03- Edisi 1-15 Februari 2024 - MK Pertanyakan Mengapa Peran DPD RI Diabaikan?

15 Februari 2024 , oleh admin

Sebagai salah satu lembaga perwakilan di tingkat nasional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki peran yang seharusnya strategis dalam pembentukan kebijakan dan legislasi yang berdampak pada daerah. Namun, dalam praktiknya, peran serta DPD RI dalam proses legislasi seringkali terabaikan. Pengabaian terhadap peran DPD RI ini mencerminkan ketidak seimbangan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, di mana DPR dan pemerintah cenderung mendominasi tanpa memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi DPD RI. Hal ini mengakibatkan terbatasnya representasi kepentingan daerah dalam kebijakan nasional, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama DPD RI. Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada DPD RI oleh undang-undang juga menambah kompleksitas masalah, karena meskipun DPD RI memiliki hak untuk mengajukan pertimbangan dan saran, tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa masukan tersebut diakomodasi dalam proses pembuatan keputusan.

Majalah Terkait

Edisi XX 1 -15 Oktober 2025 21 Tahun Kiprah DPD RI

17 November 2025 , oleh mediadpd

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI). Tahun ini, DPD RI yang lahir dari reformasi, telah memasuki usia yang ke-21 tahun. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 ini, mengusung tema “Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju”.

Edisi XIX 16 - 30 September 2025 Senator Peduli Ketahanan Pangan

17 November 2025 , oleh mediadpd

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap isu strategis asional. Salah satunya dengan mencanangkan gerakan Senator Peduli Ketahanan Pangan, sebuah inisiatif yang lahir untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan berkelanjutan. Gerakan ini bukan sekadar seruan, tetapi bentuk komitmen nyata senator untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mengawal program pemerintah agar sampai ke daerah dengan pendekatan yang lebih membumi.

Edisi XVII 16 -30 Agustus 2025 DPD RI Dorong Pemerataan Pembangunan Daerah

22 Oktober 2025 , oleh mediadpd

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menegaskan peran strategisnya sebagai representasi daerah dengan mengangkat isu paling mendesak: ketimpangan pembangunan. Fakta-fakta yang ditemukan para senator saat menyerap spirasi masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi. Kesenjangan ini bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperlebar jurang ketidakadilan antardaerah.

Edisi XVIII 1 - 15 September - RAPBN 2026 DANA TKD KEMBALI DIPANGKAS

22 Oktober 2025 , oleh mediadpd

Pemerintah menegaskan, langkah pemangkasan TKD merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo. Menurutnya, belanja TKD selama ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintahan yang saya pimpin mendorong efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tepat sasaran. Ke depan, TKD bukan lagi satu-satunya instrumen pemerataan,” tegas Prabowo di hadapan anggota parlemen.

Edisi XVI 1 -15 Agustus 2025 Heboh Beras Oplosan, Butiran Putih Yang Ternoda

30 September 2025 , oleh mediadpd

“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,” tegas Sultan B Najamudin. Lebih jauh, Sultan mengusulkan dua pengawas pemerintah ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta. Gagasan ini sederhana, tapi efektif untuk mencegah manipulasi kualitas dan takaran.

Sampaikan Aspirasi
Laporkan Pengaduan