Informasi Seputar Kegiatan di DPD RI
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
07 Agustus 2023 , oleh admin
Berbagai permasalahan umum dalam pengelolaan dana desa sudah menjadi perhatian khusus bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI selama ini. Bahkan dalam kunjungan DPD RI ke berbagai daerah ditemukan banyak fakta terkait Kepala desa yang menginginkan desanya tetap berstatus desa berkembang agar mudah bagi desa tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah. Atas temuan tersebut, DPD RI dalam perannya melakukan pengawasan anggaran meminta agar pengawasan pengelolaan dana desa terintegrasi antara pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH).
17 November 2025 , oleh mediadpd
Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI). Tahun ini, DPD RI yang lahir dari reformasi, telah memasuki usia yang ke-21 tahun. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 ini, mengusung tema “Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju”.
17 November 2025 , oleh mediadpd
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap isu strategis asional. Salah satunya dengan mencanangkan gerakan Senator Peduli Ketahanan Pangan, sebuah inisiatif yang lahir untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan berkelanjutan. Gerakan ini bukan sekadar seruan, tetapi bentuk komitmen nyata senator untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mengawal program pemerintah agar sampai ke daerah dengan pendekatan yang lebih membumi.
22 Oktober 2025 , oleh mediadpd
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menegaskan peran strategisnya sebagai representasi daerah dengan mengangkat isu paling mendesak: ketimpangan pembangunan. Fakta-fakta yang ditemukan para senator saat menyerap spirasi masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi. Kesenjangan ini bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperlebar jurang ketidakadilan antardaerah.
22 Oktober 2025 , oleh mediadpd
Pemerintah menegaskan, langkah pemangkasan TKD merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo. Menurutnya, belanja TKD selama ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintahan yang saya pimpin mendorong efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tepat sasaran. Ke depan, TKD bukan lagi satu-satunya instrumen pemerataan,” tegas Prabowo di hadapan anggota parlemen.
30 September 2025 , oleh mediadpd
“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,” tegas Sultan B Najamudin. Lebih jauh, Sultan mengusulkan dua pengawas pemerintah ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta. Gagasan ini sederhana, tapi efektif untuk mencegah manipulasi kualitas dan takaran.
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
