Krisis Kehutanan Picu Banjir di Banten, Ade Yuliasih Soroti Kesiapan SDM ATR/BPN

26 Januari 2026 oleh admin

JAKARTA, dpd.go.id – Anggota Komite I DPD RI dari Provinsi Banten Ade Yuliasih menyoroti dampak serius kerusakan kawasan hutan yang memicu banjir di berbagai wilayah Banten, sekaligus mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penerapan sertifikat tanah elektronik.

Hal tersebut disampaikan Ade dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Kementerian ATR/BPN RI dan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Ade mengungkapkan bahwa banjir yang melanda Banten, khususnya di Kabupaten Serang, telah berdampak luas. Sedikitnya 19 kecamatan terdampak akibat kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar, aktivitas galian C, dan tambang emas ilegal. Lemahnya pengawasan kawasan hutan dinilai memperparah dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

“Karena ketika banjir terjadi, persoalannya bukan hanya rumah yang terdampak, tetapi juga bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mencari makan saja sulit dalam situasi banjir,” ungkapnya.

Selain persoalan lingkungan, Ade juga menyoroti pelaksanaan program sertifikat tanah elektronik yang dinilai belum diimbangi dengan kesiapan SDM di lingkungan ATR/BPN. Ia menyebut masih ditemukannya ketidaksesuaian data pertanahan, kesalahan pemetaan, serta lamanya proses pelayanan peralihan hak.

“Hal ini saya alami secara langsung. Oleh karena itu, saya belum yakin penyelesaian konflik agraria dapat berjalan optimal apabila kesiapan SDM di Kementerian ATR/BPN belum memadai. Solusi harus dimulai dari penguatan SDM,” tegasnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa bencana alam harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan dan pertanahan. Kementerian Kehutanan RI berkomitmen memperkuat pengawasan melalui penambahan personel polisi hutan, pemanfaatan teknologi pemantauan kawasan, serta integrasi data dan peta dalam satu platform terpadu.