasi bangunan yang aman dan legal. “PGB dan SLF ini menyasar semua bangunan. Tidak hanya Gedung bertingkat. Tetapi juga Gudang dan perumahan. Persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha adalah lamanya waktu pengurusan PBG dan SLF, membuat pelaku usaha menunjuk konsultan untuk mengurus, dimana biayanya akan menjadi sangat mahal. Dan ada potensi penyuapan agar dipercepat,” tandas LaNyalla, Sabtu (9/12/2023). Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu juga mengungkap, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyoroti persoalan lamanya waktu dan bervariasinya biaya konsultan pengurusan PBG dan SLF, sehingga diduga berpotensi terjadi tipikor penyuapan. “PGB dan SLF ini menjadi lama karena harus melibatkan Tim Profesi Ahli (TPA) yang jumlahnya sedikit di Indonesia. Bahkan ada beberapa provinsi yang tidak memiliki TPA, karena organisasinya saja tidak ada. Tidak semua provinsi memiliki Perhimpunan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) yang eksisting,” ungkapnya. Karenanya, lanjut LaNyalla, perlu perhatian serius dari Kementerian PUPR. Jangan sampai di tengah upaya pemerintah meningkatkan peringkat EoDB (Easy of Doing Business) justru jadi tergerus karena persoalan ini. “Mungkin perlu segera diputuskan, metode untuk mempercepat pengurusan PBG dan SLF ini. Sekaligus kepastian biaya yang terjangkau. Yang disesuaikan dengan iklim dunia usaha yang baru saja recovery pasca Pandemi. Juga sistem IT yang lebih terintegrasi dan memudahkan. Sehingga para pelaku usaha tidak harus membayar konsultan,” tukas LaNyalla. Ia pun juga berharap PUPR sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang PBG dan SLF segera menentukan keseragaman dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Sekaligus keseragaman biaya, atau mengacu kepada indek ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota. “Saya hanya berharap, jangan peraturan yang menyulitkan dan lama prosesnya, justru menjadi ladang tindak pidana penyuapan dan kemahalan biaya berusaha bagi para pelaku dunia usaha yang belum sepenuhnya bangkit pasca Pandemi. Selain merugikan, juga melemahkan skor kemudahan investasi di Indonesia,” pungkas Senator asal Jawa Timur ini.(*)

Humas Sabtu, 09 Desember 2023 16.03.00

Selengkapnya

Bustami Dorong Penetapan RUU Desa Sebelum Pemilu...

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPD RI Dapil Lampung, Dr. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., mendorong DPR RI segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan secara pribadi, Bustami yang juga unsur Pimpinan Komite II DPD RI dan Ketua Dewan Pakar DPP APDESI periode 2021-2026 ini mendukung apa yang menjadi aspirasi dari para kepala desa seluruh Indonesia. Empat di antaranya, sebut Bustami, itu sebagaimana terakomodir pada 19 poin RUU hasil revisi dan Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Badan Legislasi DPR RI. Pertama, terkait kenaikan gaji dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Kedua, terkait tunjangan purna tugas kepala desa dan BPD; Ketiga, terkait masa jabatan kepala desa. Keempat, terkait dana desa. ”Oleh karena itu, kami dari DPD RI mendesak agar proses penetapan RUU jadi undang-undang ini diupayakan sebelum Pemilu 2024 mendatang agar semua punya kepastian. Karena, perjuangan (revisi UU) ini kan bukan sehari dua hari. Dan, DPD RI sebagai representatif daerah memang tugasnya harus mengawal agar penetapan revisi UU ini dapat terlaksana dalam satu atau dua bulan jelang Pemilu 2024,” tegasnya, Senin (4/12). Kenapa? Bustami yang juga A’wan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung ini menjelaskan krusialnya perubahan UU tersebut. Seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa, menurutnya ini menyangkut efisiensi biaya pemilu. ”Kemudian yang namanya memimpin, karena kan saya ini pernah jadi bupati (Waykanan periode 2010-2015, red) waktu satu periode lima tahun itu terlalu singkat. Baru dua tahun kita mengenal wilayah dan baru kita berproses, sudah mau pemilu lagi. Itu juga yang terjadi pada kepala desa yang periode masa jabatannya hanya enam tahun,” tegasnya. Demikian halnya membangun desa hanya dengan dana Rp1 miliar atau Rp2 miliar, menurutnya sangat jauh dari kebutuhan. ”Karena infrastruktur daerah itulah yang mengangkat perekonomian rakyatnya. Sehingga dengan jalan usaha tani yang bagus, infrastruktur jalannya bagus, irigasinya bagus, maka harga-harga hasil produksi pertaniannya pun tidak akan mahal. Sekarang ini kan harga-harga kebutuhan produksi pertanian itu mahalnya di ongkos karena jalan yang rusak dan sebagainya,” tandas Bustami yang juga Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Lampung ini. Lebih jauh, anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila MPW Pemuda Pancasila Lampung juga Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ini mengatakan bahwa DPR telah membentuk Panja untuk mulai menyusun draf revisi RUU Desa dengan menggelar rapat pertamanya pada 19 Juni 2023. Kemudian hasil revisi finalnya ada 19 poin penting dalam perubahan yang diusulkan DPR dalam RUU Desa tersebut sebagaimana laporan Ketua Panja DRS. M. Nurdin, M.M. kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI pada 3 Juli 2023 lalu. Ke-19 poin tersebut, antara lain: 1) Penyisipan 2 (dua) pasal diantara Pasal 5 dan Pasal 6 yakni Pasal 5A tentang pengaturan hak Desa atas dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi dan Pasal 5B tentang pengembangan/pemanfaatan kawasan suaka oleh Desa; 2) Perbaikan rumusan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h tentang ”dana operasional”.; 3) Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan. 4) Pasal 26 ayat (4) tentang kewajiban Kepala Desa untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. 5) Pasal 27 perubahan rumusan substansi tentang kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. 6) Pasal 33 menambah substansi syarat calon Kepala Desa yakni tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan. 7) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon Kepala Desa. 8) Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 9) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yakni Pasal 50A tentang hak Perangkat Desa. 10) Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 11) Pasal 62 tentang penambahan hak Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 12) Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana Desa 20% (dua puluh perseratus) dari dana transfer daerah. 13) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal 72A tentang pengelolaan dana Desa untuk peningkatan kualitas masyarakat Desa. 14) Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. 15) Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun. 16) Penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 87 dan Pasal 88 yakni Pasal 87A tentang BUMDes yang dikelola secara profesional dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Koperasi untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. 17) Pasal 118 tentang aturan peralihan bagi: a. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini. b. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi. c. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini. d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. e. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. Penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 120 dan Pasal 121 yakni Pasal 120A tentang ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan (post legislative scrutiny), yaitu 3 tahun setelah pengundangannya, Pemerintah melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada DPR RI. 19) Perbaikan rumusan teknis redaksi Pasal 2, Pasal 4, Pasal 50, Pasal 67, Pasal 78, dan Pasal 86.(*)

Humas Selasa, 05 Desember 2023 13.11.00

Selengkapnya

Intip Kesiapan Tuan Rumah, Ketua DPD RI Apresiasi Kerajaan Saudi...

ARAFAH, dpd.go.id - Komitmen Kerajaan Saudi Arabia untuk meningkatkan layanan kepada jamaah Haji di Arafah dan Mina (Armina) mendapat perhatian dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan, LaNyalla mengintip secara langsung perbaikan di lapangan yang mulai dijalankan saat ini. Dalam peninjauan non protokoler tersebut, Ketua DPD RI melihat secara langsung beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan sejumlah kontraktor di lokasi wukuf di Arafah dan tenda-tenda di Mina, Minggu (3/12/2023) siang waktu setempat. “Saya memberikan apresiasi kepada Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji KSA yang komit melakukan apa yang sudah disampaikan kepada dunia, khususnya kepada Indonesia, bahwa mereka terus melakukan peningkatan layanan, terutama di Armina,” kata LaNyalla. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan lokasi non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas di maksud. “Baru setelah itu, saya akan bertemu dengan pajabat Kantor Urusan Haji dan Konjen di KJRI kita. Jadi sengaja saya balik metodenya. Lapangan dulu, lihat langsung, baru ke otoritas,” ungkapnya. Seperti diketahui, Kerajaan Saudi Arabia memang meningkatkan 4 layanan dasar di Armina. Pertama, penambahan jumlah toilet, kedua menggunakan alas lantai pasir halus di tenda Wukuf, ketiga stabilisasi kelistrikan dan lantai keramik di Mina. Selain itu, kebijakan Kementerian Haji KSA juga meniadakan zona negara dan benua di lokasi Armina. Sehingga tidak ada lagi lokasi khusus untuk negara tertentu di Arafah dan Mina. Tetapi ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap. “Karena menggunakan sistem first come first, maka mulai sekarang Indonesia harus mulai mengincar dan melakukan plot lokasi. Sehingga begitu nanti dibuka pandaftaran, kita sudah punya target lokasi incaran, baik di Arafah maupun Mina,” pungkas LaNyalla. Usai meninjau Armina, Ketua DPD RI dijadwalkan bertemu Konjen RI Yusron B. Ambary di KJRI Jeddah dan pejabat Kantor Urusan Haji, sebelum bertolak ke Indonesia. Dalam kunjungan kali ini, LaNyalla hanya ditemani beberapa staf, dan tidak bersama anggota DPD RI.(*)

Humas Senin, 04 Desember 2023 11.18.00

Selengkapnya

Doni Munardo Meninggal Dunia, Sultan: Beliau Panglima Perang Melawan Covid-19...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku merasa kehilangan dan duka mendalam atas meninggalnya Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Sultan mengaku mengenal dekat mantan Danjen kopassus itu sebagai sosok yang bersahaja, tenang dan pengabdi yang pekerja keras. Semua kita bersaksi beliau pernah menjadi panglima perang melawan pandemi Covid-19 yang militan. "Kita patut bersyukur bahwa bangsa ini pernah dianugerahi seorang patriot dengan reputasi pengabdian yang tulus. Pak Doni Munardo bekerja senyap untuk mewujudkan capaian besar yang menjadi tanggung jawabnya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (04/12). Di komunitas Melayu, kata Sultan, Jenderal Doni Munardo merupakan panutan yang sangat dihormati. Beliau selalu memberikan perhatian yang serius pada etika bisnis dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. "Semoga perjuangan dan pengabdian beliau kepada bangsa ini tercatat sebagai amal ibadah dan amal jariyah oleh Allah Tuhan yang Maha kuasa", tutupnya. Doni Monardo yang juga mantan Danjen Kopassus meninggal dunia pada Minggu (3/12) pukul 17.35 WIB. Doni Monardo meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Doni Monardo akan dimakamkan hari ini, Senin 4 Desember 2023 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. "Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad, 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB," tulis Tenaga Ahli BNPB 2019-2023 Egy Massadiah lewat pesan singkat, Minggu (3/12).(*)

Humas Senin, 04 Desember 2023 11.11.00

Selengkapnya

NONO SAMPONO AJAK TINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL MELALUI SENAM TERA...

Jakarta, dpd.go.id - Berbagai pihak perlu memberikan atensi khusus terhadap pengembangan minat olahraga pada masyarakat. Masyarakat yang lebih sehat dan bugar serta memiliki imunitas yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat mengikuti kegiatan senam tera dalam rangka HUT ke-38 Senam Tera Indonesia (STI) yang berlangsung di lapangan parkir Pantai Aloha, PIK 2, Jakarta (3/12/23). Nono Sampono mengatakan kegiatan senam tera hadir untuk memasyarakatkan kesehatan dan kebugaran, hasil catatan dari World Health Organization (WHO) menyatakan sebanyak 82,7 persen masyarakat Indonesia bermasalah dengan kesehatan dan kebugaran. “Hasil Litbang Kemenpora menyatakan anak dengan umur di atas 10 tahun hanya 6 persen yang mau rutin berolahraga atau aktivitas fisik, sisanya cenderung menikmati bermain gadget. Ini adalah persoalan bangsa kita dan senam tera merupakan jawabannya,” ujar Nono yang merupakan Ketua Umum Senam Tera Indonesia. Selain itu, lanjut Nono, minimnya minat berolahraga pada generasi muda, menyebabkan sulitnya mencari bibit-bibit atlet muda nasional. “Sekali lagi, ini adalah persoalan bangsa, bagaimana bisa menumbuhkan minat olahraga kepada kaum muda sehingga tidak menjadi generasi yang malas berolahraga,” tambahnya. Sementara itu, Wakil Presiden ke 6 Tri Sutrisno yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan apresiasi atas kehadiran sekitar 7000 peserta yang datang dari sejumlah daerah. Dirinya berharap semangat peserta senam tera dapat memicu semangat masyarakat di seluruh Tanah Air untuk berolahraga. Sebab, dengan berolahraga akan menciptakan kondisi yang bugar. “Senam tera ini dilakukan dengan gerakan dan irama yang baik dan akan menghasilkan badan yang sehat. Kita berdoa semakin sehat, makin panjang umur dan tidak terganggu oleh jenis penyakit apapun,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta yang juga Ketua Senam Tera Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris menjelaskan saat ini pihaknya juga memberikan piala dan hadiah bagi pemenang lomba senam kreasi berbasis budaya Betawi yang dimenangkan oleh peserta dari wilayah Jakarta Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota DPD RI Provinsi Jambi, Juniwati Masjchun Sofwan dan Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Denty E.W. Pratiwi. *

Humas Minggu, 03 Desember 2023 09.30.00

Selengkapnya

Di Sidang Paripurna, Fernando Sinaga Sampaikan Pandangan dan Pendapat DPD...

Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menyampaikan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini menyampaikan hal tersebut di Sidang Paripurna ke – 6 DPD RI Masa Sidang II tahun 2023 – 2024 pada Jumat (1/12/2023) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan. “Ada 9 butir pandangan dan pendapat tentang perubahan ketiga UU Perkoperasian. Pertama, DPD RI memandang bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sedang dibahas saat ini harus segera ditetapkan dengan mengakomodir Pandangan dan Pendapat DPD RI”, tegas Fernando. Kedua, Fernando Sinaga melanjutkan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia serta belum sepenuhnya mencerminkan sifat gotong royong yang merupakan asas dari koperasi. Ketiga, DPD RI berpandangan bahwa Untuk mendorong keberpihakan Koperasi terhadap kepentingan ekonomi kerakyatan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi harus melibatkan Pemerintah Daerah, yakni dalam hal pembinaan, pendampingan, dan pengawasan hingga akses pemasaran produk. Fernando Sinaga mengatakan, yang keempat adalah DPD RI berpandangan bahwa untuk memajukan dan meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian dan pembangunan nasional diperlukan dukungan anggaran yang memadai melalui Kelembagaan/Lembaga yang menaunginya yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. “Kelima DPD RI berpandangan bahwa pembentukan Koperasi harus diatur berdasarkan ruang lingkup usaha anggota dari masing-masing Koperasi. Misalnya masyarakat peternak menjadi anggota Koperasi ternak, masyarakat petani menjadi anggota koperasi petani, dan seterusnya sehingga mempermudah pengembangan koperasi”, kata Fernando Sinaga. Fernando Sinaga melanjutkan, keenam yaitu terkait pendidikan Koperasi, DPD RI meminta DPR RI dan Pemerintah agar memperhatikan RUU Perkoperasian yang pernah disampaikan sebagai RUU Inisiatif DPD RI Tahun 2015 khususnya Bab tentang Pendidikan Perkoperasian. Ketujuh terkait pengawasan. Menurut Fernando Sinaga, beberapa poin yang menjadi perhatian DPD RI seperti masa jabatan pengawas, kesalahan pengawas, dan tanggung jawab pengawas. “Terkait masa jabatan pengawas RUU ini mengandung potensi multitafsir dan perdebatan”, ungkapnya. Kedelapan, Fernando Sinaga mengatakan kelembagaan dalam RUU Perkoperasian, memuat beberapa lembaga yang baru yaitu; Lembaga Pengawas, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Forum Koordinasi. “Hadirnya lembaga-lembaga baru dalam RUU tersebut menunjukkan itikad baik dari Pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan Perkoperasian di Indonesia”, timpalnya. Sedangkan kesembilan, Fernando Sinaga menyoroti soal peran Pemerintah. Menurutnya, pemerintah dalam RUU ini, hanya merujuk pada Pemerintah Pusat dengan tanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana, membuat mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan. “Seharusnya selain Pemerintah Pusat, juga melibatkan peran Pemerintah Daerah”, tegas Caleg DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor urut 4 ini. Diakhir paparannya, Fernando Sinaga berharap Sidang Paripurna kali ini dapat mengambil keputusan tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi putusan DPD RI. (*)

Humas Jumat, 01 Desember 2023 09.26.00

Selengkapnya

Pilpres Langsung Tetap Hasilkan Polarisasi dan Caci Maki. LaNyalla: Karena...

JAKARTA, dpd.go.id - Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung masih saja menghasilkan pembelahan (polarisasi) masyarakat dan aksi saling hujat serta caci maki antar pendukung pasangan calon peserta Pilpres. Fakta ini terlihat sangat jelas di media sosial dan di ranah publik tertentu. Hal ini menjadi sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menilai Pilpressung tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk, yang sebenarnya berkarakter asli bangsa yang guyub dan komunal, tetapi dipaksa menjadi bangsa individualis dan pragmatis. “Kita sudah punya sistem asli, pemilihan mandataris MPR melalui wakil yang utuh, alias penjelmaan rakyat, sehingga yang bermusyawarah itu seharusnya para hikmat. Tapi karena praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru, sistem rumusan pendiri bangsa itu kita buang, dan kita ganti dengan sistem barat yang individualis dan liberal, akibatnya kita menjadi bangsa lain, bangsa yang tercerabut dari akarnya,” urai LaNyalla di Surabaya, Selasa (21/11/2023). Dikatakan LaNyalla, seharusnya saat Reformasi, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru, bukan mengganti sistem bernegara dengan mengadopsi sistem liberal. Akibatnya kohesi bangsa yang kita rajut berabad-abad seketika bisa rusak hanya karena Pilpressung. “Makanya dalam beberapa kesempatan, saya selalu sampaikan bahwa polarisasi bangsa yang terjadi akibat Pilpressung harus kita akhiri. Polarisasi di masyarakat sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika,” papar dia. LaNyalla menggambarkan bagaimana antar kelompok di masyarakat melakukan aksi reaksi atas output pesan masing-masing baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi. Ditambah pola komunikasi elit politik yang kerap menimbulkan kegaduhan. Sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi. “Kita sempat menyaksikan sweeping bendera, kaos, forum diskusi, pembubaran atau pelarangan forum pertemuan dan lain sebagainya. Sampai hari ini, masih saja terjadi olok-olok antar kelompok, dengan sebutan-sebutan yang jelek. Padahal sudah sangat jelas, olok-olok dengan sebutan yang jelek, dilarang Al-Quran,” tegasnya. LaNyalla juga menyatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung telah melahirkan politik kosmetik dan merusak kohesi bangsa. Karena terjadi mobilisasi di masyarakat oleh elit-elit politik. Ditambah dengan pembenaran-pembenaran atas mobilisasi tersebut. Sementara di satu sisi, ada kritik dan protes atas mobilisasi tersebut. Sehingga akan terus terjadi saling hujat. "Pemilihan presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal harganya. Apalagi batu uji yang digunakan untuk mencari pemimpin lewat pemilihan langsung adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media komunikasi,” imbuhnya. LaNyalla juga mengatakan elektabilitas yang dimiliki para kandidat juga dapat digiring melalui angka-angka survei, lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau sebaliknya puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa. Menurut LaNyalla, Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, penting, dan mendesak, daripada disibukkan oleh hiruk pikuk dan biaya mahal demokrasi ala barat. "Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," ujar dia. LaNyalla menilai sudah saatnya Pilpres Langsung dievaluasi. Sebab, selain menimbulkan banyak gejolak di tengah-tengah masyarakat, faktanya Pilpres Langsung bertentangan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang tertuang dalam Sila Keempat Pancasila. "Sila Keempat Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi kerakyatan kita melalui perwakilan para hikmat, yang berada dalam satu wadah yang utuh, di lembaga tertinggi negara,” tukasnya. Kedaulatan menurut Pancasila tetap berada di tangan rakyat, di MPR, yang dihuni anggota DPR hasil Pileg, dan juga Utusan-Utusan dari non Pileg, yaitu Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Presiden itu hanya Mandataris MPR, alias petugas rakyat. Sehingga kedaulatan tidak boleh kita pindahkan kepada presiden hanya karena mendapat suara langsung dari kotak TPS di Pilpressung. “Sejak perubahan Konstitusi, kedaulatan rakyat setelah Pileg dan Pilpres pindah menjadi kedaulatan partai politik dan kedaulatan presiden. Sehingga rakyat sudah tidak bisa lagi ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Faktanya penentunya hanya partai dan presiden terpilih. Padahal azas dan sistem Pancasila sama sekali bukan itu,” tandasnya. Karena itu, Senator asal Jawa Timur itu, mengajak bangsa ini untuk mengembalikan terlebih dahulu UUD 1945 kepada naskah aslinya, untuk diamandemen menggunakan teknik adendum atau penambahan, untuk mencegah terulangnya praktek penyimpangan di masa lalu. Sehingga, dengan teknik adendum, amandemen tidak mengganti sistem. Seperti yang dilakukan negara-negara lain. Amerika dengan 27 kali adendum dan India dengan 104 kali adendum. (*)

Humas Selasa, 21 November 2023 15.57.00

Selengkapnya

Sultan B Najamudin Beri Wejangan Mahasiswa Universitas Dehasen Bengkulu Agar...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan beberapa tips sukses kepada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu. Ia berpesan agar para mahasiswa jangan takut untuk bermimpi menjadi orang yang sukses dan hebat. “Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bisa dikatakan orang tua saya dulu sangat susah. Meski begitu saya punya mimpi untuk bisa menjadi orang sukses, alhamdulilah saat ini saya bisa menjadi pimpinan DPD RI termuda. Maka adik-adik bermimpilah setinggi-tingginya kelak kalian bisa menggantikan saya. Untuk itu anak muda harus bangkit,” ucap Sultan saat menerima kunjungan delegasi dari Universitas Dehasen Bengkulu di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (21/11). Senator asal Bengkulu ini mendorong para mahasiswa agar memiliki motivasi sedini mungkin. Motivasi tersebut tentunya akan membawa perubahan ke arah yang positif. “Kita harus pastikan diri kita sendiri, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Dengan begitu mimpi itu akan muncul. Seperti ucapan Bung Karno bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya, kita harus tumbuhkan semangat itu dari sekarang,” harapnya. Sultan menjelaskan bahwa sukses itu memiliki pola tersendiri. Namun bagaimana pola itu harus dibuat, ia mencontohkan bila mau menjadi pengusaha atau politikus maka harus banyak belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyak. “Saat ini kita dimudahkan dengan kehadiran internet, di situ ilmu apa saja kita tinggal cari di internet. Sekarang mudah, jadi sudah tidak ada alasan untuk bermalas-malasan,” tuturnya. Ia juga berpesan bahwa untuk mencapai sukses itu tidaklah instan maka dibutuhkan mitra atau kolega yang bisa merintis dari bawah. Tentunya peran kolega atau mitra juga sangat berpengaruh dalam membuat dan membangun jaringan usaha. “Jadi pastikan kalian para mahasiwa mempunyai kolega untuk membicarakan masa depan,” tutur Sultan. Sultan juga mewanti-wanti para mahasiswa untuk menjauhkan sifat iri kepada orang. Sifat iri menciptakan penyakit yang akan menjauhkan dari kesuksesan. “Jangan ada sifat merasa senang bila orang lain susah, dan susah jika orang lain senang. Sifat iri ini yang harus kita singkarkan, apabila sifat ini yang ditanamkan. Sudah pasti akan susah mencapai kesuksesan,” imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Mahyu Darma mengatakan kesuksesan dan keteladaan seperti Sultan B Najamudin harus dicontoh oleh para generasi muda. Beliau dengan usia tergolong masih muda mampu memimpin DPD RI. “Track record beliau sangat baik jadi harus menjadi contoh bagi generasi muda. Beliau diberi amanah untuk duduk di sini, artinya sudah ditentukan Yang Maha Kuasa bisa duduk di sini. Tentunya beban Pak Sultan sangat berat, dan jalan menuju ke sini penuh liku,” ujarnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu Maryaningsih berterimakasih atas sambutan yang luar biasa sehingga pihaknya bisa hadir di tempat terhormat ini. Untuk itu, ia berharap Wakil Ketua DPD RI bisa memberikan pembekalan ilmu yang bermanfaat untuk para mahasiswa. “Kunjungan kali ini tak lepas untuk menambah pengalaman dan wawasan kami,” harapnya.(*)

Humas Selasa, 21 November 2023 15.44.00

Selengkapnya

Sidang Paripurna DPD RI Dukung Kemerdekaan Palestina dan Kecam Agresi...

Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung dan mengapresiasi peran pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. DPD RI mengecam agresi militer Israel atas Palestina dan minta agresi militer itu segera dihentikan. "Demi kemanusiaan kita tidak boleh mundur memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan mengecam agresi militer Israel yang telah melanggar hukum humaniter internasional," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Sultan B Najamudin saat memimpin Sidang Paripurna Ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (1/12/23) "Hal ini menjadi sikap resmi DPD RI dalam menyikapi berbagai permasalah bangsa saat ini," lanjut Nono Pada sidang paripurna ini, Komite I DPD RI melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Tahapan Persiapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pandangan DPD RI terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota. "Selain itu, pada raker dengan MenPAN RB Komite I kami meminta prioritas khusus pada tenaga kesehatan, pendidik, serta Satpol PP, menjadi PPPK, dan mewujudkan birokrasi yang lebih baik," tukas Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma. Selanjutnya, Wakil Ketua PPUU Ajiep Padindang menjelaskan hasil pelaksanaan tugas PPUU terkait pemantauan dan peninjauan UU No.30 tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (UU AP). "PPUU melihat UU tersebut tidak efektif dalam kerangka melaksanakan tujuan awal pembentukannya yakni mendorong good governance, selain itu, eksistensi dan substansi UU AP belum banyak dipahami oleh para pihak terkait," jelas Ajiep. Pada sidang ini, Komite II meminta pengesahan atas Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. "RUU Komite II Tahun 2024 yakni Revisi atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan pengawasan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus," ujar Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Mirati Dewaningsih melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Bahasa Daerah yang disusun Komite III. "Pada tanggal 22 November 2023, Komite III telah melaksanakan Rapat Bersama Komisi X DPR RI dengan agenda penyampaian penjelasan DPD RI sebagai pengusul RUU tersebut," ungkap Mirati. Setelahnya, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV yaitu Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang difokuskan pada Pengelolaan Barang/Aset Milik Daerah. Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "DPD RI menegaskan pentingnya evaluasi terhadap UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, karena regulasi ini telah berumur hampir 20 tahun," beber Fernando. Selanjutnya pada sidang ini, Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow melaporkan laporan hasil pelaksanaan tugas terkait Hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024. "BULD mengharapkan Ranperda ini mendorong kemandirian daerah, serta memberikan stimulasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah," tukasnya. Selanjutnya berturut-turut laporan alat kelengkapan DPD RI yang tidak mengambil keputusan adalah PURT, BK, BKSP dan BAP DPD RI. Di akhir sidang, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan DPD RI mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara etik Hakim Konstitusi yang terjadi, serta mendukung adanya netralitas ASN TNI/Polri dalam Pemilu 2024 dalam rangka mewujudkan pemilu damai dan bermartabat bagi demokrasi Indonesia yang lebih baik. Menutup sidang paripurna, Nono mengharapkan agar setiap anggota dapat memaksimalkan waktu dan kegiatan reses dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah. "Seluruh hasil penyerapan aspirasi di daerah dapat disampaikan pada sidang paripurna pembukaan 3 Januari 2024, DPD RI dari daerah untuk Indonesia," pungkas Nono. (*mas)

Humas Jumat, 01 Desember 2023 15.41.00

Selengkapnya

BULD DPD RI Pertanyakan Permasalahan Perizinan Dan Pengawasan Usaha Tambang...

JAKARTA, dpd.go.id – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar rapat kerja untuk menemukan solusi terkait permasalahan perizinan dan pengembangan usaha yang dihadapi daerah pasca berlakunya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Berlakunya UU Cipta Kerja tersebut membuat kewenangan daerah menjadi ditarik ke pusat, terutama terkait perizinan dalam hal pertambangan dan pengawasannya. “Kami ingin mendapatkan informasi dan juga hal-hal yang bersifat penting dan strategis untuk bisa membantu kami sebagai lembaga yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hubungan legislasi antara pusat dengan daerah ada chemistry-nya dan regulasi yang banyak diterbitkan tidak mempersulit pekerjaan-pekerjaan di daerah,” jelas Wakil Ketua BULD DPD RI Alirman Sori dalam Rapat Kerja dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BPKM Dendy Apriandi, di Ruang Sriwijaya DPD RI, Rabu (22/11/2023). Alirman Sori menjelaskan, pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan UU No. 3/2020 tentang Minerba, memunculkan masalah tersendiri di daerah. Hal ini disebabkan karena kewenangan pemberian izin berada di tingkat pusat, tetapi lokasi terdapat di daerah, dan pendelegasiannya juga diberikan ke daerah. Hal tersebut menimbulkan adanya permasalahan dalam hal pengawasan yang dibebankan ke pemerintah daerah di tingkat kabupaten ataupun kota. “Untuk memberikan kepastian hukum dan aspek pengawasan, apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah pusat sehingga aspek pengawasan bisa menjamin terjadinya pengawasan yang kondisi yang sesungguhnya. Karena yang dicari-cari ketika ada risiko itu orang daerah, bupati dan walikota, sementara kewenangan itu ada di provinsi,” imbuhnya. Senada, Senator DPD RI dari Kalimantan Utara Marthin Billa berharap terdapat mekanisme pengawasan terkait kebijakan yang melibatkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena hasil dari kunjungan kerja yang dilakukan BULD, masih banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan terkait mekanisme pengawasan usaha pertambangan yang terdapat di daerah. “Bagaimana tugas BULD ini merupakan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan pusat, sehingga antara daerah dengan pusat dapat berjalan dengan baik. Karena ini sangat penting dan saya lihat ini pengawasannya sangat sulit,” ucap Marthin. Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Bangka Belitung Alexander Fransiscus juga mengeluhkan terkait belum jelasnya proses perizinan pertambangan. Karena di provinsinya, banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memperoleh izin usaha tambang, sehingga mereka terpaksa melakukan penambangan tanpa izin. “Masalah Wilayah Penambangan Rakyat (WPR), sejauh mana dari Kementerian ESDM mengeluarkan izin ini ke masyarakat. Karena masyarakat kita masih melakukan penambangan kucing-kucingan, dikarenakan mereka masih banyak yang belum mengantongi izin, sehingga banyak aparat penegak hukum yang mengejar, kasihan mereka. Saya rasa perlu Kementerian ESDM membantu masyarakat Bangka Belitung tentang perizinan,” jelasnya. Terkait pengawasan usaha tambang di daerah, Dadan Kusdiana pun mengakui terdapat permasalahan di beberapa daerah. Namun dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), petunjuk teknis, dan koridor sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengawasan untuk mewujudkan good mining practice bagi seluruh pemerintah daerah. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri. “Kami juga ada inspektur tambang di daerah dengan total 700 orang. Tetapi kita sama-sama memastikan agar proses ini dilakukan. Kami tidak bisa mengawal yang memang ini menjadi tugas, fungsi dan kewenangan yang ada di daerah,” ucap Dadan. Selain terkait pertambangan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai upaya pemulihan sektor UMKM pasca terdampak pandemi Covid-19. Wakil Ketua BULD DPD RI Eni Sumarni mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM di daerah yang menghadapi permasalahan terkait regulasi dan pembiayaan. Banyak UMKM yang kesulitan memperoleh suntikan modal akibat belum mekanisme yang dianggap menyulitkan pelaku UMKM. “UMKM ada beberapa kendala di lapangan terkait investasi, terutama di regulasinya. Karena ada aturan OJK, mereka tidak bisa mendapatkan lagi dana pinjaman yang menyangkut di OJK. Permintaan para UMKM pada umumnya OJK minta didispensasi khusus masa pandemi, sehingga para UMKM bisa bangkit mendapat dana pinjaman dari kreditur yang ditunjuk oleh pemerintah,” kata Eni. Terkait UMKM, Deden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Inline Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dalam menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan iklim investasi. “Kalau berbicara UMKM, ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dengan keluarnya beberapa peraturan pelaksana dan UU Cipta Kerja. Semoga nanti tatanan implementasinya bisa kita kawal, sehingga kemudahan betul-betul dirasakan oleh masyarakat, khususnya UMKM,” ucap Deden.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.39.00

Selengkapnya

PENGHARGAAN REKSA BANDHA 2023, SETJEN DPD RI RAIH DUA PENGHARGAAN...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) raih dua Penghargaan Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan yang diterima Setjen DPD RI dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati merupakan simbol dari upaya negara untuk membangun kultur menjaga aset negara. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Rahman Hadi mengungkapkan, pada tahun 2023 ini DPD RI memperoleh dua penghargaan yaitu juara kedua untuk kategori Sertifikasi Barang Milik Negara yang diberikan sebagai upaya pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah. Juga juara ketiga untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan diberikan sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pengelolaan BMN di lingkungan Setjen DPD RI melalui peningkatan indeks pengelolaan aset dan implementasi jabatan fungsional penatalaksanaan barang. "Kita bersyukur mendapatkan dua penghargaan reksa bandha tahun ini, juara dua pada kategori Sertifikasi Barang Milik Negara dan juga juara ketiga untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan. Ini merupakan kerja-kerja kita dalam rangka menata aset, mengelola, memanfaatkan dan pengadministrasian telah dinilai baik serta tertib sesuai aturan, sehingga segala aset BMN di DPD RI wajib kita jaga," ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang aset negara atau barang milik negara merupakan aset yang diperoleh dari uang negara. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, pencapaian dan kontribusi di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang kepada stakeholder serta K/L. Sri Mulyani mengatakan BMN merupakan komponen yang dikelola dengan baik untuk akuntabilitas terhadap rakyat. Dalam rangka meningkatkan budaya pemeliharanan aset negara, penting bagi semua pihak menjaga dan menciptakan aset yang mempunyai nilai tambah dalam perekonomian. "Aset negara merupakan kerja keras negara untuk memperolehnya, sudah seharusnya hasil dari kerja keras ini dapat dimanfaatkan dengan baik dengan tetap menjaganya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat konstitusi," ungkap Sri Mulyani. Pada saat yang sama, Dirjen DJKN Rionald Silaban melaporkan bahwa Anugerah Reksa Bandha 2023 yang dilaksanakan pada tahun ke-2 ini memiliki makna sebagai anugerah pengelolaan kekayaan negara yang diberikan sebagai penyemangat K/L selaku pengguna barang untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. Menurutnya, peran penting pengelolaan BMN tidak hanya terbatas pada tugas dan fungsinya dalam mendukung pelayanan publik. Besarnya nilai BMN menjadi komponen penentu opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu BMN perlu diimbangi pengawasan dan pengendalian sebagai penentu quality spending untuk memastikan BMN digunakan dengan tertib administrasi fisik maupun mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan BMN dan penetapan cost effisiensi.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.30.00

Selengkapnya

Prihatin Keterwakilan OAP Minim, Filep Berhasil Perjuangkan Penambahan Kursi DPRK...

JAKARTA, dpd.go.id - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma membawa perubahan baru dalam UU Otsus Jilid II, yaitu terkait pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Pasalnya, hal ini tidak ditemukan dalam Otsus Periode pertama. Senator Filep pun menceritakan perjuangannya terkait hal ini. “Sebagai Ketua Tim Otsus DPD RI, saya menginisiasi adanya pengisian anggota DPRK. Ini menjadi pembeda yang sangat jelas dengan Otsus Periode pertama. UU Nomor 21/2001 tidak mengatur ketentuan pengangkatan anggota dan penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Ini menyebabkan suara OAP sangat kecil atau menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Fakta membuktikan bahwa keterwakilan OAP pada Pemilu 2019 yang duduk di lembaga DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sangat minim,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (30/11/2023). Filep menyampaikan, hal itu dapat dilihat seperti yang terjadi di Kota Jayapura dari total 40 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 13 orang, Kabupaten Jayapura dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 7 orang, Kabupaten Sarmi, dari 20 kursi DPRD hanya 7 orang asli Papua, di Kabupaten Boven Digoel dari 20 kursi DPRD hanya 4 orang asli Papua, di Kabupaten Merauke dari 30 kursi, orang asli Papua hanya 3 orang, di Kabupaten Keerom dari 23 kursi DPPRD orang asli Papua hanya 7 orang. Sementara di Papua Barat, lanjut Filep, dari 20 kursi DPRD Kabupaten Sorong keterwakilan orang asli Papua hanya 3 orang, di Kabupaten Fakfak dari 20 kursi DPRD orang asli Papua hanya 8 orang, di Kabupaten Raja Ampat dari 20 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 9 orang, di Kota Sorong dari 30 kursi DPRD orang asli Papua hanya 6 orang dan di Kabupaten Teluk Wondama dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 11 orang. “Saya menyaksikan hal ini sehingga saya katakan kepada semua kementerian terkait bahwa harus ada DPRK yang diangkat dari unsur OAP. Hasilnya saudara-saudara dapat melihat sendiri bahwa hadirlah Pasal 6A yang disisipkan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 2 tahun 2021. Dalam pasal itu disebutkan bahwa DPRK terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Hasil ini yang kita harapkan, karena keterwakilan OAP dalam politik jelas harus kita perhatikan,” jelasnya. “Anggota DPRK yang diangkat itu berjumlah sebanyak seperempat kali dari jumlah anggota DPRK. Masa jabatannya 5 tahun. Sehingga menjadi jelas bagi publik bahwa ini perjuangan yang sangat berani dan revolusioner. Selain itu, jangan lupa pula bahwa ada minimal 30 persen anggota yang diangkat berasal dari unsur perempuan,” kata Filep menambahkan. Lebih lanjut, Pace Jas Merah itu menyampaikan, berdasarkan Pasal 191 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Kemudian, ia mendorong hadirnya penambahan keanggotaan OAP dalam DPRK. “Setelah adanya UU Otsus Perubahan yang kami rintis terutama terkait keanggotaan DPRK ini, maka ada penambahan 5 kursi minimal dan 14 kursi yang diangkat dari OAP dari maksimal anggota DPRK. Katakanlah jika dulu anggota DPRD Manokwari itu sebanyak 25 orang dimana jumlah OAP-nya hanya 10/11 orang, maka sekarang dengan adanya UU Otsus Perubahan, jumlahnya ditambah 6 atau 7 OAP dari jalur pengangkatan. Jumlah suara ini jelas signifikan bagi eksistensi OAP di kabupaten. Karena itulah saya sangat bersyukur dengan keberhasilan ini,” sebutnya. Filep yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI itu lantas mengungkapkan alasan memperjuangkan perubahan ini. Menurutnya, dalam sejarah proses pemilihan anggota DPRP dan DPRD selama ini, OAP selalu menjadi minoritas. Bahkan di beberapa kabupaten jumlahnya kurang dari 3 persen. “Hal ini tak lepas dari kemampuan finansial atau cost politik OAP yang minim, juga anggapan bahwa OAP tidak memiliki kemampuan sehingga sulit bersaing dengan saudara-saudara Nusantara yang lain. Belum lagi, populasi OAP yang semakin sedikit, menyebabkan setiap kali pemilihan secara terbuka, OAP selalu kalah. Itulah sebab awalnya kita dorong adanya partai politik lokal namun ditolak oleh MK. Makanya kita dorong jalur pengangkatan sebagai suatu model yang baru yang akan berguna bagi Pemilu 2024 nanti,” ungkapnya. “Lalu, dari jalur pengangkatan juga harus masuk unsur pimpinan dewan. Di sinilah struktur Otsus diperkuat dimana OAP mewakili OAP. Dengan cara ini, baik di level provinsi maupun kabupaten semua kebijakan akan ada afirmasi bagi OAP”, kata Filep lagi. Tak hanya itu, sejalan dengan UU Otsus Perubahan tersebut, Filep yang bertindak sebagai Ketua Tim Otsus DPD RI kemudian mendorong Pemerintah Pusat untuk melahirkan PP terkait ini sebagaimana perintah Pasal 6A ayat (6). Kemudian, lahirlah PP Nomor 106/2021 dan PP Nomor 107/2021. Dia menerangkan pada Pasal 3 huruf b PP Nomor 106 Tahun 2021 telah ditegaskan bahwa ruang lingkup PP termasuk dalam pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP. Selanjutnya, Pasal 42 PP tersebut juga menegaskan kembali isi Pasal 6A UU Otsus Perubahan. Dan di Pasal 42 ayat (3) disebutkan dengan jelas bahwa anggota DPRK yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua DPRK. “Ini benar-benar memberikan kuasa politik yang sangat besar bagi OAP. Sekali lagi saya sangat bersyukur karena perjuangan saya membuahkan hasil. Generasi OAP di masa depan akan merasakan manfaat ini,” tegas Filep. “Bahkan ada privelese atau keistimewaan yang dimiliki oleh DPRK yang diangkat ini. Dalam Pasal 47 PP itu disebutkan bahwa Anggota DPRK yang diangkat berhimpun dalam 1 Kelompok Khusus dan bersifat tetap, yang memiliki sekretariat sendiri. Bagaimana dengan daerah pengangkatannya? Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di kabupaten/kota. Begitupun Pasal 57 ayat (4) mengatakan bahwa penetapan alokasi kursi, didasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya di kabupaten/kota. Dengan demikian OAP tidak akan menjadi minoritas lagi sehingga suara OAP dapat semakin didengar dan menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” tutup Filep.(*)

Humas Kamis, 30 November 2023 15.24.00

Selengkapnya

Sultan Sebut Sosok Tegas Jenderal Maruli Simanjuntak Sangat Dibutuhkan Dalam...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai penetapan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) merupakan pilihan tepat dan relevan dengan situasi nasional saat ini. Menurutnya, sosok Jenderal Maruli yang tegas dan pekerja keras sangat dibutuhkan TNI angkatan darat dalam situasi politik. "Kami mengucapkan selamat menjalankan tugas baru sebagai KASAD kepada Jenderal Maruli Simanjuntak. Dalam suasana politik nasional yang semakin memanas kita membutuhkan seorang patriot sejati seperti beliau", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (29/11). Posisi KASAD, kata Sultan, tidak hanya strategis dalam memimpin angkatan darat sebagai Matra terbesar TNI. Namun juga penting dalam memastikan netralitas TNI sehingga dapat terwujud stabilitas politik dan kohesi sosial. "Sehingga pilihan presiden Joko Widodo terhadap Jenderal Maruli Simanjuntak adalah sangat tepat. Sebagai sahabat, Kami mengenal jenderal Maruli sebagai pribadi yang ramah, bersahaja namun sangat tegas", ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Sultan dan beberapa menteri dan pimpinan MPR, DPR, DPD terlihat turut serta dalam prosesi pelantikan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai KASAD di istana negara pada Rabu (29/11). Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dengan pangkat Jenderal TNI. Pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang, sesuai dengan surat Keputusan Presiden Nomor 103/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.22.00

Selengkapnya

Komite II DPD RI: Perlu Segera Direvisi UU No. 41...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite II DPD RI memandang perlu dilakukan revisi UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Karena banyak permasalahan yang muncul seperti ahli fungsi lahan pertanian. "Kami akan melakukan revisi terhadap UU PLP2B. Hal ini dikarenakan beberapa masalah yang muncul, salah satunya terkait alih fungsi lahan pertanian yang tentunya ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, serta dampak kemajuan teknologi yang mengharuskan semua bidang mengikuti arus perkembangan tersebut. Berkenaan dengan itu, Komite II DPD RI memandang perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap UU tersebut," ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/11). Menurutnya, kegiatan RDP ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RUU. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif baik dari sisi implementasi di lapangan maupun sisi akademik dari pemerintah dan pakar. "RDP ini berguna untuk memperkaya substansi RUU yang sedang kami disusun," imbuhnya. Aji Mirni menilai bahwa Komite II DPD RI telah mendata 14 isu pokok yang akan dibahas dalam RUU tentang PLP2B ini. Salah satunya mengenai perencanaan dan penetapan, pengembangan, serta penelitian. "Isu-isu pokok tersebut bisa saja bertambah ataupun berkurang berdasarkan hasil diskusi Komite II DPD RI dengan pakar maupun dengan pihak pemerintah," tukasnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan Bappenas harus memikirkan bagaimana bisa menambah lahan pangan. Lantaran pemilik lahan saat ini lebih mementingkan lahannya dijual untuk dibangun toko atau perumahan. “Bappenas harus memikirkan bagaimana untuk menambah lahan pangan. Jangan sampai bekas tambang justru dibuat untuk lahan pangan karena ini akan membutuhkan biaya tak sedikit. Jadi harus ada perencanaan lahan baru,” terangnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau Richard Hamonangan Pasaribu mengutarakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menyatakan ada beberapa kawasan hutan yang bisa dikonversi untuk pangan. Artinya, Indonesia mempunyai peluang di depan mata seperti lahan dan petani-petani yang handal agar bisa menjadi lumbung dunia. “Peluang dan potensi soal pangan sebenarnya di depan mata kita. Namun masalahnya terletak pada ketersediaan pupuk dan irigasi,” lontarnya. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto menjelaskan Indeks Orientasi Pertanian (IOP) cenderung menurun tahun dari tahun 2017 hingga 2019. Bahkan pada tahun 2020 IOP kembali menurun lebih besar lagi karena adanya refocusing anggaran untuk COVID-19. “Pada tahun 2021-2022 IOP mulai meningkat kembali total bantuan pembangunan untuk sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.18.00

Selengkapnya

DPD RI dan DPR RI Duduk Bersama Bahas RUU Bahasa...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite III DPD RI melakukan rapat konsultasi bersama Komisi X DPR RI terkait pembahasan RUU Tentang Bahasa Daerah. RUU tersebut merupakan inisiatif DPD RI yang disusun pada tahun 2015 silam, sebagaimana Keputusan DPD RI No. 34/DPD RI/II/2015-2016 Tentang RUU Tentang Bahasa Daerah. “Kami menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI pada 12 September 2023 lalu, telah menyepakati dan menetapkan RUU tentang Bahasa Daerah masuk dalam daftar RUU Prolegnas Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dengan nomor urut 37,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/11). Abdul Hakim menjelaskan RUU Bahasa Daerah dilatarbelakangi atas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Atas urgensi tersebut, DPD RI melakukan inisiasi RUU Bahasa Daerah. “Kami berpendapat kondisinya sudah mendesak, sehingga bahasa-bahasa daerah yang masih ada dan hidup harus dilindungi, dibina, dan dikembangkan berdasarkan UU Tentang Bahasa Daerah untuk melestarikan bahasa daerah,” kata senator asal Lampung itu. Abdul Hakim menambahkan upaya perlindungan bahasa daerah ini sudah seharusnya dilakukan secara holistik untuk memberikan jaminan bagi perlindungan yang komprehensif. “Upaya holistik tersebut dalam bentuk pengaturan yang sistematis dan komprehensif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan, serta evaluasi yang menempatkan bahasa daerah sebagai salah satu objek dan kekayaan budaya bangsa,” tungkasnya. Ia juga menyadari bahwa RUU ini telah disusun oleh DPD RI sejak tahun 2015 lalu. Abdul Hakim menyadari RUU Bahasa Daerah ini perlu disempurnakan dari sisi substansi materi, struktur, dan formatnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “DPD RI sangat terbuka terhadap pandangan dan pendapat DPR RI dan Pemerintah terhadap RUU Bahasa Daerah ini, sebagai bentuk pengayaan dan penguatan terhadap norma-norma dalam RUU ini,” kata Abdul Hakim. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan konstitusi sesuai amanat Pasal 22D UUD 1945. Untuk itu sependapat dengan Abdul Hakim bahwa RUU ini perlu ada penyempurnaan dari substansi sesuai UU yang berlaku. "Kami sangat terbuka atas pandangan DPR RI, karena ini budaya yang harus dilestarikan. Selain itu, sebagai representasi masyarakat dan daerah, yang membawa sepenuhnya kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah, DPD RI sangat berharap dapat terlibat dan berkontribusi secara langsung dalam proses pembahasan selanjutnya secara tripartit, sebagaimana ketentuan yang ada.” imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan RUU Bahasa Daerah ini sudah sepatutnya segera disahkan. Untuk itu, ia berharap pembahasan RUU bisa berlanjut pada pertemuan selanjutnya. “Kita memang perlu melakukan konsultasi dengan DPD RI. Oleh karena itu perlu dilakukan rapat dalam rangka mengkaji dan mempelajari RUU ini,” paparnya.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.37.00

Selengkapnya

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas...

Jakarta, dpd.go.id - Kebijakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus segera diambil guna mengantisipasi minusnya neraca produksi konsumsi yang dialami oleh sebagian besar wilayah pertanian di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). "Ketersediaan cadangan pangan merupakan faktor kunci menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Namun menurunnya produksi tanaman pangan mengakibatkan harga pangan melambung tinggi, seperti beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam," sambung Yorrys di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menjelaskan, secara nasional ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari –Desember 2023 termasuk dalam menghadapi Nataru masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian masih ada beberapa komoditas pangan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga masih perlu diimpor. "Beberapa komoditi yang masih perlu diimpor meliputi, beras, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula. Untuk beras produksi beras dari dalam negeri mencukupi, yaitu sebesar 30,8 juta ton, sedangkan total kebutuhan sebesar 30,6 juta ton, namun demikian perlu dilakukan impor untuk memperkuat cadangan beras pemerintah," pungkasnya. Dirinya menambahkan, Kementerian Pertanian memiliki langkah untuk menekan penurunan produksi akibat mundurnya musim tanam karena kemarau panjang yang melanda tanah air dan peristiwa El Nino yang telah mengakibatkan lebih dari 735 juta penduduk dunia terdampak kelaparan, yaitu dengan melakukan tanam cepat. "Kementrian pertanian memastikan daerah-daerah irigasi yang dapat ditanami untuk segera ditanami. Ada sekitar 1-1,5 juta hektar yang diupayakan untuk dilakukan tanam culik atau dalam istilah pertanian artinya proses tanam segera setelah selesai panen," ujar Andi Amran yang kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak dilantik pada 25 Oktober lalu. Sementara itu, Richard Hamonangan Pasaribu mengatakan skema pengolahan pertanian saat ini belum sebanding dengan potensi pangan Indonesia yang sangat tinggi. "Dari segi ketersediaan lahan maupun kesuburan tanah, negara kita memiliki potensi penghasil produk pangan yang sangat tinggi asal dikelola dengan maksimal. Misalnya untuk pupuk, pertanian kita sangat bergantung dengan ketersediaan pupuk kimia yang seringkali langka dan mahal padahal kita memiliki alternatif untuk mengelola pupuk alami yang bahan bakunya melimpah di tanah air," tutur Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau ini. Senada dengan Richard, Christiandy Sanjaya juga menyayangkan pengelolaan lahan yang hanya berfokus pada pengelolaan lahan pertanian existing bukan justru membuka lumbung pangan nasional di daerah lain. "Sebaiknya dibuat kebijakan jangka panjang agar pengelolaan pertanian diperluas, jangan hanya bergantung dari pasokan hasil dari lumbung di Jawa saja. Masih banyak lahan-lahan di luar Pulau Jawa yang jika dikelola dengan maksimal dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus terus melakukan impor," kata Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat itu. Menutup rapat tersebut, Aji Mirni Mawarni berharap berharap ada evaluasi sistem infrastruktur pengelolaan pertanian agar produksi pertanian dapat mencukupi kebutuhan penduduk. "Kementerian Pertanian harus bersinergi dengan instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Karena apabila lahan pertanian dapat diperluas dan ditanami maksimal serta produksi tani meningkat, masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan pasokan pangan terutama di hari raya dan tahun baru seperti sekarang," tutup Wakil Ketua Komite II ini.*hes

Humas Rabu, 29 November 2023 15.33.00

Selengkapnya

Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM...

JAKARTA, dpd.go.id – Pemerintah melalui BPH Migas akan menerapkan aturan pelarangan pengisian BBM Besubsidi bagi masyarakat penunggak pajak di Tahun 2024 nanti. Bahkan saat ini, ada provinsi yang telah mulai menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan ini ditanggapi beragam oleh berbagai pihak dan elemen masyarakat, termasuk dari anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau populer disapa Haji Uma, pada Selasa (28/11/2023). “Menurut saya, kebijakan ini disusun tanpa melalui kajian komprehensif, khususnya terkait dampak sosial ekonomi bagi masyarakat kecil. Tentu masyarakat kecil akan sangat dirugikan dan berdampak terhadap ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan ini mesti dikaji ulang,” tegas unsur pimpinan PURT DPD RI ini. Senator yang pada pemilu 2019 lalu mengalahkan raihan suara Jokowi di Aceh ini mengakui dapat memahami tujuan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan jumlah pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Namun menurutnya, formulasi solusi untuk mencapai tujuan tersebut sangat tidak tepat dan bahkan akan menimbulkan masalah baru nantinya. Haji Uma juga menyebut bahwa masyarakat bukan tidak taat pajak, tapi sebagian besar masyarakat saat ini sedang dalam kondisi sulit secara ekonomi. “Sebagian masyarakat bukan tidak taat pajak, tapi kondisi ekonomi sedang sulit. Jika hal ini tetap diterapkan akan muncul masalah baru dan membuat kondisi masyarakat kecil semakin sulit secara ekonomi dan berdampak juga bagi ekonomi daerah. Karena itu perlu dikaji ulang dan carikan solusi lain yang lebih tepat,” ujar Haji Uma. Disisi lain, sejauh ini pemerintah Aceh memang belum mengeluarkan aturan maupun surat edaran menindaklanjuti kebijakan BPH Migas. Namun dipastikan, kebijakan ini akan diterapkan di Aceh kedepan, tercermin dari pernyataan Abdul Halim, anggota Komite BPH Migas saat berada di Krueng Raya, Aceh Besar (24/11/2023) lalu. Menyikapi hal itu, Haji Uma berharap dan meminta pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengkaji secara menyeluruh dampak sebab akibat dari kebijakan ini, terutama bagi masyarakat kecil. Haji Uma menilai Aceh mesti mendapat pengecualian untuk mengatur diri sendiri dalam kaitan dengan kebijakan ini. Mengingat Aceh punya kekhususan tersendiri dibawah payung hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. “Aceh dengan kekhususannya dibawah payung hukum UU Pemerintah Aceh perlu mendapat pengecualian untuk mengatur dan memiliki kebijakan sendiri dalam konteks penerapan aturan ini,” tutup Haji Uma.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.30.00

Selengkapnya

KOMITE IV DPD RI ADAKAN FGD TERKAIT EFEKTIVITAS UU HKPD...

SERANG, dpd.go.id - KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Efektivitas Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin 27 November 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI, Pj. Gubernur Provinsi Banten dan jajarannya, Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi Banten, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Akademisi dari FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pj. Gubernur Provinsi Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Pada dasarnya secara umum Provinsi Banten patuh dengan berbagai regulasi yang disiapkan, utamanya berbagai aturan perundang-undangan yang sudah disahkan,” ucap Al Muktabar. Lebih jauh Pj. Gubernur Provinsi Banten tersebut menyampaikan bahwa diskusi ini terkait Undang-Undang HKPD, Pemerintah Provinsi Banten berharap banyak agar undang-undang ini mendorong dan mendukung tata kerja pemerintahan daerah dalam kerja pembangunan dan permasyarakatan. “Banten memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pasca Covid 19, segala keadaan sudah pulih, sekarang pemerintah daerah konsen untuk menyelesaikan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem dan hal-hal yang terkait dengan itu,” jelas Al Muktabar. Selain itu Pemerintah Provinsi Banten juga berupaya mengendalikan inflasi daerah, investasi di Banten beberapa tahun belakangan meningkat cukup baik dimana pada tahun 2022 dan 2023 Provinsi Banten berhasil melampaui target pembangunan nasional. Dr. H. TB. Ali Ridho Azhari, M.Si., Kordinator FGD Tim Komite IV DPD RI di Provinsi Banten menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Anggota Komite IV DPD RI di acara FGD tentang “Efektivitas UU HKPD dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” “Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Banten dan narasumber-narasumber lainnya di dalam FGD terkait UU HKPD ini,” ucap Senator Provinsi Banten tersebut. KH. Amang Syafruddin, Lc., Ketua Komite IV DPD RI., menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI sengaja memilih Provinsi Banten sebagai tempat untuk melaksanakan Kunjungan Kerja ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait UU HKPD. “Terutama seberapa jauh kita bisa menghadirkan semangat UU HKPD dalam menciptakan kemandirian fiskal di Provinsi Banten,” ucap Senator dari Provinsi Jawa Barat tersebut. Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan atau berdasarkan prinsip money follows functions dan money follows program salah satu penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom melalui kewenangan untuk mengelola pendapatan perpajakan. “UU HKPD sebagai produk implementasi kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal menjadi instrument untuk mendorong penguatan local taxing power melalui kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengedepankan simplifikasi dan integrasi namun tetap menjaga iklim berusaha yang kondusif,” ucap Lydia Kurniawati Christyana. Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menyampaikan bahwa pelaksanaan UU HKPD ini akan berdampak bagi Pemerintah Daerah. “Semoga saja dengan adanya UU HKPD ini ke depan Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Ph.D., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Banten menyampaikan bahwa tujuan UU HKPD adalah untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. “UU HKPD mendorong pemerataan kesejahteraan Masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Ph.D. Dr. Hady Sutjipto, M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menyampaikan berdasarkan kajian yang dilakukan Bappenas dampak TKD terhadap komposisi belanja di daerah. “Pemerintah Daerah Sebagian besar masih bergantung pada TKD dari Pemerintah Pusat,” ucap Dr. Hady Sutjipto, M. Si. Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan pertanyaan terkait dengan implementasi kebijakan fiskal di Indonesia dibandingkan dunia tidak terlalu baik implementasi fiskal di Indonesia. “BPK mencatat 80,7% Pemda belum termasuk kategori mandiri dari kategori fiskal, artinya 80,7% Pemda ini masih tergantung pada TKD dari Pusat, artinya ini ada masalah yang besar terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini, oleh sebab itu kita harus mendaur ulang pola pemerintah daerah ini untuk menciptakan daerah-daerah yang mandiri,” jelas Senator dari Provinsi Gorontalo tersebut. Prof. Dr. H. Jimly Assiddiqie, S.H., UU HKPD ini sebagai regulasi yang baru perlu pemerintah-pemerintah daerah menyesuaikan regulasi turunannya. “Oleh sebab itu saya mengusulkan agar pemerintah daerah berinisiatif membuat regulasi turunan dari UU HKPD ini, setelah itu nanti berkordinasi dengan pemerintah pusat,” ucap Senator dari Provinsi DKI Jakarta. Lebih jauh Prof. Dr. H. Jimly Assiddiqie, S.H., menyampaikan bahwa pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sudah diadopsi ombibus legislative technic. Teknik omnibus ini bukan hanya untuk pembentukan Undang-Undang di Pemerintah Pusat, tetapi juga dipakai untuk di tingkat daerah. Dr. Made Mangku Pastika, MM., Senator dari Provinsi Bali menyampaikan bahwa kehadiran UU HKPD pada dasarnya sangat baik. “Secara idealis UU HKPD ini filosofinya sangat bagus, tapi dalam pelaksanaannya undang-undang ini berpotensi untuk menciptakan kerugian pada Pemerintah Daerah,” ucap Gubernur Bali Periode 2008 sampai 2018 itu. Secara umum UU HKPD ini hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu penerapannya sejatinya juga mampu menjawab berbagai kegelisahan masyarakat Indonesia terkait dengan desentralisasi keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan PDRD dalam UU HKPD hadir dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat local taxing power dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah meskipun demikian kebijakan tersebut diharmonisasikan dengan pemungutan perpajakan yang tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah Beberapa key policies PDRD dalam UU HKPD antara lain (a). menurunkan administration dan compliance cost melalui restrukturisasi jenis pajak daerah berbasis konsumsi dan rasionalisasi jenis layanan retribusi daerah, (b). perluasan basis pajak dengan hadirnya opsen pajak provinsi dan kabupaten kota sebagai pengganti skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan serta perluasan objek pajak melalui sinergitas pajak pusat dan pajak daerah dan harmonisasi dengan peraturan perundang undangan lain. UU HKPD memperkenalkan opsen yang dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kabupaten kota serta dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten kota. Masa peralihan PDRD secara umum paling lama 4 Januari 2024 sedangkan untuk PKB, BBNKB, Pajak MBLB dan opsennya berlaku paling lama 4 Januari 2025. Penyelesaian penyusunan Perda PDRD berikut dengan perangkat pendukungnya secara tepat waktu menjadi salah satu kunci implementasi UU HKPD secara optimal guna mengantisipasi potensial loss PAD dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah. (*)

Humas Selasa, 28 November 2023 15.23.00

Selengkapnya

LaNyalla: BUMDes yang Kuat, Bisa Hilangkan Tengkulak ...

MADIUN, dpd.go.id - Mewujudkan kemandirian desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di dalamnya, baik dari potensi kekayaan alam maupun budaya adalah salah satu hal yang jadi perhatian DPD RI. Yakni memastikan bagaimana daerah mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat hadir di acara "Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Madiun" bertajuk "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", Rabu (22/11/2023), di Kantor Bupati Madiun itu mengatakan, salah satu hal yang harus dapat dilakukan pemerintah desa adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap keberadaan dan peran Badan Usaha MiliK Desa (BUMDes). "DPD RI secara khusus mendorong optimalisasi BUMDes, sebab keberadaan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan sudah efektif berlaku. BUMDes yang kuat, dapat menghilangkan posisi tengkulak. Karena itu pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa," kata LaNyalla. Ia memberi contoh, misalkan ada satu proses produksi yang bisa dikelola BUMDes tentu jauh lebih baik daripada dikelola oleh individu orang per orang. Karena BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah Pendapatan Desa. BUMDes juga bisa memotong permainan para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Selama ini petani dengan lahan kecil atau peternak kecil, hanya memiliki akses pasar ke para tengkulak. “Jika BUMDes bisa mengorganisir petani-petani dengan lahan kecil, lalu menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke Bulog, pasti Tengkulak tidak mampu memainkan harga. Dan para petani kecil mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak. Di satu sisi, BUMDes juga menjadi besar, dengan basis ekonomi kerakyatan. Dan pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud," ujar LaNyalla. Terkait upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, LaNyalla mengatakan dirinya bersama DPD RI menawarkan peta jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Yakni dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa itu menempatkan negara berada pada posisi sangat berdaulat atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan isinya. Negara juga menguasai cabang-cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor public goods yang harus dikuasai negara dan mana sektor commercial goods yang boleh dikuasai orang per orang. "Ini adalah rumusan sistem yang belum pernah secara murni diterapkan di era orde lama dan orde baru, namun sudah dihapus total dari dalam Konstitusi negara pada saat bangsa ini melakukan amandemen undang-undang dasar pada tahun 1999 hingga 2002 silam," kata LaNyalla. Sejak penggantian konstitusi dari naskah asli menjadi undang-undang dasar hasil perubahan pada tahun 2002 silam, negara ini semakin memberi karpet merah bagi kekuatan modal untuk menguasai kekayaan dan sumber daya alam di negara ini. Akibatnya negara ini memberikan ruang yang luas kepada segelintir orang untuk menguasai bumi air dan menguras sumber daya alam Indonesia. “Hasilnya adalah ketidakadilan ekonomi. Dan ketidakadilan ekonomi tersebut adalah penyebab kemiskinan struktural. Inilah sebenarnya akar masalah kemiskinan yang kita hadapi," ujar LaNyalla. Mazhab Ekonomi Indonesia yang sebenarnya adalah mazhab ekonomi kesejahteraan, dan hal itu sudah tuntas dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Bahkan menjadi cita-cita nasional, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hakikat dari cita-cita lahirnya bangsa ini adalah untuk mewujudkan sila pamungkas dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sehingga saya mendorong semua elemen bangsa ini untuk melahirkan konsensus bersama untuk kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan cara kita sepakati untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli, untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui amandemen dengan teknik adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegaranya," kata LaNyalla. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon mengatakan, kehadiran LaNyalla ke Madiun ini seperti doping bagi masyarakat Madiun yang membuat bersemangat menghadapi perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat desa. "Pak Nyalla itu seperti pemicu semangat agar kami bisa terus lebih baik lagi. Seperti ayah yang datang kepada anaknya. Semoga aspirasi kami masyarakat Madiun terutama masyarakat desa bisa terealisasi dan terwujud," katanya. Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan paradigma berfikir masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kebijakan di desa, harus diubah dengan paradigma berfikir yang jujur. “Jadi nantinya amanah dalam memimpin desa. Karena Desa adalah kekuatan yang paling utama untuk pergerakan ekonomi di desa. Jika semua melakukan urbanisasi ke kota, lantas nanti siapa yang memikirkan desa. Oleh karena itu paradigma berfikirnya harus diubah," katanya. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi membeberkan, saat ini jika kita tidak segera mengembalikan UUD 45 ke naskah asli yang nanti terjadi bukan Indonesia emas, tetapi Indonesia yang cemas di bidang ekonomi. "Liberalisme ekonomi, sebenarnya akan membuat ekonomi di Indonesia menjadi kapitalisme yang dikecilkan menjadi oligarki. Jadi ada memang gerakan untuk menguasai Indonesia dengan cara menguasai ekonominya yang dilanjutkan dengan gerakan politik yang menurut saya kata ‘asli’ di Pasal 6 UUD 45 dihapus. Padahal kronologi politiknya itu ada di situ, jadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang diatur dan ditetapkan dengan undang-undang,” pungkas Mulyadi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon; serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Supriadi.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.54.00

Selengkapnya

FEB UI Sebut Indonesia Gagal Menjadi Negara Maju 2045, Sultan:...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai perkiraan Indonesia gagal mencapai target sebagai negara berpenghasilan menengah tinggi atau negara maju di 2045 sebagai warning bagi pemerintah. Menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengungkapkan bahwa semua variabel struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terbilang rapuh. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi yang masih rendah dan biaya logistik yang cukup tinggi. "Ke depannya Pemerintah perlu mendorong akselerasi tranformasi ekonomi dengan memprioritaskan adopsi teknologi pada sektor riil. Dengan demikian akan terwujud efisiensi dan peningkatan inovasi hilirisasi pada sektor rill", jelas Sultan. Penguatan kapasitas ekonomi berbasis hilirisasi komoditas, kata Sultan, harus tetap ditingkatkan. Namun perluasan investasi dengan teknologi modern adalah kebutuhan yang harus didukung oleh semua elemen bangsa. "Kami juga mendorong agar Pemerintah melakukan reformasi penerimaan pajak sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan. Ratio pajak terhadap PDB menjadi isu yang harus dijadikan atensi serius oleh pemerintahan ke depan dengan pendekatan hukum yang lebih tegas", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa untuk mencapai Indonesia emas 2045, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki kecakapan dalam bidang ekonomi dan ketegasan dalam penegakan hukum. Artinya, dalam konteks kepemimpinan nasional, kita membutuhkan seorang transformer ekonomi yang tegas dalam penegakan hukum. Diketahui, Lembaga Penelitian dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI beberapa waktu lalu merilis white paper berjudul Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029. Dalam white paper tersebut dikatakan Indonesia bisa gagal menjadi negara maju pada 2045. LPEM FEB UI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan tak pernah jauh di atas level kisaran 5%, pertumbuhan kredit per tahun pun tak pernah tembus 15%, rasio pajak terhadap PDB tak pernah melampaui 11% dan bahkan hanya 9,9% satu dekade terakhir, hingga kontribusi industri terhadap PDB yang terus merosot hingga kini di level 18% dan kemiskinan ekstrem yang persisten di level 1,7%.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.48.00

Selengkapnya

Kades di Tulungagung Ajukan Pembangunan Gedung SMA, LaNyalla: Pemerintah Wajib...

TULUNGAGUNG, dpd.go.id - Sejumlah kepala desa (Kades) di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, menyampaikan aspirasi permohonan pembangunan fasilitas belajar di wilayahnya. Permohonan pembangunan fasilitas berupa gedung sekolah SMA tersebut disampaikan para Kades kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di acara "Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tulungagung", di Pendopo Bupati Tulungagung, Kamis (23/11/2023). Ke-13 kades tersebut di antaranya Kepala Desa Kepala Desa Batokan, Kuswanto; Kepala Desa Pucung Lor, Imam Sopingi; Kepala Desa Srikaton, Gunawan Setyo Hadi; Kepala Desa Padangan, Sutopo; Kepala Desa Banjarsari, Muhammad Kholil dan lainnya. "Untuk memfasilitasi wajib belajar 12 tahun, mohon dibangun SMA di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Fasilitas ini sangat mendesak karena posisi Kecamatan Ngantru jauh dari SMA yang berada di kecamatan sekitar," ujar salah seorang perwakilan kepala desa saat menyampaikan aspirasinya kepada LaNyalla. Menanggapi hal tersebut, LaNyalla mengatakan pendidikan merupakan salah satu hak dasar dari setiap warga negara. Pemerintah, kata dia, tentunya wajib hadir untuk menyiapkan dan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat. "Karenanya saya menyambut positif aspirasi ini dan akan kami teruskan. Pemerintah wajib hadir," kata LaNyalla. Ia mengatakan, hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. "Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan penting dalam pertemuan-pertemuan ini, bagaimana kami DPD dapat menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah," ujarnya. Dalam acara bertajuk "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" yang dihadiri seluruh kepala desa di Kabupaten Tulungagung, LaNyalla kembali menyampaikan bahwa seluruh pemangku kebijakan di desa harus memiliki orientasi dalam membangun desa. Mewujudkan desa sebagai kekuatan ekonomi nasional dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa yang salah satunya ditopang dengan pendidikan yang baik. "Yang paling utama adalah orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden sekalipun," ujar LaNyalla. LaNyalla juga secara khusus mendorong optimalisasi BUMDes. Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka. "Inilah yang harus menjadi fokus kerja masa depan para Kepala Desa dan seluruh stakeholder yang ada di desa," ujar LaNyalla. Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan keberadaan BUMDes akan memperkuat kemandirian desa dalam mengelola potensi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara mandiri. "Kalau kita ingin mensejahterakan desa, ya lakukanlah dengan cara dikelola oleh kita sendiri. Makanya BUMDes dan semua sumber daya harus dari desa itu dikelola sendiri," kata Noorsy. Pengelolaan pun harus dilakukan dengan pendekatan keadilan ekonomi sesuai dengan nafas dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Jangan dikelola dengan cara barat, kalau dikelola dengan cara barat maka nantinya akan kacau dan tidak akan merakyat. BUMDes kata kuncinya. Untuk masyarakat, bukan sekadar laba, tapi manfaat buat masyarakat," ujarnya. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi mengingatkan, penting bagi Indonesia untuk segera kembali ke sistem bernegara berdasarkan UUD'45 naskah asli. "Jangan dikira negara kita bakal selamat, sudah ada yang mau jadi pangkalan militer, ibu kota sudah (akan) pindah, pemerintah daerah meminta otonomi, desa minta otonomi. Kita harus paham kondisi ini. Itu artinya segera kembali ke UUD'45 agar rakyat berdaulat. Balik lagi ke UUD 45," ujar Mulyadi. Sekretaris Daerah Pemkab Tulungagung Sukaji mewakili Pj Bupati mengucapkan terima kasih atas kehadiran LaNyalla. Kata dia, semoga aspirasi yang disampaikan para kepala desa bisa direalisasikan berkat kehadiran Ketua DPD RI di Tulungagung. "Karena kami yakin aspirasi itu bisa mewujudkan kami untuk otonomi desa dan menyejahterakan masyarakat Tulungagung. Selain pembangunan SMA, kita juga akan terus berusaha mewujudkan kesejahteraan dengan orientasi menonjolkan produk unggulan, dan potensi pariwisata agar menjadi kekuatan ekonomi sehingga desa menjadi lebih mandiri," katanya.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.43.00

Selengkapnya

Buka Mukernas, LaNyalla Ajak Wahdah Islamiyah Perjuangkan Pancasila Sebagai Falsafah...

MAKASSAR, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi Wahdah Islamiyah yang konsisten mempraktikkan nilai-nilai bangsa dalam bernegara yang termaktub di dalam Pancasila, yaitu musyawarah. LaNyalla pun mengajak Wahdah Islamiyah untuk turut serta dalam perjuangan mengembalikan Pancasila seutuhnya sebagai falsafah dasar negara. Hal itu disampaikan secara virtual oleh LaNyalla saat membuka Musyawarah Kerja Nasional ke-XVI Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah yang diselenggarakan di Makassar, 23-26 November 2023. "Saya mengajak kepada seluruh anggota Wahdah Islamiyah untuk terus memperjuangkan Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara, sekaligus sebagai nilai-nilai yang berjalan seiring dengan nilai-nilai ajaran Islam," kata LaNyalla, Kamis (23/11/2023). Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, para pendiri bangsa ini telah memilih sistem Syuro, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. MPR itulah sebagai tempat bagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini. Mengapa demikian, karena sejatinya pemilik kedaulatan negara ini adalah rakyat. "Inilah sistem asli Indonesia. Sistem bernegara yang berasaskan Pancasila. Sistem yang dirancang dan disepakati para pendiri bangsa," terang LaNyalla. Bukan tanpa alasan pula mengapa para pendiri bangsa kita menggunakan kalimat; ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan’. Sebab, kata LaNyalla, memang mereka yang bermusyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini sejatinya haruslah para hikmat, yaitu orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan keilmuan. "Sehingga, MPR sebagai lembaga tertinggi tidak hanya dihuni oleh anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu Legislatif, tetapi juga dihuni oleh utusan dari golongan-golongan masyarakat dan unsur-unsur yang terkait dengan kesejarahan wilayah atau daerah," papar LaNyalla. Dengan demikian, mereka yang berada di lembaga tertinggi negara itu benar-benar utuh dan lengkap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Mereka kemudian bermusyawarah menentukan haluan negara sebagai wujud kehendak politik rakyat, sekaligus memilih mandataris untuk melaksanakan haluan negara tersebut. "Sistem yang sangat sempurna itu akhirnya kita ganti dengan sistem bernegara ala barat yang individualis dan liberal, melalui amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu," tutur LaNyalla. Amandemen itu dilakukan karena kita menganggap bahwa sistem rumusan pendiri bangsa itu identik dengan sistem orde baru. Padahal, apa yang terjadi di era orde baru, bahkan orde lama, adalah praktik penyimpangan dari sistem bernegara rumusan asli dari para pendiri bangsa. Akibatnya, LaNyalla menilai sejak reformasi hingga hari ini bangsa ini semakin miskin negarawan. Tetapi dipenuhi dengan politisi yang hadir melalui industri pencitraan dan popularitas. Bangsa ini seolah menjadi bangsa lain. Semakin kehilangan jati diri, moral, adab dan etika. "Yang semakin kita rasakan justru sebaliknya. Bangsa ini semakin terpolarisasi dan terbelah. APBN dan APBD dikeluarkan besar-besaran hanya untuk pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah yang ditentukan oleh partai politik, yang kemudian dipoles oleh lembaga survey dan media untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas," terang LaNyalla. Oleh karena itu, setelah menelaah dengan jernih, LaNyalla menyebut di DPD RI melalui Sidang Paripurna pada tanggal 14 Juli 2023, DPD RI secara kelembagaan memutuskan mengambil inisiatif kenegaraan untuk membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan negara ini, agar kita kembali menjalankan dan menerapkan asas dan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat. Dijelaskan LaNyalla, penyempurnaan dan penguatan ini tentunya memperhatikan amanat tuntutan Reformasi. Oleh karenanya, LaNyalla menyebut DPD RI menawarkan penyempurnaan dan penguatan dengan melakukan amandemen dengan teknik adendum terhadap Undang-Undang Dasar naskah 18 Agustus 1945. Amandemen yang dilakukan tidak mengganti sistem bernegara Pancasila dengan sistem Barat yang Liberal dan kapitalistik. "Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus kita sebagai bangsa akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial," demikian LaNyalla.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.40.00

Selengkapnya

Haji Uma Harap Pelaku Pembunuhan Imam Masykur Dituntut Hukuman Maksimal...

dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Aceh Sudirman berharap agar terdakwa kasus pembunuhan warga Aceh yang bernama Imam Masykur dapat dituntut hukuman maksimal yaitu vonis maksimal berupa hukuman mati atau minimal penjara seumur hidup. “Saya berharap pembacaan tuntutan tidak merubah dakwaan selama ini, yaitu Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Saya juga memohon doa dari seluruh rakyat Aceh atas kasus ini,” ucap H Sudirman Kamis (23/11/2023) H Sudirman yang juga akrab dipanggil Haji Uma ini menjelaskan bahwa pembacaan tuntutan terhadap terdakwa yang merupakan seorang Paspampres akan dilakukan oleh Oditur Militer II-07 di Mahkamah Militer II-08 Cakung, Jakarta Timur yang akan dilakukan pada hari Senin (27/11). Selain itu Haji Uma juga berharap kepada Oditur Militer untuk ikut memanggil keluarga korban agar hadir langsung dalam sidang pembacaan tuntutan tersebut. “Tadi pagi saya diberitahukan oleh Pak Riswandono yang juga Kepala Oditur Militer II-07 yang selama ini cukup intens berkomunikasi terkait kasus ini,” ungkap Haji Uma Imam Masykur sendiri merupakan warga Mon Keulayu Bireuen Aceh yang dianiaya hingga tewas oleh tiga oknum TNI termasuk salah satu anggota Paspampres bersama seorang pelaku sipil pada tanggal 12 Agustus 2023 lalu***

Humas Kamis, 23 November 2023 15.37.00

Selengkapnya

Menteri ATR Diminta Tuntaskan PTSL di NTT...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di NTT. Pasalnya, dari target hampir 4 juta bidang tanah yang disertifikat, baru 1,5 juta yang berhasil mengikuti program tersebut. “Belum sampai setengahnya selesai. Saya kuatir tidak tuntas sampai 2024 nanti seperti yang ditargetkan,” kata Abraham di Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Ia menyebut PTSL sangat baik dan harus didukung. Alasannya, PTSL merupakan proses pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. PTSL sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang PTSL. Dengan hadirnya PTSL, masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah dan menghindari konflik/sengketa tanah. Kemudian masyarakat bisa memakai sertifikat yang ada untuk jaminan pinjaman ke bank sebagai modal usaha. Namun dalam pengamatan Abraham di lapangan, program itu berjalan lambat. Ia tidak mengetahui penyebab kelambatan proses tersebut. Dia hanya berharap bisa lebih cepat agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya. “Banyak masyarakat yang menunggu proses tersebut. Mudah-mudahan bisa digenjot agar sesuai target,” tegas Abraham. Senator yang sudah tiga periode ini juga meminta Menteri ATR/BPN agar menuntaskan masalah pembebasan lahan untuk proyek nasional berupa bendungan Temef di Timor Tengah Selatan (TTS). Alasannya, kehadiran proyek itu meresahkan masyarakat karena pembangunan bendungan mengabaikan proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 125 hektare. “Mohon segera diselesaikan supaya masyarkat tenang. Kami siap bantu jika memang perlu dilibatkan,” ujar Abraham. Selain itu, anggota Komite I DPD RI ini juga meminta Hadi Tjahjanto agar terus memberantas mafia tanah di Provinsi NTT. Pemberantasan hendaknya tidak selesai dengan penangkapan beberapa orang mafia tanah di Labuan Bajo tahun 2021 lalu. “Mafia tanah di NTT sangat banyak dan menggurita. Pak Menteri harus lanjutkan bersih-bersih,” saran Abraham. Di tempat terpisah, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berjanji untuk menuntaskan program PTSL di NTT. Dia berjanji sebelum berakhirnya masa jabatan tahun depan, program PTSL akan selesai. “Kita tuntaskan tahun depan,” ungkap Hadi.(*)

Humas Jumat, 24 November 2023 15.35.00

Selengkapnya

Ancaman Krisis Pangan, LaNyalla Ajak Kabupaten Ngawi Jaga Kedaulatan Pangan...

NGAWI, dpd.go.id - Krisis pangan diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Bahkan Badan Pangan Dunia memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi, sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia. Tidak hanya mencari solusi untuk swasembada, tapi juga mengambil peluang. Karena Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. "Apalagi Indonesia juga akan mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Ini artinya, Kabupaten Ngawi adalah salah satu penjaga kedaulatan pangan Indonesia. Sehingga, sudah seharusnya, orientasi pembangunan desa-desa di Kabupaten Ngawi terintegrasi untuk tetap memastikan Kabupaten ini sebagai Sentra penghasil Beras terbesar di Jawa Timur dan Indonesia," ujar LaNyalla di acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi dengan tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", di Pendopo Widya Graha Bupati Ngawi, Jumat (24/11/2023). LaNyalla menilai tantangan untuk memaksimalkan potensi tersebut masih harus terus diperjuangkan. Karena kondisi di Indonesia dari data Kementerian ATR/BPN, setiap tahun alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang terjadi di Indonesia mencapai hampir sekitar 100 ribu hektare. "Artinya, kalau dalam 10 tahun, sudah satu juta hektare. Ini tentu harus dicegah dan dicarikan solusinya," kata LaNyalla. Indonesia juga memiliki persoalan tentang luasan lahan sawah yang dimiliki petani di Indonesia. Dihitung rata-rata, sekitar 80 persen petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare. "Ini tentu menyulitkan bagi kita untuk mengejar swasembada. Apabila dibandingkan dengan petani di Thailand yang rata-rata memiliki lahan dua hektare. Belum lagi bila kita melihat apa yang dilakukan negara-negara lain, yang sudah menjalankan BioTeknologi Agrikultural dalam pertanian atau perkebunan mereka," ujar LaNyalla. Amerika Serikat misalnya, memiliki luas tanaman berbasis bioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektare untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Sedangkan Brasil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai dengan luas lebih dari 50 juta hektare. Begitu juga Argentina memiliki tanaman berbasis BioTeknologi seluas 23 juta hektare. Sementara di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis BioTeknologi seluas 11,4 juta hektare. Sedangkan Cina, menggunakan BioTeknologi untuk menyulap lahan gurun mereka menjadi bisa ditanami. "Pelajaran yang bisa kita ambil adalah orientasi pembangunan di sektor kedaulatan pangan sedang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Tetapi Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan dan Sembako. Ini karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," ungkap LaNyalla. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia menerapkan secara utuh kedaulatan negara dengan cara kembali kepada asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Perlu diketahui, perubahan atau amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia mengadopsi sistem bernegara ala barat yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk konsesi lahan atau izin pertambangan. Padahal konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam UUD naskah sebelum amandemen berikut penjelasannya, sama sekali bukan seperti itu. Negara justru memegang kendali untuk sektor-sektor kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor publik yang harus dikuasai negara, dan mana sektor komersial yang boleh dikuasai orang per orang. "Sehingga saya mendorong semua elemen bangsa ini, termasuk bapak dan ibu kepala desa melahirkan konsensus bersama agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan cara kita sepakati untuk kembali kepada UUD 1945 Naskah Asli, untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar melalui Teknik Adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegaranya," ujar LaNyalla. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, wilayahnya sudah tidak ada desa tertinggal. Ony juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggunakan digital dalam mengelola desa. "Kami juga menggenjot transparansi dengan menggunakan aplikasi, sehingga Alhamdulillah kepala desa kami tidak ada urusan dengan hukum. Setiap desa juga sudah terkoneksi, karena setiap desa punya forum sendiri di website. Jadi tidak ada gejolak di desa karena terdeteksi secara dini. Dengan kehadiran Pak Nyalla kami mohon arahan masukan bagi kami pemerintah kabupaten Ngawi, semoga kami menjadi lebih baik lagi," kata Bupati. Dalam acara tersebut, Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy memaparkan, ada beberapa hal yang harus disiapkan Desa untuk menjaga desanya agar tetap berdaulat di berbagai aspek. “Bikin sebuah badan yang menjadi pilar pelindung, penopang, agar saat nanti ada anggaran asing masuk ke Desa, ada penjaga dari serbuan itu. Jadi pilar itulah nanti yang melindungi dari investor-investor asing yang niatnya mau menyerbu desa tersebut. Jadi desa tetap mandiri dan kuat," kata Noorsy. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi mengatakan, masyarakat desa itu harus juga melek politik. Dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua DPD RI bahwa kedaulatan pangan harus dijaga dan semua berawal dari Desa. Mulyadi menilai sesungguhnya Desa itu harus mendapatkan otonomi penuh agar kedaulatan pangan terjaga. "Jadi mau masa jabatan 10 tahun sampai 100 tahun, Desa itu harus bisa menentukan dirinya sendiri. Karena di situlah garda terdepan untuk menjaga masyarakat kita dari kemakmuran dan kesejahteraan," katanya. Dalam acara tersebut, Bupati Ngawi ditemani Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko dan Sekda Kabupaten Ngawi Mohammad Sodiq Triwidyanto. Selain itu hadir juga Kepala OPD Kabupaten Ngawi, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.(*)

Humas Jumat, 24 November 2023 15.29.00

Selengkapnya

Kredit Macet UMKM Meningkat, Sultan Usulkan Bunga KUR Diturunkan Menjadi...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar Pemerintah kembali menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap UMKM dari 6 persen saat ini menjadi 4 persen. Hal ini disampaikan Sultan menyusul meningkatnya angka kredit Macet program pembiayaan KUR UMKM. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mencatat kredit macet pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun. Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang. Menurut Sultan, angka pertumbuhan kredit yang stagnan dan kredit Macet KUR yang meningkat menandakan sedang terjadi pelemahan ekonomi nasional. Terbukti pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sedang mengalami kontraksi oleh berbagai sebab. "Kredit macet UMKM merupakan hal yang wajar secara bisnis. Namun pertumbuhan kredit yang cenderung lamban adalah gejala ekonomi yang perlu direspon secara cepat oleh pemerintah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (25/11). Pembiayaan KUR, kata Sultan, merupakan program ekonomi pemerintah berbasis UMKM yang harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan stabilitas ekonomi global dan nasional. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target, pemerintah perlu menyesuaikan bunga KUR agar pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan mampu menopang pertumbuhan. "Kami percaya, dengan bunga KUR yang lebih murah, akan mengurangi proses restrukturisasi utang akibat potensi kredit macet di masa depan. Tentunya dengan tetap melakukan pendampingan usaha yang baik oleh perbankan", tegasnya. Salah satunya, usul mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dengan meminta nasabah KUR untuk membuat tabungan khusus cicilan KUR. Bank bertanggung jawab untuk memastikan nasabah memiliki modal literasi keuangan dan manajemen bisnis yang baik sebelum memberikan pinjaman KUR. "Sehingga Kami mengusulkan agar literasi keuangan dimasukkan menjadi dalam kurikulum pendidikan nasional. Karena pembangunan SDM harus berjalan bersama dengan pembekalan yang cukup tentang literasi keuangan", tutup Sultan.(*)

Humas Sabtu, 25 November 2023 15.27.00

Selengkapnya

Pembunuh Imam Maskur di Tuntut Hukumam Mati dan di Pecat...

