EN

ID

Siaran Pers

Rabu, 16 Maret 2022 12.58.01

Harga Minyak di atas Asumsi Makro APBN, LaNyalla Minta Pemerintah...

SURABAYA, dpd.go.id - Imbas konflik di Timur Tengah menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. Hal itu menjadi perhatian tersendiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Akibatnya subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. Sejumlah ekonom menilai kenaikan harga BBM Subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama. “Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Karena timing waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah. Karena Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” tukas LaNyalla, Selasa (16/4/2024). Dikatakan LaNyalla momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. “Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” imbuhnya. LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui kementerian keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama. “Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya. (*)

Humas Selasa, 16 April 2024 14.11.00

Datangi Open House Prabowo, LaNyalla: Silaturahmi dan Nostalgia Saat di...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berserta istri dan anak, mendatangi open house di rumah Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024) petang. LaNyalla beserta keluarga disambut langsung Prabowo Subianto. Tampak ikut menyambut Titiek Soeharto yang juga hadir di Kertanegara. Kedua keluarga itu pun berfoto bersama sambil berbincang. “Silaturahmi sekaligus nostalgia saja, karena saya sejak tahun 2009 berkhidmat di Partai Gerindra. Bahkan saya terlibat di timses nasional Pilpres 2014, saat Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Jadi di sini nostalgia juga ketemu teman-teman lama yang dulu sama-sama,” tukas LaNyalla kepada media. LaNyalla memang pemegang Kartu Anggota Partai Gerindra yang diterbitkan pada 29 Juli 2009, setahun setelah Gerindra didirikan. KTA tersebut ditandatangani (saat itu, red) oleh Ketua Umum Suhardi dan Sekjend Ahmad Muzani. Namun di tahun 2019 LaNyalla memilih menjadi calon legislatif dari unsur Perseorangan di DPD RI. Seperti diketahui publik, LaNyalla memilih maju sebagai calon anggota DPD RI setelah Partai Gerindra tidak mengusung dirinya sebagai calon gubernur dalam pilkada Jawa Timur 2018 silam. Namun LaNyalla mengaku bersyukur, karena ternyata setahun kemudian Allah SWT menakdirkan dirinya menjadi Ketua DPD RI. Ia pun mengaku sudah melupakan soal pencalonan Gubernur Jatim saat itu, karena dirinya fokus dengan tugas dan amanat sebagai Ketua Lembaga Negara yang harus memperjuangkan kepentingan daerah dalam koridor kebangsaan. “Tidak ada masalah. Sejak saya menjadi Ketua DPD RI, saya beberapa kali bertemu Pak Prabowo di acara kenegaraan, baik di Istana Presiden maupun di acara Sidang Tahunan MPR di komplek Parlemen Senayan,” imbuhnya. Sebelum open house di kediaman Prabowo, LaNyalla beserta istri dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan istri juga telah bertemu Prabowo dan Putranya Didit Hediprasetyo, saat menghadiri Open House Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu pagi. (*)

Humas Kamis, 11 April 2024 08.31.00

Rekomendasi BULD DPD RI: Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan...

Jakarta, dpd.go.id - Ketahanan pangan menjadi sasaran pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI). Untuk itu, BULD DPD RI merekomendasikan rekonstruksi legislasi dan perbaikan tata kelola ketahanan pangan di daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan daerah dengan indikator penilaian melalui peraturan daerah yang mengatur ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BULD DPD RI, Lily Amelia Salurapa pada Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Jumat (5/4/2024). "Kami merekomendasikan agar dilakukan rekonstruksi legislasi untuk mengatasi dampak bagi daerah, atas perubahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang," tutur Lily. Dalam sidang tersebut dirinya menambahkan, BULD DPD RI juga mendorong pemerintah agar mengambil kebijakan pangan yang lebih mengedepankan pendekatan kewilayahan. Melalui mekanisme bottom-up. "Tujuan mekanisme bottom-up adalah agar mengoptimalkan sektor pertanian dan serta meningkatkan program, strategi diluar sektor pertanian dan mendorong sistem tata kelola multi-level yang memperkuat koordinasi pusat-daerah, lanjut senator asal Sulawesi Selatan itu. Sementara itu, sidang paripurna tersebut juga menerima laporan hasil tindak lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terhadap permasalahan masyarakat Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan PT. PLN (persero) atas pembangunan PLTU menghasilkan 6 (enam) point komitmen yang harus disepakati oleh para pihak. "Pada kesepakatan tanggal 23 November 2023 para pihak berkomitmen akan menaati dan merealisasikan kesepakatan maksimal 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani yaitu terakhir realisasi pada 23 Mei 2024," kata Wakil Ketua I BAP DPD RI, Evi Apita Maya. Evi menjelaskan untuk masa sidang berikutnya BAP DPD RI akan menindaklanjuti terkait proses pembangunan PLTU tahap II serta tinjauan ke lapangan atas realisasi 6 (enam) komitmen yang telah disepakati. "DPD RI juga mendorong semua unsur masyarakat Provinsi Bali agar dapat bersama-sama memantau proses realisasi. Adapun rekomendasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan kewenangan DPD RI," sambung Evi yang juga merupakan Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat. Sidang paripurna hari ini juga menerima penyerahan laporan tugas dari alat kelengkapan lain yang tidak mengambil keputusan, diantaranya penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang saat ini dalam tahapan inventarisasi materi.*hes

Humas Jumat, 05 April 2024 20.07.00

Komite IV DPD RI Minta RPJPN 2025-2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite IV DPD RI meminta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 harus mampu membuat pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa lebih berkembang. Hal tersebut bertujuan agar mengurangi kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Pulau Jawa, dan wilayah di luar Jawa. "RPJPN harus mampu membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa menjadi lebih berkembang secara signifikan melalui investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih," ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana saat Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4/24). Komite IV DPD RI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan program serta finansial kepada pemerintah daerah, sehingga RPJPN 2025-2045 dapat terimplementasi dengan baik di daerah. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan dengan serius sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkesinambungan agar alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) minimal seimbang dengan alokasi anggaran untuk belanja Pemerintah Pusat. "Pemerintah mesti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola TKD, khususnya bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA)," harap senator asal Jambi ini. Di sisi lain, Komite IV DPD RI memandang pemerintah sepatutnya melanjutkan program wajib belajar dengan meningkatkan lama waktu wajib belajar 15 tahun (setingkat vokasi D-III). Tentunya program itu harus disertai dengan dukungan anggaran berupa pendidikan gratis untuk seluruh siswa dan mahasiswa. "Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar alokasi anggaran pendidikan kedepan dapat lebih difokuskan pada pendidikan gratis pada siswa/mahasiswa, peningkatan kesejahteraan guru/dosen, serta pemerataan pendidikan," pungkas Elviana. Pada laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI, Elvina kembali menjelaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). DPD RI mencatat bahwa seharusnya pemerintah memastikan dukungan anggaran bagi UMKM yang tersebar di berbagai K/L, sehingga benar-benar digunakan sebagai sarana untuk peningkatan pemberdayaan dan percepatan UMKM. "Kita berharap UMKM bisa naik kelas sehingga mampu melebarkan jangkauan pasar dan menembus persaingan di pasar global," harapnya. Ia juga mendorong pemerintah agar mengubah paradigma UMKM di Indonesia yang selama ini hanya bersifat survival (bertahan hidup) untuk menghidupi keluarga, menjadi UMKM sebagai bagian dari industri yang terhubung dengan supply chain. Hal ini berguna untuk memperkuat peran UMKM, dalam perekonomian Indonesia melalui penyediaan sarana industri bagi UMKM. "Kami juga mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas kemudahan akses permodalan bagi UMKM melalui berbagai platform kredit serta meningkatkan keterlibatan lembaga penjamin kredit (Jamkrindo/Jamkrida, Askrindo) untuk memastikan UMKM yang feasible namun tidak bankable mendapatkan jaminan," kata Elviana.(*)

Humas Jumat, 05 April 2024 19.46.00

Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu...

Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI beri rekomendasi dan catatan penting atas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma pada Sidang Paripurna ke-10 DPD RI Masa sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/4/2024). Filep melaporkan, melalui pengawasan Komite I menemukan banyak permasalahan yang terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan juga persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, ditemui juga adanya penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik, serta pelanggaran kampanye dan masa tenang, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri maupun penyelenggara pemilu. Masih juga marak praktik money politics (politik uang) yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu. "Perlu dilakukan revisi atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024," tutur Filep. DPD RI sebagai lembaga negara yang mewakili daerah berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan bersinergi dengan KPU Daerah, Bawaslu Daerah dan para penegak hukum demi terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 dan asas LUBER JURDIL. "Belum lagi masih ada persoalan pada aspek keamanan aplikasi sirekap, kesalahan dalam mengkonversi foto dokumen hasil perhitungan suara, dan sulitnya akses masih terjadi," ucap Filep. Pada masa sidang ini, Komite I DPD RI telah terlibat aktif dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara tripartit melalui Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah dilaksanakan secara marathon pada tanggal 13,14,15 dan 18 Maret 2024 hingga disahkan menjadi Undang-Undang. "Komite I mengikuti seluruh tahapan Pembahasan RUU DKJ tersebut mulai dari Rapat Panja, Timmus dan Timsin serta Rapat Kerja Putusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI," lanjutnya. Filep melanjutkan, pada masa sidang ini Komite I juga telah melakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Komite I juga terlibat pada pembahasan Tripartit terkait 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten Kota di Komisi II DPR RI. "Harapannya melalui revisi UU Pemda akan dapat mendudukkan kembali marwah otonomi daerah, khususnya otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab," tukas Filep. Menutup laporan, Anggota DPD RI asal Papua Barat tersebut menyampaikan tema reses Komite I yaitu pengawasan terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. "Demikian laporan Komite I ini kami sampaikan," pungkasnya. (*mas).

Humas Jumat, 05 April 2024 19.32.00

Lulusan Ma’had Aly bisa daftar CNPS, Senator Asal DIY Apresiasi...

dpd.go.id - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 akan segera dibuka. Di antara yang menarik dicermati adalah tentang kesepakatan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Kedua Menteri tersebut bersepakat untuk memberikan kesempatan bagi lulusan pondok pesantren, khususnya pada jenjang Ma’had Aly, untuk mengikuti seleksi CPNS pada formasi penyuluh agama di bawah Kementrian Agama. “Kami bersepakat untuk memberi kesempatan alumni Ma’had Aly bisa mendaftar CPNS. Ini merupakan rekognisi pemerintah atas kualitas dan kompetensi lulusan Pesantren,” ungkap Menag RI Yaqut Cholil Qoumas. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mengaku senang dengan berita tersebut dan mengapresiasi kebijakan tersebut. “Alhamdulillah. Ini kabar bagus, dan sesuai dengan amanat UU Pesantren tahun 2019. Tentu saja ini menjadi peluang yang baik bagi lulusan pesantren. Kami mengapresiasi kebijakan ini. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para alumni,” kata anggota Komite I DPD RI tersebut dalam keterangan tertulis kepada media, pada Rabu (03/04/2024). Kendati demikian, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut memberikan saran agar Ma’had Ali dan Kemenag mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, Ma’had Aly diharapkan tidak saja mengajarkan keilmuan agama, tetapi juga membekali mahasiswanya dengan wawasan keilmuan, keterampilan berbahasa asing non-Arab, dan penguasaan teknologi informasi (IT). “Membekali mahasiswa Ma’had Aly dengan IT di zaman sekarang ini menjadi tuntutan. Karena lulusannya diharapkan bisa masuk ke berbagai profesi, termasuk di lingkungan ASN. Di sisi lain, perlu juga mahasiswa dibekali dengan wawasan keilmuan umum, tidak hanya keilmuan agama. Tentu porsinya tidak banyak. Hanya sebagai bekal. Jadi selain memiliki keilmuan agama yang mumpuni, mahasiswa Ma’had Aly juga memiliki keterampilan yang lain. Kalau dulu santri diajari bertani, sekarang ini sawahnya sudah menjadi virtual, maka bekalnya harus beda,” jelas pria yang juga anggota MUI Pusat tersebut. Penguasaan IT dan keterampilan lainnya, menurut Gus Hilmy, menjadi hal penting karena menjadi bagian dari persaingan yang sehat. Jangan sampai mahasiswa Ma’had Aly kalah dengan yang lain karena tidak bisa mengoperasi komputer saat tes berbasis computer atau CAT. “Konsekuensi dari bersaing ini adalah mahasiswa Ma’had Aly harus menguasai alat-alat pendukungnya. Mau balap sepeda masa tidak bisa naik sepeda? Jangan sampai kita dikalahkan oleh hal-hal yang tidak substansial. Biasanya banyak yang gugur di tahapan seleksi tertulis berbasis komputer. Padahal secara keilmuan sangat mumpuni,” ujar Gus Hilmy. Dengan keterampilan dan keilmuan yang dimiliki mahasiswa Ma’had Aly, kata Gus Hilmy, pada akhirnya bisa mendorong lulusannya tidak hanya mengisi peluang sebagai penyuluh agama, tapi bahkan peluang sebagai dosen di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Gus Hilmy juga mendorong kepada Kemenag agar kesempatan tersebut dibuka secara luas. “Kita juga perlu mengingatkan kepada pemerintah, bahwa standar kualitas lulusan Ma’had Aly sebenarnya bisa lebih dari sekadar penyuluh agama. Perlu juga dibuka lebar kesempatan mereka menjadi dosen dan peneliti di perguruan tinggi, utamanya bagi mereka lulusan Ma’had Ali yang sudah lulus S2,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Rabu, 03 April 2024 09.03.00

Komite IV DPD RI :”Pentingnya Zonasi Usaha untuk Dorong Pemberdayaan...

  dpd.go.id - Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM  RI membahas kondisi terkini UMKM  serta kinerja Kementerian Koperasi UKM. Rapat kerja pada 2 April 2024 ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si dan dihadiri segenap anggota Komite IV DPD RI. Dalam sambutannya, Elviana menyampaikan bahwa UMKM harus diberdayakan sebagai komponen utama dalam ekonomi masyarakat yang memiliki posisi, peran, dan potensi yang penting dalam mencapai struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan. "Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu menaikkan kelas UMKM ," ujarnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menjelaskan survei telah menyatakan hampir disemua sektor bisnis usaha, UMKM masih ekspansif, meskipun sedikit melambat dan UMKM tetap yakin usahanya akan terus ekspansif, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis yang menguat +6,9 poin. Selain itu kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah juga semakin tinggi sebagaimana Indeks Kepercayaan UMKM kepada Pemerintah yang menguat +5,6 poin, ungkap i dalam mengawali paparannya terkait kondisi UMKM terkini. “Kami mengidentifikasikan ada 3 isu strategis dalam pemberdayaan UMKM keterbatasan akses permodalan, keterbatasan akses pemasaran, dan kenaikan harga bahan baku,” ungkap Teten. “Kami perlu sampaikan juga bahwa realisasi Penyaluran KUR secara akumulatif (Tahun 2007- 2023) mencapai Rp1.751 Triliun yang disalurkan 56.792.237 debitur dan hingga saat ini tercatat 25,42 juta UMKM telah onboarding digital Melalui Gerakan Berubah Digital KemenKopUKM. Tercatat pula tahun 2023 nilai transaksi pembelian Produk UMK dalam sistem Katalog mencapai Rp275.7 Triliun” tambah Teten dalam paparan terkait kinerja UMKM.     Sukisman Azmy, Senator NTB menyoroti mengenai kualitas SDM pelaku UMKM. “Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pemberdayaan UMKM anatara lain keterbatasan skill, keterbatasan literasi umkm, lalu tingkat pendidikan pelaku UMKM yang rata-rata tamatan SD. Standar hasil produksi UMKM tergolong rendah karena kualitas SDM juga rendah,” tambahnya. Menanggapi paparan Menteri Koperasi UKM, Senator asal Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim berpendapat bahwa potensi UMKM di masa datang besar, sehingga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan menghadapi Indonesia Emas. “Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah persoalan modal yang dihadapi pelaku UMKM kemudian menjadi pendorong maraknya UMKM yang terjerat pinjol” kata Amirul Tamim. “Pemerintah perlu juga memberi perhatian bagi daerah-daerah yang merupakan tujuan wisata, dimana pemberdayaan UMKM terkendala oleh minimnya kunjungan wisatawan yang dikarenakan mahalnya harga tiket atau biaya transportasi ke daerah wisata,” tambah Amirul. Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta mengatakan butuh kolaborasi dan sinergi dengan berbagai kementerian tentang pemberdayaan UMKM. Maluku sendiri memiliki tantangan dalam mendistribusikan hasil UMKM ke luar provinsi, yang dikarenakan mahalnya biaya distribusi. “Lalu upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk menumbuhkan 1 juta wirausaha sebagaimana yang disampaikan dan indikator apa yang digunakan untuk UMKM bisa memperoleh program prioritas dari Kemenkop UKM,” tanya Novita.    Senator Aceh, Sudirman mengatakan UMKM saat ini belum terarah dalam zonasi bidang usaha, dqn membiarkan masyarakat bergerak sendiri tanpa tahu arah usahanya dan potensinya bagaimana” ungkap. “Kita harus buat zonasi usaha, mendesign agar UMKM dapat bergerak sesuai zonasi dan kultur daerah masing-masing. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM harus gencar dilakukan oleh Kementkop UKM," tegasnya.   Wakil Ketua Komite IV Elviana menyoroti penempatan pejabat pada dinas Koperasi UKM yang kebanyakan kurang kompeten. Personal pada jabatan Kadis Koperasi UKM harus orang yang kompeten dan memahami tata kelola koperasi UKM agar pemberdayaan UMKM dapat terealisasi secara optimal. “Kami melihat Potensi UMKM di daerah luar biasa, namun sentuhan dari stakeholders terkait masih sangat kurang, seperti apa koordinasi Kemenkop UKM ini dengan PT.PNM, BRI dan lembaga lain yang terkait, lalu Pada program pengentasan kemiskinan ekstrem , ada 100 kab/kota prioritas, seharusnya dipetakan apa jenis usaha, dan kebutuhannya sehingga harapannya ke depan UMKM dapat diurus dan mendapat perhatian yang maksimal,” tambah Elviana.   Hadir Anggota Komite IV dari Dapil DKI, Prof. Jimmly Assidiq yang menyoroti implementasi ekonomi koperasi saat ini. “Ekonomi koperasi kita belum dipraktekkan sungguh-sungguh, Koperasi harus menjadi spirit dan paradigma ekonomi kedepan,  kelembagaan koperasi juga harus diperhatikan,” katanya.   Teten Masduki menanggqpi bahwa 99,9% pelaku ekonomi Indonesia adalah UMKM dan UMKM di Indonesia sifatnya survival, sifatnya hanya untuk menghidupi  keluarga. Tapi di negara lain, UMKM adalah bagaian dari industri. "UMKM kita disconnected dengan industri sehingga tidak terhubung pada supply chain dan Ini yang akan kita benahi,”  kata Teten paparnya. Di akhir rapat, disepakati bahwa Komite IV DPD RI dan Kemenkop UKM sepakat untuk bersinergi dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah.(*)

