x
Lanyalla Lantik Anggota PAW DPD RI Asal Maluku Utara 27 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan sidang paripurna ke-8 dengan agenda melantik anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). Anggota PAW DPD RI tersebut yaitu Matheus Stefi Pasimanjeku menggantikan Almarhum Chaidir Djafar asal Maluku Utara. “Sesuai dengan Pasal 29 ayat (5) Tata Tertib DPD RI, dalam Sidang Paripurna ini kita akan menyaksikan pengucapan sumpah atau janji anggota PAW DPD RI PAW atas nama Matheus Stefi Pasimanjeku menggantikan Chaidir Djafar dari Maluku Utara,” ucap Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahm
DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah 27 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah, dinamika pembahasan draf RUU Cipta Kerja / Omnibus Law yang diajukan pemerintah diharapkan tidak menjadikan RUU ini untuk tidak berpihak kepada daerah. Hal itu diungkap pada Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (27/2). DPD RI sebagai bagian dari daerah perlu mengawal draft RUU Cipta Kerja ini sehingga daerah tidak dirugikan. Banyak hal yang menjadi perhatian dari da
Sultan : DPD RI Akan Berjuang Keras Demi Terbentuknya Kabupaten Lembak 26 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia siap membantu perjuangan masyarakat Lembak dalam membentuk Kabupaten Lembak, Provinsi Bengkulu. Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan sesuai dengan amanat dalam konstitusi, DPD RI siap membantu memperjuangkan aspirasi daerah termasuk pemekaran wilayah kabupaten, kota ataupun provinsi. “Hari ini, kami pimpinan DPD RI beserta pimpinan Komite I DPD RI menerima kunjungan dari DPRD Propinsi Bengkulu Komisi Tiga terkait dengan isu pemekaran wilayah, pembentuka
Percepat Pembangunan Pacitan, Bupati Minta Dukungan DPD RI 26 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Bupati Bupati Pacitan Indatarto meminta dukungan dari DPD RI dalam rangka percepatan pembangunan beberapa sektor strategis di Kabupaten Pacitan, menyusul masuknya kabupaten tersebut di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusila, BTS dan Selingkar Wilis, Jawa Timur.  Indatarto yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mengatakan ada 7 proyek strategis nasional di wilayahnya yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, kementerian PUPR
Sultan : RUU Daerah Kepulauan Percepat Pembangunan Pulau Kecil Terluar 26 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang hari ini, Selasa (25/02) diserahkan DPD RI ke DPR RI akan mempercepat pembanguan daerah kepulauan termasuk daerah pulau kecil terluar. Menurut Sultan, dalam RUU Daerah Kepulauan juga diatur mengenai perlindungan khusus bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar. “Dalam RUU Kepulauan diatur mengenai jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca buruk dan ekstrem. Diatur juga mengenai la
Komite III DPD RI Minta Kemkes Tingkatkan Standar Fasilitas Kesehatan 25 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan standar keberadaan fasilitas  kesehatan yang memenuhi standar di setiap daerah di Indonesia. Dalam rapat kerja yang digelar antara Komite III dengan Kementerian Kesehatan, di ruang rapat Tarumanegara, Gedung DPD RI, Senayan, Selasa (25/2). Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno menyatakan tingkat kelulusan akreditasi Puskesmas di Indonesia didominasi dengan akreditasi madya yaitu sebanyak 5068 Puskesmas atau 55 persen, dan hanya sebanyak&
Serahkan RUU Daerah Kepulauan ke DPR RI; DPD RI Minta Pemerintah Segara Bahas dan Sahkan 25 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait pembahasan RUU Daerah Kepulauan. DPD RI meminta kepada DPR RI untuk segera membahas RUU inisiatif DPD RI tersebut agar dapat segera disahkan menjadi undang-undang di tahun 2020. Rapat konsultasi itu mempertemukan dua pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (25/2) di Ruang Delegasi Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta.&
Tiga Instansi Penegak Hukum Dukung Gagasan DPD RI 24 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Keberpihakan DPD RI kepada daerah kembali ditunjukkan melalui Seminar Nasional dengan tema Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, yang digelar DPD RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).  Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan dengan tegas agar aparat penegak hukum, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak mencari kesalahan pemangku jabatan di daerah. Tetapi lebih mengedepankan upaya pen