Jakarta, dpd.go.id – Tiga Oknum TNI pembunuh Imam Maskur yaitu Praka Riswandi Manik, Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir di tuntut oleh Oditur Militer dengan pidana pokok pidana mati dan pidana tambahan dipecat dari TNI. Tuntutan terhadap ketiga terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaka Sampurna pada sidang tuntutan di Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta Timur, Senin (27/11/2023). “Menjatuhkan hukumam bagi terdakwa satu pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD, terdakwa dua pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dan terdakwa tiga pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD”, tegas Letkol Chk Upen Jaka Sampurna. Ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Imam Masykur bersama-sama dengan Praka Heri Sandi (HS), dan Praka Jasmowir (J) pada 12 Agustus 2023. Sidang sendiri dipimpin oleh hakim ketua Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto dan hakim anggota Letnan Kolonel Idolohi dan Mayor Kum Aulia Dandel. Pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaka Sampurna dan diperdengarkan langsung kepada ketiga terdakwa. Sidang pembacaan tuntutan terhadap pelaku pembunuh Imam Maskur turut dihadiri oleh tim pengacara Imam Maskur dan tim pengacara Hotman 911 serta anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau Haji Uma. Paska sidang, Haji Uma yang diwawancarai wartawan menyambut baik tuntutan tersebut. Menurutnya, tuntutan itu sudah sesuai dengan harapan semua pihak yang selama ini terus mengawal kasus Imam Maskur. “Alhamdulillah, tuntutan sesuai harapan kita bersama terutama keluarga korban yang berharap mendapat keadilan dan hukuman maksimal terhadap pelaku. Kita berharap ini akan konsisten hingga jatuh putusan nantinya”, ujar Haji Uma. Lebih lanjut, Haji Uma juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tahap putusan nantinya. Adapun jadwal persidangan lanjutan dengan agenda pledoi akan berlangsung tanggal 4 desember dan putusan diperkirakan diminggu ketiga desember 2023.(*)

Humas Senin, 27 November 2023 15.22.00

Selengkapnya

LaNyalla: Kekacauan Tata Negara Indonesia Bermula Saat Amandemen Konstitusi Tahun...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan sistem bernegara Indonesia saat ini telah berubah total. Hal itu bermula dari proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 yang membuat konstitusi Indonesia meninggalkan Pancasila sebagai identitasnya. Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan "Keynote Speech" di acara Focus Group Discussion "Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa" di Universitas Wijaya Putra, Senin (27/11/2023). LaNyalla mengatakan, awal terjadi gerakan reformasi yang saat itu dimotori mahasiswa dan dipicu krisis moneter dan puncak penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang dianggap otoriter dan menyuburkan KKN di sekitar keluarga dan orang dekatnya. Oleh karena itu, tuntutan reformasi saat itu adalah turunkan dan adili Soeharto beserta kroninya, batasi masa jabatan presiden, hapus praktik KKN dan penegakan hukum, serta cabut dwi fungsi ABRI. "Tuntutan tersebut wajar. Karena memang orde baru melakukan praktik penyimpangan terhadap sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla. Tetapi, satu tahun setelah Reformasi, mulai terjadi perubahan sistem ketatanegaraan. Yang terjadi adalah penggantian konstitusi Indonesia. Bukan pembenahan atas praktik penyimpangan Orde Baru, tetapi justru mengganti sistem bernegara Indonesia dari Sistem Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa menjadi mengadopsi sistem barat yang liberal dan individualistik. "Inilah yang terjadi di dalam proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu," katanya. Akibatnya, sejak tahun 2004 hingga hari ini, sistem bernegara Indonesia telah berubah total. Kedaulatan rakyat tidak lagi dijelmakan di dalam lembaga tertinggi negara. Melainkan berpindah menjadi kedaulatan Partai Politik dan kedaulatan Presiden Terpilih yang dipilih melalui Pemilu dan Pilpres Langsung. "Lembaga tertinggi negara dibubarkan. Tidak ada lagi utusan golongan dan utusan daerah. Tidak ada lagi Haluan Negara, karena Presiden terpilih sebagai eksekutif dapat membuat kebijakan apapun, selama mendapat dukungan dari partai politik," kata LaNyalla. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah pun seolah tidak berarti, katanya. Sebab DPD di Indonesia bukan pembentuk Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan seperti Senat dalam sistem Kongres di Amerika Serikat atau Inggris dan Australia. Jadi, kekacauan tata negara Indonesia ini sebenarnya bermula saat bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002 silam. "Rakyat Indonesia, sebagai pemilik negara ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kedaulatan rakyat sudah diberikan menjadi kedaulatan Partai Politik di DPR RI, dan kedaulatan Presiden melalui Pilpres Langsung. Inilah yang saya katakan, bahwa Pilpres Langsung sejatinya tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Karena memang bukan nilai-nilai asli dari bangsa dan negara yang super majemuk ini," kata LaNyalla. Karena itu, LaNyalla mengajak semua pihak utamanya mahasiswa membangun kesadaran kolektif sebagai bangsa untuk mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan identitas konstitusi bangsa. "Kita dorong semua elemen bangsa agar terwujud Konsensus Nasional, untuk kita kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 untuk kemudian kita sempurnakan dan perkuat melalui Amandemen dengan Teknik Adendum, tanpa mengganti Sistem Bernegara yang bermuara kepada Penjelmaan Rakyat di dalam MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan," katanya. LaNyalla berharap para mahasiswa mendapat pemahaman yang utuh, karena masa depan bangsa dan negara ini ada di pundak mereka. "Indonesia sebagai bangsa yang besar, harus kembali ke jati dirinya. Kembali kepada spirit para pendiri bangsa ini. Agar Indonesia kembali berdaulat, adil dan makmur," kata LaNyalla. Sementara Rektor Universitas Wijaya Putra, Dr. Budi Endarto SH MHum, mengapresiasi penyelenggaraan acara diskusi. Ia mengatakan, banyak mahasiswa S1 saat ini yang lahir di atas tahun 2000 sehingga sama sekali belum paham tentang konsep bernegara sebelum dilakukannya Amandemen UUD 1945. "Membedah perumusan kenegaraan DPD RI dalam memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa adalah topik yang sangat penting. Saya mengapresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI telah menyempatkan diri untuk hadir," kata Budi Endarto. Narasumber FGD, pengamat ekonomi politik, Dr Ichsanuddin Noorsy, mengatakan UUD 1945 hasil amandemen juga mendikte rakyat. Contohnya terkait Presidential Threshold 20 persen. Rakyat didikte dengan calon Presiden dari pilihan partai dan pemilihan langsung. "Dimana artinya demokrasi? Padahal filosofi demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Pemilihan langsung ini sama saja memecah belah. Kita terpecah belah di bawah karena emosional dan psikologis dari calon presiden dan wakilnya. Sudah benar sekali apa yang dikatakan ketua DPD, sebelum bangsa ini terbelah, mari kembali pemilihan presiden ke MPR,"tukasnya. Narasumber lainnya, Dosen Fisip UI, Dr Mulyadi, menjelaskan tentang berdirinya Indonesia yang sebenarnya tidak pernah dijajah. Yang dijajah adalah bangsa-bangsa lama seperti bangsa Batak, Aceh, Jawa, Bugis dan lainnya. Mereka inilah yang kemudian membentuk Indonesia. "Gabungan negara dan bangsa lama yang dijajah inilah, kemudian membentuk negara ini. Makanya sudah sewajarnya penguasa negara atau bangsa lama ini diberi penghormatan. Seperti para raja dan sultan nusantara, mereka itu harus diberi tempat dan kedudukan terbaik dalam bangsa ini. Salah satunya mereka menjadi utusan daerah di MPR. Diambilnya dari bawah dari utusannya, bukan ditunjuk seperti jaman Soeharto," ujarnya. Mulyadi juga meminta kepada para dosen untuk terus belajar dan membaca dengan baik semua perkembangan demokrasi dan memegang teguh disiplin ilmu, agar para mahasiswa Indonesia calon penerus bangsa bisa menjadi pemimpin pemimpin yang hebat dan berkualitas. "Sehingga kita jangan menjadi negara yang jadi incaran untuk dikuasai bangsa asing dengan cara dikontrol bahkan dibeli. Sungguh mengerikan, " katanya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor I Universitas Wijaya Putra Dr. Taufiqurrahman SH MHum; serta Wakil Rektor II Universitas Wijaya Putra, Esa Wahyu Endarti SH MSi.(*)

Humas Selasa, 28 November 2023 15.15.00

Selengkapnya

Deklarasi Pemilu Damai, LaNyalla: PSHT Tidak Kemana-mana, Tapi Ada Dimana-mana...

MADIUN, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri acara "Deklarasi Pemilu Damai" yang diinisiasi salah satu organisasi bela diri silat terbesar di tanah air, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). LaNyalla yang juga Ketua Dewan Pembina PSHT menekankan bahwa PSHT harus ikut memastikan agenda demokrasi di Indonesia yakni pemilihan umum dapat berlangsung dengan "Damai, Luber (Langsung, Umum, Bersih) dan Sukses". LaNyalla dalam acara deklarasi yang berlangsung di Stadion Wilis, Madiun, Minggu (26/11/2023), mengatakan sudah menjadi kewajiban semua warga negara untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik dengan indikator sukses pemilu; yaitu adanya kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya, dan adanya ruang bagi peserta pemilu untuk berkompetisi dengan adil dan tanpa kecurangan. "Tentu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak akan mampu bekerja sendiri untuk memastikan pemilu berkualitas. Apalagi dengan sebaran jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 820 ribu lebih di seluruh Indonesia," kata LaNyalla. Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif elemen-elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan untuk ikut mengawal dan terlibat aktif memastikan Pemilu dapat berlangsung dengan indikator sukses yang terukur. Tentu dengan berkoordinasi dengan Bawaslu di masing-masing wilayah sesuai tingkatan. LaNyalla berpesan agar warga PSHT tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam Pemilu. Karenanya warga PSHT sebaiknya tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. "Artinya tidak terlibat dukung mendukung secara frontal, tetapi tetap aktif menggunakan hak pilihnya," katanya, Hal ini, ujar LaNyalla, karena polarisasi akibat Pemilihan Presiden Secara Langsung (Pilpressung) yang bergulir sejak era reformasi masih terjadi. Karena Pilpressung memang tidak cocok untuk bangsa Indonesia yang super majemuk dan negara kepulauan yang terpisah-pisah. Pilpressung juga tidak cocok diterapkan di negara yang karakter bangsanya guyub dan komunal. Sejak Era Reformasi yang ditandai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia seolah berubah menjadi bangsa lain. Bangsa yang tercerabut dari akar budaya dan jati dirinya, menjadi bangsa yang semakin individual dan liberal serta materialistis pragmatis. "Padahal kita sebenarnya sudah punya sistem asli. Yaitu Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat. Yang nanti duduk di DPR RI. Sedangkan utusan-utusan lain, yaitu utusan golongan-golongan dan utusan daerah, yang duduk di MPR RI, tidak dipilih melalui Pemilu tetapi harus diutus dari bawah. Mereka semua inilah, anggota DPR, anggota utusan golongan dan anggota utusan daerah yang menjadi penjelmaan rakyat yang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampe Rote," kata LaNyalla. "Mereka inilah yang akan bermusyawarah di MPR RI, untuk merumuskan Haluan Negara, dan memilih Presiden untuk menjalankan Haluan Negara tersebut. Sehingga Presiden adalah Mandataris dari Penjelmaan Rakyat tersebut. Artinya Presiden adalah petugas rakyat," katanya. Tetapi karena praktik penyimpangan yang terjadi di era orde baru, sistem rumusan pendiri bangsa itu kita buang dan kita ganti dengan sistem barat yang individualis dan liberal. Padahal seharusnya, saat reformasi, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era orde baru. Bukan mengganti sistem bernegara dengan mengadopsi sistem liberal ala barat. "Inilah yang sekarang sedang saya perjuangkan. Agar bangsa ini kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, yang kita sempurnakan dan perkuat, agar penyimpangan yang terjadi di era orde lama dan orde baru tidak terulang," ujarnya. Di akhir sambutan, LaNyalla mengajak bangsa ini membangun kesadaran kolektif untuk kembali kepada Pancasila. Kembali menerapkan Demokrasi Pancasila. Sehingga kedaulatan tetap di tangan rakyat, yang berada di lembaga tertinggi negara. Ketua Umum PSHT, Moerdjoko mengatakan Deklarasi Pemilu Damai yang diinisiasi PSHT merupakan wujud dari nafas organisasi yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dalam kesatuan. “Sikap politik PSHT kenegaraan, kita menjunjung tinggi Pancasila, UUD 45, negara kesatuan dan Bhineka Tunggal Ika. Bahwa PSHT tidak berafiliasi tidak bergantung, tidak mengikat dengan partai politik manapun, tidak terikat, kita netral, kita harus menjaga tradisi dari PSHT,” kata Moerdjoko. PSHT memberikan kebebasan kepada warganya untuk berpolitik, mau memilih maupun dipilih. "Mari aturan kita tepati dan jadikan pemilu damai,” katanya. Turut hadir di acara tersebut, Capres Anies Baswedan; Anggota DPD RI Tamsil Linrung, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Farid Makruf; Wakapolda Jatim Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan; Wali Kota Madiun Maidi; Ketua KPU Prov Jatim; Ketua Bawaslu Prov Jatim; serta Dewan Ketua Pusat PSHT Issoebijantoro.(*)

Humas Minggu, 26 November 2023 16.08.00

Selengkapnya

Di depan Advokat Peradi, Ketua DPD RI Paparkan Dua Penyebab...

SURABAYA, dpd.go.id - Sejak era reformasi, Indonesia menerapkan Sistem Demokrasi ala Barat melalui Pemilu Presiden Langsung. Dan sejak saat itu juga, kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat. Karena pelaksana kedaulatan adalah Partai Politik dan Presiden terpilih. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan penerapan Sistem Demokrasi ala liberal Barat itu disumbang dua hal mendasar. Pertama adanya praktik penyimpangan yang terjadi di Era Orde Baru terhadap sistem Demokrasi Pancasila. Kedua, karena para mahasiswa hukum dan kampus-kampus hukum di Indonesia dijejali teori tata negara yang menyatakan demokrasi Barat adalah yang terbaik. "Akibatnya pada saat Amandemen Konstitusi kita langsung mengadopsi sistem demokrasi tersebut. Termasuk mengganti sistem bernegara Indonesia. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah membenahi praktek penyimpangan di Era Orde Baru, tanpa harus mengganti Azas dan Sistem Bernegara yang sesuai Pancasila," ujar LaNyalla dalam Focus Group Discussion oleh DPC PERADI Kota Surabaya dengan tema "Inkonsistensi UUD NRI 2002” di Kantor Kadin Jatim, Surabaya, Senin (27/11/2023). Dengan diterapkannya Sistem Demokrasi ala Barat, lanjut LaNyalla, Partai Politik dan Presiden, masing-masing memegang kedaulatannya sendiri. Bahkan Partai Politik menjadi sangat dominan, karena mereka yang mengusung dan memilih calon presiden, untuk disodorkan kepada rakyat. Akibatnya, Presiden terpilih akan menjalin koalisi dengan Partai Politik dengan cara, bagi-bagi jabatan dan kekuasaan. Jika partai politik dan Presiden terpilih menjalin koalisi mayoritas, maka apapun yang mereka kehendaki pasti akan terlaksana. Karena partai politik melalui anggota DPR adalah pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang. "Tidak ada lagi ruang rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena memang sudah tidak ada Lembaga Tertinggi Negara lagi. MPR sudah bukan lagi lembaga tertinggi. Sudah tidak ada lagi Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Semua berada di tangan Partai Politik. Dimana di dalam Undang-Undang Partai Politik, mereka diberi ruang untuk memperjuangkan kepentingan Partainya masing-masing," papar LaNyalla. Sementara, rakyat yang tidak setuju terhadap produk Undang-Undang hanya diberi ruang untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Dimana komposisi Hakim MK terdiri dari pilihan presiden dan pilihan partai politik. Dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. "Memang ada Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi DPD di Indonesia bukan pembentuk Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan seperti Senat dalam Sistem Kongres di Amerika Serikat atau Inggris dan Australia. Karena memang Indonesia bukan negara federal," katanya lagi. Dalam pandangan Senator asal Jawa Timur itu, kekacauan sistem tata negara Indonesia ini sebenarnya bermula saat bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Karena itulah, kata LaNyalla, DPD RI, mengambil inisiatif kenegaraan, dengan mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menerapkan Sistem Bernegara sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, sehingga bangsa ini kembali ke fitrah negara Pancasila, dengan jalan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya dilakukan penyempurnaan dan penguatan dengan teknik adendum. "Penguatan dan penyempurnaan itu untuk memastikan posisi kedaulatan rakyat yang lebih kuat, dan untuk menghindari praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Di sinilah peran penting para Advokat Indonesia untuk ikut dan aktif meresonansikan gagasan demi Indonesia yang lebih baik ini kepada seluruh elemen bangsa," tegasnya. Ketua DPC Peradi Surabaya, Hariyanto memaparkan alasan mengapa institusinya menggelar FGD ini. Dikatakannya, demokrasi adalah alat, bukan tujuan. Demokrasi, lanjutnya, harus dibangun dengan rambu-rambu. "Kalau rambunya tidak jelas, dasar normatifnya jungkir balik, tak sesuai dengan amanat para pendiri bangsa, saya kira kita juga harus hati-hati, ke mana bangsa ini akan dibawa," tutur Hariyanto. Ia mengingatkan perlunya kita memikirkan kembali pemikiran founding fathers saat mendirikan negara ini. Salah satu tujuannya, kata Hariyanto, adalah kesejahteraan rakyat. Manakala kita lupa akan hal tersebut, Hariyanto menyebut praktiknya akan jauh panggang dari api. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan? Itu sebabnya Hariyanto menegaskan bahwa forum ini diselenggarakan. Tentunya demi kebaikan bernegara kita. "Kami berharap FGD ini ada tindaklanjutnya. Selalu ditegaskan bahwa kita harus taat pada Pancasila dan UUD 1945. Lah UUD yang mana? Kalau demikian, maka semestinya harus kembali kepada UUD 1945 sebelum diamandemen," demikian Hariyanto. Dalam paparannya, Pengamat Ekonomi-Politik, Dr Ichsanuddin Noorsy memaparkan amburadulnya Amandemen UUD 1945 tahap I sampai IV. Menurutnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 mengandung kontradiksi, baik secara teoritis konseptual maupun dalam praktik ketatanegaraan. "Yang menyatakan ini bukan Ichsanuddin Noorsy, tetapi Komisi Konstitusi dalam kajiannya di tahun 2002. Yaitu terdapat inkonsistensi substansi, baik yuridis maupun teoritis. Ketiadaan kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan UUD 1945 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan UUD," jelasnya. Sementara Dosen Fisip UI, Dr Mulyadi memaparkan, ada tiga misi terselubung dalam penggantian UUD 1945. Yaitu ingin menguasai ekonomi, menguasai politik dan menguasai Presiden. "Coba saja baca dan perhatikan di dalam pasal-pasalnya. Kuasai ekonomi akhirnya dijadikan liberalisme. Di politik yaitu dengan liberalisme politik, adanya gabungan partai seperti Pasal 6A ayat 2. Lalu kuasai pemerintah itu dengan diubahnya penjelmaan rakyat di MPR menjadi pilpres langsung," tukasnya. Pada FGD itu, dua narasumber dihadirkan untuk memperkaya khasanah wawasan peserta. Mereka adalah Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy dan Dosen FISIP UI, Dr Mulyadi. Hadir sejumlah tokoh, di antaranya Ketua DPC Peradi Surabaya Hariyanto, Ketua KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto dan sejumlah pengurus dan anggota DPC Peradi Surabaya.(*)

Humas Senin, 27 November 2023 15.57.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI Bahas Permasalahan Pariwisata Hingga Rencana Kerja...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI membahas permasalahan pariwisata di daerah, hingga Realisasi Program Kerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Tahun 2024 serta Pandangan terhadap RUU perubahan atas UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (27/11/23). Selain itu pada rapat kerja ini, Ketua Komite III Hasan Basri mengapresiasi kinerja kementerian pariwisata, dan mengharapkan adanya percepatan dan optimalisasi pencapaian target, sasaran dan program startegis kemenparekraf. "Terkait perubahaan UU Kepariwisataan kami siap membangun sinergi dengan Kemenparekraf dan juga dengan DPR RI agar dapat segera ditindaklanjuti." ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III Mirati Dewaningsih dan Muslim M Yatim. Di rapat kerja tersebut, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa saat ini terus mendorong kinerja kemenparekraf sesuai dengan target. Sandiaga juga menggagas konsep pemikiran tentang green tourism/eco tourism bisa diterapkan dan bisa terakomodasi pada RUU tentang perubahan atas undang-undang no 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. “Dalam mendorong percepatan kinerja kementerian dan peningkatan program-program kerja pariwisata di daerah, kami siap bersinergi dengan para Senator DPD RI,” tukas sandiaga. Senada dengan itu, Wakil Menteri Parekraf Angela Herliani Tanoesoedibjo mengungkapkan kementerian pariwisata akan melakukan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tahun 2024 dilaksanakan melalui 9 strategi. "Kemenparekraf telah mengeluarkan sembilan strategi dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” lanjut Wamenparekraf itu. Di kesempatan yang sama, Senator asal Bali Anak Agung Gde Agung mengharapkan pemerintah menindaklanjuti terkait permasalahan kemacetan, masalah sampah, dan wisatawan yang merugikan di Bali. Lebih lanjut ia mengusulkan adanya event-event dalam rangka pelestarian kebudayaan bisa dimasukkan kalender event pariwisata. "Saat ini, banyak wisatawan asing nakal, melakukan kejahatan scamming dan lainnya, saya harap menjadi sorotan kementerian patiwisata terkait penerbitan visa," ungkap Anak Agung Gde Agung. Sementara itu, Senator Jawa Tengah Bambang Sutrino mencermati pariwisata di Jawa Tengah yaitu masalah pengembangan pariwisata Jawa Tengah, standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata masih terbatas, dan masalah program pengembangan desa wisata di Jawa Tengah. "Terkait pengelolaan Borobudur saat ini yang dibatasi jumlah pengunjung, saya minta masukkan yang mendalam dari Kementerian Pariwisata," tukas Bambang. Terkait wisata religius, Senator asal Banten Abdi Sumaithi menyoroti perihal tempat wisata yang punya nilai ibadah, sejarah dan wisata dapat dikelola dan dikemas lebih baik lagi oleh pemerintah. "Tiga fungsi ini tidak mudah, perlu perhatian serius pemerintah terkait peningkatan objek wisata religi ini," imbuhnya. Lain halnya, Senator Gorontalo Rahmiyati Yahya mengusulkan adanya pelibatan anggota DPD RI pada kegiatan Kementerian Pariwisata di daerah, dalam rangka meningkatkan sektor wisata daerah. "Dilema pariwisata daerah, wisatawan seringkali hanya memanfaatkan fasilitas hotel dan rumah makan di kota, sehingga wisata yang di daerah kurang diminati," ucap Rahmiyati Di forum tersebut, Wakil Ketua Mirati Dewaningsih mengapresiasi kinerja kementerian pariwisata, terkait target wisatawan di wilayah timur yang meleset dari target serta terkait mahalnya biaya transportasi, juga terbatasnya jumlah tenaga dan SDM pariwisata. "Rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerah perlu didorong dan diberikan stimulus oleh kementerian," ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim juga menyoroti terkait mahalnya biaya tiket pesawat untuk ke daerah wisata, sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan pariwisata ke daerah. "Seperti apakah kementerian pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata di saat mahalnya ongkos penerbangan saat ini," kata Muslim Ketua Komite III Hasan Basri menyoroti upaya kementerian dalam meningkatkan kondisi rendahnya indeks nilainya pelayanan infrastruktur pariwisata dan rendahnya upah tenaga pariwisata. "Saya harap Kementerian memberikan perhatian pada program prioritas dukungan manajemen, pelatihan pendidikan vokasi kepariwisataan di Kalimantan Utara," tambahnya. Menanggapi hal itu, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan permasalahan konektifitas udara di destinasi wisata saat ini sedang ditangani oleh tim khusus dengan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kemenkomarves. "Deputi Kebijakan Strategis akan saya tugaskan update terkait air connectivity dan update terkait perubahan UU Kepariwisataan," jelasnya. Menutup Rapat Kerja, Ketua Komite III Hasan Basri mengharapkan Kemenparekraf melakukan percepatan dan optimalisasi target, penguatan program Kemenparekraf dan peningkatan kontribusi bagi perkembangan daerah. “Untuk itu diharapkan sinergi, kerja sama dan pelibatan Komite III dalam implementasi dan kebijakan Kemenparekraf utamanya di daerah,” pungkas Hasan Basri.(*)

Humas Senin, 27 November 2023 15.40.00

Selengkapnya

Pentingnya Penguatan BPK RI Melalui Perubahan UU BPK Untuk Memaksimalkan...

Maluku Utara, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI Semester I tahun 2023 . “Kami sangat bersyukur Anggota Komite IV dapat berkunjung ke Maluku Utara hari ini, dan selaku Anggota DPD dari Dapil Maluku Utara berharap pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Maluku Utara” kata Ikbal Djabid dalam sambutannya selaku koordinator tim Kunjungan kerja (6/11/2023). Ketua Komite IV DPD RI KH. Amang Syafrudin, Lc menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi BPK Maluku Utara yang telah berkenan menerima Komite IV untuk bersama-sama berdiskusi dengan BPK terkait permasalahan-permasalahan di Maluku Utara yang banyak menjadi Temuan BPK. “Kami sangat concern akan hasil Pemeriksaan atas LKPD tahun 2022 karena apabila dibandingkan dengan tahun 2021, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan opini LKPD pada pemerintah provinsi (pemprov) dimana dari 34 Provinsi yang pada tahun sebelumnya 100% WTP, kini turun menjadi 94% karena ada 2 provinsi yang mendapat opini WDP, dan salah satunya adalah Provinsi Maluku Utara” sambung Novita Anakotta, Senator asal Maluku yang merupakan Wakil Ketua Komite IV. “Betul sekali yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota Komite IV bahwasannya banyak sekali permasalahan di Maluku Utara, terima kasih sudah berkenan hadir disini sehingga kita bisa berdiskusi bagaimana agar Maluku Utara ini menjadi lebih baik”, kata Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea S.E., M.Si., Ak. dalam sambutannya. “Terjadi peningkatan temuan di Maluku Utara yang disebabkan ketidakpatuhan yang cukup tinggi atas ketentuan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya integritas dan kejujuran dari pegawai di lingkungan wilayah Provinsi Maluku Utara. Hal ini terlihat dari cukup masifnya temuan terkait perjalanan dinas dan bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap dan sesuai. Provinsi Maluku Utara mendapat opini WDP pada LKPD 2022, padahal sebelumnya selama 5 kali berturut-turut selalu mendapat WTP”, kata Marius dalam paparannya. “Penurunan opini di Malut dikarenakan terdapat tiga permasalahan material yang menjadi pengecualian dalam opini pada LKPD Maluku Utara tahun 2022 yaitu: Pertama, Belanja Barang (berupa Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Lembur, Honorarium dan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat) sebesar Rp11,33 miliar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5,91 miliar tidak didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap dan sah; Kedua, Mutasi tambah Aset Tetap senilai Rp224,91 miliar tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbernya secara rinci serta Belanja Barang dan Belanja Bunga sebesar Rp108,66 miliar belum dapat dikapitalisasi sebagai penambah saldo per jenis Aset Tetap; dan yang Ketiga, Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp715,08 miliar, diantaranya sebesar Rp131,54 miliar merupakan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang tidak didukung dengan dokumen sumber pengakuan utang, antara lain bukti realisasi fisik dan keuangan serta dokumen perikatan yang sah.” ungkap Marius. Banyak permasalahan mendasar dalam LKPD Provinsi Maluku Utara yang menjadi temuan BPK. “Kami berharap melalui DPD RI selaku perwakilan daerah, dapat membantu kami agar Pemda lebih sadar akan pentingnya menyampaikan LKPD yang benar, akurat dan akuntabel sehingga menjadikan Maluku Utara lebih baik, karena kami masih menemukan adanya proyek-proyek fiktif dimana ada proyek namun tidak ada anggarannya” tambah Marius. “Kami juga ingin menyampaikan apa yang menjadi concern Bapak/Ibu Anggota DPD yaitu terkait kondisi Kabupaten Taliabu yang masih mendapat opini WDP seperti tahun lalu. Kami menemukan adanya ketekoran kas di tahun 2019 sekitar Rp57M, atas hal tersebut kami sudah minta agar segera diselesaikan dan ditindaklanjuti, namun hingga 2022, baru terselesaikan sekitar Rp20 M, maka untuk Kab. Taliabu, BPK tidak akan memberikan opini WTP jika Pemda tidak menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK”, tanggapan Marius atas pertanyaan Komite IV terkait dengan opini WDP di Kab. Taliabu. Dalam diskusi yang berlangsung sangat aktif dan dinamis di ruang rapat kepala BPK Maluku Utara, Ikbal Djabid menanyakan kepada BPK terkait dengan pemeriksaan BPK atas pendapatan pajak air permukaan di Provinsi Maluku Utara. “Tambang banyak di Maluku Utara, namun bagaimana dengan pendapatan atas pajak air permukaan yang seharusnya masuk ke pemda?”. Senator asal Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, menyampaikan kekagetannya atas temuan-temuan di Maluku Utara. “Saya kaget dengan kondisi di Maluku Utara, karena Ternate ini terkenal dengan orang yang berakhlak, tapi ternyata pengelolaan keuangan di Maluku Utara kurang berakhlak yang dicerminkan banyaknya temuan oleh BPK”ungkapnya. “Apa yang dipaparkan BPK tadi sangat memprihatinkan, saya cukup mengetahui tentang Taliabu dan memang daerahnya cukup terisolir, dan saya berharap pada BPK agar tetap maju terus untuk menjalankan tugasnya apapun kendalanya, kami mendukung BPK dalam hal ini” tambah Sanusi. Senada dengan Sanusi, Dr. Amirul Tamim Anggota Komite IV dari Dapil Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas upaya dan kerja BPK dalam menyelamatkan uang negara melalui pemeriksaannya. ”Kita harus melakukan evaluasi, apakah UU BPK masih relevan atau tidak di dalam mendukung BPK khususnya BPK perwakilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengingat BPK merupakan Lembaga yang strategis dalam perannya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, dan kasus di Malauku Utara atau temuan di Maluku Utara ini saya yakin banyak terjadi di daerah lain juga” kata mantan Walikota Bau Bau ini. “Apakah Gubernur selaku perwakilan Pemerintah pusat di daerah sering mengadakan rapat dengan BPK, untuk meminta masukan dari BPK terkait dengan pengelolaan keuangan negara?’ lanjut Amirul. Gubernur perlu sering rapat dengan BPK meminta masukan-masukan agar permasalahan pengelolaan keuangan daerah dapat teratasi dengan bantuan masukan BPK, dan penting juga koordinasi antara BPK dan BPKP terkait dengan pengawasan keuangan daerah “saran Amirul. “Apa yang terjadi di Maluku Utara ini sama dengan yang terjadi di Sulawesi Tengah, temuan dan permasalahan yang disampaikan oleh BPK juga terjadi di Sulteng” ungkap Senator asal Sulawesi Tengah, Ahmad Syaifullah Malonda. “Mungkin kita perlu viralkan semua temuan-temuan BPK di daerah, agar Pemda ke depan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan” tambahnya. “Informasi dari BPK ini harus ditindaklanjuti dan dicarikan solusi karena kami selaku wakil daerah sangat berkepentingan untuk membantu perbaikan-perbaikan daerah, kami juga sepakat untuk memperkuat BPK melalui perubahan UU BPK, BPK harus mendapat kewenangan lebih agar hasil temuan dapat ditindaklanjuti secara benar” Kata Ketua Komite IV. “Bagaimana dengan permasalahan aset yang selalu menjadi temuan dalam setiap pemeriksaan, apakah permasalahannya di pengelolaannya atau di pelaporannya? Tanya Novita Anakotta. Maluku dan Maluku Utara memiliki kesamaan geografis, bagaimana kendala-kendala pemeriksaan yang dilakukan BPK selama ini, tambah Novita. “Kami BPK RI Perwakilan Maluku Utara berharap DPD RI sebagai salah satu lembaga negara merupakan salah satu stakeholder/ pengguna laporan keuangan BPK, dapat bersinergi dan memberikan masukan dan kontrol kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan diharapkan DPD dapat memberikan masukan/ pertimbangan yang tepat kepada DPRD muapun DPR RI sehingga dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ Perusahaan pada entitas yang bersangkutan khususnya pemerintah daerah’ demikian harapan Marius di akhir kegiatan diskusi. “Kami juga menyampaikan terima kasih atas masukan-masukan Anggota Komite IV, semoga pertemuan pada hari ini dengan Komite IV DPD RI dapat memberikan manfaat serta mendorong peningkatan kinerja BPK RI dalam melakukan tugas pemeriksaan, pungkas Marius menutup diskusi. (*)

Humas Selasa, 07 November 2023 10.36.00

Selengkapnya

DPD RI SIAPKAN SUBSTANSI MATERI RUU BAHASA DAERAH YANG TERANCAM...

dpd.go.id - DPD RI mengusulkan penambahan substansi dalam materi RUU Bahasa Daerah tentang pemartabatan bahasa daerah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib. Usulan ini sangat tepat dan menjadi kata kunci penting sebagai jiwa dalam setiap upaya pelindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dengan pakar bahasa Prof. Multamia Retno Mayekti Tawangsih dan M. Yoesoef di Gedung DPD RI, Komplek Senayan Jakarta, Senin (6/11/23). Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite 3 Muslim M Yatim dan Abdul Hakim dalam paparannya mengatakan kondisi bahasa daerah yang menjadi kekayaan bangsa kita, semakin terancam seiring perkembangan zaman. kondisi itu menjadi landasan yang kuat untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur Bahasa Daerah. Atas dasar itu, DPD RI menyusun Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPD RI tentang Bahasa Daerah (RUU Bahasa Daerah). “Untuk itu diperlukan kerangka hukum dalam bentuk legislasi yang khusus menjamin dan mengatur bahasa daerah agar dapat terus berkembang sebagai jati diri dan identitas masyarakat di daerah yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan nasional,” ujar Hasan Basri. Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M. Yatim menambahkan, dalam perkembangannya, RUU Bahasa Daerah yang telah diserahkan ke DPR RI tersebut, oleh Badan Legislasi DPR RI ditetapkan sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023, berada dalam urutan nomor 37 dan siap untuk mulai dilakukan pembahasan pada masa sidang ini. “DPD RI akan terlibat dalam pembahasan RUU bersama DPR RI dan Pemerintah. Berdasarkan hasil rapat Komisi X DPR RI, Pembahasan RUU Bahasa Daerah diagendakan tanggal 21 November 2023 dengan agenda penyampaian penjelasan DPD RI selaku pengusul RUU Bahasa Daerah,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia, Profesor Multamia Retno Mayekti Tawangsih menyatakan bahwa setidaknya ada 11 (sebelas) bahasa daerah yang telah punah. “Bahasa itu punah karena semakin sedikit penuturnya. Bahasa daerah saat ini mulai ditinggalkan tampak dari jumlah penuturnya yang tidak lebih dari seratus orang,” ujarnya. Sementara itu, Tim Ahli Penyusun RUU Komite II Dr. M. Yoesoef menjelaskan bahwa dengan adanya RUU Bahasa Daerah justru menunjukkan keselarasan dalam konteks pemartabatan Bahasa Daerah itu sendiri sebagai upaya mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah upaya peningkatan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan. “Bagaimana bentuk pemartabatannya, antara lain dengan menjadikan Bahasa Daerah sebagai salah satu materi pelajaran muatan lokal wajib yang berdampingan dengan muatan lokal lainnya. Namun hambatannya apabila Bahasa daerah diwajibkan sebagai mata pelajaran, maka akan memunculkan persoalan ketika di suatu daerah terdapat lebih dari satu Bahasa Daerah,” tambah M. Yoesoef.*

Humas Senin, 06 November 2023 10.08.00

Selengkapnya

Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Komite II DPD RI Tinjau...

BOGOR, dpd.go.id - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam Kunjungan tersebut, Komite II DPD RI menggelar dialog dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, Administrator dan Dewan KEK Lido serta asosiasi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif guna meninjau sejauh mana pengelolaan KEK Lido mampu berperan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. “Melihat potensi yang dimiliki KEK Lido terutama di sektor pariwisata seyogyanya banyak tenaga kerja lokal yang terserap dan memunculkan lapangan usaha baru bagi masyarakat. Untuk itu, Komite II DPD RI mempertanyakan apakah tata kelola KEK Lido telah mampu menyejahterakan masyarakat dan juga memajukan pembangunan daerahnya,” kata Abdullah Puteh, Wakil Ketua Komite II DPD RI dalam dialog yang berlangsung Senin (6/11/2023). Sementara itu, Bustami Zainudin menambahkan bahwa kunjungan kerja Komite II DPD RI tidak hanya untuk meninjau tata kelola dan implementasi KEK Lido. Dirinya mengatakan kehadiran Komite II DPD RI sebagai salah satu upaya tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dan Badan Usaha pengelola terkait kendala, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pada sektor KEK. “Komite II DPD RI siap menjadi fasilitator untuk menjembatani kendala Badan Usaha pengelola KEK dalam pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah. Karena pengelolaan infrastruktur di luar Kawasan KEK seperti akses jalan dan pembangunan tol merupakan tanggung jawab pemerintah,” tutur Senator asal Lampung tersebut. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite II DPD RI ini juga berpesan agar Badan Usaha Pengelola KEK Lido ikut merangkul dan memberi peluang untuk UMKM agar dapat mengembangkan usaha di wilayah KEK Lido. “KEK dirancang sebagai model terobosan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian, untuk itu PT. MNC Land Lido selaku Badan Usaha Pengelola KEK Lido harus menyediakan tempat untuk UMKM. Jangan sampai UMKM kesulitan untuk masuk dan mendirikan usaha di wilayah KEK,” pinta Bustami. Menanggapi hal tersebut, VP Goverment Relation PT. MNC Land Lido, Dana Magenda mengungkapkan target penyerapan tenaga kerja di KEK Lido sebanyak 29.000 orang. Adapun tenaga kerja yang telah terserap sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berjumlah 3.847 orang. “Dengan rencana pengembangan kawasan yang akan terus berkembang, kami optimis penyerapan tenaga kerja akan sesuai target,” ungkapnya. Dana menjelaskan, perkembangan KEK Lido dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bogor Selatan. Untuk itu, Dana berharap agar Komite II dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah terkait pembangunan exit tol Cigombong 2. “Kami berharap dengan dibangunnya exit tol Cigombong 2, akan membantu pengunjung KEK Lido untuk dapat langsung menuju kawasan tanpa harus melewati jalan nasional yang berpotensi menimbulkan kemacetan apabila seluruh kawasan telah selesai terbangun,” ucap Dana. Disisi lain Teras Narang menyayangkan keberadaan KEK belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing di area KEK. “Perlu dilakukan perbaikan pola koordinasi antar pemerintah mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke tingkat dibawahnya agar keberlangsungan dan fungsi KEK dapat sesuai komitmen awal,” tutup Senator asal Kalimantan Tengah itu. ***hes

Humas Senin, 06 November 2023 10.00.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI Dorong Adanya Revisi UU Tentang Kepariwisataan...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI gelar RDPU dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/11/23). Pada rapat ini, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengungkapkan perlu kajian mendalam dalam bidang pariwisata di Indonesia, juga dalam merumuskan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. "Saya kira perlu kajian yang mendalam merumuskan pengawasan atas implementasi UU Tentang Kepariwisataan ini,” ucap Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim dan Abdul Hakim. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim menegaskan saat ini UU tentang Kepariwisataan usianya lebih dari 10 tahun. Melihat perkembangan dan perubahan yang ada perlu didorong adanya revisi, terutama terkait kebijakan induk kepariwisataan agar mampu diimplementasikan di daerah. "Banyak aturan dalam bentuk PP dan peraturan lainnya belum jalan dalam memdukung kebijakan pariwisata di daerah saat ini," ujar Senator Lampung tersebut. Menanggapi paparan para pengamat pariwisata, Senator asal Bali Anak Agung Gde Agung menegaskan bahwa di dunia pembangunan pariwisata Indonesia harus mengarah kepada quality tourism daripada bahwa mass tourism. "Dampak dari mass tourism saat ini terutama di Bali lebih mengarah kepada banyak permasalahan. Selain itu kebijakan kemudahan berinvestasi bidang pariwisata yang sentralistik juga perlu disoroti," ungkap Anak Agung. Wakil Ketua Komite III DPD R, Muslim M Yatim menambahkan bahwa blueprint pariwisata yang digagas oleh pemerintah perlu di update kembali. "Saya lihat banyak daerah yang bisa maju dan berkembang pariwisatanya tapi tidak tersentuh program destinasi pariwisata priortas yang ada saat ini," tambahnya Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan Diena Mutiara Lemy mengungkapkan dari data yang ada, pendapatan dari sektor pariwisata terutama pasca covid naik drastis, akan tetapi data tersebut masih data makro. Data tersebut belum mengiris sampai ke dalam lapisan terkecil. Menurutnya, pembangunan pariwisata saat ini harus lebih mengarah kepada pariwisata keberlanjutan agar dapat memberdayakan perekonomian ke semua sektor. "Masih dibutuhkan data yang lebih terinci bukan hanya makro untuk mengukur dampak dari sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu masih perlu perhatian semua pihak untuk mewujudkan industri pariwisata berkelanjutan," jelas Diena. Senada dengan itu, Pakar Pariwisata dan Pengembangan Kepariwisataan Myra Puspasari Gunawan menyoroti perubahan cara pandang terhadap sektor pariwisata. Pariwisata saat ini tidak hanya sebagai industri tetapi semangat dalam membangun sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. "Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global," tutur Myra. (*mas)

Humas Senin, 06 November 2023 09.55.00

Selengkapnya

Kunjungan Kerja Ke Sulut, Komite II Upayakan Penyelesaian Permasalahan Di...

MANADO, dpd.go.id – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dengan memfasilitasi rapat antara Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dengan berbagai kementerian/lembaga untuk membahas kendala dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Likupang. "Sejak dicanangkan oleh pemerintah tahun 2019, sampai saat ini masih banyak permasalahan. Ini kita coba untuk datang dan meninjau, lalu kita follow up di Jakarta. Kita akan panggil kementerian terkait beserta pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kendala-kendala yang ada," ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam rapat di Kantor Gubernur Sulut, Senin (6/11/2023). KEK, lanjut Yorrys merupakan model terobosan bagi daerah dalam menyelenggarakan fungsi perekonomian yang di dalamnya terdapat industri kelautan, industri perikanan, perdagangan, ataupun pariwisata. Sehingga keberadaan KEK di sebuah daerah, harus dapat dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat berkontribusi kepada masyarakat dan daerah. "Tujuannya agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dan untuk mengetahui sejauh mana dampak KEK terhadap percepatan perkembangan perekonomian daerah," jelasnya. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut Elvira Katuuk mengatakan bahwa KEK di Bitung dan Likupang memiliki posisi strategis dalam pengembangan perekonomian di Sulut. Dia menjelaskan, dalam Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, terdapat industri pengolahan kelapa, farmasi, pengolahan ikan, dan logistik yang berpotensi menyerap 34.700 tenaga kerja dan investasi sebesar 32,9 triliun. Sedangkan KEK Likupang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami mengharapkan, dapat terbangun sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder untuk membawa kedua kawasan ekonomi khusus ini agar dapat lebih berkembang dan memperkuat ekonomi. Sehingga keduanya dapat berhasil untuk membawa dampak kemajuan ke industri dan pariwisata di daerah Sulut sampai pada tingkat nasional yang bermuara pada kemajuan daerah, kesejahteraan, dan kontribusi daerah Sulut sebagai kemajuan NKRI," harapnya. Terkait kendala yang dihadapi di KEK Bitung, Administrator KEK Bitung Pingkan Sondakh menjelaskan bahwa saat ini di kawasan KEK Bitung masih terdapat lahan seluas 92,72 hektare yang belum dimatangkan. "Selain itu juga belum ada infrastruktur dasar, seperti jalan ataupun saluran air, serta belum terbangun instalasi pengolahan limbah," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Administrator KEK Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Richard Dondokambey menjelaskan bahwa KEK Likupang sampai saat ini juga masih mengalami beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah pengembangan KEK Likupang melalui pelestarian alam. "Kami berharap ada bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan KEK Likupang. Karena kami akan mengembangkan wisata marina, dan kami memohon untuk dibantuk akses di dalam, seperti terkait regulasi apa yang bisa disiapkan. Juga instalasi air bersih sebesar 100 meter kubik/hari, adanya terminal khusus, dan penyediaan fasilitas tenaga listrik dari Kementerian ESDM," kata Richard. Terkait beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KEK Bitung dan KEK Likupang tersebut, Senator Stefanus BAN Liow pun mengatakan bahwa Komite II DPD RI berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi terkait KEK di Sulut tersebut dalam waktu dekat melalui rapat-rapat yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut bertujuan untuk menghasilkan solusi dalam operasional dan pengembangan kedua KEK tersebut, seperti perumusan program, penyiapan regulasi, ataupun pembentukan sinergi dan kolaborasi pihak-pihak terkait. "Sehingga tujuan dari adanya KEK Bitung dan KEK Bitung dapat terwujud. Komite II hadir untuk memberikan solusi, bukan menjadi pemantik. Karena itu adalah pertanggungjawaban iman, moral, dan politik ketika diperkenankan Tuhan dan dipercaya masyarakat Sulawesi Utara," ucap Senator dari Provinsi Sulut yang juga akrab dipanggil Stefa ini. Setelah rapat tersebut berakhir, rombongan Komite II DPD RI pun melakukan peninjauan ke KEK Bitung dan KEK Likupang bersama pemerintah daerah terkait untuk meninjau kondisi kedua kawasan ekonomi khusus tersebut untuk mengetahui berbagai permasalahan secara langsung.**ars

Humas Senin, 06 November 2023 09.50.00

Selengkapnya

Jumlah Masyarakat Terjerat Pinjol Semakin Banyak, LaNyalla: Kesulitan Ekonomi atau...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti semakin besarnya jumlah masyarakat yang terlilit pinjaman online dengan bunga tinggi yang mendekati rentenir. Fenomena itu menurut LaNyalla bisa jadi menunjukkan ada fakta kesulitan ekonomi akut di masyarakat. Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengungkapkan ada 21 pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending yang memiliki tingkat kredit macet di atas 5 persen. Artinya peminjamnya gagal bayar utang dalam periode 90 hari. OJK juga melaporkan tunggakan pinjaman online menembus angka Rp 51,46 triliun atau naik sekitar 28,1 persen secara tahunan per Mei 2023. "Banyaknya masyarakat terjerat pinjaman online ini sebuah fenomena yang memprihatinkan. Apakah benar-benar ada kesulitan ekonomi di masyarakat bawah atau fenomena apa? Tentu ini harus dimitigasi oleh pemerintah," ujar LaNyalla, Senin (6/11/2023). Menurut LaNyalla, selain kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, apakah juga disebabkan perilaku masyarakat yang konsumtif? Selain lemahnya regulasi, baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum. Karena itu, Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah melakukan tindakan tegas terkait pinjol yang sudah menyusahkan pengguna dengan dalih memberikan kemudahan. Karena menurutnya, dalam waktu singkat dapat merusak sistim ekonomi bangsa. "Perlahan tetapi pasti, maraknya pinjaman online yang gagal bayar, akan semakin menjerat dengan bunga berbunga, dan ujungnya masyarakat terkena black list bank, ini pada jangka panjang meruntuhkan kekuatan ekonomi di masyarakat," papar dia. "Efeknya tidak sepele, tetapi sangat luas. Padahal masyarakat perlu akses pembiayaan ke perbankan untuk modal usaha dan lain-lain. Seandainya kena blacklist, masyarakat akan sulit mendapatkan modal," tukas dia. LaNyalla juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan OJK terhadap fintech atau penyedia pinjol sampai memiliki jumlah tunggakan pinjaman sangat besar. "Angka kredit macet sangat besar dan tentu dampaknya besar. Kita merasa aneh, soalnya pinjol yang sebagian diawasi OJK tetapi kenyataan kondisinya demikian," tuturnya.(*)

Humas Senin, 06 November 2023 09.40.00

Selengkapnya

LaNyalla: Cara Menjelmakan Kembali Indonesia Sesuai Cita-cita Para Pendiri Bangsa,...

JAKARTA, dpd.go.id - Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merupakan satu-satunya cara menjelmakan kembali Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu dikatakan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Seminar Kebangsaan Pemuda Panca Marga (PPM) bertema 'Menjelmakan Kembali Indonesia Menurut Cita-cita Para Pendiri Bangsa' di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (4/11/2023). Seminar menghadirkan Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy dan Dosen Politik UI Dr Mulyadi sebagai narasumber yang dimoderatori oleh Dr Ngurah Sucitra, Dosen STIN. "Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara artinya Konstitusi Indonesia harus kembali kepada Konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 silam," paparnya. Untuk itulah, LaNyalla melanjutkan, pentingnya gerakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen. Karena sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa terdapat di dalam Konstitusi tersebut. "Sedangkan Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002 jelas mengganti sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Bahkan telah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi dan justru menjabarkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme barat," tukas dia lagi. Sedangkan untuk melihat seperti apa Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa, LaNyalla mengajak untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa yang terdokumentasi secara lengkap dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Terutama dalam notulensi yang tercatat rapi, saat para pendiri bangsa bersidang menyiapkan lahirnya negara ini dalam forum BPUPK dan PPKI. "Dalam risalah notulensi jelas disepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum yang terikat dengan filosofi dasarnya, yaitu Pancasila. Artinya Indonesia bukan saja sekedar negara hukum. Tetapi negara hukum Pancasila," tegasnya. Lanjut LaNyalla, hal itu mengandung makna bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga Indonesia adalah negara yang berketuhanan, negara yang berkemanusiaan, negara yang bersatu dalam kesatuan, negara yang dipimpin dengan cara kerakyatan dan musyawarah. Serta negara yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM), Berto Izaak Doko menjelaskan Pemuda Panca Marga mendapatkan mandat untuk secara konsisten mengimplementasikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 1945 (JSN’45). Salah satu upayanya adalah menjawab persoalan bangsa saat ini. "Faktanya perjalanan bangsa sudah tidak on the track, apalagi setelah dilakukannya amandemen Konstitusi 1 sampai 4. Bagi kami itu cacat hukum. Makanya kami setuju kembali ke UUD 45 naskah asli yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1945, agar bangsa ini kembali sesuai cita-cita para pendiri bangsa," ucapnya. Letjen TNI (Purn) Muzani Syukur, Waketum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang membacakan sambutan Ketua Umum LVRI mengapresiasi kegiatan seminar kebangsaan karena topik yang diambil sangat luar biasa. "Kenapa disebut luar biasa? Karena tema atau topik bahasan telah menyentuh kepentingan bangsa. Artinya anak-anak PPM peduli terhadap persoalan bangsa. Artinya anak-anak sudah berada pada posisi di tempat yang benar, dimana sebagai anak veteran memang kalian harus memberi solusi. Ini sesuai perjuangan para sesepuh dan senior," tukasnya. Pengamat ekonomi politik, Dr Ichsanuddin Noorsy, memaparkan amburadulnya Amandemen UUD 1945 tahap 1 sampai 4. Menurutnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 mengandung kontradiksi, baik secara teoritis konseptual maupun dalam praktik ketatanegaraan. "Yang menyatakan ini bukan Ichsanuddin Noorsy, tetapi Komisi Konstitusi dalam kajiannya di tahun 2002. Yaitu terdapat inkonsistensi substansi baik yuridik maupun teoritik. Ketiadaan kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan UUD 1945 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan UUD," katanya. Ichsanuddin Noorsy mencontohkan di dalam Pasal 33 UUD 45 hasil amandemen. Ayat satu disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tetapi di ayat 4 disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. "Kata disusun dan diselenggarakan itu kontradiksi. Disusun artinya ada intervensi negara. Sedangkan diselenggarakan itu negara hanya seperti event organizer, menyerahkan ke pasar," tukas dia. Dosen Fisip UI, Dr Mulyadi, menjelaskan sejarah berdirinya Indonesia yang sebenarnya tidak pernah dijajah. Karena yang benar-benar dijajah adalah bangsa-bangsa lama seperti bangsa Batak, Aceh, Jawa, Bugis dan lainnya. "Artinya Indonesia itu dibentuk oleh gabungan negara dan bangsa lama. Mereka ini yang dijajah, kemudian membentuk negara ini. Makanya sudah sewajarnya penguasa negara atau bangsa lama ini diberi penghormatan. Seperti para raja dan sultan nusantara, mereka itu harus diberi tempat dan kedudukan terbaik dalam bangsa ini," ujarnya. Dalam pandangannya, ada tiga misi terselubung dalam penggantian UUD 45. Yaitu ingin menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menguasai Presiden. "Coba saja baca dan perhatikan di dalam pasal-pasalnya. Kuasai ekonomi akhirnya dijadikan liberalisme. Di politik yaitu dengan liberalisme politik, adanya gabungan partai seperti Pasal 6A ayat 2. Lalu kuasai pemerintah itu dengan diubahnya penjelmaan rakyat di MPR menjadi pilpres langsung," tukasnya. Turut hadir dalam acara itu, Sekjen PPM, Delwan Noer, Sekretaris Wantimpus PPM, Suryo Susilo, para anggota PPM dari berbagai daerah, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa, Pemuda Pancasila, FKPPI, FKPP AL, IPKI, FKPP AU dan para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi.(*)

Humas Sabtu, 04 November 2023 09.32.00

Selengkapnya

KPU Resmi Umumkan DCT Pemilu 2024, Fernando Sinaga Siap Lanjutkan...

Jakarta, dpd.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024, untuk DPR RI sebanyak 9.917 calon dan untuk DPD RI sebanyak 668 calon. Pengumuman disampaikan melalui Konferensi Pers Penetapan DCT DPR RI dan DPD RI Pemilu 2024 di Media Centre KPU, Jumat (3/11/2023), yang dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Fernando Sinaga memberikan tanggapannya melalui siaran pers yang dibagikan ke sejumlah media massa pada Sabtu (4/11/2023). Fernando Sinaga sudah masuk dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) DPD RI Pemilu 2024 dengan nomor urut 4. Wakil Ketua Komite IV ini menyatakan apresiasinya terhadap kinerja KPU selama tahapan ini berlangsung. “Silon bacaleg telah disiapkan dengan baik oleh KPU sejak awal pendaftaran bacaleg DPD. Proses verifikasi melalui berbagai perbaikan dan verifikasi akhir telah saya ikuti dengan baik sesuai arahan KPU dan KPU Provinsi Kaltara hingga akhirnya saya menjadi caleg DPD RI dapil Provinsi Kaltara yang telah ditetapkan dalam DCT”, tegas Fernando Sinaga. Setelah ditetapkan sebagai Caleg DPD RI Dapil Provinsi Kaltara di Pemilu 2024, Fernando Sinaga mengajak kepada para pendukungnya dan semua warga Kaltara untuk bersama – sama berjuang memenangkan dirinya terpilih kembali sebagai anggota DPD RI periode 2024 – 2029. “Saya menilai rakyat Kaltara akan menjaga keberlanjutan aspirasinya melalui saya di DPD RI. Karena itu saya optimis rakyat Kaltara akan Kembali berjuang bersama saya dengan memilih saya sebagai anggota DPD RI periode 2024 – 2029”, ujar Fernando Sinaga optimis. (*)

Humas Sabtu, 04 November 2023 09.25.00

Selengkapnya

Anggota BPK Tersangka Korupsi, Sultan : Sangat Prihatin ...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat prihatin dengan lembaga BPK RI setelah anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus menara BTS Kementerian Informasi dan komunikasi. "Mengingat BPK adalah lembaga audit keuangan yang sangat diharapkan perannya dalam proses pemberantas korupsi. Kami ingin kejaksaan agung RI dapat mengusut dan membuka kasus ini secara terang benderang", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (04/11). Menurutnya, peristiwa ini sangat mencoreng reputasi lembaga BPK RI yang dikenal sangat profesional dan akuntabel. BPK RI adalah salah satu lembaga audit terbaik di dunia, mengingat prestasinya yang membanggakan selama ini. "Oleh karena itu, Kami ingin BPK segera memperbaharui sistem pengawasan internal agar lebih bisa memproteksi anggota BPK dari intervensi pihak eksternal yang terkait dengan objek pemeriksaan. Kami tidak sedang mempertanyakan integritas anggota dan auditor BPK, tapi BPK secara kelembagaan perlu memperketat pengawasan internal", tegasnya. Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menerangkan bahwa DPD secara kelembagaan selama ini selalu melakukan proses seleksi terhadap calon anggota BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR. Namun sayangnya hasil seleksi DPD sering kali tidak dirujuk oleh DPR. "Konstitusi hanya memerintahkan kepada DPD untuk melakukan fit and proper test dan kemudian memberikan pertimbangan kepada DPR. Sehingga Kami mengusulkan agar keterlibatan DPD dalam proses seleksi terhadap calon anggota BPK perlu diperkuat secara konstitusional", tutupnya. Diketahui, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Achsanul diduga menerima uang Rp40 miliar dari IH melalui SR dan WP di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Juli 2022 lalu. Dia dijerat pasal dugaan gratifikasi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).(*)

Humas Sabtu, 04 November 2023 15.20.00

Selengkapnya

PANMUS DPD RI Gagas Revisi Pedoman Pengawasan Untuk Optimalkan Peran...

dpd.go.id - Panitia Musyarawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Panmus DPD) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka revisi Peraturan DPD No.6/2012 tentang Pedoman Pelaksanan Pengawasan DPD RI, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/11/2023). Rapat itu dibuka oleh Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi dan dihadiri para senator, Darmansyah Husein sebagai Koordinator Tim Program Panmus DPD RI dan anggota tim yaitu Achmad Sukisman, Mohammad Afnan Hadikusumo, Amang Syafrudin, Dedi Iskandar Batubara dan Fadel Muhammad. "Perlunya kebutuhan optimalisasi pengawasan DPD, khususnya dalam rangka memastikan otonomi daerah terlaksana dengan baik di daerah," ucap Gita Ariadi membuka acara. Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Lalu Wira Pria Suhartana berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk memastikan optimalisasi peran DPD pada fungsi pengawasan untuk mengimbangi fungsi lainnya seperti anggaran dan legislasi. "Hal ini menuntut dukungan infrastruktur regulasi, lembaga dan kultur sehingga DPD lincah melakukan peran dimaksud," jelas Lalu Wira. Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI Darmasnyah Husein mengungkapkan, selama ini DPD mempedomani Peraturan DPD No.6/2012 dalam melakukan implementasi fungsi pengawasan. Namun, seiring dengan perubahan berbagai regulasi seperti perubahan Tatib DPD, maupun perubahan UU MPR, DPR dan DPD (MD3) serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), terdapat kebutuhan mendesak meninjau kembali Peraturan DPD menyangkut pedoman pengawasan di atas. "Ini merupakan konsekuensi untuk menampung dinamika internal dan eksternal politik kelembagaan. Serta aspirasi masyarakat yang menuntut DPD responsif dalam menyuarakan kehendak publik," tukas Darmansyah Husein. Pada FGD ini diharapkan agar terdapat percepatan revisi Peraturan DPD terkait Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD sehingga semua pihak memiliki acuan dan referensi untuk berkontribusi terhadap peran DPD saat melakukan fungsi pengawasan sebagai bagian dari mandatory konstitusional dari konstitusi. "Dengan percepatan revisi peraturan, DPD akan semakin menguat kualitasnya. Sehingga berdampak signifikan bagi advokasi kepentingan daerah di level nasional," pungkas Senator dari Bangka Belitung tersebut. **

Humas Jumat, 03 November 2023 08.39.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI dan Dewan Presidium Konstitusi Rapat Konsolidasi Terkait...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi melakukan Rapat Konsolidasi Teknis terkait rencana mendatangi pimpinan MPR RI di Komplek Parlemen Senayan di Gedung Nusantara IV pada Jumat, 10 November 2023. Menurut LaNyalla, nantinya Dewan Presidium Konstitusi akan menyampaikan Maklumat yang dibacakan oleh Wakil Presiden RI ke -VI, Try Sutrisno, dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan MPR. "Adapun isi maklumat adalah desakan kepada MPR RI untuk segera menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal, yaitu untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum Perubahan di tahun 1999 hingga 2002," kata LaNyalla di Kantor MPN Pemuda Pancasila, di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). Ditambahkan LaNyalla, setelah dikembalikan selanjutnya dilakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud di atas dengan teknik adendum, dengan tujuan untuk Menyempurnakan dan Memperkuat Kedaulatan Rakyat. "Naskah kajian akademik untuk Amandemen dan addendum telah disiapkan oleh DPD RI, sebagai satu-satunya Lembaga Tinggi Negara, yang secara resmi melalui Sidang Paripurna, telah mengambil Inisiatif kenegaraan untuk kembali menerapkan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa," tuturnya. Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy yang memimpin rapat konsolidasi teknis menyampaikan bahwa gerakan tersebut sengaja memilih nama Dewan Presidium Konstitusi. Hal itu menegaskan bahwa upaya tersebut bukan gerakan rakyat tetapi gerakan lembaga tinggi negara yang mendapat dukungan dari lapisan masyarakat. "Makanya kita semua jangan takut. Ini agenda konstitusional. Yang menyampaikan maklumat ini adalah lembaga tinggi negara dan penjelmaan rakyat karena didukung semua elemen rakyat," tukas dia. Noorsy juga menekankan dalam gerakan itu semua orang mempunyai kedudukan sama. Yakni sama-sama mempunyai kedaulatan sebagai rakyat. "Ini kita sebut egaliter democracy. Kedudukan kita sama, namun tetap saja disini ada prime of interest yaitu Pimpinan DPD RI dan Wakil Presiden RI ke VI yang juga Panglima ABRI ke IX, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno,” ucap dia. Dalam rapat konsolidasi tersebut sejumlah tokoh yang hadir juga menyampaikan pikiran dan usulan terkait kembalinya UUD 1945 18 Agustus 1945. Para tokoh tersebut antara lain akademisi Chusnul Mar'iyah, Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, Ketua Pemuda Panca Marga, Berto Izaak Doko, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Brigjen (Purn) Hidayat Purnomo, Marsekal Pertama (Purn) Bastari, Nurhayati Assegaf, Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia), Ana R Legawati (Sekjen FKPPI), Prof A. Basit (akademisi), Jay Tamalaki (budayawan), Jandi (perwakilan WALUBI), BEM Universitas Jayabaya, mahasiswa UBK dan sejumlah perwakilan komponen masyarakat lainnya. Ichsanuddin Noorsy menyampaikan nantinya saat bertemu Pimpinan MPR, para tokoh yang merupakan elemen penjelmaan rakyat juga akan mendapat kesempatan untuk secara singkat menyampaikan pendapat. (*)

Humas Jumat, 03 November 2023 08.33.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Ajak MUI Gabung Dewan Presidium Konstitusi, Sambangi...

JAKARTA, dpd.go.id - Upaya untuk terus membangun kesadaran publik tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli terus dilakukan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Kamis (2/11/2023), Ketua DPD RI bersama jajaran menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di kawasan Jakarta Pusat. Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI mengajak MUI untuk ikut bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi yang akan menyambangi MPR RI untuk meminta agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama juga guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk ikut bersama-sama mendatangi MPR agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu kemudian menjabarkan beberapa hal yang melandasi gagasan agar bangsa ini kembali ke UUD 1945 naskah asli. Menurut dia, persoalan bangsa ini harus dibenahi dari akar persoalannya, yakni di hulu. "Komitmen kami adalah memperbaiki bangsa ini. Tentu perbaikan itu harus dilakukan di hulunya, karena di sanalah problematikanya. Hulunya itu adalah UUD 1945. Sudah waktunya UUD 1945 yang dikudeta pada tahun 1999-2002 harus dikembalikan sesuai aslinya," tutur LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang turut mendampingi Ketua DPD RI menambahkan, apa yang dilakukan DPD RI merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa yang kian karut marut. Ichsanuddin menjabarkan, sistem pemilihan presiden secara langsung sangat jelas bertentangan dengan Pancasila, utamanya adalah Sila Keempat Pancasila. "Amerika saja sebagai dedengkot demokrasi tidak menerapkan public vote, tetapi electoral vote. Lalu mengapa kita menelan mentah-mentah konsep yang jelas-jelas bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila itu," tutur Ichsanuddin Noorsy. Ia kemudian mengutip pidato mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam satu kesempatan di Universitas Al-Azhar Kairo. "Obama saat itu mengatakan 'demokrasi yang disebarkan Amerika Serikat tidak kompatibel dengan negara-bangsa lainnya," jabar Ichsanuddin Noorsy. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan bahwa, dalam konteks ajakan Ketua DPD RI untuk menyambangi MPR RI, maka secara kelembagaan pihaknya harus menggelar rapat demi membangun kesepakatan terlebih dahulu. "Dalam kesempatan ini kami tak memutuskan apakah setuju atau tidak setuju dengan gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli," kata Kiai Marsudi. Menurut Kiai Marsudi, perubahan merupakan hal yang wajar. Ia mengilustrasikan, berbeda tempat dan waktu bisa saja berbeda pandangan. Yang terpenting, kata dia, ada tiga hal yang harus dipegang teguh agar bangsa ini tidak bubar. "Pertama adalah integrasi wilayah, kedua integrasi pemimpin dan rakyat dan ketiga integrasi nilai," jelas Kiai Marsudi. Ia kemudian berpesan kepada Ketua DPD RI, agar memperhatikan empat hal dalam berpolitik kebangsaan. Pertama soal struktur berbangsa dan bernegara. Kedua persatuan, baik wilayah maupun ide. Ketiga yakni aturan mulai dari UUD 1945 hingga turunannya. Dan terakhir bisa dikontrol. “Pemimpin harus bisa dikontrol dan mengontrol. Negara ini adalah negara kesepakatan. Untuk menuju sepakat maka musyawarah. Itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan," demikian Kiai Marsudi. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Turut mendampingi Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, serta Pegiat Konstitusi Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari MUI hadir di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Buya Basri Bermanda, Sekretaris Jenderal MUI H Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Rofiqul Umam Ahmad dan sejumlah jajaran pengurus MUI lainnya.(*)

Humas Kamis, 02 November 2023 16.07.00

Selengkapnya

Ada Usulan Hak Angket MK, Sultan Minta Semua Elemen Bangsa...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin angkat bicara terkait adanya upaya politik hak angket anggota DPR terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) pasca ditetapkan keputusan batas usia minimal Calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hasil keputusan MK bersifat final dan mengikat tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun. Mempertanyakan hasil keputusan MK artinya mendelegitimasi supremasi hukum dan konstitusi itu sendiri. "Proses dan hasil keputusan lembaga peradilan termasuk MK tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan politik sesaat. Bahwa terjadi kontroversi akibat hasil keputusan MK, maka hal itu merupakan sesuatu yang lumrah dalam demokrasi", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (01/11). Menurut hemat kami, kata Sultan, hasil keputusan MK harus dihormati oleh semua elemen bangsa sebagai sebuah ketetapan hukum positif. MK sudah memiliki mekanisme sendiri untuk mengevaluasi kode etik para hakimnya melalui Majelis Kehormatan MK. "Mari Kita percayakan kepada MKMK untuk memproses kode etik para hakim sedang berlangsung. Kami harap semua pihak untuk menjaga stabilitas politik nasional di tengah volatilitas ekonomi global saat ini", tutupnya. Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat capres dan cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut. "Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi paska terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10). Masinton mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres cawapres. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.(*)

Humas Rabu, 01 November 2023 16.01.00

Selengkapnya

Ketua DPD Ingatkan Rencana Holding Perkebunan Tabrak PP 26/2021 dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Machmud Mattalitti mengingatkan Kementerian BUMN untuk berhati-hati dalam rencana melakukan merger beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara (Holding Perkebunan) menjadi tiga entitas bisnis utama. Karena aksi tersebut berpotensi melanggar aturan perundangan. Aksi tersebut dipastikan menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Saya ingatkan agar rencana itu tidak dipaksakan, karena pelanggaran aturan itu berakibat sanksi, sampai pada tingkat pencabutan ijin usaha,” tandas LaNyalla. Seperti diberitakan, Kementerian BUMN lewat Holding Perkebunan berencana melakukan aksi korporasi berupa proses merger BUMN yang menjalankan usaha perkebunan. Aksi korporasi tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pembentukan Sub Holding Pabrik Gula bernama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) yang sudah berjalan selama dua tahun, Sub Holding Kelapa Sawit (Palm Co) dan Sub Holding Aneka Tanaman & Pengelolaan Aset (Supporting Co). Namun pembentukan Palm Co dan Supporting Co yang mengelola onfarm (kebun HGU) melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Pertanian, khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang mengatur tentang batas luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Palm Co yang nantinya menggabungkan PTPN pengelola kebun kelapa sawit yaitu PTPN III, IV, V, VI dan XIII akan memiliki luas lahan sebesar 562.440 Ha pasca merger, berdasar data Annual Report Perusahaan PTPN holding tahun 2022. Sementara di PP 26/2021 Pasal 3 Ayat (1) huruf a, menyatakan batasan luas perkebunan sawit maksimal seluas 100 ha. Sedangkan Palm Co memiliki luas 5 kali lipat lebih dari aturan tersebut. Senada dengan Palm Co, Supporting CO yang merupakan gabungan dan PTPN I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV yang mengelola komoditas tebu, kopi, teh, karet, kakao dan tembakau akan memiliki luas lahan secara keseluruhan 339.574 Ha pasca merger. Sementara batasan aturannya maksimal 193.000 Ha. “Komoditas karet misalnya, maksimal luas lahan sebuah perusahaan perkebunan hanya diperbolehkan 23 ribu Hektare, tapi dengan merger, Supporting Co akan memiliki 127.856 hektare. Kan jelas menabrak aturan,” ungkap LaNyalla di Jakarta, Rabu (1/11/2023). Dengan jumlah lahan yang melampaui batas maksimal dari PP 26/2021 tersebut, lanjut LaNyalla, maka usaha perkebunan milik BUMN akan sarat dengan praktek kartelisasi. Selain itu akan berdampak buruk pada persaingan usaha yang sehat karena usaha perkebunan hanya akan dimonopoli oleh satu pihak. “Saran saya jelas, jangan menabrak aturan dan perundangan. Pemerintah melalui BUMN harus memberi contoh yang baik, karena itu bagian dari good governance dan clean government. Justru sebaliknya, lebih baik kinerja PTPN yang kurang performa, diperbaiki,” tandasnya. LaNyalla juga mendapat informasi terkait kinerja Sub Holding Pabrik Gula bernama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) yang sudah berjalan dua tahun ini. Dimana jadwal giling pabrik dalam beberapa kasus justru selesai di bulan Oktober. Padahal sebelumnya dulu, November baru tutup giling. Artinya kinerjanya tidak menjadi lebih baik. (*)

Humas Rabu, 01 November 2023 14.40.00

Selengkapnya

DPD RI Desak Pemerintah Perkuat Upaya Diplomasi Hentikan Agresi Militer...

JAKARTA, dpd.go.id -- DPD RI mengecam tindakan yang dilakukan Israel terhadap Rakyat Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghentikan agresi militer Israel di Palestina. Agresi militer Israel yang kini telah menelan lebih dari 8.000 korban jiwa rakyat Palestina dianggap sebagai tindakan yang harus segera dihentikan. Anggota DPD RI dari Provinsi Riau Muhammad Gazali mengatakan bahwa seluruh anggota DPD RI harus mengutuk dan mengecam apa yang dilakukan Israel tersebut. Apalagi yang dilakukan Israel tersebut tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang menghargai kemerdekaan dan mengutuk penjajahan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPD RI yang menganggap isu penjajahan yang dilakukan Israel ke Palestina menjadi isu DPD RI yang harus dikumandangkan ke seluruh Indonesia dan bahkan ke dunia. Bahwa DPD RI duduk tegak, bergandengan tangan dengan rakyat Palestina, serta mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina,” tegasnya dalam wawancara usai Sidang Paripurna DPD RI ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Selasa (31/10/2023). Palestina, imbuh Gazali, merupakan salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh hal yang dirasakan dan diderita oleh rakyat Palestina juga harus menjadi derita bangsa Indonesia. “Oleh karena itu kita mendukung Palestina. Rakyat Indonesia, muslim kah, non muslim kah, harus mendukung Palestina. Karena konstitusi mengarahkan kita harus mendukung orang yang dijajah dan membelanya, membuatnya agar mereka bisa mendapatkan kemerdekaan,” tegasnya. Anggota DPD RI dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani juga menyatakan keprihatinannya dengan apa yang terjadi di Palestina. Agresi yang dilakukan tentara Israel merupakan salah satu bentuk penjajahan dan genosida yang ditujukan ke Rakyat Palestina. “Ini tidak mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia, di mana kita sangat mendukung perdamaian dunia. Hal ini seharusnya tidak boleh ada di dunia, karena termasuk perbuatan yang tidak manusiawi,” ucapnya. Dirinya mengatakan bahwa DPD RI akan mendesak pemerintah melakukan langkah konkret melalui fungsi-fungsi diplomasi dari kelembagaan negara untuk bisa berkontribusi dalam mendorong elite-elite dunia melakukan gencatan senjata untuk Israel. “Selain itu, satu langkah pasti yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk (pemberian) bantuan, serta juga secara politis kita harus berupaya agar hal ini tidak terulang-ulang lagi kedepannya,” katanya. Disamping menyikapi tentang konflik di Palestina, Jialyka juga menyikapi konflik di Papua. Jialyka berharap pemerintah dan pihak terkait harus dapat menangani kasus penembakan yang tidak kunjung berhenti di Papua. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan yang menyebabkan adanya korban jiwa dari warga sipil. “Kita prihatin dengan fenomena konflik yang terus terjadi di Papua sampai saat ini. Konflik-konflik di Papua harus segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia,” ucap Jialyka.(*)

Humas Selasa, 31 Oktober 2023 14.22.00

Selengkapnya

Sultan Minta PJ Kepala Daerah Hadirkan Inovasi Kebijakan Dan Netral...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah menegaskan agar para Pejabat Kepala Daerah menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam perhelatan pemilu 2024. Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu agar ratusan PJ kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Indonesia dapat fokus bekerja membangun daerah secara baik dan akuntabel. "Kami mengucapkan selamat berbakti kepada segenap PJ kepala daerah yang sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mengemban amanah pembangunan di daerah. Tentu kehadiran para PJ Kepala Daerah membawa optimisme dan harapan bagi masyarakat daerah dalam percepatan pembangunan di daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (30/10). Menurutnya, saat ini terdapat banyak persoalan daerah khususnya terkait isu pangan dan kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian serius para kepala daerah. Isu sosial di daerah cenderung lebih sensitif di setiap kontestasi politik. "Kehadiran PJ kelapa daerah diharapkan mempu membawa perubahan dalam budaya kerja birokrasi di daerah dan inovasi kebijakan yang efektif dan sesuai local wisdom. Keterlibatan PJ kepala daerah dalam politik praktis hanya akan menghambat kemajuan daerah", tegasnya. Oleh karena itu, kata Sultan, kami berharap pemerintah melalui kementerian dalam negeri bisa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PJ kelapa daerah secara berkala. Di samping memberikan target pembangunan secara terukur.(*)

Humas Senin, 30 Oktober 2023 11.38.00

Selengkapnya

DPD RI Berduka, Senator Asal Yogyakarta Cholid Mahmud Tutup Usia...

JAKARTA, dpd.go.id - Anggota DPD RI asal Provinsi DI Yogyakarta Cholid Mahmud tutup usia pada hari ini, Minggu (29/10). Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit JIH Yogyakarta pada pukul 03.21WIB. Cholid Mahmud atau akrab dipanggil Ustadz Cholid merupakan tokoh yang berasal dari Yogyakarta. Sosok ustadz yang aktif di berbagai kegiatan dan organisasi dakwah ini, akan dimakamkan di Kompleks Ponpes Nurul Islam Tengaran, Semarang. Sebelum dimakankan, jenazah Ustadz Cholid akan disemayamkan lebih dahulu di kediamannya di Jomblangan, Bantul. Sedangkan pemberangkatan jenazah dari kediamannya pada pukul 12.00 WIB, Minggu (29/10). Ustadz Cholid menjadi anggota DPD RI asal DIY sejak periode 2009-2014, kemudian beliau terpilih kembali pada periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Dalam Pemilu 2024 mendatang, almarhum pun sejak awal telah memastikan tidak akan berkontestasi lagi, karena faktor kesehatan. Pria kelahiran Semarang ini, lahir pada tanggal 31 Januari 1966. Selain itu anggota Komite III DPD RI ini merupakan putra KH. Zaenal Mahmud, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Khairaat, Tengaran, Semarang. Setelah selesai pendidikan di SMA I Salatiga, Ustadz Cholid melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM. Kemudian menempuh S2 di kampus yang sama dengan Spesialisasi Beton dan Teknologi Pasir.(*)

Humas Minggu, 29 Oktober 2023 11.32.00

Selengkapnya

LaNyalla: Pertemuan 10 November adalah Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri...

SURABAYA, dpd.go.id - Rencana Dewan Presidium Konstitusi yang akan dipimpin Wakil Presiden RI ke VI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan Pimpinan DPD RI bersama komponen masyarakat untuk mendatangi Pimpinan MPR RI, pada Jumat, 10 November 2023, disebut sebagai Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sabtu (28/10/2023). “Ini adalah perwujudan kecintaan kami terhadap Indonesia. Dan gerakan ini murni untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak ada agenda dan kepentingan lain, selain mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dasar dan norma hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara di republik ini,” tukas LaNyalla. Teknis dan agenda acara untuk tanggal 10 November, sambung LaNyalla, akan disampaikan secara terbuka dalam acara Deklarasi Dewan Presidium Konstitusi yang akan digelar di Sekretariat MPN Pemuda Pancasila di Jakarta, Jumat 3 November mendatang. “Kami mengajak perwakilan komponen bangsa untuk hadir, baik di tanggal 3 November, maupun di tanggal 10 November di MPR RI,” tandasnya. Dikatakan LaNyalla, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah ada dan mewarnai hidup bangsa di Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Oleh karena itu para pendiri bangsa bersepakat bahwa sistem bernegara Indonesia, adalah sistem tersendiri. Bukan sistem liberal yang individualis, dan juga bukan sistem komunis yang berbasis kelas. “Karena manusia Indonesia adalah manusia monodualis, sehingga ada keselarasan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena kemerdekaan yang diperjuangkan Indonesia adalah kemerdekaan bangsa. Bukan kebebasan individu. Sehingga sistem demokrasi Pancasila yang diwujudkan dalam sistem bernegara oleh pendiri bangsa itulah yang harus kita jalankan,” tandasnya. Sebab, lanjutnya, sistem bernegara di Indonesia sudah seharusnya konsisten dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Maka sistem bernegara di Indonesia juga harus melandaskan kepada Lima Sila, yang meliputi ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan. “Tapi kemudian kita mengadopsi begitu saja sistem barat yang liberal, bahkan semakin hari semakin neoliberal. Akibatnya kita kehilangan jati diri dan kehilangan orientasi sebagai bangsa besar, bangsa yang dilahirkan oleh peradaban besar di masa lampau. Ini yang wajib kita kembalikan, dengan kembali kepada Pancasila,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, UUD hasil Amandemen tahun 1999-2002 yang telah mengubah sistem bernegara dan meninggalkan Pancasila harus kita koreksi. Dengan cara kita kembalikan ke UUD 1945 naksah 18 Agustus 1945, lalu kita lakukan Amandemen dengan teknik adendum. Sehingga kita menyempurnakan dan memperkuat kedaulatan rakyat, tanpa mengubah sistem bernegara. “Insya Allah Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Karena semua negara di dunia semakin memperkokoh kedaulatannya dalam menyongsong perubahan global. Amerika sudah memulai dengan slogan Buy America dan America Great Again. China juga sudah merajut kembali Jalur Sutera yang digagas pendahulu mereka. Indonesia juga harus kembali ke Pancasila, karena hanya sistem ini yang memiliki wadah yang utuh untuk menampung semua elemen bangsa sebagai pemilik kedaulatan,” pungkasnya. (*)

Humas Sabtu, 28 Oktober 2023 11.24.00

Selengkapnya

Senator NTT : Judi Online Menyengsarakan Rakyat...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto menilai praktik judi online yang sekarang ini marak terjadi sangat menyengsarakan rakyat. Pasalnya, akibat judi online, masyarakat bisa jual motor, mobil, rumah hingga tanah. Dampak lain adalah sering terjadi pertengkaran suami-istri dalam keluarga. Bahkan berujung perceraian karena kalah judi online. “Ini banyak terjadi di NTT. Saya yakin di tempat lain di republik ini juga terjadi hal serupa,” kata Abraham di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023. Anggota Komite I DPD RI menjelaskan masyarakat tergiur judi online karena ingin cepat kaya. Modus judi online adalah memberikan kemenangan kepada masyarakat saat awal-awal terlibat judi. Karena senang dengan keuntungan yang diperoleh, masyarakat kemudian bernafsu terus terlibat. Tanpa sadar, mereka kecanduan seperti orang kecanduan merokok. Saat kecanduaan itulah, bandar judi mulai mengeruk uang masyarakat. “Banyak masyarakat tidak mau kerja kebun. Karena menganggap kerja kebun, lama dapat hasil. Sementara dengan judi, bisa langsung dapat banyak dalam satu malam. Tapi mereka tidak sadar, setelah itu, bandar judi menguras semua kekayaan mereka,” jelas Abraham. Yang menyedihkan, lanjut Abraham, judi online melibatkan orang tua, anak muda hingga anak-anak ikut. Bahkan ibu-ibu dan anak gadis pun ikutan juga. Fenomena lainnya adalah banyak yang meminjam uang ke orang lain agar punya modal ikut judi online. Jika tidak dapat dari tetangga atau teman, kemudian melakukan pinjaman online (Pinjol). Pada akhirnya, Pinjol tidak mampu bayar karena tidak ada penghasilan. Maka jalan keluarnya adalah menjual rumah, tanah, atau harta apa saja untuk bayar Pinjol maupun ikut judi online. “Ini benar-benar tidak waras. Banyak harta yang habis. Sangat meresahkan,” tegas Abraham. Pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini mengapresiasi terhadap Polri yang telah menetapkan 866 tersangka judi online sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023 dari judi online. Angka itu terdiri atas 760 tersangka ditangkap sepanjang 2022. Sedangkan sepanjang 2023, sejak awal tahun hingga 30 Agustus kemarin sudah ditangkap 106 tersangka. Apresiasi yang sama disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang telah memblokir sebanyak 40.000 situs pada tahun 2023 ini. Sepanjang lima tahun terakhir, ada sekitar 840.000 situs judi online diblokir. Namun dia merasa aneh, praktik judi online masih marak sampai hari ini. Bahkan terkesan tidak ada upaya serius dari penegak hukum untuk memberantas judi online tersebut. Masyarakat di daerah sangat bebas dan merasa biasa mengikuti kegiatan illegal tersebut. “Jarang saya lihat ada penggerebekan di daerah. Apa karena server ada di daerah lain atau luar negeri. Jika dibiarkan, bisa habis satu generasi hanya karena judi online,” ujar pemilik Hotel Harper Kupang ini. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, ada sekitar Rp 57 triliun perputaran uang perjudian pada tahun 2021. Angka itu meningkat sampai Rp 82 triliun lebih di 2022. Data PPATK juga menyebut ada peningkatan aliran uang mencurigakan yang terjadi di dalam perputaran uang judi online. Di tahun 2021 ada sekitar 3.446 kasus. Sementara tahun 2022 meningkat pesat jadi 11.222 kasus.(*)

Humas Kamis, 26 Oktober 2023 11.19.00

Selengkapnya

Minta Pemerintah Fokus Bekerja Di Tengah Meningkatnya Dinamika Politik, Sultan:...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah fokus melaksanakan tugas kenegaraan di tengah meningkatnya dinamika politik jelang pemilu 2024. "Kami minta pemerintah tetap fokus melakukan perbaikan pada produktivitas dan distribusi bahan pangan strategis ke semua Daerah. Sehingga tidak perlu terjadi lonjakan harga dan mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (26/10). Diketahui, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada September 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen menurun dari 125,2 pada bulan sebelumnya menjadi 121,7. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pangan strategis seperti beras, telur, gula dan daging di pasaran. "Beras yang menjadi makanan pokok masyarakat terus melambung tinggi di tingkat pedagang. Akibatnya sekarang banyak masyarakat harus makan nasi jagung, sebagai upaya penghematan", sambungnya. Tapi, lanjutnya, harga jagung pun kini ikut mengalami kenaikan harga secara signifikan. Jagung tidak hanya dijadikan pakan ternak, tapi juga dikonsumsi oleh masyarakat. "Saya kira Fenomena ekonomi harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat tingkat produktivitas pangan kita sedang mengalami penurunan", terangnya. "Kita membutuhkan pola diversifikasi bahan pangan seperti ini. Tapi jika semua harga pangan mengalami peningkatan, tentu akan menjadi masalah di tingkat konsumen", tegasnya. Lebih lanjut mantan aktivis KNPI itu mendorong Pemerintah melalui Badan pangan Nasional, kementerian perdagangan dan pertanian untuk terus melakukan inovasi baik di sektor hulu maupun di tingkat distribusi. . "Pemerintah juga diharapkan bisa mengendalikan aktivitas impor bahan pangan sesuai kebutuhan dalam negeri. Importasi pangan sebaiknya dilakukan secara seimbang dengan kondisi cadangan dan pasokan pangan petani dalam negeri", tutupnya.(*)

Humas Kamis, 26 Oktober 2023 11.12.00

Selengkapnya

Dengar Langsung Gagasan DPD RI dari Wapres ke-6 Try Sutrisno,...

JAKARTA, dpd.go.id - Keinginan DPD RI untuk mengembalikan Konstitusi Negara ke UUD 1945 naskah asli yang kemudian disempurnakan dengan teknik adendum mendapat sambutan positif dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Menurut Ketua Umum PHDI, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, S.IP gagasan besar DPD RI tersebut sebelumnya sudah ia dengar secara langsung dari Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno. "Berkaitan dengan kaji ulang konstitusi kita, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Try Sutrisno. Beliau secara tegas dan jelas menyebut telah menitipkan atau mendelegasikan upaya tersebut kepada Pak LaNyalla," ujar Wisnu Bawa Tenaya ketika menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kantor PHDI Pusat, Jakarta Barat, Rabu (25/10/2023). PHDI, lanjut Wisnu Bawa Tenaya, menilai UUD 1945 naskah asli jelas mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dengan UUD hasil reformasi saat ini, kondisi bangsa semakin tidak beraturan. Dijelaskan Mantan Danjen Kopassus itu, Pancasila sejatinya sudah ada di Negarakertagama. Seharusnya nilai-nilai itu dipegang terus sampai sekarang dan harus dibumikan kepada umat dan masyarakat. "Tidak bisa dipungkiri kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini masih jauh dari cerminan makna sila per sila Pancasila. Saya sangat paham hal ini karena saya di Badan Pengarah BPIP. Makanya harus dibumikan ke dalam sistem demokrasi, ekonomi, dan sendi kehidupan lainnya," ujar dia. Ditambahkan oleh Wisnu, proposal kenegaraan dan naskah akademik yang dihasilkan oleh DPD RI akan disosialisasikan ke para pemuka agama Hindu dalam Pesamuan Agung yang rencananya digelar pada 10-12 November 2023 di Denpasar, Bali. "Di Pesamuan Agung ini bertemu para pemuka agama Hindu juga umat. Nanti di forum itu akan kita sampaikan tentang upaya kembali ke UUD 45 naskah asli dan tentunya Pancasila supaya para pemuka dan umat mengerti," papar dia. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa Wapres RI ke VI Try Sutrisno memang sejak awal meminta dirinya memperjuangkan kembalinya UUD 1945 naskah asli. Dan amanat itu terus dijalankan sampai detik ini. "Pak Try mengatakan kalau tidak sekarang kita lakukan, bangsa ini akan semakin hancur berantakan. Kita harus punya keberanian untuk melakukannya demi bangsa Indonesia yang lebih baik," papar dia. Bahkan, jelas LaNyalla, Try Sutrisno akan memimpin sendiri dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak stakeholder negara (MPR Lembaga-Lembaga Negara, Presiden, TNI, Ketua Partai dan elemen bangsa lainnya) untuk kembali ke Pancasila. Walaupun dengan kondisi beliau yang sudah sepuh. "Pak Try juga mengingatkan soal respons bangsa lain. Bahwa konsep atau sistem bernegara kita ini berbeda dengan bangsa lain. Artinya dalam upaya mengembalikan konstitusi ke UUD ‘45 naskah asli, kita juga paham dengan situasi eksternal," jelasnya. Lanjut LaNyalla, upaya DPD RI tersebut tidak ada urusan dengan perhelatan Pilpres. Karena kembali ke UUD 1945 hukumnya wajib. "Dalam proposal kenegaraan DPD RI ada poin mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, di situlah seharusnya pemilihan presiden dilakukan oleh penjelmaan seluruh komponen rakyat, sekaligus membuat Haluan Negara sebagai wujud kehendak rakyat. Bukan seperti sekarang, pilihan ketua partai, lalu disodorkan ke rakyat untuk dipilih, para calon presiden punya kehendak masing-masing,” jelas dia. LaNyalla mengungkap, sudah banyak organisasi masyarakat, profesi, keagamaan, dan elemen masyarakat lainnya yang bersedia untuk bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi. Tentunya semakin banyak yang bergabung akan semakin memudahkan langkah pengembalian UUD 1945 sebagai Konstitusi negara. "Nanti kita sama-sama ke MPR membawa proposal kenegaraan, lengkap dengan naskah akademiknya. Tidak usah bawa massa banyak, yang penting isinya berkualitas karena kita ingin kembalikan UUD 45 secara santun," tegasnya. Turut mendampingi Ketua DPD RI, Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir beserta jajaran. Sementara selain Ketua Umum PHDI, hadir juga Sekretaris Umum PHDI, Ketut Budiasa, Bendahara Umum, Made Sumadi Arta, Kabid Ekonomi dan Kesejahteraan PHDI, Wayan Samudra Gina Antara, Kabid Kes Sosman, Suarthanu, Kabid PPP & PA Tri Nur E Mantik dan Sekbid Budaya dan Kearifan Lokal, Budiana Setiawan.(*)

Humas Rabu, 25 Oktober 2023 11.04.00

Selengkapnya

BULD DPD RI Terima Audiensi Biro Hukum Setda Pemda DIY...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari Biro Hukum Setda Daerah Iistimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (25/10/2023) di Ruang Mataram Gedung DPD RI. Audiensi tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dari BULD DPD RI terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda). Pada audiensi ini, Kepala Bagian Sekretariat BULD DPD RI Yulia Indrianingtyas menjelaskan tugas dan kewenangan DPD RI dalam melakukan pemantauan Perda dan Ranperda. Selain itu, Yulia juga memaparkan mekanisme DPD RI dalam memberikan pendapat dan pertimbangan atas kebijakan dan masalah hukum yang terjadi di daerah terkait Perda dan Ranperda. "Saat ini BULD DPD RI sedang fokus pada pemantauan terkait Ranperda APBD Tahun 2024," ucap Yulia pada forum tersebut. Pada kesempatan ini, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Wachid Nugroho menjelaskan pedoman BULD DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda. BULD merumuskan bahwa mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk memperpanjang mata rantai pembentukan perda, akan tetapi lebih kepada pemantauan secara holistik dengan penentuan sasaran isu tertentu. "Sesuai Peraturan DPD RI No. 4 Tahun 2022, BULD DPD RI menentukan mekanisme sasaran pemantauan perda melalui pengelompokan isu, dan prosesnya dengan tidak memberatkan daerah," ungkap Wahid. Sementara itu, Tenaga Ahli BULD DPD RI Wahyu Nugroho menanggapi terkait DIM ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Daerah Istimewa Yogjakarta. "Setelah kami baca dan pelajari, menurut kami permasalahan lebih pada aspek pengawasan dan sanksi, bukan pada substansi isi perdanya,” tukasnya. Pada forum audensi ini, Biro Hukum Setda DIY ingin mengetahui lebih dalam mekanisme BULD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda. Utamanya terkait perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Daerah Istimewa Yogjakarta. "Meskipun keterbatasan sumber daya manusia di daerah, kami terus bekerja maksimal mendorong produk hukum di daerah dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,"pungkas Kabag Hukum Setda Bantul Suparman.(*mas)

Humas Rabu, 25 Oktober 2023 11.02.00

Selengkapnya

Tamsil Linrung Harapkan Generasi Muda Terlibat Di Kancah Politik Untuk...