Humas Selasa, 02 April 2024 09.24.00

Dorong Stabilitas Harga: Komite II DPD RI Panggil Menteri Pertanian...

Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI mengundang Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Badan Pangan Nasional hingga Direktur Utama Perum Bulog untuk mendorong stabilitas harga pangan jelang hari raya Idulfitri 1445 H. "Kenaikan harga bahan pokok ini dapat memberikan dampak negatif jika tidak tertangani dengan baik, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan menjelang hari raya Idul Fitri," ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin bersama Ketua Komite II DPD RI Yorris Raweyai, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh dan Aji Mirni Mawarni saat membuka rapat kerja membahas ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1445H, di Gedung GBHN Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (2/2/2024). Komite II DPD RI melihat sejumlah komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan, bahkan sudah mulai dari beberapa waktu lalu. Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga tersebut disebabkan penurunan produksi beras akibat perubahan iklim yang ekstrim, diperparah dengan kenaikan harga pupuk. Kemudian untuk sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng curah terpantau mengalami kenaikan yang signifikan dalam 1 (satu) bulan terakhir. Bustami menjelaskan, kenaikan harga ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, kenaikan harga sejumlah komoditas menyebabkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen, kenaikan harga ayam tidak serta merta memberikan manfaat untuk peternak. "Oleh sebab itu, kami Komite II DPD RI perlu melakukan pembahasan yang komprehensif untuk mengevaluasi perkembangan harga pangan dengan stakeholder terkait," lanjut Bustami. Pada rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan produksi pangan turun di antaranya akibat volume produksi pupuk yang berkurang drastis dari periode tahun sebelumnya, dan juga adanya iklim ekstrim. Ia menjelaskan bahwa secara nasional, ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari sampai Desember 2024 mencukupi, selain itu beberapa komoditas pangan yang berpotensi impor pada tahun 2024 adalah beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir. "Kami bergerak cepat melalui rapat terbatas, mencari solusi terbaik, di antaranya alokasi pupuk, optimalisasi lahan, dengan percepatan mekanisasi alat pertanian modern untuk mempercepat proses petanian, hal ini sudah dianggarkan," tutur Andi Amran. Menteri Andi Amran menambahkan, saat ini pemerintah mengambil langkah untuk memaksimalkan lahan pertanian yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk menggenjot produksi pangan. "Rencananya sudah dihitung ada sekitar 1 juta hektar di dalam dan luar Jawa disiapkan untuk menggenjot dan maksimalisasi produksi bahan pangan," tambahnya. Senada dengan itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga menambahkan beberapa langkah kementerian perdagangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang IdulfItri 1445H. Inflasi pangan relatif terkendali pada awal 2024 namun perlu diantisipasi kecenderungan secara historis inflasi yang meningkat pada periode Idul Fitri. Peningkatan harga tersebut didorong cuti bersama dan libur sekolah, kecenderungan konsumsi yang meningkat, dan daya beli yang menguat. "Inflasi pangan terkendali namun perlu diantisipasi akan meningkat pada periode ramadan karena konsumsi akan meningkat," ujar Jerry. Jerry menambahkan, perlu adanya penguatan koordinasi pemda bersama Perum Bulog, dengan mempertahankan HET bahan pangan di pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pada rapat koordinasi lintas K/L terkait sebelumnya pemerintah akan intensif melakukan pemantauan dan pengawasan. "Pemerintah juga akan mengintervensi pasar secara masif untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan, kemudian memastikan kelancaran distribusi dan komunikasi positif antar K/L terkait," imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-April 2024 dalam kondisi aman. Aksi yang dilakukan Bapanas dengan penyaluran beras SPHP dan komersial, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran jagung SPHP, Bantuan Pangan dan Koordinasi stabilisasi pangan selama HKBN bersamadengan K/L terkait. "Dari data dan proyeksi kami berkaitan dengan cadangan pemerintah meskipun ada penurunan tapi masih dalam kondisi aman," ucap Sarwo Edhi. Di saat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisnamukti menguraikan kondisi harga beras di pasaran umum sampai dengan Maret 2024. Saat ini Bulog mempunyai stok 1,1 juta ton tersebar di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas harga beras dan akan diperkuat dengan pembelian beras dalam negeri. "Kami segera meluncurkan program mitra tani memberikan dukungan program kementan mulai dari bibit, pupuk, pestisida dan alat pertanian untuk menggenjot produksi," kata Bayu. Pada rapat itu, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti banyaknya lahan pertanian yang sangat besar di luar Jawa, tetapi menjadi mangkrak karena tidak didukung oleh teknologi pertanian dan terutama saluran dan pengadaan irigasi dalam mendukung produksi pertanian. “Harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir terkait produksi pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, jangan sampai terulang masalah itu-itu saja,” pungkas Abdullah Puteh. (*mas)

Humas Selasa, 02 April 2024 09.04.00

KETUA KOMITE I DPD RI FACHRUL RAZI : “PILKADA ACEH...

Banda Aceh, dpd.go.id - Usai Pemilu serentak 2024 dihelat, pada 27 November tahun yang sama segera menyusul peristiwa ketatanegaraan penting lainnya yaitu Pilkada serentak. Irisan antara pelaksanaan Pemilu dan Pilkada memerlukan persiapan dan tenaga yang luar biasa besar, dan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu yang lalu harus dijadikan pembelajaran demi pelaksanaan Pilkada yang lebih baik. Untuk itu Komite I DPD RI, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan mendapatkan berbagai informasi serta penjelasan dari berbagai stakeholders terkait persiapan Pilkada serentak 2024. Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi dalam awal sambutannya berpesan kepada stakholders yang hadir bahwa Pilkada harus diamankan sesuai undang-undang. Duduk bersama Senator Fachrul Razi yaitu Asisten Pemerintahan Provinsi Aceh yang memaparkan bahwa Aceh sebagai daerah khusus/istimewa, maka Pilkada Aceh memiliki kekhususan yang berbeda dengan daerah lain. Seperti misalnya, ada parpol lokal sebagai pengusung dan uji baca Al Qur’an bagi calon. Sejauh ini, dalam rangka persiapan Pilkada telah dibentuk Panwaslih Pilkada 2024 berdasarkan UU Pemerintahan Aceh. Hibah Pilkada dari Pemda kepada penyelenggara, pengawas Pilkada dan pihak keamanan (TNI/Polda) juga sudah berjalan. Untuk hibah kepada KIP, totalnya berjumlah Rp. 184.425. 537.200 yang pada tahun 2023 telah dicairkan sebesar Rp. 73.770.214.880, dan tahun 2024 ini akan dicairkan sisanya sebesar Rp. 110.655.322.320,-. Pencairan tahun 2024 masih menunggu permohonan dari KIP Aceh. Selanjutnya, hibah kepada panwaslih sebesar Rp. 57.000.000.000,- dan Polda sebesar Rp. 16.000.000.000,-. Ketua KIP Aceh yang juga hadir menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh mengandung kekhususan yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Serangkaian Persiapan juga tengah berjalan saat ini. Sementara menurut Ketua Panwaslih Aceh, mengingat komisioner Panwaslih baru saja dilantik pada Februari 2024 yang lalu, maka sejauh ini yang baru dilakukan oleh pihaknya adalah menyusun RAB sebagai dasar biaya operasional Panwaslih Aceh. RAB akan segera disampaikan kepada Pj. Gubernur pada 2 April 2024. Selain itu, infrastruktur Kantor juga sudah disediakan oleh Pemerintah Aceh, dan saat ini juga tengah berlangsung perekrutan Panwaslih tingkat kab/kota. Sementara itu, dari perwakilan Kodam Iskandar Muda menyatakan, situasi Aceh pada umumnya kondusif. Kodam mengambil langkah-langkah bersama forkopimda untuk menjaga keamanan secara preventif menjelang pelaksanaan pilkada. Senada dengan perwakilan Kodam, Polda Aceh optimis dengan bantuan dan dukungan dari TNI, keamanan akan diwujudkan melalui perencanaan, intelijen dan pendekatan yang baik. Walaupun harus diakui, Pilkada Aceh mungkin akan sedikit panas tensinya, karena adanya unsur kepentingan lokal yang lebih tinggi. Melengkapi informasi dari stakeholders di atas, Kabinda Provinsi Aceh menyebut bahwa dalam pelaksanaan Pilkada yang perlu diantisipasi bersama adalah kebebasan berekspresi melalui media sosial dan penggunaan atribut-atribut yang berpotensi menimbulkan polemik. Di luar itu, prosedur tetap seperti monitoring dan pendalaman terhadap seluruh tahapan Pilkada dari mulai perekrutan komisioner Panwaslih, hingga penghitungan suara senantiasa dilakukan. Koordinasi juga dibangun bersama Polda, KIP, dan Panwas agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai harapan dengan meminimalisir ancaman, tantangan , hambatan dan gangguan (AGHT). Senator yang hadir juga turut mewarnai acara kunker. Misalnya, Senator Abdur Rahman Thaha menyoroti fantastisnya anggaran daerah yang digunakan untuk Pilkada Aceh. Dengan total 1 (satu) triliun lebih yang disedot dari kas APBD Provinsi dan Kab/Kota, anggaran sebesar ini bisa merugikan keuangan daerah. Oleh sebab itu, perlu dicari strategi untuk pelaksanaan Pilkada yang efektif. Sementara Senator Ajiep Padindang mencoba memberikan perspektif lain, bahwa mengingat Otonomi Khusus yang dimiliki Aceh, ke depan perlu dipikirkan bahwa pemilihan pemimpin-pemimpin Aceh harus menggunakan rule model berdasarkan syariat Islam. Menurutnya, kekhususan dalam memilih pemimpin daerah juga sudah ada dalam praktik di daerah lain misalnya di Yogyakarta Sultan otomatis menjadi Gubernur. Senator lainnya, M.Rakhman lebih menyoroti peranan KIP dan Panwaslih dalam penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi. Jangan sampai misalnya, terjadi kembali seperti Pemilu yang lalu, ada kesalahan berupa kelebihan sampai 70 ribu suara tetapi sanksinya tidak jelas. Senator Darmansyah juga menambahkan bahwa Pilkada harus dapat melahirkan pemimpin yang semakin berkualitas. Selain itu, jangan sampai terjadi pemimpin-pemimpin daerah tersandera oleh bohir-bohir yang menjadi sponsornya, sehingga pada akhirnya menjadi bumerang, harus memberikan privilege kepada mereka untuk mendapatkan izin-izin tertentu yang berujung kepada penggerusan sumber daya alam dan praktik-praktik korupsi. Kegiatan Kunker dalam rangka pengawasan UU Pilkada oleh Komite I DPD RI dilaksanakan pada hari Senin, 1 April 2024, di Kantor Pemerintah Provinsi Aceh. Acara dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bersama dengan Wakil Komite I H. Pangeran Syarif Bahasyim dan Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Aceh Stakeholder yang diundang antara lain, Kodam Iskandar Muda, Polda, Kajati, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, Kesbangpol, Bappeda, BKA, BPKA, Satpol PP, Karo Hukum, Karo Pem. Otda. Sementara Senator yang hadir adalah KH. Muhammad Nuh, Ir. Darmansyah Husein, Jialyka Maharani, Dr. Hj. Misharti, Dr. Abdul Rahman Thaha, Dr. Ajiep Padindang, H. M. Rakhman, H. Nanang Sulaiman, Maria Goreti, Asni Hafid, H. Asep Hidayat, dan Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa. Acara dimulai pukul 10:30 WIB dan selesai pada pukul 12:30 WIB.(*)

Humas Senin, 01 April 2024 20.31.00

KORPRI SETJEN DPD RI Salurkan Bingkisan di Tengah Kenaikan Harga...

JAKARTA, dpd.go.id – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). Dalam acara yang digelar di Gedung Setjen DPD RI ini, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban atas musibah yang dialami,” ucap Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. Kegiatan tersebut, lanjut Oni, merupakan salah satu program KORPRI yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang bekerja sama dengan dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan keringanan di tengah kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini,” imbuh Oni yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI ini. Dalam kesempatan yang sama, Penasehat KORPRI Setjen DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KORPRI tersebut. Kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahunnya tersebut dinilai dapat mempererat tali persaudaraan antar ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, terutama antarsesama anggota KORPRI. “Momen ini tepat untuk menunjukkan rasa dan kepedulian sesama anggota KORPRI melalui pemberian bingkisan yang sangat membantu, khususnya menjelang Idulfitri. Saya mengapresiasi KORPRI yang telah menginisasi dalam memberikan tali asih kepada ASN purna tugas sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih selama mengabdi dan berjasa di Setjen DPD RI,” ucap Rahman Hadi yang merupakan Sekretaris Jenderal DPD RI ini. Rahman Hadi juga berpesan kepada seluruh ASN di Setjen DPD RI untuk terus memberikan pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat dan negara sesuai dengan semangat pembentukan KORPRI. Tidak hanya kepada ASN yang masih aktif bekerja, Rahman Hadi juga berharap agar ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas juga dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. “Selamat memasuki purna tugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Purna tugas tidak berarti berhenti kontribusi, namun tetap dapat memberi nilai dan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan sosial di tempat kita berada,” pesannya.(*)

Humas Senin, 01 April 2024 14.11.00

Senator Petahana Apresiasi LaNyalla Membawa DPD RI Semakin Diperhitungkan ...