Sultan : Aparat Pemda Tidak Perlu Ragu Soal Dana Desa 24 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengharapkan agar aparat pemerintah daerah mulai dari bupati sampai kepala desa tidak ragu dan khawatir dalam menyalurkan dan melaksanakan proyek-proyek dana desa. Menurut Sultan, sesuai dengan hasil Seminar Nasional dengan tema “Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Percepatan Pembangunan Daerah,” yang diselenggarakan DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR Senayan Jakarta, Senin (24/02), baik kepolisian maupun kejaksanaan sepak
DPD RI Nilai Kementerian BUMN Mampu Mempengaruhi Perekonomian Indonesia 24 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id--Komite II DPD RI menilai Kementerian BUMN yang membawahi berbagai BUMN adalah motor penggerak pembangunan. Kementerian BUMN juga diyakini memiliki nilai strategis dalam mewujudkan beragam kemajuan di bidang peningkatan ekonomi bangsa. “Kami menilai Kementerian BUMN merupakan kementerian strategis yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu kami berharap berbagai program yang dilaksanakan di kementerian ini mampu mendorong perekonomian masyarakat di daerah yaitu dengan melakukan sinergitas BUMN denga
Seminar Nasional DPD, Lahirkan 5 Kesimpulan 24 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Lima kesimpulan yang ditandatangani Ketua DPD RI dan para narasumber menandai berakhirnya Seminar Nasional dengan tema Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, yang digelar DPD RI di Gedung Nusantara IV, Senin (24/2/2020).  Hadir sebagai narasumber dalam panel yang dipandu presenter Rosiana Silalahi itu, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono serta Ketua Komite I DPD RI Teras Narang. Sementara Mendagri d
Komite II DPD RI Dukung Program Kerja Kementan Tahun 2020 24 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Komite II DPD RI menilai anggaran Kementerian Petanian (Kementan) pada tahun 2020 sangat kecil dibandingkan tahun lalu. Namun bukan berarti Kementan tidak memikirkan ketersedian pangan, daerah rawan pangan, dan penggembangan cadangan pangan. “Walaupun anggaran Kementan kecil tapi kita perlu mendukung program-programnya. Padahal negara maju seperti Amerika Serikat memiliki anggaran yang cukup besar untuk pertanian yaitu 17 persen,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh saat Rapat Kerja dengan Menteri
DPD RI Akan Gelar Seminar Pencegahan KKN Pada Penyelenggaraan Pemda 21 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menyelenggarakan Seminar Nasional pada Senin, (24/02/2020). Seminar yang bertemakan “Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah” akan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, pukul 10.00 WIB.  Kegiatan Seminar yang diinisiasi oleh DPD RI ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dae
Rapat Kerja BAP DPD RI dengan Gubrnur Sulsel HM. NURDIN ABDULLAH dan jajarannya dg mengundang Unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, LSM dan unsur media 21 Februari 2020
Makassar, dpd.go.id - BAP DPD RI melakukan Rapat Kerja  dengan Gubernur Sulsel HM. NURDIN ABDULLAH dan jajarannya dg mengundang Unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, LSM dan unsur media. Kunjungan kerja yg dilaksanakan paa tanggal 20 s.d. 22 Feb 2020 ini dilaksanakan dalam rangka mendorong akuntabilitas publik  pemerintahan daerah dan pengumpulan data terkait pengaduan masyarakat. Menurut data yg kami peroleh, Ombudsman RI melakukan penelitian di 10 kota di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Survey
Komite II DPD RI Dorong Kementerian Perhubungan Selesaikan Program Kerja Prioritas 2020 19 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI dorong Kementerian Perhubungan fokus menyelesaikan Program Kerja Prioritas Tahun 2020. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah mengembangkan dukungan kepada destinasi pariwisata super prioritas. Hal itu tertuang dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Perhubungan RI membahas Program Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020, di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, (19/2). Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin pada kesempatan tersebut mengapresiasi program K


LIVE STREAM