JAKARTA, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung mendorong agar generasi muda Indonesia tidak lagi apatis dan mau terlibat dalam kancah politik di Indonesia. Dirinya menilai, dengan adanya keterlibatan generasi pemuda, citra parlemen dan eksekutif di Indonesia akan menjadi lebih baik, tidak seperti yang dipersepsikan rakyat Indonesia selama ini. “Kita perlu dorong mereka agar politik tidak seperti yang dikesankan selama ini, politik itu kotor, toh tidak membawa apa-apa, ini keliru. Ini perlu disampaikan ke mereka, supaya mengambil peran agar parlemen ini diisi oleh politisi-politisi yang bisa membawa citra yang lebih positif bagi parlemen,” ucapnya ketika membuka acara Konferensi Pemuda Parlemen di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Rabu (25/10/2023). Tamsil mengatakan bahwa saat ini citra politik di Indonesia, termasuk lembaga parlemen, cenderung negatif, sehingga membuat masyarakat, terutama kaum milenial menjadi apatis terhadap perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan pemuda, mampu memunculkan tokoh-tokoh baru yang lebih berkualitas untuk mengisi lembaga parlemen ataupun eksekutif di Indonesia. “Parlemen ini diharapkan diisi oleh anak muda. Cuma saya berharap mereka yang bisa terlibat ini bukan terlibat karena peranan keluarga atau orang tua, tapi betul-betul karena kompetensi, kemampuan dalam beradaptasi dan beriteraksi dengan dunia politik, sehingga dia betul-betul matang, bukan menjadi karbitan,” imbuh Tamsil yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Akutanbilitas Publik (BAP) DPD RI ini. Tamsil mengungkapkan, berbagai kebijakan menyangkut nasib rakyat Indonesia dirumuskan di kancah politik, seperti kebijakan terkait harga-harga bahan pokok, bahan bakar minyak, ataupun anggaran untuk pendidikan. Dengan terlibat di kancah politik, para pemuda dapat berperan serta dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. “Semua hal itu ditentukan oleh politisi, seperti biaya pendidikan. Dulu ketika saya menjadi Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPR, saya meminta Menteri Keuangan untuk mengganggarkan beasiswa pendidikan. Hasilnya tahap pertama dialokasikan 1,5 triliun, lalu ditambah 5 triliun di tahap selanjutnya,” jelasnya. Dalam acara tersebut, Founder Pemuda Parlemen Khaeria Ulfarani Rahman mengatakan bahwa organisasinya terdiri dari anggota-anggota yang mewakili 38 provinsi di Indonesia. Organisasi Pemuda Parlemen bertujuan untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat. “Akan disampaikan, gagasan, kritikan, dan solusi kreatif yang akan disampaikan ke pimpinan yang Insya Allah akan dikawal oleh Bapak Tamsil Linrung,” ucapnya.*ars

Humas Rabu, 25 Oktober 2023 10.44.00

Selengkapnya

LaNyalla Minta KPPU Turun, Bunga Tinggi Pinjol Indikasi Kartel Karena...

SURABAYA, dpd.go.id - Tingginya bunga pinjaman online dalam berbagai bentuknya, terindikasi sebagai aksi kartel, karena angka tersebut diduga disepakati dan ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Demikian sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bunga yang sangat tinggi itu tetap menggiurkan konsumen, karena kemudahan proses mendapatkan pinjaman. Sehingga menjadi persoalan sosial baru di masyarakat, karena menjadi predator yang meresahkan masyarakat. "Saya kira hal ini tak bisa dibiarkan. Oleh karenanya, saya meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan terbuka, sebab bisnis pinjol sudah sangat meresahkan," tegas LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Selasa (24/10/2023). Dalam praktiknya, bisnis pinjaman online dijalankan dengan tenor pengembalian yang relatif cepat dengan bunga flat 0,8 dan kini turun menjadi 0,4 persen per hari. Menurut informasi, penetapan suku bunga pinjaman online dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). "Pertanyaannya, AFPI itu siapa? Pinjaman daring ini kan sesungguhnya sangat misterius, tetapi perkembangan pinjaman daring terus meningkat," kata LaNyalla. Ada beberapa hal yang menjadi kerugian bagi konsumen ketika melakukan peminjaman daring. Calon konsumen tidak memiliki informasi penetapan bunga 0.8 persen atau 0,4 persen per hari. "Beban peminjam menjadi lebih berat, karena biaya layanan pun ternyata dibebankan kepada peminjam," papar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, jika dikalkulasi, beban bunga 0,4 persen per hari akan menjadi 12 persen per bulan. Dan dalam tempo setahun menjadi 144 persen secara bunga sederhana, dan menjadi 290 persen per tahun jika menggunakan bunga majemuk. "Inilah bunga yang sebenarnya terjadi. Artinya, jika peminjam punya utang sebesar Rp1 juta, maka peminjam harus mengembalikan 2 kali lipat dalam enam bulan atau 1 tahun menjadi Rp3,9 juta," jelas LaNyalla. Menurut LaNyalla, bisnis ini sudah tidak sehat dan tidak ada bedanya dengan lintah darat. Meskipun berdalih diawasi oleh OJK, tetapi faktanya tidak ada laporan keuangan seperti lembaga perbankan dan tidak ada pengumuman suku bunga. "Pinjol ini merupakan merupakan kelompok predator yang mengincar dan memanfaatkan kesulitan likuiditas sebagian masyarakat. Tidak bisa didiamkan dan harus diambil tindakan tegas. Maka, KPPU saya minta bergerak melakukan penyelidikan terkait hal ini," tutup LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 24 Oktober 2023 15.08.00

Selengkapnya

Soroti Komposisi Capres-Cawapres 2024, Sultan: Sangat Jawasentris...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberi catatan khusus sekaligus mengungkap keprihatinannya pada komposisi calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum Presiden (Pilpres) Tahun 2024. Menurutnya, para Capres-Cawapres yang diusung oleh para elit politik saat ini tidak mewakili realitas keindonesiaan yang plural. Bisa dikatakan sangat Jawasentris. "Kami menghormati hasil nominasi para capres dan cawapres oleh partai politik yang penuh dengan dinamika. Namun, Pertimbangan pada peta elektoral yang cenderung kualitatif ini, tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (24/10). Akibatnya, kata Sultan, timbul kecurigaan dan sikap saling tuduh antar elit. Ke depannya kita perlu mengubah pola nominasi capres dan cawapres agar menjadi lebih inklusif dan Indonesia sentris, tanpa mensyaratkan presidensial treshold. "Dari sisi komposisi capres dan cawapres, Pilpres 2024 tidak banyak menyatukan dan mengkonsolidasikan gagasan dan potensi anak bangsa dari semua kalangan di Daerah. Sangat wajar jika koalisi yang dibangun parpol cenderung melihat sisi untung rugi politik dan dampaknya pada hasil pemilihan anggota legislatif", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Sultan mengkritisi pertimbangan politik elit yang hanya melihat variabel jumlah suara di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Sehingga muncul istilah "bettle ground" yang menjadi lokus pertempuran politik elektoral. "Menciptakan Bettle ground hanya akan menyebabkan meningkatnya polarisasi dan pergeseran sosial oleh banyak fraksi politik. Jawasentrisme politik dalam pilpres sangat mempengaruhi cara berpikir dan tradisi politik bangsa Indonesia yang cenderung feodal hari-hari ini", sambungnya. Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu menerangkan bahwa pemilu 2024 akan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Sehingga sebagai bangsa kita perlu mengevaluasi sistem demokrasi yang cenderung makin mengarah liberal saat ini. "Selain menghilangkan syarat pencalonan atau presidential treshold (PT 20 persen), kami mengusulkan agar diterapkan sistem electoral college oleh anggota Parlemen baik anggota DPR dan DPD RI pada pemilihan presiden", usul Sultan Secara pribadi juga kami pernah mengusulkan jika perlu wapres itu lebih dari satu untuk mengakomodir kewilayahan indonesia yang sangat luas dan beragam ... banyak sekali ide gagasan dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar makin hari makin ideal dan akomodatif Bahkan lebih dari ini patut menjadi bahan pertimbangan dan renungan kita semua agar mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR adalah salah satu opsi yang lebih ideal dan akomodatif agar tidak di serahkan ke mekanisme pasar seperti sekarang ini karena biaya politik akhirnya makin lama mahal sekali, sistem ini juga lebih efektif untuk mengelolah bangsa sebesar ini sesuai dgn konsep bernegara Pancasila tutup Sultan.(*)

Humas Selasa, 24 Oktober 2023 15.01.00

Selengkapnya

Filep Wamafma: Pj Gubernur PBD Serahkan Dana Hibah dari Otsus...

PAPUA BARAT, dpd.go.id - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi langkah kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad terkait dengan keterbukaan informasi pengelolaan APBD bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) khususnya di bidang pendidikan dalam rangka memberikan afirmasi bagi perguruan tinggi. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) diketahui menyalurkan dana hibah pendidikan senilai Rp11,1 miliar kepada enam perguruan tinggi dan satu yayasan di Sorong sebagai bentuk perhatian untuk memajukan pendidikan di wilayah itu. Pj Gubernur PBD, Mohammad Musa’ad menyebutkan, distribusi bantuan dana hibah itu dilakukan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang otonomi khusus dan juga PP 106 terkait dengan kewenangan dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus). Selain itu, Pemprov PBD juga akan memberikan dukungan berupa bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi dengan spesifikasi 80 persen orang asli Papua dan 20 persen untuk non-orang asli Papua. Terkait hal ini, Dr. Filep Wamafma mengatakan, realisasi distribusi bantuan ini menandakan bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya memahami amanat kebijakan Otsus di tanah Papua, terutama peruntukannya bagi sektor pendidikan. “Saya melihat bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya memahami betul hakikat kebijakan Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan. Sehingga lahir langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk membantu dan menunjang perguruan tinggi dan layak diapresiasi,” ujar Filep kepada awak media, Senin (23/10/2023). Dirinya lantas mempertanyakan kebijakan serupa yang sejauh ini belum terlihat dalam kebijakan penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw di Provinsi Papua Barat. Menurutnya, transparansi terkait bantuan hibah pendidikan selama ini sangat tertutup khususnya bagi perguruan tinggi. “Tentu kita melihat dan mencermati perbandingan realisasi kebijakan di bidang pendidikan di masing-masing daerah yang merefleksikan pemahaman Otsus dari para pejabatnya. Menurut saya penjabat Gubernur Papua Barat Daya lebih memahami tentang implementasi Otsus untuk bidang pendidikan berikut alokasi anggarannya. Hal yang berbeda dan jauh sekali terjadi di Papua Barat selaku provinsi induk, alokasi anggaran provinsi Papua Barat dalam APBD begitu besar tapi sampai saat ini kita tidak melihat adanya kebijakan afirmasi dalam rangka Otsus di bidang pendidikan dan khususnya bantuan bagi perguruan tinggi,” jelasnya “Padahal perguruan tinggi di Papua Barat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan di provinsi Papua Barat Daya. Sejatinya, semakin kecil ruang lingkup wilayah maka semakin sedikit cakupan tanggung jawabnya, jadi harusnya bisa diakomodasi dengan adanya alokasi anggaran yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Papua Barat harusnya lebih mudah untuk menetapkan kebijakan ini,” jelasnya. Filep lantas mengingatkan besarnya alokasi dana untuk sektor pendidikan yakni 30% dari dana Otsus dan 35% dari DBH migas. Dia pun menyesalkan realisasi kebijakan di Papua Barat tidak transparan dan belum menyentuh persoalan ini, bahkan di akhir masa jabatan penjabat Gubernur Papua. “Saya berharap pemerintah dan DPR Provinsi Papua Barat dan juga fraksi Otsus harusnya memahami tentang implementasi Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan karena pendidikan adalah investasi masa depan. Bagaimana kita bisa mendayagunakan SDA yang berlimpah untuk kemakmuran masyarakat tetapi peningkatan SDM-nya tidak didukung, bagaimana kita bicara SDM kalau pemimpin di daerah tidak merancang kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan pendidikan bagi perguruan tinggi atau pendidikan itu sendiri,” tegas Filep. “Jadi kritik terhadap Otsus harusnya juga ditujukan kepada pelaksana kebijakan yakni pejabat yang mengelola anggaran Otsus yang menentukan apakah implementasi kebijakan ini tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua atau tidak. Apabila cara-cara pengelolaan keuangan daerah yang mengesampingkan alokasi Dana Otsus sektor pendidikan ini masih berjalan, maka jelas hal ini kontraproduktif dengan upaya peningkatan SDM Papua sekaligus mengakibatkan penilaian negatif terhadap implementasi Otsus hingga publik menilai bahwa Otsus itu mengalami kegagalan,” sambungnya. Selaku Senator Papua Barat, Filep berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mempertanggungjawabkan dana Otsus untuk pendidikan dalam bentuk program dan bantuan kepada masyarakat dan perguruan tinggi. “Saya mohon juga kepada penegak hukum baik Kejaksaan, Kapolda Papua Barat dan juga KPK untuk turut mengawasi realisasi Dana Otonomi Khusus yang hari ini patut diduga tidak dilaksanakan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Dana Otsus untuk pendidikan 30% ditambah DBH Migas 35% sehingga totalnya 65%, tetapi faktanya tidak ada transparansi untuk Perguruan Tinggi, ini perlu ditelusuri dan diselidiki oleh Pihak Penegak Hukum,” pungkasnya.(*)

Humas Senin, 23 Oktober 2023 14.53.00

Selengkapnya

Dukung Kemnaker Atur Perlindungan Ojol, LaNyalla: Lindungi Hajat Hidup Orang...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tengah menyiapkan aturan yang akan memberikan perlindungan bagi pengemudi online, dalam perspektif hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator. Dikatakan LaNyalla, yang dibutuhkan pengemudi online saat ini bukan pembatasan jam kerja, tapi hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator yang harus diatur melalui regulasi. Termasuk beban biaya potongan dan lain-lain yang membuat pengemudi harus bekerja ekstra keras untuk bisa mendapat penghasilan yang layak. “Ini yang harus menjadi concern kemenaker. Karena pengemudi online saat ini, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, sudah banyak memberi kontribusi terhadap bangsa. Aktivitas masyarakat semakin dimudahkan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Ini harus dipandang sebagai modal sosial bagi negara,” tukas LaNyalla, Senin (23/10/2023). Berdasarkan data, jumlah pengemudi ojek online di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. Sehingga aturan ini tentunya akan memberikan perlindungan terhadap hajat hidup orang banyak, sambung Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Masih menurut LaNyalla, perlindungan terkait status hubungan kerja, harus meliputi tingkat penghasilan yang layak, serta jaminan sosial dan kesehatan. Karena perspektif, selama ini, pengemudi dalam posisi mitra lepas yang tidak memiliki posisi tawar. "Sehingga ketika terjadi satu permasalahan, pengemudi ojek online selalu menjadi pihak yang paling lemah. Padahal skema kerja antara pengemudi dengan aplikator seharusnya diatur dan dilindungi oleh regulasi. Sehingga dapat dipastikan adanya keadilan ekonomi,” kata LaNyalla. LaNyalla menyoroti kebijakan yang dilakukan Gojek di Singapura yang dapat menurunkan komisi aplikator atau biaya bagi hasil bagi mitra pengemudi taksi online dari 15% menjadi 10% mulai 1 November. Hal ini dapat menjadi acuan di Indonesia. Untuk itu, secara prinsip LaNyalla mendukung rencana Kemnaker dan siap memberikan dukungan yang diberikan dalam upaya percepatan terbitnya aturan yang melindungi pengemudi dalam perspektif hubungan kerja. Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji aturan baru soal ojek online atau ojol yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Beberapa aturan yang tengah digodok diantaranya adalah pengemudi ojol harus berusia minimal 18 tahun dan wajib memiliki SIM dan STNK, serta pengemudi ojol juga mesti didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan.(*)

Humas Senin, 23 Oktober 2023 14.44.00

Selengkapnya

Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional, DPD RI Dorong Pengembangan Industri Hilirisasi...

Morowali, dpd.go.id - Kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak harga komoditas di pasar global. Hal tersebut menjadi aspek fundamental ketahanan ekonomi yang menjadikan Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri berbasis komoditas di kancah gloal. Hal itu disampaikan oleh Nono Sampono, saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Peringatan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Morowali Utara di Pelataran Kantor Bupati (22/10/2023). Nono Sampono dalam sambutannya menyebut, sebagai negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki sebuah amanah besar. Salah satunya dengan adanya cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan potensi menjadi ujung tombak bagi perekonomian. “Hilirisasi dalam industri pertambangan nikel merupakan penunjang ketahanan nasional dari aspek ekonomi. Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga merupakan agenda nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ujung tombak perekonomian dan keberlanjutan pembangunan bangsa.” ujar Nono. Menurut data yang diterbitkan Kementerian ESDM pada tahun 2022, cadangan nikel kita mencapai 72 juta ton, setara dengan 52% dari total cadangan nikel dunia. Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton). Hilirisasi nikel juga telah terbukti berkontribusi positif dan di sepanjang 2022 telah berkontribusi 2,17% terhadap total ekspor non migas. Apalagi dengan adanya permintaan kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan baterai listrik atau Electric Vehicle (EV). Saat ini kendaraan listrik memang baru menyumbang 2 persen penjualan mobil global. Namun, diperkirakan pada tahun 2040, kendaraan listrik akan menguasai 58 persen kendaraan global. “Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi sebuah simbol keberdayaan, suatu anugerah dan mandat dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita menjaga dan mengelolanya dengan bijaksana.” ujar Nono Sampono. Hal ini tentunya merupakan sebuah peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain besar sebagai penyedia bahan baku industri baterai listrik lithium ion bagi kebutuhan global. “Saya yakin bahwa melalui kerja sama yang efektif dan dedikasi yang kuat dari semua stakeholder, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara beserta masyarakatnya akan mampu menghadapi tantangan ini dan meraih kesuksesan bersama sebagai sebuah bangsa.” pungkas Nono Sampono.(*)

Humas Senin, 23 Oktober 2023 14.39.00

Selengkapnya

Hadapi Kompetisi Global, LaNyalla: Kita Butuh SDM yang Kompetitif dan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memantau kegiatan "Upgrading Asesor Kompetensi LSP Pekerja Domestik" yang diselenggarakan KADIN Institute di Graha KADIN Jawa Timur, Kamis (19/10/2023). Pada kesempatan itu, LaNyalla menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri yang akan bekerja ke luar negeri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lainnya. "Tentu kita perlu mendorong agar pemerataan peningkatan SDM dalam negeri kita, agar meningkatkan kemampuan mereka. Kebutuhan itu terus berkembang. Dan, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan negara-negara tujuan," kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Kamis (19/10/2023). Secara umum, Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa perlu dilakukan penyesuaian regulasi oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang cepat di era disrupsi saat ini. "Saat ini, kita sudah menghadapi era disrupsi teknologi yang sangat cepat. Akan sangat berat tantangan bagi kita untuk membangun SDM. Maka, peningkatan kapasitas SDM amat penting untuk menjadi perhatian serius," kata LaNyalla. LaNyalla menyitir data dari World Statistics. Dalam 10 tahun terakhir, persentase pekerja profesional di Indonesia masih di kisaran angka 4,90 persen. Sementara tenaga teknisi profesional di angka 2,40 persen. "Padahal profesi tersebut adalah profesi yang relatif dapat bertahan di era disrupsi teknologi. Artinya, human development untuk mewujudkan human capital menghadapi tantangan yang tidak mudah, apalagi dengan orientasi sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja masa depan," papar LaNyalla. Menurut LaNyalla, kompetisi global memaksa kompetensi SDM di pasar tenaga kerja menjadi syarat utama. Kendati begitu, LaNyalla menegaskan bahwa kita butuh SDM yang unggul berhati Indonesia, berideologi Pancasila. "SDM suatu bangsa adalah wajah bangsa itu sendiri. Karena itu, ide besar atau muara dari program seperti ini harus menjadi satu goal, yaitu Indonesia Kompeten," tegas LaNyalla. Dikatakannya, karakteristik SDM unggul memiliki dua ciri utama. Pertama, SDM harus kompetitif dalam karakter, yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif dan entrepreneurship. "Kedua, SDM harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan menguasai the emerging skills, yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif serta mampu membangun the emerging business," ujar LaNyalla. Wakil ketua umum KADIN Jatim Bidang SDM yang sekaligus Direktur KADIN Institute, Dr Nurul Indah Susanti, M.Si., Psi., mengatakan kegiatan upgrading yang diikuti 108 peserta se-Jawa Timur ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 239 Tahun 2022 tentang SKKNI dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 067 Tahun 2023 tentang KKNI Bidang Pekerja Domestik. Selanjutnya, hal tersebut dikemas dalam skema sertifikasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. "Selain itu juga kegiatan upgrading ini diselenggarakan dalam rangka persiapan dibukanya moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Kerajaan Saudi Arabia," kata Nurul yang juga sebagai pemateri, sekaligus sebagai Master Asesor BNSP pada kegiatan tersebut. Dengan adanya perubahan dan penyesuaian skema terbaru itu, Nurul menyebut pemerintah perlu memastikan apakah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) telah siap serta memastikan kualitas SDM PMI yang akan bekerja ke Luar Negeri Negeri. "Upgrading ini juga diselenggarakan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM," jelas Nurul. Nurul juga menjelaskan jika ada perubahan jabatan pada skema terbaru. Diantaranya house keeper, baby sitter, care taker, family cook, child care dan eldery cartaker sesuai negara penempatan. "Upgrading ini agar asesor lebih meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi teknis maupun kompetensi metodologi sebagai asesor. Maka, upgrading ini diperlukan agar tenaga kerja kita memenuhi standar yang dibutuhkan," kata Nurul.(*)

Humas Jumat, 20 Oktober 2023 14.33.00

Selengkapnya

Ban Import Ilegal Banjiri Kawasan Sumatera, Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian perdagangan dan bea cukai meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelundupan dan peredaran barang impor ilegal di pasaran. Hal ini disampaikan mantan Gubernur Bengkulu itu saat mengetahui adanya peredaran ban Import Ilegal asal China di beberapa daerah di kawasan Sumatera. "Indonesia sedang mengalami distrupsi barang impor, baik yang legal maupun ilegal. Fenomena yang memprihatinkan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah khususnya Bea cukai", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (20/10). Membanjirnya barang impor ilegal, kata Sultan, sangat merugikan pendapatan negara dan mengganggu produksi industri manufaktur dalam negeri. Terutama produk yang merupakan olahan atau hilirisasi hasil alam Indonesia yang sangat potensial seperti ban kendaraan. "Sebagai salah satu negara penghasil karet alam terbesar dunia, Indonesia harus mampu menahan laju masuknya produk ban Import yaang secara bisnis harganya lebih murah. Dalam konteks ini, saya kira Bea cukai menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab", kritik mantan aktivis KNPI itu. Lebih lanjut, Sultan mendorong kementrian perdagangan untuk segera mengamankan produk ban impor ilegal yang banyak beredar di banyak daerah saat ini. Secara tak langsung, Keberadaan ban kendaraan ilegal sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) telah melayangkan sejumlah surat pengaduan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani atas impor ban ilegal asal China yang membanjiri pasar dalam negeri. Ketua APBI Aziz Pane mengatakan kasus banjir ban impor ilegal marak terjadi di pulau Sumatra, dari Aceh hingga Lampung, di mana pintu masuk impor ban ilegal tersebut dari Batam dan Jambi. (*)

Humas Jumat, 20 Oktober 2023 15.02.00

Selengkapnya

Sebut Reward Plt Mentan Ke Daerah Hanya Populisme Policy, Sultan:...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah mengkritisi wacana Plt Menteri Pertanian RI Arief Prasetyo Adi yang akan memberikan reward atau hadiah kepada daerah yang mampu meningkatkan produktivitas beras dalam jumlah besar. Menurut Sultan, pemberian reward tidak memiliki relevansi dengan upaya meningkatkan produktivitas pangan Nasional di tengah kondisi pertanian yang sedang kritis saat ini. Saya kira Reward ini lebih untuk tujuan populisme semata. "Pembangunan pertanian pangan Nasional harus dijalankan sesuai rencana atau road map pembangunan pertanian yang sudah ditetapkan. Kementerian tentu sudah memiliki rencana strategis dan road map pembangunan pertanian hasil Musrenbang Tani Nasional yang masih berlaku hingga 2024", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (17/10). Pembangunan sektor pertanian setiap daerah, lanjutnya, memiliki peluang dan tantangan yang berbeda-beda. Sedangkan pembangunan sektor pertanian khususnya bahan pangan saat ini sedang berada pada titik kritis yang mengkhawatirkan. "Problem pertanian kita sangat kompleks di segala sisi. Baik regenerasi Petani, introduksi teknologi hingga persoalan lahan", sambungnya . Oleh karena itu, Kementerian pertanian dan Badan Pangan Nasional harus konsen dengan semua problem mendasar di sektor pertanian secara serius. Kementan mesti menjadi motor penggerak utama produksi dan penyediaan beras nasional", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Lebih lanjut Sultan meminta agar kementerian pertanian segera meningkatkan belanja dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di daerah. Alsintan merupakan faktor produksi yang paling dibutuhkan petani di tengah fenomena El Nino dan meningkatnya biaya produksi pangan saat ini. "Produktivitas beras di daerah tidak boleh dijadikan ajang kompetisi oleh pemerintah. Daerah justru membutuhkan insentif anggaran khusus dari APBN untuk mendukung produktivitas beras dan bahan pangan lainnya", tutupnya. Kementerian Pertanian, diketahui akan memberikan reward (penghargaan/ hadiah) untuk saudara-saudara kita Dinas Pertanian di seluruh Indonesia yang mampu memproduksi beras cukup banyak. "Sejatinya setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kecukupan beras," katanya dalam keterangan, dikutip Selasa (17/10/2023).(*)

Humas Rabu, 18 Oktober 2023 11.06.00

Selengkapnya

Konsisten Perjuangkan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, Ketua DPD...

BLITAR, dpd.go.id - Di sela kegiatan resesnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyempatkan diri menziarahi makam Proklamator yang juga salah satu pendiri bangsa, Ir Soekarno atau Bung Karno. Ziarah makam Presiden RI pertama itu dikatakan LaNyalla sebagai simbol konsistensinya dalam perjuangkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Tiba di Komplek Makam Bung Karno (MBK), Ketua DPD RI yang didampingi Kepala Kantor DPD RI Wilayah Jatim Rony Suharso serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei dan Farhan Fitrianta itu, disambut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Edy Wasono beserta jajaran. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI menyebut bahwa ziarah makam yang dilakukannya untuk meneladani pemikiran dan sikap Sang Proklamator. "Tentu kita ingat betul Bung Karno pernah menegaskan bahwa kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau Jas Merah. Dalam hal ini, kita pun tak boleh meninggalkan sejarah bagaimana negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa," kata LaNyalla, Selasa (17/10/2023). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, bangsa ini sudah jauh meninggalkan Pancasila sejak amandemen UUD di tahun 1999-2002. Dikatakan LaNyalla, berdasarkan kajian Komisi Konstitusi bentukan MPR di tahun 2002, disimpulkan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 dilakukan tanpa naskah akademik dan inkonsistensi dari segi teori antara satu dengan lainnya. "Oleh karenanya, penting bagi bangsa ini untuk kembali UUD 1945 naskah asli untuk kemudian dilakukan penguatan serta penyempurnaan sistem bernegara melalui amandemen dengan teknik adendum," tegas LaNyalla. LaNyalla juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendorong MPR dan semua lembaga negara serta institusi, termasuk organisasi-organisasi masyarakat untuk membangun konsensus nasional demi mewujudkan hal tersebut. LaNyalla menegaskan, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila, sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” papar LaNyalla. Sistem yang mampu mewadahi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. "Bukan sistem bernegara yang ditentukan oleh partai politik saja atau oleh Presiden terpilih saja. Tetapi benar-benar sistem yang utuh. Inilah Sistem Majelis Syuro atau Majelis Permusyawaratan Rakyat," beber LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 17 Oktober 2023 16.19.00

Selengkapnya

DPD RI Dorong Provinsi di Indonesia Jalin Sister City Dengan...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berharap provinsi-provinsi di Indonesia bisa menjalin hubungan kerjasama antar daerah atau sister city dengan Xinjiang, Tiongkok. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian di setiap daerah. “Kami berharap agar kerjasama ini tidak hanya menyentuh antara pemerintah pusat maupun badan usaha milik negara serta swasta, tetapi juga dapat dikembangkan pada level kerjasama antar pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah. Termasuk untuk mengembangkan hubungan antara provinsi-provinsi kami dengan Xinjiang di masa yang akan datang,” ucap Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menerima kunjungan delegasi dari The Chines People's Political Consultative Conference (CPPCC) di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Sultan menambahkan kunjungan delegasi ini merupakan hal yang sangat penting dan istimewa untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam. Hubungan bilateral kedua negara ini sebenarnya sudah terjadi saat era Presiden Soeharto, maka saat ini menjadi kesempatan yang bagus bagi daerah di Indonesia. “Sampai hari ini hubungan kedua negara berjalan harmonis antara Indonesia dan Tiongkok, maka kami berharap kedepannya bisa lebih erat lagi antara provinsi ke provinsi di Tiongkok,” tukasnya. Senator asal Bengkulu ini mengatakan Indonesia dan Tiongkok saat ini juga telah menjalin kerjasama untuk mengembangkan industri nikel untuk keperluan baterai mobil listrik dan material penting di berbagai sektor industri. Indonesia dan Tiongkok juga menjadi anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang beranggotakan 15 negara di Kawasan Asia dan Pasifik dan merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia saat ini. “Saya berharap hubungan yang sudah baik ini bisa ditingkatkan lagi, apalagi Indonesia memiliki 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota,” paparnya. Sementara itu, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa DPD RI merupakan wakil rakyat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan setiap provinsi diwakili empat orang. DPD RI juga bukan berdasarkan partai politik melainkan dari perorangan. “DPD RI juga terdiri dari beberapa alat kelengkapan salah satunya BKSP, tugasnya membangun kerjasama antar parlemen atau lembaga lainnya. Termasuk memfasilitasi kerjasama antara provinsi di Indonesia dengan provinsi negara lain,” ujarnya. Darmansyah Husein mengatakan bahwa pihaknya juga telah menjembatani hubungan bilateral antara Provinsi Banten dengan negara Prancis. Maka pada pertemuan ini, ia juga mengharapkan Xinjian juga bisa bekerjasama dengan provinsi yang ada di Indonesia salah satunya Bangka Belitung. “Bangka Belitung juga memiliki penghasil timah dan berbagai etnis. Maka sangat tepat bisa ada kerjasama dengan Xinjiang,” harapnya. Senada dengan Darmansyah Husein, Anggota DPD RI asal Provinsi Banten Ali Ridho Azhari juga mengharapkan Provinsi Banten bisa menjalin kerjasama atau sister city dengan Xinjiang. “Seperti Bangka Belitung, Banten juga berharap bisa menjalin sister city dengan Xinjian,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Syviana Murni juga mengharapkan kerjasama dengan Xinjiang terkait cendikiawan muslim. Menurutnya umat muslim di Xinjiang cukup banyak, maka sangat tepat bila ada kerjasama cendikiawan muslim. “Walaupun umat muslim Xinjiang merupakan suku minoritas, namun umat muslim di Xinjiang mencapai 25 juta jiwa. Maka perlu ada kerjasama cendikiawan muslim di sana,” imbuhnya. Ketua CPPCC Xinjiang HE Nurlan Abdimajin mengatakan hubungan bilateral antara Tingkok dan Indonesia sedang berkembang pesat atau bisa dikatakan membuka lembaran baru kedua negara. Kerjasama ini tentunya bertujuan untuk kemitraan strategis dengan tujuan tatanan masyarakat yang tentram dan sejahtera. “Xinjiang juga berminat untuk melakukan kerjasama dengan daerah di Indonesia. Apalagi Presiden Xi Jinping juga sangat memperhatikan daerah Kawasan Otonom Xinjiang,” terangnya. (*)

Humas Selasa, 17 Oktober 2023 16.15.00

Selengkapnya

LaNyalla: Indonesia Semakin Krisis Negarawan, Semua Lembaga Berpolitik...

SURABAYA, dpd.go.id - Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengungkap adanya manuver yang tidak lazim di dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, hal itu menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan, karena semua lembaga sudah berpolitik praktis. Termasuk hakim konstitusi. “Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK, sebagai the guardian of constitution sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat buruk bagi Indonesia,” tandas LaNyalla, Selasa (17/10/2023). Ditambahkan LaNyalla, sejak Indonesia menganut sistem liberal, dengan pemilihan presiden dan kepala daerah langsung dan dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan, negeri ini semakin kehilangan jati diri, dan nilai-nilai adab, etika dan moral. “Negara yang menganut liberalisme dan terseret ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, pasti ditandai dengan kemenangan materialisme atas idealisme. Itu sudah prinsip. Sehingga perilaku politik Indonesia semakin tidak punya malu, dan mendapat pemakluman dari elit. Rakyat terus diberi pertunjukan dan contoh buruk seperti itu,” urai LaNyalla. Tokoh yang getol memperjuangkan agar Indonesia kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa itu juga menyinggung soal batas usia capres dan cawapres. Menurutnya, Indonesia negara besar, yang lahir dari peradaban besar kerajaan dan kesultanan Nusantara. Tidak bisa disamakan dengan negara-negara kecil di Eropa atau Skandinavia. Sehingga pemimpin Indonesia dibutuhkan orang yang matang dan dewasa secara usia. “Karena negara ini berdasarkan Ketuhanan, maka tradisi di dalam pemahaman agama, bahwa usia matang seseorang itu juga harus menjadi rujukan. Jangan ditabrak, hantam kromo begitu saja. Ini bukan negara suka-suka dan ujicoba,” pungkasnya. Karena itu, lanjut LaNyalla, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila. Sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia capres-cawapres. "Sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa," kata Saldi saat membacakan dissenting opinion dalam putusan tersebut, Senin, 16 Oktober 2023. Saldi melanjutkan, dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara gelombang pertama pada tanggal 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus perkara. "Hasilnya enam hakim konstitusi sepakat menolak dan memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang," kata Saldi. Selanjutnya, dalam perkara gelombang kedua yakni perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, Ketua MK Anwar Usman ikut memutus dalam perkara tersebut dan turut mengubah posisi para hakim yang dalam gelombang pertama menolak menjadi mengabulkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. (*)

Humas Selasa, 17 Oktober 2023 11.33.00

Selengkapnya

Putusan MK Berubah, Gus Hilmy: Benar tapi Tidak Pas...

dpd.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Almas Tsaqibbirru Re A, mahasiswa asal Surakarta, mengenai uji materi undang-undang terkait batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal sebelumnya, di hari yang sama (Senin, 16/10/2023) MK telah memutuskan penolakan atas permohonan serupa dari pemohon yang lain. Keputusan MK ini mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak. Pasalnya, ada dua permohonan yang nyaris sama tetapi memiliki keputusan yang berbeda. Respon tersebut di antaranya dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut mengaku kecewa dengan putusan MK karena memiliki motif yang berbeda. "Ini bukan sekadar putusan atas suatu perkara, tapi ada motif tertentu. Sebagai keputusan MK, kita hormati, kita apresiasi. Tapi kita merasa seperti ada udang di balik batu, ya. Dalam bahasa Arab, kalimatu haqqin yuradu bihal bathil, keputusannya benar tapi untuk maksud yang tidak pas," terang anggota Komite I DPD RI tersebut. Kekecewaan tersebut, lanjut Gus Hilmy, seperti negara yang sedang dipermainkan untuk tujuannya sendiri. Hal ini pun dianggap Gus Hilmy merusak independensi MK. "Ini kok negara seperti dipermainkan. Permainan yang vulgar pula. Punya tujuan yang semestinya belum waktunya, tetapi dipaksakan melalui cara-cara dan menggunakan instrumen negara agar terlihat benar. Kalau memang belum waktunya, mengapa harus dipaksakan?" lanjut Gus Hilmy. Dengan putusan MK tersebut, Gus Hilmy menganggap bahwa bangsa ini mengalami kemunduran. "Ini menjadi titik kemunduran bangsa kita. Kepercayaan masyarakat terhadap MK rusak, MK sendiri sudah tidak independen, dan di sisi lain, kita berupaya membangun demokrasi sedemikian rupa, tetapi justru dirusak ketika menjelang pesta demokrasi," kata Gus Hilmy. Meski demikian, Gus Hilmy mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan suasana yang semakin memanas.(*)

Humas Selasa, 17 Oktober 2023 11.26.00

Selengkapnya

1.000 Persen Sejalan dengan DPD RI, WALUBI Desak Terbangunnya Konsensus...

JAKARTA, dpd.go.id - Perwakilan Umat Buddha Seluruh Indonesia (WALUBI) menyatakan kesiapannya bergabung dengan DPD RI dan elemen masyarakat lain mendesak stakeholder negara membangun konsensus nasional untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli yang kemudian disempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum. Ketua Umum WALUBI, Hartati Murdaya saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kantor WALUBI di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023), mengatakan WALUBI sejalan dengan DPD RI yang menginisiasi penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Kami dukung Pak LaNyalla dan DPD RI untuk mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 Naskah Asli. Saya seribu persen ikut dengan gagasan tersebut," kata Hartati Murdaya. Namun Hartati Murdaya berpesan agar langkah dan upaya yang diambil tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Supaya tidak mengganggu pembangunan bangsa yang sedang berjalan. "Kami paham bahwa gagasan DPD RI ini sangat tepat dan baik bagi bangsa. Tetapi kami ingin dilakukan secara damai, sehingga perjalanan bangsa tetap lancar, pembangunan terus dan investasi berdatangan sebagai peninggalan bagi anak cucu kita. Artinya jangan sampai gejolak politik menimbulkan gejolak sosial yang berdampak pada ekonomi," papar dia lagi. Menurut Hartati Murdaya, konstitusi bangsa ini memang harus kembali ke UUD 1945 Naskah Asli. UUD 1945 naskah asli merupakan karya besar para pendiri bangsa yang paham akan kemajemukan dan tentunya murni untuk kepentingan rakyat. "Kembali ke UUD '45 naskah asli karena UUD ini benar-benar memberi kemakmuran rakyat, juga melindungi hak rakyat seperti pada pasal 33. Kalau UUD yang sekarang memberi ruang ekonomi kapitalistik. Kita tahu UUD sekarang dan turunannya, baik itu UU, peraturan pemerintah, dan lainnya, tidak berpihak kuat kepada rakyat. Bagaimana kita lihat UU Ciptaker yang banyak kontradiksi," tutur dia. Sementara itu, terkait utusan golongan kembali hadir dalam keanggotaan MPR, Hartati Murdaya menyampaikan WALUBI sudah menyampaikan aspirasi tersebut ke MPR. Menurut Hartati, adanya utusan golongan mampu memberi keseimbangan di dalam MPR dalam mengambil keputusan dan menyusun Haluan Negara, sehingga tidak hanya didominasi oleh partai politik. "Bangsa ini sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras. Harusnya semua dirangkul, merefleksikan keutuhan semua elemen bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Semua duduk dalam MPR serta diajak bicara dalam memutuskan kebijakan negara. Selama ini, kami WALUBI jarang dilibatkan. Itulah makanya kami melihat urgensi hadirnya kembali utusan golongan di MPR," tukasnya. Hartati Murdaya mendoakan supaya perjuangan DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli berjalan sukses dan implementasinya menjadi lebih baik lagi. "Saya senang dengan keberanian Bapak (La Nyalla), tetapi kenapa baru sekarang? Orang yang berani seperti bapak ini jarang sekali. Saya minta perjuangan ini jangan sampai berhenti. Tidak mundur tetapi tetap sabar," ucapnya. Dalam kesempatan itu, Hartati juga langsung memerintahkan ke jajaran WALUBI ke seluruh pelosok tanah air untuk sosialisasi dan menggaungkan kembali ke UUD 1945 yang kemudian diperkuat melalui Amandemen dengan teknik adendum. Romo Asun Gotama, Wakil Sekjen WALUBI, mengatakan perjuangan untuk kembali ke UUD 1945 pasti tidak mudah. Namun dia optimistis, jika rakyat berkehendak pasti semua akan berjalan dengan mudah. "Mudah-mudahan banyak elemen bangsa yang setuju dengan gagasan ini. Tetapi yang terpenting dari segi politik aman dan ekonomi berjalan lancar," tegasnya. Ketua DPD RI AA LaNyallah Mahmud Mattalitti mengapresiasi langkah WALUBI yang sudah menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua MPR RI, agar Konstitusi dikembalikan ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian diamandemen dengan teknik adendum. Dikatakan LaNyalla, sikap WALUBI sejalan dengan sikap DPD RI, melalui Proposal Kenegaraan DPD RI: Penyempurnaan dan Penguatan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa’. "Kami DPD RI juga telah menyiapkan kajian akademik mengenai apa saja yang perlu di adendum untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem asli Indonesia tersebut. Salah satu adendumnya terkait utusan golongan adalah memberikan wewenang kepada utusan golongan dan utusan daerah, untuk memberikan pendapat atas rancangan undang-undang yang dibahas di DPR RI. "Di era Orde Baru kita tahu utusan golongan juga masih kurang berperan. Sebab mereka dulu diutus oleh pemerintah alias ditunjuk. Kalau versi DPD dalam proposal kenegaraan, utusan golongan benar-benar diusulkan dari bawah, dari golongannya masing-masing," ucapnya. LaNyalla juga berterimakasih kepada WALUBI yang siap bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak stakeholder negara (MPR/ Lembaga-Lembaga Negara/ Presiden/ TNI/ Ketua Partai/ dan Elemen Bangsa lainnya) untuk kita kembali ke UUD 1945 Naskah Asli. "Kami pasti akan mengambil cara yang santun, dengan saluran yang resmi. Kami pasti sosialisasikan ke semua pihak, ke semua elemen bangsa. Niat baik harus dijalankan dengan baik pula," ujar LaNyalla. Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, Akademisi UI Dr Mulyadi dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran. Selain Ketua Umum WALUBI, hadir juga Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama, Wakil Ketua Harian WALUBI yang juga Ketua DPD WALUBI Provinsi DKI Jakarta, Jandi Mukianto SH, MH, Sekjen KCBI (Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia) Willy Wiyatno PhD, Ketua Wanita WALUBI, Esther Setiawati dan Budiharto Hasbun, SE, MM. Sekjen Mahabudhi.(*)

Humas Senin, 16 Oktober 2023 11.21.00

Selengkapnya

Ratusan Pesenam Menggoyang Kantor DPD RI Lampung...

dpd.go.id - Hentakan lagu Tobelo, Poco - poco dan Cha Cha Ochay Minggu pagi hingga siang menggelegar mengiringi ratusan pesenam menampilkan berbagai ragam gerak senam kreasi modern, dalam ramuan Lomba Senam Kreasi Gembira yang di helat oleh Kantor DPD RI Lampung, di Halaman Kantor Sekretariat DPD RI Jalan Diponegoro No. 17 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Minggu (15/10/2023). Kegiatan lomba senam dalam rangka HUT DPD RI ke 19 tahun 2023 ini diikuti 33 group, yang berasal dari Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung. Suasana lomba sangat meriah, masing masing group tampil dengan kostum yang sangat indah, unik dan menarik. Lomba dibuka secara oleh senator asal Lampung yang juga Wakil Ketua Komite III DPD RI Ir. Abdul Hakim, M.M., dan didampingi Sekretaris Jenderal DPD RI Dr. Rahman Hadi, Ketua KORMI Provinsi Lampung Ir. Anshori Djausal, M.T., Kepala Kantor DPD RI Lampung Gino V., dan perwakilan mitra lembaga DPD RI yang ada di daerah diantaranya Bank Indonesia, OJK, Maybank, PT. PLN (Persero), PT. Bukit Asam, PT. Pelindo 2, PT. Sungai Budi Group, TKBM Pelabuhan Panjang, PT. Bulog, Tripanca, dan juga Coca cola. Para senator, Sekjen DPD RI, Ketua KORMI Lampung dan seluruh undangan terjun langsung, membaur bersama ratusan pesenam untuk melakukan senam bersama. Dibawah komando trio maut Apriliana, Mira dan Inggit, seluruh pesenam diajak serta tenggelam dalam hentakan musik senam Lampung Berjaya, membuat pagi terasa bergetar di halaman Kantor DPD RI Lampung. Setelah senam bersama usai, ajang lomba dimulai. Masing masing group tampil secara bergilir sesuai lagu pilihannya. Sorak sorai penonton dan pendukung selalu bergemuruh setiap sesion lomba berakhir. Walau cuaca cukup terik, tapi jalannya lomba berlangsung lancar dan nyaman karena panitia menyediakan tarup sebagai peneduh. Tepat tengah hari, lomba berakhir. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri yang terdiri dari Deni Permana, Ade Juwita, dan Trisye Yohana, terpilih 6 pemenang yaitu: Juara 1 direbut oleh Klub Jantung Remaja (KJR) Bougenvil Bandar Lampung, Juara 2 Sanggar Senam Kejora Pringsewu, Juara 3 ASKI Nindy Tanggamus, Juara Harapan 1 ULD 1 Bandar Lampung, Juara Harapan 2 ULD 2 Bandar Lampung dan Juara Harapan 3 Sanggar Senam Bianca Kota Bandar Lampung. Peraih Juara favorit direbut oleh pesenam pesenam cilik binaan ASKI Lampung Selatan yang tampil dengan sangat energik dan atraktif. Selain mendapatkan piala tetap, masing masing pemenang juga mendapatkan uang pembinaan dan piagam penghargaan dari panitia, yang diserahkan langsung oleh Bustami Zainudin, senator asal Lampung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite II DPD RI. Para senator sangat mengapresiasi kegiatan Lomba Senam Kreasi Gembira ini, selain sebagai ajang silaturahmi juga merupakan ajang pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga. Selain itu, kegiatan ini juga untuk semakin mendekatkan lembaga DPD RI kepada masyarakat. Anshori Djausal selalu Ketua KORMI Lampung sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi atas inisiatif Kantor DPD RI Lampung untuk melaksanakan kegiatan yang sangat positif ini. Karena memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat tidak boleh hanya berhenti menjadi slogan. Harus dalam tindakan nyata yaitu berkegiatan olahraga secara bersama untuk menuju Indonesia Bugar 2045. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi, kiranya kegiatan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Kantor DPD RI Lampung juga diikuti oleh kantor kantor DPD RI di provinsi lain di Indonesia, sehingga kehadiran DPD RI benar benar bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain lomba senam, panitia juga menggelar kegiatan Donor Darah bekerjasama dengan PMI Provinsi Lampung dan Sosialisasi Bangga dan Cinta Rupiah oleh Bank Indonesia Perwakilan Lampung.(*)

Humas Senin, 16 Oktober 2023 11.16.00

Selengkapnya

Minta Pemerintah Indonesia Proaktif Dalam DK PBB, Sultan: Perang Hamas-Israel...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah Indonesia proaktif menggunakan pengaruh diplomatiknya menghentikan aksi militer kelompok Hamas-Israel saat ini. Menurut, perang terbuka kelompok pembebasan Palestina dengan negara zionis Israel telah menyebabkan krisis Kemanusiaan yang memprihatinkan di kedua pihak. "Sebagai Bangsa, kita semua tentu merasa tidak nyaman dan terusik secara moral dengan aksi militer yang justru mengorbankan nyawa warga sipil. Hal itu diperparah dengan pendekatan blokade Supplay makanan, obat-obatan dan energi listrik terhadap penduduk Gaza oleh Israel", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (14/10). Indonesia, menurut Sultan, memiliki modal diplomatik yang cukup menentukan terhadap eskalasi yang terjadi di tepi Barat Palestina. Baik sebagai anggota Organisasi Negara-negara Islam (OKI) maupun sebagai anggota tetap dan presidensi Dewan Keamanan PBB. "Kami mempertanyakan agenda pemerintah Indonesia dalam menjadikan Tahun 2023 sebagai "tahun kemajuan" dalam penyelesaian isu Palestina secara nyata dan konkret. Ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera merekomendasikan Proposal perdamaian Palestina-Israel", tegasnya. Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu meminta Brazil dan anggota DK PBB untuk mengadakan sidang dan perdebatan terbuka yang menghasilkan resolusi kemananan dan misi perdamaian abadi Palestina-Israel. Agar DK PBB menyerukan gencatan senjata secara permanen dan mendesak Israel memulihkan kembali koridor kemanusiaan bagi warga sipil Palestina. "Namun yang paling krusial adalah bagaimana memastikan anggota-anggota PBB mengakui Pelastina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tampaknya inilah misi perdamaian paling pokok yang harus terus diperjuangkan oleh Indonesia dalam setiap agenda diplomatik di PBB", tutupnya. Perserikatan Bangsa-bangsa "turun tangan" di konflik Israel dan kelompok pejuang Palestina, Hamas. Dalam instagram resmi Sekjen PBB Antonio Guterres meminta agar kedua pihak terus menahan diri. Pasalnya, banyak warga sipil yang menjadi korban dalam konflik berdarah keduanya itu. PBB pun meminta Israel segera mencabut blokade di Jalur Gaza.(*)

Humas Sabtu, 14 Oktober 2023 10.31.00

Selengkapnya

Tanggapi Pernyataan Bahlil Lahadalia, Senator Filep Beri Kritik Menohok!...

JAKARTA, dpd.go.id - Ramai beredar di media sosial video Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyampaikan bahwa selama kinerja Penjabat (Pj) Gubernur di Papua bagus, maka akan tetap dipertahankan oleh pemerintah. Dalam video itu, pernyataan Bahlil yang juga mencatut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut seketika menuai beragam reaksi dari publik Papua. Terkait hal ini, Senator Filep Wamafma pun memberikan tanggapannya “Saya harus katakan bahwa pernyataan saudara Menteri Investasi sangat berbahaya karena beberapa hal. Pertama, Pj Gubernur merupakan jabatan karena penunjukkan dan bukan pilihan rakyat. Konsekuensinya adalah bahwa jabatan Pj Gubernur dilimitasi oleh waktu yang tidak panjang,” ujar Filep Wamafma saat ditemui awak media, Jumat (13/10/2023). Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini mengingatkan bahwa pada Pasal 8 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dengan tegas menyebutkan bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. “Jadi perpanjangannya satu tahun. Masa jabatan satu tahun itu pun disebutkan dapat dikecualikan, sekali lagi dapat dikecualikan. Artinya bisa kurang dari itu kalau menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur, misalnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, memasuki usia pensiun, menderita sakit fisik atau mental tidak berfungsi secara normal, mengundurkan diri, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia. Jadi tidak ada opsi perpanjangan di atas 2 tahun,” jelasnya. “Kedua, pernyataan Saudara Menteri hanya menyebarkan narasi pembodohan publik. Seolah-olah negara ini milik orang tertentu sehingga bisa diatur suka-suka saja. Hal-hal seperti ini membuat masyarakat semakin dibodohi oleh penyesatan hukum. Saya pikir pejabat publik selevel Menteri seharusnya tidak seperti itu,” tegas Filep lagi. Wakil Ketua Komite I DPD RI ini lantas menyoroti efek yang ditimbulkan dari pernyataan Menteri Investasi tersebut. Menurutnya, seorang pejabat publik harusnya berhati-hati dalam memberikan pernyataan. “Ini kan tahun politik dan tahun elektoral. Pernyataan Saudara Menteri Investasi bisa berpotensi menumbuhkan benih konflik horizontal diantara masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Apalagi sampai bicara bahwa ‘kamu mau demo pun tetap tidak bisa’. Kalimat ini seolah bermaksud membungkam kemerdekaan berpikir kritis masyarakat. Tidak boleh otoriter begitu,” kata Filep. “Maka pertanyaan yang bisa jadi menggelitik publik adalah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Menteri Investasi terkait Pj Gubernur? Apakah ada kepentingan bisnisnya atau kepentingan politiknya? Menurut saya ada banyak pekerjaan rumah Menteri Investasi di Papua yang seharusnya dilakukan, misalnya apa manfaat investasi bagi masyarakat adat Papua, bagi Orang Asli Papua? Yang harus diperhatikan saudara Menteri Investasi adalah bagaimana manfaat investasi bagi penuntasan kasus stunting, kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, lalu bagaimana program CSR dari investasi bisa menyejahterakan Orang Papua,” sambung Filep. Senator Papua Barat ini pun meminta agar Bahlil Lahadalia berfokus pada tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi daripada memberikan pernyataan yang menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah publik. “Lebih jauh lagi, publik bisa bertanya kepada Menteri Investasi ini, bagaimana dengan program Kawasan Ekonomi Khusus di Papua Barat Daya, bagaimana Kawasan Industri di Papua Barat, bagaimana rencana membangun Smelter di Papua. Ada begitu banyak hal sebenarnya yang belum dilakukan oleh Menteri Investasi di Papua. Masyarakat Papua tidak mengetahui progres kerja Menteri Investasi di tanah Papua. Semua berharap supaya jangan sampai pernyataan Saudara Menteri menciptakan konflik diantara sesama masyarakat adat Papua,” tegas Filep. “Jadi sekali lagi, berhentilah mengeluarkan pendapat atau komentar yang kontraproduktif, apalagi dengan mencatut nama Menteri lain bahkan Presiden. Atau jangan-jangan Saudara Menteri tidak mampu sehingga hanya bisa mencatut nama orang?” pungkas Filep mengakhiri wawancara.(*)

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 10.26.00

Selengkapnya

ICMI Siapkan Forum Diskusi Khusus, Tindak Lanjuti Proposal Kenegaraan DPD...

JAKARTA, dpd.go.id - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengapresiasi proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Bahkan, ICMI berkomitmen membuat forum khusus untuk memperkuat proposal kenegaraan tersebut dalam rangka membahas konstruksi bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Naskah akademik DPD RI akan kita bahas di forum yang lebih besar. Kita rancang betul semacam konvensi untuk merekonstruksi sistem kenegaraan kita," kata Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria pada pertemuan dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kantor ICMI Pusat, Jumat (13/10/2023). Prof Arif melanjutkan, sebagai lembaga intelektual, ICMI memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan generasi masa depan dan merespons berbagai hal, termasuk soal struktur kenegaraan. "Reformasi sudah berjalan selama 20 tahun. Saya kira sudah saatnya kita evaluasi. Kita harus jernih menarik hikmah dari proses ini," kata Prof Arif. Prof Arif mengapresiasi DPD RI yang selama ini berkomitmen menjaga dan merawat bangsa dalam sebuah format yang lebih pas dalam kondisi kekinian maupun masa depan. "Sistem politik kita seperti sekarang ini perlu banyak dievaluasi. Pemilu ini juga dampaknya luar biasa pada moralitas anak bangsa. Demokrasi kita sekarang hanya demokrasi angka yang menghasilkan kepemimpinan elektoral, bukan substansial. Sudah saatnya kita koreksi untuk perbaikan bangsa ke depan," ujar dia. Pada saat yang sama, Prof Arif menjabarkan jika sesungguhnya bangsa ini belum matang secara politik dan ekonomi. Padahal, menurut dia, keduanya merupakan hal yang penting dalam penguatan bangsa. "Sistem ekonomi dan politik kita belum kompatibel. Kita tak bisa menciptakan tatanan yang ideal tanpa ada keseimbangan yang holistik. Maka, dua hal ini, politik dan ekonomi, harus dibahas secara serius nantinya melalui forum yang kami buat, dalam rangka memperkuat proposal kenegaraan DPD RI," tutur Prof Arif. Secara lebih lugas, Direktur CIDES (Center for Information and Development Studies) ICMI, Andi Faisal Bakti menegaskan bahwa sesungguhnya bangsa ini tak lagi mengimplementasikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi bangsa. "Kita sudah tidak menjalankan Pancasila. Batang tubuh sudah berubah. Sila Pancasila tak lagi berkorelasi dengan realita kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Jadi, hal yang amat penting untuk kita evaluasi," tutur dia. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik tawaran ICMI yang akan menyiapkan forum khusus guna membahas secara detail proposal kenegaraan yang ditawarkan lembaga yang dipimpinnya. LaNyalla mengaku siap mengorbankan waktu dan pikirannya untuk perbaikan arah bangsa ke depan. "Saya ucapkan terima kasih kepada ICMI yang memiliki suasana kebatinan yang sama tentang bagaimana sistem bernegara kita saat ini sudah jauh melenceng dari rumusan dan cita-cita para pendiri bangsa. Saya sambut baik tawaran untuk membahas proposal kenegaraan yang kami tawarkan secara lebih dalam," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga mengajak kepada ICMI untuk bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak stakeholder negara seperti MPR, Lembaga-Lembaga Negara, Presiden, TNI dan elemen bangsa lainnya agar terbangun konsensus nasional. Agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperkuat dengan teknik adendum. "Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 telah mengubah 95 persen isi pasalnya. UUD hasil amandemen tersebut telah meninggalkan Pancasila dan menjabarkan nilai-nilai Liberalisme dan Individualisme. Maka, sudah saatnya kita koreksi sistem bernegara kita dan kami sudah memiliki draf kajian akademik yang merupakan rumusan dari lima proposal kenegaraan yang kami tawarkan," ujar LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy menambahkan, saat ini segala hal bergantung pada partai politik yang pada akhirnya membuat segala hal menjadi terpolitisasi di semua aspek lini kehidupan berbangsa dan bernegara. "Sehingga rusak secara struktural dan kultural. Padahal, kalau kita merujuk pada rumusan pendiri bangsa, mereka yang ingin berkontribusi terhadap Republik ini salurannya tak hanya partai politik, tetapi juga Utusan Daerah dan Utusan Golongan," tutur Ichsanuddin Noorsy. Akademisi UI, Dr Mulyadi menjelaskan secara rinci komparasi implementasi sistem demokrasi di Indonesia dan Amerika. Menurutnya, Amerika yang disebut sebagai negara pelopor demokrasi, faktanya tak menggunakan sistem demokrasi langsung seperti diimplementasikan di Indonesia. "Apa yang terjadi di negeri ini sudah kebablasan. Amerika saja tak menerapkan demokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia ini. Maka, memang sudah seharusnya dikoreksi," ujarnya. Sebagaimana diketahui, DPD RI menawarkan lima proposal kebangsaan. Selain mengadopsi apa yang menjadi tuntutan Reformasi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM (lebih lengkap lihat grafis di bawah). Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, Akademisi UI Dr Mulyadi dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran. Sedangkan ICMI dihadiri Prof Arif Satria (Ketua Umum), Prof Muhammad Jafar Hafsah (Wakil Ketua Umum Bidang IPTEK, Agro-maritim dan Lingkungan Hidup), Andi Anzhar Cakra Wijaya (Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Politik dan Hukum), Prof Teuku Abdullah Sanny (Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Umat), Dr Hery Margono (Wakil Sekretaris Jenderal). Hadir pula Andi Faisal Bakti (Direktur CIDES ICMI), Welya Safitri (Ketua Umum Pengurus Pusat Perempuan ICMI), Dr Yulianto Syahyu (Direktur Lembaga Bantuan Hukum ICMI), Dr Ismail Ramadhan (Ketua Umum Pemuda ICMI), Sibawaihi (Direktur Program ICMI) beserta staf ICMI lainnya.(*) PROPOSAL KENEGARAAN DPD RI Lima proposal penyempurnaan dan penguatan asas dan sistem bernegara Pancasila yang ditawarkan DPD RI adalah sebagai berikut: 1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga di-isi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. 2). Membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya di-isi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. 3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden, atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis sejarah Negara-negara lama dan Bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. 4). Memberikan ruang pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. 5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila.

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 10.23.00

Selengkapnya

Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Sultan Yakin MK Tidak Terpengaruh...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin merespon upaya Judicial Review Undang-undang Pemilu terkait batas usia minimal Calon presiden dan calon wakil presiden dari beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK harus menjaga marwah konstitusi dan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Artinya, MK tidak boleh serta merta mengevaluasi materi UU pemilu hanya karena ingin memenuhi obsesi politik elit tertentu menjelang pemilu presiden. "Kami Haqul yakin MK tidak akan terpengaruh, apalagi ikut terlibat dalam dinamika dan manuver politik praktis yang dimainkan oleh para elit politik. Karena tak tepat bagi MK untuk mengkaji dan memutuskan mengubah pasal 169 huruf (q) UU pemilu di tengah proses politik yang sedang berlangsung saat ini", ujar mantan aktivis KNPI itu melalui keterangan resminya pada Jum'at (13/10). Perdebatan terkait batas usia minimal capres dan cawapres, kata Sultan, sangat menyita perhatian publik hari-hari ini. Secara umum publik tidak sependapat dan cenderung menolak upaya JR yang dinilai hanya memuluskan langkah politik elit politik tertentu. "Lembaga hukum dan MK harusnya menahan diri untuk tidak menindaklanjuti upaya hukum dan JR yang terkait dengan Pemilu di saat proses pemilu sedang berlangsung. Apalagi materi JR tidak memiliki relevansinya dengan tahapan proses pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung", tegasnya. Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa materi pasal 169 UU pemilu tidak pernah menimbulkan masalah pada pemilu-pemilu sebelumnya. "Kami tidak melihat adanya dampak sosiologis maupun yuridis dari pasal yang telah melahirkan banyak pemimpin Nasional ini. Kecuali adanya obsesi dan manuver politik elit tertentu menjelang pemilu presiden 2024" tutupnya. Diketahui, aturan tentang syarat usia minimal capres-cawapres tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tengah digugat ke MK. Pemohon perkara ini terdiri dari sejumlah pihak, mulai dari kalangan mahasiswa, pengacara, kepala daerah, hingga politisi. Para pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."(*)

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 10.08.00

Selengkapnya

BULD DPD RI Terima Audiensi DPRD Tanah Datar Terkait Konsultasi...

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 10.06.00

Selengkapnya

Abdullah Puteh: Harga Beras Tinggi Kementan Harusnya Gerak Cepat...

Aceh Utara, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Prof. Abdullah Puteh, mengeluarkan pernyataan tegas terkait lonjakan harga beras yang meresahkan masyarakat. Dalam pernyataannya, Abdullah Puteh mengajukan sejumlah solusi konkret untuk menanggulangi masalah tersebut. "Saya sangat prihatin melihat harga beras yang terus melambung tinggi, dan ini memberikan beban ekonomi yang besar pada masyarakat kita. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, harus mengambil langkah-langkah strategis dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah ini," ujar Prof. Puteh. Harga beras yang tinggi telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat Indonesia, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan krisis iklim. Meskipun Indonesia adalah salah satu produsen beras terbesar di dunia, lonjakan harga beras telah menjadi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan banyak orang. Salah satu langkah pertama yang diusulkan oleh Abdullah Puteh adalah meminta Kementerian Pertanian untuk mengambil tindakan konkret dalam menghadapi krisis harga beras. Dia menekankan perlunya perencanaan yang cermat dan solusi yang tepat guna. “Saya mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk melakukan cross-checking stok pangan nasional, termasuk di Aceh. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang mungkin mengalami minim pasokan,” kata Senator asal Aceh tersebut. Abdullah Puteh juga menawarkan sejumlah solusi konstruktif untuk menurunkan harga beras yang tinggi. Pertama-tama, dia mendorong pemerintah untuk mempercepat proses distribusi beras ke berbagai pasar besar. Hal ini akan membantu menjaga pasokan stabil dan mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. “Tentunya disini saya juga menggarisbawahi pentingnya memfokuskan perhatian pada persiapan produksi musim tanam 1 di bulan November dan Desember. Dengan memastikan kesiapan petani dan pemenuhan kebutuhan produksi, pemerintah dapat meningkatkan produksi beras dan menekan harga,” kata Prof. Puteh. Abdullah Puteh juga menyuarakan perlunya segera melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan Prof. Abdullah Puteh juga mendorong agar pemerintah segera mengambil tindakan yang berdampak positif dalam mengatasi krisis harga beras dan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada masyarakat yang paling rentan.(*)

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 09.43.00

Selengkapnya

Kecam Serangan Israel, Anggota DPD RI asal Aceh Desak Indonesia...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman mengecam serangan Israel ke Jalur Gaza yang telah menelan banyak korban masyarakat sipil. Menurutnya, serangan Israel ke Jalur Gaza yang turut menyasar pemukiman rakyat sipil dan pekerja medis, dugaan penggunaan bom fosfor dan penerapan blokade total di Gaza adalah Kejahatan Perang dan Kemanusiaan. "Apa yang dilakukan zionis Israel dalam serangannya ke Jalur Gaza merupakan bentuk tindak kejahatan perang dan kemanusiaan yang sama sekali tidak dapat ditolerir komunitas internasional", ujar senator yang akrab disapa Haji Uma pada Kamis (12/10/2023). Untuk itu, dirinya mendesak Pemerintah Indonesia menyatakan sikap tegas dan melakukan langkah diplomasi, terutama dengan negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mendorong penghentian serangan Israel ke Palestina. "Kita mendesak sikap tegas Pemerintah Indonesia dalam menyikapi yang terjadi serta langkah diplomasi global terutama dengan negara anggota OKI untuk mendesak Israel untuk menghentikan serangannya", tegasnya. Selain itu, Haji Uma juga menyerukan seluruh rakyat Indonesia dan komunitas muslim global untuk melakukan boikot terhadap produk Israel atau terafiliasi dengan negara zionis tersebut. "Diluar peran diplomasi pemerintah, kita selaku rakyat Indonesia serta komunitas muslim secara global perlu melakukan tindak nyata, salah satunya dengan cara memboikot berbagai produk Israel atau yang terafiliasi dengannya", tutup Haji Uma.(*)

Humas Kamis, 12 Oktober 2023 14.04.00

Selengkapnya

Sekretariat Jenderal DPD RI Raih JDIHN Award Tahun 2023...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hari ini meraih penghargaan terbaik kelima untuk kategori tingkat lembaga negara se-Indonesia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2023. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan JDIHN Award 2023 yang kali ini mengusung tema ‘Membangun Hukum Nasional Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Melalui Transformasi Digital’ Penghargaan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut diterima langsung oleh Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Oni Choiruddin didampingi oleh Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI Andi Erham, di Jakarta, Kamis (12/10/23). Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan, JDIHN Award ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk anggota JDIHN. Pengelolaan JDIHN didasarkan pada Peraturan Presiden No 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan inventarisasi jumlah anggota JDIHN 1.662 instansi dimaksudkan meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama efektif antara pusat dan anggota JDIHN dan antara sesama anggota JDIHN di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola sistem basis data terintegrasi. “Saya mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang terus berkolaborasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan JDIHN, utamanya menciptakan keterbukaan akses dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Yasonna. (*mas)

Humas Kamis, 12 Oktober 2023 13.41.00

Selengkapnya

Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas...

SURABAYA, dpd.go.id - Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar, dan tidak merasa dianggap bodoh semua se Indonesia. “Narasi yang dibangun Wamen dengan mengatakan utang kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ditanggung oleh APBN itu, seolah APBN tidak akan intervensi. Padahal utang tesebut jelas dijamin APBN. Dan PT KAI sudah pernah menerima suntikan PMN dari APBN untuk kepentingan proyek tersebut. Ini harus dibuka utuh,” tukasnya, Kamis (12/10/2023). Ditambahkan LaNyalla, sebaiknya Wamen membaca dulu isi dari Peraturan Presiden Nomor 93/2021, dimana beleid tersebut memperbolehkan pendanaan KCJB menggunakan APBN. “Perlu juga baca Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2023, yang mengatur pemerintah untuk bisa menjamin pembayaran utang proyek KCJB. Jadi pintu APBN itu terbuka untuk PT KAI bila cash flow BUMN tersebut bleeding,” tandas Penasehat KADIN jawa Timur itu. Diungkap LaNyalla, PT KAI juga termasuk BUMN yang masih rutin menerima tambahan dana dari APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Bahkan di tahun 2022, secara khusus menerima PMN untuk proyek KCJB sebesar Rp. 3,2 triliun melalui PP Nomor 62/2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu. “Tahun 2024 nanti PT KAI juga masih masuk daftar pemohon PMN lagi, di antara belasan BUMN lainnya. Tahun 2024, PT KAI mengajukan Rp 2 triliun untuk pengadaan KRL yang dioperasikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI),” beber LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga mengurai, PMN memang bisa berfungsi untuk meningkatkan leverage BUMN sebagai agent of value creator, sehingga pada akhirnya memberi keuntungan kepada negara melalui deviden. Tetapi juga bisa sebaliknya, bukan manfaat ekonomi langsung, tetapi untuk menyelamatkan BUMN dari kebangkrutan dan menjaga hubungan kelembagaan (kewajiban) dengan pihak ketiga. “Latar belakang ini yang sering terjadi dalam proses penyuntikan PMN ke BUMN-BUMN kita. Terutama BUMN Karya. Semua daftar BUMN penerima PMN dapat dicek kok, dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (*)

Humas Kamis, 12 Oktober 2023 13.34.00

Selengkapnya

Dana Otsus Sudah Disalurkan, Senator Filep Minta Pemda Kelola Secara...

PAPUA BARAT, dpd.go.id - Di sela-sela kegiatannya menerima aspirasi masyarakat di daerah, Senator Filep Wamafma meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk bekerja maksimal memanfaatkan dana Otsus yang sudah disalurkan Pemerintah Pusat. Menurut keterangan yang diterima dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan bahwa per Agustus 2023, pemerintah telah menyalurkan dana Otsus ke Papua Barat. “Perjuangan untuk menghasilkan UU Otsus Perubahan, sekarang sudah diikuti dengan penyaluran dana Otsus. Kurang lebih 45 persen sudah disalurkan atau sekitar 1,034 triliun dari pagu sebanyak Rp2,301 triliun”, ujar Filep (11/10/2023). “Adanya block grant, specific grant, tambahan infrastruktur, hendaknya dimanfaatkan dengan baik sesuai anamat UU Otsus Perubahan. Supaya masyarakat tahu, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masing-masing telah menerima alokasi dana Otsus tersebut,” katanya menambahkan. Filep Wamafma lantas menyebutkan secara rinci yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerima Rp 506,204 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak Rp 51,055 miliar, Kaimana Rp 87,591 miliar, Manokwari Rp 136,785 miliar, Manokwari Selatan Rp 41,711 miliar, Pegunungan Arfak Rp71,403 miliar, Teluk Bintuni Rp 45,003 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp 94,382 miliar. “Penyaluran tahap 2 sudah dilakukan Pemprov Papua Barat, Pemkab Kaimana, Manokwari, dan Teluk Wondama. Sementara pagu dana Otsus untuk Pemprov Papua Barat pada 2023 sebanyak Rp1,011 triliun, Fakfak Rp170,183 miliar, Kaimana Rp170,984 miliar, Manokwari Rp242,994 miliar, Manokwari Selatan Rp139,039 miliar, Pegunungan Arfak Rp238,012 miliar, Teluk Bintuni Rp150,012 miliar, dan Teluk Wondama Rp178,010 miliar. Uang itu milik masyarakat Papua Barat,” tegas Filep. Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini meminta agar Pemprov dan Pemkab serius merealisasikan amanat UU Otsus melalui penggunaan dana Otsus yang efisien dan efektif sehingga tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Dana Otsus itu harus tepat sasaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, alokasi untuk pemberdayaan masyarakat adat, dan infrastruktur. Jangan lupa bahwa besaran dana ini meningkat. Distribusi dana Otsus ke kabupaten/kota meningkatkan PAD masing-masing kabupaten/kota. Sebagai Ketua Tim penyusunan UU Otsus DPD RI, saya sudah memperjuangkan anggaran yang begitu besar ke kabupaten dan kota. Maka perlu ada implementasi dengan baik sesuai amanat UU Otsus. Tidak boleh ada anggaran yang mubazir lagi. Transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan,” ucap Filep. “Mengikuti hal itu, mekanisme pengawasan harus dilakukan inspektorat dan DPRPB. Saya minta pengawasan ketat dari DPRPB khususnya Fraksi Otsus baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota yang akan dibentuk nanti, termasuk juga MRP. Mewakili masyarakat Papua Barat dan terutama para konstituen, saya katakan bahwa saya akan kawal penggunaan dana Otsus ini. Kegagalan di masa lalu tidak boleh diulangi lagi. Pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat adat, harus betul-betul terlihat,” kata Filep lagi. Wakil Ketua Komite I DPD RI ini kemudian mengajak masyarakat untuk turut mengawasi realisasi dana Otsus. Dirinya berharap dana Otsus yang sangat besar tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar dari amanat UU Otsus. “Saat ini menjelang tahun elektoral yaitu tahun politik yang semakin panas. Jadi saya minta semua elemen masyarakat Papua Barat untuk ikut serta mengawasi dana Otsus ini. Ini uang yang sangat besar. Jangan sampai dalam realisasinya dimanfaatkan untuk pencitraan tertentu. Atau jangan sampai masyarakat tidak menikmati hasilnya,” ungkap senator Papua Barat ini. “Saya juga minta penegak hukum, BPK, untuk melakukan audit dan mengawasi keterbukaan informasi penggunaan dana Otsus termasuk hibah maupun yang dikelola oleh SKPD. Tujuannya agar rakyat Papua percaya bahwa ada manfaat lahirnya Otsus di tanah Papua. Saya optimis para kepala daerah yang mayoritas OAP pasti punya niat mulia untuk membangun daerah dan masyarakat Papua. Saya mendukung dan mengawasi kebijakan Otsus terhadap Pemerintah Daerah sebagai komitmen untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua,” pungkas Filep.(*)

Humas Rabu, 11 Oktober 2023 13.19.00

Selengkapnya

Over Eksploitasi Nikel, LaNyalla Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritisi eksploitasi nikel secara berlebihan yang terus terjadi di berbagai daerah tanah air khususnya di Pulau Sulawesi. Eksploitasi alam karena ambisi pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik itu justru mempercepat kerusakan lingkungan dan memunculkan permasalahan sosial di masyarakat. LaNyalla secara tegas meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan yang merugikan itu. "Eksploitasi bahan tambang di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi menuai kontroversi dengan masyarakat sekitar, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Selain pelanggaran hak asasi, eksploitasi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan menambah laju deforestasi. Akibatnya ekosistem terganggu kemudian mendatangkan kebencanaan," ujar LaNyalla, Rabu (11/10/2023). Kebencanaan, menurut LaNyalla, bukan hanya pada alam tapi juga kebencanaan pada manusia. Masyarakat di area pertambangan dan sekitarnya banyak kehilangan mata pencaharian, kehilangan lahan, rumah dan kehidupan yang tidak menentu. "Hal ini menjadikan realitas terbalik antara pengusaha tambang dengan masyarakat yang lahannya digerus untuk pertambangan," tuturnya. Dalam pandangan LaNyalla, investasi tersebut nyatanya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan ekonomi kelompok elit. Dampak negatifnya hanya rakyat yang merasakan. “Bagi saya hal seperti ini adalah sebuah kejahatan," tegas dia. Belakangan ini, dikatakan LaNyalla, banyak kebijakan pemerintah yang cenderung memberi kemudahan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Jika tidak diikuti pengembangan tata kelola pertambangan yang kuat, eksploitasi akan menimbulkan konsekuensi serius. "Berbagai konsekuensi itu sudah terjadi dan harus menjadi perhatian pemerintah. Makanya arah politik dan tata kelola pertambangan, meskipun pijakannya adalah kemudahan investasi, tidak boleh mengabaikan lingkungan dan masyarakat terdampak," ujar dia. Untuk itu, saran LaNyalla, pemerintah perlu melakukan moratorium penerbitan izin tambang mineral di Sulawesi dan wilayah lain yang sejenis. Untuk melakukan pemetaan terbaru dampak lingkungan dan Perlu juga meninjau dan kebencanaan yang mengancam masyarakat sekitar tambang. Seperti diketahui, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, sebelumnya mengatakan salah satu konsesi perusahaan tambang nikel terbesar di Sulawesi Selatan mengancam keberadaan lumbung merica Nusantara di Blok Tanamalia atau Pegunungan Lumereo-Lengkona, dengan total luasan konsesi mencapai 17,8 ribu hektare. Sedangkan di Sulawesi Tengah, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili menyebut hutan hujan alam yang terdapat dalam konsesi pertambangan nikel terbesar berada di Sulawesi Tengah dengan luas lebih dari 200 ribu ha. Pada 18 tahun terakhir, deforestasi terbesar juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan luasan mencapai 722,7 ribu hektar. Deforestasi akibat ekspansi tambang nikel itu diduga menjadi pemicu banjir besar sejak tahun 2020 di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan catatan Walhi, konflik warga dengan perusahaan tambang nikel juga meningkat. Dari tahun 2019-2023 Walhi mencatat sekitar 32 orang yang dikriminalisasi, dua orang ditangkap, dan 14 orang mengalami penganiayaan.(*)

Humas Rabu, 11 Oktober 2023 13.15.00

Selengkapnya

Waka Komite IV DPD RI Fernando Sinaga Desak BPKP Konsisten...

Tanjung Selor, dpd.go.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 di Tanjung Selor, Kalimantan Utara pada Selasa (10/10/2023). Dalam workshop itu, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga hadir sebagai salah narasumber. Dalam paparannya, Fernando Sinaga yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini mendesak pemerintah pusat kembalikan marwah otonomi desa untuk optimalisasi penggunaan dan penyerapan Dana Desa sesuai mandat UU Desa, yaitu rekoqnisi, subsidiaritas, pengakuan dan beri kepercayaan desa untuk mengelola dana desa sesuai kebutuhan warga yang sudah terumuskan melalui forum musyawarah desa sebagai forum tertinggi kedaulatan warga desa. “Kami di DPD RI meminta agar Pemerintah menaikkan alokasi anggaran Dana Desa dan menghilangkan segala bentuk mandatory penggunaan Dana Desa agar desa memiliki ruang fiskal lebih luas dalam melaksanakan program pembangunannya sesuai dengan kebutuhan yang sejalan dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa’”, ujar Fernando. Wakil Komite IV DPD RI ini menegaskan, pada Sidang paripurna Luar Biasa DPD RI pada bulan September lalu, dirinya sudah tegaskan agar DPD RI serius memperjuangkan pelaksanaan Otonomi Dana Desa. “Ketika itu saya menyatakan bahwa DPD RI harus mendesak pemerintah mengevaluasi Kembali penggunaan dan pengelolaan Dana Desa khususnya mengenai ketentuan – ketentuan yang mengatur presentase penggunaan Dana Desa. Pengelolaan dan penggunaan dana desa seharusnya diserahkan kepada pemerintah desa karena mereka yang lebih memahami kebutuhan dan kondisi desanya”, ungkapnya. Fernando Sinaga meminta semua pemangku kepentingan pengambil kebijakan terutama Kementerian/Lembaga yang mengurusi desa segera mewujudkan otonomi desa untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah desa membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. “Ini adalah soal kewenangan desa. Oleh karena itu kami meminta pemerintah termasuk mitra kami dari BPKP untuk konsisten dan komitmen menjalankan penguatan kewenangan desa yang selalu disebutkan dalam berbagai aturan dibawah UU Desa”, timpal Fernando Sinaga. (*)

Humas Selasa, 10 Oktober 2023 16.16.00

Selengkapnya

Darurat Eksploitasi Pulau Kecil, LaNyalla Minta RUU Usulan DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Eksploitasi pulau-pulau kecil yang terjadi cukup massif di beberapa daerah menjadi fokus perhatian DPD RI. Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mendesak agar RUU tentang Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI segera disahkan, sehingga dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil. "RUU Daerah Kepulauan sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Saya meminta agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan, agar kita dapat segera melakukan pelestarian dan mitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil di Indonesia," kata LaNyalla, Selasa (10/10/2023). Mengutip data yang dilansir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2022, sebanyak 55 pulau kecil di Indonesia mengalami kerusakan parah imbas eksploitasi tambang dengan 164 izin yang diberikan. Di sisi lain, mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI) hingga 2011, ada 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Yang lebih mengerikan, laporan hasil kajian Maplecroft's Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft, menyebut sekitar 1.500 pulau di Indonesia yang akan tenggelam pada tahun 2051. "Tentu hal ini butuh keseriusan kita untuk segera melakukan mitigasi secara menyeluruh, agar kelestarian pulau-pulau kecil di Indonesia tetap terjaga. RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu jawaban atas hal tersebut," kata LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai RUU Daerah Kepulauan merupakan salah satu RUU yang wajib mendapat prioritas untuk segera diundangkan. Di sisi lain, LaNyalla menilai RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah untuk percepatan pembangunan. "Melihat pada urgensinya, saya meminta agar RUU tersebut segera diundangkan, agar dapat segera berlaku dan langkah-langkah strategis perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat segera diambil," ujar LaNyalla. Selain RUU tentang Daerah Kepulauan, ada dua usulan DPR RI lain yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2023. Yakni RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Bahasa Daerah.(*)

Humas Selasa, 10 Oktober 2023 16.12.00

Selengkapnya

Sengkarut Impor Segala Bidang, LaNyalla Ingatkan Faktor Pemburu Rente...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden dan aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente dalam lahirnya kebijakan impor di kementerian serta BUMN di Indonesia. Karena, para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk di dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. “Contoh paling sederhana adalah kacaunya data kebutuhan gas bumi yang menjadi persoalan serius di dalam tubuh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Sehingga gas over suplay dan terpaksa harus dijual lagi di pasar dunia. Padahal rekomendasi impor gas alam itu berbasis data,” tandas LaNyalla, Senin (9/10/2023). Seperti diberitakan, impor gas alam bermula dari adanya data yang dipercaya oleh presiden atas laporan kementerian terkait, bahwa Indonesia akan defisit gas hingga 2040. Sehingga pemerintah menugaskan Pertamina mengimpor gas untuk kebutuhan domestik. Nyatanya Indonesia tidak pernah kekurangan gas bumi. Pasar domestik hanya menyerap setengah produksi nasional. Bahkan dalam kalkulasi lapangan, kalau semua pembangkit listrik batubara dikonversi dengan bahan bakar gas bumi, dan semua kilang menggunakan gas, impor tetap tidak dibutuhkan. “Kekacauan data dan sengkarut kebijakan ini patut diduga ada tangan-tangan pemburu rente, pengusaha yang berkelindan bersama penguasa, mengkreasi kebijakan, karena dengan adanya pembelian ke pihak ketiga, di situ ada pasti ada cuan yang bisa dibagi-bagi,” tandas Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Begitu juga dengan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok. Dikatakan LaNyalla, nyaris sembilan bahan pokok, mungkin selain bawang merah, kita impor. Berapa juta ton kalau dikalkulasi. “Berapa rupiah keuntungan importir per kilogramnya. Berapa yang dibagi-bagi. Ini aja kok persoalannya. Mau dapat duit cepat,” imbuhnya. Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden dan aparat penegak hukum fokus kepada permainan para pemburu rente ini. Meskipun menurutnya tidak mudah. Karena para pemburu rente ini umumnya terlibat sejak penyusunan kebijakan. “Yang sulit itu kalau mereka sudah masuk di lingkaran pembuat kebijakan, atau bahkan si pembuat kebijakan itu sendiri. Ibarat kata penyair Khalil Gibran, mereka ini tidak pernah menyebar benih, tidak pernah menyusun batu-bata dan tidak pernah menenun kain. Tetapi menjadikan politik sebagai ladang mencari uang, untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri,” pungkas LaNyalla. (*)

Humas Senin, 09 Oktober 2023 16.08.00

Selengkapnya

Inflasi Aman Terkendali, Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan Realisasi Belanja Modal...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah pusat. Diketahui belanja pemerintah pusat hingga bulan kedelapan 2023 baru Rp1.170 triliun atau 52,1 persen dari pagu. "Realisasi belanja pemerintah pusat sangat dinantikan oleh masyarakat di tengah penurunan daya beli masyarakat saat ini. Kami percaya APBN menjadi harapan atas gejala pelemahan rupiah sekaligus bantalan lompatan produktivitas", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (09/10). Menurutnya, kondisi inflasi bulan September yang masih pada posisi yang aman perlu direspon secara agresif oleh pemerintah. Rendahnya Inflasi ini ditengarai oleh menurunnya daya beli masyarakat atau indeks keyakinan konsumen. Realisasi Inflasi Indonesia bulan September 2023 tercatat tetap terkendali pada rentang sasaran 3%±1 yaitu pada level 2,28% yoy. Sementara Nilai acuan konsumsi masyarakat tercatat mencapai 123,5, turun dari 127,1 pada Juni 2023 dan 128,3 pada Mei 2023. "DPD RI mendorong agar alokasi belanja yang tepat guna dan efisien pada sektor riil harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, kami minta government spending diprioritaskan untuk belanja modal khususnya sektor riil", tegasnya. Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu juga mendorong agar pemerintah daerah untuk meningkatkan porsi belanja modal. Kami melihat belanja modal APBD sepanjang 2023 masih sangat rendah di angka 35%. "Pemerintah pusat dan daerah juga harus proaktif memberikan perhatian kepada para petani dalam mencari sumber air alternatif misalnya. Termasuk memberlakukan kembali bauran kebijakan moneter dan fiskal dengan memberikan bunga KUR yang lebih rendah", sambungnya. Alokasi belanja modal yang cukup, kata Sultan, akan memberikan dampak produktivitas pada sektor riil secara signifikan. Pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Bank Indonesia merilis hasil survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) untuk periode Juli 2023. Penurunan Indeks Keyakinan Konsumen bulan Juli ini ditandai dengan menurunnya Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi Saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Juli 2023 yang tercatat masing-masing sebesar 113,8 dan 133,2, lebih rendah dari 116,8 dan 137,5 pada bulan sebelumnya.(*)

Humas Senin, 09 Oktober 2023 16.10.00

Selengkapnya

Hasan Basri Kutuk Keras Aksi Serangan Israel yang Mengenai RS...

dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri mengecam keras serangan udara militer Israel yang menyasar Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahiya di Jalur Gaza, Palestina, Sabtu (7/10). “Saya sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh Israel dan Israel harus bertanggung jawab. Israel benar-benar sudah hilang rasa respek kepada bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia melalui Mer-C," ujar Hasan Basri dalam siaran persnya, (8/11/2023). “Kami mengutuk serangan Israel ke Gaza yang menyasar Rumah Sakit. Ini sangat tidak pantas,” lanjut Hasan Basri. Hasan Basri menyebut bahwa serangan tersebut menunjukkan Israel telah melakukan tindakan yang merampas hak negara untuk merdeka, berdaulat, dan masyarakat untuk hidup. "Pihak mana pun yang merampas hak negara untuk merdeka, apalagi hak orang untuk hidup, kami mengutuk keras,” tegasnya. Terkait dengan serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap Israel di Gaza di hari raya Yahudi, menurut Hasan Basri, serangan tersebut merupakan reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang otoritas Israel yang selama waktu panjang dan secara sistemik menghancurkan kedaulatan rakyat dan bangsa Palestina. "Balasan atas serangan yang diberikan oleh Israel bisa jadi, justru akan menjadi momentum rakyat dan bangsaPalastina untuk memperkuat heroisme mereka membebaskan rakyat dan Palestina yang telah dijajah dalam waktu yang panjang. Banyak momentum rakyat dan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan," ujar dia. Peristiwa ini juga seharusnya menjadi momentum bagi seluruh faksi Palestina, Fatah, Hamas, dan lain-lainnya, untuk bersatu padu mengkonsolidasi diri memperkuat upaya kemerdekaan bangsa Palestina. "Saya berharap betul, setiap momentum untuk kedaulatan dan kemerdekaan Palestina bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap faksi Palestina. Dengan cara ini, maka Israel akan semakin kehabisan waktu dan kekuatannya,"jelas Hasan Basri. Hasan Basri yang akrab disapa HB juga mengatakan agar pemerintah Indonesia dapat segera mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadakan sidang darurat terkait serangan ini. Selain itu, Hasan Basri meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan dan memberi dukungan kepada saudara-saudara di Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaan sebagai warga negara Palestina. Semoga kedamaian dapat tercapai di Tanah yg disebut didalam al-qur’an sebagai tanah yang diberkahi Allah SWT.(*)

Humas Minggu, 08 Oktober 2023 16.01.00

Selengkapnya

Abdullah Puteh Minta Kementan Aware Terhadap Kelangkaan Pupuk Subsidi di...

Langsa, dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Aceh, Prof. Abdullah Puteh, menyoroti permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh. Dalam pernyataannya, Prof. Abdullah Puteh mendesak Kementerian Pertanian untuk menjadi lebih komunikatif dalam menangani isu ini. "Saya lihat saat ini ada tantangan serius terkait kelangkaan pupuk subsidi di Aceh, karena adanya kelangkaan dapat mempengaruhi sektor pertanian yang sangat vital bagi Aceh dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya mendesak Kementerian Pertanian untuk menjadi lebih terbuka dan komunikatif dalam menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi masalah ini," Ujar Prof. Puteh. Isu kelangkaan pupuk subsidi telah menjadi perhatian utama di Aceh dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Pupuk subsidi sangat penting untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan, tetapi kelangkaannya dapat menghambat produktivitas petani dan berdampak negatif pada ketersediaan pangan. Dalam pandangan Prof. Abdullah Puteh, penting bagi Kementerian Pertanian untuk lebih transparan dan berkomunikasi dengan baik kepada publik terkait upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi. Komunikasi yang baik akan membantu meredakan kekhawatiran masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini. Pada dasarnya Kementerian Pertanian telah memberikan tanggapan terhadap kelangkaan pupuk subsidi. Pihak setempat dinilai telah mengambil langkah-langkah yang dini dalam mengatasi kelangkaan ini. Tetapi Prof. Abdullah Puteh memberikan beberapa solusi potensial untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh. Beberapa solusi yang diutamakan adalah pengawasan dalam ketersediaan stok pupuk, pendistribusian pupuk ke berbagai wilayah, dan memperhatikan penerima manfaatnya yang harus transparan bagi masyarakat. “Saya juga meminta pentingnya kerjasama antara Kementan, petani, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan distribusi pupuk dan memastikan ketersediaan yang memadai,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI tersebut. Prof Puteh juga menyoroti transparansi dalam proses penyaluran pupuk subsidi, karena menurutnya hal ini adalah langkah kunci yang akan membantu mengurangi peluang penyaluran pupuk kepada pihak yang tidak berhak. Prof. Abdullah Puteh berharap solusi ini dapat menjadi dasar untuk diskusi lebih lanjut dan tindakan konkret dalam menangani kelangkaan pupuk subsidi di Aceh. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi yang memadai untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan Aceh. Saya berharap kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dan melindungi kepentingan para petani dan masyarakat Aceh secara keseluruhan,” tutup Senator Aceh tersebut.(*)

Humas Jumat, 06 Oktober 2023 15.49.00

Selengkapnya

Sultan Sebut UU ASN Terbaru Menjadi Produk Legislasi Paling Berkualitas...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menilai hasil revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaru menjadi produk legislasi paling berkualitas. Pujian ini disampaikan Sultan mengingat proses revisi UU ASN memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan baik secara materil maupun formil. "Kami berani mengatakan bahwa proses revisi UU ASN kali ini menjadi produk legislasi pemerintah dan lembaga legislatif paling berkualitas. Ini tentu penting untuk dijadikan contoh bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya ke depan", ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Kamis (05/10). Menurutnya, proses penyusunan hingga pembahasan RUU ASN sangat terbuka terhadap partisipasi publik. Sehingga RUU yang menentukan nasib jutaan ASN khususnya para tenaga honorer ini bisa disahkan menjadi UU tanpa mendapatkan penolakan dari pihak manapun. "Secara muatan materil kami sangat mengapresiasi semangat dari UU ASN yang mengedepankan prinsip pemerataan distribusi talenta ASN ke semua daerah se Nusantara. Hal tentu sangat dibutuhkan bagi daerah dengan klasifikasi 3 T", sambungnya. Sultan juga menjelaskan jika UU ASN hasil revisi ini memberikan atensi serius kepada para tenaga honorer. Semoga para honorer segera mendapatkan kepastian status dan pengakuan dari negara. "DPD secara kelembagaan mendukung klausul penghentian rekruitmen tenaga honorer oleh pemerintah dalam UU ASN. Itu artinya, tenaga honorer yang ada perlu ditata dan ditetapkan menjadi tenaga PPPK oleh pemerintah", tutupnya. Diketahui, Sidang Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) ASN menjadi UU melalui sidang paripurna pada Selasa (03/10).(*)

Humas Kamis, 05 Oktober 2023 10.48.00

Selengkapnya

Temui LaNyalla, "UI Watch" dan "Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat"...