JAKARTA, dpd.go.id - Sejak dibentuk pada tahun 2004, nama DPD RI kurang dikenal masyarakat. Bahkan seolah tenggelam dan kalah pamor oleh nama besar DPR RI. Namun dalam 5 tahun terakhir, semenjak DPD RI diketuai oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, nama DPD RI mulai dikenal dan diperhitungkan. Untuk itulah para Senator petahana yang terpilih lagi sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029 sangat mengapresiasi LaNyalla dalam memimpin DPD RI dengan dinamikanya. Elviana, Senator wanita dari Jambi menilai eksistensi DPD RI itu tak lepas dari upaya LaNyalla yang begitu diangkat menjadi Ketua di tahun 2019, langsung menjalankan tugas dan fungsinya sebagai artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional. "Berbagai hal dilakukan Pak Ketua untuk menyelesaikan permasalahan daerah dengan gerak cepat dan taktis," ujar Elviana, saat buka bersama di kediaman Ketua DPD RI, di Jakarta, Sabtu (30/3/2024). Penilaian serupa disampaikan Fahira Idris, dari daerah pemilihan DKI Jakarta. LaNyalla, menurutnya, selalu mempunyai terobosan untuk mendapatkan solusi baik persolan daerah maupun bangsa. "Misalnya ketika DPD RI menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya harus disampaikan ke DPR RI, Pak Ketua tidak puas sampai di situ. Tetapi beliau kemudian mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, yaitu kementerian maupun instansi terkait, sehingga persoalan di lapangan cepat selesai. Bahkan beliau lapor langsung ke Presiden. Tentu inovasi-inovasi seperti itu bagus, patut diapresiasi dan harus dilanjutkan,” tukas dia. Melihat hal tersebut, Senator asal Bangka Belitung, Darmansyah Husein berharap lembaga DPD RI nantinya dikawal terus oleh LaNyalla sehingga tetap berjalan on the track. "Kami berharap besar agar Pak Ketua kembali menjadi motor utama dalam melanjutkan semua perjuangan yang telah kita jalankan. Tak bisa dipungkiri sejauh ini lembaga DPD RI menjadi lembaga yang mendapat apresiasi publik secara positif. Nama DPD RI juga semakin berkibar di kancah perpolitikan tanah air," ujar Darmansyah. Sementara itu dalam kesempatan tersebut LaNyalla menyinggung penguatan DPD RI dari sisi jumlah anggota yang menurutnya masih timpang. "Salah satu penguatan yang juga perlu, menurut saya soal jumlah anggota DPD RI yang saat ini hanya 136 anggota. Periode 2024-2029 menjadi 152 anggota dengan adanya tambahan 4 provinsi baru. Secara jumlah, sampai saat ini jumlah anggota DPD RI belum ideal. Karena idealnya adalah sepertiga anggota DPR RI, jadi seharusnya sekitar 193 anggota," tukas LaNyalla. Hadir dalam acara buka puasa antara lain Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Habib Said Abdurrahman (Kalteng), Aji Mirni Mawarni (Kaltim), Fahira Idris (DKI Jakarta), Darmansyah Husein (Babel), Fadel Muhammad (Gorontalo), Gede Ngurah Ambara (Bali), Elviana (Jambi), Sum Indra (Jambi), M Syukur (Jambi), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Abdullah Puteh (Aceh), Fachrul Razi (Aceh), Evi Apita Maya (NTB), Andi M Ihsan (Sulsel), Riri Damayanti (Bengkulu), Lili Amelia Salurapa (Sulsel), Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.(*)

Humas Sabtu, 30 Maret 2024 09.28.00

KOMITE IV DPD RI MENGAPRESIASI MASUKAN DAN SARAN MENGENAI RUU...

DENPASAR, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Focus Group Discussion (FGD) ke Universitas Udayana (UNUD), Bali, dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 pada Senin, 25 Maret 2024. Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes, Wakil Rektorat Universitas Udayana, dalam sambutannya mewakili Rektor Universitas Udayana menyatakan bahwa Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hal itu, menurutnya, daerah harus bergerak bersama dalam mencapai Indonesia sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan atau Indonesia Emas 2045. “Semangat dan tumbuh bersama untuk mencapai Indonesia emas selaras dengan visi Universitas Udayana,” ujarnya. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha, S.E., M.Si, dalam sambutannya mewakili Pj. Gubernur Bali, menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sudah mengajukan rancangan UU RPJPN 2025-2045 yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan 20 tahun mendatang. Lanjutnya, RPJPN 2025-2045 juga menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045. "Bali harus tumbuh lebih kuat dan stabil dalam kondisi yang tidak bisa kita prediksi kedepan. Saat ini Pemprov Bali sedang menyusun rancangan awal RPJPD 2025-2045. Penyusunan RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045 juga telah melalui tahapan konsultasi publik," tegasnya. Dr. Made Mangku Pastika, M.M, anggota Komite IV DPD RI sekaligus Koordinator Tim Kunker Komite IV DPD RI, dalam sambutannya RPJPN 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RPJPN menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional selama rentang waktu 20 tahun.Lebih lanjut, Senator Bali ini menuturkan, RPJPN juga menjadi arah dan pedoman bagi penyusunan RPJPD, RPJMN, dan RKP setiap tahunnya. “Penyusunan RPJPN selain memerlukan kesinambungan, juga kesesuaian antara visi dan misi RPJMN dengan arah pembangunan yang sinergis antar sektor, antar wilayah, nasional dan daerah, serta antar berbagai pemangku kepentingan,,” tandasnya. Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite IV DPD RI menuturkan lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia. Senator Provinsi Kalimantan Timur ini melanjutkan walaupun demikian, masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. "Oleh sebab itu dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045,” ucapnya. Guru Besar FISIP UNUD, Prof. Dr. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, mengucapkan seluruh konsepsi pembangunan itu bagus. Namun, dalam presentasinya, beliau menilai bahwa RPJPN 2025-2045 tidak berani secara tegas memilih fokus bidang pembangunan. "Pembangunan pada satu bidang saja dan usulannya adalah bidang kelautan. Alasannya, tidak ada negara di dunia yang mempunyai laut seluas Indonesia. Kemudian, agama menjadi landasan pembangunan ini," ucapnya. Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si., berujar mengenai beberapa kendala daerah terkait penyusunan RPJPN 2025-2045. RPJPN Imperatif ke Daerah dalam merumuskan 5 Sasaran Visi, beserta Indikator, baseline 2025 dan Target 2045. Terdapat indikator yang belum familier seperti Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), dan Indeks Modal Manusia. Selain itu, lanjutnya, terdapat penentuan target imperatif yang sangat optimis, seperti misalnya target kemiskinan sebesar 0,02 - 0,27 persen pada tahun 2025, dengan baseline 2,23 - 2,73 persen pada tahun 2025, dimana capaian kemiskinan Bali Tahun 2023 (Maret) sebebesar 4,25 persen. Dekan FISIP UNUD, Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si, memberikan pandangannya agar terdapat integrasi kearifan lokal dalam RPJPN 2025-2045. Setelah mencermati dokumen tersebut, beliau menyimpulkan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan sudah menjadi kewajiban etis dan sekaligus strategi yang cerdas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik. Amirul Tamim, Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan perhatiannya terhadap penyusunan dokumen perencanaan daerah. “RPJMD sebagai suatu naskah perencanaan yang bisa menjadi pedoman bagi kepala daerah. Pengalaman kita berotonomi (daerah) selama 20 tahun, setiap visi kepala daerah itu tidak nyambung dengan kepala daerah sebelumnya," ucapnya. Amirul menilai hal tersebut menjadi beban bangsa. "Kalau masih model begini kita menyusun perencanaan, apakah kita masih bisa optimis mencapai Indonesia Emas 2045?” tanyanya kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali. Rapat kunjungan kerja FGD ini ditutup oleh moderator dengan mengapresiasi seluruh masukan dan saran mengenai RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045. (*)

Humas Sabtu, 30 Maret 2024 08.44.00

Senator Terpilih 2024 Salut Ketua DPD RI Rendah Hati dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ada yang menarik pada acara buka puasa bersama antara Ketua DPD RI dengan beberapa Senator terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Para Senator terpilih itu mengaku salut dengan pribadi Ketua DPD RI yang menurut mereka sangat humble, rendah hati dan mau mendengar. Penilaian itu terungkap dari Larasati Moriska, Senator terpilih asal Kalimantan Utara dan Mananwir Paul Finsen Mayor, Senator terpilih asal Papua Barat Daya. Larasati yang merupakan Senator termuda mengaku bersyukur diterima dengan baik oleh Ketua DPD RI. "Beliau (Ketua DPD RI) pribadinya hangat dan humble. Kita yang muda-muda diterima dan didengar," kata Srikandi berusia 22 tahun tersebut saat ditemui usai buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jumat (29/3/2024). Senator yang karib disapa Barbie itu mengaku kaget, lantaran undangan buka puasa bersama dikirim langsung oleh Ketua DPD RI. "Saya sendiri kaget, Beliau langsung chat saya secara pribadi. Kami berkomunikasi dengan baik, di mana Beliau memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sebagai Senator baru," kata Larasati. Hal senada diungkapkan oleh Mananwir Paul Finsen Mayor, yang juga pemimpin adat Papua Barat Daya. Ia menilai Ketua DPD RI merupakan pemimpin yang mengayomi. "Beliau humble, rendah hati dan mau mendengar. Beliau merangkul seluruh kepentingan Nusantara. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan," ujar Paul. Sebagai Senator baru dari Tanah Papua, Paul mengaku semangat perjuangannya menyala begitu ia dirangkul oleh Ketua DPD RI. "Saya sebagai Senator dari Tanah Papua merasa Beliau perlu untuk terus didukung, untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Ini adalah silaturahmi dan konsolidasi untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa ini. Prioritas kami di Papua adalah kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan," tutur Paul. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI menilai ada tiga persoalan fundamental atau pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Dan, Senator asal Jawa Timur itu menilai hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab DPD RI yang perlu untuk diperjuangkan. "Ketiga persoalan itulah yang mengakibatkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang masih dirasakan oleh masyarakat di daerah," terang LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, dari pemetaan tersebut, ada tiga persoalan fundamental yang penyelesaiannya juga butuh langkah yang juga fundamental. Pertama adalah keadilan fiskal dalam hubungan pusat dan daerah. Dimana APBN yang diterima daerah di kisaran 30 persen. Sementara Pusat mengelola 70 persen. LaNyalla melanjutkan, sedangkan beban jumlah pegawai yang ditanggung pemda sebesar 78 persen sedangkan pusat hanya 22 persen. Ratio proporsi anggaran dengan beban urusan yang berbanding terbalik antara pusat dengan daerah pun disebut berimbas pada kapasitas pemda dalam memberikan layanan. "Penyelenggaraan kewajiban daerah menjadi lemah dan terbatas sehingga standar pelayanan minimal pemda rata-rata hanya mencapai 58% di provinsi dan 59% di kabupaten/kota. Sementara kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di daerah kepulauan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)" papar LaNyalla. Kedua, lanjut La Nyalla, ketidakadilan yang dirasakan daerah terhadap pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya di daerah, yang output-nya justru memindahkan kantung kemiskinan dan memperparah bencana ekologi. "Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, segala kemudahan diberikan ke investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya daerah," ujarnya. PR terakhir, yakni asas dan sistem bernegara Indonesia yang dinilai LaNyalla telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi Pancasila. "Karena berdasarkan kajian akademik yang dilakukan sejumlah profesor di beberapa perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa UUD hasil perubahan pada 1999-2002 yang sekarang kita gunakan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi," ujar dia. "Perubahan isi dan pasal-pasal itu membuat UUD 1945 justru menjabarkan semangat individualisme, dan liberalisme, serta ekonomi yang kapitalistik, sehingga bangsa kita semakin tercerabut dari akar budaya dan sejarah kelahirannya," tambahnya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi istri Enny LaNyalla dan dua Senator incumbent yakni Elviana (Jambi) dan Andi M Ihsan (Sulawesi Selatan). Turut mendampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Persidangan Oni Choiruddin serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian. Sedangkan Senator terpilih yang hadir pada buka puasa tersebut adalah Azhari Cage (Aceh), Tgk Ahmada (Aceh), Darwati A Gani (Aceh), Dinda Rembulan (Babel), ⁠Hj Leni Hariati John Latief (Bengkulu), Al Hidayat Samsu (Sulsel), Muhammad Hidayatollah (Kalsel), ⁠Mananwir Paul Finsen Mayor (Papua Barat Daya), Happy Djarot (Jakarta), Larasati Moriska (Kaltara), Destita Khairilisani (Bengkulu), PYM Syarif Machmud Melvin Alkadrie (Kalbar), Mirah Midadan (NTB) dan M Rifki Farabi (NTB).(*)

Humas Jumat, 29 Maret 2024 06.10.00

Ujian Kualifikasi Doktor di Unair, Ketua DPD RI Tawarkan Gagasan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ada banyak gagasan yang telah dituangkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah wacana mendorong lahirnya anggota DPR RI dari unsur non partai politik atau jalur independen. Gagasan tersebut dimaksudkan untuk merespon wacana penguatan fungsi legislasi, sekaligus menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu seiring dengan menguatnya keinginan agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Oleh karenanya, perlu terobosan dalam rangka memperkuat kedaulatan rakyat di Indonesia. Hal tersebut dipresentasikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menjalani ujian kualifikasi disertasi Program Doktoral Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlangga dengan tema 'Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non Partai Politik (Independen)' di Kampus B Universitas Airlangga, Kamis (28/3/1024). Didampingi pembimbing akademiknya, LaNyalla diuji oleh tim penguji, di antaranya Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si, Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M, Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, Dr Radian Salman, S.H., LL.M, Dr Sri Winarsi, S.H., M.H dan Dr Sukardi, S.H.,M.H. Ketua DPD RI menyebut penelitiannya berangkat dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, di mana disebutkan jika prinsip kedaulatan salah satunya diterapkan dalam bentuk kedaulatan perwakilan untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat melalui proses Pemilu. "Selain itu, pengisian lembaga perwakilan merupakan refleksi dari prinsip demokrasi yang berarti rakyat berkuasa (government of rule by the people). Dengan kata lain, secara spesifik hal itu adalah demokrasi perwakilan," papar LaNyalla. Proposal penelitian LaNyalla menarik perhatian dosen pengujinya. Salah satunya seperti disampaikan oleh Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. Ia meminta Senator asal Jawa Timur itu untuk menjelaskan lebih detail perihal awal mula gagasan tersebut didapat LaNyalla. "Kok bisa punya gagasan anggota DPR RI non partai politik atau jalur independen seperti ini. Coba dijelaskan sedikit latar belakang idenya," kata Prof Suparto. LaNyalla pun menjelaskan awal mulanya ketika ia mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Saat gagasan itu diwacanakan, LaNyalla menyebut muncul pertanyaan dari anggota DPD RI tentang eksistensi lembaga mereka. "Saat itu muncul pertanyaan, kalau kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli, maka Lembaga DPD RI ini bubar?" kata LaNyalla menirukan pertanyaan anggotanya saat itu. LaNyalla tak menampik hal itu. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli, Lembaga DPD RI akan bubar. Maka, muncul gagasan agar DPD RI berada satu kamar dengan DPR RI, sekaligus sebagai upaya memperkuat Lembaga DPD RI itu sendiri. "DPD RI sebagai peserta pemilu perseorangan, itu dipilih langsung oleh rakyat. Sama dengan DPR RI. Suaranya lebih besar dari perolehan DPR RI. Tetapi soal kewenangan, DPD RI lebih kecil dibanding DPR RI," ujar LaNyalla seraya menambahkan bahwa produk UU yang secara hukum mengikat seluruh rakyat Indonesia hanya diputuskan oleh anggota DPR yang notabene partai politik saja. “Sangat tidak adil dan tidak meaningful bila hanya dikuasai partai politik. Padahal UU itu memaksa seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk dan patuh. Kenapa hanya di tangan partai politik?” imbuhnya. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Dr Sri Winarsi, S.H., dan Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, tentang komparasi model yang diteliti di negara lain dan nama fraksi jika nantinya DPD RI satu kamar dengan DPR RI, LaNyalla menegaskan jika konsep tersebut telah diterapkan di beberapa negara dunia. "Sudah ada 12 negara di Uni Eropa dan tahun lalu, April 2023 Afrika Selatan mengadopsi sistem tersebut. Nah mengenai nama fraksi, saat saya presentasikan konsep ini ke anggota DPD RI sempat terjadi perdebatan, apa nama fraksinya. Menurut saya silakan saja, apapun nama fraksinya silakan. Mau fraksi perseorangan, atau fraksi non-partai, itu teknis nanti. Tetapi hakikatnya ada people representative dan ada political representative yaitu unsur partai politik," ujar LaNyalla. Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H menjelaskan jika banyak pihak menilai DPD RI bukan elemen yang penting, bahkan hanya hiasan demokrasi belaka. Sebagai Ketua DPD RI, ia juga meminta LaNyalla mengkajinya dalam konteks yuridis-empiris dan sosio-legal. Dr Radian Salman, S.H., LL.M, meminta agar LaNyalla dalam penelitiannya nanti berbagi pengalaman implementasi yang sudah dilakukan dan evaluasinya. Pun halnya dengan Dr Sukardi, S.H.,M.H yang meminta LaNyalla dalam penelitiannya nanti juga menjelaskan pentingnya anggota DPR RI dari unsur non partai politik sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Sementara Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si menekankan agar Ketua DPD RI menyinggung latar belakang monokameral yang relevan dengan temuan kebijakan dari topik penelitian. Setelah menerima masukan tersebut, selanjutnya tim penguji menyatakan jika Ketua DPD RI dinyatakan lulus dan sudah boleh menggunakan titel Doktor (cand). "Kami ucapkan selamat kepada peneliti. Karena sudah lulus kualifikasi, maka selanjutnya peneliti sudah boleh menggunakan gelar Doktor (cand)," kata Prof Nafik. Ketua DPD RI pun mengucapkan terima kasih kepada tim penguji dan berharap hasil penelitiannya dapat berguna bagi pembangunan dan proses demokratisasi bangsa Indonesia ke depan.(*)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 14.06.00

DPD RI lantik Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya Wedakarna...

Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono melantik Gede Ngurah Ambara Putra menggantikan Shri IGN Arya Wedakarna (AWK) sebagai anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu (PAW) sisa Masa Jabatan 2019-2024. Pelantikan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/3/2024). “Kami ucapkan selamat bergabung, membawa serta memperjuangkan aspirasi daerah khususnya di provinsi Bali, serta memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah,” ucap Nono Sampono pada sidang paripurna luar biasa tersebut. Sebagai informasi, Ngurah Ambara Putra merupakan peraih suara terbanyak kelima untuk pemilihan DPD RI asal Bali pada Pemilu 2019. Kala itu, Ambara Putra meraup 120.428 suara. Ia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra yang ditemui usai dilantik mengatakan, bahwa sebagai anggota DPD RI asal Bali sisa Masa Jabatan 2019-2014, harapannya mampu mendorong potensi Bali dalam mendorong devisa Indonesia utamanya dalam bidang pariwisata dan bidang lainnya. “Tentunya, melalui aspirasi yang saya bawa sebagai perwakilan Bali, saya akan terus mendorong kekuatan pariwisata Bali agar mampu menyumbang devisa bagi negara dan mendorong stimulus ekonomi di sana,” pungkas Gede Ngurah Ambara. (*mas)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 14.00.00

Nuzulul Qur,an, Gus Hilmy Ajak Masyarakat Perbarui Paradigma...

dpd.go.id - Nuzulul Qur’an atau peristiwa turunnya Alqur’an diperingati setiap tahun pada bulan Ramadlan. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperbarui komitmen pada Alqur’an sebagai pedoman umat Islam. “Alqur’an dari 1400 tahun yang lalu hingga hari ini masih tetap sama, terjaga keotentikannya. Menjadi mukjizat yang istimewa. Jika mukjizat lain akan hilang bersama rasul pemiliknya, Alqur’an tetap terjaga bersama umat hingga hari ini. Maka yang perlu diperbarui adalah paradigma kita dalam memperlakukan Alqur’an,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dalam acara peringatan Nuzulul Quran di Masjid Muslimat, Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, pada hari Rabu (27/03/2024). Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, paradigma yang pertama adalah cara pemaknaan yang disesuaikan dengan konteks peradaban manusia. Dengan cara demikian, katanya, Alqur’an akan mampu menjawab persoalan masyarakat hari ini sekaligus mensucikan jiwa-jiwa para pengikut dan pembacanya. Hal ini menurutnya yang membuktikan bahwa Alquran tidak hanya kalamullah atau kitabullah, tetapi juga kitabul insan (kitab manusia), artinya kitab yang dimaksudkan sebagai pedoman manusia dalam kehidupan sehari-hari. “Alqur’an itu suci, yang memegangnya harus bersuci, maka Alqur’an bisa mensucikan jiwa manusia,” ujar salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut. Selanjutnya, memperkuat paradigma terhadap Alqur’an, Gus Hilmy mengajak masyarakat untuk memperbarui komitmennya terhadap Alqur’an. Sebab, menurutnya, kondisi zaman sekarang membuka celah lebar manusia jauh dari kita suci agamanya. “Alqur’an jangan hanya diperingati setiap tahun. Konsekuensi dari peringatan itu adalah kita harus berkomitmen untuk tidak lagi berjauhan, apalagi sampai meninggalkan Alqur’an dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak tahu, ya bertanya. Kalau tidak tahu kok diam saja, kita akan jadi semakin jauh dari Alqur’an,” jelas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut. Padahal, menurut Gus Hilmy, Alqur’an menyediakan jawaban atas berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menjauhi Alqur’an adalah menjauhi jawaban atas persoalan hidup, dan mendekati Alqur’an adalah cara untuk selamat. Peringatan Nuzulul Quran secara nasional, menurut anggota MUI Pusat tersebut, hanya terjadi di Indonesia. Kalau ada negara lain, hanya Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi gebyarnya tidak seperti di Indonesia. “Nuzulul Quran diperingati ya hanya di Indonesia. Di Arab tidak ada, paling di negara tetangga, Malaysia dan Brunei. Mengenai peringatannya tepat pada tanggal 17 Ramadhan, ini merupakan ijtihad dari Presiden IR. Soekarno, yang tanggalnya disesuaikan dengan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus.” terang Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 10.29.00

Srikandi Senator Jatim, Lia Istifahma Apresiasi Kiprah Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Srikandi Senator terpilih asal Jawa Timur, Lia Istifhama mengapresiasi langkah Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang memberikan ruang dialog kepada Senator-senator baru yang terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Menurut Lia, sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla mau merangkul Senator-senator yang baru terpilih meski belum kenal secara personal. "Saya memanggil Beliau (LaNyalla) ini Abah. Saya salut sama Abah. Semua Senator yang baru-baru dari berbagai daerah langsung dirangkul, diapresiasi dan diberi arahan tentang tugas, pokok dan fungsi DPD RI. Luar biasa sekali," kata Lia saat berbuka puasa bersama dengan Ketua DPD RI di Gedung Graha Kadin Jatim, Rabu (27/3/2024). Tak hanya merangkul, mengapresiasi dan memberi pengarahan, Lia menyebut dirinya dan senator lainnya juga dipersilakan memberi masukan untuk kinerja DPD RI ke depan. Lia pun mengaku banyak terlibat diskusi dan tukar pikiran dengan LaNyalla, baik langsung maupun melalui Whatsapp. "Kami dipersilakan memberikan masukan tentang apa dan bagaimana DPD RI ini ke depannya. Terutama agenda-agenda penting untuk kemajuan daerah dan agenda nasional. Pokoknya Abah ini keren sekali," tegas Lia. Sebagai pendatang baru, Lia mengaku begitu bersemangat untuk dapat berkontribusi bersama LaNyalla membangun Indonesia dan Jawa Timur. "Tentu saya berharap kiprah saya nanti dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Timur dan juga bangsa ini. Saya harap Abah tetap dapat membimbing kami sebagai Senator baru ini," kata Lia. LaNyalla sendiri menyambut baik ajakan Lia. Sejauh ini, kata LaNyalla, sedapat mungkin ia mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun bangsa, termasuk Jawa Timur. Senator asal Jawa Timur itu pun mengapresiasi komposisi DPD RI saat ini, di mana 30 persen lebih saat ini diisi oleh perempuan. "Kita patut apresiasi, karena saat ini keterwakilan perempuan di DPD RI lebih dari 30 persen. Tentu kita berharap keterwakilan perempuan ini dapat memberi warna tersendiri," ujar LaNyalla. "Saya ucapkan selamat datang di DPD RI kepada Lia dan rekan-rekan lainnya. Mari kita samakan persepsi. Bangsa ini memanggil kita, agar kita dapat meluruskan arah perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa," tutup LaNyalla.(*)

Humas Rabu, 27 Maret 2024 10.25.00

Lantik 96 Orang PPPK, Sekjen DPD RI Rahman Hadi Minta...

Jakarta, dpd.go.id - Sekjen DPD RI Rahman Hadi pertama kalinya melantik 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Lingkungan Setjen DPD RI. Selain melantik P3K, pada kesempatan tersebut Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga melantik Pejabat Struktural yang rotasi dan promosi, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat Fungsional. P3K yang dilantik tersebut akan bertugas di Kantor DPD RI Pusat di Jakarta dan yang akan bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi. “Saya mengharapkan yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji hari ini dapat semakin termotivasi, menciptakan ide baru, melakukan kerja-kerja profesional serta kolaborasi dalam mewujudkan kinerja Setjen DPD RI yang memiliki core values BerAkhlak,” ucap Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/3/2024) Pada acara tersebut, Rahman Hadi berpesan kepada seluruh pegawai agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan, menjaga integritas dan bertanggungjawab. “Rotasi dan mutasi adalah untuk pengembangan karir, untuk mendukung kesinambungan program dan mencapai target kinerja yang ditetapkan,” sambungnya. Sekjen DPD RI menambahkan, bagi pegawai yang bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan layanan kinerja baik bagi anggota dewan dan kesekretariatan DPD RI. “Saya harapkan pelayanan di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi terus meningkat dan memberikan kinerja optimal bagi yang terhormat anggota dewan perwakilan daerah,” pungkasnya. (*)

Humas Rabu, 27 Maret 2024 09.37.00

Komite IV DPD RI Terima Masukan Akademisi Unand Terkait RUU...

PADANG, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima masukan dari akademisi Universitas Andalas terkait dengan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal tersebut terungkap dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Komite IV DPD RI di Gedung Tahir Foundation, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Senin 25 Maret 2024.  KH. Amang Syafruddin, Lc., Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 akan berakhir pada bulan Desember 2024. “RPJPN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan 20 tahun ke depan. RPJPN juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya,” ucap Senator dari Provinsi Jawa Barat tersebut. KH. Amang Syafruddin, Lc., juga menyampaikan bahwa lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia, diantaranya adalah (1) Pendapatan per kapita yang tumbuh pesat sebesar 6,5 kali lipat, (2) Kemiskinan dan Ketimpangan yang semakin menurun jadi 9,5 persen dan 5,8 persen, (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat sebagai negara dengan ekonomi terbesar 16 dunia, (4) Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang membaik 0,77 persen per tahun, dan (5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang mengalami penurunan sebesar 27 persen. Walaupun demikian, masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. Beberapa tantangan itu diantaranya; Produktivitas yang masih rendah, Pariwisata yang masih di bawah potensi, Ekonomi laut yang belum optimal, Kontribusi UMKM dan koperasi masih kecil, Infrastruktur dan literasi digital masih rendah, Pembangunan yang belum berkelanjutan, Tata kelola pemerintahan yang belum optimal, Kepastian dan penegakan hukum yang lemah, Demokratisasi yang belum optimal, dan Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa yang masih mendalam. “Oleh sebab itu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045,” ucap KH. Amang Syafruddin, Lc. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Ferdi, SH., MH., dalam sambutannya menyambut baik kegiatan FGD yang dilaksanakan Komite IV DPD RI tersebut. “Selamat datang kepada sleuruh peserta FGD, baik dari kalangan pemerintah daerah Sumatera Barat, maupun akademisi Universitas Andalas, terutama Komite IV yang sudah memilih Universitas Andalas sebagai tempat pelaksanaan FGD ini,” ucap Dr. Ferdi, SH., MH. Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, SP., yang bertindak sebagai Keynote Speech dalam FGD tersebut menyampaikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komite IV DPD RI yang telah  berkenan menjadikan Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Universitas Andalas sebagai salah satu lokasi yang dikunjungi untuk dimintai masukan dan saran serta pendapat terhadap Rancangan UU RPJPN Tahun 2025-2045 yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di tingkat Nasional. “Harapan dari pertemuan ini dapat diperoleh dengan hasil yang maksimal dan dapat menjadi bahan penting bagi DPD RI untuk memberikan pendapat dan pandangan terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya akan disampaikan dalam pembahasan RUU RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut,” ucap Gubernur Sumatera Barat itu. Dalam kesempatan yang sama H. Mahyeldi Ansharullah, SP., menegaskan bahwa Ranah Minang sejak sebelum kemerdekaan sudah memiliki peran yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia, di samping itu Ranah Minang memiliki tokoh-tokoh pendiri Bangsa yang berkontribusi besar dalam membangun Indonesia. “Selain itu hal yang juga penting adalah ketika masa-masa awal kemerdekaan Sumatera Barat selalu berperan sebagai penyelamat negara dalam Bela Negara seperti gerakan PDRI sebagai penyambung nyawa Indonesia. Selain itu, tentu banyak peran Sumatera Barat dalam Sejarah perjuangan bangsa ini, oleh sebab itu Sumatera Barat akan terus berperan dalam mendukung Pembangunan bangsa, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa permasalahan dalam menurunkan target RPJPN menjadi RPJPD adalah target RPJPN sendiri yang sangat sulit untuk tercapai kalau RPJPD tidak tercapai. “Jika draf rencana Pembangunan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang maka ada kewajiban untuk mencapainya, kalau tidak tercapai sesuai amanat Undang-Undang tentu akan ada konsekuensinya secara hukum,” jelas Mantan Rektor Universitas Andalas yang saat ini menjadi Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Andalas tersebut. Menurut Werry rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman pembangunan daerah dalam jangka panjang. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. “Penyelarasan tidak maksimal karena waktu penyusunan RPJMD Provinsi dan Kab./Kota yang  bersamaan, berbeda dengan RPJPN yang memiliki beda waktu penyusunannya, oleh sebab itu perlu diwaspadai penetapan target pembangunan yang over target maupun less target karena kurangnya waktu penyelarasan target RPJPD dengan RPJPN,” ucap Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA. Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. dalam FGD tersebut menyampaikan bahwa RPJPN diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. “Dokumen RPJPN ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya,” komentar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut. Menurut Prof. Kurnia RPJPN yang berlaku 20 tahun ini akan diwujudkan secara bertahap melalui RPJ Menengah yang berlaku 5 tahun dan dilaksanakan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. RKP ini lah yang didanai dengan APBN yang ditetap setiap tahun. Jadi RPJPN ini akan diwujudkan melalui 20 kali APBN yang akan datang. “RPJP perlu didukung Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai Instrumen perencanaan ruang. RPJP sebagai instrumen hukum yang mengikat pemerintah selama 20 tahun, namun rentan terpengaruh oleh politik dan kebijakan rezim pemerintahan,” ucap Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Lebih jauh Prof. Kurnia menyampaikan perlu penegasan jika pemerintah membuat program tidak sesuai dengan RPJPN bagaimana statusnya dan bagaimana implikasi hukumnya sehingga perlu mitigasi hukum untuk perubahan RPJPN. RPJPN juga menjadi rujukan bagi pembentukan dan pembangunan hukum. Hukum juga dimaksudkan untuk mendukung perwujudan RPJP baik Nasional maupun Daerah. Sementara itu Dra. Hj. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Komite IV sangat berterima kasih kepada sivitas akademika Universitas Andalas yang telah memberikan masukan dan saran kepada DPD RI terkait RPJPN 2025-2045 tersebut. “Kami sudah mendengar masukan dari para pakar Universitas Andalas, kami yakin masukan ini sangat penting untuk rencana pembangunan yang sedang disusun oleh pemerintah,” ucap Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Dra. Hj. Elviana, M.Si., juga menyampaikan bahwa DPD RI akan menjadikan aspirasi dan masukan dari Universitas Andalas tersebut sebagai bahan untuk memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045 yang sedang disusun oleh pemerintah. (*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 20.36.00

Komite III DPD RI: Pertumbuhan Sektor Pariwisata Domestik Perlu Roadmap...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI melihat perlu adanya roadmap yang jelas dan keseriusan pemerintah dalam menggarap dunia kepariwisataan di Indonesia, karena terbukti mampu menggerakan sektor perekonomian di segala lini. Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim mengungkapkan sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu aspek yang memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Mengingat industri pariwisata memiliki potensi dan sumbangsih yang besar bagi perekonomian negara dan masyarakat Indonesia. Menurut Muslim, upaya pencapaian target sektor pariwisata tentu bukan perkara mudah. Ia menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut ada tujuh isu untuk membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia. Ketujuh isu tersebut adalah penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima, kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah, keterbatasan aksesibilitas transportasi di udara, darat, dan laut, kurangnya investasi sektor pariwisata, serta minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana. "Ketujuh isu tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, serta pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk menanganinya," ujar Muslim M Yatim pada RDPU Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (26/3/24). Pada RDPU ini, Ketua Asosiasi Dosen Pariwisata dan Praktisi Pariwisata Febby Dt Bangso memaparkan pentingnya pembangunan kepariwisataan. Salah satunya pengembangan Program Wisata Minat Khusus seperti wisata religi, kesehatan, bahari, kuliner, heritage dan wisata petualangan serta ekowisata perlu didesain, diarahkan, dan dioptimalkan untuk mengintervensi, mendukung, dan merekayasa kualitas destinasi pariwisata di Indonesia. "Selain penguatan industri wisata serta pemasaran, diperlukan penguatan infrastruktur dan digitalisasi di bidang pariwisata," ucap Febby. Sependapat dengan itu, Ketua Bidang Inbound dan Domestic Tour Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Heben Ezer mengungkapkan saat ini tata kelola pariwisata harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Ia menuturkan sektor pariwisata secara kinerja terbukti mampu mengungkit dan menggerakan sera mempengaruhi ekonomi sangat besar. "Sektor pariwisata mampu menggerakan ekonomi, sehingga tata kelola untuk pariwisata berkelanjutan perlu peran pemerintah dan menjadi prioritas, termasuk percepatan digitalisasi," ucap Heben Ezer. Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengharapkan pemerintah Indonesia mampu membangun dan menata kepariwisataan yang berkualitas seperti di negara lain. Ia melihat saat ini sektor pariwisata domestik seperti masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya tata kelola dan sistem penganggaran yang baik dari pemerintah. "Tata kelola pariwisata di domestik harus dikelola dengan benar, kalau tidak orang akan memilih pergi ke luar negeri karena lebih murah, mudah, dan tertata baik," pungkasnya. (*mas)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 17.19.00

Upayakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Lebih Baik, Komite III DPD...

