18 September 2025 , oleh mediadpd

Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan tata ruang di berbagai daerah justru kian kompleks. Alih-alih menyederhanakan regulasi dan mempercepat investasi, implementasinya malah memicu kebingungan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

18 September 2025 , oleh mediadpd

Dalam pertimbangannya MK menilai bahwa pemisahan tersebut bertujuan menyederhanakan proses pagi pemilih, meningkatkan kualitas demokrasi serta menjamin hak konstitusional warga dalam memilih secara jernih dan proporsional. Namun, meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat, respon dari kalangan politisi, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukan adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam. Dalam konteks ini, DPD RI menegaskan peran pentingnya untuk memastikan suara daerah tidak tenggelam dalam hiruk pikuk nasional.

17 September 2025 , oleh mediadpd

Keputusan penting dan bersejarah diumumkan dari Istana melalui rapat terbatas virtual pada Selasa, 17 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan bahwa empat pulau yang selama ini menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Aceh.

17 September 2025 , oleh mediadpd

Anggota DPD RI dari dapil Maluku Utara, Graal Taliawo, dalam pernyataannya melalui Antara.com, pada 20 Mei 2025, Kekhawatiran masyarakat bukan sekadar desas-desus. Hasil tangkapan berkurang drastis, dan kesehatan mulai terganggu. Krisis ekologis ini tak hanya soal pencemaran air. Perambahan hutan mangrove yang dilakukan untuk membuka lahan tambang memperburuk kondisi pesisir. Akar-akar bakau yang dulunya menahan abrasi dan menjadi tempat bertelur biota laut kini digantikan tumpukan batu dan alat berat. Ekosistem terganggu, ketahanan pangan mulai goyah, dan satwa endemik seperti burung mamoa terancam punah.

04 Juli 2025 , oleh admin

DPD RI memandang situasi ini sebagai peringatan keras. Ketika industri besar meninggalkan Indonesia dan ribuan pekerja dirumahkan, maka yang paling terpukul adalah daerah. Tak hanya kehilangan pemasukan dan aktivitas ekonomi, daerah juga menanggung beban sosial akibat meningkatnya pengangguran. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas menjadi ketimpangan, urbanisasi tak terkendali, hingga meningkatnya potensi kriminalitas. DPD RI mendorong pemerintah untuk segera merancang kebijakan penyelamatan industri padat karya dan berorientasi pada peningkatan ekspor produk. DPD RI juga mendorong penguatan program reskilling dan upskilling bagi korban PHK, agar mereka memiliki keterampilan baru dan siap kerja. Pemerintah daerah bersama DPD RI dapat mengembangkan balai pelatihan kerja berbasis potensi lokal, seperti pertanian modern, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan begitu, pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak menjadi beban, namun bisa kembali produktif di sektor baru. PHK massal adalah sinyal bahwa kita membutuhkan arah baru dalam kebijakan ketenagakerjaan dan industri nasional. Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya kehilangan penghidupan. DPD RI siap menjadi jembatan aspirasi daerah dalam mendorong kebijakan yang lebih adil dan berpihak, agar Indonesia tak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh menghadapi krisis yang terus bergulir.