JAKARTA, dpd.go.id - Akademisi yang tergabung dalam UI Watch dan puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan sekaligus mendesak agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. "Kami sependapat dengan khazanah berpikir Ketua DPD RI, bahwa bangsa ini telah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Untuk itu, kami meminta agar bangsa ini segera melakukan koreksi atas sistem bernegara," kata Koordinator Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Rabu (4/10/2023). Selamet berharap ada upaya percepatan dengan mendesak MPR RI untuk segera mengagendakan agar bangsa ini melakukan koreksi sistem bernegara dengan cara kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Kami ingin agar bangsa ini kembali kepada trek yang benar," tutur Slamet. Hal senada diungkapkan Prof Abdul Basith. Ia berharap bangsa ini kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi jika bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Utamanya soal beberapa hal krusial yang memang belum diatur secara rinci, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian," kata dia. Mayjen TNI (Purn) Soenarko menambahkan, kembali ke UUD 1945 naskah asli menjadi satu kewajiban dan penting untuk disegerakan. Dalam khazanah cakrawala berpikir lain, Soenarko menilai perpecahan bangsa ini semakin terlihat jika Pancasila tak lagi menjadi norma hukum tertinggi. "Dari analisa kami, perpecahan bangsa ini bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lebar. Salah satu solusinya, bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli agar kembali rekat," tutur Soenarko. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai memang sudah semestinya seluruh elemen bangsa melakukan kontrol atas arah perjalanan bangsa. Salah satu hal yang penting untuk dikoreksi adalah sistem bernegara yang sudah tak lagi sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. "Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih, gagasan yang terus saya gaungkan telah teresonansi dengan luas. Terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu kepada saya," kata LaNyalla. Hanya saja, LaNyalla menegaskan pentingnya kesabaran dalam berjuang. Sebab, ikhtiar yang dilakukan adalah dalam kerangka yang lebih besar, yakni perbaikan bangsa. "Ini bukan soal hasrat pribadi. Ini demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita ingin agar cita-cita nasional kita sebagaimana sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu bisa terwujud," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki keinginan senada agar bersatu padu menguatkan tekad dalam berjuang. "Kita harus membangun konsensus nasional. Terus resonansikan gagasan besar untuk perbaikan bangsa ini kedepan. Yakinkan hati bahwa apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Kedepankan akal, pikir dan zikir dalam berjuang serta istiqomah dalam berjuang," kata LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang mendampingi Ketua DPD RI, menegaskan bahwa ikhtiar mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengoreksi sistem bernegara saat ini terus dilakukan. "Perjuangan ini Insyaallah membuahkan hasil. Kita harus melakukan koreksi sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa sebelum Pemilu 2024 digelar. Maka betul apa yang dikatakan Ketua DPD RI, mari kita bersatu membangun konsensus nasional," tutur Ichsanuddin Noorsy. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari UI Watch dan Kelompok Pancasila Berdaulat Bangsa Selamat turut hadir Heru Purwanto, Suharto, Ansi Kosala, Zainul Arifin, Ahmad S Wijaya, M Irfan Adriansyah, Ahmad Ghufron, Inanda Murni, YN Adriyanto, Rukminiwati, Ayub, Heryani Saherufin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.(*)

Humas Rabu, 04 Oktober 2023 10.52.00

Selengkapnya

Jokowi Marah Pemda Hingga BUMN Suka Belanja Barang Impor, Sultan...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah melalui kementerian keuangan RI untuk menaikan bea masuk atau tarif impor produk impor tertentu yang dinilai mengancam produk buatan dalam negeri. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu guna mengontrol masuknya produk impor yang mengancam perkembangan industri manufaktur di dalam negeri. Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2023 tercatat berada di level 52,3. Angka ini turun 1,6 poin jika dibandingkan dengan capaian Agustus 2023 yang berada pada level 53,9. "Indonesia sedang berada dalam titik kritis industri manufaktur yang serius. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan tata niaga barang impor secara menyeluruh, baik dari segi tarif maupun batasan maksimal jumlah barang impor yang masuk dari negara tertentu", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (04/10). Menurutnya, meskipun Indonesia terikat dengan perjanjian perdagangan komprehensif secara bilateral dengan negara tertentu, pemerintah juga wajib menjaga kepentingan nasional. Terutama menjaga kepentingan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. "Jika merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK010/2019 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tarif impor untuk produk-produk seperti sepatu, tas, dan tekstil memiliki tarif sebesar 15-30%. Sementara itu, tarif PPN-nya sebesar 11% dan PPh sebesar 7,5-10%", ungkap Sultan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar tarif impor produk tekstil dan produk lainnya yang bisa diproduksi oleh UMKM lokal dinaikkan hingga ke 70-100%. Di samping itu, pemerintah harus melakukan pemetaan jenis dan jumlah produk impor yang boleh dijual di dalam negeri. "Pemerintah perlu meninjau kembali isi kerjasama perdagangan dengan beberapa negara dengan skema kerjasama ekonomi komprehensif atau CEPA. Terutama dengan negara yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit seperti China", tegasnya. Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini ialah besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap China. BPS mencatat defisit perdagangan Indonesia dengan China pada Juli 2023 mencapai 621 juta dollar AS. Angka itu melonjak cukup tajam dari bulan sebelumnya yang hanya 269,5 dolar AS. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KORPRI 2023 di Jakarta, Senin (3/10/2023), Presiden Joko Widodo geram banyak instansi pemerintahan hingga perusahaan BUMN yang masih banyak belanja produk ke luar negeri atau barang impor. Padahal pemerintah sulit untuk mengumpulkan pendapatan negara.(*)

Humas Rabu, 04 Oktober 2023 10.49.00

Selengkapnya

Dinilai Cocok Untuk Perjalanan Bisnis dan Wisata, Sultan Minta Tiket...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan sangat membantu meningkatkan mobilitas para eksekutif dan wisatawan ke Bandung Raya. Hal ini disampaikan Sultan setelah melakukan menjajal kereta cepat bernama Whoose itu bersama Presiden Joko Widodo dan pejabat lainnya dari stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang Bandung pada Senin (02/10). "Kecepatan dan kenyamanan maksimal KCIC memberikan kesan kemewahan dan pengalaman perjalanan yang luar biasa. Kehadiran KCIC Sangat menunjang aktivitas bisnis, perjalanan dinas hingga kegiatan wisata dari dan ke Jakarta", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (03/10). Meski demikian, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta Pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pelayanan pendukung KCIC lainnya. Salah satunya menyiapkan transportasi penunjang KCIC secara terintegrasi khususnya di Padalarang hingga Bandung Raya. "Kami juga mendorong agar pemerintah untuk tidak lagi memberikan tambahan insentif fiskal kepada manajemen KCIC. Baik berupa subsidi tiket maupun suntikan penanaman modal Negara (PMN) lainnya", tegas Sultan. Idealnya, sambung Sultan, setiap Unit Usaha BUMN Harus mampu menghidupkan atau membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri secara mandiri. Yang kami ketahui bahwa sejak awal KCIC dibangun dengan skema pembiayaan B to B. "Kami optimis KCIC Whoose akan menarik banyak penumpang karena memberikan pengalaman perjalanan yang luar biasa bagi masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat akan sangat membantu kinerja keuangan KCIC secara bisnis", kata Sultan. Lebih lanjut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menjelaskan bahwa tambahan insentif fiskal kepada KCIC akan menimbulkan kesan ketidakadilan pembangunan bagi daerah lain. Terutama bagi daerah-daerah di luar Jawa. "Jangan sampai kemewahan KCIC yang terus disupport oleh negara justru menyebabkan kecemburuan dari daerah. Manajemen KCIC harus membuktikan bahwa mereka mampu menjaga stabilitas keuangannya secara mandiri", tutupnya.(*)

Humas Selasa, 03 Oktober 2023 10.29.00

Selengkapnya

Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Terima KWP Award 2023...

Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendapatkan penghargaan KWP Award 2023 yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 2 Oktober 2023. KWP AWARD 2023 merupakan acara penganugerahan penghargaan kepada legislator dan mitranya dan tahun ini mengusung tema ‘Membangun Sinergitas KWP dengan MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Parlemen Modern’. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan KWP Awards 2023 dalam kategori Pimpinan Lembaga Peduli Pembangunan Daerah yang diterima diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima penghargaan pada kategori Senator Kritis Pro Demokrasi yang diwakilkan oleh Deputi Persidangan DPD RI Oni Choiruddin. Ketua KWP Ariawan menyebutkan bahwa penghargaan tersebut diberikan oleh para jurnalis/wartawan yang tergabung di lingkungan MPR/DPR/DPD RI kepada para legislator DPR RI, senator/Anggota DPD RI dan mitra kerja parlemen. Penghargaan ini diberikan atas kinerja para anggota dewan sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kinerja antara KWP dan parlemen. “KWP AWARD diselenggarakan sejak tahun 2021 yang digagas Ketua KWP 2020-2022 Marlen Erikson Sitompul. Pada gelaran perdana, KWP AWARD menekankan pada kinerja Legislator (DPR RI). Penilaian terhadap kinerja legislator ini sekaligus sebagai tolak ukur keberpihakan/keterwakilan mereka di Senayan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah pemilihan”, jelasnya. **

Humas Senin, 02 Oktober 2023 09.24.00

Selengkapnya

HUT ke-19 DPD RI, LaNyalla Tegaskan Komitmen Upaya Penguatan Kedaulatan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong bangsa ini kembali mengimplementasikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan Pancasila. LaNyalla dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-19 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Minggu (1/10/2023), mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. "DPD RI menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan masa depan dunia yang lebih kompleks," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dalam perjalanannya hingga tahun 2023 ini, DPD RI selalu berusaha maksimal memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara melalui tugas utamanya, yaitu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. "Meskipun dengan keterbatasan wewenang yang ada, DPD RI terus mencari terobosan dalam upaya memaksimalkan peran sebagai wakil daerah," tutur LaNyalla. LaNyalla menyebut DPD RI juga selalu berusaha untuk berperan sebagai lembaga yang memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Karena DPD RI sejatinya adalah wakil dari setiap provinsi yang tidak berbasis dari kelompok politik atau partai politik. Oleh karena itu, DPD RI terus bergerak menawarkan gagasan besar berupa inisiatif kenegaraan dalam rangka membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat. "Hal ini dilakukan agar kedaulatan rakyat yang hakiki dan cita-cita serta tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud secara cepat dan nyata demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur," tegas LaNyalla. LaNyalla berharap cita-cita yang tengah digagas demi perbaikan bangsa dan negara ini dapat menemukan momentum di usia ke-19 DPD RI. "Dengan demikian, dalam dua dekade perjalanannya, DPD RI mampu menghasilkan legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi generasi masa depan," kata LaNyalla. Sebagaimana diketahui, DPD RI tengah mendorong konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Ada lima proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Diantaranya adalah mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, pembatasan masa jabatan presiden, menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM, serta penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara dengan tetap menggunakan azas Demokrasi Pancasila. Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua III DPD RI Sultan B Najamudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol, dan Kabiro PHM DPD RI Mahyu Darma, serta pejabat lainnya. Hadir pula Pejabat Eselon I MPR RI, Kepala Cabang Bank BNI, BRI dan Mandiri serta seluruh tamu undangan lainnya.(*) Berikut isi lengkap Proposal Kenegaraan DPD RI: 1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga di-isi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. 2). Membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya di-isi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. Sehingga anggota DPD RI, yang juga dipilih melalui Pemilu Legislatif, berada di dalam satu kamar di DPR RI, sebagai bagian dari pembentuk Undang-Undang. 3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden, atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis sejarah Negara-negara lama dan Bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. 4). Memberikan wewenang untuk pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. 5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila.(*)

Humas Senin, 02 Oktober 2023 08.32.00

Selengkapnya

Dianugerahi Predikat Senator Kritis dan PRO demokrasi Oleh KWP, Sultan:...

dpd.go.id - Dianugerahi Predikat Senator Kritis dan PRO demokrasi Oleh KWP, Sultan: DPD Selalu Menjaga Prinsip Check and Balance Demokrasi Pancasila Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyatakan bahwa lembaga DPD RI selalu berupa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dengan berupaya menjaga prinsip check and balance di antara lembaga negara lainnya. Hal disampaikan Sultan setelah dianugerahi Predikat Senator Kritis dan Pro Demokrasi oleh Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) pada Senin (02/10) bertempat di ged/ sekretariat KWP di Kawasan Parlemen Senayan Jakarta. Yang pertama, kami secara pribadi menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf kepada rekan-rekan KWP karena tidak bisa hadir secara langsung pada acara yang luar biasa ini karena pada saat yang sama hari ini saya bersama bapak presiden dan pimpinan kembaga negara lain uji coba kereta cepat jakarta bandung. DPD RI secara kelembagaan, kata Sultan, selalu konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila. "Kami menghormati dan menyikapi Penghargaan dari organisasi dan rekan-rekan wartawan Parlemen sebagai sebuah pengingat moral. Bahwa sebagai wakil masyarakat daerah yang diamanahkan menjadi pimpinan lembaga DPD RI untuk selalu mawas diri dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional secara konsisten", ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. KWP, kata Sultan, tentu memiliki penilaian dan kajian yang objektif dalam menentukan nominator penghargaan. Kami mengapresiasi upaya KWP dalam melakukan kontrol dan meneropong kinerja kami selama ini. "Sebagai sesama pilar demokrasi, KWP dan DPD RI harus saling mendukung dan menguatkan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menjadi pers yang objektif dan legislator yang kritis adalah dua hal yang langka di era demokrasi liberal", tegasnya. Oleh karena itu, lanjut Sultan, sebagai lembaga pers parlemen, kami berharap KWP juga bertanggung jawab memberikan informasi dan edukasi politik bagi masyarakat. Salah satunya melalui mekanisme kontrol yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan kepada publik figur yang dinilai signifikan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.(*)

Humas Senin, 02 Oktober 2023 09.20.00

Selengkapnya

Terima Audiensi DPRD Puncak, Senator Filep Dukung Usulan Penjabat Bupati...

JAKARTA, dpd.go.id - Pimpinan Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma SH, MHum menerima audiensi dari Ketua DPRD Kabupaten Puncak beserta jajarannya di kantor DPD RI beberapa waktu lalu. Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Puncak ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah terkait usulan calon penjabat Bupati Puncak, Provinsi Papua Tengah. Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Lukius Newegalen, SIP mengutarakan kehendak masyarakat yang juga telah diusulkan oleh DPRD Kabupaten maupun Provinsi serta DPD RI perwakilan Provinsi Papua tentang satu nama yakni Yopi Murib SE, MM, untuk direkomendasikan menjadi calon penjabat bupati dari tiga nama yang diusulkan. Rekomendasi nama Yopi Murib yang kini sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil juga telah disampaikan secara tertulis oleh lembaga perwakilan rakyat dan daerah tersebut serta tercantum dalam pernyataan sikap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para intelektual pemuda, perempuan dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Puncak. “Pada masa transisi ini, dengan penuh kepala tertunduk, kami masyarakat, tokoh-tokoh adat, agama, intelektual pemuda, perempuan dan Aparatur Sipil Negara Asal Kabupaten Puncak Papua meminta kebijaksanaan Bapak Presiden Republik Indonesia, melalui Menteri Dalam Negeri RI untuk menunjuk anak asli Puncak, putra terbaik bangsa yang memiliki integritas, kapabilitas dan moralitas sebagai anak bangsa untuk mengemban tugas besar negara bagi rakyat dan daerah Puncak, Papua,” demikian penggalan pernyataan sikap masyarakat Puncak, dikutip Senin (2/10/2023). “Dengan hormat kami menyatakan Saudara Yopi Murib, SE, MM, layak untuk ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Puncak tahun 2023,” tegasnya. Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Puncak Lukius Newegalen dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Puncak Alus UK. Murib sebagai perwakilan tokoh masyarakat. Sosok Yopi dinilai layak menjadi penjabat bupati Puncak. “Kami sebagai ketua DPRD dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Puncak dengan tulus mendukung saudara Yopi Murib untuk ditetapkan sebagai Panjabat Bupati Kabupaten Puncak,” ujarnya. “Kami dengan tegas menyatakan bahwa dukungan kami kepadda Saudara Yopi Murib tidak terkait dengan kubu-kubuan atau perpecahan dalam masyarakat Kabupaten Puncak. Kami menginginkan putra asli Puncak yang memenuhi kriteria untuk memimpin daerah ini tanpa adanya perpecahan atau polarisasi,” tambahnya. Dalam poin pernyataan lainnya, masyarakat menyatakan menolak sosok Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing yang sedang menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Puncak sebagai Pj Bupati. “Saudara Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing, MM, selama menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dinilai tidak memberikan dampak positif dan perubahan terhadap pelaksanaan birokrasi tata pemerintahan yang benar dan seharusnya, serta terkesan bekerja demi kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” sebutnya. Menanggapi aspirasi masyarakat ini, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi langkah Ketua DPRD Puncak bersama masyarakat yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat ke Komite I DPD RI. “Terkait dengan aspirasi ini kita sangat mendukung apa yang diharapkan oleh DPRD dan masyarakat Puncak dimana Pj Bupati harus anak asli Puncak. Saya memandang bahwa walaupun tidak tersurat dalam UU Otsus tetapi faktanya pemerintah kabupaten juga mengalami dampak signifikan dari perubahan UU Otsus yaitu perubahan nama DPRD menjadi DPRK, pembentukan keanggotaan DPRK dari kursi pengangkatan (kursi Otsus), transfer dana Otsus dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota. Dengan fakta-fakta tersebut kami berpendapat bahwa penentuan pj di wilayah kabupaten/kota di tanah Papua wajib memperhatikan amanat UU Otsus,” ujarnya. Lebih lanjut, Filep menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mendorong agar Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan sosok penjabat kepala daerah sesuai aspirasi masyarakat. “Terkait aspirasi ini kami berharap Mendagri mempertimbangkan untuk menunjuk pj bupati sesuai harapan dan keinginan masyarakat Papua pada umumnya, secara khusus masyarakat Puncak,” ungkap Dr. Filep. “Mendagri juga perlu memahami kearifan lokal, politik lokal serta potensi terjadinya gangguan keamanan baik pra dan pasca pelaksanaan pemilukada, pilpres, pileg. Sekali lagi kami berharap mendagri untuk memperhatikan aspirasi masyarakat di Kabupaten Puncak,” pungkasnya.(*)

Humas Senin, 02 Oktober 2023 08.56.00

Selengkapnya

Jokowi Ngaku Pegang Data Intelijen Terkait Parpol, Gus Hilmy: Presiden...

dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mempertanyakan motivasi Presiden Jokowi yang mengungkapkan kepemilikan data intelijen di depan publik relawannya. Hal ini berpretensi buruk dan dapat mengancam nilai-nilai demokrasi. “Nah, ini malah Presiden yang ngomong soal data intelejen soal partai-partai politik, jeroan dan tujuan partai-partai tersebut. Kita jadi bertanya kan, apa maksud Presiden ngomong kayak gitu? Apakah itu yang disebut melindungi, atau malah menakut-nakuti?” kata Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI di ruang rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI pada Selasa (19/09/2023). Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, jika pun tak melanggar undang-undang, semestinya tak perlu diumbar ke publik. Hal ini justru membuat suasana menjadi gaduh menjelang Pemilu 2024. Presiden sebagai kepala pemerintahan harus adil dan netral kepada semua kontestan, agar Pemilu bisa benar-benar menjadi pesta demokrasi bagi rakyat. Selain itu, Gus Hilmy juga mempertanyakan kesiapan Kominfo dalam menghadapi Pemilu 2024, utamanya untuk mencegah perpecahan akibat penyebaran berita hoaks. Gus Hilmy berharap agar masyarakat terhindar dari arena pertarungan berita hoaks seperti pada pemilu sebelumnya. Di sisi lain, Gus Hilmy juga mencermati banyaknya konten-konten negatif yang perlu menjadi perhatian Kominfo. “Setelah di-take down, bagaimana? Harus ada upaya berikutnya agar situs-situs serupa tidak muncul lagi dan dapat merugikan masyarakat,” ujar Gus Hilmy. Menurut Gus Hilmy, tindakan berikutnya ini sangat diperlukan karena menyangkut keamanan dan kepentingan publik. Dalam pasal 40 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Dalam rapat tersebut, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa terkait data intelijen sudah sewajarnya seorang Presiden memiliki kendali atas data tersebut. Akan tetapi, menurutnya, ada waktu yang tepat di mana Presiden harus mengungkapkan data tersebut. “Semua pihak lapor kepada Presiden, yang paling banyak data terkait politik, sosial, budaya. Biasa-biasa aja, memang sudah waktunya,” kata Budi. Selain itu, Kementerian yang dipimpinnya juga telah melakukan berbagai upaya untuk menangani konten negatif. Baik konten negatif terkait Pemilu 2024 maupun melalui situs-situs negatif. Menurut Budi, kementriannya telah membuat satgas khusus untuk menangani sentiment negatif jelas Pemilu 2024. “Kami sudah membuat satgas untuk memantau hoaks. Bahkan sudah menjadi perintah Presiden. Ada tiga jenis yang harus diantisipasi, yaitu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi,” katanya. Terkait situs-situs dengan konten negatif, Menkominfo mengaku sudah memblokir 969.308 konten judi online, 8.954 fintech illegal, dan 1.211.571 konten pornografi. “Tapi mereka itu seperti nyamuk. Kena satu, datang lebih banyak lagi. Tugas Kominfo hanya patroli cyber, men-takedown, dan memblokir. Meski demikian, Menkominfo berkoordinasi dan komunikasi dengan stakehalder terkait untuk mengusulkan pemblokiran, termasuk pemblokiran rekening. Setidaknya kami sudah mengusulkan 800 rekening yang harus diblokir oleh OJK,” ujar Budi.(*)

Humas Kamis, 19 Oktober 2023 08.46.00

Selengkapnya

KOMITE II DPD RI MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN ACEH UTARA...

ACEH UTARA, dpd.go.id — Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat Aceh Utara terkait masalah Bendungan Krueng Pase. Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR, Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh, APDESI Kabupaten Aceh Utara, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda Aceh Utara yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah ini. Pertemuan ini diawali dengan Tinjauan Lapangan ke Bendungan Krueng Pase, yang disambut dengan Sekretaris Camat Meurah Mulia dan Kelompok Masyarakat. Keluhan masyarakat Kabupaten Aceh Utara terkait mangkraknya Proyek Irigasi Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia, menyebabkan petani di 8 (delapan) Kecamatan gagal panen hampir 3 tahun. “Kami berharap agar proyek Irigasi Krueng Pase segera diselesaikan” ujar Abu Bakar, selaku salah satu perwakilan masyarakat yang terdampak. Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh senator asal Aceh, Abdullah Puteh, menyampaikan akan menampung dan menjembatani permasalahan ini dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Penyelesaian proyek Bendungan Irigasi Krueng Pase membutuhkan waktu dan proses sesuai siklus anggaran. Di tengah dialog tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Kementerian PUPR menyampaikan bahwa saat ini sedang dipersiapkan dokumen untuk proses lelang yang direncanakan pada bulan Oktober nanti. ”Kami menjanjikan proyek Bendung Krueng Pase di Aceh Utara dapat dilanjutkan pada Tahun 2024” kata Ismail Widadi Direktur Irigasi dan rawa. “Secanggih apapun teknologi pertanian, kebutuhan terhadap ketersediaan air adalah hal yang utama, dalam hal ini Kementerian pertanian siap mendampingi petani dan mendukung penyelesaian Proyek Bendungan Krueng Pase agar segera diselesaikan” Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh, Firdaus menambahkan. Setelah melakukan diskusi sekitar dua jam, Abdullah Puteh menyampaikan ”Komite II DPD RI siap mengawal proses penyelesaian Proyek Bendungan Krueng Pase bersama pemerintah yang dijanjikan akan dimulai tahun 2024 hingga selesai” tutupnya. Kegiatan ini dihadiri dan dipimpin oleh Abdullah Puteh (Aceh), dan didampingi oleh anggota komite II antara lain Badikenita Br. Sitepu (Sumatera Utara), Emma Yohanna (Sumatera Barat), Intsiawati Ayus (Riau), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Denty Eka Widi Pratiwi (Jawa Tengah), dan Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan). (*)

Humas Kamis, 19 Oktober 2023 08.45.00

Selengkapnya

PPDB Bermasalah, Komite III DPD RI Lakukan Pengawasan dan Evaluasi...

MAKASSAR, dpd.go.id – Komite III DPD RI kembali menggelar kegiatan Kunjungan Kerja Komite III DPD RI dalam Rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi, (18/9). Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dan Anggota Komite III DPD RI, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Direktur Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI Muhammad Hasbi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala PGRI Provinsi Sulawesi selatan, Akademisi dan tamu undangan yang lain. Kunjungan Kerja dibuka langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui sambutannya Bahtiar Baharuddin menyampaikan sistem zonasi adalah upaya untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan agar nantinya seluruh semua peserta didik dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. "Selama ini kita mengenal sekolah favorit. Namun dengan adanya PPDB berbasis zonasi, kita ingin memberikan pemerataan pendidikan yang bermutu dan layak bagi seluruh peserta didik," kata Bahtiar Baharuddin. “Melalui kesempatan ini, kita akan menyampaikan beberapa masukan yang nantinya masukan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komite III DPD RI dalam rangka pengawasan,” lanjutnya. Masih dalam kegiatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dalam sambutan dan pembukaannya menyampaikan, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih menimbulkan polemik. Menurutnya, sebagian masyarakat masih menilai kualitas pendidikan tidak merata sehingga fenomena berebut sekolah favorit kembali terjadi. “Beberapa contoh kecurangan itu, antara lain praktik menitipkan atau memasukan anak ke Kartu Keluarga (KK) warga yang tinggal di sekitar daerah favorit, hingga oknum yang menjanjikan siswa diterima di sekolah yang dituju,’ Jelas Hasan Basri. Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, asal Kalimantan Utara menilai pada prinsipnya sistem zonasi memiliki tujuan yang bagus. Hal tersebut dikarenakan agar anak-anak dapat melakukan pembelajaran tanpa adanya unsur pilah-pilah berdasarkan potensi yang mereka miliki. Hasan Basri yang akrab disapa HB juga menekankan bahwa memperoleh pendidikan yang layak adalah hak dari generasi muda bangsa. Kesuksesan penyelenggaraan pendidikan, sebutnya, harus tercermin dari kebijakan yang afirmatif dari sisi Pemerintah Indonesia. Di mana, kebijakan tersebut mendukung kesejahteraan dan kompetensi guru, menyiapkan dukungan infrastruktur, dan sistem belajar yang inklusif. Selain itu, Hasan Basri juga mendorong keadilan dan pemerataan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, dirinya berharap evaluasi PPDB yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud Ristek bisa melahirkan solusi nyata. Diakhir kegiatan Hasan Basri menyampaikan, Komite III DPD RI sebagai mitra dari Kemendikbud Ristek, meminta kepada stalkholder untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan zonasi sebagai bentuk Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, aspirasi yang diberikan, akan disampaikan pada saat rapat kerja bersama kementerian terkait.(*)

Humas Selasa, 19 September 2023 10.51.00

Selengkapnya

Komite IV DPD RI Meminta Penjelasan Terkait Banyaknya Temuan BPK...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mendorong Pemerintah Pusat merealisasikan politik anggaran yang berpihak pada masyarakat daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Kekayaan Negara serta Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Rapat kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang difokuskan pada pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat sejumlah permasalahan mengenai Barang Milik Negara/Daerah, diantaranya ialah Kualitas SDM pengurus barang pada pemerintah daerah yang masih kurang memadai serta kurang optimalnya pemda dalam melakukan pengawasan dan pengamanan atas BMD. Selain itu, beliau juga mengutip temuan yang disampaikan BPK RI dalam IHPS I tahun 2022, salah satunya, “Terdapat Penyimpangan peraturan Barang Milik Negara (BMN) terjadi pada 61 K/L degan jumlah permasalahan sebanyak 138”. Oleh karena itu, salah satu tujuan RDP ini, “Mendapatkan informasi mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan barang milik negara/daerah” tuturnya. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, dalam rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa harus terjadi perubahan paradigma dari sebagai administrator menjadi manajer aset. “Perubahan dari paradigma tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum kepada paradigma highest and best use, revenue center, and cost efficiency” jelasnya. Selain itu, sejumlah upaya peningkatan kualitas aset daerah antara lain penyajian nilai aset yang terkini dalam LKPD, membangun database aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, meningkatkan leverage aset sebagai underlying aset untuk sukuk daerah, mengindentifikasi aset idle (tidak digunakan), standarisasi penyajian laporan barang NKRI. Direktur Sistem Perbendaharaan,Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ludiro, menjelaskan bahwa, “Terdapat peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana nilai BMN meningkat 65,49% yang disebabkan adanya Revaluasi Aset Tetap”. Sedangkan nilai BMN pada tahun 2022 terdiri dari persediaan sebesar Rp 190 triliun, aset tetap senilai Rp 6729 triliun, properti investasi sejumlah Rp 38 triliun, dan aset tidak berwujud sebesar Rp 61 triliun. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan terdapat lima bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, yakni, Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerja Sama Pemanfaatan, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, terdapat 3 jenis bentuk pengamanan Barang Milik Daerah, yaitu Pengamanan Hukum, Pengamanan Fisik, dan Pengamanan Administrasi. Sudirman, senator Aceh, menyampaikan perhatiannya mengenai masalah kepemilikan aset. “Pemda sedang tidak berdaya untuk menumbuhkembangkan dan mengelola aset daerah. Sementara itu, tidak ada anggaran khusus untuk mengelola aset daerah” jelasnya berdasarkan serap aspirasi pada reses. Oleh karena itu, beliau mengusulkan harus ada satu aturan mengenai pengelolaan aset yang lebih baik di daerah. Fadel Muhammad, anggota DPD RI dari Gorontalo, menuturkan fokusnya tentang laporan BPK pada LKPD. “Terjadi pergeseran korupsi ke daerah” katanya. “Bagaimana pengawasan di tingkat pusat untuk mengatasi hal tersebut?” pungkasnya secara ringkas. Almalik Pababari, anggota Komite IV dari Sulawesi Barat, turut menegaskan terkait temuan BPK yang merugikan negara, namun sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. “Bagaimana pandangan Bapak atas hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya?” tanyanya kepada Kemendagri dan Kemenkeu yang hadir pada RDP. Ikbal Hi Djabid, senator dari Provinsi Maluku Utara, menjelaskan persoalan pengelolaan aset di provinsinya. “Banyak sengketa tanah dan banyak tuntutan dari masyarakat mengenai tanah” ucapnya. “Terkait sengketa di Morotai, ada masalah pada masyarakat lingkar bandara morotai dengan lapangan udara yang dikelola Angkatan udara” lanjutnya. Oleh karena itu, “Aset pemda perlu ditata dengan baik” usulnya dalam rapat. Muhammad Afnan Hadikusumo, anggota Komite IV dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyampaikan persoalan pertanahan di DIY. “Tidak ada milik daerah. Yang ada adalah tanah milik sultan”. Afnan menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, beliau mengadvokasi kepentingan warga terkait tanah. Namun hingga kini belum tuntas persoalannya. Oleh karena itu, salah satu pertanyannya, “Apakah dalam pengelolaan aset, kemenkeu dan kemendagri ikut melakukan pembinaan pada aset pemerintah daerah?” tanyanya. “Karena beberapa pemerintah daerah tidak bisa melakukan pemeliharaan aset dengan baik” lanjutnya memberikan konteks pertanyaan. Alexander Fransiscus, Anggota DPD RI dari Provinsi Bangka Belitung, turut bertanya mengenai persoalan di daerah asal provinsinya. “Di bangka barat ada kawasan Pemda. Kawasan tersebut tidak bisa dibuatkan surat karena termasuk kawasan hutan lindung. Mohon kiranya bisa dilakukan pengalihfungsian hutan lindung karena kantor pemda banyak di daerah tersebut” usulnya kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat Dengar Pendapat tersebut ditutup oleh pimpinan komite IV DPD RI, Fernando Sinaga yang salah satunya menyampaikan, “Perlunya koordinasi antar K/L dan pemda dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan pengelolaan BMN/BMD” tutupnya.(*)

Humas Senin, 18 September 2023 10.45.00

Selengkapnya

LaNyalla: Cendekiawan Harus Punya Ruang Ikut Tentukan Arah Perjalanan Bangsa...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan para cendekiawan harus punya ruang dan kesempatan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Sehingga sudah seharusnya Indonesia mengembalikan demokrasi Indonesia yang saat ini digenggam elit kepada kaum intelektual dan cendekiawan yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. "Karena mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa," ujar Ketua DPD LaNyalla dalam Dialog Kebangsaan Orwil ICMI Jatim di Kadin Institute Jawa Timur di Surabaya, Minggu (17/9/2023). LaNyalla menjelaskan bahwa pendiri bangsa ini adalah mereka kaum intelektual, cendekiawan, termasuk tokoh-tokoh agama yang taat. Mereka adalah golongan orang-orang yang etika, moral dan budi pekerti luhurnya tidak perlu diragukan. Namun pada praktik demokrasi saat ini yang hanya diisi melalui pemilihan umum memiliki kelemahan mendasar. Karena itu, sistem bernegara rumusan pendiri bangsa membuka ruang di MPR bagi mereka yang diutus. Salah satunya Utusan Golongan. Sehingga menjadi demokrasi yang utuh sebagai wadah kedaulatan rakyat. “Sebab, jika hanya melalui pemilu, tidak mungkin ada ruang bagi cendekiawan atau Ulama salaf misalnya, karena batu uji pemilu menggunakan ukuran popularitas dan elektabilitas," kata LaNyalla. "Apakah para Profesor di kampus atau ulama salaf yang tidak populer harus ikut-ikutan melakukan fabrikasi popularitas melalui media massa dan media sosial? Tentu akan semakin rusak bangsa ini. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak," tambahnya. Karena itu, jelas LaNyalla, pihaknya menggulirkan proposal kenegaraan dalam kerangka menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Terdapat lima hal dalam proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem rumusan pendiri bangsa. (lebih lengkap lihat grafis di bawah). Lebih lanjut Senator asal Jawa Timur ini mengatakan proposal kenegaraan DPD juga sejalan jika dilihat dari perspektif Ke-Indonesiaan. Bahwa Indonesia lahir dari negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang telah menghuni kepulauan Nusantara ini. Sehingga Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara homogen atau single RAS di Barat dan Timur. Juga berbeda dengan Amerika dan Australia, yang berasal dari bangsa pendatang yang menduduki. "Inilah mengapa, para pendiri bangsa berpikir serius untuk menemukan suatu asas dan sistem bernegara yang paling sesuai untuk Indonesia. Asas dan sistem yang digali dari nilai-nilai asli bangsa nusantara ini, untuk dapat mengikat dan menyatukan negara yang super majemuk ini, melalui nilai-nilai yang sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yaitu Pancasila," ujar LaNyalla. Pancasila digali lewat pikiran jernih dan niat luhur, sebagai falsafah dasar bangsa ini. Sekaligus sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi identitas konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dirumuskan menjadi asas dan sistem demokrasi Pancasila yang di dalamnya mengatur sistem bernegara Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. "Sehingga hakikat kedaulatan rakyat benar-benar terukur dengan jelas di dalam ketatanegaraan kita. Bukan sistem bernegara yang ditentukan oleh partai politik saja. Atau oleh Presiden terpilih saja. Tetapi benar-benar sistem yang utuh. Inilah sistem majelis syuro. Yang dilekatkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, tempat seluruh elemen dan komponen bangsa berada," lanjut LaNyalla. Selanjutnya dari perspektif Ke-Islaman. LaNyalla menjelaskan, secara fundamental sudah sangat jelas bahwa falsafah dasar bangsa dan negara ini menyebutkan terminologi Ketuhanan. Karena itu, sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada spirit ketuhanan. Sehingga kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta nilai agama. Ia menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 saat itu dibuat dalam suasana mendesak dan masih bersifat revolusioner. Sehingga perlu disempurnakan dan bukan diganti menjadi sistem bernegara yang sama sekali baru dan asing. La Nyalla mengatakan, yang terpenting adalah harus terbangun kesadaran kolektif bangsa ini untuk kembali kepada Fitrah Indonesia. Untuk kemudian seluruh elemen bangsa mendorong semua lembaga negara, termasuk ormas-ormas besar dan TNI-Polri serta partai politik, agar segera melahirkan Konsensus Nasional untuk mendesak MPR menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal. "Yakni mengembalikan konstitusi Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 untuk kemudian dilakukan amandemen penyempurnaan dan penguatan melalui teknik Adendum," ujar LaNyalla. Ketua ICMI Jawa Timur Ulul Albab mengucapkan Terima kasih atas acara yang berhasil digelar tersebut. Ulul berharap dialog ini bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat dan bukan hanya sebatas wacana yang muncul. "Dan ini bisa menjadi kajian akademik kami sebagai cendekiawan. Yang jelas manfaatnya pasti untuk masyarakat dan umat kita. Terima kasih pak Nyalla atas kehadiran dan atensinya," kata Ulul Albab. Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy yang juga menjadi salah satu narasumber acara tersebut mengatakan, sangat cocok dengan proposal kenegaraan yang diusung oleh DPD RI. Noorsy membahas terkait dengan unsur golongan atau unsur perseorangan yang ada di proposal DPD RI. "Saatnya wakil kelompok dalam kehidupan atau golongan seperti ICMI ikut memperbaiki arah perjalanan bangsa. Tapi mereka jangan di jalur politik, melainkan utusan golongan. "Penentuannya adalah siapa wakilnya, putuskan di internal ICMI. Cara memilihnya sangat mudah, syaratnya secara umum dengan melihat general personal indeks. Indeks yang diutus oleh ICMI nanti sudah punya datanya. Sudah punya track recordnya, jadi bukan orang sembarangan. Begitu juga perwakilan perwakilan lainnya. Saya yakin negara kita selamat kalau amandemen UUD 45 segera dieksekusi," kata Noorsy. Nara sumber yang lain, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi menambahkan, proposal kenegaraan DPD RI adalah sebuah solusi agar rakyat kembali menjadi penguasa. Karena, dengan proposal kenegaraan DPD RI, maka fungsi rakyat akan menjadi penjelmaan nyata. "Proposal DPD perlu di dukung. Perbaikan Konstitusi harus dengan cara adendum. Karena untuk menguasai negara ini demi kebaikan adalah dengan cara kuasai politiknya, kuasai ekonominya dan kuasai pemerintahannya. Jangan sampai partai politik tunggal yang berkuasa, karena secara teori politik, hanya ada di Indonesia koalisi partai dilakukan sebelum Pilpres dan hanya di Indonesia ada partai mendaftarkan calon dari kader partai lain,” tandasnya. Salah satu penanggap di acara tersebut, Chairul Jaelani mengatakan, semoga apa yang sudah dibahas di acara dialog kebangsaan tersebut bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. "Ini semua harus ada gerakan. Jangan hanya ada di Sidang Paripurna Sidang Paripurna saja. Jangan hanya ada di workshop atau seminar saja. Harus ada tindakan yang baik. Harus segera pikirkan gerakan strategis apa untuk proposal kenegaraan ini," ujar pria yang juga salah satu pemimpin Gerakan Bela Negara Jawa Timur itu. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, dan Pegiat Konstitusi, dr Zulkifli S Ekomei, Ir Prihandoyo dan Prof. Daniel M Rosyid. Dari pihak tuan rumah, hadir Ketua Orwil ICMI Jatim Ulul Albab, Wakil Ketua Hesti Armiwulan, juga jajaran Dewan Penasihat dan Dewan Pakar ICMI Jawa Timur. Hadir pula Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dan Ketua Kadin Kota Surabaya, Muhammad Ali Affandi.(*) 5 PROPOSAL KENEGARAAN DPD RI : Selain mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM, ke-5 proposal penyempurnaan dan penguatan azas dan sistem bernegara Pancasila yang kami tawarkan adalah sebagai berikut: 1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya di-isi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga di-isi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. 2). Membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya di-isi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. Sehingga anggota DPD RI, yang juga dipilih melalui Pemilu Legislatif, berada di dalam satu kamar di DPR RI, sebagai bagian dari pembentuk Undang-Undang. 3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden, atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis sejarah Negara-negara lama dan Bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. 4). Memberikan wewenang untuk pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. 5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila.(*)

Humas Minggu, 17 September 2023 10.41.00

Selengkapnya

Lantik Pengurus KKI Banten, Nono Sampono Dorong Persatuan dan Soliditas...

Tangerang Selatan, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono sekaligus Ketua Umum Khusyin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI), Dr. Nono sampono melantik pengurus Provinsi KKI Banten periode 2022-2027, Sabtu (16/09/2023). Pelantikan yang digelar di Tangerang Selatan dihadiri anggota DPD RI, Presiden Kushin Ryu Karate Dunia, Souke Horyu Matsuzaki Phd, Ketua Koni Banten, Ketua Koni Tangerang Selatan, Ketua FORKI Banten dan Ketua FORKI Tangerang Selatan, Forkompinda dan undangan lainnya. Pengurus KKI Provinsi Banten periode 2022-2027 diketuai oleh Ir. H. Sukri Manja Palanrai. Sebelumnya, Ir. H. Sukri Manja Palanrai merupakan Ketua Umum KKI Kota Tangsel. Dalam sambutannya, Nono Sampono mengatakan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi perputaran roda kepengurusan. Pengurus yang baru berkewajiban meneruskan hal yang sudah baik dari pengurus terdahulu dan beradaptasi untuk mengembangkan organisasi kedepannya. Nono Sampono juga mengingatkan kepada pengurus KKI untuk menghindari kepentigan golongan dan mendorong persatuan dan soliditas organisasi. “Saya ingatkan pada pengurus agar jauhkan dari kepentingan diluar organisasi. Hindari kepentingan golongan tertentu dan mengedepankan Persatuan dan soliditas organisasi.” tegas Nono. Nono menambahkan, untuk itu perlu dilakukan konsolidasi dan reorganisasi. Di dalam proses penyusunan organisasi pasti ada opini yang berbeda. Maka penting agar selekas mungkin dilakukan konsolidasi. Harus ada unsur sportivitas dan harus ada unsur legowo. Saat ini KKI telah tersebar di seluruh Indonesia dengan memiliki kepengurusan 28 provinsi. Nono bertekad, di bawah kepemimpinannya, KKI dapat memiliki kepengurusan di 38 provinsi. “Kita berharap dengan dilantiknya Pengurus KKI Banten ini, bisa semakin meningkatkan prestasi para atlet KKI di Provinsi Banten. Sekaligus membentuk karakter olahragawan yang baik, yang berguna bagi bangsa dan negara” ujar Nono Sampono. Sementara itu Ketua Forki dalam sambutannya menyampaikan kepengurusan KKI yang baru diharapkan dapat berkomtribusi dalam mengembangkan olahraga karate terutama menyiapkan atlet karate yang berprestasi pada berbagai tingkatan sehingga dapat mengharumkan Provinsi Banten khususnya pada cabang olahraga Karate. Turut hadir pada kegiatan ini, anggota DPD RI Dapil Banten, Dr. Habib ALi Alwi, M.Si, H. Abdi Sumaithi, TB. M. Ali Ridho Azhari dan anggota DPD RI Provinsi Sumatra Barat, H. Leonardy Harmainy.(*)

Humas Sabtu, 16 September 2023 10.30.00

Selengkapnya

DPD RI Desak Presiden Jokowi Lindungi Rakyat dan Tanah di...

dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melalui Senator Fachrul Razi yang juga Ketua Komite I DPD RI mendesak Presiden Jokowi Turun Tangan untuk selesaikan Konflik di Rempang. “Presiden Jokowi Harus Selesaikan Konfik di Rempang yang berpihak pada rakyat,” tegasnya Senator Asal Aceh kepada media (16/9). Fachrul Razi mengingatkan bahwa Presiden harus melindungi rakyat nya dan sumber daya alam yang ada di Rempang. “Negara harus hadir melindungi rakyat di Rempang. Presiden jangan lupa kalimat: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Artinya Presiden harus melindungi rakyat dan tanah ulayat di Rempang, dan juga melindungi kekayaan alam yang ada di Rempang untuk Rakyat yang ada di Rempang. Fachrul Razi menekankan selama ini DPD RI telah bersuara dalam memperjuangkan tanah ulayat, agar benar benar dilindungi oleh negara agar tidak di kuasai oleh swasta. “DPD RI akan terus kritis melindungi tanah ulayat agar dinikmati oleh rakyat, dan selalu mengingatkan penting nya tanah ulayat sebagai perintah Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi adat istiadat dan budaya Indonesia,” tegas Fachrul Razi yang juga alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia. Fachrul Razi mengingatkan Presiden Jokowi bahwa kasus di Rempang adalah fenomena gunung es yang juga terjadi di seluruh Indonesia. “Negara harus hadir melindungi tanah ulayat. Presiden harus melindungi rakyat di Rempang, bukan berpihak pada swasta,” jelas Fachrul Razi. Fachrul Razi jug mengecam kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat. “Presiden harus hentikan kekerasan, jangan biarkan pelanggaran HAM terjadi,” tambah Fachrul Razi. Konflik di Rempang terjadi berawal dari relokasi warga 16 kampung adat di Pulau Rempang Kepulauan Riau terus bergulir dan menjadi salah satu keprihatinan dari Komite I DPD RI. Di satu sisi, relokasi ini penting bagi terlaksananya proyek strategis nasional Rempang Eco City. Tetapi, di sisi lain merugikan masyarakat setempat yang memang sejak lama menggantungkan hidup sebagai nelayan di laut sekitar Pulau tersebut. Gesekan kepentingan ini akhirnya menimbulkan kericuhan, yang berujung warga setempat tetap menolak adanya relokasi. Menurut warga, BP Batam secara sepihak sudah mengukur lahan-lahan warga sementara negosiasi yang dilakukan belum bisa diterima secara luas. Warga merasa tidak didengar aspirasinya. Pada dasarnya, warga tidak ingin digusur dari pulau tersebut, mengingat sudah menempatinya sejak zaman nenek moyang dan sangat bergantung dengan sumber daya alam yang ada di sekitar pulau tersebut. Apabila dipindahkan, dikhawatirkan ekosistem baru nanti akan menyulitkan warga yang direlokasi untuk bertahan hidup. “Dengan kerasnya sikap penolakan dari masyarakat ini, sudah seharusnya Presiden Jokowi untuk turun tangan. Memang Presiden sudah merespon kasus ini dengan menganggapi bahwa penolakan masyarakat Rempang disebabkan “komunikasi yang kurang baik”. Karenanya, Presiden mengutus Menteri Investasi, Bahlil Lahadia untuk menjelaskan kepada warga. Akan tetapi Menurut Komite I DPD RI hal ini dirasa belum cukup,” tegas Fachrul Razi. Fachrul Razi mendesak Presiden untuk menjalankan peran komunikasinya dengan langsung menengahi konflik yang terjadi. Di samping itu, “Presiden juga perlu memastikan agar kearifan lokal dan budaya luhur masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang yang sudah terkristalisasi sejak zaman dahulu kala,” tutupnya.(*)

Humas Sabtu, 16 September 2023 10.48.00

Selengkapnya

Di Universitas Muslim Indonesia, LaNyalla Beberkan Kesamaan Prinsip Ekonomi Pancasila...

MAKASSAR, dpd.go.id - Kesamaan prinsip ekonomi Pancasila dengan Islam disinggung oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menyampaikan pidato utama dalam Focus Group Discussion di depan civitas akademika Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/9/2023). Dikatakan LaNyalla, sistem ekonomi yang dipilih oleh para pendiri bangsa sama sekali bukan sistem Liberal-Kapitalistik. Tetapi ekonomi kesejahteraan yang ditujukan untuk kemakmuran bersama, dimana prinsip tersebut sama dan sebangun dengan ekonomi Islam. "Oleh karena itu, para pendiri bangsa dengan tegas memberi garis batas pemisah, antara Public Goods dengan Commercial Goods. Dimana Public Goods atau kekayaan alam, harus dikuasai negara, dan tidak boleh diberikan kepada orang per orang. Ini luar biasa," kata pria yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu. Dalam Islam, imbuh LaNyalla, Public Goods ini dikategorikan dalam tiga sektor strategis. Yaitu Air, Ladang dan Api atau energi. Ketiganya harus dikuasai Negara. Bahkan dalam hadist Riwayat Imam Ahmad dikatakan; “Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu Air, Ladang, dan Api dan atas ketiganya diharamkan harganya.” Sehingga, timpal tokoh berdarah Bugis itu, para pendiri bangsa di dalam Konstitusi Pasal 33 menggunakan pilihan kalimat; “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” "Ini konsep yang luar biasa. Karena itu, para pendiri bangsa menyebut Sistem Bernegara yang mereka pilih adalah Sistem Tersendiri. Tidak mengadopsi Sistem Liberal Barat dan juga bukan Sistem Komunisme Timur. Itulah Sistem Bernegara yang menggunakan Pancasila sebagai Azas," bebernya. Oleh karena itu, Ketua DPD mengajak semua kembali ke sistem tersendiri. Sistem yang menurut pemikiran para pendiri bangsa adalah sistem yang sesuai dengan watak dasar bangsa kepulauan yang super majemuk ini. Yaitu sistem yang mengikat antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. "Sehingga benar-benar terwujud menjadi Penjelmaan Seluruh Rakyat. Bukan Partai Politik, bukan Presiden terpilih saja. Tapi sistem Majelis Syuro atau Majelis Permusyawaratan Rakyat," ungkap LaNyalla. Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla juga menyampaikan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI. Dalam proposal tersebut, selain mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM, juga menawarkan beberapa adendum penyempurnaan dan penguatan sistem. (Isi lengkap lihat grafis di bawah). Sementara itu, Rektor UMI Basri Modding mengaku terkejut dan bersyukur kampusnya kedatangan Ketua DPD RI dalam kegiatan FGD tersebut. "Dan akhirnya saya baru tahu, ternyata Konstitusi kita sudah terlalu banyak yang berubah. Karena itu, bagus untuk diskusikan. Jangan sampai generasi kita kehilangan arah. Kita dukung DPD ini agar nantinya Indonesia tidak hilang. Saya khawatir jangan-jangan nanti anak muda banyak yang tidak tahu Pancasila. Jadi Terima kasih DPD telah membuka mata kami dan mahasiswa kami," jelas Basri. Salah satu Nara Sumber di acara tersebut,Pengamat Ekonomi-Politik, Dr Ichsanuddin Noorsy mengatakan, proposal yang diluncurkan oleh DPD RI sudah sempurna dan bagus. Karena memang semangat kembali ke UUD 45 naskah asli memang perlu diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sebab, lanjutnya, substansi Amandemen yang telah mengubah UUD 1945 menjadi UUD 2002 dianggap telah mengkhianati Pancasila. Di antaranya terkait Pasal 6A tentang Presiden diusulkan oleh partai-partai politik atau gabungan parpol. Dalam semangat kembali ke UUD 1945, MPR nantinya diharap kembali memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, MPR berwenang menetapkan TAP MPR sebagai produk hukum dan menyusun haluan negara sebagai panduan kerja presiden. Di mana MPR pula yang mengevaluasi kinerja Presiden di akhir masa jabatan. "Persoalan saat ini Amandeman UUD 1945 di tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah total sistem bernegara dan sistem ekonomi Indonesia, sehingga meninggalkan Pancasila. Dan negara ini dikendalikan penuh oleh partai politik dan oligarki ekonomi yang saling berkelindan. Ini yang membuat rusak,” kata Ichsanuddin. Di tempat yang sama, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi menegaskan bahwa dirinya juga setuju dengan proposal kenegaraan yang diusung DPD. Karena ada muatan penyempurnaan dan penguatan untuk menghindari praktek penyimpangan seperti terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. “Ini yang namanya memastikan fakta sesuai dengan teori. Karena kalau terjadi fakta berbeda dengan teori, yang harus kita ubah faktanya, bukan ganti teorinya. Karena sistem MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara itu hanya ada di Indonesia. Dan itu sangat amazing. Tapi itu malah diubah. Malah rusak semuanya," kata Mulyadi. Jika melihat realitas saat ini, Mulyadi menyebut sistem demokrasi tak memberikan kualitas yang baik bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. "Kalau kita lihat saat ini, demokrasi macam apa yang Anda janjikan dalam mengelola Republik ini. Pertanyaannya juga, apakah saat ini kita sudah berdaulat? Jawabnya tidak," tegas Mulyadi. Penanggap dari kampus UMI Muin Fachmal mengatakan, perjuangan ini jangan terlalu lama, sudah hampir 10 tahun belum dikembalikan ke naskah asli, harus segera dilakukan dan jangan ditunda lagi. "Rakyat yang jadi korban," katanya. Penanggap lainnya yakni Lauddin Marsuni juga setuju dengan proposal kenegaraan yang diusung DPD RI. Terutama terkait dengan poin 1 yang mengusulkan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. "Secara konsepional, usul ini saya sangat sependapat, asalkan melalui perubahan ketentuan yang jelas dan memberi penguatan kontrol kekuasaan kelembagaan negara," jelasnya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabag Sekretariat Ketua Azmaryadhy Djunaedhy dan Staf Ketua Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid. Sementara tuan rumah dihadiri langsung Ketua Pengurus Yayasan UMI Masrurah Muchtar, Rektor UMI Basri Modding, Ketua Pengawas Yayasan Wakaf UMI Syahrir Mallongi, Para Wakil Rektor, Senat Universitas Muslim Indonesia, Para Guru Besar UMI, Civitas Akademi dan sejumlah Mahasiswa UMI.(*)

Humas Jumat, 15 September 2023 14.18.00

Selengkapnya

LaNyalla : Sistem Terbaik Rumusan Pendiri Bangsa Belum Diterapkan Secara...

MAKASSAR, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa sistem terbaik yang dirumuskan para pendiri bangsa belum pernah diterapkan di Era Orde Lama maupun di Era Orde Baru. Padahal, sistem itulah yang mampu mewadahi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Hal tersebut ditegaskan Senator asal Jawa Timur itu saat menjadi Keynote Speech di agenda Focus Group Discussion dengan tema "Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa" di Universitas Negeri Makassar (UNM) Kamis, 14 September 2023. Lebih lanjut LaNyalla membeberkan, sistem yang berazas pada Pancasila itu belum pernah diterapkan di Era Orde Lama, karena pada saat itu perjalanan bangsa ini diwarnai dinamika politik yang kuat. Bahkan sempat berganti Sistem menjadi Negara Serikat. Yang pada akhirnya, melalui Dekrit 1959, Presiden Soekarno menjadikan sistem ini sebagai sistem demokrasi terpimpin. Begitu pula dengan Era Orde Baru, imbuh LaNyalla, sistem ini tidak pernah diterapkan secara benar. Karena meskipun MPR RI adalah lembaga tertinggi negara yang memilih dan memberi mandat presiden, tetapi Presiden Soeharto mampu mereduksi kekuatan MPR, sehingga menjelma sebagai kekuatan presiden. Bukan penjelmaan rakyat yang utuh. Karena partai politik saat itu dikerdilkan. Utusan Daerah disempitkan representasinya, dan Utusan Golongan ditunjuk oleh presiden. “Penyimpangan praktek dari Azas dan Sistem Tersendiri itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok pendukung globalisasi melalui teori-teori Hukum Tata Negara ala Barat yang dijejalkan kepada para mahasiswa kita untuk melakukan penggantian sistem bernegara," kata pria yang lahir di Jakarta besar di Surabaya dan asli Bugis itu. Pada Era Reformasi, masih kata LaNyalla, dengan dalih penguatan sistem presidensial, dengan dalih pemisahan kekuasaan, dengan dalih pendekatan trias politica dan sebagainya, kemudian dilakukan Amandemen Konstitusi di tahun 1999-2002. “Mereka yang berada di MPR saat itu, merasa menjadi sebagai The Second Founding Fathers. Merasa yang paling mengerti dan mengalami suasana kebatinan sejarah kepulauan Nusantara dan sejarah kemerdekaan Indonesia, lantas mengubah total sistem bernegara yang pada akhirnya meninggalkan Pancasila," katanya. Oleh karena itu, Ketua DPD mengajak semua komponen bangsa untuk kembali ke sistem tersendiri. Sistem pemikiran para pendiri bangsa itu adalah sistem yang sesuai dengan watak dasar bangsa kepulauan yang super majemuk ini. Yaitu sistem yang mengikat antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. "Sehingga benar-benar terwujud menjadi Penjelmaan Seluruh Rakyat. Bukan Sistem Bernegara yang ditentukan oleh Partai Politik saja. Atau oleh Presiden terpilih saja. Tetapi benar-benar Sistem yang utuh. Inilah Sistem Majelis Syuro atau Majelis Permusyawaratan Rakyat," beber LaNyalla. Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla juga menyampaikan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI. Dalam proposal tersebut, selain mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM (lebih lengkap lihat grafis). Sementara itu, Rektor UNM Profesor Husain Syam mengaku sangat berterima kasih dengan kehadiran Ketua DPD RI di kampusnya. Kata dia, pihaknya sangat bahagia menjadi bagian dari perjuangan DPD RI untuk memperbaiki sistem bernegara Indonesia. "DPD di jaman pak Nyalla harus menjadi DPD yang menciptakan sejarah, DPD yang terus memberikan suara kebenaran, yang mempunyai taji. Semoga dengan FGD ini, para mahasiswa dan para dosen untuk tidak hanya menjadi penonton, tidak boleh pasrah, harus bergerak dan ikut serta dalam menentukan arah perjalanan bangsa," kata Husein Syam. Di tempat yang sama, dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi menegaskan bahwa proposal kenegaraan itu adalah jalan keluar terbaik bagi Indonesia dalam memperkuat sistem bernegaranya. "Bandit-bandit politik itu juga ada yang lahir dari kampus, padahal kita harus bangun bangsa ini dari kampus juga. Sehingga sudah saatnya kalangan kampus menyadari persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini. Yaitu persoalan Konstitusi kita yang diacak-acak di tahun 1999 hingga 2002 itu," ujar Mulyadi. Pengamat Ekonomi-Politik, Dr Ichsanuddin Noorsy menuturkan, rumusan yang ditawarkan oleh DPD RI sejalan dengan kehendak para pendiri bangsa. Dikatakannya, sejak awal memang para pendiri bangsa menolak sistem demokrasi liberal ala barat. Tapi gerakan Reformasi pada tahun 1998 secara umum mendorong dua tuntutan yakni demokratisasi dan keterbukaan. Namun yang terjadi, Reformasi justru menggulirkan proses demokrasi Liberal yang jauh dari rumusan para pendiri bangsa. "Akibatnya sekarang, pemegang kendali dan pemegang saham negara ini direduksi menjadi partai politik. Rakyat sudah tidak berdaya karena kekuasaan di partai politik. Solusinya adalah proposal kenegaraan DPD RI ini," tutur Ichsanuddin. Salah satu penanggap, Mahasiswa UNM Muhammad Riyad mengatakan bahwa memang harus segera ada perubahan sistem bernegara agar tidak terjadi oligarki politik maupun oligarki ekonomi di Indonesia. Penanggap lainnya, Hasnawi Haris berharap salah satu gagasan yang diusulkan adalah DPR dari unsur perseorangan yang dipilih lewat pemilu bisa terealisasi. Unsur perseorangan itu nantinya satu kamar di DPR yang selama ini merupakan representasi dari partai politik. "Sehingga DPD yang jadi anggota DPR Perseorangan nantinya lebih bertaji," katanya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabag Sekretariat Ketua Azmaryadhy Djunaedhy dan Staf Ketua Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid. Sementara tuan rumah dihadiri langsung Rektor UNM Profesor Husain Syam, Ketua Senat UNM, para Wakil Rektor, para Dekan dan Direktur PPS, para Ketua Lembaga, para Dosen, serta sejumlah mahasiswa UNM. (*)

Humas Jumat, 15 September 2023 14.12.00

Selengkapnya

Senator asal Aceh Minta Pemerintah Indonesia Segera Salurkan Bantuan ke...

Jakarta, dpd.go.id – Senator DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, meminta kepada pemerintah Indonesia agar segera menyalurkan bantuan ke Libya yang di landa bencana banjir, Senin 11 September 2023. Hal tersebut disampaikan Haji Uma saat berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha, melalui sambungan telepon seluler, Kamis (14/9/2023) pagi. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Libya telah menyampaikan permintaan bantuan internasional. Pemerintah Indonesia sendiri sedang berkoordinasi dan mengidentifikasi bentuk bantuan yang akan dikirimkan kesana. “Informasi pihak Kemenlu, Pemerintah Indonesia sedang mengkoordinasikan bentuk bantuan yang akan dikirim ke Libya. Kita meminta bantuan ini dapat segera disalurkan guna secepatnya membantu pemerintah disana dalam penanganan kondisi darurat paska bencana", ujar Haji Uma. Haji Uma juga mengatakan, menurut informasi Kemenlu sekitar 300 WNI yang terdaftar KBRI Tripoli dinyatakan selamat, termasuk sekitar 10 WNI yang tinggal di Libya Timur. Namun mengantisipasi adanya WNI yang tidak terdaftar, Kemenlu meminta jika ada warga Indonesia yang hilang kontak dengan anggota keluarganya di Libya untuk melapor. “Bagi masyarakat Aceh khususnya dan juga seluruh indonesia, segara laporkan jika merasa kehilangan kontak dengan anggota keluarga yang sedang berada di Libya hotline 24 jam yang dibuka KBRI Tripoli dengan nomor +218 94 481 5608”, himbau Haji Uma meneruskan informasi dari Direktur Ditjen Perlindungan WNI & BHI Kemenlu RI. Diberitakan sebelumnya, hingga Selasa (12/9) lebih dari 5.000 orang tewas dan sedikitnya 10.000 orang hilang di Libya setelah hujan lebat mengakibatkan dua bendungan jebol di Kota Derna. Sekitar 20.000 korban selamat saat ini telah mengungsi. Pemerintah Libya sendiri telah menyampaikan permintaan bantuan internasional dan saat ini sejumlah negara telah menyatakan komitmen untuk segara mengirim bantuan. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sedang melakukan koordinasi dan identifikasi untuk bentuk bantuan yang akan dikirim ke Libya.(*)

Humas Kamis, 14 September 2023 10.06.00

Selengkapnya

ABDULLAH PUTEH: PON XXI ACEH-SUMUT BERJALAN SESUAI JADWAL TAPI SARPRAS...

Banda Aceh, dpd.go.id - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumatera Utara (Aceh-Sumut) akan menjadi tonggak sejarah dalam dunia olahraga Indonesia. Dengan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan pada September 2024, harapan untuk meraih prestasi gemilang dalam even ini semakin tinggi. Namun Anggota DPD RI Provinsi Aceh, Prof. Abdullah Puteh, menyoroti beberapa poin penting terkait persiapan PON XXI yang diselenggarakan di Bumi Serambi Mekkah ini. “Saya mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat dan Pemda Aceh-Sumut yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa PON XXI dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tapi tidak dipungkiri bahwa sarpras di Aceh tidak berimbang dengan yang ada di Sumut. Padahal ini adalah faktor krusial terkait even olahraga terbesar tanah air,” Ujar Abdullah Puteh. Dalam penyelenggaraan ini masih ditemukan sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan dengan seksama. Bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan sarana dan prasarana untuk persiapan PON XXI. “Lebih banyak bantuan dirasakan diberikan kepada Sumatera Utara daripada kepada Aceh. Ini menjadi keprihatinan kami, karena bantuan yang adil dan merata sangat penting agar persiapan PON XXI di kedua provinsi ini dapat berjalan lancar dan sukses,” kata Senator asal Aceh tersebut. Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah keterbatasan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penting untuk disadari bahwa APBN memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PON XXI. “Saya mengusulkan agar pemerintah dapat mencari solusi yang kreatif dan cerdas untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan ini. Partisipasi pihak swasta, penggalangan dana, dan pengelolaan anggaran yang efisien menjadi beberapa opsi yang perlu dieksplorasi,” ujar Abdullah Puteh. Prof. Abdullah Puteh menegaskan bahwa setiap provinsi tuan rumah, termasuk Aceh, harus mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang setara dan adil. Menurutnya, ada aspek yang harus ditekankan agar solusi-solusi yang inovatif bisa digarap dengan serius sehingga penyelenggaraan PON XXI dapat berjalan sukses tanpa terhambat oleh keterbatasan pembiayaan.(*)

Humas Kamis, 14 September 2023 09.11.00

Selengkapnya

Honorer Batal Dihapus, Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan Insentif Kepada Para...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November tahun ini. "Para tenaga Honorer yang berjumlah jutaan orang banyaknya memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional. Meskipun secara statusnya, belum diakui dan diapresiasi secara ideal oleh negara", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (14/09). Menurutnya, tenaga honorer merupakan SDM profesional yang signifikan memberikan kontribusi tenaga dan pikiran dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya pemerintah harus memberikan insentif ekonomi yang cukup kepada para honorer. "Saya kira Persoalan honorer lebih disebabkan oleh rendahnya perhatian dan insentif sosial ekonomi negara. Di samping manajemen rekruitment yang kurang baik sesuai kebutuhan di daerah", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Kesejahteraan honorer, kata Sultan, adalah hal yang belum dinikmati oleh hampir semua honorer. Di lain pihak mereka dibebankan dengan setumpuk pekerjaan yang cukup menyita waktu dan tenaga. "Tenaga Honorer yang jumlahnya jutaan orang sedikit banyak memiliki pengaruhi pada angka pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga Pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus kepada para honorer yang selama ini dibebankan kepada pemerintah daerah dan swadaya masyarakat", sambungnya. Lebih lanjut Sultan menjelaskan bahwa wacana penerapan sistem kerja part time perlu dipertimbangkan bagi para honorer. Skema kerja part time cukup adil untuk diterapkan kepada para honorer untuk meningkatkan produktivitas kerja dan insentif ekonomi dari sumber lainnya. Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan tenaga honorer batal dihapus 28 November 2023. keputusan ini diambil mencegah adanya pemutusan hubungan kerja massal. (*)

Humas Kamis, 14 September 2023 09.05.00

Selengkapnya

BULD menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RAPBD dan APBD...

JAKARTA, dpd.go.id - Pada hari Rabu, 13 September 2023, BULD menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Sesuai dengan sasaran pemantauan dan evaluasi Ranperda dan perda pada Masa Sidang I tahun 2023/2024, tema RDPU adalah berkaitan dengan RAPBD dan APBD. Acara dibuka oleh Pimpinan BULD pada pukul 10.00, di Ruang Sriwijaya lantai 2 Gedung B. Dalam paparannya, Sarah Hasibuan, Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menyampaikan kajian tentang APBD dan Daya Saing Daerah. Kajian yang disampaikan dan dibahas dalam kegiatan ini terutama dikaitkan dengan berlakunya UU HKPD. Menurut KPPOD, berlakunya UU HKPD memiliki beberapa sisi positif, diantaranya memberikan kepastian sejumlah PDRD yang wajib dipungut oleh daerah, mendorong Pemda untuk mendorong intensif fiskal, adanya simplifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan opsen. Selain sisi positif, terdapat beberapa catatan mengenai UU HKPD, yaitu pengaturan range tarif berpotensi mengganggu iklim usaha di daerah, adanya beberapa kenaikan tarif pajak, masih fokus pada fungsi budgeter, daripada regulerer. Dalam diskusi bersama dengan anggota BULD, muncul persoalan mengenai Dana Bagi Hasil, termasuk DBH bagi daerah yang terdampak, yang masih perlu kajian lebih lanjut. Selain itu, beberapa anggota BULD menyampaikan persoalan tentang kendala-kendala yang dihadapi daerah dalam pengenaan pajak, penyerapan APBD yang lambat, kekosongan anggaran pada bulan Januari-April, pembayaran Dana Bagi Hasil yang sering terlambat di daerah, dan apa saja yang dapat dilakukan oleh anggota BULD DPD RI dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Sebagai tindak lanjut hasil diskusi, KPPOD akan melakukan kajian terhadap beberapa masalah yang disampaikan oleh anggota BULD, sehingga dapat menjadi masukan bagi Anggota dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait APBD. Terkait dengan kewenangan DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, problem utama dari berlakunya UU HKPD adalah masih minimnya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dibentuk berdasar UU HKPD. Data yang disampaikan oleh KPPOD, sampai bulan April 2023, baru 4 (empat) peraturan daerah yang mengatur PDRD yang ditetapkan oleh daerah. Padahal jangka waktu yang diberikan undang-undang adalah sampai bulan Januari 2024, sehingga Daerah akan terburu-buru dalam menyusun Ranperda yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada posisi inilah peran BULD DPD RI sangat diharapkan untuk dapat mendorong daerah untuk segera menyusun Ranperda yang sesuai dengan UU HKPD, atau merevisi peraturan daerah-peraturan daerah yang telah ada.*

Humas Rabu, 13 September 2023 09.04.00

Selengkapnya

PGI Sambut Baik Gagasan Koreksi Sistem Bernegara yang Diinisiasi DPD...

JAKARTA, dpd.go.id - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menyambut baik gagasan koreksi sistem bernegara yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, utamanya berkaitan dengan gagasan penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Hal itu disampaikan Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom saat menerima Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota DPD RI di Graha Oikoumene, kawasan Salemba, Jakarta, Selasa (12/9/2023). Dikatakan Pendeta Gultom, organisasinya sedapat mungkin berupaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Apalagi menyangkut gagasan memperkuat sistem bernegara, demi Indonesia yang lebih baik dan kuat. “Kami sangat setuju dan mendukung,” tukasnya. Pendeta yang bergelar Master Teologi tersebut menambahkan, dari beberapa seminar dan diskusi yang digelar PGI, memang menuju satu kesimpulan. Bahwa bangsa ini harus kembali kepada nilai-nilai yang sesuai dengan keberagaman bangsa yang majemuk, yaitu Pancasila. “Untuk itu memang kita harus kembali ke UUD 1945. Adapun kekurangannya, kita sempurnakan dengan cara yang benar. Sehingga tidak mengulang praktek kesalahan di masa lalu. Sehingga kami sependapat dengan tawaran untuk menyempurnakan itu,” ungkapnya. Ia pun menyinggung pentingnya kedaulatan rakyat dikembalikan kepada rakyat melalui lembaga yang dapat secara utuh dihuni oleh seluruh komponen bangsa, termasuk dari kelompok non peserta pemilu. "Tentunya agar mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Sila Keempat Pancasila. Yang terpenting adalah, kita kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya di-adendum," tutur Pendeta kelahiran Tarutung, Sumatera Utara itu. Ketua Umum PGI periode 2019-2024 itu juga mendukung agar DPD RI dapat melaksanakan fungsi legislasi, seperti tertuang dalam proposal kedua yang digagas DPD RI. Yaitu untuk masuk di dalam anggota DPR dari unsur perseorangan. “Karena sistem yang sekarang ini aneh. Bikameral, tetapi tidak ada keseimbangan, antara DPR dan DPD. Jadi tidak jelas,” tandasnya. PGI, tambahnya, ingin mendukung peta jalan yang digagas DPD. Meskipun ia mengakui ada kekhawatiran, akan ada tumpangan agenda lain di dalam Amandemen nantinya. “Tetapi saya kira, demi Indonesia yang demokratis, merepresentasikan rakyat, wacana tersebut bukan hal tabu,” tegasnya. Diakui Gultom, dari diskusi mendalam di internal organisasinya juga sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua DPD RI mengenai perlunya menghidupkan kembali Utusan Daerah, Utusan Golongan dan GBHN. "Kami sadar, betapa makin mahalnya harga demokrasi di Republik ini. Jadi dari pertemuan ini, saya kira dari uraian-uraian yang disampaikan, kita memiliki banyak kesamaan pandang. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kami bisa seiring langkah setelah mendapatkan gambaran yang semakin utuh," kata Pendeta Gultom. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan, berdasarkan kajian Komisi Konstitusi bentukan MPR di tahun 2002, disimpulkan bahwa amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 dilakukan tanpa naskah akademik dan inkonsistensi dari segi teori antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, LaNyalla menilai pentingnya untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya dilakukan penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui Amandemen dengan teknik adendum. Senator asal Jawa Timur itu menilai ada tiga langkah dalam upaya tersebut. Pertama, kata LaNyalla, semua komponen bangsa harus membangun kesadaran kolektif bangsa ini, bahwa Indonesia punya pekerjaan besar, yang lebih besar dari sekedar koalisi pencapresan. "Yaitu membangun cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama itu hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik negara ini, dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan. Mampu memberikan rasa keadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini," tutur LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla menegaskan diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan yang penuh ketidakpastian. "Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat," tutur LaNyalla. Dengan begitu, hakikat kedaulatan rakyat benar-benar terukur dengan jelas di dalam ketatanegaraan kita, di mana pada akhirnya, bangsa ini akan semakin kuat, karena pemilik kedaulatan, yaitu rakyat, berhak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Langkah kedua, LaNyalla mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk dorong MPR dan semua Lembaga Negara serta institusi TNI dan Polri, termasuk organisasi-organisasi masyarakat serta keagamaan, termasuk partai politik, untuk bersama-sama membangun konsensus nasional untuk mewujudkan hal tersebut. "Sehingga, atas dorongan tersebut, kami yang sekarang berada di Senayan bersepakat untuk menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal, yaitu; mengembalikan konstitusi Indonesia sesuai Naskah 18 Agustus 1945, untuk kemudian kita lakukan amandemen melalui teknik adendum," tutur LaNyalla. Ketika kedua tahapan tersebut tercapai, LaNyalla menegaskan pada saat itulah bangsa ini tengah menyongsong masa depan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. "Serta Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainuddin, anggota asal Kalimantan Selatan Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero dan Kabiro Setpim, Sanherif Hutagaol. Turut mendampingi Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Sementara dari PGI hadir di antaranya Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty, Wakil Sekretaris Umum PGI Pendeta Krise Anki Gosal, Wakil Bendahara PGI Arie Moningka. Turut hadir Pimpinan Sinode Anggota dan PGI Wilayah di antaranya Pendeta Arliyanus Larosa, Pendeta Benny Halim dan Pendeta Anita Malonda dan sejumlah pengurus lainnya. (*)

Humas Selasa, 12 September 2023 09.00.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI Desak RUU PPRT Segera Disahkan...

Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI mendesak agar RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan oleh DPR agar para pekerja rumah tangga mendapatkan hal dan perlindungan hukum secara optimal. Wakil Ketua Komite III DPD RI Mirati Dewaningsih mengungkapkan urgensi pembentukan RUU PPRT bukan hanya untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Namun juga memberikan kerangka regulasi terkait hak dan kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja, dan penyalur PRT. “Komite III DPD RI bersepakat mendorong RUU ini harus segera disahkan menjadi Undang-Undang, demi melindungi pekerja rumah tangga dan regulasi bagi pemberi kerja serta penyalurnya,” ucap Mirati didampingi Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim, pada Rapat Finalisasi Penyusunan Pandangan Dan Pendapat DPD RI Terhadap RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (12/9/2023). Pada kesempatan tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno mengatakan RUU ini sudah sekitar 19 tahun tidak kunjung rampung, sehingga masyarakat yang menjadi pekerja rumah tangga tidak mendapatkan hak dan perlindungan hukum secara optimal. “Kemudian harus ada call center khusus menangani masalah ini jika UU tersebut disahkan,” tukas Bambang. Senada dengan itu, Anggota DPD RI Kalimantan Tengah Habib Said Abdurrahman menyoroti persoalan banyaknya anak putus sekolah menjadi PRT untuk membantu perekonomian keluarga. “Hal ini akan menjadi bumerang karena banyak anak di bawah umur yang sudah bekerja menjadi PRT dan jika UU ini diterapkan akan berakibat denda dan kurungan bagi pemberi kerja,” tukasnya. Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim juga menyoroti dengan adanya perundangan itu, akan memastikan hak dari para pekerja rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, pemberi kerja dan penyalur kerja dapat dapat menaati aturan yang telah ditetapkan tersebut. “Selama ini, tidak ada perlindungan terhadap hak-hak yang mendasar bagi PRT seperti kepastian upah, perlindungan sosial, waktu kerja, keselamatan dan perlindungan mendapatkan hak cuti,” pungkasnya. (*mas)

Humas Selasa, 12 September 2023 08.59.00

Selengkapnya

KUNJUNGAN KERJA KOMITE I DPD RI DI PROVINSI JAMBI, KOMITE...

Jambi, dpd.go.id –Komite I DPD - RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Jambi (11/09). Beberapa masalah aktual terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Beberapa isu yang mengemuka antara lain pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, Penjabat (Pj) kepala daerah, dan pembentukan daerah otonom baru. Rombongan Komite I DPD RI, diantaranya Nono Sampono, Sylviana Murni, Alirman Sori, Ahmad Kanedi, Ahmad Bastian, Asep Hidayat, Shri I.G.N Arya Wedakarna, Evi Apita Maya, Maria Goreti, Nanang Sulaiman, dan M Syukur yang juga merupakan anggota DPD Dapil Jambi. Rombongan diterima oleh diterima oleh Wakil Gubernur Jambi, H. Abdullah Sani, Dalam pertemuan tersebut, turut hadir jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda Jambi, diantaranya perwakilan Korem 042 Jambi, Perwakilan Kapolda Jambi dan tokoh masyarakat. Abdullah Sani yang mewakili Gubernur Jambi dalam sambutan penerimaan rombongan Komite I DPD RI mengatakan bahwa kunjungan kerja Komite I DPD RI dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi. Wagub Jambi mengatakan bahwa berdasarkan akuntabilitas publik dan proses reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat, dan berbagai penghargaan lainnya, Jambi sudah baik namun masih perlu ditingkatkan dengan melibatkan para stakeholders. Pada kesempatan itu, Wagub mengatakan bahwa Jambi mengajukan beberapa usulan pembentukan daerah otonom baru, yaitu CDOB Kabupaten Tabir Raya dan CDOB Kota Muara Bungo yang diharapkan dapat terealisasi. Dibagian akhir sambutannya, Abdullah Sani mengatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah untuk peningkatan kulitas sumber daya manusia yang ditandai dengan peningkatan IPM jambi yang hasilnya masuk kategori tinggi. Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni yang bertindak sebagai ketua rombongan mengatakan terdapat beberapa pergeseran urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya disinyalir terdapat inkonsistensi. Masalah semakin bertambah dirasakan oleh daerah ketika terbit Undang-Undang Cipta Kerja dengan menarik kewenangan yang sebelumnya di daerah menjadi kewenangan pusat. Semua isu menjadi perhatian Komite I DPD RI. Terkait penataan daerah dan desain besar otonomi baru yang juga menjadi perhatian DPD RI, perhatian yang begitu besar terhadap isu ini karena banyaknya usulan ataupun aspirasi terkait pemekaran daerah. Terkait pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah, evaluasi perlu dilakukan supaya Penjabat Kepala Daerah bisa menjadi lebih optimal dalam menjalankan perannya. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono yang turut hadir pada kunjungan kerja mengatakan bahwa turut mengapresiasi banyaknya pencapaian yang diraih oleh Pemda Jambi. Terkait pemekaran daerah, ketika moratorium dibuka maka usulan pembentukan daerah otonom sudah bisa diproses. Nono juga menyampaikan harapan pemilu dan pilkada dapat dilaksanakan secara sukses, lancar dan aman serta hasilnya sesuai dengan harapan kita semua. Pemilu dan pilkada tahun 2024 menjadi perhatian besar karena dilaksanakan secara serentak. Kunjungan kerja diakhiri dengan tukar cendera mata antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Ketua Komite I DPD RI yang juga bertindak sebagai ketua rombongan kunjungan kerja.(*)

Humas Selasa, 12 September 2023 11.47.00

Selengkapnya

KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI JAWA TIMUR: KOMITE I KEBUT REVISI...

dpd.go.id - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menegaskan otonomi daerah saat ini dapat dikatakan tinggal cangkang saja, karena banyak kewenangan desentralisasi yang ditarik ke pemerintah pusat. Fakta ini tidak terlepas dari inkonsistensi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) itu sendiri dan juga sebagai dampak dari terbitnya beberapa undang-undang sektoral lain seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba dan lain-lain yang telah menarik kewenangan daerah ke pusat. Tidak semua daerah merasa nyaman dengan penarikan kewenangan tersebut. Belum lagi dengan ambiguitas kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus sebagai kepala daerah otonom yang pelaksanaannya tidak efektif sehingga perlu dicarikan role model yang lebih tepat. Di lain pihak, hakikat DPD RI itu sendiri tidak terlepas dari semangat otonomi daerah yang dilahirkan melalui semangat reformasi setelah masa-masa sebelumnya dikungkung oleh rezim sentralisasi. Karenanya, DPD RI melalui Komite I akan segera memprakarsai revisi UU Pemda untuk mengembalikan spirit otonomi daerah dan juga sebagai pintu masuk pemekaran daerah yang sudah cukup lama di moratorium. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komite I melakukan evaluasi dan identifikasi materi perubahan UU Pemda melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya (11/09). Senator Fahrul Razi menyebut, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang telah siap secara struktur dan infrastruktur dan dianggap berhasil dalam merespon pergeseran kewenangan otonomi dari daerah ke pusat sehingga Komite I perlu melakukan sharing experience sebagai bahan masukan revisi UU Pemda nantinya. Asisten pemerintahan I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Benny Sampirwanto menanggapi Senator Fahrul Razi terkait dengan peran ganda Gubernur, bahwa memang hal ini bermasalah. Peranan Gubernur dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat seringkali dilangkahi oleh Kabupaten/kota dalam banyak urusan Misalnya, dalam urusan sosial, seringkali kabupaten/kota langsung bypass ke instansi pusat (Kementerian Sosial) dan tidak melalui Gubernur. Akibatnya, ketika Provinsi membutuhkan suatu data, maka harus meminta ke pemerintah pusat yang seharusnya data tersebut diberikan oleh kabupaten/kota kepada Provinsi. Oleh karena itu, ke depan perlu dipikirkan penataan ulang kedudukan provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, misalnya apakah tidak sebaiknya titik berat otonomi ada di provinsi sementara kabupaten/kota harus bertanggungjawab kepada provinsi. Terkait dengan efek negatif dari cengkraman sentralisasi akibat penarikan kewenangan otonomi daerah ke pusat, ternyata dinas-dinas daerah yang hadir dalam acara kunjungan kerja ini ikut merasakan. Seperti, ada aturan teknis pusat yang membelenggu keleluasaan daerah dalam melakukan revisi APBD. Dampaknya, muncul kesulitan pemerintah daerah, misalnya, dalam relokasi anggaran untuk bantuan orang miskin. Sementara itu di sisi lain Pemerintah Pusat mendesak daerah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dalam kemudahan perizinan berefek pada minimnya verifikasi lapangan. Proses verifikasi izin kebanyakan secara formalitas saja (di atas meja). Hal ini dapat menyulitkan daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kelak setelah izin tersebut diterbitkan. Di bidang kesehatan, juga belum ada suatu sistem yang dapat menjamin kendali mutu dalam pelayanan kesehatan ataupun menatakelola distribusi, ketersediaan anggaran dan perpindahan sumber daya tenaga kesehatan. Sementara di bidang ESDM, cukup banyak pula kewenangan yang ditarik ke pusat seperti kewenangan bidang pertambangan, air tanah dan mineral logam. Pada prinsipnya, stakeholders yang hadir mengharapkan adanya kewenangan otonomi daerah yang luas. Banyak keuntungan yang didapat dari penerapan otonomi luas : daerah memiliki rentang kendali yang lebih dekat dengan masyarakat, menambahkan added value kepada daerah, mendorong investasi daerah, dan pada akhirnya daerahlah yang lebih tahu masalah konkrit yang dihadapi oleh masyarakatnya. Menurut Senator Ajiep Pandindang, benang kusut dari persoalan otonomi daerah saat ini sebenarnya terletak pada adanya pengaturan kewenangan atau urusan pemerintahan yang tidak jelas batas-batasnya antara pusat dengan daerah. Dengan perkataan lain, dalam UU Pemda, pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan tidak dikemas secara konkrit. Hal ini seolah-olah sengaja di desain demikian agar kewenangan tersebut setiap saat bisa ditarik ke pusat. Oleh sebab itu, kunjungan kerja ini perlu menyepakati untuk merekonstruksi ulang pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah secara jelas dalam revisi UU Pemda yang sedang digagas oleh DPD RI. Sementara itu, Senator yang lain juga memberikan masukan-masukan positif, seperti Senator Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim meminta adanya pelatihan service excelent bagi dokter dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berobat. Kemudian, Senator Darmansyah menekankan adanya perpaduan antara e-government dengan SDM mumpuni dan device yang mutakhir dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Senator lainnya, yaitu Abdul Kholik mendorong adanya sirkulair perekonomian antara Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk pemerataan perekonomian di kedua provinsi tersebut. Kunjungan Kerja di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur pada 11 September 2023 ini dimulai pada pukul 10:00 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB yang dihadiri oleh Beberapa Senator yaitu Hj. Misharti, H. Darmansyah Husein, Haripinto Tanuwijaya, Jialyka Maharani, H. Hilmy Muhammad, Abdul Kholik, H. Muhammad Rakhman, Abraham Liyanto, Asni Hafid, H. Ajiep Padindang, Abdul Rahman Thaha, Hj. Andi Nirwana, Cherish Harriete, H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa, H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, dan Husain Alting Sjah. Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dihadiri oleh Asisten Pemerintah I Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Pendidikan dan OPD lainnya. Selain itu, hadir juga perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan instansi pemerintah lainnya.(*)

Humas Selasa, 12 September 2023 11.42.00

Selengkapnya

Di Acara HUT FKPPI, LaNyalla: Indonesia Punya Pekerjaan Lebih Besar...

JAKARTA, dpd.go.id - Peta kekuatan partai politik beserta calon presiden yang diusung pada Pemilu 2024 menguras energi bangsa. Seluruh fokus perhatian terpusat pada manuver masing-masing kandidat dan kans kemenangan pada pesta demokrasi prosedural lima tahunan tersebut. Meski semua mata tertuju pada hal tersebut, fakta berbeda ditunjukkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai bangsa ini memiliki pekerjaan yang lebih besar dari sekadar memfokuskan diri pada koalisi partai politik dan pencapresan jelang Pemilu 2024. "Kita harus membangun kesadaran kolektif seluruh komponen bangsa, bahwa Indonesia punya pekerjaan besar yang lebih besar dari sekedar koalisi copras-capres. Pekerjaan besar itu adalah; bangsa ini membutuhkan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama kita," tegas LaNyalla saat menjadi narasumber pada acara Dialog Kebangsaan Hari Ulang Tahun ke-45 FKPPI dengan tema 'FKPPI Mempertahankan Keutuhan Bangsa Untuk Mencapai Cita-Cita Proklamasi' di Lagoon Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023). Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama itu hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat, sebagai pemilik negara ini, dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan, mampu memberikan rasa keadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini. Oleh karenanya, diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan yang penuh ketidakpastian. "Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa. Sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Dengan begitu, hakikat kedaulatan rakyat benar-benar terukur yang jelas di dalam ketatanegaraan kita," ujar LaNyalla. Pada akhirnya, LaNyalla melanjutkan, bangsa ini akan semakin kuat, karena pemilik kedaulatan, yaitu rakyat berhak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Sehingga pembentukan jiwa nasionalisme dan patriotisme seluruh rakyat akan terbangun dengan sendirinya, untuk bersama mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Kesadaran kolektif ini harus kita bangun, dan FKPPI harus berada di garda terdepan," tegas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla juga mengingatkan kepada seluruh anak bangsa, termasuk FKPPI, untuk aktif terlibat mendorong MPR dan semua Lembaga Negara serta institusi TNI dan Polri, termasuk organisasi-organisasi masyarakat serta keagamaan, termasuk partai politik, untuk bersama-sama membangun konsensus nasional untuk mewujudkan hal tersebut. "Sehingga atas dorongan tersebut, kami yang sekarang berada di Senayan bersepakat untuk menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal, yaitu mengembalikan konstitusi Indonesia sesuai Naskah Dekrit 1959, untuk kemudian kita lakukan amandemen perbaikan melalui teknik adendum," kata LaNyalla. Ketika dua hal tersebut sudah terlaksana, LaNyalla menegaskan, kita akan menyongsong Indonesia masa depan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan LaNyalla. Sebagai inisiator penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, LaNyalla telah merumuskan lima proposal kenegaraan penyempurnaan dan penguatan asas dan sistem bernegara Pancasila yang tengah didorong agar menjadi konsensus nasional. Adapun lima proposal kenegaraan itu yakni pertama, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga diisi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. Proposal kedua, membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. "Sehingga anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja," kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja, tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. "Proposal ketiga adalah memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah, bukan ditunjuk oleh presiden, atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di Era Orde Baru," papar LaNyalla. Untuk komposisinya, LaNyalla menjelaskan mereka yang berbasis sejarah negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan Utusan Golongan bersumber dari organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama bagi Indonesia. Proposal ketiga adalah memberikan ruang pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. Proposal kelima yakni menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila. Selain Ketua DPD RI, sejumlah tokoh dan akademisi didapuk menjadi narasumber, di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Dewan Pakar FKPPI Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Prof Bagir Manan, Prof Bambang Wibawarta, Prof Siti Zuhro, Prof Meutia Farida Hatta, Prof Sri Edi Suwasono dan Dr Yudi Latif. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi anggota DPD asal Lampung Bustami Zainuddin dan anggota asal Kalimantan Selatan, Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim. Turut mendampingi Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei dan Wakil Ketua Umum KADIN Jatim Bidang Konstruksi dan Konsultan, Mohammad Rizal.(*)

Humas Selasa, 12 September 2023 08.32.00

Selengkapnya

Sekjen DPD RI Lantik dan Ambil Sumpah Deputi Bidang Persidangan...