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji (AMPHURI) dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) di Ruang Padjajaran DPD RI, Selasa (26/3/2024). Dalam RDPU tersebut, Komite III DPD RI berharap agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun ini dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, salah satunya dengan mendorong stakeholder terkait untuk dapat menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. “Sebagai perwakilan masyarakat dan daerah, DPD RI sangat berkepentingan terhadap penyelenggaraan ibadah haji berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat yang menjadi tanggung jawab negara,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim. Sebagai salah satu narasumber dalam RDPU tersebut, Sekretaris Jenderal AMPHURI Farid Aljawi terdapat beberapa catatan dalam penyelenggaran ibadah haji. Pertama, adanya kebijakan lansia tanpa pendamping, karena justru akan menyulitkan jemaah yang sudah berumur lansia dalam melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan. Kedua, adanya ketentuan yang jelas mengenai kondisi isihaah (kesehatan) yang menjadi syarat untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Karena tidak jarang, masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun tidak bisa melaksanakan ibadah haji, karena saat berangkat isihaahnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Ketiga, perlunya mempercepat waktu tunggu calon jemaah haji Indonesia. Karena saat ini banyak jemaah haji yang harus menunggu waktu puluhan tahun untuk melaksanakan ibadah haji. “Pemerintah Indonesia agar mengajukan peningkatan kuota tahunan jemaah haji per tahun, dari 221 ribu jemaah menjadi 241 ribu per tahunnya,”jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim berharap agar terdapat peningkatan dalam kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dirinya meminta agar setiap stakeholder terkait dapat berkomitmen dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. “Pelaksanaan haji yang kurang selama ini akan mendapatkan pelayanan yang lebih sempurna. Apalagi jemaah haji kita bermacam-macam, dari lansia dan yang menunggu lama. Kita berharap stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji melaksanakan dengan baik dan amanah,” imbuhnya. Senada, Anggota Komite III DPD RI Habib Said Abdurrahman berpesan agar keberadaan petugas pelayanan haji dapat lebih ditingkatkan perannya dalam melayani jemaah haji asal Indonesia. Karena selama ini dirinya sering menemui keberadaan petugas yang kurang memberikan pelayanan terhadap jemaah sebagaimana mestinya. “Karena banyak ditemui petugas yang hanya sekedar jalan-jalan. Kadang kita tanyakan ke mereka, mereka jawab tidak tahu karena bukan tugas mereka. Dan orang-orang ini yang setiap tahun dapat kerjaan,” imbuh Senator dari Kalimantan tengah ini.

Humas Selasa, 26 Maret 2024 14.29.00

Sultan Dukung Usulan KSP Terkait DMO Minyak Sawit Berbasis Volume...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung usulan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait perombakan basis penetapan Domestik Market Obligation (DMO) minyak sawit dari sebelumnya berbasis realisasi ekspor menjadi berbasis produksi minyak sawit. Menurutnya, harga minyak sawit saat ini sangat rentan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mempengaruhi realisasi ekspor minyak sawit. Akibatnya masyarakat di dalam negeri harus menanggung volatilitas harga minyak goreng ketika terjadi penurunan realisasi ekspor akibat volatilitas di pasar global. "Seperti yang terjadi saat ini, harga minyak goreng naik rata-rata 5 persen di banyak daerah. Hal ini tentu sangat menganggu daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan inflasi", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (26/03). Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, kata Sultan, masyarakat Indonesia seharusnya bisa menikmati harga minyak goreng secara stabil sesuai hasil produksi sawit. Usulan Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga tandan buah segar bagi petani sawit mandiri di daerah. "Luas perkebunan sawit kita meningkat tapi harga minyak goreng juga terus mengalami kenaikan. Saya kira sistem tata niaga minyak sawit atau CPO kita perlu dievaluasi secara menyeluruh", tegasnya. Meski demikian, Sultan meminta agar Usulan KSP terkait DMO minyak sawit berbasis produksi ini harus dikaji secara detail agar tidak menganggu pendapatan petani sawit mandiri. Stabilitas harga minyak goreng yang terjangkau harus juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan petani sawit rakyat di daerah. Diketahui, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengusulkan agar kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng dirombak dengan basis perhitungan volume produksi. Deputi III KSP, Edy Priyono mengatakan, aturan DMO minyak goreng saat ini yang berbasis volume ekspor akan bermasalah saat permintaan ekspor minyak sawit melemah seperti saat ini. Hal itu dianggap kurang efektif, lantaran pelemahan ekspor lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal yakni kondisi pasar global.(*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 14.19.00

Komite II DPD RI ke Melakukan Kunjungan Kerja ke Gresik...

GRESIK, dpd.go.id - Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Minerba, Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik pada hari Senin (25 Maret 2024). Kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik juga dimulai dengan melakukan tinjauan lapangan ke PT Smelting yang merupakan smelter tembaga pertama yang dibangun di Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kantor Bupati Gresik untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Bustami Zainudin, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, dalam pembukannya menyampaikan bahwa DPD memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke Gresik mengingat Kabupaten Gresik merupakan salah satu sentra utama program hilirisasi sektor pertambangan. “Komite II menyepakati memilih kunjungan kerja di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Gresik karena daerah ini merupakan salah satu sentra utama program hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu semangat utama dari UU Minerba yaitu hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia”, ujar Bustami Zainudin, senator asal Lampung. Acara diskusi dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, beserta seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Aminatun juga menekankan pentingnya kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Minerba ini. “Pengawasan ini tentunya sangat penting dilakukan mengingat dengan pengawasan ini maka akan didapatkan pemahaman mengenai situasi terkini terkait program hilirisasi sektor pertambangan mineral dan batu bara di tingkat daerah dan nasional”. Diskusi dipimpin langsung oleh Bustami Zainudin. Bustami memberikan kesempatan kepada seluruh peserta diskusi yang dihadiri baik dari perwakilan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, pengusaha daerah, maupun dari LSM untuk menyampaikan pandangan dan mengemukakan permasalahan yang ada di daerah. Sejumlah permasalahan dan masukan dikemukakan oleh para peserta. Mulai dari permasalahan infrastruktur daerah sebagai penopang program hilirisasi pertambangan, dampak lingkungan dari keberadaan tambang dan industri hilir, permasalahan perizinan, hingga permasalahan rendahnya pemanfaatan dolomit, yang merupakan salah satu komoditas tambang utama di Kabupaten Gresik, dalam program hiliriasi nasional. Berbagai permasalahan tersebut langsung dijawab oleh perwakilan Pemerintah Pusat yang hadir pada kegiatan tersebut, seperti perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Perindustrian. Lebih dari itu, Komite 2 DPD juga menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Christiandy Sanjaya, senator dari Kalimantan Barat, menyampaikan akan membahas permasalahan kebutuhan SDM terkait perizinan dan pengawasan pertambangan di daerah dan permasalahan infrastruktur pendukung program hilirisasi tambang seperti jalan dengan kementerian terkait. Hal senada juga disampaikan oleh Agustin Teras Narang selaku senator dari Kalimantan Tengah. “Pemerintah pusat perlu memberikan support, apalagi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 7%”, tegasnya. Acara ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Bustami Zainudin yang menyampaikan bahwa seluruh masukan dalam kunjungan kerja ini akan dicatat sebagai hasil pengawasan dan akan diperjuangkan oleh Komite II DPD RI sebagai upaya memastikan pelaksanaan UU Minerba, khususnya terkait hilirisasi sektor pertambangan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi bangsa dan negara (*).

Humas Selasa, 26 Maret 2024 10.26.00

TINJAU KONDISI PASCATAMBANG LUMPUR LAPINDO, KOMITE II MENGUNDANG KEMENTERIAN/LEMBAGA LAKUKAN...

SIDOARJO, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Minerba) pada hari Senin (25/3) di Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Pendopo Delta Wibawa dan dihadiri oleh Bupati Sidoarjo beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara beserta jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan beserta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); para asosiasi, yayasan, pelaku usaha, dan perseorangan/kelompok yang bergerak di sektor pertambangan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Abdullah Puteh selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU Minerba. “Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara di tingkat daerah dan nasional, baik dalam situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan, serta memperoleh masukan konkret terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program hilirisasi pertambangan mineral dan batubara”, tegas Pimpinan Komite II tersebut. Dalam kesempatannya, Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, menyampaikan bahwa posisi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk minerba hampir tidak ada sama sekali kecuali terkait AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Kemudian, Ahmad Mudhlor Ali juga menyinggung agar pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota juga dilibatkan untuk monitoring pertambangan. “Izin tambang yang berdampak berat agar masyarakat juga turut dilibatkan”, lanjutnya. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab kegiatan Kunker dipimpin oleh Aji Mirni Mawarni, Senator asal Kalimantan Timur. Pada sesi tersebut, Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian PUPR, T. Maksal Saputra, turut menyampaikan bahwa kegiatan utama PPLS adalah pengendalian luapan lumpur dan pembangunan infrastruktur pengamanan di sekitar waduk lumpur Sidoarjo. PPLS juga memiliki Tim Siaga Bencana yang bekerja 24 jam dibagi menjadi dua shift untuk berkeliling tanggul. “Tim Siaga Bencana juga dipersiapkan dengan alat berat”, ujarnya. Kemudian, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, turut menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam Pertambangan Minerba. “Berdasarkan Perpres 55 Tahun 2022, kewenangan Galian C didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi”, ucapnya. Sunindyo Suryo Herdadi juga turut menyampaikan informasi terkait dengan logam tanah jarang. “Tahun lalu Badan Geologi sudah melakukan penelitian dan temuan sementara ada beberapa unsur logam tanah jarang namun masih berada di bawah aspek keekonomian dan kelayakan lingkungan dalam proses mendapatkan unsur tersebut”, ujarnya. Dalam forum yang sama, Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK, Edy Nugroho Santoso, juga memberikan tanggapan terkait dengan perlunya upaya peningkatan tutupan vegetasi. “Ada beberapa kajian yang digunakan untuk memperkuat tanggul-tanggul yang ada termasuk untuk menyerap polutan”, ujarnya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan menuju tanggal penahan lumpur untuk meninjau kondisi luapan lumpur Lapindo. Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Badikenita Br. Sitepu (Sumatera Utara), Emma Yohanna (Sumatera Barat), Zuhri M. Syazali (Kepulauan Bangka Belitung), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Fahira Idris (DKI Jakarta), Eni Sumarni (Jawa Barat), Denty Eka Widi Pratiwi (Jawa Tengah), Habib Ali Alwi (Banten), Lalu Suhaimi Ismy (Nusa Tenggara Barat), Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan), Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), dan Mamberob Yosephus Rumakiek (Papua Barat). (*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 09.06.00

Diskusi Bersama Senator Papua, Ketua DPD RI Bicara Bangsa hingga...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berdiskusi dengan empat Senator baru yang terpilih pada Pemilu 2024 dari Papua Pegunungan dan dua Senator dari Maluku Utara, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Senin (25/3/2024). Selain tentang lembaga DPD RI, kepentingan daerah dan bangsa, diskusi juga diwarnai dengan obrolan tentang sepakbola. Keempat Senator baru dari Papua Pegunungan diantaranya, Arianto Kogoya, Nelson Wenda, Matias Heluka, dan Sopater Sam. Sedangkan Senator baru terpilih dari Maluku Utara adalah R Graal Taliawo dan Hasby Yusuf. Hadir pula Alfiansyah 'Komeng' Bustami, Senator baru dapil Jawa Barat. Ketua DPD RI didampingi juga oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Mewakili Senator baru lainnya, Arianto Kogoya berterimakasih sebagai anggota baru diajak berdiskusi langsung Ketua DPD RI, sehingga menambah wawasan dan mempercepat adaptasi dalam menjalankan tugas nantinya. "Terima kasih kami dari Papua diberikan arahan, sehingga kami semakin paham dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPD RI," jelasnya. Menurut Arianto, sebagai wakil daerah dia meminta bantuan agar aspirasi daerah Papua khususnya Papua Pegunungan menjadi atensi pimpinan DPD RI. "Kami mewakili daerah sangat tertinggal. Masyarakat di sana benar-benar berharap kepada kami untuk bisa memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan. Makanya kami nanti tentu meminta dukungan pimpinan," papar Arianto. Dalam kesempatan itu, secara jujur Arianto mengaku sebenarnya lebih mengenal LaNyalla sebagai Ketua PSSI. "Kami saat itu masih sekolah di Papua, kami melihat kiprah Pak LaNyalla di PSSI membangun sepakbola. Sangat luar biasa persepakbolaan nasional ketika dipimpin Bapak karena banyak mengukir prestasi," ujar dia lagi. Sementara itu LaNyalla menyampaikan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan terjadi hampir di seluruh daerah, tidak hanya di Papua. "Ini bukan saya ngarang. Persoalan ini saya temukan karena saya turun langsung keliling ke daerah, di semua propinsi dan lebih dari 300 kota," tukasnya. Temuan persoalan itu, lanjut Lanyalla, oleh DPD ditelaah dengan baik. DPD RI berdiskusi dengan stakeholder, para ahli, dan elemen masyarakat lainnya. Diperoleh solusi permasalahan fundamental itu, adalah perbaikan sistem demokrasi dan sistem ekonomi. "Keduanya harus kembali berlandaskan Pancasila. Kalau tidak, yakinlah bangsa ini akan semakin terpuruk," jelas LaNyalla. LaNyalla juga menyampaikan sebagai anggota DPD RI memang mempunyai tugas pokok mengawal kepentingan daerah agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ditambahkannya, wajah Indonesia adalah wajah dari 38 Provinsi di Indonesia.  "Artinya, kalau ingin Indonesia maju, maka daerah harus maju. Jika ingin Indonesia makmur, maka daerah harus makmur. Daerah dalam arti 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Termasuk Papua," tuturnya.(*)

Humas Senin, 25 Maret 2024 20.41.00

Buka Bersama Senator Terpilih, LaNyalla Kembali Tekankan Perlunya Penguatan Sistem...

