Informasi Seputar Kegiatan di DPD RI
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
15 Desember 2023 , oleh admin
Tepat di hari Pahlawan 10 November 2023, terjadi sebuah peristiwa penting di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ke-9 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), membacakan dan menyerahkan Maklumat Dewan Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR RI. Acara ini dihadiri oleh 1.349 elemen rakyat, menandai momen krusial dalam perjalanan konstitusi Indonesia.
Maklumat yang dibacakan oleh Try Sutrisno ini berisi desakan kepada MPR RI untuk menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal yaitu mengembalikan sistem bernegara Indonesia sesuai dengan rumusan pendiri bangsa yang terkandung dalam UUD 1945 naskah asli, sebelum dilakukannya serangkaian amendemen antara tahun 1999 hingga 2002. Hal ini menunjukkan keinginan kuat untuk kembali ke dasardasar konstitusional negara.
22 Oktober 2025 , oleh mediadpd
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menegaskan peran strategisnya sebagai representasi daerah dengan mengangkat isu paling mendesak: ketimpangan pembangunan. Fakta-fakta yang ditemukan para senator saat menyerap spirasi masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi. Kesenjangan ini bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperlebar jurang ketidakadilan antardaerah.
22 Oktober 2025 , oleh mediadpd
Pemerintah menegaskan, langkah pemangkasan TKD merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo. Menurutnya, belanja TKD selama ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintahan yang saya pimpin mendorong efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tepat sasaran. Ke depan, TKD bukan lagi satu-satunya instrumen pemerataan,” tegas Prabowo di hadapan anggota parlemen.
30 September 2025 , oleh mediadpd
“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,” tegas Sultan B Najamudin. Lebih jauh, Sultan mengusulkan dua pengawas pemerintah ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta. Gagasan ini sederhana, tapi efektif untuk mencegah manipulasi kualitas dan takaran.
18 September 2025 , oleh mediadpd
Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan tata ruang di berbagai daerah justru kian kompleks. Alih-alih menyederhanakan regulasi dan mempercepat investasi, implementasinya malah memicu kebingungan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
18 September 2025 , oleh mediadpd
Dalam pertimbangannya MK menilai bahwa pemisahan tersebut bertujuan menyederhanakan proses pagi pemilih, meningkatkan kualitas demokrasi serta menjamin hak konstitusional warga dalam memilih secara jernih dan proporsional. Namun, meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, respon dari kalangan politisi, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukan adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam. Dalam konteks ini, DPD RI menegaskan peran pentingnya untuk memastikan suara daerah tidak tenggelam dalam hiruk pikuk nasional.
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