JAKARTA, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi melantik Oni Choiruddin sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan itu disaksikan langsung oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. “Secara resmi saya melantik saudara Oni Choiruddin sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” ucap Rahman Hadi di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/9). Rahman Hadi berharap deputi bidang persidangan terpilih ini, dapat membawa perubahan yang positif, progresif dan modern bagi kedeputian bidang persidangan. Sehingga dapat bersama-sama mewujudkan transformasi birokrasi menuju Setjen DPD RI yang berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada DPD RI. “Tunjukkan bahwa memang saudara layak, cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pimpinan dengan sebaik-baiknya, karena sebagai abdi negara pertanggungjawaban saudara bukan hanya kepada atasan tetapi juga kepada masyarakat dan tentu saja Allah SWT,” tutur Rahman Hadi. Rahman Hadi juga berpesan bahwa deputi bidang persidangan mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan dan dukungan persidangan kepada DPD RI. Hal itu dalam kerangka memperkuat posisi dan peran DPD RI untuk mewujudkan parlemen modern dan good governance. “Mewujudkan parlemen modern bukan hal yang mudah. Ada beberapa tantangan utama yang harus dihadapi salah satunya adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan,” kata Rahman Hadi. Sementara itu Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin mengatakan kedepan pihaknya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan persidangan DPD RI. Namun hal tersebut akan tercapai apabila kinerja DPD RI optimal dan tersosialisasikan dengan baik. “Perlu adanya optimalisasi dengan cara kegiatan yang sifatnya dukungan kelembagaan di DPD RI. Selain itu, sosialisasi untuk pembenahan manajerial terhadap dukungan pelaksanaan kelembagaan melalui peningkatan teknologi yang terintegrasi dan mampu memberikan pemahaman masyarakat,” lontarnya. Menurutnya setiap alat kelengkapan di DPD RI nantinya akan disiapkan teknologi informasi yang mumpuni. Alhasil, setiap tahapan di alat kelengkapan dapat diketahui langsung oleh masyarakat dengan cepat, tepat, dan akurat. “Ini tentunya perlu dukungan dari Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, dan Sekjen DPD RI. Serta perlunya dukungan sarana dan prasarana untuk mewujudkan teknologi informasi ini,” terang Oni. (*)

Humas Selasa, 12 September 2023 08.29.00

Selengkapnya

Komite IV DPD RI Lakukan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah...

MEDAN, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang difokuskan pada Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10-12 September 2023. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa Komite IV pada masa sidang ini melakukan pengawasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Senator Provinsi Sumatera tersebut mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI di Sumatera Utara. “Kami juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan undangan lainnya yang hadir pada rapat kerja dalam rangka kunjungan kerja Komite IV DPD RI ini,” ucap Faisal Amri, S.Ag., M.Ag. Senator Provinsi Sumatera Utara, Senin (11/9/2023). Lebih jauh Faisal Amri, S.Ag., M.Ag., menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI memiliki kewenangan terkait pelaksanaan fungsi angaran, pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK, lembaga keuangan, lembaga mikro dan asset daerah. Selain itu Komite IV DPD RI juga memiliki fungsi legislasi terkait rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memiliki fungsi pertimbangan terkait pemilihan anggota BPK. Dra. Hj. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa Pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini dilakukan karena meskipun sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pemanfaatan kekayaan negara tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat. “Selain itu, di berbagai daerah muncul permasalahan terkait kekayaan negara atau daerah yang masih menimbulkan potensi konflik sectoral,” ucap Dra. Hj. Elviana, M.Si, Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Pj. Gubernur Sumatera Utara, Mayjen TNI (Purn) Dr. Hassanuddin, S.I.P., M.M., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa mendukung pengelolaan penataan asset daerah. “Pemerintah Sumatera Utara sudah berusaha mengikuti regulasi yang ada terkait dengan asset negara dan asset daerah, walau banyak persoalan-persoalan yang masih abu-abu dalam pengelolaan asset negara dan daerah ini,” ucap Pj. Gubernur Sumatera Utara. Menurut Pj. Gubernur Sumatera Utara tersebut, Pemerintah Sumatera Utara sudah menjalankan penataan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Pasal 296 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasannya. Mayjen TNI (Purn) Dr. Hassanuddin, S.I.P., M.M., berharap ke depan pengelolaan asset negara dan daerah ini bisa semakin baik dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dr. Ismael P Sinaga, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pertama dari sisi perencanaan, setiap tahun Pemerintah Provinsi menyusun dokumen rencana kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua penatausahaan, dilakukan seiiring dengan semakin banyaknya barang milik daerah sebagai bagian dari pengamanan fisik, administrasi dan lain sebagainya. Ketiga, pelaporan yang terintegrasi dengan laporan keuangan. “Ada perbedaan pengelolaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), kalau pengelolaan anggaran diusahakan agar tepat, BMD bagaimana agar BMD ini bisa menghasilkan uang, oleh sebab itu dibuat aturan yang lebih sederhana agar mampu menghasilkan uang,” ucap Ismael. Ismael berharap agar pemanfaatan BMD ini memiliki regulasi yang jelas, agar pemerintah daerah bisa mengelola BMD dengan baik. Selain itu semoga Pemerintah Pusat juga bisa memberi insentif pada Pemerintah Daerah yang berhasil mengelola BMD dengan baik. Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam kesempatan rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI sudah mendengar dan menerima masukan-masukan dari Pemerintah Daerah dan mitra terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah. “Semua masukan dari Pemerintah Daerah dan juga dari pihak-pihak undangan sudah kami terima dengan baik dan hal ini akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka memberikan masukan atas Undang-Undang yang berlaku,” ucap Fernando Sinaga, Senator dari Kalimantan Utara tersebut. Dalam kesempatan rapat kerja tersebut, Komite IV DPD RI juga meminta masukan secara tertulis atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan regulasi turunannya kepada Pemerintah Daerah dan mitra strategis lainnya di Sumatera Utara. Selain catatan atas UU Nomor 1 tahun 2004, masukan-masukan tersebut juga sebagai bahan kajian dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Aset Daerah yang sudah masuk program prioritas legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2024. (*)

Humas Selasa, 12 September 2023 08.16.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI Dorong UHC Mencapai 98% di Tahun...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI Dorong Universal Health Coverage (UHC) mencapai 98% di Tahun 2024 pada rapat dengar pendapat dengan BPJS Kesehatan. RDP ini juga membahas terkait evaluasi program kerja tahun 2023, khususnya mengenai capaian UHC dan rencana program kerja tahun 2024 serta kebijakan penghapusan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan. Membuka rapat, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengemukakan bahwa hak atas kesehatan menjadi salah satu hak warga negara yang disebut dalam konstitusi. Tujuan utama yang hendak dicapai dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah menjamin pemberian layanan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan Universal Health Coverage. "Komite III DPD RI mau memperoleh informasi sejauh mana capaian UHC pada tahun 2023, sebagai bagian dari evaluasi atas program kerja dan rencana kerja BPJS Kesehatan tahun 2024," ungkap Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI Mirati Dewaningsih, Muslim M Yatim, dan Abdul Hakim, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/9/2023). Pada kesempatan ini, DPD RI juga bermaksud untuk mengkonfirmasi kepada BPJS Kesehatan terkait beberapa kebijakannya yang menjadi perdebatan di lapangan antara perihal adanya pembatasan lamanya waktu rawat inap bagi pasien/peserta BPJS Kesehatan, penghapusan kelas kepesertaan dan lain-lainnya. Di forum rapat ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan cakupan kepesertaan JKN per 1 September 2023 mencapai 262.865.343 jiwa peserta. Kemudian 27 Provinsi sudah mencapai cakupan UHC lebih dari sama dengan 95% dari penduduk, dan 11 provinsi masih di bawah 95% dari penduduk. "Transformasi mutu layanan yang BPJS genjot saat ini intinya harus mudah, lebih cepat, dan setara dalam peserta mendapatkan pelayanan dari BPJS," tukas Ali Gufron. Pada kesempatan ini, BPJS mendapatkan dukungan dari DPD RI untuk mendorong pemda dan K/L terkait komitmen mencapai cakupan 98% UHC sesuai target RPJMN 2024. "Dukungan dan dorongan DPD RI kami perlukan untuk mencapai target-target kinerja tersebut," sambungnya. Mengakhiri rapat, Komite III DPD RI mengharapkan sinergisitas dengan BPJS Kesehatan dalam mengimplementasikan program dan kebijakan BPJS Kesehatan RI di daerah. Selain itu, Komite III juga mendorong capaian UHC sebesar 98% dari total penduduk Indonesia pada 2024 mendatang. “Komite III mendukung pelaksanaan transformasi mutu layanan dan digitalisasi layanan di fasiltas kesehatan agar semakin cepat memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Hasan Basri. (*mas)

Humas Senin, 11 September 2023 08.52.00

Selengkapnya

Kisruh di Pulau Rempang, Ketua DPD RI Ingatkan Konsep Pembangunan...

JAKARTA, dpd.go.id - Kisruh rencana pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau menarik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Betapa tidak, rencana pembangunan Eco City oleh investor itu membuat masyarakat ribuan warga yang tinggal di 16 kampung tua dan pemukiman warga asli di Pulau Rempang harus tergusur dari tanah yang telah didiaminya sejak tahun 1834 silam itu. Apalagi dari informasi yang berkembang, sejak awal rencana kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesia's Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” di daerah itu sama sekali tidak melibatkan masyarakat. Alhasil, masyarakat menolak program yang telah dirancang investor dan diberikan karpet merah oleh pemerintah itu. Menurut LaNyalla, rencana tata ruang di wilayah tersebut sesungguhnya dapat diubah dengan memperhatikan kearifan lokal warga setempat. "Rencana tata ruang dan wilayah proyek tersebut sebenarnya bisa saja diubah dengan melibatkan entitas dan heritage Kampung Tua sebagai bagian dari kearifan lokal untuk destinasi wisata," tutur LaNyalla," Minggu (10/9/2023). Senator asal Jawa Timur itu menilai, sesungguhnya warga masyarakat bisa diajak berdialog, sepanjang dilakukan secara terbuka dan transparan. "Termasuk jaminan sosial safety nett yang dijanjikan benar-benar terukur dan terinformasikan secara terbuka dan utuh. Saya kira sepanjang kita menginisiasi secara baik, masyarakat mau diajak berkomunikasi. Asal terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi," tegas LaNyalla. Belajar dari apa yang terjadi di Pulau Rempang, LaNyalla menilai pentingnya kita menggunakan model pendekatan public, privat and people partnership dalam konteks pembangunan di suatu wilayah. Dengan begitu, pendekatannya tak melulu public, privat partnership saja atau KPBU. "Itulah perlunya sistem bernegara di Indonesia kembali kepada Pancasila, dengan membuka ruang bagi Utusan-Utusan untuk duduk di MPR, sebagai lembaga penjelmaan rakyat," tutur LaNyalla. Dengan adanya MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, LaNyalla menilai seluruh komponen dapat terlibat secara utuh dalam menyusun rencana pembangunan Indonesia. "Karena di MPR juga akan ada utusan dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara serta masyarakat adat yang nantinya akan terlibat dalam merumuskan pembangunan serta arah perjalanan bangsa ke depan," kata LaNyalla.(*)

Humas Minggu, 10 September 2023 08.46.00

Selengkapnya

Dihadapan 500 Mahasiswa Baru, Fahira Idris Mengajak Terapkan 4K untuk...

Jakarta, dpd.go.id — Salah satu mimpi besar Indonesia adalah menjadi negara maju dan kekuatan baru ekonomi di dunia pada 2045 atau tepat seabad usia kemerdekaan. Salah satu prasyarat agar impian ini tercapai adalah, saat ini dan kedepan Indonesia harus digerakkan oleh generasi emasnya. Sebuah generasi yang mempunyai pola pikir dan pola tindak “think globally, act locally” yang memiliki wawasan global namun dalam tindakan secara lokal sesuai dengan kearifan yang dipahami masyarakat dan bangsa Indonesia. Anggota DPD RI Dapil Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, prasyarat utama Indonesia menjadi sebuah negara maju adalah bangsa ini harus diisi dan digerakkan oleh generasi emas yang tidak hanya unggul di berbagai bidang dan memiliki daya saing tinggi, tetapi sekaligus juga berakhlak mulia. Oleh karena itu, generasi baru Indonesia yang ada saat ini harus ditempa melewati berbagai prakondisi agar lebih matang dan tangguh saat nanti menghadapi berbagai tantangan baik global maupun lokal. Pra kondisi ini juga untuk menempa generasi baru Indonesia memahami isu-isu publik dan memiliki paradigma atau kerangka berpikir untuk memperjuangkan Indonesia lebih baik. “Prakondisi ini untuk menempa generasi baru Indonesia menjadi pribadi dan karakter yang idealis, memikirkan orang banyak, punya gerakan, mahir teknologi, suka berkomunikasi, lebih mandiri, lebih toleran, tidak cepat merasa berpuas diri dan selalu ingin terus berkembang. Pribadi dan karakter ini bisa dibentuk lewat kerangka berpikir dan bertindak yang disebut 4K yaitu kemauan kuat, kerja keras, konsistensi, dan kolaborasi,” ujar Fahira Idris saat menjadi pembicara kunci di hadapan 500 mahasiswa dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI di Kampus Stiami, Jakarta (9/9). Menurut Fahira Idris, hanya dengan kemauan atau memiliki tekad yang kuat mengatasi hambatan, tidak mudah menyerah dan bekerja keras atau berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal dan menghargai proses, generasi baru Indonesia akan mampu mengelola berbagai tantangan lokal dan global yang semakin kompleks. Sementara itu, konsistensi atau disiplin dan kolaborasi adalah kunci memperluas wawasan, keterampilan, dan kapasitas generasi baru Indonesia untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan berdaya guna untuk masyarakat banyak. “Selain itu yang juga penting adalah generasi baru Indonesia menjadi pribadi yang otentik dan mengetahui apa tujuan hidup serta secara sadar mengikatkan diri dengan problem di masyarakat. Menjadi pribadi yang bertumbuh dan percaya bahwa setiap perjalanan hidup akan membuat kita berkembang dan membesar. Dengan begini, generasi baru Indonesia akan menjelma menjadi generasi emas,” pungkas Fahira Idris. #

Humas Sabtu, 09 September 2023 08.43.00

Selengkapnya

Di Acara Rakor, Ketua DPD RI Tegaskan Warga PSHT Harus...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terus menggelorakan soal nasionalisme. Kali ini ia meminta warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) harus menjadi pendukung utama Keutuhan NKRI dan menjadi Penjaga Pancasila sebagai Falsafah Dasar bangsa dan negara ini. Kata LaNyalla, warga PSHT harus menjadi benteng pertahanan dari serangan-serangan terhadap Pancasila yang terus menerus terjadi dan datang, terutama dari Ideologi Liberalisme dan Kapitalisme, yang lahir dari ideologi Individualisme dan Sekulerisme. "Karena saat ini, Pancasila hanya diucapkan dan menjadi slogan semata. Pancasila sudah ditinggalkan dalam sistem bernegara saat ini. Karena Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak nyambung lagi dengan isi dan bunyi Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu," ujar LaNyalla saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi PSHT tahun 2023, Sabtu (9/9/2023). Sebagai bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia, lanjut LaNyalla, warga PSHT, sejatinya memiliki andil besar atas lahirnya bangsa dan negara ini. Oleh karena itu sudah seharusnya warga PSHT kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. "Warga PSHT harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut," paparnya. Ditambahkannya, warga PSHT juga harus kritis terhadap konsep dan kebijakan Pendidikan Nasional bangsa ini. Dimana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita negara ini, bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan. Yang artinya mencerdaskan kemanusian secara utuh. Termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani. Serta semangat nasionalisme dan patriotisme. Tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta ilmu agama, bangsa ini hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita sendiri di masa depan. "Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang pikiran-pikiran Ki Hadjar Hardjo Utomo saat beliau mendirikan PSHT," katanya. Bangsa ini, lanjutnya, harus membaca kembali watak dasar dan DNA Asli Sistem Demokrasi. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro, yang menjadi ciri utama dari Demokrasi Pancasila. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Dimana di dalamnya bukan saja diisi oleh mereka yang dipilih melalui Pemilu. Tetapi juga diisi oleh utusan-utusan, yang melengkapi semua komponen bangsa. Sehingga sistem tersebut adalah sistem demokrasi yang lengkap. Tanpa ada yang ditinggalkan. Dan sistem ini adalah sistem yang paling sesuai untuk negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. "Oleh karena itu saya mengajak semua komponen bangsa untuk bersama menata ulang sistem bernegara Indonesia, demi menyiapkan Indonesia yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari," ungkapnya. Untuk itu, tegas LaNyalla, kita harus kembali kepada Pancasila. Agar rakyat Indonesia memiliki saluran dan sarana untuk membangun cita-cita yang kita tentukan bersama. Bukan cita-cita sekelompok elit politik dan pemilik modal saja. Cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama itu hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat, sebagai pemilik negara ini. Dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan. Mampu memberikan rasa keadilan. Dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini. "Caranya dengan kita kembali terlebih dahulu kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, lalu kita lakukan Amandemen dengan Teknik Adendum, sebagai penyempurnaan dan penguatan agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di masa lalu," tukasnya.(*)

Humas Sabtu, 09 September 2023 10.00.00

Selengkapnya

Sembilan Provinsi Punya Pj Gubernur, Fahira Idris Ingatkan DPD RI...

Jakarta, dpd.go.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan penjabat (Pj) gubernur di provinsi yang masa jabatannya selesai pada 5 September 2023. Sembilan Pj gubernur ini bakal bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sementara Pj Gubernur NTB yang sudah ditetapkan akan dilantik terpisah pada pada 19 September 2023 karena masa jabatan Gubernur NTB definitif baru akan habis pada tanggal tersebut. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, walau tidak dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum, tetapi para Pj Kepala Daerah mulai dari gubernur, bupati dan walikota memiliki kewenangan yang setara dengan kepala daerah hasil pilkada. Salah satunya kewenangan dalam bidang legislasi yaitu mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD sebagai mitra kerja. Namun, dalam menjalankan tugasnya dalam bidang legislasi, kepala daerah juga harus menjalin komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan DPD RI. “Saya mau ingat para Pj Gubernur yang baru saja dilantik, bahwa selain DPRD Provinsi, DPD RI juga merupakan mitra kerja Pj Gubernur. Ini karena, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi dan sudah direvisi dalam Undang-Undang MD3, DPD RI diberi kewenangan dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Wewenang dan tugas ini diberikan oleh undang-undang untuk memastikan jalannya desentralisasi dan pembangunan daerah benar-benar berorientasi kepada kepentingan umum dan pelayanan publik,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (6/9). Menurut Fahira Idris, adanya relasi terhadap DPD RI sebagai territorial representative dan perda sebagai regulasi daerah adalah syarat utama berjalannya prinsip-prinsip otonomi daerah sesuai amanat konstitusi dan tercapainya tujuan desentralisasi yaitu mempercepat kesejahteraan rakyat di daerah. Oleh karena itu, penting bagi semua Pj Kepala Daerah untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan konsultasi dengan DPD RI terutama dalam urusan perancangan peraturan daerah (perda) maupun implementasi perda yang sudah ditetapkan. “Secara berkala DPD RI akan memberikan rekomendasi hasil pengawasan perda. Wewenang ini diberikan kepada DPD RI agar kepala daerah dan DPRD dapat memaksimalkan potensi daerah, menyinergikan hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama sesuai ketentuan perundang-undangan dan berorientasi kepada kepentingan daerah,” ujar Senator Jakarta ini. Sebagai informasi, sembilan Pj Gubernur yang sudah resmi dilantik adalah Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin; Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana; Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin; Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya; Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun; Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake; Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi; Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi; dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. #

Humas Jumat, 08 September 2023 09.56.00

Selengkapnya

Cak Imin Diperiksa KPK, Ketua DPD RI : Justru Biar...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi kepada Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar yang datang memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012. “Permintaan keterangan saksi kan memang bagian dari proses penanganan perkara. Justru itu biar terang benderang, makanya seperti dikatakan Cak Imin kemarin kan, dia datang untuk membantu penyidik dengan memberi keterangan yang dia ketahui, jadi gak perlu dipolitisir,” ungkap LaNyalla, Jumat (8/9/2023). Ketua DPD RI meminta semua pihak menghormati kerja penyidik dan proses hukum yang memang harus ditempuh, yaitu permintaan keterangan, atau pemeriksaan saksi-saksi. Dia juga berharap tidak perlu dibangun opini lain, termasuk dijadikan bahan bakar isu politik, meskipun itu juga biasa terjadi, apalagi di tahun politik. “Karena kita harus jernih melihat. Perkara tersebut dilidik dan disidik jauh sebelum Cak Imin deklarasi Cawapres bersama Anies Baswedan. Jadi proses pemeriksaan perkara tersebut sudah berproses jauh sebelum deklarasi. Sementara penyidik harus mendapatkan keterangan dari pejabat dalam perkara tersebut. Kebetulan menterinya saat itu Cak Imin,” urai LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, sebagai lembaga anti rasuah, KPK melalui para penyidiknya perlu meminta keterangan saksi. Dimana hal itu telah diatur dalam undang-undang. "Keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan yang ia ketahui, ia dengar, ia lihat, dan atau yang mengalami sendiri tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi," tuturnya. Karena itu LaNyalla juga menyesalkan pernyataan sejumlah mantan komisioner KPK yang seolah ikut membangun opini lain dalam pemanggilan mantan Menakertrans tersebut. “Mereka kan paling tahu, kalau tim penyidik KPK pasti membutuhkan keterangan pejabat dalam perkara itu,” pungkasnya. Oleh karena itu, LaNyalla berharap KPK bekerja profesional sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. KPK, kata LaNyalla, juga wajib berpedoman pada asas-asas hukum acara pidana dan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Dan harus memberikan informasi yang utuh kepada publik. (*)

Humas Jumat, 08 September 2023 09.53.00

Selengkapnya

Berdayakan Bumdes dalam Jaringan Desa Asean...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengharapkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat diberdayakan dalam Jaringan Desa Asean (JDA). Alasannya, Bumdes sebagai lembaga resmi yang dibentuk desa untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. “Kami dukung penuh pembentukan JDA. Di desa-desa sudah ada Bumdes. Tinggal mereka dilibatkan. Mereka harus menjadi tulang-punggung pembentukan JDA itu,” kata Abraham dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSP) DPD RI dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis, 7 September 2023. Raker mengambil tema “Prospek JDA (Asean Village Network) bagi Pembangunan Daerah”. Raker digelar dalam rangka menyambut penyelenggaraan KTT Asean di Jakarta, 5-7 September 2023. Abraham menjelaskan Indonesia sudah punya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU itu, sudah diatur pembentukan Bumdes. Artinya, dari segi aturan dan wadah pemberdayaan ekonomi, Indonesia sudah siap menyambut JDA. Namun sayang, pengelolaan Bumdes di desa-desa, sangat tidak profesional. Di NTT misalnya, Bumdes dibentuk ala kadar, asal jadi dan hanya menghabiskan dana desa. “Rata-rata tidak ada pelaporan keuangan yang jelas. Apakah untung atau rugi, tidak ada laporannya. Kalau seperti ini, rasanya kita digilas oleh desa-desa dari negara Asean lainnya,” ujar anggota Komite I DPD RI ini. Dia juga menyebut unit kerja Bumdes sangat minimalis. Jenis kegiatan hanya sebatas koperasi simpan pinjam, penyewaan kursi dan tenda, penyewaan traktor, pembukaan kios penjualan Sembilan Bahan Pokok (Sembako). Di sisi lain, persoalan yang sering muncul adalah seringnya ganti pengurus Bumdes. Kondisi itu menyebabkan laporan keuangan antara pengurus lama dengan pengurus baru tidak nyambung atau tidak jelas. “Bagaimana masuk dalam JDA dengan kondisi Bumdes seperti ini? Kita kelihatannya belum siap. Tapi sampai kapan. Kita harus benahi semua ini,” tegas pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini. Senator yang sudah tiga periode ini mengusulkan pengelolan Bumdes melibatkan pihak ketiga yang berpengalaman dalam mengurusi bisnis. Misalnya, menggandeng pihak swasta atau pelaku UMKM yang telah maju. “Bumdes harus menjadi toko bisnis maju di desa. Menerima semua hasil petani. Inovatif dan kreatif. Kembangkan sistem digital. Hanya dengan car aitu, kita bisa sambut JDA dengan gembira,” tutup Abraham. Sebelumnya, pada KTT Asean ke-42 di Labuan Bajo, NTT, tanggal 10 Mei 2023 yang lalu, para pimpinan Asean telah sepakat membentuk JDA. JDA diharapkan menyediakan sebuah platform atau wadah bagi partisipasi seluruh masyarakat yang inklusif. Tujuannya agar aspirasi masyarakat Asean didengar dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan di seluruh negara anggota Asean. JDA juga diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi dan kerja sama untuk memperkuat transformasi pedesaan, baik melalui pertukaran strategi penguatan infrastruktur, keterampilan dan inovasi digital di tingkat pedesaan. Dalam konteks ekonomi, JDA dapat memberikan akses kepada pasar produk-produk pedesaan yang lebih baik dan lebih luas agar produk desa Asean dapat melakukan penetrasi ke pasar regional dan internasional.(*)

Humas Jumat, 08 September 2023 09.27.00

Selengkapnya

Haji Uma Datangi RSPAD Pertanyakan Hasil Otopsi Imam Masykur...

dpd.go.id - H. Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma anggota DPD RI asal Aceh mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto untuk menanyakan hasil visum atau otopsi jenazah Imam Masykur. Imam Masykur merupakan warga Bireuen Aceh korban penganiayaan hingga meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh oknum Pasprampres pada tanggal 12 Agustus 2023 lalu. Kedatangan Haji Uma dikarenakan hasil visum atau otopsi jenazah Imam Masykur yang sudah 15 hari tidak dikeluarkan oleh RSPAD sejak jenazah korban diserahkan kepada keluarga tanggal 24 Agustus 2023 lalu. Kehadiran Haji Uma disambut oleh dr. Purwanto, Sp. F, ketua tim otopsi jenazah Imam Masykur. "Kedatangan kami hari ini untuk menanyakan hasil otopsi jenazah Imam Masykur yang sudah 15 hari tidak dikeluarkan oleh RSPAD, seharusnya sudah dikeluarkan 12 jam atau paling lambat 7 hari setelah otopsi" ungkap Haji Uma. Haji Uma menambahkan hasil otopsi sangat penting untuk segera dikeluarkan oleh tim forensik RSPAD agar tidak menimbulkan opini negatif publik. Selain itu dr. Purwanto, Sp. F mengatakan bahwa hasil visum jenazah Imam Masykur belum siap sempurna atau masih dalam bentuk draft, karena pihaknya sedang menunggu hasil pemeriksaan penunjang dalam bentuk pemeriksaan histopatologi forensik. "Untuk hasil visum tersebut belum jadi sempurna, saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan penunjang dalam bentuk histopatologi, guna menunjang hasil otopsi yang telah kami lakukan" ungkap dr. Purwanto, Sp. F ketua tim forensik RSPAD. dr. Purwanto menambahkan bahwa setelah melengkapi hasil pemeriksaan penunjang, pihaknya akan menyampaikan hasil otopsi yang defenitif sesegera mungkin kepada penyidik sebagai salah satu bukti autentik dipersidangan nantinya. dr. Purwanto memperkirakan pihaknya akan menyampaikan hasil visum minggu depan.

Humas Kamis, 07 September 2023 07.52.00

Selengkapnya

Sidang Paripurna Luar Biasa, DPD RI Ketok Dua Keputusan...

JAKARTA, dpd.go.id - DPD RI menggelar sidang paripurna luar biasa ke-1 untuk pengambilan keputusan. Salah satunya pengambilan keputusan tentang pertimbangan DPD RI atas RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. “Melalui Sidang Luar Biasa DPD RI Ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024, Pimpinan DPD RI menyetujui pertimbangan RUU dari Komite IV DPD RI,” ketok Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (7/9). Nono Sampono menjelaskan Pimpinan DPD RI mengapresiasi hasil kerja Komite IV yang telah menyelesaikan penyusunan pertimbangan DPD RI. “Pada prinsipnya DPD RI mengharapkan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional, dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” tukasnya. Nono Sampono juga menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 248 huruf c UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. DPD RI memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dalam kerangka perwakilan daerah. “Artinya pertimbangan yang disampaikan oleh DPD RI merupakan representasi dari kepentingan daerah,” imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI mengenai pertimbangan DPD RI terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (TA) 2022. “Secara umum, ada beberapa poin yang menjadi catatan DPD RI kepada pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2022,” tuturnya. Catatan DPD RI, lanjutnya, DPD RI memberikan apresiasi atas opini WTP yang diperoleh pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Namun DPD RI memberi catatan terkait ditemukannya 16 permasalahan pada LKPP Tahun 2022 sebagaimana yang diungkapkan BPK, bahkan beberapa temuan merupakan permasalahan yang sama pada LKPP TA 2021. “Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara agar APBN sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” tegas Fernando Sinaga. Fernando Sinaga menambahkan bahwa atas 16 permasalahan pada LKPP 2022 sebagaimana yang diungkap oleh BPK. DPD RI mendesak agar pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan tindak lanjut tersebut harus diselesaikan pada tahun 2023. “Kami mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK,” tuturnya. Komite IV DPD RI juga melaporkan tugasnya mengenai pertimbangan DPD RI terhadap RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024. DPD RI mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah, salah satunya melalui peningkatan alokasi dana transfer ke daerah. “DPD RI melihat adanya kontradiksi antara optimisme dan pesimisme dalam RAPBN TA 2024,” papar Fernando Sinaga. Pada Sidang Paripurna ini, sambung Fernando Sinaga, Komite IV DPD RI menyampaikan laporan hasil tersebut dengan harapan dapat diambil pengesahan sebagai keputusan DPD RI. “Kami berharap laporan ini bisa disahkan menjadi keputusan tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, dan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024,” ujarnya.(*)

Humas Kamis, 07 September 2023 07.43.00

Selengkapnya

Sultan Minta OJK Dan BI Segera Tindaklanjuti Permintaan Jokowi Terkait...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) segera menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo terkait sistem Credit Scoring Pembiayaan UMKM. Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya perkiraan Gubernur BI Perry Warjiyo terkait pertumbuhan kredit tahun ini akan berkisar 9%-11% atau tidak sampai dengan target yang sebelumnya ditetapkan 10%-12%. "Kita semua tentu menyadari bahwa Jaminan kredit perbankan masih menjadi ganjalan pertumbuhan kredit para pelaku usaha kecil menengah. Sehingga Dukungan modal usaha atau kredit terhadap UMKM harus terus didukung dengan pendekatan pembiayaan berbasis penilaian kelayakan usaha atau Scoring kredit", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (07/09). Menurut Sultan, akses UMKM terhadap pembiayaan dan kredit lembaga keuangan khususnya perbankan masih sangat rendah. Porsi pembiayaan UMKM kita masih di angka 20 an persen, masih jauh dari target pemerintah yang menetapkan 30 persen pada 2024. "Kami mendorong otoritas moneter dan otoritas keuangan Nasional untuk mengkaji dan mempertimbangkan secara rinci usulan Presiden Jokowi soal penerapan sistem Scoring Credit. Meskipun saat ini potensi gagal bayar atau angka NPL perbankan masih cukup baik", urainya. Meski demikian, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu juga meminta agar pelaku UMKM untuk menerapkan sistem laporan keuangan secara baik. Pelaku UMKM tidak boleh abai dengan manajemen keuangan usahanya jika ingin mendapatkan kepercayaan kredit dari perbankan. "Pelaku usaha di segala level harus memiliki paradigma dan mindset berusaha yang profesional. Dengan laporan keuangan yang baik dan akuntabel, kita dapat mengukur tingkat perkembangan usaha dan sebagai rujukan dalam proses pengambilan keputusan bisnis", tutup Sultan. Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta agar semua penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bisa dilakukan tanpa agunan (jaminan). Sebelumnya permintaan ini telah ia sampaikan kepada menteri yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).(*)

Humas Kamis, 07 September 2023 07.41.00

Selengkapnya

Hadiri Pengukuhan Guru Besar Unair, LaNyalla: Semakin Hebat...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri pengukuhan Guru Besar empat orang profesor di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Mereka adalah Prof Dr Suparto Wijoyo, SH., M.Hum, Prof Dr Ririn Tri Ratnasari, SE., M.Si, Prof Dr Dra Ec Thinni Nurul Rochmah, M.Kes dan Prof Dr Wiwied Ekasari, M.Si., Apt. Sebagai keluarga besar dari Universitas Airlangga, LaNyalla cukup bangga dengan prestasi yang diraih keempat profesor tersebut. Ia berharap hal ini menambah semangat baru bagi Universitas Airlangga sebagai sebuah kampus profesional. “Saya percaya, Unair akan semakin hebat. Sesuai slogannya; Unair Hebat,” ungkapnya saat diminta memberi testimoni dalam prosesi tersebut, Kamis (7/9/2023). Diharapkan LaNyalla, Universitas Airlangga akan semakin berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. "Total jumlah Guru Besar yang dikukuhkan pada bulan September ini sebanyak 12 orang, dari 60 yang dicanangkan di tahun ini. Luar biasa. Termasuk salah satunya sahabat dan sekaligus dosen saya, Profesor Suparto Wijoyo,” tukasnya. Ia berharap penambahan jumlah Guru Besar ini tentu akan menjadi bahan bakar baru yang akan menjadi semangat baru bagi Unair untuk semakin memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Senator asal Jawa Timur itu percaya, hal ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan capaian-capaian besar yang selama ini sudah dicapai oleh Unair. Termasuk juga menaikkan rangking Kampus Unair, baik dari sisi rangking di tingkat dunia, Asia, Asean dan Indonesia. Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh, di antaranya anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo dan sejumlah Bupati/Walikota di Jawa Timur. Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin dan Staf Ketua Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid.(*)

Humas Kamis, 07 September 2023 07.38.00

Selengkapnya

Akademisi Sebut Proposal Kebangsaan Ketua DPD RI Solusi Perkuat Sistem...

SURABAYA, dpd.go.id - Sejumlah akademisi sependapat dengan gagasan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang dituangkan dalam lima proposal kenegaraan, dalam kerangka menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Proposal kenegaraan yang ditawarkan oleh Ketua DPD RI dianggap sebagai solusi dalam menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Hal itu terungkap pada acara Focus Group Discussion (FGD) Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI dengan tema 'Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa' yang diselenggarakan di Meeting Room Tengku Ismail Ya’kub Tower, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Rabu (6/9/2023). Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi yang menjadi salah satu narasumber pada FGD itu menegaskan bahwa proposal kenegaraan itu adalah jalan keluar terbaik bagi Indonesia dalam memperkuat sistem bernegaranya. "Proposal kenegaraan DPD RI ini masuk akal dan oleh karenanya saya menilai bahwa ini adalah solusi bagi bangsa ini," kata Mulyadi. Dikatakan Mulyadi, sistem bernegara yang menempatkan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara itu sampai kini belum pernah diimplementasikan dengan baik dan benar. "Mulai masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, sistem bernegara itu belum pernah diterapkan dengan baik. Pada Era Reformasi malah dihapus dan dirusak total. Sekarang, tentu menjadi tugas kita untuk menyempurnakan dan memperkuat, sekaligus kita implementasikan dengan baik," kata Mulyadi. Pengamat Ekonomi-Politik, Dr Ichsanuddin Noorsy menuturkan, rumusan yang ditawarkan oleh DPD RI sejalan dengan kehendak para pendiri bangsa. Dikatakannya, sejak awal memang para pendiri bangsa menolak semua sistem demokrasi yang ada di dunia. "Tidak Liberalisme, tidak pula Komunisme, atau yang lainnya. Itu adalah sistem sendiri, yang digali oleh para pendiri bangsa," tutur Ichsanuddin. Dikatakannya, gerakan Reformasi pada tahun 1998 secara umum mendorong dua tuntutan yakni demokratisasi dan keterbukaan. Namun yang terjadi, Reformasi justru menggulirkan proses demokrasi Liberal yang jauh dari rumusan para pendiri bangsa. "Dan tanpa disadari, kita mengunyah renyah demokrasi Liberal yang sudah jelas bertentangan dengan format demokrasi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa," tutur Ichsanuddin. Sejak awal, Ichsanuddin menuturkan, para pendiri bangsa mempraktikkan musyawarah mufakat dalam setiap mengambil keputusan. "Para pendiri bangsa kita sudah mempraktikkan musyawarah mufakat yang menjadi identitas bangsa ini," tutur Ichsanuddin. Saat ini, ia melanjutkan, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah siapa pelaksana kedaulatan rakyat setelah MPR tak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Menurut Ichsanuddin, jika ditelisik lebih lanjut, ternyata partai politik ini yang menguasai Republik. "Arah perjalanan bangsa hanya dikendalikan oleh partai politik. Apakah mereka pelaksana kedaulatan rakyat? Karena faktanya terjadi pergeseran kedaulatan rakyat," tuturnya. Dikatakan Ichsanuddin Noorsy dari beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa model demokrasi politik-ekonomi ala Amerika telah melahirkan ketimpangan dan rasialisme yang cukup ekstrem. "Jadi, ekspor paling mematikan dari Amerika Serikat itu adalah demokrasi. Maka, usulan lima proposal kenegaraan DPD RI sudah tepat," kata Ichsanuddin. Dalam keynote speech-nya, sebagai inisiator gerakan penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, Ketua DPD RI menawarkan lima proposal kenegaraan yang menurutnya telah mengadopsi apa yang menjadi tuntutan Reformasi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum. Proposal pertama, kata LaNyalla, yakni mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga diisi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. Kedua, membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta pemilu unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan political group saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh people representative. Ketiga, memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden, seperti terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis kesejarahan negara-negara dan bangsa lama di Nusantara, yaitu raja dan sultan nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. Keempat, memberikan ruang pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. Dan kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila. Selain kedua narasumber, dua orang penanggap dihadirkan, di antaranya dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Dr Mahir Amin dan peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi [Puskolegis] Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Dr Lutfil Ansori. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Staf Ahli Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid, Kepala Kantor DPD RI Wilayah Jawa Timur, Rony Suharso dan Pegiat Konstitusi, dr Zulkifli S Ekomei. Hadir di antaranya Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Prof Akhmad Muzakki, Ketua Senat UIN Sunan Ampel Prof M Ali Aziz, Wakil Rektor I Prof Ali Mudlofir, Wakil Rektor II Prof Wiwik Setiyani, Wakil Rektor III Prof Abdul Muhid sejumlah dosen dan mahasiswa S1, S2 dan S3 UIN Sunan Ampel.(*)

Humas Rabu, 06 September 2023 07.36.00

Selengkapnya

BAP DPD RI Terima Pengaduan Dari Berbagai Daerah Terkait Permasalahan...

JAKARTA, dpd.go.id - BAP DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari berbagai daerah terkait permasalahan tanah. Untuk itu BAP DPD RI berjanji akan bergerak cepat dengan membentuk tim kerja (timja) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kami di sini sebagai mediator bukan memutuskan benar atau salah. Kami secepat mungkin akan mengumpulkan anggota BAP DPD RI dan membentuk timja untuk menyelesaikan masalah ini,” ucap Ketua DPD RI Tamsil Linrung saat menggelar RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (6/9). Sebagai informasi, BAP DPD RI menerima pengaduan dari Perkumpulan Forum Masyarakat Urai Bersatu (PEMUB); para pemilik atau para ahli waris pemilik tanah di Gunung Geulis, Provinsi Jawa Barat dan Kelapa Gading, DKI Jakarta; masyarakat Desa Talangkah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah; Kelompok Tani Mekar Jaya (KTMJ), dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Simpang Meranti, Desa Baru Provinsi Jambi; dan Aliansi Masyarakat Pengastulan Bersatu (AMPB) Provinsi Bali. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua BAP DPD RI Bambang Santoso menyarankan tim ahli BAP DPD RI melakukan telaah yang lebih tajam. Atas dasar itu, hasil telaah tersebut akan kami dalami dan selanjutnya dilaporkan pada sidang paripurna. “Kami berharap para pengadu bisa menyampaikan permasalahan ini sejujur-jujurnya karena ini akan kita bawa ke sidang paripurna. Jangan ada yang ditutupi karena nantinya akan menjadi bumerang buat kita,” imbuh anggota DPD RI asal Bali ini. Wakil Ketua BAP DPD RI Evi Apita Maya mengatakan bahwa BAP DPD RI akan terus perjuangkan masalah pengaduan masyarakat. Jangan sampai masalah seperti ini terus berlarut-larut karena masyarakat yang akan dirugikan. “Kami akan perjuangkan masalah ini, sesuai dengan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Pasal 118,” lontarnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Asep Hidayat mengatakan bahwa permasalahan tanah di Gunung Gelis dan Kelapa Gading merupakan permasalahan serius. Ia berharap dalam waktu dekat ini bisa mengundang pihak terkait untuk meminta keteranganya. “Saya sangat prihatin masalah ini dan kita tentunya membutuhkan waktu, karena hal ini tidak bisa mendengar dari satu pihak. Maka nanti kami akan mengundang pihak-pihak terkait permasalahan ini,” tuturnya.(*)

Humas Rabu, 06 September 2023 15.59.00

Selengkapnya

Komite IV Bahas Realisasi APBN Hingga Kebijakan Transfer ke Daerah...

dpd.go.id - Komite IV DPD RI melakukan Rapat Kerja pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, RUU APBN Tahun Anggaran 2023, dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2023 yang difokuskan pada kebijakan Transfer ke Daerah dengan Wakil Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Pada rapat kerja ini, dipimpin oleh Ketua Komite IV Amang Syafrudin bersama Wakil Ketua Komite IV Elviana dan Novita Anakotta, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023). Komite IV DPD RI menilai RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah disampaikan Pemerintah bahwa realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp2.635,84 triliun atau 116,31% dari APBN dan Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp3.096,26 triliun atau 99,67% dari APBN. Realisasi pertumbuhan mencapai 5,3% (target APBN 3,0%); realisasi tingkat suku bunga SUN 10 tahun sebesar 7,02% (target 6,82%); realisasi nilai tukar terhadap USD sebesar Rp14.871,-/USD (target Rp14.350,-/USD) "Rapat ini digelar untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai pelaksanaan dan realisasi APBN 2023 khususnya kebijakan Transfer Ke Daerah," ucap Ketua Komite IV Amang Syafrudin. Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara memaparkan pada tahun 2023, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas dalam menghadapi tekanan eksternal yang tinggi, seperti ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta percepatan normalisasi berbagai kebijakan moneter di negara maju dan berkembang. APBN Tahun 2023 yang telah berjalan lebih dari satu semester menunjukkan capaian kinerja cukup baik yang ditandai dengan realisasi pendapatan dan hibah hingga akhir Juli 2023 tercatat Rp1.614,75 triliun atau 65,56% dari APBN 2023 serta realisasi Belana Negara sebesaar Rp1.461,2 triliun atau 47,73% dari pagu, dimana belanja ini tumbuh 1,15% Demikian juga kinerja Transfer Ke Daerah (TKD) yang sampai dengan 31 Juli 2023 tercatat realisasinya sebesar Rp440,89 triliun atau 54,12% dari pagu, naik 6,60% (yoy). Terkait dengan Dana Desa, realisasi hingga akhir Juli 2023 tercatat sebesar Rp40,59 triliun atau 57,99% dari pagu atau turun 2,55% (yoy) yang disebabkan beberapa daerah belum menyampaikan syarat salur tahap II tahun 2023. "Sementara APBN 2024 masih difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan," ucap Nazara. Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan Bank Indonesia terus fokus pada kebijakan Bank Indonesia selama 2023 yang terus disinergikan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. "Sinergitas antara kelembagaan baik eksekutif dan legislatif seperti dengan DPD untuk sama-sama mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia," tukas Destry. Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantivti mengungkapkan target dari presiden menurunkan kemiskinan ekstrim hingga nol persen. Tahun 2023 BPS mencatat dari data yang dikumpulkan terjadi penurunan kemiskinan ekstrim tingkat nasional meskipun masih ada 14 provinsi mengalami kenaikan. "Intinya bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan semua komponen masyarakat dan bisa menurunkan angka kemiskinan," beber Amalia. Wakil Ketua Komite IV Elviana menyoroti kenaikan kemiskinan ekstrim di 14 provinsi. Hal ini sepertinya tidak ditangkap oleh pusat, kebijakan-kebijakan di pusat banyak tidak populis bagi masyarakat bahkan semakin membuat rakyat kecil di daerah hidup semakin susah. "Kami berharap suara kami yang mewakili 34 provinsi ini diperhatikan karena ini suara dari daerah, terlebih dana bagi hasil untuk daerah harus seimbang," jelas Elviana. Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta membahas dana bagi hasil perikanan di wilayah yang kaya akan perikanan seperti Maluku dan wilayah Indonesia Timur lainnya. "Saya titip juga ada PP tentang DBH perikanan, harapan kami agar provinsi penghasil ikan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar," pungkas Novita. (*mas)

Humas Rabu, 06 September 2023 15.57.00

Selengkapnya

Pansus BLBI DPD RI Gelar RDPU Bahas Masukan Untuk Rekomendasi...

JAKARTA, dpd.go.id – Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) DPD RI terus berupaya menuntaskan langkah penyelesaian kasus BLBI. Kali ini, Pansus BLBI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini, penulis buku BLBI Extraordinary Crime Djony Edward, akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung untuk memperoleh masukan terkait rekomendasi yang akan dikeluarkan Pansus BLBI DPD RI. "Kami juga sudah bertemu dengan Satgas BLBI dan beberapa narasumber lainnya. Hari ini kami ingin meminta pandangan, sebagai catatan penting rekomendasi kami," ucap Ketua Pansus BLBI Bustami Zainudin, dalam RDPU di Ruang Padjajaran, DPD RI, Selasa (5/9/2023). Dalam RDPU tersebut, Didik Junaidi Racbini menjelaskan bahwa kasus BLBI membuat APBN terbebani. Karena sampai saat ini Satgas BLBI hanya bisa mengembalikan aset eks BLBI hanya sebesar Rp28,53T, yaitu 25,83% dari yang ditargetkan. Dirinya berharap agar Pansus BLBI DPD RI dapat menyeret obligor BLBI yang masih belum mengembalikan aset ke ranah hukum. "Andaikan DPD berhasil menyelesaikan satu kasus untuk di bawa ke pengadilan, itu akan ada turn effect bagi debitur lainnya," ucapnya. Narasumber lainnya, Djony Edward mendorong kasus BLBI untuk dilihat sebagi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perbankan. Sehingga terdapat pengusutan terdapat setiap orang yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk meneliti ulang PKPS Anthoni Salim dan Sjamsul Salim secara bersama-sama oleh lembaga hukum, lembaga keuangan yang kompeten, dan pengamat dengan proses yang dibuka untuk publik. "Selain itu, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi segera diamendemen, agar KPK dapat menangani kejahatan-kejahatan ekonomi dan kejatahan HAM, serta kejahatan yang sifatnya korupsi yang monumental di masa lalu," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Rocky Gerung pun menilai bahwa kasus BLBI tidak hanya extraordinary crime, tetapi perfect order crime. Hal ini didasarkan karena kasus ini merupakan kejahatan yang dirancang secara sempurna, sehingga para obligornya dapat memperoleh keuntungan dan lolos dari jeratan hukum. Dirinya menilai pemerintah belum menunjukkan sinyal untuk menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan BLBI, termasuk perampasan aset. "Dari awal orang tahu pemerintah itu takluk dari obligor. DPD RI harus mampu mengangkat isu ini menjadi besar, harus gunakan kebutuhan daerah sebagai legal standing. Salah satunya adanya kemiskinan daerah dikarenakan kegagalan negara dalam mengejar obligor-obligor ini," tegasnya. Senada, Senator dari Jawa Timur Evi Apita Maya menilai bahwa DPD RI harus memiliki landasan untuk mendorong masyarakat sebagai kekuatan politik dalam mengusut tuntas kasus BLBI. Karena cara-cara yang selama ini dilakukan, dinilai kuranf efektif. "Satgas yang dibentuk saja tidak mampu. Ini merupakan kejahatan yang sangat rapi dan merugikan rakyat Indonesia," jelasnya. Selain itu, Senator dari DKI Jakarta Fahira Idris pun berharap bahwa calon presiden dan calon wakil presiden kedepannya dapat memiliki komitmen terhadap penyelesaian kasus BLBI yang tak kunjung selesai. Sementara itu, Senator dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung berkomitmen untuk mengambil langkah konkrit bersama DPD RI. Bahkan jika perlu, Pansus BLBI harus memanggil para capres dan cawapres terkait komitmen mereka di masa depan dalam mengusut tuntas kasus BLBI. "Ayo kita action, karena memang semua berharap, masyarakat, ada yang konkret tentang ini. Capres juga perlu kita hadirkan untuk kita tanya, langkah apa yang akan diambil," tutupnya.**ars

Humas Selasa, 05 September 2023 15.39.00

Selengkapnya

Komite IV DPD RI Minta Kemenkeu dan Kemendes PDTT Tingkatkan...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta pemerintah fokus pada peningkatan otonomi dana desa. Hal ini tertuang dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di ruang rapat Mataram, Komplek DPD RI, Senayan, Jakarta, 4/9/23. Ketua Komite IV DPD RI Amang Syafruddin mengatakan rapat kerja membahas persoalan di daerah terkait dana desa serta memastikan transfer ke daerah dan dana desa benar-benar berjalan sebagaimana tujuannya untuk mensejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rapat kerja, sejumlah anggota dan pimpinan Komite IV DPD RI menyampaikan pengawasannya di daerah pemilihan masing-masing, diantaranya Senator dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Achmad Sukisman Azmy yang mengomentari tentang adanya keluhan terkait penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Disinyalir dalam penggunaan nya, ada pesan-pesan dari pemerintah pusat yang dibebankan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa,” ujarnya. Kritik terhadap pemerintah juga disampaikan Senator Provinsi Bali, Made Mangku Pastika yang mengatakan tingginya anggaran pencegahan stunting yang mencapai 6,2 Trilliun di Kementerian/Lembaga, tetapi untuk pencegahan stunting ini masih dibebankan kepada Dana Desa. “Kita ingin tahu, dana pencegahan stunting 6,2 Trilliun di Pemerintah Pusat ini digunakan untuk apa saja, sehingga masih menitipkan program pencegahan stunting ini kepada Dana Desa” ucap Mantan Gubernur Bali tersebut. Sementara itu Senator Provinsi Aceh, Sudirman mengonfirmasi data dari Aceh terkait dengan adanya desa yang tidak ada penduduknya lagi. Sudirman meminta kepada Kementerian terkait agar mencarikan solusi atas persoalan adanya desa yang sudah tidak ada penduduk ini. Selain itu Senator dari Provinsi Aceh tersebut juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masih terkait data penduduk, Senator Papua Barat, Sanusi Rahaningmas menyampaikan berdasarkan hasil reses di Papua Barat dimana terdapat kampung-kampung yang penduduknya beragam ada yang jumlah penduduknya besar sampai ribuan orang ada yang hanya ratusan orang atau bahkan puluhan orang, akan tetapi Dana Desa yang diberikan kepada kampung di Papua Barat tersebut sama. Senada dengan Sanusi, Senator dari Provinsi Maluku Utara,Ikbal Hi Djabid menyampaikan bahwa tenaga pendamping desa menjadi masalah di Maluku Utara, karena masyarakat berharap agar pendamping desa direkrut di setiap Kabupaten, tidak di tiap Provinsi. Termasuk dana untuk pendamping ini sebaiknya disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten. “Kami berharap agar Kementerian Desa PDTT meninjau kembali terkait rekrutmen tenaga pendamping desa ini,” ucapnya. Senator dari Sulawesi Tenggara, menyampaikan keluhan masyarakat daerah terkait dengan DAU yang rasa DAK. “Padahal instrument DAU selama ini yang memberikan nafas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kondisi masyarakat daerah. Kita berharap dana DAU ini diberikan sesuai kebutuhan masyarakat daerah,” ucap Mantan Bupati Bau Bau tersebut. Muhammad Afnan Hadikusumo, Senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dana keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Kami berterima kasih karena DIY mendapat dana keistimewaan, tapi dana keistimewaan ini berdasarkan pengamatan kami, aturannya sangat ketat, ada regulasi yang membatasi pengelolaan dana istimewaan ini, menurut catatan yang kami peroleh dana keistimewaan ini belum mencerminkan keberpihakan pada prioritas untuk memberantas kemiskinan,” ucap Muhammad Afnan Hadikusumo. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana menyampaikan bahwa dari sekian banyak fungsi pengawasan, Komite IV DPD RI intens dalam mengawasi Dana Desa. “Hal ini karena memang DPD RI ingin mengamankan Dana Desa ini agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu kami mendorong otonomi Dana Desa,” ucap Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Sedangkan Senator Provinsi Maluku, Novita Anakotta menyampaikan bahwa DPD RI memang fokus pada Dana Desa. Selanjutnya Novita menyampaikan persoalan pemerintah daerah yang mengalami defisit anggaran, apakah memungkinkan SILPA untuk menutupi defisit anggaran. “Selain itu ada harapan agar pendamping desa yang direkrut berasal dari desa tersebut. Agar proses pendampingan desa bisa berjalan efektif,” ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI tersebut. Dalam kesempatan itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Luthfy Latief menyampaikan bahwa terjadi perubahan paradigma Pembangunan di desa, yaitu saat ini desa benar-benar menjadi subyek Pembangunan. “Kementerian Desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, dinyatakan bahwa ada tiga prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yaitu pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, kedua program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa,” ucap Luthfy. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Sudarto menyampaikan bahwa dana APBN untuk transfer ke daerah terbagi kepada beberapa kegiatan seperti Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Otonomi Khusus DTI dan Keistimewaan yaitu Otonomi Khusus Aceh dan Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. (*)

Humas Selasa, 05 September 2023 15.34.00

Selengkapnya

Beri Motivasi Siswa SMA Bengkulu, Sultan Ajak Generasi Muda Bangun...

Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan motivasi dan berbagi pengalaman tentang pencapaian dirinya kepada siswa-siswi SMA 10 Negeri Bengkulu. Dalam audiensi tersebut, Sultan berharap agar generasi muda dapat menjadi generasi yang haus ilmu agar kedepannya tidak hanya mampu memperbaiki taraf hidup pribadi namun juga bisa ikut membangun Bengkulu dan daerah lain. “Anak Bengkulu harus semangat dan percaya diri, tidak boleh minder dengan anak-anak dari Pulau Jawa. Walaupun daerah kita bukan daerah perlintasan seperti Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, namun kita harus punya spirit untuk membangun Bengkulu, misalnya dengan mengembangkan potensi pariwisata, UMKM, dan lainnya," tutur Sultan di Ruang Rapat Majapahit, Gedung DPD RI, Jakarta (5/9/2023). Sultan yang juga merupakan Senator asal Bengkulu ini pun berbagi pengalaman mengenai perjuangan hidupnya yang lahir di pelosok Provinsi Bengkulu dan harus menempuh perjalanan ke sekolah dengan berjalan kaki lebih dari 7 KM. Dirinya selalu menerapkan etos kerja keras dan kemandirian sehingga banyak hal yang telah sukses dicapai di usia muda baik di bidang bisnis maupun dalam karir politik sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2019-2024. “Saya memulai karir politik lebih muda dari orang-orang kebanyakan karena saya memaksimalkan waktu untuk bekerja dan belajar lebih banyak. Sejak usia muda hingga saat ini saya memiliki kebiasaan tidur lebih larut dan bangun lebih awal,” jelasnya. Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu ini berbagi kiat agar dapat meraih kesuksesan di usia muda. Menurutnya, semakin bernilai kepribadian seseorang maka orang lain akan semakin menghormati, dan salah satu cara untuk menambah nilai diri adalah dengan memperbanyak ilmu dan mengembangkan wawasan. “Semakin bernilai diri kita maka akan semakin lebar peluang untuk memperluas relasi dan mencapai sukses. Setiap anak dari berbagai belahan dunia dapat kesempatan yang sama untuk menjadi hebat, hanya tinggal diri kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak,” imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Protokol Humas dan Media Mahyu Darma yang turut mendampingi berharap agar para siswa yang hadir dapat mencontoh prestasi dari Sultan B Najamudin. Menurutnya, Sultan merupakan putra daerah yang cemerlang di usia muda baik dalam bidang akademik maupun di kancah politik. "Pak Sultan ini sebelum usia 30 tahun sudah menjadi anggota DPD RI. Kami berharap agar adik-adik di masa mendatang dapat mengikuti jejak beliau yang memiliki peran penting di ranah legislatif. Beliau juga orang yang peduli terhadap daerahnya (Bengkulu), termasuk dengan pendidikan seluruh daerah di Indonesia," ujar Mahyu.*hess

Humas Selasa, 05 September 2023 15.31.00

Selengkapnya

KOMITE II DPD RI JEMBATANI ASPIRASI BUPATI TOBA DENGAN PEMERINTAH...

KABUPATEN TOBA, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Senin (3/4) di Kabupaten Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komite II DPD RI Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) yang didampingi Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE., SH., M.Si senator daerah pemilihan Sumatera Utara, mengawali sambutannya menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Toba bertujuan untuk melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan melakukan dialog langsung dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dan turut menghadirkan perwakilan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR serta Kementerian LHK. Dalam sambutannya membuka pertemuan Puteh menyatakan “Indonesia pernah memiliki sistem pertanian berkelanjutan, tetapi mulai hilang. Ketahanan pangan tidak hanya bicara padi (beras). Ada tanaman pangan endemik yang paling cocok dengan masyarakat di sekitarnya. Penyeragaman pangan merupakan aksi berbahaya karena Nusantara ini Bhineka Tunggal Ika, majemuk. Ketika diseragamkan maka ekosisitem, keanekaragaman hayati, dan sumber pangan lokal akan lenyap”, karena itu kegiatan ini merupakan wujud nyata DPD RI hadir menjembatani kepentingan dan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat”. Sementara Senator Badikenita Sitepu menyatakan siap untuk menjadi penyambung aspirasi Bupati Toba dan Bupati Humbang Hasundutan menindaklanjuti upaya-upaya pengembangan food estate mendukung ketahanan nasional. Aspirasi Bupati Toba, Ir. Poltak Sitorus, yang menyebut bahwa “meski Kabupaten Toba telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Indeks Pertanian (IP) padi sawah di Kabupaten Toba adalah 1,25 artinya 75% dari lahan sawah (12.837 ha) menganggur setelah panen raya di bulan Juli – Agustus; Luas lahan kering sebesar 24.785 ha belum dikelola secara optimal sehingga optimalisasi/intensifikasi lahan kering menjadi salah satu alternative pengembangan Food Estat; Lahan yang tidak di usahakan seluas 29.247 ha adalah lumbung pangan yang sangat potensial, meski diharapkan potensi wisata Toba dapat menyamai potensi wisata Kabupaten Badung di Bali, namun dalam waktu menengah pemenuhan kebutuhan konsumsi wisata harus terjamin dari lokal dengan contoh kebutuhan bawang merah yang dibutuhkan sebesar 641 ribu ton harus didatangkan dari luar wilayah Toba”. Bupati Toba juga menambahkan tantangan Toba saat ini tercermin pada pertama, penyuluh pertanian yang berjumlah hanya 45 orang dengan rasio 0,18/desa adalah tantangan; kedua, kuota pupuk subsidi, alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Toba adalah 11,445 ton yang jika disediakan akan mencukupi kebutuhan 40% pupuk petani; ketiga, alat mesin pertanian dibutuhkan untuk perluasan lahan Kecamatan Habinsaran, Borbor, dan Nassau; keempat, jalan lintas dan jalan produksi dibutuhkan.” Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE, menjelaskan tiga alasan Kabupaten Humbang Hasundutan bersedia mengembangkan food estate, pertama, iklim musim basah yang berlangsung selama 10 bulan dalam satu tahun, menjamin ketersediaan air; kedua, tanah yang subur; ketiga, budaya bertani telah berakar dalam masyarakat; sisi lain tantangan juga masih perlu diatasi yakni antara lain, kegiatan adat masyarakat yang membuat petani harus meninggalkan lahan pertanian pada masa2 penting proses tanam dan pemeliharaan dalam waktu yang lama dan tanpa sdm pengganti;, dan pengetahuan pertanian dengan teknologi dan metode modern. Dan jenis tanaman yang dipilih untuk ditanam kelompok tani adalah bawang merah, kentang, kubis, dan cabai serta jagung jenis yang dapat tumbuh di dataran 1000 dpl. Bupati Dosmar juga menjelaskan bahwa kegiatan food estate pada wilayahnya pada tahun 2020 tidak dilakukan dengan penebangan pohon dalam hutan, melainkan memanfaatkan lahan HTI yang terlantar seluas 215 ha. Tindak Lanjut dan Dukungan yang Diharapkan terdiri atas pertama Input awal relatif besar untuk karkateristik lahan ekstensifikasi, maka membutuhkan mitra investor yang bersedia sebagai “bapak asuh dari petani/kelompok tani” dengan jangka waktu tertentu. Kedua, Replikasi center of excellence yang dimodali investor tersebut merupakan upaya paling efektif dalam akselerasi pengembangan lahan budidaya di food estate karena petani tidak hanya dipekerjakan tetapi juga memperoleh pembekalan untuk mandiri melalui pelatihan manajemen lahan dan analisa biaya usaha tani yang optimal. Ketiga, Perlu pemantauan ketat untuk penyelesaian penyempurnaan jaringan irigasi dan jalan dalam kawasan (15,5 KM) ditargetkan selesai akhir Tahun 2023 oleh Kementerian PUPR. Keempat, Pengembangan lahan melalui proses pembersihan dan pengolahan lahan dengan alat yang disediakan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, sementara O/P dikelola oleh pemerintah kabupaten. Bupati Dosmar juga menunjukan secara langsung lokasi food estate yang dikembangkan di kabupatennya, sehingga pimpinan Komite II DPD RI dan rombongan melihat langsung apa yang sedang berlangsung pada wilayah pertanian dan berdialog bahkan turut melakukan tanam bibit kubis secara bersama-sama dengan kelompok tani. Anggota Forum Petani Toba, Bapak Butar-butar memberikan tiga saran sekiranya dapat diwujudkan pemerintah pusat bagi petani Kabupaten Toba, pertama, lahan-lahan produktif di Kabupaten Toba tidak dialih fungsikan, dan agar ada ketetapan peraturannya; dua, jaminan ketersediaan pupuk organic yang mengandung kalsium, karena pupuk subsidi dan pupuk non subsidi tidak perbaiki struktur tanah; tiga, Sebagai ujung tombak, sumber daya manusia, penyuluh pertanian agar diberikan motivasi dan pelatihan, diberi dukungan gasoline untuk transportasi agar bisa kunjungi kelompok tani dan safety perlengkapan petani; dan alat mesin pertanian yang saat ini masih hanya berjumlah 3 unit digunakan pengolahan lahan pertanian pada 18 kecamatan sangat tidak ideal. Sesi diskusi dan tanya jawab kegiatan Kunker dimoderatori Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H Senator asal Lampung yang menyatakan, “Sebagai bentuk pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Pangan, maka dipandang perlu mengingatkan semua stakeholder agar dalam konteks kedaulatan dan ketahanan pangan tidak boleh terjadi keseragamaan tanaman pangan dalam seluruh wilayah RI, riset-riset pertanian yang telah dilakukan kementerian pertanian dan akademisi dapat diguanakan untuk pengembangan pangan yang disesuaikan dengan kondisi iklim, tanah, dan jenis tanaman yang cocok. Saat ini didengarkan upaya food estate Kabupaten Humbang Hasundutan dan aspirasi Kabupaten Toba (selain pengembangan pariwisata), agar seluruh upaya ketahanan pangan dapat didukung baik jangka waktu pendek, menengah dan jangka panjang, termasuk kebutuhan modal dan investasi yang berpotensi diterima dengan kerjasama Negara sahabat perlu menjadi perhatian pemerintah RI”, tegasnya. Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara juga dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. (Kalimantan Utara), Mamberob Y. Rumakiek S.Si., M.Kesos. (Papua Barat), Dr. Richard Hamonangan Pasaribu, B.Sc., M.Sc. (KEPRI), Fahira Idris, SE., MH. (D.K.I Jakarta), Lukky Semen SE., (Sulawesi Tengah), Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si. (NTT), Bambang Santoso (Bali), Andri Prayoga Putra Singkarru, M.Sc. (Sulawesi Barat), Wa Ode Rabia AL Adawia Ridwan, SE., M.BA (Sulawesi Tenggara), DR. Habib Ali Alwi, M.Si. (Banten), H. Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (Jawa Barat). Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Pendopo Kantor Bupati Toba, diterima oleh Bupati Toba, Ir. Poltak Sitorus, didampingi Wakil Bupati Tonny M. Simanjuntak, SE dan jajaran OPD, perwakilan Forum Petani Toba; turut hadir Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE; Kepala BPSIP Kementerian Pertanian wilayah Sumatera Utara, Dr. Khadijah El Ramija, SPi, MP; Kasubdit Air Tanah dan Air Baku Wilayah 1 Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Costandji Nait, SP. MT; Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Syaiful Daulay, S.P., M.Si; Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN, Ir. Herjon CM Panggabean, M.Si. (*)

Humas Selasa, 05 September 2023 10.55.00

Selengkapnya

Cabut Moratorium, Proses 10 Usulan Pemekaran dari NTT...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar segera mencabut kebijakan moratorium atau jeda pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal itu karena kebijakan tersebut sudah terlalu lama dijalankan yaitu sejak 2014. Di sisi lain, pencabutan moratorium untuk memberikan kepastian hukum bagi ratusan usulan pemekaran dari daerah, termasuk dari NTT. “Sampai kapan kebijakan moratorium itu dijalankan. Ini sudah 10 tahun. Sudah terlalu lama,” kata Abraham dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 4 September 2023. Ia melihat pemekaran daerah merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari. Sebab, penduduk di suatu wilayah terus bertambah dan harus diiringi dengan bertambahnya fasilitas untuk menunjang pembangunan daerah tersebut. Senator yang sudah tiga periode ini meminta stigma negatif terkait pemekaran daerah tidak boleh menjadi alasan menghambat aspirasi pemekaran wilayah. Selama ini, pemerintah seringkali beralasan jika ada beberapa DOB yang gagal menciptakan kesejahteraan warganya. Bahkan sejumlah DOB dinilai hanya menciptakan beban keuangan negara. “Stigma negatif tidak bisa jadi pembenar kalau pemekaran wilayah tidak boleh dilakukan. Karena ada juga DOB yang berhasil berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat,” tegas Abraham. Pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini mengusulkan pemekaran dilakukan secara selektif. Pertama, untuk daerah perbatasan dengan negara tetangga. Provinsi masuk dalam kategori itu karena berbatasan dengan Timor Leste. Kedua, untuk wilayah yang rawan konflik. Model seperti dilakukan di Papua, harus dijalankan di tempat lain yang rawan konflik. Ketiga, untuk wilayah yang jumlah penduduknya sudah sangat besar seperti Jawa Barat. “Harus bertahap. Misalnya 10 wilayah dulu dalam satu tahun. Tahun depan juga begitu. Begitu terus, sampai selesai semuanya,” ujar Abraham. Pada rapat itu, dia mengharapkan 10 usulan pemekaran dari NTT bisa segera diproses. Kesepuluh usulan itu adalah calon kabupaten Adonara (Flores Timur), Pantar (Alor), Amfoang (Kupang), Amanatun (Timor Tengah Selatan), Manggarai Barat Daya (Manggarai Barat) dan kota Maumere. Kemudian ada empat dari Sumba Timur yaitu Pahunga Lodu, Sumba Selatan, Sumba Timur Jaya dan Malolo. “Semua berkas sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sudah lengkap. Tinggal proses saja begitu kebijakan moratorium dicabut,” tutup Abraham. Sementara Mendagri Tito Karnavian mengemukakan pencabutan moratorium pemekaran daerah bergantung pada kesiapan anggaran. Jika dana APBN cukup untuk pembiayaan pemekaran maka moratorium dapat dicabut. “Kami sedang bahas bersama DPR RI terkait hal itu,” kata Tito. Sejak moratorium berlaku tahun 2014, setidaknya sudah ada 329 usulan pemekaran wilayah yang sampai ke Kemendagri. Rinciannya, sebanyak 56 calon provinsi baru, 236 calon kabupaten baru, dan 37 calon kota baru.(*)

Humas Selasa, 05 September 2023 10.49.00

Selengkapnya

TINJAU PROGRAM FOOD ESTATE, KOMITE II MENGUNDANG KEMENTERIAN/LEMBAGA LAKUKAN KUNKER...

PULANG PISAU, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 6 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada hari Senin (4/9) di Kabupaten Pulang Pisau - Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Mengawali kegiatan, delegasi Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan lapangan ke Desa Sanggang Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau - Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian melanjutkan pertemuan di Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Pulang Pisau; Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian; Kepala BPSIP Kalteng; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN; Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Palangka Raya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangka Raya; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah Kementerian PUPR; Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; para kelompok tani, asosiasi pangan, pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang bergerak di bidang pangan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Yorrys Raweyai selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. “Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”, tegas Pimpinan Komite II tersebut. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab kegiatan Kunker dipimpin oleh tuan rumah, Senator asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Pada sesi tersebut, Bupati Pulang Pisau, Pudjirustaty Narang turut menyampaikan bahwa Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan untuk tidak berhenti dan terus berkelanjutan. "Meskipun tidak mendapatkan anggaran di tahun 2023, besar harapan kami bisa memperoleh bantuan di tahun depan", harap Pudjirustaty Narang. Kendala yang dialami saat ini adalah permasalahan irigasinya. Sementara manfaat lain yang dirasakan dengan adanya Food Estate adalah jalan menjadi bagus. Menyikapi kendala yang dialami Kabupaten Pulang Pisau, Agustin Teras Narang juga memberikan masukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kementerian PUPR agar berkenan membantu menyelesaikan permasalahan irigasi yang menjadi kewenangannya”, tegasnya. Pada sesi akhir diskusi, Agustin Teras Narang juga turut menyampaikan asanya terhadap Program Food Estate. “Mudah-mudahan Program Food Estate yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dapat berjalan dengan baik, tutup Senator asal Kalimantan Tengah tersebut. Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Pulang Pisau - Provinsi Kalimantan Tengah juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Aji Mirni Mawarni (Kalimantan Timur), Intsiawati Ayus (Riau), Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan), Stefanus B. A. N. Liow (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), dan Namto Roba (Maluku Utara). (*)

Humas Selasa, 05 September 2023 10.47.00

Selengkapnya

Komite I DPD RI Bahas Moratorium Otda dengan Mendagri...

Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI Rapat Kerja dengan Mendagri Tito Karnavian bahas pelaksanaan urusan pemerintahan, penataan Daerah Otonom dan Desain Besar Otonomi Daerah, Penjabat Kepala Daerah, serta Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang DKI Jakarta. Pada rapat kerja ini, Komite I menilai ditahun kesembilan pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kurun waktu tersebut, telah banyak yang dihasilkan dan dicapai, namun masih ada pula yang belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Bahkan muncul pandangan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang dipraktikkan saat ini terkesan terjadi resentralisasi," tukas Ketua Komite I Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite I Sylviana Murni, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (4/9/2023). Selain itu, isu desain besar otonomi daerah dan penataan daerah masih relevan untuk dibahas karena beberapa tahun terakhir lahir berbagai aspirasi untuk pembentukan daerah otonom baru sementara dilain pihak pemerintah mengambil kebijakan moratorium atas pelaksanaan pembentukan daerah otonom baru. “Terkait kebijakan ini, beberapa hal yang perlu ditanggapi oleh DPD RI antara lain evaluasi daerah otonom, serta perlunya memahami aspirasi masyarakat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembentukan daerah otonom baru,” lanjutnya. Komite I telah menyelesaikan penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya dan telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023. RUU yang telah disusun oleh DPD RI dapat diakomodir dan melengkapi RUU tentang Perubahan Undang-Undang DKI Jakarta Pasca Tidak Menjadi Ibu Kota Negara yang sedang disusun oleh pemerintah. “Isi dari RUU ini menyoroti pengakuan terhadap majelis adat betawi atau local wisdom dari daerah Jakarta dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya,” tukas Wakil Ketua Komite I Sylviana Murni. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja tersebut mengakui perlu adanya revisi terhadap UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu ia memaparkan bahwa terkait otonomi daerah dan kewenangan kepala daerah ada hambatan politis, hambatan tersebut karena terkait politik antara pusat dengan kepala daerah yang mewakili politik dan berakibat adanya ketidaksesuaian. "Di satu sisi sesuai UU, kepala daerah dipilih rakyat secara politis, tapi di satu sisi kepala daerah juga kepanjangan tangan pemerintah pusat, saya kira masih perlu kajian-kajian dalam revisi UU tersebut," sebutnya. Ia menambahkan, saat ini kemendagri sedang menggodok dalam menyusun desain besar otonomi daerah yang intinya mencari konsep ideal dalam penataan dan pemekaran daerah. "Lepas pandemi dan pasca pemulihan ekonomi, DOB saat ini masih belum menjadi prioritas, mudah-mudahan ekonomi semakin pulih dan bisa dibuka kembali," lanjutnya. Pada rapat kerja ini dibahas juga permasalahan terkait penunjukan sejumlah penjabat kepala daerah dari ASN yang berpangkat JPT Madya sebagai Penjabat Gubernur dan JPT Pratama sebagai Penjabat Bupati/Walikota. Penunjukan penjabat seiring dengan rekruitmen penjabat tersebut terdapat dinamika yang melahirkan pro dan kontra. (*mas)

Humas Senin, 04 September 2023 09.54.00

Selengkapnya

Buntut Kecurangan PPDB Sistem Zonasi, Komite III DPD RI Minta...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Hal ini guna untuk mengkaji dan melakukan perbaikan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang pada pelaksanaannya banyak terjadi kecurangan dan dikeluhkan oleh masyarakat. "Banyak aduan yang disampaikan masyarakat ke pihak pemerintah disebabkan besarnya kuota zonasi, dibandingkan kuota masuk jalur lainnya. Banyak masyarakat yang menilai PPDB zonasi justru menimbulkan masalah baru bagi peserta didik dan orang tua peserta didik yang kebetulan lokasi rumahnya jauh dari sekolah," kata Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri saat membuka rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pajajaran Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (4/9/2023). Hasan Basri menyayangkan bahwa keterbatasan jumlah sekolah negeri baik di kota-kota besar maupun di daerah menyebabkan pihak peserta didik, dan orang tua peserta didik kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak dan terjangkau. "Untuk memperoleh kesempatan bersekolah di sekolah negeri pada sistem PPDB melalui jalur zonasi, banyak modus kecurangan yang dilakukan oleh pihak orang tua peserta didik. Beberapa modus kecurangan itu diantaranya dengan pindah Kartu Keluarga (KK), menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal yang rumahnya dekat dengan sekolah tujuan, dengan membayar sejumlah biaya," sambung senator asal Kalimantan Utara itu. Menanggapi kecurangan sistem PPDB, Retno Listiyarti selaku Dewan Pakar FSGI menjelaskan sistem penerimaan berdasarkan nilai akademik yang berlangsung sebelum sistem zonasi justru memberatkan anak-anak dari masyarakat miskin. "Peserta didik yang memiliki nilai akademik tinggi umumnya didominasi anak-anak dari keluarga berada yang sarana prasarana memadai, mampu membayar guru privat dan gizinya sudah baik sejak kecil," lanjut Retno. Di kesempatan yang sama, Wasekjen PB PGRI Jejen Musfah melihat sebelum PPDB sistem zonasi diberlakukan banyak terjadi ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. "Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik tidak boleh dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh dieksklusifkan untuk orang atau kalangan tertentu, dan tidak boleh ada praktik diskriminasi," tutur Jejen. Sementara itu, Lily Amelia Salurapa menilai perlu dilakukan penataan kembali dari Kemendikbud dari PPDB sistem zonasi. Dirinya meminta agar pengawasan terhadap verifikasi kependudukan dilakukan dari tingkat terdekat seperti RT dan RW. "Peningkatan pengawasan sistem kependudukan perlu dilakukan. Jangan sampai tujuan baik PPDB sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan tercoreng oleh kecurangan yang banyak terjadi," tutur Lily Senator asal Sulawesi Selatan.**hes

Humas Senin, 04 September 2023 09.42.00

Selengkapnya

Ibunda Imam Masykur: Haji Uma, Mengapa Mereka Bunuh Anak Saya?...

dpd.go.id - Ibu Fauziah (47) ibunda dari Imam Masykur (25) warga Bireuen korban penganiayaan hingga tewas yang diduga dilakukan oknum Pampampres sudah berada di Jakarta untuk mencari keadilan bagi anaknya. Setiba di Jakarta pada Minggu 03 September 2023, Ibunda Imam Masykur disambut oleh tim advokat Hotman Paris Jakarta dan H. Sudirman alias Haji Uma anggota DPD RI asal Aceh. Di awal perbincangannya dengan Haji Uma, dengan wajah kosong ibunda Imam Masykur melontarkan pertanyaan yang tak mampu dijawab Haji Uma. “Teungku Haji, Mengapa mereka bunuh anak saya” ungkap Ibunda Imam Masykur kepada Haji Uma. Mendengar pertanyaan Ibunda Imam Masykur, Haji Uma sempat tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa, sangat berat bagi Haji Uma untuk menjawab pertanyaan ibunda Imam Masykur, sementara tatapan datar ibunda Imam Masykur terus tertuju kepada Haji Uma berharap jawaban. Haji Uma sesaat memalingkan wajah sambil mencari jawaban yang dapat menenangkan hati ibunda Imam Masykur. “Ibu banyak bersabar ya, itu sudah takdir Allah, empat hal kehendak Allah yang tidak dapat ditolak oleh manusia, langkah, rezeki, jodoh dan maut” ungkap Haji Uma berusaha menenangkan Ibunda Imam Masykur. Ibunda Imam Masykur kembali bertanya kepada Haji Uma terkait kabar bahwa Haji Uma sudah berjumpa dengan pelaku pembunuh anaknya. “Na neutanyong Tgk Haji pakon awak nyan tega ji siksa dan jipoh aneuk lon (apakah haji Uma pernah menanyakan kepada pelaku mengapa mereka tega menyiksa dan mebunuh anak saya)”, tambah Ibunda Imam Masykur. Haji Uma membenarkan bahwa dirinya bersama Fadlullah Dek Fad sudah bertemu dengan pelaku di Pomdam Jaya dan sudah bertanya kepada pelaku mengapa begitu tega mereka menyiksa dan membunuh Imam Masykur. Haji Uma juga menjelaskan bahwa dirinya dan Dek Fad tidak terpengaruh dengan penyesalan pelaku atas kejadian ini dan penjelasan pelaku bahwa tidak berniat sama sekali mengakhiri hidup Imam Masykur. “Hukum tetap harus tegak, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum, saya akan selalu mengawal proses hukum kasus ini sampai ibu mendapatkan keadilan bagi Almarhum” Jelas Haji Uma kepada Ibu Almarhum. Haji Uma mengajak sembari berjuang mendapatkan keadilan tidak lupa pula selalu mendoakan Almarhum Imam Masykur mendapatkan tempat yang layak disisi Allah SWT.(*)

Humas Senin, 04 September 2023 09.37.00

Selengkapnya

Bertemu Ketua DPD RI, Kepala Desa se-Pasuruan Titip Aspirasi untuk...

PASURUAN, dpd.go.id - Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Pasuruan menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aspirasi itu disampaikan langsung oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pasuruan Mohammad Alim kepada Ketua DPD RI pada acara silaturahmi dengan kepala desa se-Kabupaten Pasuruan di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti Kabupaten Pasuruan, Senin (4/9/2023). Dalam kesempatan itu, Alim menyebut ada dua aspirasi yang sedang diperjuangkan oleh kepala desa se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Dan, ia berharap Ketua DPD RI dapat turut serta memperjuangkan aspirasi yang tengah mereka perjuangkan tersebut. "Pertama mengenai perjuangan kepala desa yang telah diusulkan di Jakarta, agar masa jabatan kepala desa dapat diperpanjang menjadi sembilan tahun. Saya berharap Ketua DPD RI dapat ikut memperjuangkan usulan tersebut," kata Alim. Dikatakannya, hal itu dilakukan guna memangkas biaya Pilkades di Indonesia yang cukup menguras keuangan negara. "Dana tersebut sesungguhnya bisa dialokasikan untuk pembangunan di Indonesia," tutur Alim. Aspirasi kedua, Alim melanjutkan, kepala desa se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasuruan berharap agar kepala desa dan perangkatnya memiliki gaji bulanan. "Mohon dibantu juga gaji untuk kepala desa dan perangkat desa. Paling tidak setiap bulan, besarannya sesuai UMR," kata Alim. Menjawab hal tersebut, Ketua DPD RI mengaku telah sejalan dengan apa yang tengah diperjuangkan oleh kepala desa se-Indonesia, termasuk di Pasuruan. "Saya telah bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi yang sedang diperjuangkan ini, yaitu masa jabatan sembilan tahun dan gaji bulanan," kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, DPD RI juga sangat concern dengan isu yang diperjuangkan oleh kepala desa. Itu sebabnya, sebagai Ketua DPD RI ia menugaskan Komite I untuk membahas dan mengkaji, serta memperjuangkan hal tersebut. "Sesungguhnya perjuangan itu telah selesai, dan sekarang kita tinggal menunggu keputusan Presiden terkait hal itu," tutur LaNyalla. Sementara itu, dalam pidatonya LaNyalla menegaskan, sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki peranan yang cukup strategis dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan negara. "Untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara, memerlukan kerja sama, semangat kejuangan dan sumbangsih positif serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali. Dan pondasi paling penting adalah dari pemerintahan terkecil, yaitu desa," kata LaNyalla pada acara yang mengambil tema 'Koreksi Sistem Bernegara Indonesia untuk Membangun Ketahanan dari Desa' itu. Ditegaskan LaNyalla, desa merupakan benteng terakhir bagi negara seperti Indonesia dalam membangun ketahanan, baik itu ketahanan pangan, ketahanan sosial, maupun ketahanan ekonomi. Dikatakannya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaaan sumber daya alam yang berada di desa-desa kita, yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami situasi global yang sedang berubah, karena saat ini dunia sedang bergerak cepat melakukan re-posisi. Melakukan perubahan orientasi. Dan semua negara sedang berlomba membangun kekuatan dengan memaksimalkan keunggulan masing-masing. "Dalam kerangka itu pula, Indonesia memerlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan. Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa," ucap LaNyalla. Dengan begitu, Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, akan terwujud penjelmaan seluruh rakyat. Sehingga, hakikat kedaulatan rakyat benar-benar memiliki tolok ukur dan saluran di dalam mekanisme ketatanegaraan kita. LaNyalla melanjutkan, sistem terbaik rumusan para pendiri bangsa ini belum pernah kita terapkan secara benar di Era Orde Lama dan Orde Baru. "Tetapi sudah kita kubur dan buang, melalui amandemen yang kita lakukan pada saat Reformasi di tahun 1999 hingga 2002 silam," tegasnya. Menurut LaNyalla, hal ini harus menjadi perhatian semua komponen bangsa dan harus menjadi kesadaran kolektif bangsa ini. Yaitu mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara yang saat ini kita terapkan dan jalankan. Sebab, yang terjadi saat ini adalah kekuasaan menjalankan negara hanya ada di tangan ketua partai dan Presiden terpilih. Selain di ranah politik, LaNyalla menyebut sejak amandemen era Reformasi itu pula negara ini juga tak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. Karena ekonomi dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta. "Sehingga kita semakin sering mendengar dan melihat, bagaimana penduduk desa harus dipindahkan atau terusir karena adanya aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh korporasi-korporasi atas sumber daya alam di desa-desa tersebut," tutur LaNyalla. Padahal, kata LaNyalla, makna dari Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sama sekali bukan seperti itu. Karena maknanya adalah ekonomi ini harus disusun atas usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. "Karena itu, penting saya sampaikan di sini, bahwa rakyat, termasuk penduduk di desa, di mana sumber daya alam itu berada, harus menjadi bagian dari kesejahteraan ekonomi. Harus menjadi bagian dari manfaat ekonomi. Itulah yang disebut dengan keterlibatan rakyat dalam usaha bersama. Itulah konsep public, private, people, partnership," ujar LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla menilai tak ada jalan lain dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. "Satu-satunya cara adalah kita harus kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Tentu dengan penyempurnaan dan penguatan," ulas dia. Caranya, LaNyalla menjelaskan, dengan kita kembali dulu kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, lalu kita lakukan amandemen dengan Teknik Adendum, sebagai penyempurnaan dan penguatan agar kita tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di masa lalu. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ahli Zaldy Irza Pahlevy Abdurrasyid, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei dan M. Ravi, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan. Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Dandim 0819 Pasuruan yang diwakilkan Perwira Penghubung Mayor Kav Edi Sunarto, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Makung Ismoyo Jati, Wakapolres Pasuruan Kompol Hendry Ferdinand Kennedy, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pasuruan Mohammad Alim dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Senin, 04 September 2023 09.24.00

Selengkapnya

Buka Pameran Lukisan, Nono Sampono Apresiasi Karya Seni Budi Karmanto...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono membuka pameran lukisan tunggal ke-10 karya Budi Karmanto yang akrab disapa Budi Kodok di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (3/9/2023). Nono Sampono mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan pameran seni lukis ini. Melalui pameran lukisan, diharapkan masyarakat bisa melihat, menilai suatu karya seni lukis dan menangkap pesan yang terkandung di dalam lukisan tersebut. “Saya sangat memberikan apresiasi Mas Budi, berkaryalah terus, menyampaikan pesan-pesan itu pada kita semua. Mudah-mudahan ada kesadaran oleh berbagai pihak apalagi yang mendapatkan amanah bertanggungjawab untuk mengisi kemerdekaan ini”, ujar Nono Sampono. Menurut Nono, seni sebagai bentuk ekspresi dan refleksi, menuntut seniman untuk mengekspresikan diri tanpa batas dan mempertanyakan norma yang ada. Karya Budi Karmanto, dengan menggabungkan elemen tradisional dan kontemporer, menjadi ruang dialog antara keberlanjutan dan perubahan. Dalam proses kreatifnya, Budi Karmanto telah berhasil mengemas berbagai emosi, perenungan dan eksplorasi krestivitas kedalam guratannya, seolah mengajak kita semua untuk meresapi pesan yang disematkan dalam karya-karyanya. Bicara tentang kodok, figur makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang hidup di dua media, baik di darat maupun di air. Bahkan terlihat di lumpur kotor, tapi apakah kodok ini sesuatu yang “kotor” ? Mesti ada maksudnya Tuhan menciptakan. Dan itu menjadi pembelajaran buat kita manusia bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan itu ada maksudnya, ada nilainya. “Berkaryalah terus, bukan sekedar hanya tentang keindahan dari lukisan ini, tapi justru yang lebih penting adalah pesan-pesan moralnya.” ujar Nono. Nono Sampono berharap masyarakat penikmat seni dapat menggali dan menyerap pesan-pesan semangat dalam mengisi kemerdekaan karya seni lukis. “Semoga bisa mengingatkan kita semua, bahwa kita punya tugas dan kewajiban sejarah untuk membuat negeri ini lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, lebih adil dan masyarakat bangsa Indonesia semakin lebih baik,” tutup Nono Sampono.(*)

Humas Minggu, 03 September 2023 09.08.00

Selengkapnya

Akademisi Ubhara Berharap Proposal Kenegaraan Ketua DPD RI Bawa Perbaikan...