JAKARTA, dpd.go.id - Berbuka puasa bersama Senator baru yang terpilih pada Pemilu 2024, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sampaikan upaya penguatan sistem bernegara sekaligus penguatan lembaga DPD RI ke depan. Upaya penguatan tersebut, oleh DPD RI telah dituangkan dalam lima proposal kenegaraan yang ditawarkan untuk menjadi kesadaran kolektif dan konsensus nasional bangsa dan negara. Senator baru yang hadir antara lain Alfiansyah 'Komeng' Bustami (Jawa Barat), Hasby Yusuf (Maluku Utara), Destita Khairilisani (Bengkulu), Elisa Ermasari (Bengkulu) dan Mirah Midadan Fahmid (NTB). Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. “Prof Kaelan dari UGM sering bilang DPD RI ini Bahasa Jawa-nya pupuk bawang, cuma pelengkap fungsi DPR RI. Ada ketimpangan secara politik, tentunya ini tidak adil. Karena itu penguatan peran DPD RI mutlak diperlukan,” tegas LaNyalla di Restoran Parle, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024). Tetapi, lanjut LaNyalla, DPD RI tidak egois untuk mengejar kepentingan sendiri. DPD RI ingin memperjuangkan hal yang lebih luas dari itu; yaitu untuk kepentingan agar bangsa dan negara ini dapat mempercepat mewujudkan cita-cita dan tujuan lahirnya negara ini. “Munculnya lima proposal kenegaraan didasari oleh temuan dan aspirasi bahwa bangsa ini masih menghadapi ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Akar persoalannya adalah Konstitusi hasil Perubahan di tahun 1999 hingga 2002 telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi dan identitas Konstitusi," tuturnya. Untuk itulah, lanjut LaNyalla, DPD RI menawarkan gagasan perbaikan Indonesia, dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Namun kita menyadari ada kelemahan di dalam sistem tersebut. Makanya DPD RI menawarkan penyempurnaan dan penguatan pada sistem itu," tegasnya. Lalu dimanakah penguatan DPD RI? LaNyalla menjelaskan hal itu ada di dalam proposal kedua yang ada di dalam lima proposal kenegaraan DPD RI. Yakni membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Dimana hal tersebut memang menjadi tren perubahan konstitusi di beberapa negara. Termasuk yang terbaru, dilakukan Afrika Selatan. "Hal itu sangat penting agar Undang-Undang yang dihasilkan, tidak hanya dibuat oleh keterwakilan partai politik tetapi juga ada keterwakilan masyarakat non-partisan atau people representative. Itulah mengapa, anggota DPD RI, yang juga peserta pemilu dari unsur perseorangan yang berbasis Provinsi secara merata, harus berada di dalam kamar DPR RI," paparnya. Sementara pemilihan presiden, harus kembali melalui MPR, yang harus diisi para hikmat yang merupakan penjelmaan rakyat. Karena para pendiri bangsa memilih sistem perwakilan itu berdasar karakteristik yang sesuai dengan Indonesia dan Pancasila. “Penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Baru, dimana MPR ‘disulap’ menjadi all president men dan tanpa batasan masa jabatan, itulah yang harus dibenahi. Bukan mengganti sistem yang dirumuskan pendiri bangsa dengan demokrasi liberal ala negara-negara barat,” pungkasnya. (*)

Humas Jumat, 22 Maret 2024 23.28.00

BAP DPD RI Rapat Konsultasi Bersama BPK Perwakilan Sultra, Dorong...

dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan rapat konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (21/3/2024). Hal ini dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2023. Pertemuan digelar di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir dalam pertemuan itu Ketua BAP DPD RI,Tamsil Linrung beserta jajaran. Mereka diterima langsung Auditor Utama Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi, dan Kepala Perwakilan BPK Sultra Dadek Nandemar bersama jajaran. Ketua BAP DPD, Tamsil Linrung menjelaskan, rapat konsultasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres penyelesaian sejumlah temuan di Provinsi Sultra. Sekaligus mendorong supaya semua kerugian daerah/negara dikembalikan. "Hasil pertemuan tadi, kami melihat ada progres yang baik. Kami apresiasi kinerja BPK Perwakilan Sultra," ungkap Tamsil Linrung usai pertemuan di Kantor Perwakilan BPK Sultra, Kamis (21/3/2024). Menurut Tamsil, ada beberapa kasus yang pihaknya dorong untuk segera dituntaskan. Misalnya, temuan BPK Sultra terkait dugaan korupsi kasus illegal mining di Blok Mandiodo, kasus Bandara di Kolaka Utara, kasus kelebihan bayar di beberapa proyek, maupun perjalanan dinas sejumlah daerah. "Sejauh ini, progresnya sudah bagus. Pihak bermasalah sudah mengakui dan kerugian negara akan dikembalikan. Prinsipnya, kami mendorong supaya kerugian daerah/negara dikembalikan," jelas Senator asal Sulsel tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sultra Dadek Nandemar menyambut baik kehadiran BAP DPD RI. Menurutnya, DPD RI ingin melihat sejauh mana keseriusan pihaknya dalam menangani sejumlah kasus di Sultra. "Mereka (BAP DPD) hanya ingin mengetahui, sudah sejauh mana prosesnya. Mereka mengapresiasi yang kami lakukan terhadap temuan itu," ujarnya. Rapat konsultasi tersebut merupakan pelaksanaan tugas BAP DPD RI sesuai Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 118, yaitu melakukan penelaahan dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara yang disampaikan kepada DPD. BAP DPD RI melaksanakan tugas tersebut dengan mengindentifikasi kerugian daerah yang dijumpai dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan di daerah, terhadap entitas di pemerintah daerah. Termasuk juga BUMD, Bank Daerah, RSUD (BLUD) serta mendorong penyelesaian kerugian daerah oleh pihak-pihak terkait. Selain Tamsil Linrung (Ketua BAP/Senator Provinsi Sulsel), sejumlah pimpinan dan anggota BAP DPD RI juga hadir. Mereka adalah Bambang Santoso (Wakil Ketua BAP/Senator Provinsi Bali), Maya Rumantir (Senator Provinsi Sulut), Angelius Wake Kako (Provinsi NTT), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Provinsi Sulbar), Mirati Dewaningsih (Provinsi Maluku), Alexander Fransiscus (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), dan Emma Yohanna (Provinsi Sumatera Barat).(*)

Humas Jumat, 22 Maret 2024 23.07.00

Komite III DPD RI: Revisi UU Kepariwisataan Harus Dapat Optimalkan...

YUNANI, dpd.go.id – Komite III DPD RI menilai pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia harus dilakukan dengan memfokuskan pada pilar-pilar keberlanjutan baik secara ekonomi, ekologi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan potensi pariwisata di setiap daerah melalui pembangunan berkelanjutan. “Hal ini terlihat di negara Yunani, di mana pesatnya perkembangan sektor pariwisata Yunani menunjukkan bahwa model manajemen pembangunan yang berkelanjutan terbukti berjalan efektif,” ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dalam pertemuan Komite III DPD RI dengan Direktur Jenderal Kebijakan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Yunani Panagiota Dionysopoulou membahas kebijakan pengembangan pariwisata di Yunani sebagai bagian dalam pengayaan materi dan penguatan konsep naskah akademik draft RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, Kamis (21/3/2024). Menurut pria yang akrab dipanggil HB ini, Yunani merupakan salah satu tujuan wisata utama dunia karena memiliki letak geografis yang dapat menarik wisatawan mancanegara. Termasuk kondisi iklim yang mendukung, keanekaragaman habitat alami, budaya dan estetika lokal yang unik, serta keindahan alam, sehingga mendukung pesatnya perkembangan kegiatan pariwisata di Yunani. “Oleh karena itu, kami ingin menggali informasi terkait regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dalam mendukung sektor pariwisata berkelanjutan, memahami prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan pariwisata di Yunani, sebagai bahan dalam merumuskan payung hukum pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia,” imbuh HB yang merupakan Senator dari Kalimantan Utara ini. Adanya payung hukum melalui revisi UU Kepariwisataan, lanjut HB, akan menjadi langkah strategis untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Selain itu, Penyusunan RUU Perubahan atas UU Kepariwisataan juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam dan budaya, serta memperkuat citra positif destinasi pariwisata Indonesia di mata dunia “Dengan adanya RUU ini, diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman yang kokoh bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pariwisata secara berkelanjutan,” jelasnya. Dalam pertemuan tersebut, Hasan Basri juga didampingi oleh beberapa senator DPD RI, seperti Yance Samonsabra dari Papua Barat, Habib Said Abdurrahman dari Kalimantan Tengah, AA Oni Suwarman dari Jawa Barat, M Sum Indra dari Jambi, Hafidh Asrom dari DI Yogyakarta, Dailami Firdaus dari Jakarta, TGH. Ibnu Halil dari NTB, Ajbar dari Sulawesi Barat, Dedi Iskandar Batubara dari Sumatera Utara, Ahmad Nawardi dari Jawa Timur, Zainal Arifin dari Kalimantan Timur, dan , Habib Zakaria Bahasyim dari Kalimantan Selatan.***

Humas Kamis, 21 Maret 2024 20.06.00

Resmikan Masjid Sunan Kalijogo di Bekasi, LaNyalla Berbagi Kiat Sukses...

BEKASI, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyempatkan diri meresmikan Masjid Sunan Kalijogo milik Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (YPMS) di Jalan Perumahan Papan Mas, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/3/2024). Masjid tersebut merupakan jejak perjuangan almarhum KH Djauhari Zein, yang juga guru dari Ketua DPD RI. Dalam acara yang dirangkai dengan santunan anak yatim itu, Ketua DPD RI berbagi tips sukses menjadi seorang pemimpin. Dikatakan LaNyalla, sebagai murid atau santri dari KH Djauhari Zein, kita harus betul-betul mengerti nilai-nilai yang diajarkan. Jika kita sudah paham, Senator asal Jawa Timur itu menilai apa yang menjadi keinginan, Insya Allah akan terwujud. Pun halnya dalam hal memimpin, akan dibimbing langsung oleh Allah SWT. "Saya berpesan agar anak-anak di sini dibina semaksimal mungkin, terutama sholat malamnya dan dhuha-nya. Untuk wirid silakan amalkan apa saja. Yang terpenting, tiap waktu dalam hati berdzikir, mengingat Allah SWT," pesan LaNyalla. Dari semua itu, LaNyalla berpesan agar niat dan implementasinya harus dijalankan secara istiqomah. "Kita harus praktikkan dalam perbuatan kita. Kalau sudah istiqomah, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita akan tercapai. Meskipun kita tidak meniatkan untuk tujuan tertentu, tetapi Allah SWT yang akan mengangkat derajat kita lebih tinggi," tutur LaNyalla. Ia menyontohkan dirinya. LaNyalla mengaku hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Sang Guru, KH Djauhari Zein. "Ketika kita ikhlas melaksanakannya, Allah SWT yang mengangkat derajat kita. Saya sebagai contoh, sebagai bukti, bagaimana Allah SWT menaikkan derajat dalam perjalanan hidup saya," ulas LaNyalla. Ketua Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (YPMS) Nugroho Budi Martono menjelaskan, Masjid Sunan Kalijogo dibangun pada tahun 1990. Namun, sekitar tiga tahun lalu kondisi bangunan mulai memprihatinkan. "Banyak tembok yang mulai rusak, retak-retak dan genting bocor. Dulu lantainya ini sejajar dengan tanah. Sehingga jika hujan, banjir masuk ke dalam masjid," tutur Nugroho. Sekitar 1,5 tahun lalu, Ketua DPD RI berkenan melakukan renovasi masjid tersebut. "Renovasi memakan waktu 1 tahun. Alhamdulillah sudah selesai sejak lama. Kami menunggu kedatangan Beliau (Ketua DPD RI) untuk meresmikan. Baru hari ini semuanya terlaksana," kata Nugroho.(*)

Humas Kamis, 21 Maret 2024 20.01.00

Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim, Mahyudin Susun Visi Kaltim Keren...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, membuka peluanf maju dalam kompetisi Pilkada Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2024. Senator asal Kaltim itu memgaku telah menyusun visi Kaltim Keren sebagai visi yang akan diwujudkannya jika dipercaya sebagai Gubernur Kaltim. "Saya membawa visi Kaltim Keren, karena saya ingin Kaltim ini menjadi provinsi keren, seperti IKN yang terlihat keren," katanya, dalam acara buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat Kaltim, di Samarinda, Rabu (20/3/2024). Keren itu menurutnya merupakan singkatan dari beberapa gagasan yang layak diwujudkan bagi pembangunan Kaltim, antara lain Kolaborasi, ekonomi maju, bangun entrepreneurship, religius dan bersatu, dan lingkungan nyaman. "Visi Kolaborasi maksudnya pemerintahan yang hendak diwujudkan nanti bersifat kolaborarif dengan melibatkan aspirasi rakyat, dalam membuat kebijakan," katanya. Visi "ekonomi maju berkeadilan" memurutnya, adalah konsep yang berharap Kaltim menjadi provinsi yang maju dan inklusif bagi semua kalangan dan wilayah. "Untuk maju Kaltim jangan hanya memgandalkan pada kpmoditas, karena masih banyak sektor lain yang perlu diperhatikan, seperti industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan sebagainya," katanya. Visi "Religius dan bersatu" menurutnya, Kaltim mampu mewujudkan masyarakat yang religius dan bersatu dalam perbedaan. "Keharmonisan dalam perbedaan akan menjadi modal berharga dalam pembangunan Kaltim," katanya. Kemudian visi "bangun entreprenership" menurutnya, penting untuk menambah jumlah entrepreneur di kalangan masyarakat Kaltim. "Membangun entreprenership bisa menjadi solusi mempercepat pembangunan serta membuka lapangan kerja yang lebih luas," katanya. Sedangkan visi "lingkungan nyaman" diharapkan Kaltim dapat mencontoh pembangunan IKN yang mengusung konsep green city dan smart city. "Kaltim harus menjadi wilayah penyangga IKN yang memiliki lingkungan yang nyaman untuk ditinggali," pungkasnya.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 07.12.00

Buka Bersama Alumni Perguruan Tinggi, Ketua DPD RI Istiqomah Perjuangkan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dirinya istiqomah dalam memperjuangkan kembalinya Indonesia ke UUD 1945 Asli, sebelum Amandemen 1999-2002. Sebab menurut LaNyalla, muara dari persoalan bangsa ada di sektor hulu, yaitu sistem bernegara yang saat ini melenceng jauh dari Pancasila. Hal itu disampaikan LaNyalla saat berbuka bersama aktivis Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di kediaman Ketua DPD RI, di Jakarta, Rabu (20/3/2024). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum APTSI Hendra Zon, Sekjen APTSI Febrinaz Azis, dan belasan anggota APTSI lainnya. Sementara Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II DPD RI yang juga Senator asal Lampung, Bustami Zainudin. "Sampai sekarang saya tetap istiqomah mengembalikan negara ini ke UUD '45 naskah asli. Saya selalu konsisten dengan apa yang saya dijalankan. Mulai dari sepi kemudian gerakan ini ramai dan menjadi sepi lagi saat ini karena hiruk pikuk Pemilu, saya akan terus perjuangkan," kata LaNyalla. Dikatakan oleh Senator asal Jawa Timur itu, perhelatan Pemilu 2024 dengan segala permasalahannya seperti soal kecurangan, politik uang, intervensi dan lainnya adalah persoalan hilir. Makanya protes-protes dengan demonstrasi, menurut LaNyalla, kurang bijak. "Mari jangan mengurusi soal hilir, tetapi hulunya yang harus diperbaiki. Yakni sistem bernegara kita yang harus sesuai Pancasila," tegas LaNyalla. "Kalau kembali ke UUD 45 naskah asli pasti tidak akan ada kecurangan itu. Karena nantinya pemilihan Presiden berada di lembaga tertinggi di MPR," imbuh dia. Dalam penjelasannya, MPR yang dimaksud adalah lembaga tertinggi negara yang baru. Dimana setelah kembali ke UUD 1945 Asli, kemudian diamandemen dengan addendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan. “MPR diisi oleh anggota DPR, utusan Daerah dan utusan golongan. Anggota DPR ini bukan hanya dari partai politik saja tetapi juga dari DPD yang merupakan peserta pemilu perseorangan," katanya. LaNyalla juga menyinggung Pilpressung yang sebenarnya sangat-sangat tidak demokratis. Rakyat hanya dijadikan kambing congek. Disuruh mencoblos orang yang sudah dipilih oleh oligarki. "Makanya usai Pemilu ini, mari kita bergerak kembali. Tidak ada urusan dengan Presiden terpilih. Perjuangan harus kita lanjutkan, supaya kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat," paparnya.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 07.08.00

KOMITE IV: “DORONG PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI MELALUI...

