EN

ID

12 - Edisi Desember 2023 - Maklumat Presidium Konstitusi: SEGERA KEMBALI KE UUD 1945 ASLI!

2023-12-15 05:23:00Z , oleh admin

Tepat di hari Pahlawan 10 November 2023, terjadi sebuah peristiwa penting di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ke-9 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), membacakan dan menyerahkan Maklumat Dewan Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR RI. Acara ini dihadiri oleh 1.349 elemen rakyat, menandai momen krusial dalam perjalanan konstitusi Indonesia.

Maklumat yang dibacakan oleh Try Sutrisno ini berisi desakan kepada MPR RI untuk menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal yaitu mengembalikan sistem bernegara Indonesia sesuai dengan rumusan pendiri bangsa yang terkandung dalam UUD 1945 naskah asli, sebelum dilakukannya serangkaian amendemen antara tahun 1999 hingga 2002. Hal ini menunjukkan keinginan kuat untuk kembali ke dasardasar konstitusional negara.

Majalah Terkait

09 - Edisi 1 - 15 Mei 2024 - KPU TETAPKAN HASIL PILPRES 2024 - LANYALLA : PRABOWO PATRIOT SEJATI

2024-05-21 03:21:00Z , oleh admin

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik keputusan KPU RI tersebut dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan dan bergotong royong demi melanjutkan pembangunan negara. Ia menyerukan kepada semua pihak yang bersengketa dalam Pilpres 2024 untuk menerima keputusan tersebut, mengingat proses telah melewati sidang PHPU di MK. Dirinya memberikan apresiasi kepada Prabowo yang telah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk pesaingnya dari nomor urut 01 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD), serta rekan-rekan di kalangan pers.

08 - Edisi 16 - 30 April 2024 - MANFAATKAN MOMEN LEBARAN USAI PEMILU 2024

2024-05-02 02:40:00Z , oleh admin

Hari Raya IdulFitri 1445H diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional, mengingat hari raya kali ini bertepatan dengan rangkaian Pemilu 2024. Selama periode pemilihan, perbedaan pilihan politik membagi masyarakat ke dalam berbagai kelompok, terutama diantara pendukung tiga pasangan calon presiden utama. Segenap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum IdulFitri sebagai ajang mempererat tali persaudaraan, memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kohesi antar semua lapisan masyarakat.

07 - Edisi 1-15 April 2024 - UU DKJ DISAHKAN: NGAWUR PILKADA SATU PUTARAN

2024-05-02 02:27:00Z , oleh admin

Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjamin pemilihan Gubernur DKJ akan tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, namun hanya dalam satu putaran. Kebijakan satu putaran pemilihan Gubernur ini mengundang protes dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Aturan satu putaran pemilihan tidak seharusnya mengeleminasi opsi pemilihan dua putaran yang ada. Sistem pemilihan satu putaran dapat menimbulkan ketidakpuasan dikalangan masyarakat. Bahkan Gubernur yang terpilih melalui sistem satu putaran mungkin tidak mendapat dukungan mayoritas DPRD akibat koalisi politik yang minim.

04- Edisi 15-29Februari 2024 - Dikecam DPD RI: Ada Pinjol Masuk Kampus

2024-02-29 04:22:00Z , oleh admin

Di tengah maraknya kasus masyarakat yang terjerat hutang pinjaman online (pinjol) hingga ada yang berujung pada tragedi bunuh diri, keputusan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membuka pintu bagi perusahaan jasa keuangan non-bank ini menimbulkan kontroversi. Kampus bergengsi di Indonesia tersebut kini menjadi buah bibir publik, terutama di media sosial X, karena menawarkan mekanisme pembayaran biaya kuliah yang mirip dengan skema pinjol. Menanggapi fenomena ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menekankan perlunya mengubah paradigma pendidikan sebagai investasi, yang secara otomatis akan menyelesaikan berbagai persoalan pelik dunia pendidikan Indonesia. Masuknya praktik pinjol ke lingkungan pendidikan tinggi, tempat di mana nilai-nilai luhur bangsa seharusnya dipupuk, dianggap akan merusak tatanan nilai tersebut. Pinjol masuk kampus sebagai bagian dari disrupsi industri keuangan digital yang harus disikapi dengan bijak. DPD RI secara khusus menyoroti absensi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam konteks ini, yang seharusnya berperan aktif mendistribusikan beasiswa dan pembiayaan pendidikan murah bagi mahasiswa Indonesia.

03- Edisi 1-15 Februari 2024 - MK Pertanyakan Mengapa Peran DPD RI Diabaikan?

2024-02-15 04:05:00Z , oleh admin

Sebagai salah satu lembaga perwakilan di tingkat nasional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki peran yang seharusnya strategis dalam pembentukan kebijakan dan legislasi yang berdampak pada daerah. Namun, dalam praktiknya, peran serta DPD RI dalam proses legislasi seringkali terabaikan. Pengabaian terhadap peran DPD RI ini mencerminkan ketidak seimbangan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, di mana DPR dan pemerintah cenderung mendominasi tanpa memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi DPD RI. Hal ini mengakibatkan terbatasnya representasi kepentingan daerah dalam kebijakan nasional, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama DPD RI. Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada DPD RI oleh undang-undang juga menambah kompleksitas masalah, karena meskipun DPD RI memiliki hak untuk mengajukan pertimbangan dan saran, tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa masukan tersebut diakomodasi dalam proses pembuatan keputusan.

Sosial Media

Ikuti Official Akun Sosial Media

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Unduh Sekarang

Aplikasi Mobile Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia

TEMUKAN KAMI

© Official website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024