SURABAYA, dpd.go.id - Jajaran Civitas Akademika Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya mengapresiasi proposal kenegaraan yang dirumuskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Proposal kenegaraan yang sudah disampaikan Ketua DPD RI di berbagai kesempatan itu diharapkan dapat membawa perbaikan bagi bangsa ke depannya. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI dengan tema 'Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa' yang diselenggarakan di Kampus Ubhara, Sabtu (2/9/2023). Dosen Hukum Tata Negara/Administrasi Negara Universitas Bhayangkara Surabaya, Jamil menuturkan, dari lima proposal kenegaraan yang disampaikan LaNyalla, ia melihat proposal pertama hingga ketiga menarik untuk diberikan perhatian serius. Dikatakan Jamil, soal teori kedaulatan rakyat mengacu kepada JJ Rousseau dan Thomas Hobbes, di mana bermakna bahwa kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi harus mencerminkan kehendak umum/bersama. Lalu, kata dia, rakyat sendiri yang menentukan bagaimana ia dipimpin dan oleh siapa ia dipimpin. Hal terpenting juga adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan tang menyangkut seluruh rakyat. "Teori kekuasaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara menjembatani kedua tokoh tersebut di atas," tutur Jamil. Dikatakannya, proposal tawaran kedua akan ada kekuatan di parlemen, dalam hal ini DPR RI yakni dari partai politik dan perseorangan. "Inilah bentuk check and balance. Sekarang ini kan tidak ada check and balance," tutur Jamil. Untuk proposal tawaran ketiga, yang terpenting adalah tolok ukur kualifikasi siapa Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang dimaksud. Staf pengajar di Fakultas Hukum Ubhara lainnya, Siti Ngaisah menilai perlu beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proposal kenegaraan yang diajukan Ketua DPD RI. Yang terpenting, kata dia, indikator masing-masing proposal terperinci dengan jelas. "Misalnya MPR yang akan dikembalikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Harus diperjelas bagaimana MPR akan bekerja dalam kerangka sistem ketatanegaraan kita dan lain sebagainya," ujar Siti Ngaisah. Yang terpenting dari semua itu, Siti Ngaisah sependapat orientasi akhir dari proposal kenegaraan yang diajukan oleh Ketua DPD RI. Tentunya, demi perbaikan sistem kenegaraan kita. "Tentu ini adalah upaya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mencapai tujuan bernegara yang berdasarkan Pancasila," tutur Siti Ngaisah. Dalam FGD itu, dua orang narasumber dihadirkan. Mereka adalah Pengamat Ekonomi-Politik, Dr Ichsanuddin Noorsy, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi. Dalam paparannya, Ichsanuddin Noorsy menilai tak habis pikir bagaimana restrukturisasi kelembagaan yang terjadi di Indonesia berjalan tanpa dasar dan teori yang jelas. "Check and balance tidak jelas. Kalau Presiden salah siapa yang menegur. Prosesnya itu panjang kalau mau impeachment. Tapi hasil akhir, kembali diserahkan kepada DPR RI," tutur Ichsanuddin. Ichsanuddin menilai apa yang saat ini terjadi di Indonesia, arah perjalanan bangsa hanya ditentukan oleh sembilan orang ketua umum partai politik saja. "Bagaimana mungkin arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh sembilan orang ketua umum partai politik saja. Tidak salah kalau disebut bahwa negara ini hanya dikendalikan oleh partai politik saja," ujar Ichsanuddin. Dikatakan Ichsanuddin, problematika yang saat ini ada sumbernya ada di hulu, bukan di hilir. Itu sebabnya, wacana untuk mengkaji ulang sistem bernegara kita adalah suatu hal yang menjadi keharusan. Dalam paparannya Noorsy banyak membedah filosofi dari Azas bernegara Indonesia, yang kemudian menjadi kacau karena sudah tidak sambung antara azas dan sistem akibat amandemen di era reformasi. Narasumber lainnya, Dr Mulyadi menambahkan, semangat Reformasi saat itu agak berlebihan sehingga pada akhirnya dilakukan amandemen konstitusi sebanyak empat tahap pada tahun 1999-2002. "Padahal, kalau fakta berbeda dengan teori, ubah faktanya, bukan ganti teorinya. Saat itu, MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara itu hanya ada di Indonesia. Tapi itu kita ubah. Kita rusak semuanya," kata Mulyadi. Jika melihat realitas saat ini, Mulyadi menyebut sistem demokrasi tak memberikan kualitas yang baik bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. "Kalau kita lihat saat ini, demokrasi macam apa yang Anda janjikan dalam mengelola Republik ini. Pertanyaannya juga, apakah saat ini kita sudah berdaulat? Jawabnya tidak," tegas Mulyadi. Bukan tanpa alasan hal itu dikatakannya. Menurut dia, ciri-ciri kedaulatan adalah kita diberikan hak mengatur segalanya. "Saat ini yang terjadi seperti apa? Tidak seperti itu. Indonesia ini gabungan dari bangsa-bangsa lama. Nah sekarang, rakyat itu tak punya kekuasaan. Tak bisa menyatakan dan mengurus apa yang menjadi kehendaknya," tutur Mulyadi. Dalam keynote speech-nya, sebagai inisiator gerakan penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, Ketua DPD RI menawarkan lima proposal kenegaraan yang menurutnya telah mengadopsi apa yang menjadi tuntutan Reformasi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum. Proposal pertama, kata LaNyalla, yakni mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga diisi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. Kedua, membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta pemilu unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan political group saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh people representative. Ketiga, memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden, seperti terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis kesejarahan negara-negara dan bangsa lama di Nusantara, yaitu raja dan sultan nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. Keempat, memberikan ruang pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. Dan kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Kepala Kantor DPD RI Wilayah Jawa Timur, Rony Suharso dan Pegiat Konstitusi, dr Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari Civitas Akademika Universitas Bhayangkara dihadiri Wakil Rektor III Ubhara Ismail, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Ubhara Dr Karim, Dosen Hukum Tata Negara/Administrasi Negara Ubhara Jamil, Staf pengajar di Fakultas Hukum Ubhara, Siti Ngaisah, moderator Azizul Hakiki beserta ratusan mahasiswa.(*)

Humas Sabtu, 02 September 2023 11.15.00

Selengkapnya

Abdullah Puteh Kunjungi Rumah Duka Almarhum Imam Masykur...

Bireuen, Aceh, dpd.go.id – Anggota DPD RI Provinsi Aceh, Prof. Abdullah Puteh mengunjungi rumah duka Almarhum Imam Masykur bin Mansur di Mon Klayu, Gurugok, Bireuen, Aceh pada Jumat malam (01/09) lalu. Setelah berdoa bersama untuk Almarhum Imam Masykur, Prof. Puteh menyatakan kesediaannya untuk membantu keluarga yang sedang berduka, terutama dalam mengawal kasus meninggalnya Imam Masykur setelah diculik di Jakarta. "Sebagai sesama keluarga dari Aceh, tentu saya akan membantu, terlebih lagi kasus ini sangat melukai hati Masyarakat Aceh. Perilaku ini harus dibayar tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Prof. Puteh. Dalam kunjungan tersebut, Prof. Puteh tidak hanya membawa bungong jaroe sesuai dengan adat resam budaya Aceh, tetapi juga meluangkan waktu untuk melakukan samadiah bersama rombongannya. Keluarga Almarhum Imam Masykur, melalui Prof. Abdullah Puteh, mengungkapkan harapannya agar pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta dapat mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendapatkan keadilan. Hal ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi keluarga Almarhum Imam Masykur. Selama kunjungan takziah di kediaman Almarhum Imam Masykur, anggota DPR RI asal Aceh yang duduk di Komisi I, Fadhlullah (Dek Fad), melakukan video call dari Jakarta. Dek Fad menyampaikan informasi bahwa semua pelaku sudah ditahan dan tentunya akan diproses sesuai hukum. "Kita akan mengawal kasus ini hingga tuntas," tegas Dek Fad, yang juga Anggota DPR RI dari Bumi Serambi Mekkah tersebut. Tidak hanya Prof. Puteh, baik Dek Fad maupun Bg Lah, mereka semua berharap agar keluarga dapat bersabar dan tabah menghadapi ujian ini. "Kami yakin semuanya ada hikmah, tetapi tetap harus usut tuntas pelaku hingga mendapatkan hukum yang setimpal," tutup mantan Gubernur Aceh itu.(*)

Humas Sabtu, 02 September 2023 09.47.00

Selengkapnya

Datangi Pomdam Jaya, Haji Uma dan Fadhlullah Koordinasi Terkait Kasus...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman S.Sos atau Haji Uma bersama Fadhlullah SE, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra asal Aceh mendatangi Pomdam Jaya, Jumat (1/9/2023). Kedatangan dua wakil rakyat asal Aceh yang mewakili Forbes Anggota DPR/DPD Aceh ini diterima oleh Komandan Pomdam Jaya, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar Komandan Pomdam Jaya yang didmapingi Kapendam Jaya, Letnan Kolonel Inf Herbert Andi Amino Sinaga, S.I.P. Adapun agenda kedatangan Haji Uma dan Dek Fadh yaitu untuk melakukan koordinasi menyangkut perkembangan proses hukum atas kasus pembunuhan Imam Masykur oleh oknum Paspampres dan 2 anggota TNI lainnya yang saat ini sedang ditangani Pomdam Jaya. Fadlullah atau akrab disapa Dek Fadh, mengatakan bahwa kasus ini perlu terus dipantau dalam upaya pengawalan agar proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan bagi keluarga korban dan masyarakat Aceh umumnya. "Kasus ini perlu terus dipantau serta dikawal, supaya berjalan transparan dan memberi rasa keadilan bagi keluarga korban maupun rakyat Aceh secara umum. Untuk itu, kami mewakili Forbes anggota DPR/DPD asal Aceh melakukan koordinasi dengan Pomdam Jaya ", ujar anggota Komisi 1 DPR RI dan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh ini. Selain melakukan pertemuan koordinasi dengan petinggi Pomdam Jaya, Dek Fadh dan Haji Uma juga berkesempatan menemui tiga oknum TNI yang diduga sebagai pelaku pembunuhan almarhum Imam Masykur, didampingi Komandan Pomdam Jaya dan Kapendam. Sementara itu, Haji Uma menyampaikan bahwa kasus ini harus di usut secara tuntas dan terang benderang. Termasuk kemungkinan adanya motif lain, salah satunya terkait bisnis obat terlarang yang saat ini sedang dikembangkan oleh pihak kepolisian. "Harus diusut tuntas terutama motifnya, termasuk relasi kasus ini dengan bisnis obat terlarang seperti yang merebak dirumah publik. Keduanya harus diusut terpisah secara tuntas", pungkas Haji Uma Dalam pertemuan itu, Pomdam Jaya sendiri sepakat memilah masalah ini antara penganiayaan dan kasus obat ilegal dan ranahnya antara Pomdam Jaya dan kepolisian nantinya. Selain itu, Pomdam Jaya juga membuka akses dan akan memfasilitasi orang tua korban jika ingin bertemu dengan pihak Pomdam Jaya. Terkait hal ini, Haji Uma dan Dek Fadh sangat sepakat dan jika diperlukan akan menjembataninya atas nama Forbes DPR/DPD Aceh.(*)

Humas Sabtu, 02 September 2023 09.42.00

Selengkapnya

Grand Launching Duta Taichi Indonesia, LaNyalla Ingatkan Pentingnya Bangsa Kembali...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada segenap elemen bangsa untuk tetap berpegang teguh menyandarkan jalannya bangsa dan negara ini kepada Pancasila. Menurut LaNyalla, Pancasila merupakan falsafah bangsa yang menjadi norma hukum tertinggi di negara ini. "Sayangnya, sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002, kita tak lagi menjadikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Maka, kita harus menjalin komitmen dan ketegasan, bahwa kita harus kembali kepada Pancasila," kata LaNyalla dalam sambutannya pada acara Grand Launching Duta Taichi Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). Menurut LaNyalla, salah satu alasan berkembang pesatnya olahraga Taichi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, berkat hebatnya nilai-nilai yang ada di Indonesia, yaitu nilai kebhinekaan, nilai persatuan, yang semua nilai tersebut sudah terangkum di dalam falsafah hidup kita, yaitu Pancasila. "Oleh karena itu, Indonesia selalu bisa menyerap semua tradisi dan budaya yang masuk ke Indonesia. Untuk kemudian dapat dikembangkan dan dilakukan secara inklusif," papar LaNyalla. Dengan begitu, olahraga Taichi tak hanya menjadi milik komunitas atau etnis tertentu saja, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. LaNyalla berharap keberagaman, kebhinekaan dan rasa persatuan tetap terajut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk tidak melupakan falsafah bangsa kita, yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila. "Karena itulah nilai-nilai yang mampu menyelamatkan Indonesia sepanjang masa," demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla juga mengapresiasi jajaran Pengurus Pusat Duta Taichi Indonesia yang sukses mengembangkan dan menyebarluaskan olahraga Taichi, yang sekaligus adalah olahraga kesehatan masyarakat. Menurut LaNyalla, hal itu terjadi karena masyarakat luas semakin mengerti pentingnya memilih olahraga yang tepat untuk kesehatan, terutama bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut. "Olahraga ini cukup digemari di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa pengurus Duta Taichi Indonesia berhasil menjadikan olahraga Taichi mudah dikenali dan mudah diterima oleh beragam masyarakat luas," tutur LaNyalla. Pada kesempatan itu, hadir di antaranya Ketua Umum Duta Taichi Toni Liono, Ketua DPP Duta Taichi KH Zainuddin Husni, Ketua Dewan Pembina Duta Taichi FX Teguh Kinarto, anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, Ketua Umum KORMINAS Hayono Isman, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, tokoh pers Dahlan Iskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Sabtu, 02 September 2023 09.26.00

Selengkapnya

Temui Kapolda, Ketua DPD RI Sampaikan Aspirasi Pesilat Jatim ...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemui Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Toni Harmanto. Dalam pertemuan yang digelar di Mapolda Jatim, Ketua DPD RI menyampaikan aspirasi para pesilat di Jatim terkait himbauan Polda Jatim untuk membongkar tugu-tugu perguruan silat di sejumlah kota dan kabupaten di Jatim. Salah satu hal yang menjadi perhatian Ketua DPD RI adalah isu pembongkaran tugu yang belakangan menjadi perbincangan sejumlah perguruan silat di Jatim. Pasalnya, mereka merasa tidak ada yang salah dengan pembangunan tugu tersebut. apalagi hal itu sebagai penanda kearifan lokal, terutama di kabupaten dan kota madiun, dimana menjadi pusat perguruan silat. “Kedatangan saya ke Mapolda Jatim ini untuk menyampaikan secara langsung aspirasi mereka yang dikirimkan kepada saya di DPD RI. Karena hal ini harus jelas dan tidak menimbulkan masalah di grass root. Apalagi tugu-tugu lambang perguruan silat tersebut mereka bangun swadaya dan sudah menjadi bagian dari kearifan seni budaya lokal,” tandas LaNyalla, Jumat (1/9/2023). Seperti diketahui, sebagai upaya meminimalisir keributan dan bentrokan antar perguruan silat di sejumlah kota di Jatim, Polda Jatim meminta kepala daerah se Jatim untuk membongkar tugu-tugu lambang perguruan persilatan yang berada di tempat umum. Mengingat salah satu pemicu bentrokan, acapkali dimualai dari adanya aksi vandalisme terhadap tugu-tugu tersebut oleh orang tak dikenal. “Tetapi yang kami minta untuk dibongkar adalah tugu-tugu lambang pergurusan silat yang ada di atas tanah milik negara. Di jalan protokol, di persimpangan dan sejenisnya. Kalau di tanah pribadi, di depan rumah, silakan saja. Tetapi di jalanan umum, itu yang sering menjadi pemicu bentrokan akibat aksi perusakan oleh oknum yang tidak dikenal,” ungkap Kapolda. Meski demikian, LaNyalla selaku senator asal Jatim mengingatkan semua pihak agar mengedepankan dialog dan langkah persuasif. Jangan malah menimbulkan permasalahan baru, mengingat kita memasuki tahun politik. Sementara jatim adalah salah satu barometer Indonesia. “Apalagi persoalan silat. Salah satu warisan budaya Nusantara yang teah diakui dan ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda, pada 12 Desember 2019 lalu. Oleh karena itu, keberadaannya harus kita lestarikan dan jaga dengan baik," tukas LaNyalla. Diakhir pertemuan, LaNyalla juga menyampaikan secara langsung surat aspirasi dari sejumlah perguruan silat di Jatim, yang sudah ditandatangani seluruh ketua perguruan silat yang ada di Jatim. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Staf Ahli Zaldy Pahlevy Abdurrasyid dan Kepala Kantor DPD RI Wilayah Jawa Timur, Roni Suharso. Sedangkan Kapolda Jatim didampingi Irwasda Kombes Pol Wiji, Dirintelkam Polda Jatim, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, Dirreskrimum Kombes Pol Totok Suharyanto, Wadirreskrimsus AKBP Arman, Dirbinmas Kombes Pol Asep Irpan Rosadi dan Kabidkum Kombes Pol Sugeng Riyadi.(*)

Humas Jumat, 01 September 2023 09.21.00

Selengkapnya

Kasus ISPA meningkat, Fahira Idris: Dampak Polusi Udara Kemana-mana...

Jakarta, dpd.go.id — Kasus ISPA yang meningkat di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek adalah salah satu dampak buruk dari tingginya polusi udara yang hingga saat ini belum terkendali. Jika tidak ada upaya konkret memperbaiki kualitas udara, maka dikhawatirkan tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan manusia tetapi juga sektor-sektor lain mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga pariwisata. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, selain berdampak serius terhadap kesehatan manusia, buruknya kualitas udara di sebuah wilayah atau kota memberi dampak turunan yang juga serius terutama terhadap lingkungan dan ekonomi. Menurutnya, warga sebagai penggerak utama ekonomi sebuah kota, tidak akan optimal menjalankan perannya jika derajat kesehatannya menurun yang otomatis produktivitasnya juga akan menurun. Sebuah kota, yang tidak bisa mengendalikan polusi udara juga akan bermasalah dengan persoalan lingkungan karena partikel polutan dapat merusak vegetasi, menyebabkan eutrofikasi air, dan merusak lingkungan perairan atau ekosistem air. “Sebuah kota yang derajat kesehatan masyarakatnya turun dan lingkungan hidupnya terganggu maka produktivitasnya akan rendah dan ini berdampak langsung terhadap laju ekonomi kota tersebut. Kota yang polusi udaranya tinggi juga berdampak buruk terhadap citra kota sehingga wisatawan dan even-even besar enggan berkunjung dan mengadakan kegiatan di kota tersebut. Oleh kerana itu, polusi udara di Jabodetabek harus segera dikendalikan, karena dampaknya bisa ke mana-mana dan merugikan kita semua,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (31/8). Kerugian lain yang juga harus ditanggung dari polusi udara, lanjut Fahira Idris, negara dan masyarakat harus mengeluarkan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Ini karena jika polusi udara tidak terkendali dipastikan akan meningkatkan kasus ISPA di masyarakat dan penyakit gangguan pernapasan lainnya. Bahkan dalam jangka panjang, partikel-partikel polutan udara dapat mengganggu fungsi normal paru-paru dan jantung, yang dapat berujung pada peningkatan risiko penyakit seperti jantung dan stroke. “Sejatinya, polusi udara ini adalah persoalan yang sangat serius karena semua terdampak dan merugikan kita semua. Saya berharap Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sesegera mungkin menemukan formulasi yang konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi polusi udara ini. Polusi udara ini harus diatasi agar kita terhindar dari kerugian yang lebih besar lagi,” pungkas Senator Jakarta ini. #

Humas Kamis, 31 Agustus 2023 14.50.00

Selengkapnya

Senator NTT : Berantas Judi Online Sampai Daerah...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mendukung langkah Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberantas judi online. Namun dia berharap pemberantasan tindakan kejahatan tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi sampai ke daerah-daerah seperti NTT. “Di NTT, judi online itu sangat menjamur. Orang tua, anak muda hingga anak-anak ikut. Ibu-ibu, anak gadis pun ikutan juga. Ini meresahkan sekali,” kata Abraham di Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. Senator tiga periode ini menyebut ada masyarakat yang sampai menjual tanah hanya karena mau ikut judi online. Kemudian ada yang tidak kerja kebun karena sibuk judi online. Fenomena lainnya adalah banyak yang meminjam uang ke orang lain agar punya modal ikut judi online. Bahkan ada yang pinjam ke bank dengan gadai tanah atau rumah supaya dapat modal judi online. “Ini benar-benar tidak waras. Banyak harta habis karena kalah judi online,” tegas Abraham. Pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini berharap tindakan pemberantasan judi online sampai ke daerah. Jangan sampai oknum aparat malah ikut backup (dukung) praktik illegal tersebut. “Jarang saya lihat ada penggerebekan di daerah. Apa karena server ada di daerah lain atau luar negeri. Jika dibiarkan, bisa habis satu generasi hanya karena judi online,” tutur Abraham. Sebelumnya, Polri mengungkap sudah ada 866 tersangka yang ditangkap sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023 dari judi online. Angka itu terdiri atas 760 tersangka ditangkap sepanjang 2022. Sedangkan sepanjang 2023, sejak awal tahun hingga 30 Agustus kemarin sudah ditangkap 106 tersangka. Sementara Kominfo telah memblokir sebanyak 40.000 situs pada tahun 2023 ini. Sepanjang lima tahun terakhir, ada sekitar 840.000 situs judi online diblokir. Adapun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, ada sekitar Rp 57 triliun perputaran uang perjudian pada tahun 2021. Angka itu meningkat sampai Rp 82 triliun lebih di 2022. Data PPATK juga menyebut ada peningkatan aliran uang mencurigakan yang terjadi di dalam perputaran uang judi online. Di tahun 2021 ada sekitar 3.446 kasus. Sementara tahun 2022 meningkat pesat jadi 11.222 kasus.(*)

Humas Kamis, 31 Agustus 2023 14.34.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Soroti Wacana Debt Transfer Utang Holding Perkebunan...

JAKARTA, dpd.go.id - Rencana aksi korporasi Holding Perusahaan BUMN Perkebunan (PTPN III) yang akan menawarkan pengalihan utang (debt transfer) ke bank-bank plat merah (Himbara) senilai Rp.41 triliun mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, selain mendapat tentangan dari sejumlah kreditur lama mereka, holding perusahaan perkebunan tersebut masih punya pekerjaan besar untuk memperbaiki performa dan menyelesaikan beberapa persoalan yang melilit. LaNyalla juga mengingatkan bank-bank negara untuk mengedepankan prudential banking principle, melalui prinsip 5C (character, collateral, capacity, capital dan condition of economic) yang ketat. Sehingga bukan karena sesama BUMN, lalu prinsip kehatian-hatian menjadi kendor. “Ingat lho, ada ancaman pidana dan denda bagi bank yang terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Apalagi ada sejumlah isu yang melingkupi perusahaan holding perkebunan itu,” tukas LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sejumlah persoalan yang melingkupi perusahaan tersebut harus menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Di antaranya PTPN II yang masih tersangkut masalah terkait pelepasan aset HGU. Sementara PTPN XI kantornya baru digerebek KPK, yang mengangkut sejumlah dokumen. “Clearkan dulu masalah-masalah itu. Termasuk mengapa kreditur lama menolak skema aksi korporasi tersebut. Biar terang informasi tersebut. Terutama bagi bagi bank Himbara. Sebab di situ ada dana publik dan penyertaan modal negara,” tandasnya. Ketua DPD RI mengaku akan meminta Komite IV di DPD RI yang menjadi mitra pengawas perbankan serta moneter dan fiskal untuk mencermati hal ini. (*)

Humas Rabu, 30 Agustus 2023 14.29.00

Selengkapnya

BAHAS KEPASTIAN PEMILU DAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN SERTA TEMPAT...

Humas Rabu, 30 Agustus 2023 09.52.00

Selengkapnya

KOMITE I: DESENTRALISASI PERLU DITATA ULANG...

Jakarta, dpd.go.id - Salah satu kegiatan Komite I DPD RI pada masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 adalah mengundang pakar/ahli untuk membahas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kegiatan dalam bentuk RDPU dilaksanakan di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan jakarta (29/08). RDPU yang diikuti oleh anggota Komite I DPD RI tersebut menghadirkan 3 (tiga) ahli pemerintahan sebagai narasumber, antara lain Prof. Dr. Siti Zuhro, Robert Na Endi Djaweng, S.IP., M.Si dan Dr. Halilul Khairi. RDPU dipimpin oleh ketua Komite I, Senator Fachrul Rozi. Pada sambutan pengantar, Fachrul Rozi mempertanyakan apakah otonomi daerah masih ada, atau sekarang kita berada pada kondisi the end of otonomi daerah. Endi Djaweng menyatakan bahwa kita sudah mempraktekkan otonomi daerah dengan berbagai dinamikanya. Namun adanya gejala resentralisasi atau arus balik sudah mulai terasa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada Undang-Undang tersebut sebagian kewenangan yang dahulunya diserahkan kepada kabupaten/Kota ditarik ke tingkat provinsi. Arus balik semakin nyata ketika semakin berkurangnya kewenangan kabupaten/kota sebagai dampak dari lahirnya Undang-Undang Cipta kerja, Undang-Undang Minerba, dan beberapa Undang-undang lainnya. Dibagian lain, Djaweng memandang bahwa perlu segera diterbitkan Desain besar otonomo Daerah sebagai dasar pembentukan daerah otonom baru. Hal menarik disampaikan oleh Djaweng adalah untuk mewujudkan desentralisasi maka DPD memiliki peran dengan memperkuat fungsi representasinya. Siti Zuhro mengatakan bahwa otonomi daerah hanya bisa dilaksanakan jika demokrasi dilaksanakan dan tergantung will dari pemerintah. Fakta sekarang, otonomi daerah sudah tidak dinihilkan oleh lahirnya berbagai aturan seperti Undang-Undang Cipta kerja, Undang-Undang Minerba. Bahkan pelaksanaan pilkada secara serentak secaar nyata wujud sentralisasi. Terkait IKN, Zuhro menyatakan bahwa Undang-Undang IKN dibuat secara tergesa-gesa. Hal itu ditunjukkan dengan kurang transparan dan kurangnya partisipasi publik didalam proses penyusunan regulasi. hal itulah yang menyebabkan Undang-Undang baru dilaksanakan, sudah dilakukan revisi. Narasumber lainnya, Halilul menyatakan bahwa keberadaan daerah otonom merupakan mandat konstitusi, bukan perintah eksekutif (presiden). Daerah otonom tidak sama dengan pemerintah daerah (kepala daerah). Sehingga daerah otonom bukan instansi atau unit organisasi birokrasi yang menjalankan fungsi administrasi. Daerah otonom menjalankan fungsi politik yang dimiliki oleh rakyat daerah itu. Halilul menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi akan memperkuat negara dan mencegah separatisme. Halilul pun mengamini pernyataan Djaweng dan Zuhro yang menyatakan bahwa adanya kecenderungan sentralisasi. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya fenomena penarikan kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat, seperti perizinan, pertambangan, kelautan dan anggaran. Kesimpulan dari RDPU tersebut antara lain, pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah perlu ditata ulang melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; dibutuhkan segera Peraturan Pemerintah terkait Penataan Daerah dan Desain besar Otonomi daerah dan mencabut moratorium bembentukan daerah otonom. Terkait revisi Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, revisi dilakukan memperhatikan secara sungguh-sungguh UUD 1945, Pasal 18, 18 A dan 18 B dan memperhatikan pandangan DPD RI, serta DPD RI berperan pelaksanaan desentralisasi dengan memperkuat pelaksanaan fungsi representasi.(*)

Humas Rabu, 30 Agustus 2023 09.46.00

Selengkapnya

Forum Tanah Air Temui Ketua DPD RI, Serahkan 10 Manifesto...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima Forum Tanah Air (FTA) di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (29/8/2023). Dalam kesempatan itu FTA menyerahkan 10 solusi dan tuntutan perubahan politik dan ekonomi dalam Manifesto Politik. Hadir Ketua FTA Indonesia, Donny Handricahyono, Liaison Officer FTA untuk DKI Jakarta, Asrianti Purwantini serta para anggota delegasi FTA antara lain Ahmad Fauzi dan Alfa Camrilla (Perwakilan FTA DKI Jakarta), Rusdi Ikhsan Aminy dan Nurjana Nasaru (FTA Sulawesi Utara) dan Muhammad Syafrudin P (FTA dari Kalimantan Barat). Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, ekonom Ichsanuddin Noorsy dan pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. LaNyalla menyampaikan bahwa ada beberapa bagian dari Manifesto Politik yang sama atau beririsan dengan upaya DPD RI mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa yang kemudian disempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum. "Misalnya pada proposal kenegaraan dari DPD RI pada nomor dua. Yakni membuka peluang adanya anggota DPR RI dari peserta pemilu unsur perseorangan, selain dari anggota partai politik. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non partai," tuturnya. Tidak mungkin, lanjutnya, pembuatan UU yang mengikat 270 juta rakyat hanya ditentukan oleh 9 ketua umum partai yang ada seperti sekarang. "Sebagaimana kita ketahui, menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, di Pasal 1 Ayat (1) jelas menyebut frasa kata ‘kelompok’, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan anggota. Artinya hakikat dari partai politik dalam tata negara layak disebut sebagai Political Group Representative. Sehingga tidak bisa disebut sebagai Wakil Rakyat murni. Lebih tepatnya Wakil Partai," ujar dia. Sementara terkait usulan FTA tentang public recalling terhadap anggota DPR, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin menjelaskan bahwa hal itu sulit diterapkan di Indonesia. "Di Amerika bisa diterapkan tapi di Indonesia akan sulit, karena Indonesia tidak seperti AS, dimana kaum berpendidikan di Indonesia lebih sedikit. Belum lagi sistem tersebut bisa saja di-engineering oleh aktor politik lain untuk me-recall anggota lainnya melalui sentimen publik," kata dia. Sementara itu Donny Handricahyono mengatakan Forum Tanah Air merupakan wadah para aktivis yang peduli dan cinta terhadap tanah air, baik itu yang berada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. "Kami tidak berorientasi kepada seorang figur politisi atau pejabat, juga tidak berorientasi kepada parpol, tidak menjadi bagian dari parpol, bukan relawan dan juga bukan kader partai. FTA selalu fokus pada isu penting yang membelenggu kehidupan rakyat untuk dicarikan solusi," tegas Donny.(*) Adapun Manifesto Politik dari Forum Tanah Air (FTA) adalah: 1. Menuntut hak dan wewenang kedaulatan tertinggi rakyat untuk memilih dan mengganti anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) di tengah jalan lewat mekanisme pergantian anggota DPR (recall election), dengan menghilangkan hak pergantian antar waktu (P.A.W) yang dimiliki oleh partai politik dengan merevisi UU MD3. 2. Menuntut agar semua anggota Parlemen (DPR/DPD/DPRD) dipisahkan dari ikatan partai politik dengan mengubah UU partai politik yang lebih demokratis dengan membatasi kekuasaan partai politik, dimana kekuasaan partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan daulat yang lebih tinggi dan lebih besar dari kedaulatan tertinggi rakyat. 3. Menuntut anggota Parlemen (DPR/DPD) dan pemerintah pusat agar KPU dibuat benar-benar netral, mandiri, terbuka, jujur, adil dan demokratis dalam menjalankan tanggung-jawab dan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, lepas dari segala pengaruh dan campur tangan siapapun dengan mengubah komposisi keanggotaan komisioner KPU dari 7 orang yang telah dipilih oleh DPR lewat seleksi, ditambah dengan 36 orang wakil dari 18 partai politik yg lolos dalam pemilu 2024, sehingga menjadi total 43 orang anggota komisioner KPU. 4. Menuntut agar persyaratan presidential threshold 20% dalam pasal 222, UU Pemilu No.7 tahun 2017 untuk bisa menjadi seorang CAPRES dihilangkan dengan merevisi UU Pemilu No.7 tahun 2017. 5. Menuntut pemisahan POLRI dari lembaga Eksekutif (Presiden), Legislatif dan Yudikatif dan menuntut agar Presiden tidak ikut campur, atau intervensi terhadap proses seleksi, pemilihan dan pengangkatan anggota komisi dan anggota lembaga negara independen lainya, seperti anggota MK, KY, KPK, KPU, BAWASLU, KOMNAS HAM, dsb. 6. Menuntut anggota MPR untuk segera mengoreksi kiblat bangsa yang telah keluar dari tujuan dan cita-cita pendiri NKRI dengan membuat amandemen ke-5 untuk memisahkan teks asli UUD 1945 dengan teks amandemen 4x kali (UUD 2002). 7. Menuntut pemerintah pusat, khususnya Presiden, DPR/DPD dan Menteri agar menjadikan NKRI sebagai negara yang mandiri secara keuangan, ekonomi, politik, teknologi dan pertahanan militer, lepas dari ketergantungan utang luar negeri dan utang dalam negeri yang begitu besar kepada negara asing, kreditor internasional dan lembaga keuangan internasional. 8. Mengubah sistem tanggung-jawab fiskal keuangan (APBN/APBD) yang harus berorientasi pada surplus (SURPLUS-ORIENTED), dan bukan berorientasi pada pengeluaran sebesar-besarnya (SPENDING-ORIENTED). 8. Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana alokasi khusus, sesuai dengan mandat Konstitusi pada pasal 34, UUD 1945 lewat APBN dan APBD untuk memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial bagi rakyat miskin melalui SUBSIDI (jaring pengaman sosial) berupa bantuan langsung tunai (BLT), khususnya kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, orang cacat mental dan fisik (disabilitas) dan orang tua diatas 65 tahun (lansia) yang hidup sendiri dan hidup di bawah standar garis kemiskinan, dengan biaya hidup sebesar Rp.31.000 per hari. 9. Menuntut desentralisasi otonomi daerah yang lebih besar, seperti pada UU otonomi daerah No.22, tahun 1999 dengan memberikan pembagian keuntungan, jumlah persentase royalti, pembagian dana alokasi khusus hasil export SDA daerah, pemberian dana alokasi perimbangan keuangan maupun pemberian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam daerah yang lebih adil, lebih fair dan lebih proporsional kepada rakyat daerah, serta memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri SDA daerah yang dimilikinya. 10. Menuntut pemerintah pusat khususnya Presiden, DPR/DPD, Menteri dan pemerintah daerah (PEMDA) untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik dan benar, sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab dalam Konstitusi UUD 1945, pasal 33 UUD 1945.(*)

Humas Selasa, 29 Agustus 2023 09.38.00

Selengkapnya

Komite I DPD RI: Keberadaan Otonomi Daerah Seakan Mati Suri...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite I DPD RI menilai saat ini otonomi daerah (otda) keberadaannya seakan mati suri. Hal itu dikarenakan ditariknya kewenangan daerah ke pusat dan diperparah lahirnya UU Cipta Kerja dan UU Mineral dan Batubara (Minerba). “Otda saat ini sangat mengkhawatirkan karena seakan mati suri atau dimatikan. Semua kewenangan daerah sekarang dilimpahkan ke pusat. Hal itu diperparah dengan hadirnya UU Cipta Kerja dan UU Minerba,” ucap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (29/8). Fachrul Razi menambahkan pihaknya dalam sidang paripurna DPD RI telah meminta pemerintah kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila. Sejatinya UUD 1945 dan Pancasila memihak kepada daerah, tetapi seiring sejalannya waktu kewenangan daerah kian terkikis. “DPD RI pada sidang paripurna telah meminta kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila karena saat ini setiap sektor terjadi liberalisme baik itu politik, ekonomi, dan lainnya,” terangnya. Lemahnya kewenangan daerah, sambung Fachrul Razi, sungguh mengkhawatirkan bagi Bangsa Indonesia karena telah hilangnya sistem pemerintahan. “Hilangnya kewenangan daerah, seakan hilangnya sistem pemerintahan. Untuk itu DPD RI terus berupaya memperjuangkan otda sehingga daerah-daerah bisa sejahtera,” pungkas Fachrul Razi. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Rakhman mengatakan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda ini tidak bisa dikatakan otonomi dan desentralisasi. Faktanya, UU ini berbeda 360 derajat karena bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal. “Otonomi sebenarnya bukan bagi-bagi kue, seharusnya pembagian kesejahteraan. Alhasil bupati saat ini tidak ada gunannya, karena semua perizinan dilakukan di pusat. Mau buka pembebasan lahan harus ke pusat, padahal yang punya daerah. Jadi sudah tidak ada marwahnya kepala daerah,” tukasnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Bengkulu Ahmad Kanedi menjelaskan bahwa dengan kondisi daerah seperti ini DPD RI tidak boleh mengeluh. Menurutnya DPD RI harus kreatif dan aktif dengan kondisi yang ada. “Apa yang bisa kita dorong di daerah? Kita harus tetap menggaungkan bahwa daerah masih jauh panggang dari api, seperti di Bengkulu masih termiskin dan tertinggal ibarat wilayah timur di barat. Hal seperti ini yang harus kita dorong terus,” lontarnya. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan hampir semua urusan lari ke pusat padahal masalahnya di daerah. Artinya sumber penyelesaiannya ada di pusat, sementara di daerah hanya kejadiannya saja. “Jadi letak otoritas penyelesaian masalah saat ini berada di kementerian/lembaga. Sementara yang tersisa di daerah hanya urusan kecil,” imbuhnya. Menurut Robert bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti sejak 2004 lalu semua urusan naik ke tingkat provinsi. Maka tidak mengherankan bisa saat ini telah terjadi sentralisasi. “Hal ini tidak mengejutkan karena sejak 2004 sudah terjadi sentralisasi. Kita sudah membaca arus balik ini, apalagi kini sudah dilengkapi dengan UU Cipta Kerja. Maka yang tersisa di daerah hanya cangkangnya saja. Jadi untuk apa pilkada dengan anggaran yang besar kalau kewenangan daerah di ambil pusat,” kata Robert. Senada dengan Robert, Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro menjelaskan otda secara tidak langsung berkaitan dengan demokrasi. Jika demokrasi merosot maka apa yang diharapkan dengan desentralisasi. “Desentralisasi merupakan kebijakan pemerintah, jika rezim tidak menghendaki maka dikurangi kewenangannya,” tukasnya. Siti Zuhro menambahkan apabila dikaitkan dengan pilkada maka sudah tidak ada lagi yang dibahas oleh kepala daerah. Menurutnya selama UU Cipta Kerja dan UU Minerba belum direvisi atau dibatalkan maka buat apa pilkada. “Pilkada sudah tidak ada semangatnya, ini seperti malapetaka di konstitusi kita. Jadi apakah nanti akan dibalikkan lagi seperti dulu yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Maka untuk itu kita tunggu saja tahun 2024 rezimnya seperti apa,” kata Siti Zuhro.(*)

Humas Selasa, 29 Agustus 2023 09.02.00

Selengkapnya

Dukungan Kembali ke UUD 1945 Terus Mengalir, Kali ini dari...

JAKARTA, dpd.go.id - Forum Doktor & Cendekiawan Indonesia mendukung Proposal Kenegaraan DPD RI yang berupaya mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, untuk kemudian disempurnakan dan diperkuat melalui Amandemen dengan teknik adendum. Hal itu disampaikan Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia yang menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (29/8/2023). Dari Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia hadir antara lain Prof Hafid Abbas (pembina Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia), Dr Eliya, MPd (Sekjen Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia), Dr Wazri Afifi, Dr Erwin Chairuman, Dr Rusli, Dr Taswem Tarib, dan Dr Asmil Ilyas. Mereka disambut Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian dan Togar M Nero. Hadir juga ekonom Ichsanuddin Noorsy dan pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei. Prof Hafid Abbas menyampaikan bahwa Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia menyambut baik kehendak melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Saya apresiasi pidato Ketua DPD RI dalam Sidang bersama 16 Agustus kemarin. Apa yang disampaikan bisa menjadi cahaya untuk seluruh kekuatan bangsa. Karena apa yang disampaikan Ketua DPD RI adalah persoalan hidup matinya seluruh bangsa ini," tuturnya Dikatakan oleh Hafid Abbas, ada 4 alasan mengapa harus kembali UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. "Akibat empat kali amandemen UUD 1945, kesenjangan ekonomi semakin ekstrim yang mengancam disintegrasi bangsa. Kedua, mayoritas penduduk Indonesia semakin tidak berdaya. Kualitasnya rendah dan tercatat bahwa Indonesia memiliki pendidikan terburuk di dunia," katanya. Alasan ketiga, lanjut Hafid, konsentrasi peredaran uang dan modal berputar di beberapa orang atau perusahaan. Keempat, mayoritas masyarakat Indonesia tidak punya tabungan. Masyarakat kita lapuk dari dalam, hidup dalam belenggu budaya keterbelakangan dan kemelaratan sejak Amandemen UUD 45 empat tahap. "Itulah kenapa bangsa ini harus cepat diselamatkan," ujar dia lagi. Sementara itu Sekjen Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia Dr Eliya MPd memperkenalkan Forum Doktor sebagai kumpulan kaum intelektual dan cendekiawan yang terdiri atas profesor, doktor, dan magister lintas ilmu dan profesi. Menanggapi dukungan dari Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan terima kasih. Namun menurutnya, saat ini sudah bukan lagi dalam tataran dukung-mendukung lagi. "Apa yang harus dilakukan saat ini adalah bergerak. Bagaimana agar gagasan ini berhasil. Bagaimana kaji ulang atas sistem bernegara yang diterapkan saat ini dapat segera terwujud," ucap dia. Pada prinsipnya, lanjut LaNyalla, sudah tidak perlu lagi banyak berdiskusi. Sudah waktunya berjalan, lewat diri sendiri dan jangan menunggu komando. "Seperti yang saya lakukan dengan menumpahkan semua dalam Sidang Bersama kemarin, di forum kenegaraan. Gagasan itu seharusnya disambut oleh semua elemen termasuk Bapak Ibu, supaya semakin didengar, semakin bergaung dan semakin banyak yang sadar sudah waktunya kembali ke Pancasila," paparnya. (*)

Humas Selasa, 29 Agustus 2023 13.14.00

Selengkapnya

Di Munas IKAMI Sulsel, LaNyalla Sebut Pilpressung Rusak Kohesi Bangsa...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan Pemilihan Presiden langsung di Indonesia mengakibatkan rusaknya kohesi bangsa. Dan hal itu merupakan ancaman serius bagi Kebhinekaan. "Dampak dari Pemilihan Presiden Langsung yang kita adopsi copy paste begitu saja dari sistem barat, akhirnya melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Juga mengancam kebhinekaan kita," ujar LaNyalla secara virtual dalam Musyawarah Nasional XIX Ikatan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel) dengan tema Merawat Kebhinekaan untuk Indonesia, Senin (28/8/2023). Menurut dia, dalam sistem pemilihan presiden, juga gubernur, bupati atau walikota yang dilakukan secara langsung, batu uji yang digunakan adalah popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas. Padahal ketiga variabel tersebut dapat dibentuk atau difabrikasi melalui media dan teori komunikasi dengan biaya yang mahal. "Semakin mahal biaya yang dikeluarkan, maka semakin populer nama calon tersebut. Karena setiap hari, wajahnya akan menghiasi media massa besar melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat," paparnya. Selanjutnya, semakin mahal biaya yang dikeluarkan, semakin tinggi elektabilitas nama calon tersebut karena dirilis oleh lembaga-lembaga survei ternama dengan angka-angka yang tidak tahu bagaimana dihasilkan. Semakin mahal biaya yang dikeluarkan, kata dia, semakin tinggi juga akseptabilitas nama calon tersebut karena diisi dengan kegiatan-kegiatan deklarasi dukungan oleh elemen masyarakat di seluruh pelosok tanah air. "Dan semua informasi tersebut diresonansikan oleh buzzer-buzzer di media sosial dengan narasi-narasi yang berisi puja dan puji. Sementara di satu sisi, ada pula narasi-narasi menghujat dan menjelek-jelekkan calon yang lain. Sehingga tercipta julukan olok-olok yang masih berlangsung hingga hari ini. Sehingga semakin tajam dan kuat jurang pemisah antar kelompok masyarakat," tutur LaNyalla. Karena itulah LaNyalla mengajak untuk menghentikan kontestasi politik dalam meraih kekuasaan dengan cara Liberal. Sebab terbukti menjadikan kehidupan bangsa kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme. Sementara sudah berabad-abad bangsa Nusantara ini memiliki tradisi musyawarah dan perwakilan. Bahkan partai politik dan organisasi masyarakat di Indonesia menggunakan sistem perwakilan dalam memilih ketuanya. "Semoga Musyawarah Nasional IKAMI Sulsel kali ini dapat mewujudkan kesadaran kolektif untuk kita kembali kepada jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kembali kepada Pancasila. Kembali kepada Azas dan Sistem Demokrasi Pancasila, yang kita sempurnakan dan perkuat kelemahannya," ujar dia lagi. Dijelaskan oleh Senator asal Jawa Timur itu, azas dan sistem bernegara itulah yang paling sesuai untuk Indonesia. Azas dan Sistem yang dapat mengikat dan menyatukan negara yang super majemuk ini. Indonesia, menurutnya, sangat berbeda dengan negara-negara homogen di Eropa Timur atau Barat. Juga berbeda dengan Amerika Serikat yang mengaku sebagai negara multi RAS, tetapi pada dasarnya dibangun oleh pendatang dari Inggris Raya. "Indonesia adalah negara super majemuk. Selain terpisah-pisah oleh lautan, penduduk Indonesia juga terdiri lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Negara ini pun lahir dari negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang telah menghuni kepulauan Nusantara ini. Negara-negara lama itu adalah kerajaan dan kesultanan Nusantara. Sedangkan bangsa-bangsa lama adalah masyarakat adat yang berbasis suku, marga dan nagari yang menghuni kepulauan Nusantara ini," tukas dia.(*)

Humas Selasa, 29 Agustus 2023 13.11.00

Selengkapnya

Bicara di Lemhannas, LaNyalla: Haluan Negara itu Pernyataan Kehendak Rakyat...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai penerapan Haluan Negara sangat diperlukan untuk memberikan Arah Perjalanan Bangsa. Tetapi, LaNyalla memberi beberapa catatan penting. “Pertama, Haluan Negara harus menjadi pedoman tertinggi atau peta jalan dalam tataran implementasi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan lahirnya negara,” ujarnya ketika menjadi narasumber dalam FGD yang diselenggarakan Direktorat Kajian Ideologi dan Politik Lemhannas RI, dengan tema; ‘Konstitusionalitas Haluan Negara Guna Menjaga Kesinambungan Pembangunan Nasional’, Senin (28/8/2023). Kedua, lanjutnya, Haluan Negara harus disusun oleh perwakilan Seluruh Elemen Bangsa tanpa ada yang ditinggalkan. Sehingga Haluan Negara harus disusun di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yang terdiri dari Unsur mereka yang dipilih melalui Pemilu, yaitu anggota DPR, dan Unsur mereka yang diutus, yaitu Utusan Daerah dan Utusan Golongan. “Dan ketiga, Haluan Negara harus menjadi pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga menjadi tolok ukur kinerja di akhir masa jabatan Presiden sebagai Mandataris MPR,” tukasnya. Dengan demikian, tambahnya, penerapan kembali Haluan Negara atau dalam istilah lain, Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa dibarengi dengan kembalinya negara ini kepada Azas dan Sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, hanya akan menimbulkan persoalan baru. “Karena selama kedaulatan rakyat secara langsung diberikan kepada Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden Langsung, maka sejatinya Presiden harus membuat program sendiri, Menyusun janji-janji dalam kampanye yang disampaikan kepada rakyat,” tandasnya. Hal itu, sambung anggota DPD asal Jawa Timur itu, kita telah membuka peluang terjadinya perbedaan Visi, Misi dan Tujuan antara satu calon presiden dengan calon presiden lainnya. Padahal hal itu adalah persoalan yang sangat serius, bila kita tinjau dari Visi dan Misi lahirnya bangsa ini yang sudah termaktub di Naskah Pembukaan UUD kita di Alinea kedua dan Alinea Keempat. “Sehingga yang terjadi, Presiden terpilih juga dapat menghapus program yang sudah ditetapkan oleh Presiden sebelumnya. Atau sebaliknya, tidak meneruskan Program yang sudah dijanjikan Presiden sebelumnya yang belum tuntas,” ungkapnya. LaNyalla juga mengulas tentang UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang sejak era Reformasi dianggap sebagai pengganti GBHN. Kita bisa lihat di BAB VIII tentang Kelembagaan, di Pasal 32 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan; (1) Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dibantu oleh Menteri. “Sangat jelas, bahwa Presiden mempunyai kewenangan yang diberikan UU, untuk Menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan Presiden mempertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri selaku perencana. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, Presiden dibantu oleh Menteri Kabinet, yang jelas bertanggungjawab kepada Presiden. Dan dapat diganti melalui Hak Prerogatif Presiden,” urainya. Pasal tersebut, menurutnya, kontradiktif dengan bunyi pertimbangan UU tersebut, yang termaktub di huruf C, yang menyatakan; ‘bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan’. “Frasa kata pembangunan berkeadilan jelas berorientasi kepada pembangunan yang pro kepada rakyat dan untuk semua. Sedangkan frasa kata demokratis, jelas merupakan agenda yang disusun atau yang menjadi keinginan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Bukan keinginan presiden,” ujarnya. UU 25/2004 juga masih memberi peluang kepada Perencana Pembangunan untuk Menyusun Visi dan Misi. Hal ini tentu juga bertentangan bila kita kaji dari makna kalimat di Alinea kedua dan keempat Naskah Pembukaan Konstitusi yang merupakan hakikat dari Visi dan Misi negara. “Karena dalam Azas dan Sistem Pancasila, sejatinya, Presiden sebagai Mandataris MPR hanya bertugas menyiapkan Strategi Pencapaian sebagai langkah untuk mewujudkan Haluan Negara,” imbuhnya. Untuk itu, Presiden menyusun Program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan untuk memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Jadi, lanjut Lanyalla, dapat saya simpulkan bahwa Undang-Undang SPPN, meskipun diberi sarana melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang), tetap saja bukan merupakan pembanding atau persamaan dengan Sistem Haluan Negara. Karena sekali lagi, Haluan Negara merupakan pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu, bagi saya, bangsa ini harus kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dan perkuat. Caranya dengan kita kembali dulu kepada UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, lalu kita lakukan Amandemen dengan Teknik Adendum, sebagai penyempurnaan dan penguatan agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di masa lalu. Sehingga kita tidak mengubah total sistem bernegara. Karena mengubah total sistem bernegara seperti yang kita lakukan pada tahun 1999 hingga 2002 terbukti telah membuat Konstitusi kita meninggalkan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi dan Norma Hukum Tertinggi. “Ini bukan pendapat saya. Tetapi hasil kajian sejumlah profesor hukum dan filsafat di beberapa perguruan tinggi,” ungkapnya. Bahkan Komisi Konstitusi yang dibentuk melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 yang bertugas melakukan kajian atas Amandemen di tahun 1999 hingga 2002 telah menyatakan; ‘Akibat tiadanya Kerangka Acuan atau Naskah Akademik dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu sebab timbulnya in-konsistensi Teoritis dan Konsep, dalam mengatur materi muatan Undang-Undang Dasar.’ “Ini artinya Amandemen di tahun 1999 hingga 2002 tersebut tidak dilengkapi dengan pendekatan yang menyeluruh dari sisi Filosofis, Historis, Sosiologis, Politis, Yuridis, dan Komparatif,” tutupnya. Di tempat yang sama, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof Jimly Asshiddiqie yang juga bertindak sebagai narasumber sependapat dengan apa yang disampaikan Ketua DPD RI. Dikatakannya, dalam pembahasan ini ada dua hal yang perlu disoroti. Pertama adalah Haluan Negara dan kedua tentang sistem bernegara. "Ada dua hal yang perlu dibahas. Pertama tentang Haluan Negara dan evaluasi total sistem bernegara dan konstitusi kita beserta implementasinya setelah Reformasi berjalan 25 tahun," tutur Prof Jimly. Dikatakannya, banyak hal yang perlu dievaluasi setelah 25 tahun Orde Reformasi berjalan, utamanya mengenai UUD 1945. Hanya saja, Jimly mengakui bahwa perubahan UUD 1945 tak mudah diinisiasi. "Amandemen kelima silakan dirancang dan jangan ditutup peluangnya, tapi jangan hanya untuk PPHN. Sayang. Ayo lakukan evaluasi total terhadap sistem bernegara kita, termasuk struktur parlemen kita," kata Jimly. Gagasan Ketua DPD RI mengenai kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya disempurnakan dan diperkuat dengan teknik adendum mendapat perhatian khusus Prof Jimly. Hanya saja, Jimly menggariskan bahwa wacana tersebut itu harus dilakukan dalam kerangka perbaikan arah bangsa ke depan. Selain Ketua DPD RI dan Prof Jimly, hadir juga Ketua MPR RI sebagai narasumber pada acara tersebut. Sedangkan Prof Saiful Mujani yang merupakan Guru Besar Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dihadirkan sebagai penanggap. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Hadir pula di antaranya Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Rudy Sufahriadi, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof Reni Mayerni, Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik Lemhannas Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso, Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Tannas Lemhannas RI yang bertindak sebagai Fasilitator, Dr Margaretha Hanita, Pengamat Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy beserta sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Senin, 28 Agustus 2023 13.05.00

Selengkapnya

TEWASNYA WARGA ACEH AKIBAT PENGANIAYAAN. ABDULLAH PUTEH: INI KEJI DAN...

Banda Aceh, dpd.go.id - Anggota DPD RI Provinsi Aceh, Abdullah Puteh, dengan tegas mengutuk dan mengecam tindakan kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum terduga Paspampres terhadap warga Aceh, Imam Masykur (25) tahun. Kabar tragis ini telah menggemparkan masyarakat Aceh dan seluruh Indonesia. Imam Masykur, seorang warga Bireuen asal Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Bireuen, dilaporkan meninggal dunia akibat penyiksaan pada Sabtu, 12 Agustus 2023. Rekaman video amatir memperlihatkan Imam Masykur dalam kondisi mengerikan, memohon agar keluarganya mengirimkan uang sejumlah Rp50 juta sebagai tebusan. Ancaman pembunuhan diutarakan jika uang tersebut tidak dikirimkan tepat waktu. Lebih lanjut, dalam video yang dikirimkan oleh pelaku penyiksaan kepada keluarga korban, terlihat Imam Masykur sedang disiksa sambil mengalami penderitaan yang tak terperi. Video tersebut berisi permohonan putus asa dari korban kepada keluarganya agar uang segera dikirimkan guna menghentikan penyiksaan yang dialaminya. Kini, rekaman video penyiksaan, surat laporan kepolisian, berita acara penyerahan mayat, dan rekaman peti mati Imam Masykur telah tersebar secara luas melalui media sosial. Dalam beberapa video yang beredar, terlihat dengan jelas betapa korban mengalami luka-luka serius di punggungnya akibat tindakan kejam yang dilakukan oleh pelaku penyiksaan. “Pelaku itu kurang ajar dan tidak beradab, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa ditoleransi, melukai hati masyarakat Aceh!! ujar Senator Aceh tersebut. Abdullah Puteh mendesak agar pemerintah dan aparat hukum segera mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman setimpal. Kita semua harus memastikan bahwa tindakan kejam seperti ini tidak terulang di masa depan. “Saya mengimbau media massa dan masyarakat luas untuk memberitakan kasus ini dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan fakta yang akurat,” ujar Abdullah Puteh.(*)

Humas Senin, 28 Agustus 2023 12.52.00

Selengkapnya

Bustami Membersamai Konser 3 Babak Keroncong 5G...

dpd.go.id - Alunan bunyi biola yang ditimpali melody gitar, menyusul alat musik khas keroncong cak, cuk dan celo, juga bass, drum dan orgen menyatu dalam harmoni musik keroncong yang cukup meriah, membuka konser dengan Lagu Pahlawan Merdeka gubahan WR. Soepratman yang dibawakan dengan sangat baik oleh penyanyi senior Rudt Sumardiyono, Sabtu Malam di Taman Budaya Lampung (26/8/2023). Pergelaran musik keroncong dalam bentuk Konser Tunggal adalah sesuatu banget. Satu terobosan baru yang boleh dikata berani dan juga nekat. Keroncong yang selama ini terlihat sepi, sunyi, hanya hadir dalam event event yang relatif tersembunyi, tiba tiba menyeruak, muncul dalam pergelaran konser tunggal, di dalam gedung yang memang di desain untuk pertunjukan. Keberanian dan terobosan yang layak diberi acungan jempol. Bustami Zainudin, Senator Lampung membersamai konser bersama ratusan penonton lain sejak acara belum dibuka. Saat dimintai tanggapannya usai pergelaran berakhir, Bustami memberikan apresiasi dan sangat menikmati pergelaran. "Ini pergelaran keren, saya sengaja datang lebih awal saat konser belum dimulai karena penasaran, konser musik keroncong? Waww banget gitu. Saya tak ragu memberikan dua jempol untuk ide, gagasan, dan keberanianya" ungkap Bustami. Lebih lanjut Bustami berharap terobosan terobosan baru sebagaimana yang dilakukan oleh Keroncong 5G harus menjadi inspirasi pagi seniman seniwati penggiat musik dan seni Budaya di Lampung. "Kalau kegiatan atau peristiwa budaya dalam berbagai ragam bisa hadir secara konsisten dan terjadwal dengan baik, tentu akan menjadi suguhan yang bernilai bagi warga Lampung dan juga para tamu, wisatawan dan pelancong yang datang di kota Bandar Lampung dan sekitar" jelas Bustami dengan mimik serius. "Jangan ragu untuk membuat terobosan baru, karya karya baru. Anak anak muda sudah saatnya terus berkarya, lebih produktif dan berkemajuan" tegas Wakil Bupati dan Bupati Way Kanan 2005-2015. Ya, konser keroncong 5G telah membuka cakrawala baru. Genre musik yang distigma milik kaum manula, suguhan kaum kaum tua, ternyata bisa hadir dengan gagah dalam bentuk Konser Tunggal. Dengan kolaborasi dan garapan musik yang lintas genre (ada nuansa dangdut, pop, reggee dan juga jazz) dan pilihan lagu yang lebih beragam membuat apa yang disuguhkan dalam konser bisa diterima oleh semua kalangan, tanpa harus kehilangan identitas asli keroncongnya. Musik keroncong ternyata bisa tampil energik dan juga menggelitik. Tentu ini sangat menggembirakan dan akan memberikan perspektif baru, khususnya bagi kaum milenial untuk lebih dekat dan bisa menikmati musik keroncong. Konser 3 Babak Keroncong 5G dengan komposisi 5 vokalis yaitu Rud Sumardiyono, Anggi, Marco, Bayu, dan Puput dan 10 pemusik diantaranya Gepeng (drum), Sutris (gendang), Iman (cuk), Samgun (cak), Ateng (gitar), Anto (bass) dan Bais (biola), serta dukungan sound system dan tata pencahayaan panggung yang mendukung, membuat pergelaran berjalan dengan baik, nyaris tanpa cacat. Konsep garapan yang dikemas dengan baik, komunikatif dan interaktif, menjadikan konser seolah tak berjarak dengan penikmatnya. Konser Perdana yang layak untuk diberi apresiasi. Selamat buat Keroncong 5G, kita tunggu karya berikutnya.(*)

Humas Minggu, 27 Agustus 2023 12.32.00

Selengkapnya

Refleksi 25 Tahun Reformasi, Ketua DPD RI: Indonesia Telah Meninggalkan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan hasil dari 25 Tahun Reformasi adalah Indonesia telah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi dan Norma Hukum Tertinggi negara ini. Hal itu disampaikan secara virtual oleh LaNyalla dalam Seminar Wawasan Kebangsaan pada rangkaian Festival Indonesia Raya yang digelar Pemerintah Kota Salatiga bertema "Refleksi dan Proyeksi 25 Tahun Reformasi", Sabtu (26/8/2023) "Yang dihasilkan dari Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam, terbukti secara akademik telah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi Indonesia. Telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi negara ini," ujar Pasalnya, lanjut dia, Undang-Undang Dasar hasil Amandemen di era Reformasi tersebut, justru menjabarkan nilai-nilai Individualisme dan Liberalisme yang bukan merupakan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia. "Isi dari Pasal-Pasal di dalam Konstitusi yang dihasilkan di era Reformasi itu sudah mengganti Sistem Bernegara Indonesia, dari sebelumnya kedaulatan rakyat dijelmakan di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, diubah menjadi Partai Politik dan Presiden Terpilih yang menjadi pelaksana kedaulatan rakyat," ujar dia. Akibatnya, menurut LaNyalla, kekuasaan dalam menjalankan negara sejak saat itu hanya berada di tangan Ketua Partai dan Presiden terpilih. Memang lanjut dia, ada Dewan Perwakilan Daerah, yang merupakan wakil dari daerah. Namun faktanya di dalam Konstitusi, DPD RI bukan pembentuk Undang-Undang, sehingga jika sekarang banyak rakyat yang kecewa dengan Undang-Undang yang ada, maka DPD RI tidak bisa secara maksimal memperjuangkan. "Inilah sistem bernegara hasil dari era Reformasi. Sehingga yang terjadi, Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi semakin membesar dan menguasai negara. Karena terjadi hubungan timbal balik antara Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi akibat biaya politik yang mahal di dalam Pemilihan Presiden secara langsung," paparnya. Begitu pula dengan proses pembentukan Undang-Undang, yang bersifat mengikat seluruh penduduk Indonesia, hanya dihasilkan oleh anggota DPR yang merupakan kepanjangan tangan Ketua Umum Partai. Tanpa mekanisme check and balances, bahkan seringkali tanpa keterlibatan publik yang cukup. "Saat ini kita menyaksikan lahirnya puluhan Undang-Undang yang pro kepada mekanisme pasar dalam penataan ekonomi nasional. Karena faktanya, sampai hari ini kesejahteraan dan kekayaan hanya dinikmati segelintir orang. Sementara jutaan rakyat dalam keadaan miskin, dan puluhan juta lainnya sangat berpotensi untuk menjadi miskin," tutur LaNyalla. Sehingga dalam 25 tahun terakhir ini, menurut LaNyalla, semakin banyak keganjilan atau paradoksal yang terjadi. Bahkan Amanat Reformasi yang dituntut para mahasiswa saat itu, di antaranya adalah menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, faktanya di tahun 2022 yang lalu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia malah semakin meningkat. "Kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan semakin terbukti. Rakyat hanya bisa menjalani hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tetapi cita-cita lahirnya negara ini, yaitu Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dengan muara terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terasa semakin jauh dari kenyataan," paparnya. Padahal, kata dia, Indonesia punya pekerjaan besar. Yakni menyongsong usia 100 tahun Indonesia Emas di tahun 2045. Juga perubahan situasi global. Yang ditandai dengan tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, serta dipenuhi dengan suasana turbulensi. "Untuk menyiapkan hal itu, diperlukan tekad bersama, semangat kejuangan, dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali," ucapnya lagi. Tekad bersama tersebut hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat, sebagai pemilik negara ini. Dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan. Mampu memberikan rasa keadilan. Dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini. "Oleh karena itu, di berbagai kesempatan dan juga telah saya sampaikan pada Sidang Bersama MPR, DPR dan DPD RI tanggal 16 Agustus pekan lalu, bagaimana pentingnya bangsa ini melakukan Kaji Ulang atas sistem bernegara yang telah kita terapkan sejak era Reformasi. Tentu saja dengan penyempurnaan dan penguatan melalui teknik adendum konstitusi, agar bangsa ini kembali kepada Pancasila," katanya. (*)

Humas Sabtu, 26 Agustus 2023 14.49.00

Selengkapnya

WAKIL KETUA DPD RI Dr. H. MAHYUDIN, S.T., M.M. melaksanakan...

Denpasar, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah pada (Jumat, 25/8/23) melangsungkan kegiatan Forum Group Discussion yang melibatkan mahasiswa stakeholder pemerintah daerah di lingkungan Bali. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menjaring masukan, gagasan, pikiran-pikiran yang konstruktif dan subtantif serta peta jalan terkait agenda proposal ketatanegaraan DPD RI. Tujuan dari FGD ini menghasilkan rekomendasi untuk memperkaya dan memperkuat narasi agenda proposal ketatanegaraan DPD RI. Kegiatan tersebut berlangsung Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Bali bertajuk “Memperkuat Sistem Ketatanegaraan Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Berdasarkan Pancasila” Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, menyebut, ketimpangan dan disparitas masih terjadi di Indonesia saat ini. Meski Indonesia sudah merdeka 78 tahun, namun masih banyak rakyat yang belum menikmati hasil kemerdekaan itu. Bahkan, menurut Mahyudin, internet dan listrik masih menjadi "barang langka" di beberapa daerah. Sebagian warga seperti di Kalimantan, terpaksa belanjanya ke Malaysia, berjalan kaki. Masalah keadilan dan kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. “Ketimpangan pembangunan juga terlihat di ibukota. Di Jakarta banyak jembatan tanpa sungai, sementara di daerah lain banyak sungai yang engggak ada jembatannya. Saya lihat kesenjangan begitu tinggi. Kuncinya keadilan yang belum merata,” sentil tokoh asal Kalimantan Timur ini. Karenanya, peran DPD menjadi sangat penting sebagai representasi daerah. Negara yang besar seperti Indonesia tidak bisa meniadakan keterwakilan daerah. Wacara pembubaran DPD pun, menurutnya sebuah pikiran sesat. "Boleh saja merubah nama lembaga ini, tapi rohnya harus tetap ada,” ucapnya. DPD kata dia, mestinya sebagai regional representative, agar diperkuat agar menjadi seimbang dengan kekuatan DPR. Sehingga daerah-daerah lebih berdaya dan bisa menghapus disparitas. Dalam kesempatan yang sama, Mangku Pastika, Anggota DPD RI Perwakilan Bali, mengatakan diskusi ini untuk mencari bentuk dan posisi DPD yang pas dalam sistem ketatanegaraan. Sebab posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan dengan UU yang ada masih lemah. Padahal dulu DPD dibentuk sebagai lembaga penyeimbang antara eksekutif dan legislatif agar tidak ada dominasi, baik dominasi eksekutif atau dominasi legislatif. “Sekarang yang terjadi mereka malah bersatu. DPD ya tidak bisa apa-apa. Jadi hasil pengawasan, pembahasan peraturan perundang-undangan, aspirasi dari rakyat itu bentuknya hanya sebagai bahan pertimbangan, rekomendasi baik kepada DPR maupun pemerintah,” jelasnya. “Kekuatan ‘memaksanya’ tidak ada. Akibatnya ya suka-suka, banyak yang lolos, apa yang menjadi maunya pemerintah dan maunya DPR. Kalau pemerintah sudah mau, dan DPR setuju ya jalanlah itu. Padahal banyak yang dianggap merugikan kepentingan daerah,” tambah Mangku Pastika. Menurut Mangku Pastika, padahal DPD tugasnya mewakili daerah. Hal inilah yang sedang dibicarakan, diperjuangkan. Mestinya DPD punya undang-undang sendiri, tidak masuk dalam MD3. Kalaupun masuk, harus ada kewenangan yang sejajar, setara supaya bisa menjalankan fungsi penyeimbang. “Sekarang kan tidak seimbang. DPD hanya memberi pertimbangan, seolah-olah subordinate, bawahan. Harusnya posisinya sama. Untuk perubahan itu hanya bisa dilakukan melalui UU,” pungkasnya. FGD ini mengangkat tema dihadiri sejumlah Anggota DPD RI dari beberapa daerah di Tanah Air juga Anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Mangku Pastika selaku tuan rumah serta puluhan akademisi dan mahasiswa. Tampil sebagai narasumber Edward Thomas Lamury dan Eka Fitriantini. Dalam diskusi mengemuka sejumlah masalah di antaranya Indonesia dengan Hiper Regulasinya sebagaimana disampaikan narasumber, Eka yang merupakan peneliti dan akademisi ini. Di tahun 2023 ini ada 51.955 Regulasi, Undang-Undang sebanyak 1.745, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (217), Peraturan Pemerintah (4.855), Peraturan Presiden (2336), Peraturan Menteri (18.201) Peraturan Badan/Lembaga (5.787) dan Peraturan Daerah sebanyak 18.814. “Hiper regulasi ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih peraturan. Akibatnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi dan kemudahan berusaha,” ungkapnya. FGD juga turut dihadiri anggota DPD dari berbagai provinsi.(*)

Humas Sabtu, 26 Agustus 2023 14.39.00

Selengkapnya

Teras Narang Minta Menhub Budi Karya Sumadi Untuk Tambah Penerbangan...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta agar rute penerbangan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun agar dapat segera ditambah. Hal tersebut disampaikannya kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyerap aspirasi masyarakat daerah, melalui surat, Jumat (25/8/23). Teras Narang menyebut dibutuhkan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan perhubungan di Kalimantan Tengah. Sebagaimana diketahui, Bandara Iskandar di Pangkalan Bun sejauh ini telah menjadi salah satu jalur penerbangan kedua paling ramai di Kalimantan Tengah setelah Bandara Tjilik Riwut. "Kami meminta atensi Kementerian Perhubungan untuk menambah maskapai penerbangan udara menuju Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat," ungkap Senator asal Kalimantan Tengah ini. Berdasarkan data BPS Kalteng per Juni 2023, imbuh Teras Narang, konsentrasi penumpang di Bandara Tjilik Riwut mencapai 57,85 persen. Disusul Bandara Iskandar 31,48 persen dan Bandara H Asan 6,50 persen. Sedangkan untuk volume arus barang yg melalui Bandara Tjilik Riwut mencapai 68,10 persen. Setelahnya Bandara Iskandar 22,59 persen dan Bandara H Asan 7,42 persen. "Meski daerah ini sedang terjadi perkembangan, namun baru ada satu maskapai penerbangan menuju Bandara Iskandar. Itu pun dengan jadwal terbang yang terbatas. Hal itu berdampak pada tingginya harga tiket yang menyulitkan masyarakat, sehingga berpotensi mengganggu ekonomi daerah yang sedang bertumbuh," paparnya. Teras Narang meniliai hadirnya berbagai maskapai akan menumbuhkan kompetensi yang sehat dan mencegah monopoli yang merugikan kepentingan konsumen, masyarakat, maupun daerah. *

Humas Sabtu, 26 Agustus 2023 14.32.00

Selengkapnya

Setuju Proposal Kenegaraan DPD RI, Akademisi Dorong Pilpres Diselenggarakan di...

BANDUNG, dpd.go.id - Proposal kenegaraan DPD RI yang ditawarkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam kerangka menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, mendapat apresiasi positif dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi. Mulyadi sependapat dengan gagasan LaNyalla agar MPR RI dikembalikan menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Jika pun Ketua DPD RI berharap agar proses kembali kepada UUD 1945 naskah asli dilakukan dalam waktu dekat sebelum masa Pilpres diselenggarakan, Mulyadi menilai hal tersebut bisa dilakukan. "Nanti untuk Pilpres bisa dipindahkan ke MPR. Biarkan Pemilu Legislatif yang terus berlangsung," kata Mulyadi saat menjadi narasumber pada acara Diskusi Publik Membedah Lima Proposal Kenegaraan DPD RI di Ruang Mandala Saba Gedung Rektorat Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/8/2023). Pada saat yang sama, Utusan Golongan dan Utusan Daerah dapat terus dilakukan pembahasan mengenai kriterianya. Yang pasti, kata Mulyadi, mereka merupakan representasi bangsa lama yang sangat berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Mulyadi menjelaskan alasan mengapa pentingnya mengakomodasi bangsa-bangsa lama. Sebab, kata Mulyadi, merekalah yang dijajah. "Bangsa-bangsa lama itu yang merupakan suku Sunda, Jawa, dan suku-suku lainnya yang mengalami penjajahan. Jadi, Indonesia ini merupakan kumpulan bangsa lama," tutur LaNyalla. Mulyadi menilai, dari hasil kajian yang dilakukan, satu-satunya negara yang memiliki lembaga penjelmaan rakyat adalah Indonesia. "Negara lain tak ada yang memiliki institusi penjelmaan rakyat. Indonesia ini satu-satunya melalui MPR itu," tutur Mulyadi. Mulyadi juga menyebut bahwa gagasan LaNyalla di proposal kedua, yang mendorong adanya anggota DPR RI dari unsur perseorangan, merupakan gagasan yang positif. "Dan sudah banyak negara yang menerapkan hal itu. Tidak perlu dianggap aneh, karena sejatinya memang ada konsep anggota DPR RI dari unsur perseorangan," tegas Mulyadi. Pada kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy menjelaskan, kapitalisme dengan demokrasinya telah melahirkan masyarakat yang selalu cemas. Dan sialnya, kata dia, meski terbukti gagal, faktanya Indonesia malah menjadi negara pengekor kapitalisme setelah melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. "Kita ini terlihat suka sekali dengan pemikiran Barat, tanpa mau cari pembanding atau alternatif. Padahal, kapitalisme dengan materialismenya itu terbukti gagal. Dan, Indonesia ini cenderung ikut-ikutan saja," tutur Ichsanuddin. Dikatakan Ichsanuddin, lima proposal yang ditawarkan DPD RI merupakan upaya untuk memperbaiki bangsa. Dan, kata dia, Ketua DPD RI menggagas hak tersebut berdasarkan alam pikiran para pendiri bangsa. "Ketua DPD RI berpikir berdasarkan alam pikiran para pendiri bangsa. Dalam sidang BPUPKI, sejumlah tokoh sudah menegaskan bahwa kita tak bisa berpikir ala Barat dan Timur. Kita harus berpikir ala kita," tutur Ichsanuddin. Oleh karenanya, Ichsanuddin Noorsy sependapat bahwa MPR mesti dikembalikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Pun halnya dengan anggota DPR RI dari unsur perseorangan, Ichsanuddin berpendapat bahwa hal tersebut dimungkinkan sepanjang bangsa ini memiliki kesungguhan mengimplementasikannya. Ichsanudin menilai anggota DPR RI dari unsur perorangan sangat penting. Sebab, kata dia, anggota DPR dari partai politik harus tegas lurus dengan keputusan partai. Sebab, jika mereka keluar dari keputusan partai, akan dihadapkan pada ancaman PAW dan recall. "Maka di situlah pentingnya anggota DPR RI dari unsur perseorangan," tutur Ichsanuddin. Mengenai gagasan mengembalikan Utusan Golongan dan Utusan Daerah, syaratnya apa saja, Ichsanuddin menilai hal itulah yang sedang diperbaiki oleh DPD RI. "Sehingga, kalau saya istilahkan demokrasi paripurna. Kalau LaNyalla pakai istilah demokrasi berkecukupan," tutur Ichsanuddin. Menurut Ichsanuddin, kembali kepada UUD 1945 naskah asli bukan saja untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem bernegara, tetapi juga mengembalikan sistem ekonomi sebagaimana telah diatur sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan kedaulatan ekonomi rakyat," tegas Ichsanuddin. Narasumber lainnya, Dr Abdy Yuhana yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan menilai bahwa bukan hal tabu konstitusi untuk diamandemen. Berkaca pada sejarah pasca-kemerdekaan, Indonesia pernah berada dalam situasi tersebut. Sebelum akhirnya pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Berkaca pada sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan, maka tidak ada yang tak mungkin untuk mengubah sejarah menjadi lebih baik. Konstitusi dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Itulah adagiumnya. Konstitusi kita dibuat oleh para pemikir bangsa dengan visi yang sangat baik. Sementara saat amandemen 1999-2002, kita tidak tahu siapa saja yang merumuskan konstitusi itu," tutur Abdy. Sementara Koordinator Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Dr Nia Kania Winayanti lebih menekankan agar perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana proposal tawaran Ketua DPD RI dilakukan dengan baik dan benar. Ia tak mau sejarah kembali terulang, di mana MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara justru menjelma menjadi alat legitimasi Presiden, bukan alat kontrol Presiden. "Berubahnya UUD akan berimplikasi pada perubahan struktur ketatanegaraan kita. Proposal usulan DPD RI tak masalah dari aspek kajian dan akademis. Tapi kita juga perlu memetakan posisi dan kedudukan MPR RI, agar jangan sampai dia menjadi alat politik kekuasaan politik seperti masa Orde Baru," tutur Nia. Sebagai inisiator kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan dengan teknik adendum, Ketua DPD RI menawarkan lima proposal kenegaraan yang telah dipublikasikan. Puncaknya disampaikan dalam pidato Ketua DPD RI saat Sidang Bersama MPR, DPR dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2023. Lima proposal kenegaraan itu di antaranya adalah proposal pertama, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan. Yang menampung semua elemen bangsa. Yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan. Kedua, membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan, selain dari anggota partai politik, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non partai. Ketiga, memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Bukan penunjukan oleh Presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang mengacu kepada kesejarahan wilayah yang berbasis kepada negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan Utusan Golongan diisi oleh Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. Keempat, memberikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh. Kelima, menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Turut mendampingi Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol dan Kepala Kantor Wilayah DPD RI Jawa Barat, Herman Hermawan. Hadir pula Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Pusat, Dr Muhammad Budi Djatmiko, Rektor Universitas Pasundan yang juga Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Barat, Prof Eddy Jusuf beserta jajaran, Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Prof Didi Turmudzi, Ketua Umum Gerakan Bela Negara (GBN) Brigjen TNI (Purn) Hidayat Purnomo, Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Pasundan, Yaya Mulyana Abdul Azis, Para Mahasiswa Pascasarjana (S3 dan S2 Hukum) Universitas Pasundan dan seluruh tamu undangan lainnya.(*)

Humas Jumat, 25 Agustus 2023 14.24.00

Selengkapnya

BAHAS UUPA DAN INVESTASI DI ACEH, ABDULLAH PUTEH TEMUI MENTERI...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Aceh, Prof. Abdullah Puteh, temui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadia dalam rangka menjalin dialog konstruktif untuk memperkuat iklim investasi di Aceh, pada Kamis (24/8) di kantor Kementerian Investasi/BKPM. Dalam pertemuan tersebut, Prof. Abdullah Puteh menyambut baik kesempatan berdialog secara khusus dengan Bahlil Lahadia, yang merupakan Kepala BKPM Republik Indonesia. “Alhamdulillah saya dan Adinda Bahlil yang kebetulan Menteri Investasi dapat berdialog secara khusus untuk memperkuat iklim investasi di Aceh. Pak Menteri sepakat agar Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang menjadi andalan Aceh, dapat kita jalankan bersama dengan gerakan yang lebih massif,” ujar Senator asal Aceh ini. Pertemuan ini merupakan langkah signifikan dalam rangka mewujudkan visi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan investasi di Provinsi Aceh. UUPA memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat dengan sumber daya alam, termasuk dalam konteks investasi. “Saya siap membantu dan memindahkan kendala-kendala yang ada. Ini merupakan momentum bagi Aceh untuk bangkit,” kata Pak Bahlil. Dalam dialog ini, Prof. Abdullah Puteh dan Bahlil Lahadia membahas secara mendalam mengenai bagaimana UUPA dapat diterapkan secara efektif guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan investasi di Aceh. Selain itu, Bahlil Lahadia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi Aceh melalui investasi yang berkelanjutan. “Aceh memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah ini,” ujar Prof. Abdullah Puteh. Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Prof. Abdullah Puteh dan Bahlil Lahadia menyatakan komitmen mereka untuk bekerja bersama dalam mewujudkan visi bersama ini. Dalam konteks ini, langkah-langkah konkret akan diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan investasi, memperkuat regulasi yang mendukung, dan memfasilitasi perizinan yang efisien. Dari pertemuan ini, diharapkan akan membawa dampak positif yang nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Aceh.(*)

Humas Jumat, 25 Agustus 2023 14.20.00

Selengkapnya

BAP DPD RI: Kinerja Untuk Masyarakat...

dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mengeluarkan laporan kinerja Tahun Sidang 2022-2023 dengan format e-book yang interaktif, sehingga masyarakat dapat lebih optimal dalam mengakses informasi kegiatan BAP DPD RI. Laporan kinerja tersebut disajikan dengan tampilan menarik, ringkas dan komprehensif untuk mengikuti tuntutan masyarakat di era digital. “Penyajian yang diminati oleh publik sekarang ini adalah bentuk digital, laporan ini juga membantu mendukung penyebaran kinerja DPD RI secara umum yang masih sering ditanyakan masyarakat dan khususnya kinerja BAP DPD RI,” ungkap Ajiep Padindang, Ketua BAP DPD RI periode 2022-2023. Publikasi laporan kinerja yang disusun ini merupakan wujud dari keterbukaan informasi publik DPD RI kepada masyarakat. “Laporan kinerja sebagai wujud fungsi representasi dan bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas serta transparansi BAP DPD RI ke masyarakat. Karena itu sangat penting untuk dipublikasikan ke masyarakat melalui berbagai platform media DPD RI, agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” ujar Mesranian, Plt. Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI melalui survey kepuasan Masyarakat yang bisa diakses di laporan kinerja BAP DPD RI. Di tahun sidang 2022-2023, BAP DPD RI telah menghasilkan 4 (empat) keputusan DPD RI yaitu: 1. Keputusan DPD RI Nomor 17/DPDRI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Penindaklanjutan IHPS II Tahun 2021 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah; 2. Keputusan DPD RI Nomor 36/DPDRI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Penindaklanjutan IHPS I Tahun 2022 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah; 3. Keputusan DPD RI Nomor 37/DPDRI/III/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Pengelolaan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah; 4. Keputusan DPD RI Nomor 62/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Masyarakat dapat langsung mengaksesnya secara lengkap melalui website dpd.go.id atau scan QR code di foto yang dilampirkan.*

Humas Kamis, 24 Agustus 2023 14.13.00

Selengkapnya

PROF. ABDULLAH PUTEH SUARAKAN PEMERINTAH JANGAN MENAMBAH BEBAN NELAYAN, JUSTRU...

Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite II DPD RI, Prof. Abdullah Puteh, dengan tegas menyampaikan tanggapannya mengenai dampak ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, terutama yang membebani nelayan di provinsi Aceh. Puteh menilai pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam penerapan regulasi ini. "Kebijakan PNBP perikanan harus mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan, terutama yang berasal dari wilayah Aceh yang secara historis telah berkontribusi besar terhadap industri perikanan nasional," ujar Prof. Abdullah Puteh. Abdullah Puteh meminta pendekatan pemerintah seharusnya tidak berfokus pada pengenaan pajak tambahan terhadap nelayan. Sebaliknya, Pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah-langkah seperti pemberian keringanan pajak, subsidi, serta bantuan sarana dan prasarana untuk membantu nelayan mencapai hasil tangkapan ikan yang lebih baik, meningkatkan olahan yang bervariatif, dan mengurangi tingkat kemiskinan. "Kita mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendengarkan suara nelayan dan berusaha mencari solusi yang menghormati peran vital mereka dalam perekonomian dan pengelolaan sumber daya laut," tegas Senator asal Aceh itu. Sebagai informasi bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang juga berlaku di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai turunannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) KKP RI Nomor 140 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan. "Saya mengapresiasi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menghadirkan Kepmen ini. Namun, kami mendorong agar langkah-langkah lebih lanjut juga memperhitungkan dampaknya terhadap nelayan lokal," kata Prof. Abdullah Puteh. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, tetapi juga akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di komunitas pesisir. Dengan memberikan dukungan kepada nelayan, pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Wakil Ketua Komite II DPD RI ini mengajak pemerintah dan pihak terkait untuk mempertimbangkan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Fokus seharusnya diarahkan pada penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nelayan dan peningkatan hasil tangkapan ikan mereka. Bukan hanya memperbesar pungutan pajak yang hanya akan memperparah situasi. Sebagai solusi konkret lainnya, Abdullah Puteh mengusulkan adanya mekanisme konsultasi terbuka dan inklusif dengan pelaku industri perikanan dan nelayan. Puteh percaya bahwa dialog terbuka akan menciptakan kesepahaman yang lebih baik, serta solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan. "Kita sudah seharusnya kedepan dapat menciptakan aturan yang memajukan industri perikanan, sambil menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan nelayan kita," tutup Abdullah Puteh. Abdullah Puteh percaya bahwa solusi yang lebih tepat adalah memberikan keringanan pajak, subsidi, serta bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan. Dengan cara ini, nelayan akan dapat berfokus pada peningkatan hasil tangkapan ikan mereka. Dukungan seperti ini juga akan mendorong terciptanya hasil olahan yang lebih bervariatif dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.(*)

Humas Kamis, 24 Agustus 2023 14.11.00

Selengkapnya

Haji Uma Menjadi Pemateri Analisa Politik Kontemporer di Indonesia ...

JAKARTA, dpd.go.id - Dalam rangkaian kegiatan Advanced Leadership Training yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Tengah. Anggota DPD RI Asal Aceh H Sudirman, S.Sos yang biasa akrap disapa Haji Uma tampil sebagai pemateri utama. Acara tersebut berlangsung melalui Zoom Meeting. Selasa (22/8/2023). Membahas isu politik kontemporer, yang diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif generasi milenial dan pemuda dalam dinamika politik Tanah Air. Dalam sesi pemaparannya, Haji Uma mengulas tentang tiga model politik yang menjadi ciri khas Indonesia pasca Reformasi. Model-model tersebut mencakup Politik Idealis, Politik Pragmatis, dan Politik Sosial. Dengan penuh wawasan, Haji Uma memberikan pandangan mendalam mengenai evolusi politik dalam negeri. "Para kader, disarankan untuk menghadapi situasi politik kontemporer dengan kesiapan yang matang. Beberapa langkah penting yang dijelaskan meliputi penguasaan teknologi dan kemampuan mengoperasikannya di berbagai platform. Selain itu, memiliki pemikiran terbuka (open-minded), serta kepekaan untuk menyaring informasi yang akurat dan menghindari berita palsu atau hoaks," ujar Senator dari Aceh tersebut, Selasa (22/8/2023). Haji Uma juga menekankan pentingnya membangun jaringan sosial dan modal sosial. Dia mengingatkan agar para kader membangun hubungan baik dan komunikasi efektif dengan siapapun, dengan sikap bahwa dalam politik tidak ada teman sejati atau musuh abadi. Dia menjelaskan bahwa kontestasi politik hanyalah alat, dan setelah pemilihan umum, solidaritas dan persatuan harus dikedepankan untuk membangun kembali negara. Kehadiran Haji Uma sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang politik kontemporer dan strategi untuk membentuk kader yang berpikiran terbuka, tanggap terhadap teknologi, dan memiliki komitmen dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Setelah Haji Uma memberikan pemaparan materi, kemudian membuka dialog tanya jawab kepada para peserta untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang perpolitikan di Indonesia saat ini. Kemudian Fariski Adwari selaku Pengurus PII Pusat Kepala Staf Administrasi Brigade PII yang sekaligus menjadi Instruktur dalam training tersebut serta didampingi Rahman Hakim selaku Ketua PII pengurus wilayah Jawa tengah. Mengapresiasi serta mengucapkan terimakasih kepada Haji Uma atas waktu dan kesempatannya telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kader PII. "Alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang telah di berikan oleh bapak H Sudirman semoga bisa bermanfaat serta bisa di implementasi untuk kader-kader PII khususnya," kata Fariski Adwari. (*)

Humas Rabu, 23 Agustus 2023 16.20.00

Selengkapnya

Kunjungi Pulau Untung Jawa, Ketua DPD RI Jelaskan Sistem Bernegara...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terus bergerak menggugah kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya dalam hal penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa. Saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II ke Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Untung Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPD RI kembali menegaskan pentingnya bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan bahwa saat ini tengah disiapkan naskah akademik untuk penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Naskah akademiknya tengah dipersiapkan. Saat ini sedang didiskusikan di tingkat pimpinan. Setelah itu kita serahkan ke Alat Kelengkapan sebelum Sidang Paripurna. Diharapkan itu bisa menjadi bekal bagi seluruh anggota untuk kembali ke Dapil menyosialisasikan hal ini," kata LaNyalla dalam paparannya," Rabu (23/8/2023). Dikatakan LaNyalla, ada lima proposal kenegaraan yang sudah dirancang. Pertama, kata LaNyalla, mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan, yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. "Kedua, membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Selain dari anggota partai politik. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non partai," ujarnya. Proposal ketiga yaitu memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Bukan penunjukan oleh Presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru. "Dengan komposisi Utusan Daerah yang mengacu kepada kesejarahan wilayah yang berbasis kepada negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara," papar dia. Sedangkan Utusan Golongan diisi oleh Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. "Keempat, memberikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh," ungkapnya. Terakhir, proposal kelima, menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan. "Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus bangsa ini akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial," ucap dia. Selain mendengarkan paparan Ketua DPD RI, masyarakat Kepulauan Untung Jawa juga menyampaikan beberapa aspirasi. Di antaranya sarana yang memadai di Pelabuhan Tanjung Pasir sebagai akses masyarakat dan wisatawan. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah anggota dari Sub Wilayah Barat II di antaranya Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Fahira Idris (DKI Jakarta), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Jihan Nurlela (Lampung), Abdul Hakim (Lampung), Ahmad Bastian (Lampung), Bustami Zainuddin (Lampung), Habib Ali Alwi (Banten), Abdi Sumaithi (Banten), Ali Ridho Azhari (Banten), Oni Suwarman (Jabar), Amang Syafrudin (Jabar), Asep Hidayat (Jabar), Ahmad Nawardi (Jatim), Adilla Azis (Jatim), Bambang Sutrisno (Jateng), Hilmy Muhammad (DIY), Muhammad Afnan Hadikusumo (DIY) dan Bambang Santoso (Bali). Turut hadir Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol, Wakil Camat Kepulauan Seribu Selatan, Ade Slamet dan Lurah Pulau Untung Seribu, Sidartawan.(*)

Humas Rabu, 23 Agustus 2023 15.43.00

Selengkapnya

Sultan Minta Kebijakan Populis Pemerintah Dibarengi Peningkatan Produktivitas Sektor Rill...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memitigasi dampak pelemahan kinerja ekspor dan defisit neraca perdagangan Indonesia saat ini. Hal ini disampaikan Sultan menyusul terjadi penurunan kinerja ekspor yang berdampak pada defisit neraca perdagangan Indonesia saat ini. "Masa keemasan harga komoditas sedang mengalami penurunan akibat pelemahan ekonomi global khusunya di China dan Amerika. Pemerintah perlu mencari alternatif pasar dan mendorong kinerja produksi manufaktur dan hilirisasi sektor riil", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (23/08). Menurutnya, pelemahan kinerja ekspor impor Indonesia harus segera diimbangi dengan peningkatan konsumsi dan belanja pemerintah. Sehingga kebijakan populis melalui insentif fiskal dan bantalan sosial kepada masyarakat rentan penting untuk ditingkatkan. "Kami berpandangan bahwa menaikan upah buruh dan gaji ASN bisa menjadi pilihan realistis bagi pemerintah di tahun depan. Sehingga kinerja konsumsi mampu terus berperan menjaga daya tahan struktur ekonomi nasional", tegasnya. Meski demikian, Sultan berharap agar kebijakan populis pemerintah tidak lantas membebani ruang fiskal atau APBN. Insentif fiskal yang diberikan pada saat terjadi Defisit perdagangan tentu sangat membahayakan keuangan negara. "Oleh karena itu kami mendorong agar pemerintah juga bisa meningkatkan kapasitas dan kinerja produksi khususnya di sektor riil. Setiap gejolak ekonomi global harus dijadikan momentum titik balik Kemandirian ekonomi nasional", sambungnya. Sektor riil dan UMKM, kata Sultan, perlu terus ditingkatkan performa usahanya. Terutama UMKM yang secara langsung terlibat pada sektor pertanian dan energi. "Kami mengapresiasi kepercayaan diri pemerintah yang telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen di tahun depan. Sikap optimis ini harus disertai dengan kewaspadaan pada gejolak eksternal dan political Will pada sektor riil", tutupnya. Diketahui,Ketahanan eksternal Indonesia tengah diuji. Indonesia kembali dihadapi oleh 'twin deficit'. Transaksi berjalan Indonesia kembali defisit sebesar 0,5% atau US$ 1,9 miliar pada kuartal II-2023, setelah tujuh bulan mengalami surplus. Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II-2023 defisit US$ 7,4 miliar dan posisi cadangan devisa pada akhir Juni tercatat tetap tinggi sebesar US$ 137,5 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor.(*)

Humas Rabu, 23 Agustus 2023 15.39.00

Selengkapnya

DPD RI Tetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan Untuk Tahun Sidang 2023-2024...

Humas Selasa, 22 Agustus 2023 15.30.00

Selengkapnya

Dukung Gagasan DPD, Presidium Forum Negarawan Desak Kembali ke UUD...