Jambi, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Pendampingan mitra terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 yang difokuskan pada dampak pinjaman PT. Permodalan Nasioanal Madani dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Sasono Hantarto, dalam sambutannya selaku Executive Vice President Human Capital dan Operasi PT PNM, “PNM hadir di Provinsi Jambi dengan total nasabah aktif sebanyak 253,840 dari 13,728 kelompok perempuan dan sudah mengakumulasi sekitar 4 Triliun Rupiah dalam penyalurannya”, Sasono juga menjelaskan “PT. PNM selain berfokus untuk memberikan modal usaha kepada perempuan pra sejahtera, kami juga terus mendorong nasabah melalui pendampingan kepada seluruh nasabah kami, membantu mereka untuk terus dapat meningkatkan kapasitas diri, karena hal ini diyakini mampu mengakselerasi percepatan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari kemiskinan dan juga untuk membawa dampak besar bagi ketahanan ekonomi nasional”. Sasono Hantarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang aktif dan memicu PNM untuk dapat lebih baik lagi untuk membantu perempuan prasejahtera dan dapat memperluas penyaluran pembiayaan dan pendampingan dengan harapan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi”. Dra. Hj. Elviana, M.Si, Senator Jambi dalam sambutannya selaku Wakil Ketua I Komite IV menyampaikan “Kunjungan Pimpinan Komite IV DPD RI ini bertujuan untuk mengidentifikasi awal persoalan-persoalan ditemui di lapangan di mana banyak pengaduan masyarakat tentang pembiayaan Ultra Mikro kepada masyarakat. Selanjutnya, Elviana menekankan bahwa “dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui instrumen APBN. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembiayaan Ultra Mikro (UMi)”. Elviana juga berujar “Apabila terkelola dengan baik, yakin bahwa Jambi dapat menjadi model pengembangan Umi Mekaar di Indonesia”. ⁠Endang Nurjani, selaku Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 1 PT.PNM dalam paparannya “saham PT PNM sebesar 99,99997% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Endang dalam paparannya mengutarakan “Margin bunga yang diberikan PT.PNM UMi Mekaar dalam pembiayaan Usaha Ultra Mikro berada dibawah kompetitor sejenin dan mengalami penurunan dari Suku Bunga 25% turun ke 19,6% pada skema pinjaman diatas 5 tahun, UMi Mekaar juga hadir di hampir 70% di seluruh kecamatan di Indonesia”. Fernando Sinaga. S.Th, Senator asal Kalimantan Utara yang merupakan Wakil Ketua III Komite IV DPD RI “Perlu adanya perhatian lebih terhadap beberapa kelompok seperti kelompok tani dan kelompok nelayan dalam skema pembayaran”. Eva Susanti, Senator DPD RI Provinsi Sumatera Selatan berharap “upaya dan pemberian solusi oleh PT PNM terjun ke daerah-daerah yang susah dijangkau, seperti halnya di daerah Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan”. Eva Susanti berharap “PT PNM dapat membantu mayarakat pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi Halal dan Sertifikasi BPOM”. Sudirman, Senator DPD RI Provinsi Aceh mengatakan “bentuk pendampingan oleh PT PNM terhadap peningkatan pengusaha baru harus muncul untuk mendongkrak pertumbuhan dan peningkatan ekonomi, Sudirman mengharapkan dengan hadirnya PT. PNM ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah”. Pimpinan Komite IV DPD RI berharap agar PT. PNM dapat menjalin kerja sama lebih intens lagi untuk mengawal program agar sukses di seluruh Indonesia. “Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang telah dipaparkan PT PNM dan mengapresiapi kinerja yang telah di capai oleh Umi Mekaar Jambi,”, tutup Elviana Pimpinan Komite IV.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 22.06.00

Komite III Dorong Terciptanya Pariwisata Unggul Berbasis Budaya dan Sejarah...

YUNANI, dpd.go.id - Komite III DPD RI melakukan studi referensi ke Yunani untuk mengetahui pengelolaan sektor pariwisata di negara tersebut agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pengayaan materi dan penguatan konsep naskah akademik RUU Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini. Dalam pertemuan dengan Anggota Parlemen Hellenik (Komite Produksi dan Perdagangan) Yunani, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengatakan bahwa antara Indonesia dengan Yunani memiliki kemiripan karakteristik di sektor Kepariwisataan. Menurut Hasan, Yunani menjadi destinasi wisata utama di Eropa dengan kekayaan budaya dan sejarah sebagai produk wisata unggulan. Sama halnya Yunani, Indonesia juga memiliki kepariwisataan dengan kekayaan budaya dan adat istiadat dengan kearifan lokal dan ekonomi kreatif yang mumpuni. “Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan destinasi wisata bersejarah, pemberdayaan ekonomi lokal, promosi pariwisata berkelanjutan, diversifikasi produk pariwisata, dan penggunaan teknologi dalam pariwisata di Yunani untuk kami rumuskan dalam naskah akademik RUU Perubahan UU Kepariwisataan,” ucap Hasan dalam pertemuan dengan Komite Produksi dan Perdagangan yang terdiri dari Mpuokoros Georgiou Chhstos sebagai Ketua, Arampatzi AF sebagai Wakil Ketua, dan Soukouli DMEM sebagai Sekretaris, Rabu (20/3/224). Senator dari Kalimantan Utara ini menjelaskan, pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memberi kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja serta pendapatan nasional. Di era globalisasi, pariwisata menjadi salah satu sektor yang strategis dalam meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. “Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan, sebagai upaya menjaga sektor yang memberikan kontribusi pada penerimaan negara dan salah satu pilar perekonomian masyarakat di daerah,” imbuh pria yang akrab disebut HB ini. Sebagai upaya memajukan pariwisata di Indonesia, lanjut Hasan, Komite III juga mendorong untuk terjalinnya peningkatan kerjasama bilateral antar kedua negara di sektor kepariwisataan. Apalagi sebelumnya antara Indonesia dengan Yunani telah menjalin kerjasama melalui MoU dis sektor kepariwisataan tahun 2007 yang telah diratifikasi di tahun 2022. Sehingga adanya peningkatan kerjasama bilateral di sektor pariwisata antar kedua negara akan menjadi bagian dalam implementasi MoU tersebut sebagai upaya memajukan sektor pariwisata di kedua negara. “Dengan adanya kerja sama bilateral diharapkan pihak Yunani bisa sharing best practice yang dilakukannya untuk menarik wisatawan. Dan kedua negara bisa menyusun action plan ke depan, baik dalam penyelenggaraan event, join promotion, hingga capacity building,” imbuh pria yang akrab disebut HB ini.***

Humas Rabu, 20 Maret 2024 21.39.00

Indonesia dan Rusia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Antar Parlemen...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan rombongan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Federal Rusia Konstantin Kosachev. Keduanya membahas berbagai isu terkini dan sepakat meningkatkan kerja sama antar Parlemen diberbagai bidang. “Kita bersepakat kerjasama parlemen dapat meningkatkan hubungan bilateral RI-Rusia. Kita berharap bahwa kedua parlemen bisa terus meningkatkan kerjasama. Semoga kerjasama parlemen dapat lebih membuka hubungan baik kedua negara," ujar Nono Sampono. Nono menuturkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perdagangan RI-Rusia mengalami perkembangan signifikan. "Saya mencatat tahun 2022 hampir meningkat 70%. Target kita memang 2024 bisa mencapai 5 Milyar USD. Baru-baru ini ada kunjungan dari sejumlah lembaga keuangan dan perusahaan teknologi Rusia ke IKN. Memang konsep IKN sebagai smart city perlu investor seperti Rusia,” ujar Nono. Lebih lanjut, Nono menambahkan, keduanya juga membahas kerjasama antara negara yang sudah semakin berkembang, terutama energi nuklir dan antariksa. “Indonesia sebagai negara kepulauan tertarik dengan pembangkit sistem floating/kapal dengan kapasitas 100-110 MW. Demikian juga kelanjutan pembangunan bandar/stasiun antariksa, ada tawaran dari kementerian industri bahwa akan menerima Kosmonot dari Indonesia,” katanya. Untuk itu, Nono Sampono berpendapat, senator punya peran penting dan dapat menjadi penghubung dengan Pemerintah Daerah sehingga kerjasama bilateral dapat meningkat. “Sebagai contoh, Juli 2023 kepala perwakilan perdagangan Rusia berkunjung ke Jawa Timur, mereka bertemu dengan beberapa pengusaha berbagai bidang seperti kesehatan, pupuk dan aneka produk perikanan, pengolahan ikan beku, makanan dan minuman, fesyen, bahan bangunan, logistik dan produk kebutuhan sehari-hari. Ini contoh agar daerah dapat peluang untuk berinteraksi dalam peluang kerjasama ini,” jelas Nono. Dalam pertemuan tersebut ditekankan bahwa dalam waktu dekat hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia telah berlangsung selama 75 tahun. Bagi Rusia, Indonesia adalah mitra prioritas karena hubungan yang terus berkembang dan sangat dinamis. "Hari ini kami senang kembali datang kesini, dan semoga kerjasama parlemen dapat lebih membuka hubungan baik antar kedua negara," tandas Nono. Hadir dalam pertemuan tersebut rombongan DPD RI didampingi Wakil Dubes RI Berlian Helmi, Senator Adilla Azis dari Jawa Timur, Senator Abdullah Puteh dari Aceh, Senator Darmansyah dari Bangka Belitung Senator Filep Wamafma dari Papua dan Senator Bambang Santoso dari Bali serta Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Federal Federasi Rusia, Liliana Gumerova.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 16.51.00

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU...

Jakarta, dpd.go.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI memandang bahwa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah harus mendapatkan perhatian serius. "Persoalan yang timbul akibat regulasi baru tersebut patut dicermati secara mendalam, karena merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah khususnya terkait pendapatan daerah," tutur Wakil Ketua BULD Eni Sumarni bersama Ketua BULD Stevanus BAN Liow ketika membuka rapat bersama pakar kebijakan pajak dan otonomi daerah, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/03/2024). Lebih lanjut, sasaran pemantauan dan pengawasan yang dilakukan BULD ini ditetapkan atas pertimbangan dikeluarkannya kebijakan baru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). "BULD DPD RI berharap persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah mendapatkan perhatian serius," ucap Eni. Pada rapat tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman memaparkan terkait Peningkatan PAD dan Iklim Investasi Pasca UU HKPD. Kemandirian fiskal menjadi penentu kinerja daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu keterbatasan anggaran yang ada turut menjadi faktor penghambat pengembangan pilar tata kelola, ekonomi, sosial dan lingkungan. "Mendorong kebijakan fiskal, penyerahan urusan pusat ke daerah harusnya diikuti juga dengan transfer pembiayaan dan dukungan PAD yang memadai," ungkap Herman. Herman melanjutkan, menurutnya pajak daerah dan retribusi daerah adalah instrumen untuk mempengaruhi kultur tata kelola ekonomi di daerah. Sehingga melalui UU HKPD saat ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. "Idealnya UU HKPD mampu memberikan insentif fiskal, memberikan ruang otonomi, sehingga mampu meningkatkan PAD," lanjutnya. Senada dengan itu, Pakar/Peneliti Kebijakan Pajak dari Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Inayati memberikan catatan tentang pengaturan retribusi daerah dalam UU HKPD. Menurutnya, adanya penyederhanaan jenis pungutan retribusi menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah. “Terdapat sejumlah faktor yang menentukan penerimaan pajak daerah di Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi aspek kebijakan dan regulasi dan aspek administrasi,” tukas Inayati. Inayati menambahkan, tantangan penguatan local taxing power di Indonesia ditentukan dan dikelompokkan pada kabijakan dan regulasi pajak daerah dan administrasi pajak daerah. Selain itu, disparitas potensi penerimaan pajak daerah tidak merata karena beberapa objek pajak memiliki karakteristik khas yang berbeda-beda di daerah. “Tiap daerah memiliki karakteristik dan potensi berbeda, seperti pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (galian C), dan pajak sarang burung walet sebagai contoh,” pungkasnya. Melalui rapat ini, BULD DPD RI mencari perkembangan terkini atas persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah. Persoalan itu khususnya menyangkut potensi melemahnya kemandirian fiskal daerah, potensi ketimpangan PAD antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan potential loss pendapatan daerah sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diatur dalam UU HKPD. (*mas)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 16.41.00

Komite II Minta Agar Revisi UU Paten Atur Perlindungan Potensi...

JAKARTA, dpd.go.id – Komite II DPD RI berharap dalam pembahasan perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang digagas pemerintah, dapat mengatur dan melindungi kekayaan sumber daya genetik (SDG) agar tetap menjadi aset bangsa yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. “RUU Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2016 ini harus dapat mengakomodir perlindungan terhadap potensi SDG di berbagai daerah sebagai kekayaan bangsa,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Min Usihen, Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Suyud Margono, dan Pakar Hukum Universitas Indonesia Ranggalawe Suryasaladin, di DPD RI, Selasa (19/3/2024). Masih terkait potensi sumber daya genetik, Senator dari Kalimantan Utara Marthin Billa mengatakan sampai saat ini banyak potensi daerah dan pengetahuan tradisional masyarakat yang belum terlindungi dalam hak paten. Melalui perubahan dalam UU Paten, diharapkan berbagai potensi tersebut dapat dipatenkan sebagai aset masyarakat daerah. “Sampai saat ini kita belum mengaktivasi apa-apa yang dimiliki masyarakat baik oleh inventor atau payung hukum yang ada. Padahal lebih dari 150 macam jenis tanaman yang bisa digunakan masyarakat sebagai obat tradisional,” jelasnya. Senada, Senator dari Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako berharap tidak hanya dilakukan revisi dalam UU Paten, tetapi juga dibutuhkan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya paten terhadap potensi-potensi yang dimiliki di daerahnya. Tujuannya agar potensi tersebut dapat dikembangkan dan dikelola menjadi sebuah produk dan didaftarkan untuk memperoleh Paten. “Jangan sampai potensi itu tidak bisa berkembang karena tidak ada yang meneliti. Kita harus menjaga jangan sampai ini diambil oleh bule-bule yang melakukan penelitian,” imbuhnya lagi. Dalam RDPU tersebut, Min Usihen menjelaskan bahwa revisi UU Paten diperlukan untuk mengikuti perkembangan hukum nasional dan ketentuan di dunia internasional terkait perdagangan. Tujuannya agar payung hukum terkait Paten dapat selalu menyesuaikan dalam perkembangan terkait kekayaan intelektual yang diwujudkan dalam produk ataupun proses di bidang industri. “Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perubahan UU Paten yaitu meningkatkan perlindungan paten yang inovatif dan responsif terhadap masyarakat dengan mendasarkan pada ketentuan internasional,” jelasnya.(*)

Humas Selasa, 19 Maret 2024 18.50.00

Komite IV DPD RI dan Kementerian PPN/BAPPENAS RI Sepakat Kawal...

JAKARTA, dpd.go.id - DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat terkait dengan RUU RPJPN 2025-2045. Oleh sebab itu, DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PPN/BAPPENAS RI untuk mendalami RUU RPJPN 2025-2045, bertempat di Ruangan Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. KH. Amang Syafruddin, Lc. Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI menyoroti beberapa permasalahan terkait RUU RPJPN 2025-2045 antara lain: pertama, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income trap country) yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan, kedua adanya tantangan berupa pergeseran demografi. “Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Komite IV DPD RI, memandang perlu untuk melakukan Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan maksud dan tujuan mendapatkan informasi mengenai tantangan global, nasional, dan lokal dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045,” ucap Senator Provinsi Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut KH. Amang Syafruddin, Lc. juga menyampaikan bahwa dalam rapat kerja ini Komite IV DPD RI juga akan memberikan masukan dan saran mengenai perencanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan aspirasi, kebutuhan daerah serta karakteristik masing-masing daerah. Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa norma yang diatur dalam rancangan undang-undang ini disusun untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hal itu dimuat dalam RUU RPJPN 2025-2045. “RUU ini diamanahkan kepada Bappenas sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” ucap Suharso Monoarfa. Lebih jauh Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia menyampaikan bahwa RPJPN 2005-2025 akan berakhir Desember 2024, sehingga dibutuhkan undang-undang baru sebagai panduan bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan pembangunan sebagai perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang isinya mengenai visi nasional jangka panjang. “Visi nasional tersebut harus memiliki landasan dan tindakan dalam frame waktu tertentu, dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diosebut RPJPN diturunkan dalam RPJPM setiap 5 tahun. Visi ini untuk melanjutkan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, siapapun yang menjalankan pembangunan di tanah air mengacu pada RPJPN ini,” tutur Suharso Monoarfa. Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.S dalam rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa RPJPN 2025-2045 ini akan menjadi panduan dalam pembangunan. “Pertama, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana setelah RUU ini ditetapkan sebagai undang-undang apakah akan mengikat semua pihak dalam melaksanakan pembangunan, karena jika dilihat dari RPJPN 2005-2025 tidak memuat pemindahan Ibu Kota Negara contohnya, tapi pemerintah melakukannya,” ucap anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut. Anggota DPD RI asal Jawa Timur Evi Zainal Abidin, menyoroti persoalan pendidikan dimana 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diterapkan sistem zonazi untuk masuk sekolah. Kebijakan tersebut sangat baik, namun implementasi di daerah masih jauh dari harapan. “Kita berharap 20 tahun mendatang terjadi akselerasi fasilitas lembaga pendidikan sehingga fasilitas pendidikan bisa terpenuhi, sistem zonazi ini perlu didukung dengan fasilitas di semua daerah,” ucap Evi. Sementara itu, Senator dari Provinsi Bengkulu Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal pertama mengapresiasi pemerintah yang sudah merencanakan program transformasi Indonesia. Kedua, terkait dengan transformasi sosial khususnya soal layanan kesehatan primer dan stunting, hampir seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat atau lembaga-lembaga di tingkat daerah memiliki program pencegahan stunting. “Apakah ada upaya kontrol terhadap program-program yang banyak di berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di tingkat daerah tersebut,” tegasnya. Senator Provinsi Sulawesi Utara Maya Rumantir, MA. Ph.D menambahkan terkait transformasi Indonesia yang sudah direncanakan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan adalah langkah positif. “Hal yang paling penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini adalah menyiapkan generasi emas sebagai sumber daya untuk mengisi pembangunan Indonesia ini,” ucap Anggota Komite IV DPD RI tersebut. Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H., menyampaikan bahwa stunting membutuhkan perhatian serius tidak hanya oleh pemerintah pusat akan tetapi juga semua pihak. “Terkait penanganan stunting hal tersebut dimulai dari usia pra nikah, tidak hanya pada anak-anak,” ucap Senator dari Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. (*)