JAKARTA, dpd.go.id - Presidium Forum Negarawan dengan tegas menyatakan dukungan atas pidato yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, pada Sidang Bersama MPR, 16 Agustus lalu. Dalam kerangka itu, Presidium Forum Negarawan mendesak agar wacana kembali kepada UUD sesuai naskah 18 Agustus 1945 dapat dipercepat. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPD RI dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Senin (21/8/2023). Juru Bicara Presidium Forum Negarawan, Sayuti Asyathri menjelaskan, wacana untuk kembali kepada UUD 1945 sudah digaungkan oleh tokoh-tokoh bangsa. "Saya tak melihat ada perbedaan di antara para pemimpin nasional tersebut. Sebut saja misalnya mantan Wapres Try Sutrisno, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua Umum PDIP Megawati, dan yang paling intens sekaligus sebagai inisiator adalah Ketua DPD RI," ujar Sayuti. Oleh karenanya, Sayuti menilai tak ada perbedaan persepsi bahwa bangsa ini harus segera kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Saya kira, karena para tokoh nasional sudah satu pemikiran, bahwa bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, maka saya kira hal itu bisa segera direalisasikan," ujar Sayuti. Hal senada diungkapkan oleh Bambang Sulistomo. Menurut anak pejuang Bung Tomo itu, saat ini negara ini tak lagi mempraktikkan sistem Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Pancasila yang merupakan sistem tersendiri yang dirumuskan para pendiri bangsa. Marsekal Muda (Purn) Tatang Kurniadi menambahkan, saat terjadi amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, rakyat sama sekali tak diberi ruang untuk mendiskusikan hal tersebut. "Sehingga hasilnya, amandemen konstitusi pada era Reformasi telah durhaka kepada para pendiri bangsa," tegas mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) itu. Sedangkan Prof Didin Damanhuri menilai, era Reformasi sudah selayaknya dilakukan evaluasi. Sebab, salah satu amanat Reformasi, yakni KKN justru semakin menjadi-jadi. Pun halnya terjadi penurunan kapasitas negara, baik dari aspek fiskal maupun lainnya, imbas kita menerapkan sistem yang bukan bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. "Saat ini, indeks oligarki di Indonesia itu terburuk di dunia. Di sisi lain, mengutip data dari Eva Kusuma Sundari, ada 220 UU yang tak selaras dengan UUD 1945. Dari jumlah itu, menurut Prof Mahfud MD, baru 96 UU yang dilakukan Judicial Review," terangnya. Prof Didin menyambut baik gagasan LaNyalla melalui apa yang telah disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus di hadapan Presiden, MPR, DPR dan DPD RI. Sementara dr Tifauzia Tyasumma menambahkan, apa yang dijabarkan Ketua DPD RI sejalan dengan nuansa kebatinan Presidium Forum Negarawan. "Saya menilai hal tersebut bukan lagi wacana, tapi sudah menjadi desakan yang kuat dari komponen masyarakat. Saya kira harus sesegera mungkin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945," tegas dia. Sedangkan Datep Purwasaputra menegaskan amandemen UUD 1945 merupakan bentuk penyimpangan perjuangan Proklamasi. "Saat ini, ekonomi kita adalah ekonomi kapitalistik. Demokrasi kita juga Demokrasi Liberal. Kami komitmen terhadap perjuangan kembali kepada UUD 1945 naskah asli," tutur dia. Sedangkan Noerahman Oerip menilai jika ditinjau dari aspek geo politik, maka terjadi kerawanan yang amat sangat terjadi di Indonesia. "Sebab, kita tahu bersama bahwa saat amandemen terjadi intervensi asing. Mengapa Indonesia penting di kancah percaturan global. Karena, siapa bisa menguasai Indonesia, maka dia menguasai Asia Tenggara. Siapa yang bisa menguasai Asia Tenggara, dia menguasai Indo-Pasific," tutur dia. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. DPD RI, LaNyalla melanjutkan, tetap komitmen terhadap perjuangan pengembalian UUD 1945 naskah asli. Pun halnya dengan sistem bernegara dan sistem ekonomi Indonesia. "Saya miris mengapa kita selalu mengekor kepada Barat yang notabene Liberal. Padahal, para pendiri bangsa kita telah membuat satu sistem yang tak mengacu kepada Barat maupun Timur, yaitu sistem Demokrasi Pancasila dan sistem Ekonomi Pancasila," tegas LaNyalla. LaNyalla menjelaskan, dalam pidato Sidang Bersama MPR RI tanggal 16 Agustus 2023, ia telah menyampaikan bahwa azas dan sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, belum pernah kita terapkan secara benar dan sempurna, baik di era Orde Lama, maupun Orde Baru. Karena itu, untuk menghindari praktik penyimpangan di masa lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penguatan. “Caranya, kita kembalikan terlebih dahulu konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Lalu kita lakukan amandemen dengan teknik adendum, sehingga tidak mengubah sistem bernegara dan tetap taat pada azas," tegas LaNyalla. Saat ini, tambah LaNyalla, kita tetap menjadikan Pancasila dan nilai-nilai luhur yang dirumuskan pendiri bangsa di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi. Tetapi menghilangkan penjabarannya di dalam pasal-pasal UUD. "Inilah yang saya maksud Vivere Pericoloso. Atau dalam istilah anak gaul; Gak bahaya ta?" ujar LaNyalla. Akibatnya, LaNyalla melanjutkan, sebagai bangsa kita telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama kita sebagai sebuah bangsa. Cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama, seperti yang pernah kita rasakan ketika bangsa ini mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan kita. Sehingga negara ini, saat itu mampu melewati masa sulit dan ujian demi ujian dalam mempertahankan kemerdekaan. "Bung Karno, Soepomo, Ki Bagoes Hadikoesoemo, M Yamin telah menyatakan bahwa sistem demokrasi Indonesia merupakan sistem tersendiri yang tak berkiblat kepada Barat maupun Timur. Yaitu, sistem demokrasi yang mengedepankan musyawarah mufakat," ujar LaNyalla. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Sulsel, Andi M Ihsan, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim, Sanherif Hutagaol. Sedangkan Presidium Forum Negarawan dihadiri Prof Didin Damanhuri, Bambang Sulistomo, Noerahman Oerip, Sayuti Asyathri, Datep Purwasaputra, Marsekal Muda (Purn) Tatang Kurniadi, dr Tifauzia Tyasumma dan Eko Sriyanto Galgendu.(*)

Humas Senin, 21 Agustus 2023 15.26.00

Selengkapnya

Dilantik Ketua Bawaslu RI, Stefanus BAN Liow Ucapkan Selamat Kepada...

dpd.go.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi melantik 1.912 anggota Bawaslu terpilih dari 514 kabupaten/kota untuk masa jabatan 2023-2028 di Jakarta pada Sabtu malam, (19/8). Atas pelantikan tersebut, Anggota DPD RI/MPR RI Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP pun mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Bawaslu yang telah dilantik oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, termasuk anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Selamat kepada teman-teman Bawaslu se-Sulut yang sudah dilantik. Ini merupakan kepercayaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan amanat, menjaga integritas, profesionalisme, independensi, dan netralitas dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 nanti,” ucapnya. Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP yang juga Senator dari Provinsi Sulut ini berharap, melalui kerja sama dari seluruh komponen bangsa dan elemen masyarakat, maka Pemilu 2024 dapat mewujudkan demokrasi konstitusional yang mempersatukan bangsa. Sementara itu, terkait adanya personel yang gagal untuk menjadi anggota Bawaslu, dirinya pun menyatakan simpati dan kesedihan. “Saya ikut merasakan kesedihan bagi mereka yang belum mendapatkan kepercayaan dari Bawaslu RI menjadi Bawaslu kabupaten/kota. Saya tahu kalian juga punya integritas untuk jadi pengawas Pemilu, tetap semangat dan niscaya di kesempatan mendatang, kalian terpilih,” imbuhnya.**

Humas Minggu, 20 Agustus 2023 10.16.00

Selengkapnya

Agar Tidak Rancu, Sultan: Posisi MPR Perlu Dipertegas!!!...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan bahwa lembaga DPD RI dan DPR RI merupakan dua lembaga perwakilan yang secara struktur ketatanegaraan sama-sama menjadi bagian dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya usulan pembubaran lembaga DPD RI dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang juga salah satu anggota DPD Jimly Asshiddiqie. "Pasal 2 ayat 1 UUD hasil amandemen 2002 telah menggariskan bahwa MPR RI terdiri atas anggota DPR dan DPD RI. Jadi posisi MPR RI sama seperti kongres pada pemerintah federal Amerika Serikat, meskipun dalam prakteknya sangat jauh berbeda", ujarnya melalui keterangan resminya pada Jum'at (18/08). Meski terdapat kesan Trikameral sistem, lanjutnya, fungsi-fungsi keparlemenan Indonesia hanya melekat pada lembaga legislatif DPR dan DPD. Sehingga Dalam pemilu rakyat tidak memilih anggota MPR RI, tapi secara langsung memberikan mandat kepada calon anggota DPR dan DPD. "Usulan meleburkan DPD ke DPR menjadi tidak relevan dengan keberadaan MPR RI sebagai rumah besar lembaga parlemen. Sehingga posisi dan peran MPR dalam konteks ini perlu dipertegas kembali dalam sistem ketatanegaraan", sambungnya. Dengan demikian, lanjutnya, MPR tentu akan seperti lembaga MPR pra amandemen konstitusi yang sangat kuat dan berwibawa sebagai majelis tinggi representasi kedaulatan rakyat. Dalam posisi seperti ini DPR dan utusan daerah atau anggota DPD akan memiliki peran dan kewenangan yang sama. DPD sejatinya memiliki tempat strategis dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi. Hanya saja peran dan kewenangan legislasi DPD belum diberikan secara penuh oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya", ungkap Sultan. Akibatnya bikameral sistem kita belum berjalan efektif dalam menyeimbangkan sistem presidensial dan mendorong kualitas demokrasi. Mayoritas fraksi di DPR justru berperan menjadi penjaga atau pelindung kepentingan politik eksekutif bukan sebagai pengawas jalannya pemerintahan", kritiknya. "Oleh karena itu, selayaknya DPD bisa diberikan kesempatan untuk mengisi kekosongan peran oposisi tersebut. Bikameral sistem lembaga legislatif sangat baik untuk mendorong proses legislasi yang berkualitas dengan skema double check", tegas Sultan. Meski demikian Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai, usulan untuk meleburkan DPD ke dalam lembaga DPR patut dikaji secara ketatanegaraan. Baik dimerger ataupun dibubarkan, kami harap agar semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. "Saya kira sah-sah saja jika DPD dileburkan ke dalam DPR, menjadi fraksi golongan atau utusan daerah. Pada prinsipnya semua anggota DPD yang dipilih langsung oleh rakyat menginginkan peran dan kontribusi politik yang sama dengan anggota DPR RI lembaga parlemen", terang mantan aktivis KNPI itu. "Kita harus mengkaji kelebihan dan kekurangan peleburan atau justru memberikan tambahan kewenangan kepada DPD melalui proses politik amandemen UUD. Kami berkeyakinan bahwa dengan kewenangan legislasi yang sama dengan DPR pada RUU tertentu, keberadaan DPD akan signifikan menghasilkan produk legislasi yang lebih berkualitas", tutupnya. Anggota DPD DKI Jakarta sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie melempar wacana pembubaran DPD. Ia mengusulkan untuk memasukkan perwakilan daerah yang kini ada di DPD ke dalam DPR sebagai perwakilan daerah. "Bisa enggak dia bubar saja lah? Karena adanya sama dengan tiadanya. Dibubarin saja gitu loh. Masukkan dia di struktur DPR supaya wakil daerah," kata Jimly di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (16/8).

Humas Minggu, 20 Agustus 2023 10.01.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI : Kembali ke Sistem Demokrasi Pancasila, Tidak...

SURABAYA, dpd.go.id - Anggapan bahwa kembali menerapkan Sistem Demokrasi Pancasila, sama artinya dengan kembali ke Era Orde Baru, dibantah oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, azas dan sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa tersebut, belum pernah diterapkan secara utuh dan benar, baik di Era Orde Lama, maupun di Era Orde Baru. Justru yang terjadi di Era Orde Baru adalah praktek penyimpangan dari azas dan sistem bernegara itu. "Makanya agar tidak mengulang praktek penyimpangan terhadap sistem tersebut, seperti terjadi di masa lalu, diperlukan penyempurnaan dan penguatan Sistem Demokrasi Pancasila, melalui teknik addendum amandemen konstitusi," ujar LaNyalla dalam acara Aspirasi Masyarakat bertema Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Kadin Jatim, Sabtu (19/8/2023). Dikatakan LaNyalla, soal penguatan Sistem Demokrasi Indonesia telah ia sampaikan di berbagai kesempatan. Termasuk dalam forum kenegaraan, pada pidato Sidang Bersama MPR RI, tanggal 16 Agustus, kemarin. "Dimana DPD RI secara khusus menawarkan proposal kenegaraan dengan konsep dan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut, yang meliputi 5 hal pokok," tuturnya Pertama, kata LaNyalla, mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan, yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. "Kedua, membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Selain dari anggota partai politik. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non partai," ujarnya. Selanjutnya, proposal ketiga yaitu memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Bukan penunjukan oleh Presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru. "Dengan komposisi Utusan Daerah yang mengacu kepada kesejarahan wilayah yang berbasis kepada negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara," papar dia. Sedangkan Utusan Golongan diisi oleh Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. "Keempat, memberikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh," ungkapnya. Terakhir, proposal kelima, menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan. "Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus bangsa ini akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial," ucap dia. Menurut LaNyalla, itulah jawaban dari penguatan Sistem Demokrasi Indonesia. Yaitu mengembalikan sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa. Sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Maka, hakikat kedaulatan rakyat benar-benar memiliki tolok ukur yang jelas di dalam ketatanegaraan kita. Sementara itu, Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim memperkuat gambaran proposal kenegaraan yang disampaikan Ketua DPD RI. Dia berharap proposal tersebut mendapatkan respon sesegera mungkin oleh semua elemen bangsa. "Dalam perspektif media, kami mengapresiasi Ketua DPD RI yang sudah mewarnai demokrasi Indonesia terutama mengenai proposal kenegaraan penguatan sistem demokrasi Indonesia. Gagasan tersebut penting karena bangsa ini sudah terlalu jauh melenceng dari nilai luhur Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi di negara ini," papar dia. Proposal kenegaraan itu, lanjut dia, menjadi bukti bahwa Ketua DPD RI dan para anggota DPD berpikir sebagai negarawan seperti para founding fathers. "Tentu semua bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan tetap menempatkan aspek Ketuhanan, persatuan, juga cara mufakat atau musyawarah," paparnya. Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI dari Lampung, Bustami Zainudin dan Staf Ahli Ketua DPD RI, A Zaldy Irza Pahlevi Abdurrasyid. Hadir dalam acara Ketua Kadin Surabaya, M Ali Affandi, Sekretaris MPW PP Jatim, M Diah Agus Muslim, Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, pengurus Kadin dan para anggota SAPMA PP Jatim.(*)

Humas Sabtu, 19 Agustus 2023 14.53.00

Selengkapnya

Fahira Idris: Berbagai Elemen di Daerah Merasakan Manfaat DPD RI...

Jakarta, dpd.go.id — Penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjadi salah satu agenda utama para anggotanya yang juga sering disebut senator. Penguatan DPD RI bukan sekadar persoalan penambahan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran saja, tetapi lebih kepada penguatan fungsi lembaga ini sebagai perwakilan territorial agar manfaatnya lebih besar lagi dirasakan oleh masyarakat di daerah. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, kedudukan DPD sebagai perwakilan territorial dalam struktur parlemen di Indonesia menjadi hal yang sangat fundamental. Ini karena, sejak 1999, Indonesia menganut prinsip pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan. Otonomi daerah dipilih, karena keberlanjutan sebuah negara kesatuan seperti Indonesia akan bisa bertahan jika kepentingan daerah yang majemuk dapat diakomodasi oleh Pemerintah Pusat melalui kebijakan legislasi atau peraturan perundang-undangan terutama soal pembagian kewenangan, pengelolaan sumber-sumber ekonomi termasuk kebijakan pembangunan nasional yang mengedepankan kepentingan dan potensi daerah. “Dengan kewenangan yang ada saat ini saja, berbagai elemen di daerah sudah merasakan manfaat DPD RI. Kami bersyukur, tiap turun ke masyarakat baik di dapil masing-masing maupun ke berbagai daerah, rakyat begitu leluasa menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPD. Ini karena kami punya komitmen kuat untuk memperjuangkannya,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/8). Itulah kenapa, lanjut Fahira Idris, penguatan DPD terus menjadi salah satu agenda utama. Tujuannya untuk lebih memaksimalkan potensi daerah, baik itu terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, hingga soal pajak, pendidikan, dan agama. Jika semua bidang ini bisa dimaksimalkan, maka daerah akan lebih cepat sejahtera dan cita-cita Indonesia menjadi negara maju bisa lebih cepat terwujud. Menurut Fahira Idris, saat ini dan ke depan, sistem ketatanegaraan Indonesia perlu diperkuat dengan bagunan sistem bikameral kuat (strong bicameralism) untuk mewujudkan cita-cita negara dalam bidang otonomi daerah dan negara kesatuan. Dalam strong bicameralism, peran DPD adalah sebagai salah satu penopang utama sehingga salah satu konsekuensinya adalah pembentukan undang-undang harus melibatkan DPR, DPD dan Presiden agar melahirkan undang-undang yang harmonis dan berkualitas serta mengedepankan kepentingan daerah. “Jika ingin bangsa ini terus melaju, kita harus mampu memaksimalkan institusi demokrasi seperti DPD, baik dalam posisinya sebagai bridging atau jembatan maupun sebagai perwakilan daerah. Terlebih, sejauh ini pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah belum terformat. Artinya, DPD sangatlah diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang begitu kompleks ini,” pungkas Senator Jakarta ini. #

Humas Sabtu, 19 Agustus 2023 13.57.00

Selengkapnya

DPD RI Sahkan Keanggotaan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2023-2024...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menetapkan dan mengesahkan keanggotaan alat kelengkapan DPD RI dalam Sidang Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024, Jumat (18/8) di Nusantara V, Kompleks Parlemen. “Berdasarkan nama-nama tersebut, apakah dapat disetujui keanggotaan alat kelengkapan DPD RI dan Pimpinan Kelompok Anggota DPD RI di MPR RI Tahun Sidang 2023-2024 kecuali Panitia Musyawarah?,” tanya Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang dijawab setuju oleh anggota DPD RI yang hadir dalam sidang tersebut. Setelah keanggotaan alat kelengkapan DPD RI ditetapkan, maka selanjutnya akan dilakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD RI dengan masa jabatan satu tahun. Pemilihan pimpinan alat kelengkapan dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 128 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan DPD RI No. 1/2022 tentang Tata Tertib yang didasari oleh keterwakilan sub wilayah dan dipilih melalui rapat pleno. "Khusus untuk pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan, dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam Pasal 98 ayat (4) Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. Pimpinan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan yang terdiri atas Gugus Sumatera sebanyak satu orang, Gugus Jawa sebanyak satu orang, Gugus Kalimantan dan Sulawesi sebanyak satu orang, dan Gugus Maluku, Papua, Nusa Tenggara dan Bali sebanyak satu orang," imbuh Nono. Dalam Sidang Paripurna yang juga dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin, Nono menjelaskan bahwa pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD RI akan dilaksanakan hari Senin (21/8/2023) yang diawali dengan rapat sub wilayah untuk menentukan calon pimpinan. "Kami berharap proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD RI dapat berlangsung secara demokratis dan lebih mengutamakan azas musyawarah mufakat seperti yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila," kata Nono yang juga Senator dari Provinsi Maluku ini. Terkait penentuan komposisi Pimpinan Kelompok Anggota DPD di MPR RI, lanjut Nono, terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dua belas orang wakil ketua, dua belas orang wakil sekretaris, dan tujuh orang wakil bendahara. Ketiga puluh empat orang tersebut akan duduk dalam keanggotaan Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, dan Badan Penganggaran MPR RI. "Kami mengingatkan agar penentuan Pimpinan Kelompok Anggota DPD di MPR RI, yang akan duduk dalam badan-badan MPR RI agar dilakukan secara matang dan demokratis," pesannya. Menurut Nono, setelah pimpinan alat kelengkapan dan komposisi Pimpinan Kelompok Anggota DPD di MPR RI terpilih, akan ditetapkan dalam Sidang Paripurna Ke-3 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2023.**ars

Humas Jumat, 18 Agustus 2023 13.52.00

Selengkapnya

Apresiasi Kenaikan Gaji PNS, Sultan: Kita Ingin Kado Kemerdekaan Dinikmati...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendukung dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Joko Widodo yang mewacanakan menaikan gaji dan uang pensiunan para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, harapan pemerintah untuk meningkatkan kinerja PNS dengan meningkatkan insentif fiskal sangat beralasan di tengah tuntutan merit sistem birokrasi saat ini. ASN didorong untuk meningkatkan kapasitas dan etos pengabdiannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu agenda strategis pemerintah. "Kondisi dan Pertumbuhan ekonomi kita yang stabil saat ini cukup memungkinkan bagi pemerintah untuk meningkatkan insentif fiskal bagi PNS. Hal ini akan berdampak positif bagi kinerja konsumsi dalam menopang pertumbuhan ekonomi di masa depan", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (17/08). Meski demikian, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta pemerintah untuk segera memberikan kejelasan terkait masa depan para pegawai pemerintah yang berstatus sebagai tenaga honorer. Para honorer juga merupakan pembantu pemerintah yang harus diperhatikan secara serius. Diketahui, Pemerintah akan menghapus pegawai honorer pada November 2023 dan sebagai gantinya pemerintah akan menetapkan status honorer sebagai PPPK Paruh Waktu atau istilahnya 'PNS part time'. "Kami sangat mengapresiasi kebijakan menaikan gaji PNS sebagai kado HUT RI ke-78, tapi hadiah kemerdekaan ini harus juga bisa dirasakan oleh semua elemen bangsa, terutama para pembantu pemerintah. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki definisi ASN secara akomodatif.", sambungnya. Lebih lanjut, Sultan juga berharap agar Pemerintah kembali meningkatkan subsidi di sektor pertanian. Terutama subsidi pupuk dan bibit unggul bagi para pelaku usaha tani di daerah. "Para petani di daerah masih mengeluhkan penetapan subsidi pupuk yang sangat terbatas saat ini. Kebijakan tersebut cukup membebani biaya produksi petani", tegasnya. Presiden Jokowi mengumumkan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI dan Polri naik 8 persen. Uang pensiun PNS akan dinaikkan 12 persen. Jokowi menyatakan gaji PNS dan pensiun naik bertujuan untuk meningkatkan kerja para aparat pemerintah. "Ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (16/8).(*)

Humas Kamis, 17 Agustus 2023 10.22.00

Selengkapnya

Pimpinan DPD RI Apresiasi Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Atas...

Humas Rabu, 16 Agustus 2023 10.17.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Ajak Hentikan Kontestasi Pemimpin Ala Liberal...

JAKARTA, dpd.go.id – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghentikan pemilihan pemimpin nasional dengan cara liberal. Hal itu disampaikan LaNyalla saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023) “Kontestasi politik ala Barat yang saat ini diterapkan di Indonesia telah menjadikan kehidupan bangsa kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme,” ungkapnya. Pemilihan Presiden secara langsung, terang LaNyalla, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa di-fabrikasi dan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Kemudian disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa. Padahal Indonesia, lanjut Senator asal Jawa Timur itu mempunyai pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan lebih mendesak, daripada disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala Barat. Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas, dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif. "Untuk menghadapi hal itu, Presiden harus mendapat dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Sehingga percepatan terwujudnya cita-cita negara ini menjadi tekad bersama, seperti saat mempertahankan kemerdekaan," ujar dia. Karena itu, LaNyalla berharap momentum Peringatan Kemerdekaan Indonesia kali ini, dapat membangun kesadaran kolektif bangsa Indonesia, untuk kembali kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa secara utuh. Sebab dalam Pancasila telah memuat nilai-nilai luhur dan tradisi musyawarah dalam politik, yakni termuat dalam sila ke-empat dan sila ke-tiga. "Oleh karena itu, kami di DPD RI memandang perlunya melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara kita. Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa. Sehingga benar-benar terwujud menjadi Penjelmaan Seluruh Rakyat. Maka, hakikat Kedaulatan Rakyat benar-benar memiliki tolok ukur yang jelas di dalam ketatanegaraan kita," ucap dia. Pada akhirnya, tukas LaNyalla, bangsa ini akan semakin kuat. Karena pemilik kedaulatan, yaitu rakyat, berhak untuk ikut menentukan Arah Perjalanan Bangsa. Sehingga pembentukan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme seluruh rakyat akan terbangun dengan sendirinya, untuk bersama mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Itulah Sistem Bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa ini. Yang kita kenal dengan nama Sistem Demokrasi dan Sistem Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem tersendiri. Sistem asli Indonesia. Yang tidak mengadopsi Sistem Negara manapun," ungkapnya. Dijelaskan LaNyalla, DPD RI telah menerima secara langsung aspirasi terkait perlunya bangsa ini melakukan kaji ulang atas sistem bernegara yang diterapkan saat ini. Aspirasi tersebut datang dari sejumlah elemen bangsa. Baik dari kalangan tokoh organisasi masyarakat dan keagamaan. Para purnawirawan TNI dan Polri. Raja dan Sultan Nusantara, hingga akademisi dan mahasiswa. Semua aspirasi tersebut terdokumentasikan dengan baik di DPD RI. Oleh karena itu, setelah menelaah dengan jernih, kata LaNyalla, DPD RI melalui Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023, secara kelembagaan memutuskan mengambil inisiatif kenegaraan untuk membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan negara ini, agar kembali menjalankan dan menerapkan Azas dan Sistem Bernegara Pancasila Sesuai Rumusan Para Pendiri Bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat. "Kami, DPD RI secara khusus akan menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut," kata dia. Salah satu usulan DPD RI dalam proposal kenegaraan adalah mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan. Yang menampung semua elemen bangsa. Yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Membuka peluang anggota DPR RI dari dua unsur. Yaitu unsur anggota partai politik, dan unsur perseorangan atau non-partai politik. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non partai. Lalu mengisi Utusan Daerah dan Utusan Golongan di MPR, dengan memberi kewenangan untuk memberikan pendapat terhadap RUU yang dibahas di DPR, serta menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi lembaga-lembaga negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dihadiri Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, para anggota DPR dan DPD RI, mantan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Kabinet, para Duta Besar negara sahabat, perwakilan Raja dan Sultan Nusantara, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Rabu, 16 Agustus 2023 10.14.00

Selengkapnya

Hadapi Tantangan Global, LaNyalla: Hanya Satu Jalan, Kembali ke Pancasila...

JAKARTA, dpd.go.id - Tantangan global yang semakin berat, mau tak mau membuat Indonesia harus berbenah diri. Sebab, perubahan global akan memaksa semua negara untuk semakin memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti serta dipenuhi dengan suasana turbulensi. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tak ada jalan lain dalam menghadapi tantangan global tersebut selain kembali kepada Azas dan Sistem Bernegara Pancasila. "Oleh karenanya, bangsa ini memerlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan. Jawaban itu adalah, kita harus kembali kepada Pancasila," tegas LaNyalla dalam pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan alasannya agar bangsa ini kembali kepada Pancasila. Dikatakannya, persoalan yang sesungguhnya dan paling mendasar adalah, sebagai sebuah bangsa, kita telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa. Sebuah cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama, seperti yang pernah kita rasakan ketika bangsa ini mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan kita. Sehingga negara ini, saat itu mampu melewati masa sulit dan ujian demi ujian dalam mempertahankan kemerdekaan. "Tekad bersama memang hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik negara ini, dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan, mampu memberikan rasa keadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini," papar LaNyalla. Para pendiri bangsa kita, LaNyalla melanjutkan, dengan menyadari berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui pikiran jernih dan niat luhur, telah merumuskan Azas dan Sistem bernegara yang dilandasi oleh sebuah nilai yang digali dari Bumi Nusantara ini. "Nilai yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu Pancasila," tutur LaNyalla. Berdasarkan dari paparan tersebut, LaNyalla menjelaskan bahwa Azas dan Sistem Bernegara yang dirancang oleh para pendiri bangsa, jelas dan terang benderang berdasarkan Pancasila. Yakni sistem yang mendasarkan kepada spirit Ketuhanan. Sistem yang memanusiakan manusia. Sistem yang merajut persatuan. Sistem yang mengutamakan musyawarah perwakilan dan sistem yang berorientasi kepada keadilan sosial. "Inilah sistem yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bangsa yang lahir dari sejarah panjang Bumi Nusantara ini," ujar LaNyalla. Namun sayangnya, LaNyalla menyebut sistem tersebut belum pernah secara benar kita terapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Bahkan semakin kabur di era Reformasi, akibat amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Karena faktanya, berdasarkan kajian akademik yang dilakukan beberapa Profesor di sejumlah perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 yang sekarang kita gunakan, telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. "Perubahan isi dari pasal-pasal dalam konstitusi tersebut membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 justru menjabarkan semangat Individualisme dan Liberalisme," terang LaNyalla. Bahkan, kata LaNyalla, Komisi Konstitusi yang dibentuk melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 yang bertugas melakukan kajian atas amandemen di tahun 1999 hingga 2002 telah menyatakan; akibat tiadanya kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep, dalam mengatur materi muatan Undang-Undang Dasar. "Ini artinya, perubahan tersebut tidak dilengkapi dengan pendekatan yang menyeluruh dari sisi filosofis, historis, sosiologis, politis, yuridis, dan komparatif," beber LaNyalla. Oleh karena itu, LaNyalla menjelaskan jika lembaganya menyambut baik kehendak MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara kita, sebagai sebuah jalan keluar untuk memberikan ruang bagi bangsa dan negara ini untuk merajut mimpi bersama, guna melahirkan tekad bersama, untuk mempercepat terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini. Dalam kerangka itu, LaNyalla menilai dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. "Maka, hakikat kedaulatan rakyat benar-benar memiliki tolok ukur yang jelas di dalam ketatanegaraan kita. Di mana pada akhirnya, bangsa ini akan semakin kuat, karena pemilik kedaulatan, yaitu rakyat, berhak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa," ujar LaNyalla. Dengan begitu, pembentukan jiwa nasionalisme dan patriotisme seluruh rakyat akan terbangun dengan sendirinya, untuk bersama mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Itulah Sistem Bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa ini. Yang kita kenal dengan nama Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem tersendiri. Sistem asli Indonesia, yang tidak mengadopsi sistem negara manapun," demikian LaNyalla. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dihadiri Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, para anggota DPR dan DPD RI, mantan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Kabinet, para Duta Besar negara sahabat, perwakilan Raja dan Sultan Nusantara, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Rabu, 16 Agustus 2023 10.10.00

Selengkapnya

DPD RI Gelar Paripurna Laporan Hasil Kinerja Alat Kelengkapan Tahun...

Jakarta, dpd.go.id - Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI, Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 Laporkan Hasil Kinerja Alat Kelengkapan dan Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin ini mengagendakan Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan, Penyampaian Laporan Kinerja Komite I, II, III, IV, PPUU, PURT, BK, BKSP, BULD dan BAP dan Pidato Penutupan Masa Sidang V dan Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (15/8/23). "Kami berharap agar laporan pelaksanaan tugas ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sebagai dasar penyusunan Program Kerja Tahun Sidang 2023-2024 serta sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga DPD RI," ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin pada paripurna tersebut. Pada paripurna ini, pimpinan Alat Kelengkapan melaporkan hasil pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI pada Tahun Sidang 2022-2023 sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan daerah, meliputi 2 (dua) keputusan tentang Prolegnas DPD RI, 7 (tujuh) RUU usul inisiatif, 6 (enam) pandangan DPD RI terhadap RUU tertentu, 3 (tiga) pertimbangan DPD RI terhadap RUU, 3 (tiga) pertimbangan DPD RI non-RUU, 22 (dua puluh dua) hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu, 2 (dua) Rekomendasi DPD RI, 2 (dua) Hasil Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPD RI pada Tahun Sidang 2022-2023 menghasilkan 2 (dua) keputusan tentang Prolegnas DPD RI, yaitu Naskah Kajian Program Legislasi Nasional DPD RI, Usul Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tahun 2023 serta Naskah Kebijakan Prolegnas DPD RI Tahun 2024, Usulan RUU Prolegnas Prioritas 2024 dan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Menutup sidang, Pimpinan DPD mengharapkan kelancaran agenda-agenda sidang DPD RI ke depan, juga suksesnya gelaran Sidang Bersama DPR-DPD RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan DPD RI menjadi tuan rumahnya. “Saya berharap semua anggota DPD RI dapat berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD, Rapat Paripurna DPR RI Penyampaian Nota RAPBN 2024, dan pada Sidang Paripurna Ke-1 DPD RI, Sidang Paripurna Ke-2 DPD RI dan Sidang Paripurna Ke-3 DPD RI,” pungkas Mahyudin. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Beberapa Anggota DPD RI menyampaikan laporan di daerah pemilihan di antaranya Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengkritisi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang selama ini diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sudah saatnya agar kebijakan sistem zonasi di evaluasi dan ditinjau kembali apakah masih layak untuk diterapkan. “Fakta menunjukan sebaliknya, bahwa sistem zonasi ini menyulitkan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak, adil dan merata,” paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah M Rakhman berharap Kementerian PUPR bisa memperhatikan jalan utama di Kalimantan Tengah karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurutnya hal tersebut mengakibatkan terhambatnya distribusi dan melambatnya perekonomian. “Kami minta pemerintah bisa memperhatikan infrastruktur jalan-jalan di Kalimantan Tengah karena ini menghambat perekonomian masyarakat,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan mengatakan intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir di beberapa tempat di daerah Sulawesi Tenggara sehingga ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Belum lagi, sambungnya, minimnya air bersih juga menjadi kendala saat ini yang tengah dihadapi. “Kami minta pemerintah bisa turun tangan dan membantu masyarakat akibat dari banjir dan kurangnya air bersih,” tuturnya. (*fan/mas)

Humas Selasa, 15 Agustus 2023 12.44.00

Selengkapnya

Kenang Perjuangannya Saat Menjadi Mahasiswa, Sultan Semangati Maba UI Sambut...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong mahasiswa baru Universitas Indonesia untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyambut Indonesia emas 2045. Hal ini disampaikan Sultan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Orientasi Kehidupan Kampus (OKK) kepada ribuan Mahasiswa baru UI pada Senin (14/08) di Kampus utama UI Depok. Mahasiswa baru saat ini, kata Sultan, memiliki peluang kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan nasional karena memiliki fasilitas belajar yang lebih maju. Kesempatan mahasiswa baru untuk mengisi ruang pengabdian di abad kedua Indonesia tentu lebih baik daripada generasi kami dahulu. Sultan yang merupakan alumni jurusan Ilmu Sosial Politik UI mengenang perjuangannya selama menjadi mahasiswa. Semua anak Indonesia dari pelosok manapun, tegas Sultan, berhak memperjuangkan mimpinya di kampus terbaik di tanah air itu. "Saya adalah anak kampung dari salah satu dusun di pelosok Bengkulu yang pernah kikuk dengan nama besar UI. Namun berhasil menuntaskan tugas akademik secara singkat dan menemukan jati diri bersama orang-orang hebat di kampus ini" kenangnya. "Teman-teman maba harus sejak dini memetakan potensi individu dan peluang pengabdi di segala bidang ke depannya. Terwujudnya Indonesia emas yang maju di 2045 sangat ditentukan oleh persiapan teman-teman maba hari ini", ujar Sultan Oleh karena itu, kata Sultan, mahasiswa harus memiliki kesadaran sosial kebangsaan yang baik disamping harus menguasai skill tertentu berbasiskan teknologi digital. Mahasiswa UI dalam sejarahnya selalu menjadi trend setter pergerakan mahasiswa Nasional dalam melakukan kontrol kebijakan pemerintah. "Sehingga Kami selalu mengharapkan agar mahasiswa baru bisa fokus meningkatkan kapasitas akademik dan kompetensi tertentu. Di samping aktif memberikan kritik dan kontrol sosial kepada para penyelenggara negara, termasuk kepada lembaga DPD RI" tegasnya. Lebih lanjut Sultan menyarankan agar mahasiswa baru UI 2023 siap berkompetisi dengan generasi muda di tingkat global. Kami percaya bahwa Anak-anak Indonesia juga bisa aktif berkontribusi di level global dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.(*)

Humas Senin, 14 Agustus 2023 07.21.00

Selengkapnya

Jenguk Cak Nun, Ketua DPD RI Doakan Lekas Pulih...

YOGYAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kedatangan Ketua DPD RI untuk menjenguk Budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun yang tengah mendapat perawatan intensif di rumah sakit tersebut. Ditemui istri Cak Nun dan kerabat, LaNyalla berharap ayah musisi Noe Letto itu segera pulih seperti sedia kala. "Saya doakan agar Cak Nun lekas pulih seperti sedia kala, agar terus dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke DIY, Sabtu (12/8/2023). Di mata LaNyalla, Cak Nun tak hanya sekadar budayawan, namun juga intelektual Islam yang memiliki kontribusi cukup besar bagi kemajuan umat, bangsa dan negara. "Ketokohan Cak Nun membuat Indonesia semakin berwarna. Tentu tak hanya keluarga dan jamaah pengajiannya, tapi kita semua rindu akan kehadiran beliau," tutur LaNyalla. Istri Cak Nun, Novia Kolopaking menjelaskan kondisi terkini Cak Nun sejak 38 hari lalu jatuh sakit. "Kondisinya sudah membaik. Sudah bisa bisa diajak berkomunikasi. Sudah bisa bercanda. Peralatan mesin juga sudah dilepas," kata Novia. Dikatakannya, Cak Nun sudah dua kali menjalani operasi akibat pendarahan di kepala bagian kanan. Jika sebelumnya hanya terjadi penyumbatan, namun kali ini terjadi pecah pembuluh darah yang membuat suaminya harus menjalani perawatan intensif. Novia mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD RI atas kehadirannya menjenguk Cak Nun. "Doakan saja agar Cak Nun segera pulih, karena memang kondisinya belum 100 persen, meski terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya," kata Novia. Sebagaimana diketahui, Cak Nun dirawat di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta sejak Kamis (6/7/2023) lalu. Ia dibawa ke rumah sakit setelah mengalami pendarahan otak. Saat ini, Cak Nun sudah dalam proses pemulihan dan kondisinya terus membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy dan sejumlah kolega lainnya. Turut menerima kunjungan, Direktur Utama RSUP Dr Sardjito, Eniarti.(*)

Humas Sabtu, 12 Agustus 2023 07.17.00

Selengkapnya

ADANYA TEMUAN CADANGAN GAS BARU DI ARUN ACEH UTARA, TANGGAPAN...

dpd.go.id - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Prof. Abdullah Puteh, memberikan tanggapan positif atas pengumuman bahwa Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pema Global Energi (PGE) telah menemukan cadangan gas baru di wilayah Arun Aceh Utara. "Saya menyambut baik temuan signifikan cadangan gas baru oleh BPMA dan PGE di wilayah Arun Aceh Utara. Temuan ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam memperkuat sektor energi nasional, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Senator asal Provinsi Aceh tersebut. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, penting bagi negeri untuk memanfaatkannya dengan cerdas dan efisien. Wakil Ketua Komite II DPD RI ini melihat temuan cadangan gas baru sebagai langkah positif dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Temuan ini menunjukkan komitmen dalam mengembangkan potensi energi nasional demi kepentingan bersama. Prof. Abdullah Puteh juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam ini. "Partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait harus menjadi salah satu prioritas utama. Melalui kerjasama yang inklusif, kita dapat memastikan bahwa manfaat dari temuan cadangan gas ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah Arun Aceh Utara," Kata Abdullah Puteh. Dalam konteks lingkungan, Wakil Ketua Komite II DPD RI menegaskan pentingnya menjaga prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan cadangan gas baru ini. Melihat adanya pengembangan dan ekstraksi sumber daya alam, tentunya hal tersebut harus selalu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Tentunya konteks ini termasuk dalam upaya mendukung penerapan teknologi yang ramah lingkungan demi menjaga kelestarian alam dan ekosistem. Prof. Abdullah Puteh juga turut menyoroti perlunya transparansi dalam semua tahapan pengembangan cadangan gas baru. Dalam akhir pernyataannya, Wakil Ketua Komite II DPD RI ini menyampaikan harapannya terhadap upaya bersama dalam memanfaatkan temuan cadangan gas baru ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. "Saya berharap bahwa temuan ini akan memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan ekonomi dan energi Indonesia. Dengan berkomitmen dalam pengelolaan yang berkelanjutan, kita dapat mewujudkan potensi luar biasa dari sumber daya alam kita untuk kesejahteraan nasional,” Kata Abdullah Puteh.(*)

Humas Sabtu, 12 Agustus 2023 07.11.00

Selengkapnya

Dukung Proposal Kenegaraan DPD RI, Guru Besar UGM dan Undip...

YOGYAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat dukungan dan masukan berharga dari tiga orang Profesor dalam penyusunan Proposal Kenegaraan 'menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa'. Hal itu terungkap pada acara Fokus Grup Diskusi Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI dengan tema 'Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa' yang diselenggarakan di UC Resto, Komplek Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (11/8/2023). Dalam FGD itu, tiga narasumber berkompeten dihadirkan, di antaranya Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Kaelan, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sudjito Atmoredjo dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga Pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila, Prof Suteki. Dalam paparannya, Prof Kaelan menjabarkan sumber masalah kebangsaan ini terjadi ketika dilakukannya perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002. Menurut Prof Kaelan, yang dilakukan pada saat itu bukan amandemen, namun mengganti UUD, dari UUD 1945 menjadi UUD 2002. "Itu bukan amandemen, tapi pengubahan secara fundamental yang berakibat tergantikannya seluruh konstitusi kita. Karena saat itu 95 persen, bahkan 97 persen isi UUD 1945 itu diubah. Ini sudah ganti konstitusi, ganti negara, makar konstitusi, sekaligus makar negara," kata Prof Karlan. Dipaparkannya, UUD 2002 hasil amandemen itu tak lagi mencerminkan Pancasila, melainkan paham Liberalisme. Prof Kaelan menyebut UUD 2002 melahirkan sistem ketatanegaraan yang paling rumit di dunia. Bagaimana tidak, antara satu lembaga dan lembaga lainnya tak memiliki keterkaitan satu sama lain. "MPR tak jelas posisinya. Kalau tak jelas, maka kedaulatan rakyat juga tak jelas. Sehingga presiden tak ada yang menegur. Misalnya ketika Presiden melanggar konstitusi, MPR tak punya kewenangan mengontrol Presiden," kata Prof Kaelan. Dikatakannya, di dunia ini, konstitusi selalu berhubungan dengan identitas dan nilai bangsa. Sedangkan di Indonesia, hal itu sudah terputus, lagi-lagi imbas amandemen pada tahun 1999-2002. Prof Kaelan sependapat dengan LaNyalla jika seluruh komponen dan elemen masyarakat harus terwakili di MPR. Maka, perlu adanya Utusan Golongan dan Utusan Daerah. "Hak-hak rakyat jangan direduksi. Jadi, saya mendukung proposal DPD RI dan itu harus diperjuangkan. MPR harus mewakili segenap komponen bangsa," tegas dia. Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sudjito Atmoredjo juga memberi masukan judul proposal tersebut tentang penyebutan para pendiri bangsa. Menurutnya, harus diperjelas yang dimaksud para pendiri bangsa itu siapa saja. "Lalu, penyempurnaan sistem negara hukum dan Pancasila. Itu juga menjadi masukan saya dalam proposal kenegaraan ini," ujar Prof Sudjito. Hal lain yang menjadi sorotannya adalah harus adanya sistem yang mengikat seluruh warga negara. Dikatakannya, seluruh rakyat merupakan subyek dari negara dan memiliki kedudukan setara, yang saling berinteraksi dan saling melengkapi. Hal yang mendapat perhatian Prof Sudjito juga dari aspek hukum. Para founding father, menegaskan bahwa Indonesia ini adalah rechtsstaat. “Rechtsstaat itu konsep yang mendasarkan pada hukum Barat, tepatnya didasarkan pada Eropa Barat yang pada saat itu memang sudah modern. Rechtsstaat itu mengedepankan logika dan mengesampingkan aspek religiusitas. Indonesia tak seperti itu. Amandemen sebaiknya membahas itu, yaitu negara hukum yang berdasarkan Pancasila," tegas Prof Sudjito. Masukan terakhirnya adalah soal Pancasila. Dikatakannya, sebelum Indonesia merdeka, Pancasila itu sudah tumbuh dan hidup di tengah-tengah rakyat Indonesia. "Sebelum Indonesia ada, Pancasila sudah menjadi way of life masyarakat Indonesia. Itu yang kemudian digali oleh Bung Karno. Pancasila itu Grondslag. Pancasila itu ruhnya. Jiwanya adalah staats fundamental norm," tegas dia. Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga Pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila, Prof Suteki secara tegas mendukung gagasan Ketua DPD RI. Kendati begitu, ada satu masukan dari Prof Suteki agar proposal kenegaraan tersebut semakin memiliki kekuatan untuk diwujudkan. "Lima proposal tadi itu saya setuju. Tapi kita harus ingat bahwa Indonesia ini negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, Religius Nation State harus menjadi bingkai dari lima proposal yang tadi ditawarkan oleh Ketua DPD RI," tegas Prof Suteki. Dikatakannya, Pancasila itu sesungguhnya sudah mendarah daging di dalam masyarakat Indonesia. Hanya saja, dalam praktiknya justru terjadi penyimpangan yang luar biasa. "Bahkan sejak bangsa ini berdiri sudah ada penyimpangan Pancasila. Kita lihat era Bung Karno, dasarnya Pancasila, tapi mempraktikkan konsep republik serikat dan lain sebagainya. Bahkan, penyimpangan itu terjadi hingga kini," tutur Prof Suteki. Pada titik itulah Prof Suteki menilai pentingnya konsistensi paradigma. Sebab, katanya, Pancasila ibarat kertas murni. "Tintanya tergantung rezim mana yang menuliskan," tegas dia. Dikatakannya, jika Ketua DPD RI ingin agar kembali ke UUD 1945 ini dilakukan sebelum Pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024, maka jalan satu-satunya adalah melalui Dekrit Presiden. "Jadi prinsipnya, saya setuju dengan lima proposal tadi yang digenapi dengan memastikan bahwa dia dilengkapi dengan bingkai religius nation state," tutur Prof Suteki. Sebagaimana diketahui, sebagai pelopor gerakan kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik addendum, Ketua DPD RI menawarkan lima proposal kenegaraan. Yaitu mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan. Membuka adanya peluang anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Dengan begitu, selain diisi oleh anggota dari partai politik, nantinya DPR RI juga akan diisi anggota dari unsur perseorangan. Tujuannya, kata LaNyalla, untuk memastikan agar proses pembentukan undang-undang antara DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan political group representative saja. "Tetapi juga secara utuh di redundancy juga oleh people representative," ulas LaNyalla. Berikutnya memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme bottom up, bukan appointed by president seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Kemudian memberikan ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan memberikan pendapat terhadap materi RUU yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Sehingga terwujud partisipasi publik yang utuh. Terakhir, menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sesuai dengan norma hukum tertinggi, Pancasila. "Kelima penyempurnaan dan penguatan tersebut harus dilakukan dengan Teknik Addendum Amandemen. Sehingga, kita tidak mengubah konstruksi sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, tetapi menyempurnakan dan memperkuat," ulas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator, di antaranya Hilmy Muhammad (DIY) dan Fachrul Razi (Aceh). Turut mendampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin dan Kepala Kantor DPD RI DIY Drs Dedi Iswandi. Hadir pula sejumlah tokoh, di antaranya Jenderal TNI (Purn), Tyasno Sudarto, Letjen TNI (Purn) Muhammad Setyo, Prof Sofian Effendi, Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi, Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Aidul Fitriciada Azhari dan sejumlah tokoh lainnya.(*)

Humas Jumat, 11 Agustus 2023 17.20.00

Selengkapnya

Akademisi Apresiasi Proposal Kenegaraan Perbaikan Sistem Bernegara yang Ditawarkan Ketua...

BANDUNG, dpd.go.id - Proposal kenegaraan yang ditawarkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat apresiasi positif dari akademisi. Proposal tersebut ditawarkan Ketua DPD RI sebagai jalan keluar bagi penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Pada acara Fokus Grup Discussion yang digelar di Hotel Horison, Bandung, Kamis (10/08/2023), Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI dengan tema 'Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa', narasumber yang dihadirkan menilai proposal kenegaraan Ketua DPD RI menjadi jawaban dalam menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara. Narasumber tersebut yakni Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Jati, Dr Utang Rosidin dan Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Purnomo. Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Purnomo menyebut memang sudah sepatutnya bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Sebab, amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999-2002 bukan kehendak rakyat Indonesia. "Amandemen konstitusi saat itu bukan kehendak rakyat. Hasil dari amandemen itu, batang tubuh sudah tak sejalan dengan preambule. Kepentingan rakyat sudah dicabut. Rakyat seperti ayam yang mati di lumbung padi," tegas Hidayat. Hidayat sependapat dengan proposal kenegaraan yang diajukan Ketua DPD RI. Katanya, dalam proposal kenegaraan tersebut, khususnya di proposal kedua, merupakan terobosan baru bagi keanggotaan MPR RI dari unsur DPR RI. "Selama ini kan hanya dimanfaatkan oleh partai politik yang membuat peraturan perundang-undangan bahwa DPR hanya diisi oleh partai politik saja. Sementara partai politik tergantung pada ketua umumnya. Sehingga Republik ini hanya diatur oleh 9 orang ketua umum partai politik saja," kata Hidayat. Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Jati, Dr Utang Rosidin menegaskan pentingnya tiga hal yang perlu diperhatikan dalam gagasan yang diusung Ketua DPD RI, yakni instrument reform, institutional reform dan cultural reform. "Kalau kita bicara dalam konteks menyempurnakan dan memperkuat sistem kenegaraan, maka konsekuensinya pada kelembagaan," tutur dia. Utang Rosidin sependapat jika evaluasi kebangsaan ini mengacu kepada lima hal yang menjadi proposal kenegaraan sebagaimana ditawarkan Ketua DPD RI. Narasumber lainnya, Dr Ichsanuddin Noorsy menilai apa yang dilakukan oleh Ketua DPD RI merupakan sebuah ikhtiar kebangsaan yang patut diapresiasi. Ichsanuddin membedah dan mengkomparasikan antara sistem demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat dan Indonesia. "Amerika saja tidak menggunakan public vote, tetapi electoral vote. Sedangkan Indonesia langsung mempraktekkan public vote yang jelas-jelas bertentangan dengan sila ketiga, keempat, kelima Pancasila," tutur Ichsanuddin. Kaum Reformis, Ichsanuddin melanjutkan, merasa telah menyelesaikan satu masalah ketika telah melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. "Padahal yang terjadi adalah, rusaknya hubungan ketatanegaraan kita," ujar Ichsanuddin. Dipaparkannya, Amerika sendiri sedang dalam kondisi khawatir dengan sistem demokrasi yang mereka bangun sendiri. "Yang harus diingat adalah, demokrasi merupakan produk Amerika yang paling mematikan bagi bangsa-bangsa. Dalam pidatonya, mantan Presiden Amerika Barack Obama menyatakan bahwa demokrasi adalah produk Amerika yang membuat kacau negara-negara di dunia," ujarnya. Saat ini, Ichsanuddin menyebut bahwa yang boleh mencalonkan Presiden, hanya partai politik. "MPR tak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Padahal itulah semangat dan nilai-nilai kejuangan para pendiri bangsa. Banyak yang ingin berkontribusi, tetapi tak mau berpartai. Di mana saluran mereka?" tandasnya. Ichsanuddin menjabarkan hasil kajian Komisi Konstitusi yang menyebut perlunya menyajikan alternatif perubahan UUD yang mempunyai landasan teoritis (naskah akademis) serta bersifat lebih aspiratif untuk kemajuan Indonesia ke depan. Komisi Konstitusi juga menyebut bahwa saat ini konstitusi tak memiliki kerangka acuan atas naskah akademik dalam melakukan perubahan UUD 1945 yang merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur muatan UUD. Hal ini juga berlaku terhadap prosedur perubahan UUD yang tidak melibatkan rakyat. Metode participatory yang dipergunakan oleh kebanyakan negara-negara modern, perlu digunakan dalam melakukan perubahan UUD. Ichsanuddin pun mengutip hasil kajian akademik DPD RI yang menyebut bahwa perubahan konstitusi di tahun 1999-2002 telah menghasilkan konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. "Sejak saat itu, Pancasila sudah diinjak-injak," tegas dia Sebagaimana diketahui, sebagai pelopor gerakan kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik addendum, Ketua DPD RI menawarkan lima proposal kenegaraan. Proposal pertama, mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan. "Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, MPR nantinya menampung semua elemen bangsa yang merupakan penjelmaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, sekaligus sebagai sistem tersendiri yang tak mengacu kepada sistem Barat maupun Timur,” tegasnya. Nantinya, LaNyalla melanjutkan, MPR akan diisi oleh mereka yang dipilih melalui Pemilu dan diutus oleh kelompok dengan pola bottom up. "MPR yang menyusun Haluan Negara sebagai panduan bagi kerja Presiden. MPR yang memilih dan melantik Presiden. MPR yang menetapkan TAP MPR sebagai produk hukum, serta MPR yang mengevaluasi kinerja Presiden di akhir masa jabatan," papar LaNyalla. Proposal kedua adalah membuka adanya peluang anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Dengan begitu, selain diisi oleh anggota dari partai politik, nantinya DPR RI juga akan diisi anggota dari unsur perseorangan. Tujuannya, kata LaNyalla, untuk memastikan agar proses pembentukan undang-undang antara DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan political group representative saja. "Tetapi juga secara utuh di redundancy juga oleh people representative. Sehingga, anggota DPD RI yang dipilih melalui Pemilu Legislatif berada di kamar DPR RI sebagai anggota DPR dari unsur perseorangan," ulas LaNyalla. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Sebab, kata LaNyalla, alangkah tak adilnya jika produk UU yang bersifat memaksa secara hukum kepada 275 juta penduduk Indonesia, sekaligus aturan yang harus ditaati melalui sumpah jabatan aparatur negara hingga Presiden, pembuatannya hanya diserahkan kepada anggota DPR dari unsur anggota partai politik, yang sejatinya mewakili kepentingan partai dan tunduk kepada arahan ketua umum partai. Sebab, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tertulis dengan jelas bahwa partai politik adalah kelompok yang memperjuangkan kepentingan anggotanya. "Yang perlu diketahui juga, saat ini tren dunia Internasional telah membuka peluang bagi anggota non-partai atau peserta pemilu perseorangan untuk duduk di dalam kamar DPR. Seperti sudah berlaku di 12 Negara di Uni Eropa. Dan yang terbaru, bulan April lalu, Afrika Selatan resmi membuka peluang tersebut," kata LaNyalla menjabarkan. Proposal ketiga, adalah memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme bottom up, bukan appointed by president seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Nantinya, komposisi Utusan Daerah mengacu kepada kesejarahan wilayah yang berbasis kepada negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para Raja dan Sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan Utusan Golongan bersumber dari organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki kesejarahan dan bobot kontribusi bagi kemajuan ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan agama bagi Indonesia. "Serta kontribusi konkret mereka dalam mewujudkan cita-cita lahirnya negara ini, yaitu perlindungan terhadap tumpah darah bangsa Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sumbangsih bagi ketertiban dunia," papar LaNyalla. Proposal keempat yakni memberikan ruang kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan memberikan pendapat terhadap materi RUU yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. "Sehingga terwujud partisipasi publik yang utuh, karena RUU yang dibahas pasti menyangkut dengan kepentingan golongan dan kelompok di masyarakat, serta wilayah-wilayah di Indonesia," tegas LaNyalla. Selain berfungsi untuk memastikan terjadinya public meaningfull participation yang menyeluruh dan komprehensif, LaNyalla menilai pemberian kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap RUU yang dibahas DPR dan Presiden adalah untuk memastikan agar RUU tersebut tidak bertentangan dengan Haluan Negara yang sudah ditetapkan oleh MPR. Proposal kelima adalah menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila. "Kelima penyempurnaan dan penguatan tersebut harus dilakukan dengan Teknik Addendum Amandemen. Sehingga, kita tidak mengubah konstruksi sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, tetapi menyempurnakan dan memperkuat," ulas LaNyalla. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator yakni Fachrul Razi (Aceh) dan Senator asal Jawa Barat yakni Eni Sumarni dan Amang Syafrudin. Turut mendampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol dan Kepala Kantor DPD RI Wilayah Jawa Barat, Herman Hermawan. Hadir pula sejumlah tokoh di antaranya, KH Ayi Hambali, Memet Akhmad Hakim, Ari Subagja Hussein, Andri Perkasa Kantaprawira dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Kamis, 10 Agustus 2023 16.45.00

Selengkapnya

Terima Delegasi Dewan Federasi Rusia, Nono Sampono Dorong Kerja Sama...

JAKARTA, dpd.go.id – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima audiensi dari Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia Andrey Denisov, Rabu (9/8/2023) di Gedung DPD RI. Dalam pertemuan dengan delegasi Dewan Federasi Rusia tersebut, Nono mendorong terbangunnya kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Rusia, salah satunya dalam bidang penyediaan energi dan antariksa. Nono menjelaskan bahwa dalam kunjungan DPD RI ke Rusia beberapa waktu lalu, selain membahas peningkatan investasi di daerah, salah satu wacana kemitraan strategis yang akan dilakukan antara Indonesia dengan Rusia adalah di bidang antariksa dan penyediaan energi melalui tenaga nuklir. "Sekarang Rusia mengembangkan tenaga listrik berbasis nuklir dengan sistem floating berkapasitas 100-110 Megawatt yang cocok untuk pulau-pulau sedang, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Itu yang menjadi salah satu fokus pembicaraan sebelumnya, termasuk kerja sama antariksa," ucapnya. Menurut Nono, hasil kunjungan ke Rusia beberapa waktu lalu pun telah disampaikan ke pemerintah dan memperoleh respons yang positif. Oleh karena itu, dirinya berharap agar pembahasan kerja sama di dua bidang tersebut dapat ditindaklanjuti agar bisa segera terealisasi. "Saya sudah mendiskusikan ke Wapres Ma'ruf Amin dan sangat mungkin diwujudkan. Kita harapkan ada kosmonov dari Indonesia yang dapat diikutkan dalam program antariksa," jelasnya. Selain itu, Nono juga mendorong adanya kerjasama penyediaan beasiswa bagi pelajar Indonesia yang akan menempuh pendidikan di Rusia. Dirinya berharap kerja sama tersebut akan tetap ada dan terus ditingkatkan kedepannya. Sementara itu, Andrey Denisov menyambut baik wacana peningkatan kerja sama kedua negara. Apalagi beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Rusia sebagai bentuk jalinan kerja sama yang kuat antar kedua negara. Andrey juga berharap peningkatan kerja sama dapat diperluas di bidang bahan baku, penyediaan energi listrik, dan pengadaan pupuk. "Kami juga bersedia dalam pembuatan infrastruktur untuk ibu kota Indonesia yang baru. Kami siap untuk berkomunikasi dalam menjalin peningkatan kerja sama kedua negara," ucap Andrey yang didampingi oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dan Anggota Komite Keuangan dan Pasar Keuangan Dewan Federasi Rusia Tatiana Sakharova.*

Humas Rabu, 09 Agustus 2023 09.40.00

Selengkapnya

LKPASI Berharap Ketua DPD RI Bantu Perjuangkan Hak Ulayat Para...

JAKARTA, dpd.go.id - Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LPKASI) meminta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah agar serius merealisasikan tuntutan mereka. Yakni mengenai hak pengelolaan tanah ulayat milik kerajaan atau kesultanan dan masyarakat hukum adat. Permintaan itu disampaikan oleh LKPASI kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Rapat Pajajaran Gedung B, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/8/2023). Hadir Ketua Umum LKPASI Sultan Rusdhal Inayatshah yang berasal dari Kesultanan Inderapura Sumbar, Waketum LKPASI KH Imam Supandi, Sekjen LKPASI Dr Ruliah dan pengurus lainnya. "LKPASI merupakan kumpulan para raja, sultan dan pemangku adat yang konsen memperjuangkan aset komunal dan hak ulayat yang selama ini tidak kami nikmati. Kami mohon dukungan terkait hal itu," ujar Sultan Rusdhal. Dikatakan olehnya, Presiden Jokowi saat bertemu dengan para raja dan para sultan, di tahun 2018 pernah mengatakan bahwa hak-hak raja, sultan dan pemangku adat terkait pengelolaan tanah ulayatnya akan diakomodir oleh pemerintah. "Syaratnya saat itu adalah data-datanya dipersiapkan. Namun hingga saat ini hak tersebut belum juga dilaksanakan," ucapnya. Menurut Sultan Rusdhal, pemerintah juga sudah mengeluarkan PP 18 Tahun 2021 yang membuka ruang tanah swapraja dikembalikan kepada penerus swapraja dengan syarat dikelola sendiri. "Karena itulah kami LKPASI meminta meminta kepastian dari proses sebelumnya. Kami para raja, sultan, dan seluruh masyarakat hukum adat ini hanya ingin meminta kembali hak kami," papar dia. H. Bisman Saranani, Pembina LKPASI dari Lembaga Adat Tolaki, Sultra, mengatakan bahwa penggunaan tanah ulayat tidak pernah ada royalti. Sementara ketika ada kericuhan, pemerintah lepas tangan. "Kami masyarakat adat ini yang dibebani untuk menyelesaikan. Misalnya terkait pengelolaan tanah ulayat yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Mereka yang mengambil tetapi kalau ada masalah kita yang repot," tukas dia. Dia berpendapat bahwa seharusnya aset yang dimiliki oleh para raja dan sultan dapat dihargai oleh negara. "Kenapa kami ini tidak seperti Jogja. Kita tahu, hanya Jogja yang dihargai hak ulayatnya, setelah penyerahan kedaulatan kepada negara. Kalau kita ini, semua hilang begitu saja," tukas dia lagi. Lanjut Bisman, Republik Indonesia adalah negara masyarakat adat bukan negara imigran, sehingga hak-hak dari masyarakat adat yang membentuk negara harus tetap diakui. "Kami tidak menuntut lagi tahta atau dihidupkan lagi kekuasaan kami. Bukan itu. Kami ingin hak dalam pada PP 18 itu tolong diberikan. Hak ulayat adalah hak kebendaan, maka hak itu selalu mengikuti kemana benda itu berada. Sehingga hak itu tetap kami perjuangkan karena meski sudah ada di peraturan tapi implementasinya belum ada," tuturnya. Waketum LKPASI KH Imam Supandi menyatakan mulai detik ini LKPASI berdiri di belakang LaNyalla. Karena dia yakin DPD RI adalah lembaga yang mewakili rakyat, bukan seperti DPR yang sejatinya wakil partai. "Karena itu kita semua harus menjaga LaNyalla. Beliau adalah aset bangsa. Bukan pribadinya yang harus dijaga, tetapi pemikirannya yang luar biasa," paparnya. Terkait aspirasi tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku pihaknya selalu terdepan dalam memperjuangkan tuntutan Para Raja dan Sultan Nusantara. DPD RI, lanjut LaNyalla, terus memperjuangkan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU tentang Perlindungan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-undang. "Makanya saya ajak LKPASI untuk mengawal RUU ini. Karena RUU ini merupakan bagian nyata bangsa ini sebagai bangsa besar yang tidak lupa sejarah kelahirannya. Nanti kami undang untuk lebih intens bertukar pikiran dengan Komite III DPD RI yang membidangi permasalahan tersebut," ujar dia. Fachrul Razi, anggota DPD RI asal Aceh menambahkan ada dua perjuangan LaNyalla bagi para raja, Sultan dan masyarakat adat. Pertama, agenda besarnya adalah mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, dengan mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. "Nah nanti ketika MPR sudah kembali, para Raja, Sultan dan dari LKPASI bisa duduk di dalamnya sebagai utusan daerah. Sehingga memperjuangkan kepentingan rakyat semakin mudah," tukasnya. Perjuangan kedua yang dilakukan LaNyalla, lanjut Fachrul Razi, adalah mendorong segera disahkannya RUU Perlindungan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-undang. "Makanya mari bersinergi, berkolaborasi, semoga agenda-agenda ini terwujud," ucap dia.(*)

Humas Rabu, 09 Agustus 2023 09.35.00

Selengkapnya

Dikunjungi DPP PERAN UMKM, Ketua DPD RI: Kembali ke Sistem...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945. Terutama kembali ke sistem ekonomi Pancasila, sesuai Pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat dan penjelasannya. Dengan kembali ke UUD 45 naskah asli, LaNyalla yakin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan semakin maju karena rakyat memiliki kedaulatan ekonomi. Hal itu dikatakan LaNyalla saat menerima kunjungan DPP Perkumpulan Andalan Nahdliyin UMKM (PERAN UMKM) Indonesia di Ruang Mataram, Gedung B, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/8/2023). Hadir Ketua Dewan Pembina PERAN UMKM Indonesia, KH M. Endy SL (Gus Endy), Ketua Dewan Pengawas, Herwin Suparjo, Ketua Dewan Penasehat, Luluk Sumiarso, Ketua Umum, Nasetiawan, Ketua Harian, R Karyana Ukar, Wakil Ketua Dewan Pembina Didik Catur Prasetyo dan pengurus lainnya. Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero, Kabiro Setpim DPD RI Sanherrif Hutagaol dan Ekonom Ichsanuddin Noorsy. "Dengan sistem ekonomi Pancasila, UMKM akan hidup. Karena sudah sangat jelas dalam sistem ini negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ujar LaNyalla. Dimana, lanjutnya, ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing. Dengan ketiga pilar itu, terdapat garis demarkasi tegas antara wilayah public goods dan commercial goods, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi public, privat, people, and partnership. "Jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, maka keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib," ujarnya. Oleh karena itu, dikatakan LaNyalla, dirinya mengajak untuk mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dengan cara kembali ke UUD 1945 naskah asli, kemudian disempurnakan dengan teknik adendum. "Saya minta dorongan dan semangat agar perjuangan besar ini berhasil. Sebab tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang," tegasnya. Ekonom Ichsanuddin Noorsy juga menyampaikan hal senada, yakni pentingnya kembali ke UUD 45 naskah asli. Menurutnya, perekonomian Indonesia berantakan setelah Pasal 33 UUD 45 yang awalnya 3 ayat ditambah 2 ayat menjadi 5 ayat dalam Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002. "Ayat 1 Pasal 33 UUD 45 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, tetapi kemudian saat Amandemen ayat itu dibantai oleh ayat 4," ujar Noorsy. Dikatakan juga olehnya, sejak reformasi hingga saat ini data UMKM amburadul. Antara institusi satu dan lainnya, baik dinas maupun BPS tidak sama. Artinya tidak ada institusi di negara ini yang mempunyai akuntabilitas tinggi tentang data UMKM. Untuk itu dia menyarankan agar DPP PERAN UMKM Indonesia mengambil peran dalam pendataan UMKM di Indonesia. "Data atau angka berapa banyak UMKM di Indonesia ini tidak bisa dipertanggung jawabkan. Masing-masing berbeda. Makanya saya sarankan organisasi ini bekerjasama dengan anggota DPD RI membangun digitalisasi soal data UMKM," ungkap dia. Menurut Noorsy, di tingkat Asean, Indonesia menjadi salah satu negara yang kurang berpihak baik bagi UMKM. Beda dengan Malaysia, Thailand dan Filipina yang membuat digitalisasi UMKM sangat luar biasa. Dengan digitalisasi di daerah yang bagus, lanjut Noorsy, akan banyak persoalan terselesaikan. "Persoalan apa saja itu, pertama soal manajemen, kemudian soal manajemen keuangan, kualitas produksi, permasalahan pemasaran, training atau pelatihan manajemen dan kepemimpinan. Bagaimana misalnya membedakan keuangan rumah tangga dan bisnis. Sejauh ini UMKM masih mencampuradukkan soal itu. Lalu persoalan pajak, perijinan dan lain-lain," ucapnya. Dalam kesempatan itu Ketua Dewan Pembina PERAN UMKM Indonesia, KH M. Endy SL (Gus Endy) mengatakan bahwa tujuannya menemui Ketua DPD RI untuk bersilaturahim memperkenalkan diri sebagai organisasi yang bergerak, mengayomi, melindungi dan membimbing UMKM di tanah air, khususnya warga Nahdliyin dan masyarakat umum. "Kami mohon pada Ketua DPD untuk bersedia menjadi mitra strategis dan membantu kami dalam bangun ekosistem di masyarakat khususnya UMKM. Kami juga berharap Ketua DPD RI bersedia jadi salah satu bapak asuh kami. Selain itu memohon bantuan DPD RI agar organisasi ini diberi ruang untuk berpartisipasi membangun perekonomian UMKM di tanah air," ungkap Gus Endy. Ketua Dewan Penasehat, Luluk Sumiarso menambahkan peran UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata dalam perekonomian bangsa. UMKM tetap eksis dan mampu menopang perekonomian rakyat saat krisis ekonomi juga sata bangsa ini dilanda wabah virus Covid-19. "Saat terjadinya pandemi kemudian ekonomi mulai bangkit lagi, bagaimana kita melihat UMKM sangat membantu masyarakat. Makanya kita berharap UMKM diperhatikan karena besar sekali menopang kegiatan ekonomi," tuturnya.(*)

Humas Rabu, 09 Agustus 2023 16.04.00

Selengkapnya

Dukung Perjuangan DPD RI, BAMAG LKK Indonesia Sematkan LaNyalla PIN...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG LKK) Indonesia mendukung perjuangan DPD RI di bawah kepemimpinan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Dalam rangka dukungan tersebut, BAMAG LKK Indonesia menyematkan PIN 'The Miracle of Nusantara' kepada LaNyalla. Ketua Umum BAMAG LKK Indonesia, Pendeta Agus Susanto menjelaskan, kehadirannya ke Kantor DPD RI untuk menyatakan dukungan arah gerak yang tengah diperjuangkan oleh DPD RI. "Kami mendukung apa yang sedang diperjuangkan DPD RI. Perkara hasilnya, biar Tuhan yang menentukan," kata Agus di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2023). Pada kesempatan itu, BAMAG LKK Indonesia juga menyerahkan hasil kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 kepada Ketua DPD RI. "Mengapa kami menyalurkan aspirasi ini kepada DPD RI, karena menurut kami, DPD RI merupakan representasi kekuatan politik daerah," kata Agus. Ada beberapa hal yang disorotinya. Dalam hal perekonomian, Agus menyebut Indonesia kekurangan daya saing dalam menghadapi era pasar global. Sehingga, ia menilai hal itu harus diperkuat. "Lalu ada juga megatrend menuju 2025-2045. Ada beberapa persepsi di tingkat global yang sudah kami diskusikan dengan relasi kami di tingkat internasional. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, khususnya di tingkat daerah," ujar Agus. Dalam konteks Indopacific, Agus menilai Indonesia mengalami pergeseran paradigma sosial. Salah satunya dalam hal isu terorisme, di mana ia menilai aksi tersebut tak lagi dilatarbelakangi agama, tetapi keadilan dan ekonomi. "Begitu pula dengan arah transformasi pembangunan nasional yang kami nilai ada beberapa skala prioritas yang perlu diperhatikan, khususnya dalam konteks kepentingan daerah, yakni membangun dari desa," tutur Agus. Berangkat dari paparan tersebut, Agus menilai DPD RI harus memiliki basis konstitusi yang lebih kokoh lagi dalam membangun daerah. "Sebab, desa merupakan kekuatan ekonomi. Kita bisa melihat bagaimana China sukses dalam bidang ekonomi karena memulai pembangunan dari desa. Maka, perlu penguatan untuk lembaga DPD RI," ujar Agus. Dalam konteks perjuangan mengembalikan konstitusi negara, Agus sependapat jika saat ini rakyat diberikan pilihan terbatas. Meski dalam konteks demokrasi semestinya diberikan ruang luas untuk menentukan nasibnya, faktanya keleluasaan itu terbatas. "Kita diberikan pilihan yang terbatas. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka saya berharap Pak LaNyalla terus memperjuangkan perbaikan arah perjalanan bangsa. Apakah kita akan sampai dengan baik di tahun 2045, di mana kita mencanangkan Indonesia Emas, jika konstitusinya seperti ini," tutur Agus. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada lembaganya. LaNyalla pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. "Insya Allah akan kami tindak lanjuti aspirasi itu ke Komite I DPD RI," tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu kembali menegaskan bahwa sudah saatnya bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik addendum. Menurut LaNyalla, semestinya aspirasi BAMAG LKK Indonesia dapat diperjuangkan sendiri jika sistem asli bangsa Indonesia kembali diterapkan, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan kembali sebagai Lembaga Tertinggi Negara. "Jika MPR dikembalikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara, maka akan ada perwakilan dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah, di mana seluruh bangsa yang berbeda-beda dapat terwakili aspirasinya," papar LaNyalla. Dalam kerangka itu, LaNyalla memaparkan bahwa ia telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyadari kekeliruan arah perjalanan bangsa imbas amandemen yang dilakukan pada tahun 1999-2002. "Saya bersyukur, kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat sudah mulai terbangun. Rakyat mulai menyadari kedaulatan rakyat salah satunya diwujudkan dengan keterwakilan seluruh komponen bangsa dalam lembaga MPR," ulas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Togar M Nero, Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol dan Kepala Biro PHM Mahyu Darma. Sedangkan BAMAG LKK Indonesia, selain dihadiri Ketua Umum BAMAG LKK Indonesia, Pendeta Agus Susanto juga dihadiri Ketua Badan Pertimbangan BAMAG LKK Indonesia, Pendeta Roland M Oktavianus dan sejumlah pendeta dari berbagai daerah, di antaranya DKI Jakarta, Batu, Lumajang, Malang, Bandung, Blora, Kalteng, Surabaya, Papua, Papua Barat dan sejumlah wilayah lainnya.(*)

Humas Rabu, 09 Agustus 2023 16.00.00

Selengkapnya

Sidang Bersama 16 Agustus 2023, DPD RI Undang 500 Teladan...

JAKARTA, dpd.go.id - Plt Deputi Persidangan Setjen DPD RI Mesranian memimpin rapat persiapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang akan digelar pada 16 Agustus 2023 nanti. Sebagai tuan rumah sidang bersama nanti, DPD RI mengundang 500 delegasi teladan dari berbagai kementerian/lembaga. “Berbeda pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021 dan 2022. Tahun ini, para teladan dari berbagai kementerian/lembaga akan diundang kembali untuk dapat menyaksikan penyelenggaraan Sidang Tahunan 16 Agustus 2023. Rencananya akan terdapat 500 orang teladan yang diundang dan berpartisipasi mengikuti sidang tahunan di Gedung Nusantara V melalui videotron,” ucap Mesranian di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (8/8). Mesranian merinci bahwa teladan tersebut terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Desa, PDTT Dan Transmigrasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), DPR RI, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian. “Jadi dari kementerian/lembaga tersebut terdapat 500 teladan,” tukasnya. Mesranian mengatakan pada tanggal 16 Agustus 2023 nanti akan ada tiga agenda penting. Pertama, Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024. “Ketiga sidang tersebut merupakan agenda-agenda yang akan diselenggarakan tanggal 16 Agustus 2023 nanti. Oleh karena itu, masing-masing harus berkoordinasi antar instansi. Persiapan akan kita teruskan sesuai dengan yang kita putuskan hari ini,” kata Mesranian. Di samping itu, sidang bersama ini akan diikuti oleh 100 persen peserta secara fisik yakni presiden dan wakil presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, jajaran menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara. Selain itu, agenda tahun ini juga mengundang duta besar dan para mantan presiden dan wakil presiden. Setelah rapat tersebut, dilanjutkan Rapat Koordinasi Persiapan Acara Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Penyampaian RUU APBN Tahun 2024 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden.(*)

Humas Selasa, 08 Agustus 2023 11.52.00

Selengkapnya

Hadir Sarasehan Kades di Sidoarjo, LaNyalla Banjir Aspirasi ...

SIDOARJO, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri agenda Sarasehan dan Serap Aspirasi Kepala Desa se Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 8 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla banjir aspirasi dari masyarakat. "Karena inilah momentum yang tepat kita sampaikan kepada beliau bapak Ketua DPD RI. Wajar sekali banyak aspirasi, karena memang kepala desa di Sidoarjo menggunakan forum ini dengan baik, sehingga apa yang menjadi permasalahan kita semua bisa diperjuangkan beliau yaitu ketua DPD RI," ujar Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor. Lebih lanjut Ahmad mengatakan, bahwa sekarang jumlah desa di Sidoarjo menyusut, namun semakin padat. Dulu, Kabupaten Sidoarjo itu jumlah desa dan kelurahannya 351 tetapi ada penggabungan 7 desa, jadi menyusut sekarang ada 318 desa. "Kami juga ingin sampaikan komitmen Bupati dan Wakil Bupati beserta Pemkab Sidoarjo terhadap pembangunan desa, kami tidak akan pernah lelah mendukung Desa, dan kami sangat bersyukur pak Nyalla bisa hadir sebagai pengayom kami dan sumber bantuan aspirasi kami terhadap pusat," katanya. Salah satu aspirasi datang dari Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo Budiono. Dalam keterangan tertulis dan dibacakan di hadapan LaNyalla, pihaknya berharap bisa mengawal perubahan UU 6 tahun 2014 pasal 39 ayat 1 dan 2 yakni tentang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun 3 kali masa jabatan menjadi 9 tahun 2 kali masa jabatan. "Karena dengan masa jabatan 9 tahun, Kades bisa menekan stabilitas pasca Pilkades yang ada di desa sehingga kepala desa bisa membangun desa yang lebih baik dan maju," kata Budiono. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut LaNyalla menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeksekusi aspirasi yang dilontarkan tersebut. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 yang lalu, LaNyalla telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. "Dalam pertemuan itu, saya sampaikan secara langsung dan tertulis, rekomendasi dari Komite I DPD RI tentang aspirasi para Kepala Desa terhadap perubahan Undang-Undang Desa, yang pada prinsipnya DPD RI mendukung aspirasi para kepala desa se-Indonesia," ujar LaNyalla yang disambut tepuk tangan ratusan kepala desa yang hadir. Karena LaNyalla percaya bahwa Desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi. Tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam dan sumber ketahanan pangan nasional, sejatinya berada di desa. Karena itu, sudah seharusnya Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun. “Jangan sampai malah Oligarki menguasai Desa," katanya tegas. Oleh karena itu, imbuh LaNyalla, Desa sebagai bagian dari entitas pemerintahan terkecil di Indonesia harus memiliki peran sebagai penjaga pondasi kekuatan tersebut. Termasuk ketahanan di tiga sektor tersebut. Ketahanan kesehatan melalui budaya hidup sehat. Ketahanan sosial melalui Pendidikan dan kohesi sosial masyarakat yang dijaga, dan ketahanan pangan melalui kebijakan Desa yang tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal itu, yang paling utama dan yang paling penting adalah orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Baik itu Kepala Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh stakeholder lainnya. LaNyalla memaparkan, harus ada satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan desa. Kemajuan desa. Dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi. Sekaligus membangun hubungan sinergi dengan desa tetangga yang memiliki potensi yang sama. "Potensi desa harus dipilih dan ditentukan sendiri. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur, menteri atau presiden sekalipun. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu sendiri. Sekali lagi bukan Top Down. Tapi harus Bottom Up. Dan hal ini harus terus diperjuangkan," ujarnya. Karena desa memang harus mandiri. Dan untuk itu, desa harus melakukan 5 hal prioritas. Yaitu; pertama; Pengembangan kapasitas aparatur desa. Kedua; Peningkatan kualitas manajemen pemerintah Desa. "Dan yang ketiga adalah perencanaan pembangunan desa. Keempat pengelolaan keuangan desa. Dan yang kelima adalah penyusunan peraturan Desa," pungkasnya. Pada kesempatan tersebut, LaNyalla disambut oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Asisten Pemerintah M. Ainur Rohman, Para Camat se Kabupaten Sidoarjo dan Para Kades se Kabupaten Sidoarjo.(*)

Humas Selasa, 08 Agustus 2023 16.11.00

Selengkapnya

Fernando Sinaga: Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Kaltara...

Tanjung Selor, dpd.go.id – Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tak kunjung terlaksana hingga kini. Moratorium DOB yang belum dicabut oleh Pemerintah menjadi faktor utama penyebab Ibu Kota Provinsi Kaltara masih berkedudukan di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan hingga saat ini. Saat melakukan reses di Provinsi Kaltara sebagai daerah pemilihannya, anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga kepada sejumlah media massa pada Selasa (8/8/2023) ini menyatakan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor saat ini semakin mendesak dan urgent. “Provinsi Kaltara ini sudah terbentuk sejak 25 Oktober 2012 tetapi sangat miris hingga kini belum mempunyai Kota sebagai Ibu Kotanya. Menurut saya DOB Kota Tanjung Selor ini sudah urgen dan mendesak untuk dibentuk mengingat megaproyek dan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) serta investasi semakin berjalan baik di Kaltara”, tegas Fernando Sinaga. Fernando Sinaga yang juga anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini mengatakan, Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan yaitu mencabut moratorium DOB dan membentuk DOB secara terbatas di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang memang sudah urgen dan mendesak menjadi Daerah Otonom Baru, Kota Tanjung Selor bisa menjadi salah satunya. Fernando menambahkan, urgensi dan kemendesakan itu salah satunya adalah dibutuhkannya Kota untuk menopang pelayanan publik bagi pelaksanaan PSN dan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. “Kami bersama warga Kaltara sangat berharap pembentukan DOB Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltara bisa menjadi prioritas utama pemerintahan yang baru terbentuk melalui Pemilu 2024. Sehingga pada awal 2025 DOB Kota Tanjung Selor dapat terealisasi”, ujar Fernando Sinaga. (*)

Humas Selasa, 08 Agustus 2023 16.00.00

Selengkapnya

Sidang AIPA Ke-44, BKSP DPD RI Dorong Kawasan ASEAN Tingkatkan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni berharap kegiatan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 bisa membawa angin segar bagi perekonomian di kawasan ASEAN. Hal tersebut bertujuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan bagi warga negaranya. “Kita mengajak seluruh parlemen di ASEAN ini bisa turut andil dalam menumbuhkan ekonomi di ASEAN. Karena saat pandemi Covid-19 melanda, ekonomi di negera-negara lain terutama ASEAN mengalami dampak yang signifikan,” ucap Sylviana Murni usai Courtesy Call dengan pimpinan delegasi peserta AIPA ke-44 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (7/8) Sylviana Murni juga mengajak kawasan ASEAN bisa terus memacu dan menumbuhkan perekonomian masing-masing. Selain itu Anggota DPD RI asal DKI Jakarta ini juga mengharapkan negara-negara ASEAN berperan aktif dalam memberikan rasa aman warga negaranya. ”Ini merupakan bagian yang paling penting dalam AIPA ke-44 yaitu bisa memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar,” cetusnya. Pada pembukaan Sidang Umum ke-44 AIPA ini, Presiden Jokowi mengatakan parlemen merupakan cermin keterwakilan suara rakyat. Oleh karena itu, aspirasi rakyat ASEAN harus dikedepankan dan kepentingan mereka harus diperjuangkan. “Kita harus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Presiden. Presiden Jokowi mengaku bersyukur karena di tengah ketidakpastian dunia, pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap stabil. Bahkan, oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Asia Tenggara dianggap sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. “Sebagai ketua ASEAN, Indonesia ingin menjadikan kawasan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sebagai epicentrum of growth. Oleh karena itu, integrasi ekonomi ASEAN harus diperkuat, hambatan perdagangan dengan mitra ASEAN harus dihilangkan, kerja sama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan harus ditingkatkan,” ujarnya. Pada acara ini, turut hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua DPD RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan seluruh perwakilan negara-negara di ASEAN.(*)

Humas Senin, 07 Agustus 2023 15.58.00

Selengkapnya

Hadiri Jember Fashion Carnaval, LaNyalla Berharap JFC Jadi Pengungkit Ekonomi...

JEMBER, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyempatkan waktu menemui konstituennya, dengan menghadiri pagelaran Jember Fashion Carnaval (JFC), 5 Agustus 2023 di Jember, Jawa Timur. LaNyalla berharap event ini terus berlanjut dari tahun ke tahun dan levelnya harus terus meningkat serta berkualitas. "Harus semakin mendunia, setiap tahun harus ada inovasi agar masyarakat merasakan dampak ekonominya. Penonton atau wisatawannya menjadi lebih banyak, jadi tidak monoton," ujar mantan Ketua Umum PSSI itu. Seperti diketahui, JFC kembali digeber pada 4-6 Agustus 2023 di alun-alun Jember, dengan tema ‘Timelapse Journey of The Earth’. Parade busana spektakuler dengan catwalk sepanjang 3,6 kilometer itu diisi dengan 10 defile yakni Bigbang, Prehistoric, Empire, Religion, Invention, World War, Super Star, Upcycle, Metaverse, dan Nusantara. “Amati juga parade-parade kelas dunia agar kita bisa terus bersaing. Amati, adopsi dan modifikasi untuk pelaksanaan tahun depan. Karena JFC sudah jadi kalender event tetap, dampaknya harus terus bisa mendatangkan wisatawan dengan jumlah besar," kata LaNyalla yang hadir di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur. Sekadar informasi, JFC tahun ini kedatangan tamu dari negeri Sakura, yakni Maru Foundation. Mereka tidak hanya wisatawan, namun juga tampil memukau dalam beberapa rangkaian kegiatan JFC. Kedatangan Maru Foundation itu juga sekaligus pilot project untuk program donasi pembangunan sekolah yang ada di Jember. Tiga sekolah yang ada di Kecamatan Jenggawah dan Ambulu yang sudah dilakukan survei terlebih dahulu, agar bantuan tersebut tepat sasaran. "Kedatangan tamu dari Jepang tersebut bisa menjalin hubungan yang baik antara kedua negara Indonesia-Jepang, terutama di Jember. Jember terkenal dengan kualitas cigar dan kopinya, jadi mereka juga harus menikmati kuliner salah satunya menikmati kopi dan cerutu asli Jember yang nikmat itu," kata LaNyalla. Dalam acara tersebut LaNyalla disambut langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, Kajati Jawa Timur Mia Amiati, Bupati Sarolangun Bachril Bakri. Sementara itu, Bupati Jember mengucapkan banyak Terima kasih atas kehadiran orang nomor satu di DPD RI itu. Kata Hendy, Kehadiran LaNyalla bukti bahwa pemerintah pusat peduli kepada event-event unggulan daerah. “Terima kasih Pak Nyalla atas kehadirannya, dengan kehadiran bapak dan tema JFC yakni, menceritakan perjalanan mulai awal peradaban menuju tahun demokrasi. Lalu, diwujudkan dengan tampilan perform dari para talent," ungkap bupati. Hal ini juga menjadi pesan, bahwa demokrasi adalah sesuatu hal yang indah. Dengan ini, tambah Hendy, dunia sedang melihat kita, Indonesia juga tengah menyaksikan kita. "Untuk itu, mari kita tunjukkan demokrasi yang lebih indah, dan Jember yang lebih baik dan makmur,” ajak bupati.(*)

Humas Minggu, 06 Agustus 2023 08.52.00

Selengkapnya

Anggota DPD RI minta KPI Beri Sanksi Tegas Stasiun TV...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi sanksi tegas stasiun televisi swasta yang menyiarkan program sarat muatan kampanye LGBT. Hal itu disampaikan senator yang akrab disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh ini menyikapi pemanggilan jajaran Trans TV oleh KPI pada Kamis (3/8/2023) terkait penayangan program Pagi-Pagi Ambyar yang menghadirkan Lucinta Luna dan pasangan sesama jenisnya. "Apa yang dilakukan Trans TV dengan program Pagi-Pagi Ambyar sangat tidak dapat ditolerir. Disengaja atau tidak, ini telah ikut mengkampanyekan LGBT yang ditentang oleh mayoritas rakyat dan semua agama di Indonesia", ujar Haji Uma, Sabtu (5/8/2023). Menurut Haji Uma, KPI harus memberi sanksi tegas kepada Trans TV terkait hal tersebut. Salah satunya cabut izin tayang program tersebut. Mengingat, penayangan Lucinta Luna dan pasangannya itu dilakukan berulang atau lebih dari sekali. Sementara KPI sendiri telah memberi teguran lebih dari sekali, namun teguran KPI sama sekali tidak digubris. Bahkan, ada kesan memperolok teguran KPI tersebut. "Tidak cukup hanya dengan teguran. KPI harus sanksi tegas, cabut izin tayang program. Agar teguran-teguran itu tidak dianggap angin lalu", kata Haji Uma. Haji Uma menilai Trans TV tidak mampu mengangkat marwah bangsa dan kulture budaya Indonesia dalam menerapkan nilai pembangunan pancasila dan nilai moral agama di Indonesia. Trans TV selama ini seperti kekurangan ide dan gagasan yang inovatif dalam program siarannya. Terbukti beberapa kali menyajikan program yang sama tentang kampanye LGBT. Karena itu, sekali lagi KPI dalam hal ini harus mengambil sikap tegas sesuai dengan semangat pembentukannya melalui UU No 32 tahun 2022 yang mengatur regulator penyiaran.(*)

Humas Sabtu, 05 Agustus 2023 08.46.00

Selengkapnya

LaNyalla Minta Pemerintah Bersiap Hadapi Ancaman Peningkatan Suhu Global...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk bersiap menghadapi ancaman peningkatan suhu global. Hal itu untuk merespon data yang dilansir World Meteorological Organization (WMO) yang memperkirakan intensitas kejadian ekstrem seperti kekeringan dan kelangkaan pangan serta kelaparan global. Bahkan, WMO memprediksi intensitas ancaman tersebut akan semakin tinggi dalam tempo waktu satu hingga lima tahun ke mendatang. "Artinya, kita harus bersiap dari sekarang memperbaiki lingkungan hidup kita. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah reboisasi dan menyiapkan bioteknologi pertanian," kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/8/2023). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, ancaman suhu global memicu fenomena ekstrem di beberapa kawasan dunia yang bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga memberikan pengaruh ekstrem dan menyebabkan gagal panen. "Ancaman kelangkaan pangan pun semakin nyata. Fenomena ini berpotensi meluas ke seantero dunia, termasuk Indonesia," jelas LaNyalla. LaNyalla menilai hal ini tak bisa dianggap sepele, karena potensi kelangkaan pangan dapat berlangsung cukup lama dan berdampak sangat serius. Menurut LaNyalla, pangan merupakan kebutuhan mendasar yang bisa memicu terjadinya gejolak di dalam negeri. "Ancaman krisis pangan berdampak sistemik kepada seluruh sektor, baik keamanan, situasi politik dan lain sebagainya. Tentu harus diantisipasi dengan baik dengan skema yang benar," tutur LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pada 27 Juli lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengumumkan bahwa era pemanasan global telah berakhir dan era pendidihan global telah tiba. Ia menegaskan bahwa kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat celsius akan sulit ditahan apabila tidak ada aksi radikal semua negara dan lembaga global. Catatan WMO dan program Copernicus menunjukkan bahwa rata-rata suhu permukaan bumi sepanjang bulan Juli kemarin melonjak tajam. Rata-rata suhu global hampir mencapai 17 derajat celsius. Angka ini terpaut cukup jauh dengan catatan suhu terpanas sebelumnya, yakni pada Juli 2019 lalu yang berkisar 16,63 derajat celsius. Data pantauan iklim global menunjukkan bahwa Juli 2023 telah mencatatkan sejumlah fenomena alam yang ekstrem. Melaporkan adanya periode tiga minggu terpanas sepanjang sejarah, rekor tiga hari terpanas (5-7 Juli), dan temperatur suhu lautan tertinggi selama 12 bulan terakhir. WMO memperkirakan intensitas kejadian ekstrem seperti ini akan semakin tinggi. Hampir dapat dipastikan bahwa rekor terpanas suhu global akan tercapai lagi sepanjang 1-5 tahun mendatang.(*)

Humas Jumat, 04 Agustus 2023 08.44.00

Selengkapnya

Sultan Dukung Pemerintah Tetapkan Batas Minimum Harga Barang Impor Di...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung wacana pemerintah melalui kementerian Perdagangan yang akan melarang penjualan barang impor di bawah harga US$100 atau setara Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) dijual di e-commerce. "Penjualan produk impor secara retail melalui media sosial atau E-commerce dengan nilai yang relatif kecil cukup mengganggu perkembangan produk UMKM sejenis di dalam negeri. Penetapan batas minimum harga jual produk impor ini akan mendorong persaingan usaha yang adil bagi UMKM lokal", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (04/08). Menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, pengendalian terhadap serbuan produk impor sudah menjadi pilihan kebijakan yang harus diambil pemerintah. Kebijakan ini dinilainya dapat menghidupkan kembali gairah inovasi dan industri produk UMKM dalam negeri. "Pelaku usaha dan industri kreatif dalam negeri harus menangkap kebijakan ini sebagai sebuah keberpihakan negara dalam melindungi kepentingan UMKM lokal. Dan tentunya sebagai peluang untuk berinovasi secara kompetitif", tegasnya m Meski demikian, Sultan meminta pemerintah untuk menyiapkan insentif kebijakan agar pelaku industri kreatif dapat memproduksi produk sejenis atau substitusi dari barang impor tersebut. Sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi secara seimbang dan menutup ruang penyelundupan barang atau praktek pasar gelap terkait secara ilegal ke dalam negeri. "Pembatasan terhadap pemasaran retail produk impor ini harus dilakukan secara diperhitungkan secara detail terkait kebutuhan dan tingkat permintaan pasar lokal terhadap produk tertentu. Termasuk soal kesediaan dan ketersediaan produk substitusi dari pelaku industri atau UMKM lokal", tutup Sultan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) diketahui tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). Kebijakan tersebut akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) Sonny Harsono menolak rencana pemerintah tersebut. Dia menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.(*)

Humas Jumat, 04 Agustus 2023 08.39.00

Selengkapnya

Setjen DPD RI Bersiap Hadapi Pengadaan ASN 2023...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rahman Hadi menghadiri Rapat Koordinasi membahas persiapan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023. Pada rapat tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023, serta Uji Publik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di Jakarta, Kamis (3/8/23). Pada forum rapat tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengungkap mendapatkan Infomasi yang cukup komprehensif mengenai pola rekrutmen seleksi ASN saat ini baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), terutama pola rekrutmen CPNS dan P3K yang nantinya dibutuhkan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan pelayanan dan keahlian kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah RI. "Kita mendapat informasi yang sangat komprehensif, tentunya mengenai pola rekrutmen CPNS maupun P3K nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga kita sebagai lembaga legislatif, misalnya keahlian tertentu utamanya berdasarkan fungsi jabatan keahlian fungsional dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah," sebut Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI Fitriani di sela-sela rapat koordinasi tersebut. Rapat tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Dalam sambutannya, Menko Perekonomian Airlangga mengatakan, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 (data per 1 Agustus 2023). Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN. "Pengadaan ASN dan P3K terbuka untuk semua warga negara dan semua mempunyai kesempatan yang sama sesuai persyaratan, dengan kualitas dan kuantitas terukur dan terstandar di seluruh Indonesia, dalam mendukung kinerja kementerian/lembaga," ucap Menko Airlangga mewakili Presiden RI saat memberikan sambutan. (*mas)

Humas Jumat, 04 Agustus 2023 08.35.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Apresiasi Sukses Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa...

SURABAYA, dpd.go.id - Transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah dimulai dan sejak 2018 mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai kebijakan tersebut membawa dampak positif terhadap pengadaan barang dan jasa, termasuk hingga ke daerah-daerah. Salah satunya, LaNyalla mengapresiasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa yang sukses dipraktikkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). "Bila kita memperhatikan perkembangan pemerintah provinsi di Indonesia yang berhasil dalam transformasi digital barang dan jasa, yang paling terlihat kemajuannya adalah Provinsi Jawa Timur," kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Kamis (3/8/2023). Senator asal Jawa Timur itu menilai, digitalisasi pengadaan barang dan jasa lewat marketplace mitra Toko Daring dapat menekan penggunaan uang tunai, sehingga transaksi lebih efisien, akuntabel dan transparan. "Selama ini, pengadaan barang dan jasa sangat rawan bagi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui sistem digital, seluruh proses dapat diawasi oleh publik, sehingga transparansinya dapat terjaga. Tentu saja hal itu sangat efektif dan efisien, selain daripada memperkecil ruang terjadinya praktik KKN," tegas LaNyalla. Selain soal efisiensi, akuntabel dan transparan, LaNyalla menilai pengadaan barang dan jasa secara digital ini memberi ruang yang cukup besar bagi produk lokal untuk dapat bersaing dalam proses tersebut. Sehingga, produk-produk UMKM yang sudah terkoneksi dengan Pemprov Jatim dapat terfasilitasi dengan baik. "Proses ini menghidupkan dan memberikan kesempatan berimbang kepada UMKM untuk dapat bersaing menawarkan barang dan jasa yang mereka miliki. Tentu ini adalah upaya yang patut kita apresiasi," tegas LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Pemprov Jawa Timur juga secara khusus menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021. Pergub tersebut mengatur mengenai belanja melalui Toko Daring mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2020 mengatur bahwa belanja barang dan jasa melalui Toko Daring dapat dilakukan dengan nilai Rp50 juta per transaksi, dan di Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021, nilai belanja di Toko Daring bisa sampai mencapai nominal Rp200 juta per transaksi. Sebelum Pergub tersebut diberlakukan, transaksi belanja langsung pemerintah dengan nominal di bawah Rp200 juta menggunakan uang tunai, dan sebagian melalui bank transfer. Kini seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa lewat marketplace tercatat secara digital, termasuk pembayarannya, dan perbandingan harga barang dan jasa menjadi lebih transparan.(*)

Humas Kamis, 03 Agustus 2023 08.19.00

Selengkapnya

Bertemu Dubes Prancis, Abraham Liyanto Promosikan Pariwisata Labuan Bajo ...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia Fabian Fenone di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023. Dalam pertemuan itu, Abraham mempromosikan pariwisata Labuan Bajo dan berbagai destinasi lain di NTT. “Pak Dubes harus datang ke NTT. Datang ke Labuan Bajo, ke Kupang. Labuan Bajo menjadi destinasi internasional sekarang ini,” kata Abraham kepada Dubes Fabian. Abraham bertemu Fabian dalam kunjungan kerja Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI ke Kedutaan Besar Prancis. Selain Abraham, rombongan BKSP lain yang hadir adalah Sylviana Murni (DKI Jakarta), Fadel Muhammad (Gorontalo) dan Darmansyah Husein (Bangka Belitung). Abraham menjelaskan di Labuan Bajo terdapat binatang purba yang langka bernama Komodo. Binatang ini telah menjadi salah satu keajaiban di dunia. Jutaaan wisatawan datang ke Labuan Bajo tiap tahunnya. Selain binatang Komodo, berbagai pemandangan indah terdapat di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Diantaranya, Pulau Komodo dan Pulau Rinca sebagai tempat Komodo bermukim. Kemudian ada Pulau Padar yang menyajikan pemandangan laut dan alam yang indah. Lalu ada wisata Pulau Kalong yang menyajikan rumah bagi jutaan Kalong. Tempat wisata lainnya adalah Pulau Pink dan Pulau Kanawa sebagai tempat snorkeling. “Rugi kalau belum ke Labuan Bajo pak Dubes. Saya mengajak pak Dubes kesana sambil mengenal budaya dan produk-produk lokal,” ujar pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini. Kepada Fabian, anggota Komite I ini mengemukakan bulan Juni lalu, Labuan Bajo baru saja menjadi tuan rumah untuk KTT Asean. Penyelenggaraan itu berjalan lancar dan sukses. Hal itu tidak terlepas dari peran Presiden Jokowi yang menjadikan kota kecil Labuan Bajo sebagai tujuan wisata kelas dunia. “Pak Dubes bisa mengajak warga Prancis datang ke Labuan Bajo. Tempatnya aman dan tenang. Kemarin baru berhasil melaksanakan KTT Asean,” tegas Abraham. Pada kesempatan itu, Abraham juga mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan Prancis, terutama terkait tukar-menukar produk. Selain itu, peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan. “Kami di NTT, butuh peningkatan sumber daya manusia (SDM). Ini terlaksana dengan pendidikan. Maka kerjasama pendidikan dengan Prancis sangat penting,” tutup Abraham. Dubes Prancis Fabian Fenone menyambut baik ajakan Abraham ke Labuan Bajo dan Kupang. Dia berjanji ingin mempelajari lebih banyak budaya lokal dan produk-produk lokal seperti ada di NTT. “Visi kami kedepan adalah mengenal lebih jauh budaya-budaya lokal seperti di NTT,” ungkap Fabian.(*)

Humas Kamis, 03 Agustus 2023 15.29.00

Selengkapnya

BKSP DPD RI Dorong Peningkatan Kerja Sama Dengan Parlemen Prancis...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni mendorong peningkatan hubungan kerja sama bilateral dengan Parlemen Prancis. Hal tersebut bertujuan untuk pertukaran pandangan mengenai sistem bikameral di Prancis. “Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan lembaga yang mewakili daerah yaitu DPD RI dan Senat Prancis. Meski memiliki kesamaan dalam memperjuangkan aspirasi daerah, faktanya peran DPD RI tidak seperti Senat Prancis. Maka perlu adanya kerja sama dengan Parlemen Prancis sehingga bisa terciptanya check and balances," ucap Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni di Kediaman Duta Besar Prancis di Indonesia, Jakarta, Rabu (2/8). Pada pertemuan ini, Silviana Murni didampingi oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Abraham Liyanto, dan Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung Darmansyah Husein. Sylviana juga menambahkan lahirnya DPD RI pasca amandemen ketiga UUD 1945 ini tergolong usia yang masih muda. Maka BKSP DPD RI ingin mengetahui lebih jauh kedudukan dan kewenangan Senat Prancis dalam menyusun sebuah Udang-Undang (UU). “DPD RI tergolong muda maka kami ingin mengetahui sejauh mana Senat Prancis memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah seperti anggaran, program pembangunan, dan otonomi daerah,” kata Sylviana Murni. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan sistem parlemen Indonesia dan Prancis juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganut bikameral. Bedanya DPD RI sangat minim kewenangannya ketimbang Senat Prancis. " Sistem di sana lebih bagus dan sudah lama, maka check and balances berjalan semestinya. Untuk itu kami ingin melakukan kerja sama jangka panjang, bagaimana penguatan DPD RI," imbuhnya. Duta Besar Perancis Untuk Indonesia Fabian Fenone menilai peran DPD RI sangat penting mengingat luasnya wilayah di Indonesia. Menurutnya, besarnya wilayah otomatis persoalan yang muncul akan beragam. "Tentunya dengan wilayah yang luas maka banyak persoalan yang muncul maka akan terjadi kurangnya pemerataan pembangunan. Walaupun wilayah Prancis lebih kecil, namun negaranya juga memiliki permasalahan yaitu keberagaman," jelasnya. Fabian Fenone menambahkan bahwa dalam UU Prancis telah menyebutkan Senat Prancis mewakili pemerintah dan daerah-daerah. Sedangkan Senat Prancis dan DPR bersama-sama membuat UU, mengesahkan, dan melakukan pengawasan. “Untuk pembuatan dan mengesahkan UU harus bersama Senat Prancis dan DPR. Jika tidak menemukan titik temu, maka akan dilakukan kajian ulang,” imbuhnya.(*)

Humas Rabu, 02 Agustus 2023 15.26.00

Selengkapnya

ABPEDNAS Blitar Minta Ketua DPD RI Kawal Revisi UU Desa...

BLITAR, dpd.go.id - Saat kegiatan reses, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu pengurus DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Blitar. Hadir Abdul Syukur (Ketua DPC ABPEDNAS Blitar yang juga Wasekjen Bid. Hukum dan HAM DPP ABPEDNAS), Ali Mas'ud (Wakil Ketua), Sugiono (Sekretaris), Ni'matul Solikhah dan Andri Susanto (Anggota). Ali Mas'ud mewakili ABPEDNAS Blitar meminta Ketua DPD RI mengawal proses perjalanan Revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini Revisi UU tersebut berproses di DPR RI. "Terimakasih dan sebuah kebanggaan kami diterima oleh Pak Ketua DPD RI. Pada prinsipnya kami berharap DPD RI mengawal proses Revisi UU Desa sehingga bermanfaat bagi desa dan segala perangkatnya serta akan bermanfaat bagi Indonesia," ujar Ali, Selasa (1/8/2023). Dijelaskan Ali, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang ada di desa dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain membahas dan menyepakati Peraturan Desa. Juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan perangkatnya. "Kami yang bisa diistilahkan sebagai DPR-nya Desa ini menuntut adanya peningkatan kesejahteraan anggota BPD yang selama ini dinilai masih jauh dari standar," tukas dia. Menambahkan pernyataan Ali, Ketua DPC ABPEDNAS Blitar, Abdul Syukur, ingin DPD RI mengawal Perubahan kedua UU Desa sampai aturan pelaksanaannya baik PP dan Kemendagri terkait hak-hak BPD. Hak tersebut antara lain terkait tunjangan kedudukan, tunjangan kinerja, operasional BPD, hak mendapatkan BPJS, termasuk hak purna bakti. "Keinginan kami hal itu diatur melalui Peraturan Pemerintah bukan hanya Perbup. Sehingga ada standar secara nasional karena selama ini setiap desa masih bervariasi. Masing-masing kabupaten beda besarannya," imbuh dia. Menanggapi aspirasi ABPEDNAS, Ketua DPD RI mengatakan sejauh ini sudah meminta Komite I DPD RI yang membidangi tentang pemerintahan termasuk pemerintahan desa untuk menindaklanjuti. Pada dasarnya, DPD RI menurut LaNyalla, akan terus memperjuangkan kemajuan desa dan kesejahteraan semua elemen di desa. Meskipun sebenarnya kewenangan dan kekuasaan DPD RI tidak sebesar dan sekuat DPR. "Kami akan terus memberikan dukungan dan dorongan agar semua aspirasi para kepala desa, perangkat desa, BPD dan elemen lain di desa terakomodasi sehingga nantinya RUU tentang Desa ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat," tegasnya.(*)

Humas Rabu, 02 Agustus 2023 15.22.00

Selengkapnya

Perwakilan Suku Kuri dan Wamesa Sampaikan Aspirasi ke Senator Filep...

BINTUNI, dpd.go.id - Perwakilan masyarakat adat suku Kuri dan Wamesa berjumpa dan berdiskusi dengan senator DPD RI Dr. Filep Wamafma tentang berbagai persoalan yang sekian lama dinantikan untuk bisa disampaikan. Pertemuan itu berlangsung melalui acara silaturahmi dan makan Papeda bersama perwakilan pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat dan perempuan dari dua suku tersebut di kompleks Tahiti Teluk Bintuni, Rabu (19/07) siang. Salah seorang tokoh pemuda perwakilan suku Wamesa Hengki Manibui mengaku bersyukur dapat bertemu secara langsung dengan Senator Papua Barat di Teluk Bintuni di tengah kegiatan yang begitu padat. “Jadi di kesempatan ini kami tidak banyak bicara, tapi kami hanya ingin menyampaikan persoalan yang kami masyarakat alami selama ini di daerah kami,” kata tokoh pemuda suku Wamesa, Hengki Manibui. Di kesempatan itu, Hengki menyampaikan aspirasi tentang infrastruktur jalan dari Bintuni ke Kuri Wamesa dan sebaliknya yang masih sangat sulit untuk dilalui. Selain itu, persoalan tentang pembangunan infrastruktur lain seperti rumah layak huni, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas transportasi. Dirinya pun berharap dapat bertemu dengan Gubernur Papua Barat agar aspirasi mereka dapat disampaikan secara langsung. Menurutnya, Kuri dan Wamesa merupakan suku terbesar dan pertama di Teluk Bintuni, Teluk Wondama, namun hingga kini masih tertinggal dari kemajuan suku lainnya di daerah ini. Para tokoh pemuda ini juga menyuarakan tentang pemekaran DOB Kuri Wamesa. Mereka berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti ke pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi Papua Barat. “Hanya ini yang dapat saya suarakan kepada kakak, anak, Filep Wamafma dan semoga aspirasi kami bisa diteruskan. Sebab kami selama ini ikuti kakak yang selalu berjuang buat Papua, maka tidak salah kami bertemu saat ini,” ungkap Hengki. Menanggapi aspirasi itu, Dr. Filep Wamafma menyampaikan bahwa sebagai wakil daerah di parlemen dirinya akan mempelajari terlebih dahulu sejumlah persoalan yang telah disampaikan. “Terkait pertemuan dengan gubernur Papua Barat, saya tidak menjanjikan namun akan mencoba mengupayakan. Sebab kewenangan Penjabat gubernur Papua Barat saat ini terbatas karena jabatannya sebagai Pj. Namun kaitan dengan aspirasi, saya akan mencoba komunikasi, apabila bisa direspons, maka nanti disampaikan lebih lanjut kepada masyarakat,” kata Filep. Diketahui, pertemuan ini difasilitasi tokoh pemuda Kuri Wamesa, Michael Warbete bersama kepala LMA Wamesa, Riko Manibuy, tokoh pemuda Kuri Arnol Warbet, Armando Idorway dan perwakilan tokoh pemuda dari kedua suku tersebut.(*)

Humas Selasa, 01 Agustus 2023 15.21.00

Selengkapnya

ABDULLAH PUTEH SERAHKAN BANTUAN ASPIRASI REHAB RUMAH BSPS DI ACEH...

Aceh Tamiang, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite II DPD RI, Prof. Abdullah Puteh, secara simbolis memberikan bantuan program rehabilitasi rumah bagi masyarakat di dua lokasi berbeda pada Kabupaten Aceh Tamiang. Program ini merupakan bagian dari Bantuan Aspirasi Rehab Rumah (BSPS) yang bertujuan untuk memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan dan terdampak bencana. Dalam momen tersebut, Prof. Abdullah Puteh menyampaikan komitmen mendalam untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Aceh Tamiang. “Program BSPS ini lahir sebagai respon atas situasi sosial dan ekonomi yang mengkhawatirkan di wilayah Aceh Tamiang, khususnya bagi mereka yang terdampak bencana alam dan kurang beruntung,” ujar Senator asal Aceh tersebut. Dalam pesan yang disampaikan, Prof. Abdullah Puteh mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial dan dukungan sosial bagi warga yang kesulitan memperbaiki atau merehabilitasi rumah mereka. Acara peresmian yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat berlangsung di lokasi rehabilitasi rumah di Aceh Tamiang. Dalam sambutannya, Prof. Abdullah Puteh menekankan pentingnya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan perubahan positif di wilayah tersebut. “Bantuan Aspirasi Rehab Rumah (BSPS) tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, namun juga mementingkan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat,” kata Prof Abdullah Puteh. Tim yang ditunjuk untuk mengawasi program ini akan melibatkan warga setempat dalam proses rehabilitasi rumah, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap rumah baru mereka. Program ini tidak sekadar memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga untuk belajar keterampilan baru dan meningkatkan daya saing dalam mencari pekerjaan. Dalam sesi tanya jawab dengan para warga, Prof. Abdullah Puteh menjelaskan bahwa program BSPS bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Pentingnya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Program ini membutuhkan dukungan kolektif dalam bentuk kontribusi finansial, sumber daya manusia, dan semangat gotong royong,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI tersebut. Berbagai reaksi dan dukungan dari masyarakat pun mengalir deras, hal ini menunjukkan bahwa proyek ini telah membangkitkan semangat solidaritas dan gotong royong di antara berbagai lapisan masyarakat. Tentunya program ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Program rehabilitasi rumah BSPS ini dijadwalkan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan program ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi banyak keluarga di wilayah Aceh Tamiang. Semoga program ini menjadi langkah awal dalam memajukan wilayah tersebut, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membawa harapan baru bagi masa depan yang lebih cerah.(*)

Humas Selasa, 01 Agustus 2023 15.11.00

Selengkapnya

Di Depan Kepala Desa se-Malang, Ketua DPD RI Ingatkan Pengelolaan...

MALANG, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti benar-benar peduli dengan semua lapisan masyarakat. Salah satu buktinya, Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar para kepala desa berhati-hati dan cermat dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya kesalahan pengelolaan keuangan desa bisa berimplikasi pada hukum. Pernyataan LaNyalla melansir data ICW, di tahun 2022, terdapat 155 kasus yang melibatkan 252 orang sebagai tersangka, termasuk para kepala desa. Dengan rata-rata perkara berkaitan dengan; mark up rencana anggaran biaya, mark up honor Perangkat Desa, pemotongan Dana Desa, perjalanan dinas fiktif dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan. Sementara dana desa yang dianggarkan dalam APBN tahun 2023 ini sangat besar. Untuk 74.954 Desa di Indonesia, mencapai angka Rp 70 triliun. "Dari data yang ada, masih banyak kasus hukum yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi akibat kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu terkait pengelolaan keuangan desa penting untuk benar-benar dicermati," ujar LaNyalla dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang, di Malang, Senin (31/7/2023). Hadir Bupati Malang, Drs. HM Sanusi, MM, Sekda Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, para Kepala OPD Kabupaten Malang, Anggota DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, Ketua AKD Kabupaten Malang, Basori, serta para kepala desa se-Kabupaten Malang. Menurut LaNyalla, desa memang harus mandiri karena tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan semakin berat. Perubahan global, memaksa semua negara melakukan adaptasi, sekaligus mempersiapkan ketahanan masing-masing. Terutama ketahanan pangan, kesehatan dan sosial yang meliputi pendidikan dan perilaku kehidupan dalam menghadapi perubahan. "Desa sebagai bagian dari entitas pemerintahan terkecil di Indonesia harus memiliki peran sebagai penjaga pondasi kekuatan tersebut. Termasuk ketahanan di tiga sektor itu. Ketahanan kesehatan melalui budaya hidup sehat. Ketahanan sosial melalui pendidikan dan kohesi sosial masyarakat yang dijaga, dan ketahanan pangan melalui kebijakan desa yang tepat sasaran di sektor pangan," kata dia. Untuk mencapai peran itu, lanjut LaNyalla, desa harus melakukan 5 hal prioritas. Pertama, pengembangan kapasitas aparatur desa, kemudian peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa, ketiga, perencanaan pembangunan desa, keempat, pengelolaan keuangan desa dan kelima melakukan penyusunan Peraturan Desa. "Khusus terkait pengelolaan keuangan Desa, harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai akibat ketidaktahuan, menjadikan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi," tukas Senator asal Jawa Timur itu. Tetapi, lanjutnya, Jawa Timur juga patut berbangga, karena program percontohan desa anti korupsi yang dibentuk KPK, sudah dimulai dilaksanakan di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. “Semoga nanti desa-desa di Kabupaten Malang menyusul menjadi desa percontohan dalam program tersebut," paparnya. Ketua AKD Kabupaten Malang, Basori menyampaikan harapan dari para kepala desa agar Stadion Kanjuruhan yang merupakan ikon Kabupaten Malang segera direnovasi. Selain ikon, keberadaan Stadion Kanjuruhan juga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. "Harapan kami yang kedua, ini strategis bagi kami. Kita meminta Ketua DPD RI untuk mengawal RUU tentang Desa," ujar Basori. Dikatakannya, RUU tentang Desa bukan serta merta ada menjelang tahun politik, tetapi sudah sejak lama diusulkan dan tentu saja RUU tersebut melalui kajian yang panjang. "Jadi isinya bukan hanya kepentingan kepala desa saja, tetapi untuk kepentingan rakyat. Awalnya kami dibully seolah-olah kami yang mengusulkan RUU Desa karena isinya soal perpanjangan masa jabatan. Jadi kami berharap Ketua DPD RI juga mensosialisasikan ke masyarakat nilai positif dari RUU ini," ujar dia. Sementara itu Bupati Malang, HM Sanusi meminta bantuan kepada Ketua DPD RI dalam penyelesaian banyak persoalan kenegaraan di Kabupaten Malang. Pertama, permasalahan agraria karena sertifikasi tanah di Kabupaten Malang belum tertangani dengan baik. Sampai saat ini dari sekian ribu sertifikat masih baru diselesaikan 2500-an sertifikat. "Selain itu, adanya tumpang-tindih persoalan pertanahan. Dimana masih banyak tanah yang sudah digarap masyarakat, tetapi statusnya diklaim oleh Perhutani sehingga terjadi konflik berkepanjangan," papar dia. Bahkan, masih banyak tempat wisata di Kabupaten Malang ini yang tanahnya merupakan milik Perhutani. Padahal sesuai arahan Kementerian terkait seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah dan desa. "Kami sudah bersurat ke Presiden juga Kementerian Kehutanan namun sampai saat ini belum ada yang diserahkan. Jadi sepanjang pantai 130 kilometer itu masih dikuasai oleh Perhutani, hingga pulau-pulau kecil yang ada di lepas pantai," papar dia. Aspirasi terakhir HM Sanusi adalah berharap Ketua DPD RI membantu mendorong pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana stimulan gempa bagi para korban di daerah Ampelgading, Tirtoyudo dan Dampit. "Sudah lebih 4 tahun kena gempa bumi tapi bantuan stimulan gempa sampai saat ini belum juga cair sepenuhnya. Yang cair baru stimulan untuk korban kategori berat, sedangkan untuk kategori sedang dan ringan belum diberikan," ucapnya.(*)

Humas Senin, 31 Juli 2023 15.10.00

Selengkapnya

Karo PHM DPD RI Beri Pemahaman Lembaga Negara Kepada Mahasiswa...

JAKARTA, dpd.go.id - Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma menerima kunjungan delegasi dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). Mahyu Darma memberikan pemahaman mengenai konstruksi bernegara dan berdirinya DPD RI kepada mahasiswa UMP. “Sebelumnya kita harus memahami konstruksi bernegara, kita ketahui bahwa negara kita mengadopsi trias politica. Bicara negara maka bicara konstitusi, di mana konstitusi kita telah diatur dalam UUD 1945,” ucap Mahyu Darma di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (31/7). Mahyu Darma menambahkan pada era reformasi banyak tuntutan agar pembangunan ekonomi daerah bisa merata. Maka pada tahun 1998 dibuat suatu lembaga yang mewadahi suara daerah. “Jadi sejatinya DPD RI sudah lama hanya saja masih utusan daerah atau golongan, hanya saja belum optimal,” tegasnya. Mahyu Darma melanjutkan bahwa DPD RI lahir pasca amandeman ketiga UUD 1945. “Jadi ada delapan lembaga negara terdiri eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk legislatif yaitu DPR RI dan DPD RI. DPR RI unsur politik, sementara DPD RI unsur daerah,” tuturnya. Ia juga mengatakan untuk duduk di DPD RI sangat sulit ketimbang DPR RI. Artinya, saat pemilihan DPD RI harus bekerja sendiri untuk turun ke kabupaten/kota tanpa di bantu oleh partai politik. “Masuk ke DPD RI sangat sulit dibandingkan oleh DPR RI. Maka kebanyakan yang duduk di DPD RI para tokoh-tokoh masyarakat,” tutur Mahyu Darma. Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang M Saleh Idrus menjelaskan tujuannya datang ke DPD RI yaitu ingin mengetahui lebih mendalam lembaga negara. Menurutnya hal itu merupakan mata kuliah khusus seperti hukum lembaga negara. “Kenapa kami mengunjungi lembaga negara, karena selain PKL kami juga ada mata kuliah khusus hukum lembaga negara. Jadi kami menginginkan bukan sekedar teori saja tapi melihat kondisi yang ada,” bebernya. Pada kesempatan yang sama, Mahyu Darma didampingi Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan Heru Firdan, Wakil Dekan I FH UMP M Saleh Idrus, Wakil Dekan IV FH UMP Rijalush Shalihin, dan hadir juga 100 mahasiswa UMP pada delegasi ini.(*)

Humas Senin, 31 Juli 2023 14.54.00

Selengkapnya

Sultan Dorong Perbankan Syari'ah Tingkatkan Pembiayaan Di Sektor Pertanian...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong lembaga keuangan syariah meningkatkan pembiayaan di sektor riil khususnya sektor pertanian pangan Indonesia. "Pertumbuhan pembiayaan Perbankan syari'ah yang melampaui pertumbuhan perbankan konvensional memberikan prospek yang cerah bagi ekonomi nasional. Pertumbuhan Pembiayaan syariah harus disandarkan pada pembiayaan industri dan produksi daripada aktivitas konsumsi", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (30/07). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai total pembiayaan seluruh jenis akad dari bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mencapai Rp 470 triliun pada Agustus 2022, tumbuh 18,51% dalam setahun (year-on-year/yoy). Pembiayaan Syariah tumbuh lebih tinggi mencapai 20,13% (yoy) pada Februari 2023. Selama ini, ungkap Sultan, pembiayaan industri pertanian pangan kurang diminati oleh perbankan. Kami harap pertumbuhan pasar keuangan syariah Indonesia yang luar biasa diharapkan menjadi penopang utama pembiayaan sektor pertanian. "Industri pertanian pangan membutuhkan dukungan pembiayaan yang ramah dengan kapasitas petani dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu Sektor pertanian harus dibangun dengan pendekatan pembiayaan dan partnership antara petani dan lembaga keuangan", jelas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Dalam konteks ini, sambungnya, perbankan Syariah memiliki tanggung dan kepentingan untuk mengembangkan sektor pertanian. Karena terdapat prinsip tolong menolong dalam sistem keuangan syari'ah. "Kami percaya, kolaborasi lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha tani atau agribisnis akan menjadi harapan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian akan tercipta ekosistem keuangan syariah nasional yang memberikan dampak ekonomi khususnya ketahanan pangan nasional", tutupnya.(*)

Humas Senin, 31 Juli 2023 14.51.00

Selengkapnya

Resmikan Masjid di Sidoarjo, Ketua DPD RI Bicara Kembali ke...

SIDOARJO, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terus menjalankan ikhtiarnya untuk bangsa dan negara. Buktinya, LaNyalla mengajak semua komponen bangsa untuk berbuat sebagai peninggalan (legacy) bagi bangsa dan negara, dengan mengembalikan Pancasila ke dalam Konstitusi negara ini. Hal itu disampaikan LaNyalla saat Sosdap MPR sekaligus meresmikan Masjid Nurul Arif di Krian, Sidoarjo, Minggu (30/7/2023). Menurut Senator asal Jawa Timur itu selama hidup di dunia manusia harus memiliki legacy untuk menjadi bekal kehidupan di akhirat yang kekal. Salah satu legacy penting adalah amal jariyah yang pahala dan manfaatnya tidak akan putus, selama apa yang kita tinggalkan masih membawa manfaat kebaikan bagi makhluk di muka bumi. "Selain keterlibatan kita di dalam mendirikan dan memakmurkan masjid, legacy yang bisa kita lakukan adalah kembali ke sistem bernegara yang tidak meninggalkan Pancasila," ujar LaNyalla. Pria berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu menyampaikan negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Konstitusi. Maka dari itu, sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara berpegang pada kosmologi dan spirit Ketuhanan. Sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama. "Tetapi apa yang terjadi, semakin hari, wajah bangsa ini menjadi semakin Liberal secara politik, dengan ekonomi yang semakin Kapitalistik," tukas dia. Hakikat dari Sila ke-empat dan Sila ke-tiga dari Pancasila, kata LaNyalla, sudah ditinggalkan. Memilih pemimpin nasional dengan sistem suara terbanyak, bukan dengan tradisi musyawarah. "Kita milih pemimpin dengan sistem One man One vote. Suara kiai dan ulama, dihitung sama dengan suara santri yang baru belajar agama. Sistem Syuro yang merupakan hasil rancangan para pendiri bangsa hilang. Karena sejak era reformasi, sudah tidak ada lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang menjadi wadah penjelmaan rakyat," katanya. Lanjut dia, demokrasi saat ini menjadi hegemoni partai politik dengan biaya mahal. Sehingga melahirkan bandar-bandar Oligarki ekonomi yang membiayai Oligarki politik. "Calon pemimpin bangsa hanya diuji melalui popularitas dan elektabilitas. Padahal itu dibentuk melalui media massa dan diframing lembaga-lembaga survei. Kemudian diresonansi para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau takliq buta puja-puji. Akibatnya rakyat akan terbelah, dan selalu disodori realitas-realitas palsu," paparnya. Menurut LaNyalla, hal itu sama sekali tidak mencerminkan negara yang beragama. Di negeri ini berdiri jutaan masjid dan musholah, namun sistem bernegara yang ditempuh justru meninggalkan nilai-nilai luhur yang dirumuskan para pendiri bangsa. "Oleh karena itu, marilah kita gunakan momen peresmian masjid ini sebagai muhasabah. Kita lakukan koreksi diri dan koreksi perjalanan bangsa. Marilah kita satukan tekad untuk kembali ke sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem bernegara yang tidak meninggalkan Pancasila," ajaknya. Sementara itu dalam sambutannya Pimpinan Ponpes Mardhotillah yang merupakan penasehat pembangunan masjid, Ustadz Muhammad Maliki Muhadi menyampaikan rasa terima kepada LaNyalla yang sudah meresmikan Masjid Nurul Arif. Menurutnya, ciri orang baik adalah membawa manfaat, baik ilmu, harta, tenaga, pikiran dan lainnya. "Dan Pak LaNyalla sudah membuktikan hal itu. Beliau sudah berjanji mewakafkan diri kepada bangsa dan negara. Kita doakan semoga beliau selalu sehat karena terus membawa aspirasi kita," ucapnya. Hadir dalam kegiatan, jajaran Forkopimka Krian, Ketua MPC PP Kabupaten Sidoarjo, H. Mursidi, Ketua MUI Krian, KH. Drs. Sudi Kotib, MM, Kepala Desa Jerukgamping, Krian, para tokoh masyarakat dan warga.(*)

Humas Minggu, 30 Juli 2023 14.48.00

Selengkapnya

Bahas Demokrasi Indonesia Bersama Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Melbourne,...

dpd.go.id - Demokrasi Indonesia oleh beberapa lembaga dunia masih mengalami kebuntuan dan stagnansi, pasca reformasi. Pasang surut indeks demokrasi ini tidak terlepas dari dinamika politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang cenderung tidak seimbang. Hal ini terkonfirmasi oleh laporan terbaru Economist Intelligence Unit (EIU), bahwa indeks demokrasi Indonesia meraih skor 6,71 pada 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy). Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54. Fenomena Kecacatan demokrasi Indonesia ini menjadi topik utama public lecture dan diskusi intensif antara rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DDP) RI di Universitas Melbourne Australia pada hari Kamis. Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan bahwa kecenderungan pada pembangunan ekonomi, mendorong Pemerintah menciptakan stabilitas sosial politik yang rentan membonsai demokrasi. "Sistem politik multi partai dan presidensialisme justru menjadi beban tersendiri bagi demokrasi akibat ketidakseimbangan bangunan ketatanegaraan Indonesia", ujar Sultan dalam forum yang dihadiri oleh beberapa guru besar hukum dan konstitusi Universitas Melbourne pada Sabtu (29/07). Meskipun secara sosial politik, kata Sultan, anomali demokrasi Indonesia justru menjadi kekhasan dan keunikan dalam wawasan demokrasi dunia. Bahwa setiap negara memiliki latar peristiwa sejarah dan sosial budaya berbeda yang berdampak pada praktek dalam berdemokrasinya saat ini. "Harus diakui bahwa sejak awal kemerdekaan, banyak rezim mengabaikan nilai budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil di Indonesia. Partai politik yang berperan sebagai pilar demokrasi justru hanya diposisikan seperti lembaga profit yang mencari keuntungan secara ekonomi politik", sambungnya. Turut hadir dalam Public lecture tersebut mantan ketua Mahkamah Konstitusi Professor Jimly Assidiqie, Professor Tim Lindsey, Professor Deny dan Professor Vedi Hadits dari Melbourne University. Adapun dari pihak Konsulat Jenderal RI di Melbourne Bapak Kuncoro. Dalam kesempatan yang penting tersebut, lanjut Sultan, Prof. Lindsey sebagai Ahli konstitusi Melbourne University sudah menyampaikan kesediaannya berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan pandangannya tentang demokrasi dan sistem ketatanegaraan bersama DPD RI. Dalam rangka mencari formula ketatanegaraan yang tepat agar lembaga DPD RI semakin makin kuat dan bermanfaat bagi rakyat.(*)

Humas Minggu, 30 Juli 2023 14.44.00

Selengkapnya

Polemik OTT Basarnas, Anggota DPD RI: Tegakkan Hukum Sampai Tuntas...

dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. memandang bahwa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) harus melanjutkan proses hukum yang melibatkan perwira TNI di Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) sampai tuntas. Secara prosedur, menurut Senator dari DIY tersebut, tidak ada yang cacat. “Penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK sudah sesuai prosedur dan harus didukung sepenuhnya. Oleh sebab itu, KPK harus melanjutkan proses penegakan hukum ini sampai tuntas,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut melalui keterangan tertulis pada Sabtu (29/07/2023). Apalagi, menurutnya, kasus ini masuk dalam ranah pidana umum, bukan ranah pidana militer. Pasalnya, kasus yang menimpa Kabasarnas ini merupakan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas 2021-2023 senilai Rp 88,3 miliar. “Yang namanya prajurit itu, harus tunduk pada peradilan militer jika melakukan pelanggaran militer, tetapi harus tunduk pada peradilan umum jika melanggar hukum pidana umum. Kasus ini tindak pidana korupsi yang masuk dalam ranah peradilan umum atau tipikor, sehingga proses hukumnya tidak menggunakan mekanisme pidana militer, melainkan menggunakan mekanisme hukum pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi,” jelas anggota Komite I DPD RI tersebut. Di sisi lain, Gus Hilmy melihat ada ketidakberesan di tubuh KPK. Permintaan maaf pimpinan KPK kepada Puspom TNI dianggapnya sebagai sikap yang bertentangan dengan semangat dan komitmen pemberantasan korupsi. “Tindakan Pimpinan KPK yang meminta maaf kepada Puspom TNI dan menyalahkan penyidik merupakan unprofessional manner serta menunjukkan adanya ketidakberesan bekerja menangani persoalan korupsi di semua lini. Nyali ciut pimpinan KPK bertentangan dengan semangat dan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini telah dan sedang terus bangsa ini lakukan. Kita tentu masih ingat kasus cicak vs buaya, dan rakyat berada di barisan KPK,” katanya. Lebih lanjut, Gus Hilmy menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga produk reformasi yang memiliki mandat memberantas korupsi. Selain itu, Gus Hilmy mengajak semua kalangan masyarakat untuk terus mengawal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di semua instansi. “KPK itu lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilindungi oleh Undang-Undang KPK. Dengan UU KPK itulah keberadannya bersifat lex spesialis dibandingkan Undang-Undang lainnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Tidak boleh ada diskriminasi tindakan kepada institusi tertentu, selama itu dalam koridor perang terhadap korupsi. Oleh sebab itu, persoalan ini harus diusut sampai tuntas serta dikawal bersama. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap semua institusi. Kalau masih ada dua payung hukum tentang pemberantasan korupsi, itu menunjukkan kita tidak benar-benar niat menuntaskan perang terhadap korupsi,” pungkasnya.(*)

Humas Sabtu, 29 Juli 2023 21.56.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Apresiasi LKPP Bekukan 16 Ribu E-Katalog Barang...

SURABAYA, dpd.go.id - Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan 16 ribu produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) pengadaan barang dan jasa pemerintah mendapat apresiasi dari ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, langkah tersebut sejalan dengan penguatan dan penyerapan produk lokal. Apalagi produk impor yang dibekukan tersebut ternyata terdapat produk serupa yang diproduksi di Indonesia. “Ini upaya konkret yang harus didukung,” tukasnya, Sabtu (29/7/2023). Dikatakan LaNyalla, dirinya sudah sering meminta kepada Kepala Dearah untuk melakukan fasilitasi kepada pengusaha lokal di daerah untuk dapat mendaftarkan produknya masuk ke e-catalog. Sehingga produk-produk tersebut terserap di belanja pemda setempat. “Ini yang saya sebut pentingnya memadukan politik anggaran dan politik kebijakan. Sehingga dana APDB di suatu daerah, benar-benar berputar dan terserap di daerah itu sendiri. Tidak outflow ke daerah lain. Apalagi ke luar negeri,” ungkap LaNyalla di sela reses di Jawa Timur. Karena dana APBD, lanjutnya, terutama yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, sejatinya harus menjadi pengungkit (stimulus) ekonomi di daerah. Bukan terbang lagi keluar dari daerah itu untuk belanja pemda. Diungkap LaNyalla, masih banyak produsen lokal, terutama pengusaha skala kecil di daerah, yang belum mampu menembus e-catalog. Selain memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi, juga belum terdampingi. “Saya minta hal ini menjadi perhatian serius para kepala daerah. Termasuk menjadi perhatian KADIN di daerah. Untuk melakukan pendampingan, agar semakin banyak produk dalam negeri di dalam e-catalog. Lebih bagus lagi jika produsen tersebut benar-benar lokal dengan modal dalam negeri. Bukan PMA,” tukasnya. Seperti diberitakan, LKPP membekukan 16 ribu produk impor di e-katalog, paling banyak berupa alat kesehatan (alkes). Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo menyebut pembekuan dilakukan demi mendorong pembelian barang dan jasa buatan Indonesia. (*)

Humas Sabtu, 29 Juli 2023 21.52.00

Selengkapnya

Jabatan Kades Tetap Saja Enam Tahun Sesuai Putusan MK...

Kupang, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengemukakan masa jabatan Kepala Desa (Kades) tetap saja enam tahun. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIX/2021. “Ikuti putusan MK saja. Putusan MK pasti sudah sesuai konstitusi. Karena tugas MK menguji setiap aturan agar sesuai konstitusi,” kata Abraham dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Arah Perubahaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa” di Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, Provinsi NTT, Jumat, 28 Juli 2023. FGD digelar oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Badan Keahlian DPR RI ingin mendapatkan masukan dari perguruan tinggi terkait revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang saat ini dibahas DPR RI. Abraham tampil sebagai keynote speaker dalam acara tersebut karena jabatannya sebagai anggota DPD RI dan juga pemilik UCB Kupang. Abraham mengutip putusan MK terkait masa jabatan Kades. Dalam putusannya, MK menyatakan Kades yang sudah menjabat satu periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat dua periode. Putusan lanjutannya adalah bagi kepala desa yang sudah menjabat dua periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat satu periode. “Ini sudah sesuai Pasal 39 dari UU Desa yang ada sekarang. Ayat 1 menyatakan Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sementara Ayat 2 menyatakan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jadi, tidak perlu diubah lagi,” saran Abraham. Anggota Komite I DPD RI ini tidak setuju perpanjangan masa jabatan Kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Alasannya, jika ditambah menjadi 9 tahun, dikuatirkan praktik korupsi di desa-desa yang terjadi selama ini akan terus berlanjut. Selain itu, diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari konstitusi. Pembatasan jabatan ini pun menjadi konsen MK dalam putusannya. “Sikap saya didasarkan pada pertimbangan MK. Dalam putusannya, MK menyasar pada dua aspek, yaitu regenerasi kepemimpinan dan antisipasi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, ide perpanjangan masa jabatan Kades menghambat proses regenerasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan,” ujar mantan Ketua Kadin Provinsi NTT ini. Terkait wacana menambah pendapatan desa, anggota Komite I DPD RI ini setuju ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa. DAK Desa untuk menambah Dana Desa yang diterima tiap desa melalui Transfer Daerah. Meski demikian, dia mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) lebih diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan desa. Dari hasil pengamatan ke desa-desa, Bumdes lebih banyak dibentuk hanya menghabiskan dana desa. Hampir semua Bumdes yang dibentuk tidak memiliki managemen profesional yang bisa menghasilkan dana tambahan bagi desa. Sebagai contoh, Bumdes yang ada di NTT, mungkin hanya 10 persen yang memiliki kegiatan. Sementara 90 persen sisanya, tidak jelas karena tidak ada kegiatan serta tidak ada laporan keuangan. “Ini perlu perbaikan kedepan,” tegas Abraham. Dia juga meminta ada kerjasama kalaboratif antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dengan Perguruan Tinggi dalam mengelola dana desa. Kerjasama juga harus dilakukan dengan dunia usaha. Hal itu agar pengelolaan dana desa benar-benar bermanfaat untuk kemajuan desa. Masukan lain dari Abraham terkait revisi UU Desa adalah masalah kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dia berharap Musrenbangdes dilakukan berdasarkan riset terhadap berbagai potensi sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia dalam satu desa. Tujuannya, agar program yang dikerjakan bukan subyektivitas dari Kades tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Selama ini, kegiatan Musrenbangdes suka-suka Kades saja. Program yang dilakukan suka-suka juga. Bukan permintaan masyarakat. Akibatnya, dana desa tidak efektif untuk kemajuan desa,” jelas Abraham. Hal lain yang diusulkan adalah terkait keberadaan pendamping desa. Abraham merasa aneh karena camat, bupati hingga gubernur tidak bisa tegur pendamping desa karena mereka bertanggung jawab langsung ke kementerian desa. Padahal pendamping desa ada di wilayah yang dipimpin camat, bupati maupun gubernur. “Ini perlu perbaikan kedepan supaya pemilik wilayah di bawah bisa tegur pendamping desa jika ada kesalahan,” tutup Abraham.(*)

Humas Sabtu, 29 Juli 2023 15.51.00

Selengkapnya

Sultan Minta Kajati Dan BPN Bengkulu Dalami Anatomi Konflik Agraria...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu untuk mempelajari secara utuh anatomi konflik agraria antara perusahaan perkebunan PT Daria Dharma Pratama (DDP) saat ini. "Kami mendorong agar penyelesaian konflik agraria antara korporasi dan masyarakat harus diselesaikan secara win win solution dengan pendekatan persuasif. Dalam konteks ini, pengetahuan dan pemahaman yang utuh terkait sejarah dan anatomi konflik agraria harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah khususnya penegak hukum", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (29/07). Menurutnya, masyarakat kelompok tani Maju Bersama Kabupaten Mukomuko memiliki alasan hukum yang tidak bisa diabaikan oleh penegak hukum. Masyarakat dan Ulayat tentu memiliki pengetahuan yang lebih utuh terkait hak dan penguasaan atas tanah yang ada di lingkungannya. "Kami tidak ingin menyalahkan pihak manapun, tapi Konflik agraria yang terjadi di banyak daerah menjadi bukti kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan agraria antara korporasi dan masyarakat. Reformasi agraria belum mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat adat", tegasnya. Pengembangan investasi di sektor kata Sultan, adalah kepentingan nasional yang penting untuk didukung oleh semua pihak. Namun, Kesenjangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat petani menjadi pokok persoalan konflik yang harus dijadikan perhatian serius pemerintah. Pemerintah daerah juga perlu mengambil peran sebagai mediator bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Konflik agraria tidak boleh dibiarkan terjadi berkepanjangan dan mengganggu aktivitas bisnis dan ekonomi daerah", tutupnya.(*)

Humas Sabtu, 29 Juli 2023 15.49.00

Selengkapnya

Setjen DPD RI, DPR RI dan MPR RI Bahas Persiapan...

JAKARTA, dpd.go.id – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, DPR RI dan MPR RI bersama menggelar rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Dan Pidato Presiden RI RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023, di Jakarta, Jumat (28/07/2023). Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Paspampres, serta Pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan Sekretariat MPR/DPR/DPD RI, serta Kordinatoriat Wartawan Parlemen bertujuan untuk mematangkan kordinasi antar lembaga dalam merancang persiapan peliputan media pada tiga kegiatan yang akan digelar tanggal 16 Agustus 2023 tersebut. Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma berharap agar segala kebutuhan terkait penyelenggaraan peliputan media pada ketiga agenda tersebut dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi yang matang antara lembaga terkait, utamanya dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis non teknis dalam peliputan media dalam rangka menyukseskan agenda tersebut. “Melalui Rapat kali ini bersama Kepala Biro Pemberitaan DPR, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR dan dihadiri juga oleh Sekretariat Presiden, Wakil Presiden dan Paspampres kita saling bersinergi berkolaborasi dalam menyukseskan gelaran Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Dan Pidato Presiden RI RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023, karena ini adalah kerja bersama,” ucap Mahyu saat menghadiri rapat tersebut didampingi Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Taufik Jatmiko. Sebagai informasi pada rapat ini membahas teknis peliputan media, zonasi peliputan dan teknis penyiaran dalam mendukung terlaksananya agenda tersebut. Setelah dilakukan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat di tahun 2021 dan 2022, pada Sidang Tahunan 16 Agustus 2023 mendatang rencananya akan dilaksanakan secara normal dan menunggu rapat selanjutnya dengan menghadirkan dokter kepresidenan. **

Humas Jumat, 28 Juli 2023 15.44.00

Selengkapnya

LaNyalla Ingatkan Pemerintah Antisipasi Krisis Pangan Global...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan. Dikatakan LaNyalla, ada dua kemungkinan sebab terjadinya ancaman krisis pangan. Pertama, dampak dari perubahan iklim atau El Nino, yang membuat petani kemungkinan akan mengalami gagal panen akibat kekeringan. Kedua, tentu saja imbas dari perang Rusia-Ukraina, di mana Rusia pada 17 Juli lalu menarik diri dari kesepakatan yang membolehkan pengiriman komoditas pangan komersial dan pupuk dari Ukraina, melalui Pelabuhan Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative/BSGI). Langkah Rusia tersebut berpotensi mengguncang harga pangan dunia. "Oleh karenanya, antisipasi potensi lonjakan harga pangan di dalam negeri harus segera kita lakukan imbas langkah Rusia tersebut. Belum lagi kita dihadapkan pada ancaman El Nino yang diprediksi puncaknya terjadi pada Agustus-September," tutur LaNyalla, Rabu (26/7/2023). Senator asal Jawa Timur itu menilai pemerintah harus memiliki sikap yang jelas guna mengantisipasi potensi lonjakan harga pangan di dalam negeri. Sebab, 20 persen pasokan gandum ke Indonesia dari Ukraina. Demikian juga suplai produksi pupuk dari Rusia. "Ancaman ketersediaan pangan dunia tidak bisa dianggap mudah, sebab masalah pangan merupakan masalah yang mendasar dan pokok. Negara tentu saja harus segera menyiapkan langkah-langkah yang kongkret," papar LaNyalla. Hal itu diperparah dengan ketergantungan Indonesia yang besar pada impor pangan. Tentu hal itu membuat semakin rentan. Selain gandum dan kedelai yang 100 persen serta lebih dari 90 persen masih harus diimpor, kita juga mengimpor enam dari sembilan bahan pokok, yakni beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula. "Kenaikan harga pangan yang memunculkan tekanan inflasi pangan akan langsung memukul kesejahteraan masyarakat bawah, dengan separuh lebih pengeluaran rumah tangga masih didominasi pengeluaran untuk makanan. Tentu ini menjadi PR pemerintah," kata LaNyalla.(*)

Humas Rabu, 26 Juli 2023 14.29.00

Selengkapnya

Tanamkan Rasa Cinta Tanah Air, Nono Sampono Gelar Sosialisasi 4...

Ambon, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan, sekaligus menyerap aspirasi pemuda dan tokoh masyarakat di Hative Besar, Kota Ambon, Rabu (26/7/2023). Nono Sampono menegaskan, sosialisasi ini sangat penting untuk dipahami dan dimengerti secara benar oleh seluruh warga negara, sebagai ujung tombak menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat serta menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Sebab, dengan adanya rasa cinta tersebut, seorang warga negara akan dengan tulus untuk mengabdi, membela, dan memelihara tanah air-nya, Indonesia, dari berbagai macam ancaman dan gangguan. “Cinta tanah air itu bisa kita lakukan dari mulai hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita. Contohnya menjaga dan merawat kebersihan lingkungan, bangga menggunakan produk asli Indonesia, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong,” ujar Nono Sampono. Selain itu, Nono Sampono juga berpesan agar melalui sosialisasi yang digelar, peserta semakin sadar sebagai warga negara punya kewajiban untuk terus meningkatkan potensi diri, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. “Mari kita tingkatkan potensi diri kita dan memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari hari, sekecil apapun kontribusi kita bagi lingkungan sangat berharga bagi negara kita,” pesannya. Menurut Nono, Empat pilar kebangsaan memberikan pembelajaran lebih mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Gotong royong, toleransi, kerukunan dan hidup berdampingan merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan Empat Pilar Kebangsaan,” katanya. Dengan komitmen yang kuat itu, maka mestinya tidak perlu lagi mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Kita juga harus terus bahu membahu untuk membendung sikap intoleransi yang dapat mengikis persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Pancasila tidak hanya berhenti dalam wacana semata. Melainkan harus menjadi gaya hidup dan semangat seluruh warga negara Indonesia. ”Salah satu dari empat pilar itu adalah Pancasila. Ini adalah ideologi bangsa, falsafah hidup, dan dasar negara, yang digali Bung Karno dari kebudayaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia, pertama kali dicetuskan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Artinya, Pancasila itu memang bersumber atau berasal dari rakyat Indonesia sendiri,” jelasnya. Mantan Kepala Basarnas ini juga menegaskan akan pentingnya menjaga 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Karena 4 pilar adalah pondasi negara Indonesia, maka dari itu pelaksanaan sosialisasi penting untuk di lakukan dengan tujuan agar masyarakat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari - hari.  "Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memulihkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan lebih jauh dari itu, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, pandangan kebangsaan, rasa gotong royong, serta kerukunan persahabatan beragama, suku, golongan dan ras dalam bingkai NKRI," pungkasnya.(*)

Humas Rabu, 26 Juli 2023 14.25.00

Selengkapnya

Kritisi Syarat Pencalonan Capres-Cawapres 2024, LaNyalla: Harus Punya Integritas, Moralitas...

SURABAYA, dpd.go.id - Persyaratan untuk menjadi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024 mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, persyaratan seharusnya tak hanya seperti tertuang dalam Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saja. "Yang paling penting sebagai persyaratan utama, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memiliki moralitas, intelektualitas dan integritas yang mumpuni dengan parameter dan track record yang jelas," kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Selasa (25/7/2023). Dalam konteks moralitas, Senator asal Jawa Timur itu menilai seorang pemimpin harus memiliki etika moral yang bersih, peduli kepada rakyat, tidak punya jejak memperkaya diri dari sumber yang sumir, dan tidak bersentuhan dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Ini penting. Karena negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga moralitas dalam arti luas, termasuk perspektif relijiusitas itu menjadi bagian penting, selain integritas dan intelektualitas, terutama untuk hikmat terhadap tujuan dan cita-cita bangsa dan negara ini," tegas LaNyalla. Soal intelektualitas, LaNyalla menilai tak hanya sekadar visi-misi dan program kerja saja yang dijadikan tolok ukur. Seorang pemimpin harus mempunyai kepintaran, kecakapan dan mempunyai konsep komprehensif tentang Indonesia. Salah satunya, kata dia, tahu arah dan tujuan berbangsa dan bernegara ini sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa. "Bukan tanpa tujuan bangsa dan negara ini didirikan. Semua termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Itu yang harus menjadi parameter dan pedoman kita dalam menentukan pemimpin bangsa ke depan," tutur LaNyalla. Karena itu, sistem bernegara Indonesia pasca reformasi terus mendapat perhatian serius dari anggota DPD asal Jawa Timur ini. Yang memang sedang menawarkan gagasan untuk kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Kita sudah punya sistem terbaik, yang sayangnya belum pernah diterapkan secara benar di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukannya kita perkuat dan sempurnakan, tetapi malah kita adopsi sistem baru, yang liberal. Akibatnya sekarang kita saksikan, negara ini seperti milik orang-orang itu saja. Padahal seharusnya kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Tetapi faktanya jadi kerakyatan yang dipimpin oleh orang itu-itu saja,” tukas LaNyalla. Dikatakan, sistem penjaringan presiden yang dikanalisasi ke pintu partai politik, dengan ambang batas (presidential threshold) yang memaksa tarik ulur koalisi partai, membuat rakyat dipaksa untuk memilih sosok yang belum tentu dikehendaki rakyat yang non-partisan. “Apalagi dengan pilpres langsung, batu ujinya adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media. Belum lagi elektabilitas yang diframing melalui lembaga survei. Lalu diresonansi buzzer di medsos. Ini kan engineering saja, sama dengan memoles bedak saja,” urainya. Saatnya kita berpikir lebih jernih, untuk perbaikan Indonesia ke depan. Kita bangun kesadaran kolektif, ajaknya. “Agar bangsa ini kembali menempatkan kedaulatan rakyat di tempat yang benar dan terukur, sesuai dengan karakteristik bangsa dan pikiran luhur founding fathers,” pungkasnya. (*)

Humas Selasa, 25 Juli 2023 13.44.00

Selengkapnya

Peringatan Hari Anak Nasional, Nono Sampono Dorong Anak Agar Rajin...

Dobo, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, didampingi Bupati Kepulauan Aru dr Johan Gonga, Wakil Bupati Muin Sogalrey dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Udin Belsigaway, Kepala Dinas Kominfo Armand Walay, Camat Aru Utara, Kapolsek Aru Utara, serta para kepala desa sekecamatan Aru Utara, menghadiri Gebyar Anak Aru Utara yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2023. Dalam arahannya, Nono Sampono berpesan agar orang tua harus mendorong anaknya untuk rajin dan berprestasi disekolah. “Karena dengan bersekolah kita bisa merubah nasib untuk menjadi lebih sejahtera, dan pada gilirannya kita dapat membuat daerah kita semakin maju dan sejahtera”, ungkap Nono. Nono juga menceritakan kisah hidupnya bagi anak-anak Aru Utara di Desa Marlasi, menurutnya dengan latar belakang keluarga tak mampu dan profesi ayah sebagai sopir angkot, tak menurunkan semangatnya untuk tetap berusaha meraih masa depannya. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci seseorang menjadi sukses, sebab tak ada kesuksesan tanpa pendidikan. Nono berpesan agar generasi Kepulauan Aru untuk terus perperan aktif dalam dunia pendidikan. “Walaupun kita sadari bahwa kita masih banyak kekurangan dari berbagai segi, namun itu harus di jadikan sebagai motivasi untuk tetap berjuang menggapai masa depan yang lebih baik”, tegas Nono Sampono. Dalam kesempatan yang sama, Nono Sampono menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Kepulauan Aru dr Johan Gonga atas realisasi Visi dan Misi Aru Cerdas Rakyatku, Sehat Negeriku. Bahwasannya benih atau dasar hidup sehat insan, akan membuahkan insan yang cerdas, kreatif, inovatif dan berdaya saing sebagai aset dalam menggerakkan roda pembangunan ke depan di segala bidang. Sementara itu Bupati dr. Johan Gonga memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan pengajar muda Indonesia Mengajar, “Langkah mereka memberikan terobosan penting bagi kemajuan pendidikan di Aru”, ujar Johan. Bupati juga berharap peran pengajar muda dapat didukung sepenuhnya oleh semua stackholder karena tersebut merupakan tugas bersama dalam memberikan masa depan yang terbaik bagi anak. Tak lupa, Bupati juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para guru yang telah mengabdikan dirinya bagi generasi di Aru Utara. Diketahui, Pemerintah Daerah Kepulauan Aru telah memberikan program beasiswa Kabupaten Aru, untuk berbagai Peguruan Tinggi dan telah meluluskan : 300 di ST Migas Cepu, 350 Sarjana Perikanan, 250 Sarjana Perawatan & Kebidanan, 200 Sarjana Koperasi, serta 92 Sarjana Kedokteran.(*)

Humas Selasa, 25 Juli 2023 13.41.00

Selengkapnya

TERKAIT PERMASALAHAN JUDI SLOT, PEMERINTAH HARUS AMBIL TINDAKAN TEGAS...

Kota Langsa, dpd.go.id - Dalam menghadapi meningkatnya permasalahan judi slot yang semakin merajalela, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah. Senator asal Aceh ini menyatakan keprihatinannya mengenai dampak buruk dari penyebaran judi slot yang semakin meluas di masyarakat. “Permasalahan Judi slot yang semakin merajalela ini sangat buruk, berbahaya, dan memprihatinkan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah pejudi, termasuk kalangan muda yang rentan terpengaruh, akibatnya, masalah sosial seperti kecanduan judi, dan utang berlebihan dapat terjadi.” Ujar Abdullah Puteh. Selain itu, judi slot yang merajalela dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian masyarakat. Banyak orang yang menghabiskan uang mereka untuk permainan ini, mengabaikan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perencanaan masa depan. Hal ini dapat menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat dan kesenjangan sosial semakin melebar. Ayahanda Abdullah Puteh menegaskan bahwa Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan hukuman bagi operator judi ilegal dan pengiklan judi slot. Tindakan tegas ini akan memberikan efek jera dan mencegah semakin meluasnya praktik perjudian ilegal di masyarakat. “Dengan langkah-langkah proaktif dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan masalah pembiaran judi slot dapat diatasi.” Kata Gubernur Aceh Periode 2000-2004 tersebut. Abdullah Puteh, sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, memanggil seluruh pihak, termasuk lembaga pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Bekerjasama dalam menciptakan kesadaran akan bahaya judi slot, serta mendukung implementasi kebijakan dan program pencegahan yang efektif, merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan ini, termasuk pengawasan dan pembatasan akses terhadap situs judi slot ilegal. Dukungan aktif dari masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik ilegal juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari perjudian yang merusak. Abdullah Puteh mengimbau agar pemerintah dan masyarakat bekerjasama dan berkomitmen dalam mengatasi permasalahan judi slot ini demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kami mengharapkan peran aktif seluruh pihak untuk menyebarluaskan pernyataan ini dan turut serta dalam upaya penanganan permasalahan judi slot yang semakin merajalela. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari dampak buruk judi slot dan menuju masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera,” tutup Abdullah Puteh.(*)

Humas Senin, 24 Juli 2023 10.31.00

Selengkapnya

Ketua DPD RI Minta Para Menteri Lebih Informatif, Jangan Timbulkan...

JAKARTA, dpd.go.id - Banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Karena rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu. Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu. “Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan 20 miliar US Dolar. Untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, 10 miliar USD bantuan hibah, dan 10 miliar USD sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu,” ujar LaNyalla, Jumat (21/7/2023). Tetapi faktanya, lanjut LaNyalla, 20 miliar USD itu ternyata semua pinjaman. Yang 10 USD pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia. Sedangkan 10 USD sisanya pinjaman lunak dari negara G7 plus. Itu pun tetap dengan bunga. Meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang. “Yang murni bantuan hibah hanya 160 juta USD, atau hanya 0,8 persen dari total pinjaman 20 miliar USD. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi. Sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin, bahwa pinjamannya akan terbayar,” urai LaNyalla. Karena itu, LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik. Jangan memberi harapan palsu ke rakyat dan bangsa ini. Selain karena rakyat di bawah masih sangat susah hidupnya. Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia. Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment. “Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid,” pungkas LaNyalla.(*)

Humas Jumat, 21 Juli 2023 10.29.00

Selengkapnya

Dukung SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Sultan: Hukum Indonesia Menghormati...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Ketua Mahkamah Agung Profesor Muhammad Syarifuddin yang melarang para hakim mengadili perkara permohonan perkawinan Beda Agama di tingkat pengadilan negeri. "Keputusan ketua MA harus dihormati sebagai ketetapan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Surat edaran MA tersebut terdapat hal-hal yang debatble, saya kira semua peraturan perundang-undangan lainnya juga memiliki hal yang sama", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (20/07). Menurutnya, Ketua MA tentu memiliki pertimbangan hukum yang kuat sebelum mengeluarkan SEMA tersebut. Tujuannya adalah agar semua keluarga di Indonesia dapat hidup damai dalam keabsahan dan kepastian status perkawinan secara agama dan hukum. "Proses perkawinan merupakan peristiwa keagamaan yang sakral, negara hanya berwenang mencatatkan status perkawinan warga negara. Karena bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene muslim, Perkawinan beda agama adalah tidak sah dan sangat dilarang dalam Islam", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Ketetapan hukum Islam dalam konteks perkawinan ini, kata Sultan, wajib dihormati oleh semua elemen bangsa, termasuk hakim dalam proses pengadilan. Karena Hukum positif Indonesia sangat menghormati dan mengadopsi sebagian hukum agama. "SEMA tersebut bukan hanya sebagai wujud penghormatan hakim terhadap ajaran dan aturan agama, tapi sebagai bukti bahwa sebagai bangsa kita menjujung tinggi nilai-nilai atau aturan hukum agama setiap agama dan kepercayaan yang resmi di negara ini", tutupnya. Penolakan terhadap SEMA nomor 2 tahun 2023 datang dari salah satu organisasi pejuang HAM, SETARA Institute. SETARA meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) mencabut Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Menurut SETARA, SEMA 2/2023 merupakan kemunduran dan menutup ruang bagi progresivitas dunia peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara dari latar belakang yang beraneka ragam. Sebelumnya, beberapa Pengadilan Negeri (PN) telah menunjukkan kemajuan dalam menjamin hak-hak warga negara dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang dilakukan oleh PN Jakarta Selatan dan PN Yogyakarta.(*)

Humas Kamis, 20 Juli 2023 10.18.00

Selengkapnya

Inflasi Di Daerah 3 T Meningkat Di Atas Rata-rata Nasional,...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk menurunkan biaya logistik dari kondisi saat ini yang sebesar 22 persen PDB Indonesia. Hal disampaikan Sultan menyusul tingginya angka inflasi akibat beban biaya logistik yang tidak efisien di daerah khususnya daerah terdepan terluar dan tertinggal atau daerah 3 T selama ini. "Sebagai negara Kepulauan terbesar kami sangat memaklumi dengan realitas biaya logistik yang tidak efisien ini. Tapi bukan berarti hal ini tidak bisa diselesaikan setelah masifnya pembangunan infrastruktur udara, laut dan darat selama ini", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (18/07). Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengungkapkan Inflasi gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT misalnya, pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 6,57% (yoy). Tingkat inflasi tersebut tentu sangat tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 4,97% (yoy). "Tingginya inflasi di daerah kepulauan yang notabene daerah 3 T tersebut tentu sedikit banyak disebabkan oleh tingginya biaya logistik. Masih banyak potensi yang saya kira bisa digunakan sebagai faktor pendongkrak efisiensi biaya logistik", tegasnya. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa keberadaan Infrastruktur seharusnya bisa menekan biaya logistik. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pertumbuhan industri dan manufaktur potensi komoditas unggulan di daerah tersebut. "Dalam posisi ini, Pemerintah daerah tentu memiliki peran penting dalam menyiapkan komoditas unggulan untuk diperjualbelikan ke daerah lainnya. Sehingga setiap aktivitas logistik memiliki nilai ekonomi yang efisien dan saling menguntungkan", tutupnya. Diketahui, hasil hitungan Bank Dunia soal Logistic Performa Index (LPI) Indonesia di 2023. Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 jeblok. Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63, turun 17 peringkat dari peringkat ke-45 pada 2018.(*)

Humas Selasa, 18 Juli 2023 16.29.00

Selengkapnya

Fernando Sinaga Minta Menkominfo yang Baru Pastikan Percepatan Internet di...

Jakarta, dpd.go.id – Budi Arie Setiadi sah diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, pada hari ini, Senin (17/7/2023). Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa PDTT menggantikan posisi Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi BTS. Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Fernando Sinaga mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru. Menurut Fernando yang juga anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini, jabatan Budi Arie sebagai Wakil Mendes PDTT sebelumnya akan menjadi pengalaman dan keberpihakan Budi Arie kepada wilayah dan daerah 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal untuk segera dialiri oleh akses internet. “Mas Budi Arie kan Wakil Mendes PDTT sebelumnya, ini akan memudahkan Kementerian Kominfo yang dipimpinnya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemendes PDTT agar segera ada percepatan akses internet di wilayah 3T yang didominasi oleh desa – desa, termasuk desa – desa yang ada di dapil saya di Provinsi Kaltara”, ungkap Fernando. Fernando menjelaskan, Menkominfo Budi Arie diharapkan segera mengeluarkan peraturan pendukung dari Kementerian Kominfo terkait telah diluncurkannya Satelit Republik Indonesia (SATRIA) – 1 pada bulan Juni 2023 lalu di Florida, Amerika Serikat. “Kita patut bersyukur SATRIA – 1 sudah diluncurkan bulan Juni lalu dan telah mengorbit diluar angkasa. Keberadaan SATRIA – 1 ini sangat membantu kualitas pelayanan internet di wilayah 3T Provinsi Kaltara terutama di Malinau dan Nunukan dalam membantu pelayanan publik bagi rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kantor – kantor desa. selain itu, ini akan sangat membantu suksesnya pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Saya berharap Menkominfo yang baru segera menyiapkan peraturan teknisnya agar bisa menjadi panduan bagi Pemda di Kaltara”, tutup Fernando Sinaga. (*)

Humas Senin, 17 Juli 2023 16.26.00

Selengkapnya

BAP DPD RI Terima Aspirasi FKPPN Terkait Pembayaran Santunan Hari...

JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan menindaklanjuti pengaduan dari Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN). Pengaduan tersebut terkait permasalahan penyelesaian pembayaran santunan hari tua oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). "BAP DPD RI akan menjembatani rapat dengar pendapat dengan lintas komite di DPD RI. Dalam masalah ini karena berkaitan dengan santunan hari tua, kami akan upayakan mengundang Kementerian Ketenagakerjaan,” ucap Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang di Gedung DPD RI, Rabu (30/11/2022). Ketua Umum FKPPN Serta Ginting menyampaikan apresiasi ke DPD RI karena telah merespon aduannya. Selama ini menurut Ginting, FKPPN telah berupaya bersurat ke beberapa lembaga negara dan kementerian, namun tidak ada tanggapan. "Kami telah berupaya mengirim surat ke DPR, Kementerian BUMN juga bersurat kepada Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) namun hanya BAP DPD RI yang merespon surat aduan kami bahkan menyediakan ruang dan waktu untuk kami hadir ke untuk menyampaikan pendapat," tutur Ginting. Pada kesempatan itu, Ginting menerangkan bahwa banyak dari purnakarya PTPN yang tidak menerima hak santunan hari tua sejak tahun 2011. Selain mengenai pembayaran santunan hari tua, Ginting juga menyampaikan permasalahan lain terkait jaminan hari tua PTPN. "Terdapat permasalahan lain yang ingin kami sampaikan terkait rendahnya manfaat pensiun yang kami terima tiap bulan, kami juga mendesak agar PTPN segera membayarkan hak yubileum para pensiunan. Dan terakhir kami memohon kepada Kementerian ATR/BPN untuk membatalkan pembangunan kawasan Deli Megapolitan karena lahan tersebut masih ditempati masyarakat dan para pensiunan," lanjut Ginting. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Muhammad Nuh menjelaskan bahwa BAP DPD RI akan mengupayakan tindak lanjut atas kasus ini dengan mengundang kementerian terkait dalam rapat dengar pendapat selanjutnya "Selanjutnya BAP DPD RI akan mengupayakan tindak lanjut penanganan kasus ini dengan mengundang Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ATR/BPN RI dan Kementerian Pertanian untuk kerja sama operasional HGU yang masih aktif," tuturnya. **hes

Humas Rabu, 30 November 2022 09.19.00

Selengkapnya

Sekjen DPD RI: HUT KE-57 KORPRI Jadi Momentum Peningkatan Pengabdian...

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2022 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/11/2022). Upacara peringatan yang mengambil tema "KORPRI Melayani, Bekontribusi, dan Berinovasi untuk Negeri" tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Inspektur Upacara. Rahman Hadi sendiri berharap agar HUT ke-51 KORPRI tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI untuk meningkatkan kualitas dukungan keahlian dan administratif bagi Anggota DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah. "Selamat ulang tahun ke-51 bagi KORPRI yang tadi upacaranya dilaksanakan secara terpusat di Istora Senayan. Ini harus menjadi momentum kita untuk terus mendukung Setjen DPD RI sebagai supporting system bagi DPD RI dengan memberikan dukungan administrasi dan keahlian ke setiap anggota DPD RI," imbuhnya. Dalam rangka memperingati Hari KORPRI tersebut, Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada PNS di Setjen DPD RI. Tercatat, terdapat 9 orang PNS yang memperoleh penghargaan atas dedikasi 30 tahun, 9 orang atas dedikasi 20 tahun, dan 5 orang yang telah mendedikasikan dirinya kepada negara selama 10 tahun. Dirinya berharap, penghargaan tersebut dapat memberikan dorongan motivasi bagi PNS di lingkungan Setjen DPD RI dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi yang dimiliki dengan tetap menjunjung tinggi integritas sebagai ASN. "Ini merupakan penghargaan terhadap negara, sehingga Presiden memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian dan segala pengorbanan selama bekerja. Waktu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk pengabdian. Kami mengucapkan selamat atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi kepada Sekretariat Jenderal DPD RI," ucap Rahman yang didampingi oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty dan Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir di Gedung DPD RI, Selasa (29/11/2022). Selain itu, Rahman Hadi juga memberikan penghargaan purna bakti kepada PNS yang memasuki usia pensiun. Terdapat 9 orang PNS Setjen DPD RI yang telah masuk dalam usia pensiun periode bulan November 2021 sampai dengan November 2022. Dirinya pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama puluhan tahun bekerja di Setjen DPD RI. "Atas nama Setjen DPD RI, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada sembilan aparatur sipil negara yang telah mendedikasikan diri selama puluhan tahun. Dan Pak Susilo masuk dalam pengabdian tertinggi, yaitu 36 tahun 8 bulan," imbuh Rahman Hadi. Dalam acara tersebut, Rahman Hadi juga berpesan agar seluruh jajaran dan staf Setjen DPD RI tidak terpengaruh terhadap isu pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang juga membuat kantor DPD RI pindah ke Penajam Paser Utara tahun 2024. Dirinya berharap agar isu tersebut tidak berpengaruh terhadap semangat dan dedikasi seluruh staf Setjen DPD RI dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPD RI. "Di tahun 2024 kita akan pindah ke IKN. Hal ini membuat beberapa orang pesimistis, sehingga terkadang ingin berpindah instansi. Setiap perubahan dan program pemerintah pasti akan memberikan kontribusi dan manfaat. Jangan sampai isu yang berkembang membuat kita sulit untuk berkinerja dan melakukan pengabdian sebagai ASN," pesannya.***ars

Humas Selasa, 29 November 2022 15.07.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI Dorong Pemerintah Majukan Keolahragaan Di Daerah...

JAKARTA – Komite III DPD RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan peraturan menteri untuk memastikan alokasi anggaran Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dalam APBD. Selain itu DPD RI juga mengimbau agar pemerintah daerah membuat dukungan anggaran dan pengelolaan atas potensi atlet daerahnya. "Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengelola sedikitnya dua cabang olahraga unggulan sesuai potensi atlet daerah dan termasuk dalam 14 cabang olahraga prioritas yang ditetapkan dalam DBON disertai dengan dukungan anggaran yang memadai," kata Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Gedung DPD RI, Jakarta (28/11/22). Hal tersebut didasarkan pada masih banyaknya permasalahan keolahragaan di daerah, seperti minimnya fasilitas olahraga ataupun terbengkalainya venue atau arena olahraga di daerah pasca penyelenggaraan event keolahragaan, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON). Dalam Raker tersebut, Evi berharap agar Kemenpora dapat menyusun program pengembangan sektor olahraga di daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Komite III DPD RI juga akan merangkul pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyediaan fasilitas olahraga di daerah. “Kami juga mendorong perseroan atau BUMN untuk berperan serta menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan dalam bentuk dukungan penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan cabang olahraga tertentu sesuai amanat Pasal 76 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,” imbuhnya Evi yang juga Anggota DPD RI Nusa Tenggara Barat ini. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Edwin Pratama Putra mendorong agar Kemenpora dapat melibatkan anggota Komite III DPD RI di daerah dalam pembangunan keolahragaan. Salah satunya adalah dengan dilibatkan dalam ruang kerjasama dan diskusi terkait pembangunan olahraga di daerah. “Karena selama ini, sektor olahraga di daerah masih terdapat permasalahan. Seperti belum meratanya fasilitas olahraga di daerah dan banyaknya stadion dan arena (venue) olahraga yang terbengkalai pasca penyelenggaraan keolahragaan karena minimnya event olahraga di daerah,” ucapnya. Dalam Raker tersebut, Menpora Zainudin Amali menegaskan bahwa instansinya memberikan perhatian yang sama terhadap olahraga di setiap daerah. Zainudin juga menegaskan bahwa wewenang pembangunan stadion dan penilaian kelayakan venue olahraga saat ini berada dibawah kementerian PUPR, bukan Kemenpora. "Perhatian dalam kemajuan olahraga tiap daerah dari ujung barat hingga ujung timur selalu kami sama ratakan. Mengenai penyelenggaraan event olahraga dapat dikonfirmasi kepada gubernur masing-masing daerah. Kemenpora seringkali menawarkan penyelenggaraan event olahraga di daerah, namun tidak sedikit gubernur atau bupati yang menolak dengan alasan anggaran", kata Zainudin. Terkait fasilitas venue olahraga yg pernah digunakan PON, lanjut Zainudin, Kemenpora telah menyerahkan pengelolaannya ke setiap pemerintah daerah. Selain itu, terkait anggaran pengembangan olahraga daerah termasuk event olahraga, masing-masing kepala daerah berpedoman pada rancangan anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Semua fasilitas olahraga setelah PON, telah Kemenpora menyerahkan kepada pemerintah daerah. Problem yang terjadi saat ini, terbengkalainya venue olahraga disebabkan pemerintah daerah tidak bisa membiayai pemeliharaannya. Untuk itu, saya berpesan agar Komite III dapat mengingatkan Kemendagri supaya ikut mencantumkan anggaran untuk pengembangan olahraga daerah," sambung Zainudin.**hes

Humas Selasa, 29 November 2022 14.59.00

Selengkapnya

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Minta Kemendag Jaga Stabilitas...

JAKARTA-Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan membahas isu nasional jelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berdasarkan hasil reses anggota DPD RI di daerah, terdapat fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar. “Kami mencatat terdapat fluktuasi harga kebutuhan pokok yang memukul perekonomian UMKM, yang hanya mengandalkan penghasilan harian,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh saat membuka Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (29/11). Anggota DPD RI asal Aceh ini menambahkan bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, keuntungan UMKM menjadi tidak teridentifikasi. Bahkan pelaku UMKM juga mengaku kebingungan untuk menentukan harga jual. “Agar barang jualan tetap laku, tak jarang mereka memilih tidak menaikkan harga dan memilih untuk mengurangi keuntungannya,” bebernya. Abdullah Puteh juga menjelaskan Komite II DPD RI juga memberikan catatan kondisi harga bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2022. Prediksi dari banyak kalangan dan pantauan dari perdagangan di pasar menyebutkan harga bahan pokok serta pangan pada Nataru 2023, dapat dipastikan akan naik terutama jenis pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Jadi untuk komoditas cabai, beras, bawang, daging ayam, telur, daging sapi, gula, dan minyak goreng. Hal ini dapat terlihat dengan peningkatan yang signifikan pada harga telur, jika pada beberapa waktu yang lalu masyarakat masih bisa membeli telur dengan harga Rp 21.000,-/kg, pada hari Senin (28/11/22) harga telur telah naik menjadi Rp 29.650,-/kg," kata Abdullah Puteh. Selain itu minyak goreng sejak awal tahun 2022 juga mengalami kenaikan harga yang sangat melonjak, bahkan ketika itu stok minyak sampai hilang di pasaran. “Sampai saat ini pun harga minyak goreng belum kembali sesuai harga semula. Demikian dengan harga kebutuhan pokok lainnya yang sudah mulai merambat naik menjelang Nataru,” terangnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy mengatakan sebelum Nataru, harga beras di NTB sudah mengalami lonjakan. Untuk itu ia meminta pemerintah agar membantu petani terutama subsidi pupuk yang saat ini mengalami kelangkaan sehingga harga beras semakin melambung. “Kami saat ini mengalami kesulitan pupuk, apalagi sudah mau masuk musim tanam. Kami khawatir hal ini bisa menciptakan lonjakan harga beras,” terangnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya berharap pemerintah bisa menaruh perhatian kepada daerah perbatasan dengan negara tetangga. Ia mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat yang berdekatan dengan Malaysia. “Jika ada perbedaan harga seperti gula, maka akan terjadi penyelundupan. Maka kami berharap Kemendag bisa memperhatikan daerah pedalaman dan perbatasan,” paparnya. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 22 November 2022 berada dalam kondisi yang stabil. Bahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu dan minggu lalu. “Pada 22 November lalu kondisi stabil, kecuali bawang merah yang memerlukan perhatian khusus,” imbuhnya. Selain bawang merah, sambung Jerry, komoditas lain yang membutuhkan perhatian yaitu cabai yang mengalami kenaikan harga rata-rata 5 persen. Kondisi ini ditengarai karena kondisi stok yang hanya 8,09 persen di atas pasokan normal. “Jika melihat catatan historis jelang Nataru, komoditas bahan pokok yang cenderung naik yaitu cabai, bawang merah, dan produk peternakan seperti telur serta daging ayam,” ujarnya.**Fd

Humas Selasa, 29 November 2022 14.46.00

Selengkapnya

Kunjungi Posko Pengungsian Gempa Cianjur, Mahyudin Sampaikan Sumbangan Hasil Urunan...

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama beberapa anggota DPD RI lainnya, diantaranya Waode Rabiah Aladawiyah, Hilda Manafe, Jihan Nurlela, dan Eni Sumarni, mendatangi posko pengungsian korban bencana gempa bumi Cianjur, pada Rabu (23/11/2022). Dalam kunjungan itu, rombongan sempat bertemu Sekreraris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep S. Alamsyah di Pendopo Cianjur, untuk menyerahkan sumbangan sebesar Rp 100 juta, yang berhasil dihimpun dari sejumlah anggota DPD RI. "Dalam kesempatan ini, kami juga menyampikan duka cita dan rasa kepedulian terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kami di Cianjur, untuk itu kami berhasil mengumpulkan sejumlah Rp100 juta hasil urunan dari para anggora DPD RI," katanya. Mahyudin berharap sumbangan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya bagi penanganan para pengungsi korban gempa Cianjur, yang tersebar di berbagai posko pengungsian. "Walaupun jumlahnya ala kadarnya, namun semoga sumbangan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak musibah," katanya. Atas sumbangan tersebut, Sekda Kabupaten Cianjur Cecep S. Alamsyah menyampaikan terima kasih atas kepedulian para anggota DPD RI terhadap masyarakat Cianjur yang terdampak gempa. "Sumbangan ini menjadi penguat bagi kami untuk terus menangani para pengungsi korban gempa," katanya. Mahyudin dalam kunjungan itu, juga sempat meninjau penanganan para pengungsi korban gempa di posko lapangan Prawatasari, Joglo, Cianjur. Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan para pengungsi sudah terpenuhi dengan baik. "Tadi kami sempat berdialog dengan para pengungsi dan koordinator di posko pengungsian, alhamdulilah berbagai kebutuhan dasar dan obat-obatan telah tersedia dan akan terus ditingkatkan. Kami juga meminta agar kebutuhan dasar lain seperti MCK berupa toilet portable disediakan demi kenyamanan pengungsi," katanya.

Humas Rabu, 23 November 2022 12.20.00

Selengkapnya

Terima Aspirasi Mahasiswa Papua di Sultra, Filep Harap Otsus Juga...

SULTRA, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi sejumlah mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu (13/11/2022). Dalam kesempatan itu, Filep menerima keluhan mahasiswa yang saat ini masih terkendala biaya pendidikan dan tempat tinggal. Filep pun mengapresiasi mayoritas disiplin ilmu yang ditekuni mahasiswa ini adalah pendidikan vokasi yang tentunya sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dan di dunia kerja. “Dalam kunjungan ke Sultra, saya bertemu adik-adik mahasiswa asli Papua yang sedang studi di kota ini. Saya merasa prihatin karena saat ini mereka masih terkendala biaya pendidikan, bahkan tempat tinggal. Namun saya sangat apresiasi semangat juang mereka meski dengan keterbatasan masih tetap bertekad untuk menyelesaikan pendidikan,” ungkap Filep, Senin (14/11/2022). Terkait hal itu, senator Papua Barat ini berharap agar alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) juga mampu memberikan afirmasi dan mengakomodasi para mahasiswa Papua di Sultra dan mahasiswa Papua yang sedang studi di daerah lain. Ia berharap aspirasi ini diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemda serta masuk dalam inventarisasi masalah dalam rangka implementasi Otsus. “Tentu apresiasi yang tinggi atas kerja keras Pemda untuk pendidikan anak Papua selama ini. Namun, saya juga berharap Pemda terus bergerak aktif dan memiliki desain khusus alokasi Otsus untuk pendidikan anak-anak asli Papua, baik itu di tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi serta untuk yang studi di dalam maupun di luar Papua,” kata Filep. “Hal ini sangat penting diperhatikan lantaran menyangkut hak dasar OAP, hak untuk mendapat pendidikan yang layak termasuk yang diperjuangkan melalui kebijakan Otsus hingga saat ini. Jangan sampai kita kebiri hak OAP untuk mengenyam pendidikan,” ungkapnya tegas. Selain itu, alumnus doktor Unhas Makassar ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemda untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua. Hal itu mulai dari ketersediaan infrastruktur, SDM pendidik dan kebutuhan operasional lainnya termasuk database atau pangkalan data tentang jumlah anak-anak Papua yang mengenyam pendidikan dimana saja. Dalam kesempatan yang sama, Filep mengajak pemda, DPRD dan semua elemen masyarakat untuk bergandeng tangan mewujudkan pendidikan yang terus membaik bagi orang asli Papua. “Tentu ada harapan besar dengan adanya alokasi dana pendidikan yang besar melalui Otsus. Oleh sebab itu, selaku tim penyusun UU Otsus dan untuk melaksanakan tugas pengawasan, saya mendesak kepada kepala daerah baik bupati/walikota hingga gubernur, DPRD kabupaten/kota mari bersama-sama kita pro aktif menyiapkan masa depan anak-anak Papua, mereka yang sedang berjuang tentang nasibnya baik di Papua maupun di luar Papua,” kata Filep. “Selaku senator, kami juga akan mengawasi pemerintah daerah dan akan mengajukan adanya petugas pengawasan terhadap implementasi Otonomi Khusus di tahun 2023. Hal itu untuk memberikan deskripsi dan data sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang berpihak pada pendidikan dan peruntukan Otsus lainnya. Kemudian, seberapa besar serapan dana Otsus di Papua juga akan menjadi bahan evaluasi di parlemen agar dapat terus ditingkatkan kebermanfaatannya,” pungkasnya.(*)

Humas Senin, 14 November 2022 11.07.00

Selengkapnya

Fahira Idris Ucapkan Terima Kasih Atas Besarnya Perhatian dan Doa...

Jakarta, 24 Mei 2022, dpd.go.id — Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas besarnya perhatian dan doa saat Ayahandanya Fahmi Idris berpulangnya pada Ahad, 22 Mei 2022. Fahira juga mohon dibukakan pintu maaf jika Almarhum mempunyai salah dan khilaf. Fahira mengungkapkan, sejak kuliah hingga akhir hayatnya, Ayahnya sudah berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Dari berbagai interaksi ini jika ada kata atau tindakan Almarhum yang kurang berkenan, dirinya memohon agar dibukakan pintu maaf. “Saya mewakili keluarga besar Almarhum Bapak Fahmi Idris, dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih sebanyak-banyak atas besarnya perhatian dan doa yang diberikan kepada Almarhum Ayah kami. Dengan kerendahan hati, kami juga mohon dibukakan pintu maaf jika semasa hidup, Almarhum ada berbuat salah atau khilaf,” ujar Fahira Idris di Jakarta (24/5). Fahira bercerita, beberapa tahun terakhir ini, Ayahandanya tetap berkuliah belajar, dan menulis disertasinya yang kedua setelah meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Jakarta dan kemudian meraih Doktor Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI pada Juli 2021. Bahkan pada 9 April 2022, Fahmi Idris dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Universitas Negeri Padang (UNP). “Banyak yang bertanya, kenapa Pak Fahmi tetap kuliah, tetap belajar, dan menulis. Bagi Pak Fahmi belajar adalah bentuk tanggung jawab atas kehidupan tentang begitu pentingnya pendidikan. Keinginan dan tekad besar Pak Fahmi untuk terus belajar sampai kapanpun berasal dari semesta kasih sayang Almarhumah Ibunda beliau (nenek saya) yang sepanjang hidupnya selalu mengingatkan dan menekankan bahwa belajar adalah pekerjaan sepanjang hayat. Pesan dan kasih sayang Ibunda inilah yang menjadi terang dan kekuatan bagi Pak Fahmi untuk terus belajar, kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh usia,” ungkap Fahira. Prof. Dr. Fahmi Idris, S.E., M.H bin Idris Marah Bagindo adalah tokoh nasional dan politisi senior yang lahir pada 20 September 1943. Dari seorang aktivitas mahasiswa tahun 1966, Fahmi Idris kemudian menjadi pengusaha dan politisi serta dipercaya menduduki berbagai jabatan publik antara lain sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2004-2005) dan Menteri Perindustrian (2005-2009). Beliau wafat pada pada 22 Mei 2022 dan dimakamkan satu liang lahad bersama sang istri, Hj. Kartini binti K.H Hasan Basri di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.(*)

Humas Rabu, 25 Mei 2022 11.41.24

Selengkapnya

Siaran Pers

ALAT KELENGKAPAN