Humas Selasa, 19 Maret 2024 14.06.00

DPD RI Hadir Sebagai Pemantau Internasional Pemilu Presiden Rusia Tahun...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Anggota DPD RI hadir sebagai pemantau internasional dalam Pemilu Presiden Rusia di Moskow, Rusia. Nono Sampono hadir bersama Senator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, Senator Provinsi Aceh Abdullah Puteh, Senator Provinsi Papua Barat Filep Wamafma, Senator Provinsi Jawa Timur Adilla Azis dan Senator Provinsi Bali Bambang Santoso. DPD RI berkesempatan memberikan pandangan pada Preliminary Result dalam Pemilihan Umum Presiden Rusia yang telah diselenggarakan pada tanggal 15-17 Maret 2024, yang dibacakan oleh Senator Darmansyah Husein. Nono Sampono dan delegasi DPD RI berkesempatan menyaksikan secara langsung proses pemilihan presiden Rusia di beberapa TPS, yaitu TPS 2576 di Krylatskie, TPS 2616 di Partizanskaya dan TPS 2654 di Mozhayskoe Shosse. Nono menilai, kehadiran rombongan DPD RI ke Rusia, menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Federasi Rusia bukan hanya relasi bisnis antar dua negara, melainkan persahabatan erat antar negara yang telah dijalin selama 74 tahun. “Hubungan diplomatik Indonesia dan Federasi Rusia telah terjalin sejak tahun 1950. Jadi kurang lebih sudah 74 tahun. Hubungan antara Federasi Rusia dan Indonesia didasari tradisi rasa persahabatan, kesetaraan saling menghargai di berbagai bidang,” ungkap Nono. Selain itu, Nono juga menambahkan, kehadiran para International Observer merupakan upaya yang baik dalam menjaga integritas, inklusivitas dan transparansi dalam proses demokrasi. Nono Sampono pun menyoroti penggunaan teknologi yang diadopsi oleh Pemerintah Federasi Rusia dalam penggunaan hak suaranya. Nono berharap Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi teknologi canggih dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sehingga hasil yang dicapai diharapkan akan jauh lebih akurat dan lebih kredibel. “Penggunaan teknologi canggih ini, menambah antusiasme para panitia penyelenggara. Sehingga diharapkan angka partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi semakin besar, sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih kelak akan semakin kuat,” pungkas Nono. Delegasi DPD RI juga berkesempatan mengunjungi Pusat Komando Pemenangan salah satu calon presiden, yaitu Leonid Slutskiy, dari Partai Demokrat Liberal Rusia dan mendapatkan sambutan hangat dari para pejabat dan sekretariat partai. Tak lupa, Nono Sampono mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Central Commission Election, Ella Aleksandrovna Pamvilofa, beserta jajarannya, atas keberhasilannya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Federasi Rusia yang berlangsung tertib, aman dan lancar.(*)

Humas Senin, 18 Maret 2024 08.19.00

Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Hadir di antaranya Alfiansyah Komeng Bustami (Jabar), Aanya Rina Casmayanti (Jabar), Agita Nurfianti (Jabar), Cerint Iralloza Tasya (Sumbar), Imral Adenansi (Sumbar), M Rifki Farabi (NTB), Mirah Midadan (NTB), Laode Umar Bonte (Sultra) dan Achmad Azran (DKI Jakarta). Pada kesempatan itu, Senator terpilih asal Jawa Barat, Alfiansyah Komeng Bustami langsung menghangatkan suasana. "Di Amerika kan ada juga tuh Senator. Kita juga kan Senator. Nah, sama atau beda tuh Senator di Amerika dengan kita di Indonesia?" tanya Komeng kepada Ketua DPD RI. Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua DPD RI menegaskan ada perbedaan mendasar antara Senator di Amerika dengan Indonesia. Amerika menganut strong bicameral. Sehingga Senator di AS sangat power full. Termasuk fungsi pemakzulan Presiden AS ada di tangan Senat. Sedangkan Indonesia ini tidak jelas. Sehingga peran dan fungsi DPD di Indonesia sangat terbatas. Karena hanya mengusulkan RUU, tetapi penentu akhirnya DPR dan Presiden. “Sehingga RUU yang kita usulkan maupun yang kita dorong, kalau DPR dan Presiden belum membahas, ya gak jadi-jadi. Seperti RUU Daerah Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat. Itu sudah kita dorong dari dulu. Tetapi belum juga disepakati oleh DPR dan Presiden,” tandasnya. LaNyalla juga menjelaskan, bahwa DPD RI punya fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya disampaikan ke DPR RI. “Karena itu saya sering melakukan terobosan, dengan mengupayakan mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, kementerian, agar persoalan atau temuan di lapangan cepat selesai. Bahkan saya juga melaporkan langsung ke Presiden. Supaya Presiden mengetahui langsung,” tandasnya. Oleh karena itu, LaNyalla menggagas agar Indonesia kembali ke sistem Asli Indonesia, dengan kembali ke UUD 1945 Asli, sebelum Amandemen 1999-2002. Tetapi kemudian kita Amandemen dengan addendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan. Sehingga praktik penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang. “Setelah kembali, kita Amandemen, dengan mengakomodasi semangat reformasi dan tren perubahan global yang terjadi. Yaitu, membuka ruang di kamar DPR yang tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur Partai Politik saja, tetapi juga anggota DPR dari peserta pemilu perseorangan. Sehingga benar-benar terjadi check and balances dalam penyusunan UU,” imbuhnya. Dengan begitu kedaulatan rakyat kembali dilaksanakan oleh lembaga tertinggi, yaitu MPR, yang di dalamnya ada utusan-utusan juga, yaitu utusan daerah dan utusan golongan. Bukan seperti UUD hasil Amandemen, kedaulatan dilaksanakan oleh Partai Politik dan Presiden terpilih. “Sekarang kan faktanya pelaksana kedaulatan kan Partai Politik dan Presiden terpilih. Karena di dalam Konstitusi disebutkan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Bukan dilaksanakan oleh MPR. Sehingga sudah tidak ada penjabaran Sila ke-4 dari Pancasila di dalam Konstitusi kita. Ya begini hasilnya. Orang merisaukan kualitas demokrasi Indonesia. Ya karena pilihan kita menghilangkan Pancasila,” tandas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy.(*)

Humas Minggu, 17 Maret 2024 07.54.00

Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta...

Jakarta, dpd.go.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan kepada Baleg DPR dan Pemerintah dalam penyusunan DIM RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), DIM yang yang disusun oleh DPD RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan. “Kami minta DIM yang telah disusun Komite I DPD RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan DIM yang disusun oleh Baleg DPR,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni bersama Anggota DPD RI DIY Hilmy Muhammad dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3). Sylviana Murni juga menekankan metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada sebagaimana sudah berlangsung sejak tahun 2005. “DPD RI berpandangan bahwa metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung,” ujar Slyviana. Sylviana melanjutkan, pelaksanaan kewenangan khusus oleh Pemerintah DKJ perlu dihormati sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan intervensi dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam melaksanakan urusan kekhususan, perlu dipertimbangkan Pemerintah DKJ diberikan dana kekhususan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Hal ini perlu ditekankan agar otonomi khusus DKJ annti dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya. Sylviana Murni juga menekankan pada rapat tersebut, pada dasarnya penugasan wapres merupakan mandat yang diberikan presiden. Karena itu, Sylviana mengingatkan kewenangan wapres dalam Dewan Aglomerasi Jakarta perlu dipertimbangkan secara matang. "Kami melihat bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa, agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden di kemudian hari," kata Sylviana. Menanggapi pandangan dari Komite I DPD RI, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa DIM yang diserahkan DPD RI akan menjadi bagian dari pembahasan pada naskah RUU Daerah Khusus Jakarta. “Kita akan bahas semua baik DIM dari DPD RI maupun dari pemerintah menjadi bagian dari Naskah RUU Daerah Khusus Jakarta,” pungkas Andi Agtas. (*mas)

Humas Rabu, 13 Maret 2024 17.40.00

BAP DPD RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Akar Konflik Agraria...

Jakarta, dpd.go.id - Ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan sebagai persoalan yang sangat akut, dimana telah dicatatkan bahwa 68% tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh satu persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. Untuk itu, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sangat concern terhadap isu Hak Asasi Manusia dalam eskalasi nasional khususnya dalam permasalahan konflik agraria, demikian dikatakan Wakil Ketua BAP DPD RI Evi Apita Maya di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). "Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. Kami sangat concern terhadap persoalan ini, khususnya yang terkait dengan konflik agraria. Terkait banyaknya laporan resmi masyarakat atas permasalahan sengketa lahan di beberapa daerah, hari ini BAP DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat," tutur Evi saat memimpin rapat tersebut. Dalam RDPU tersebut, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami oleh perwakilan Pusat Serikat Tani dan Nelayan (PP STN) Kabupaten Muaro Jambi, para pemohon Kasasi PTPN IX dari Provinsi Jawa Tengah, perwakilan masyarakat Desa Kabalukin Kabupaten Kepulauan Aru dan perwakilan masyarakat terkait pelanggaran Peraturah Daerah (Perda) di Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terukur terkait isu permasalahan tersebut, kami meminta agar perwakilan masyarakat yang telah hadir dapat memberi pemaparan secara lebih komprehensif," sambung Evi yang merupakan Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagas Ardhianto Saputra, sebagai Ketua dari PP STN menjelaskan permasalahan yang bergulir berupa sengketa lahan antara PP STN dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK). Padahal menurutnya PT. RKK masih memakai lahan tanpa ada legal standing yang jelas. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 PK/TUN/2014 telah membatalkan 682 hektar Hak Guna Usaha (HGU) milik PT RKK. Namun sejak 2014 sampai sekarang PT. RKK masih menggunakan lahan tersebut untuk budidaya dan permanen. Hal ini memicu bentrokan antar kelompok tani masyarakat dan kelompok tani Mitra PT. RKK," ucap Bagas. Terkait penjelasan dari para perwakilan masyarakat, Abdul Hakim mengatakan seyogyanya DPD RI harus mampu menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang tidak reguler, mengingat sengketa ini telah bergulir bertahun-tahun sehingga terkesan negara tidak hadir dan tidak mampu membantu penyelesaian. caranya seperti dengan mengundang pihak terkait hadir dan menunggu klarifikasi. "Saya minta BAP DPD RI dapat segera membuat surat tertulis kepada pihak terkait," imbuh Senator asal Provinsi Lampung itu. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako mempertanyakan peran pemerintahan daerah sehingga masalah sengketa lahan ini dapat menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan. "Sebaiknya pemerintahan daerah baik Bupati maupun DPRD setempat dapat membantu menyelesaikan sebelum masalah ini dibawa ke tingkat pusat," tutur Senator yang akrab disapa Angelo itu. Pada kesempatan itu Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung menyatakan perlunya informasi terkait keterlibatan dan respon pemerintah daerah. Dirinya berjanji akan merekomendasikan masalah sengketa lahan ini kepada masing-masing Anggota DPD RI sesuai Daerah Pemilihan (Dapil). "Kami memang selalu berusaha mengambil peran agar permasalahan ini dapat terselesaikan segera. Langkah selanjutnya yang akan kami tempuh adalah berkoordinasi dengan teman-teman Anggota DPD RI sesuai dapil agar dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah dan khususnya dengan kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah masing-masing. Kami juga akan melakukan telaah dengan tim ahli untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi," tutup Tamsil.*hes

Humas Rabu, 13 Maret 2024 14.38.00

Daripada Urus Pengeras Suara, Menag Disarankan Buat Program Tingkatkan Kualitas...

Jakarta, dpd.go.id – Anggota DPD RI Dailami Firdaus minta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencabut Surat Edaran atau SE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 1445H/2024 M. Dalam SE itu, Menag Yaqut antara lain minta penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarus Al-Qur’an menggunakan pengeras suara dalam. Dailami menilai, SE tersebut mengesankan Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak paham arti toleransi dan sikap saling menghormati. “Menag bahkan cenderung dapat mengusik kerukunan dan toleransi beragama yang telah lama terbangun di masyarakat selama ini,” kata Dailami dalam rilisnya, Senin (11/3/2024). Bang Dai (panggilan beken) Dailami Firdaus itu menjelaskan toleransi dan sikap menghormati antar-umat beragama sudah terbangun sejak puluhan tahun silam, dan selama itu juga tidak ada masalah dengan pengeras suara di masjid maupun musala. Terkait dengan pelaksanaan penggunaan pengeras suara, Bang Dai menegaskan, semua sudah diatur waktunya dan tidak akan mengganggu di waktu orang beristirahat. “Tentunya pengurus masjid dan musala sudah lebih memahami karakteristik daripada wilayahnya masing-masing. Harus diingat ini hanya berlangsung pada saat bulan suci Ramadan saja,” tegasnya. Dari pada mengurus pengeras suara, Senator asal Jakarta ini menyarankan Menag Yaqut membuat kegiatan atau program yang dapat meningkatkan kualitas ibadah Ramadan ini. “Terakhir, saya megucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah bagi seluruh umat Islam,” imbuh Bang Dai. Diketahui, SE Menag ini antara lain mengatur volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel). Khusus terkait syiar Ramadan, edaran ini mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur’an menggunakan pengeras suara dalam. Sementara untuk takbir Idulfitri di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam.(*)

Humas Senin, 11 Maret 2024 20.31.00

Menag Larang Pengeras Suara di Masjid Saat Ramadan, Haji Uma:...

Jakarta, dpd.go.id - Senator asal Aceh, H. Sudirman meminta Menteri Agama Yaqut C. Qoumas tidak mengusik kerukunan dan toleransi beragama yang telah lama terbangun di masyarakat dengan larangan pengeras suara luar di masjid serta mushola saat shalat tarawih maupun tadarus Alquran selama bulan ramadan. Hal ini disampaikan senator yang populer disapa Haji Uma di kalangan masyarakat Aceh, menyikapi Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 1 tahun 2024 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1445 H/2024 M. Untuk diketahui, poin ketiga dari SE Menag tersebut turut menyebutkan bahwa dalam mengisi dan meningkatkan syiar islam, umat Islam tetap berpedoman pada Surat Edaran Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. "Surat Edaran Menag ini yang melarang pengeras suara luar mesjid saat Ramadhan sangat mengganggu suasana hati umat Islam jelang ramadhan", ujar Haji Uma. Haji Uma menambahkan, toleransi antar umat beragama telah terbangun kuat dan tadarus Al Quran dan shalat tarawih adalah tradisi ramadan yang telah ada sejak lama di Nusantara, bahkan sebelum Menag Yaqut lahir. Jauh sebelumnya tidak menjadi masalah hingga kemudian hal ini dipermasalahkan oleh Menag. "Jangan karena hanya ingin tunjukkan prestasi dan kinerja malah secara sengaja merusak tatanan kerukunan dan toleransi umat beragama yang telah terbangun kuat sejak lampau, bahkan sebelum Menag Yaqut ini lahir", pungkas senator yang membidangi Komite IV DPD RI. Haji Uma juga menyebut bahwa toleransi bukanlah masalah ditingkat bawah yang telah lama hidup dalam tatanan kehidupan beragama yang penuh kerukunan serta toleran. Justru masalah di tingkat atas yang mempermasalahkan hal yang bukan masalah ditengah masyarakat. Haji Uma juga mencontohkan Aceh yang mayoritas muslim dan menerapkan hukum syariah islam tapi saling menghormati minoritas. Bahkan, non muslim ikut saling mendukung saudara muslimnya dalam menyambut ramadan. Kondisi relasi yang sama juga diyakini terjadi di daerah lain di nusantara, di mana muslim sebagai kaum minoritas. "Jadi sejatinya tidak ada masalah di tingkat bawah, justru masalah di tingkat atas yang mempermasalahkan sesuatu yang tidak jadi masalah di tingkat masyarakat, seperti kebijakan Menag ini yang kemudian hanya mengusik dan merusak tatanan kerukunan dan toleransi beragama yang telah hidup sejak lama ditengah masyarakat", tutup Haji Uma.(*)

Humas Sabtu, 09 Maret 2024 20.24.00

GERAKAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN (GARDA) DATANGI KANTOR DPD...

dpd.go.id - Anggota DPD RI DIY diwakili oleh Drs. HA Hafidh Asrom, M.M. menerima kunjungan audiensi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) pada Kamis (07/03) di Kantor DPD RI DIY. Pada kegiatan audiensi ini, GARDA mengusung agenda pernyataan dukungan dan apresiasi atas pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI. Dalam pernyataan sikap GARDA yang disampaikan kepada DPD RI, GARDA menilai bahwa Pemilu sebagai instrumen demokrasi telah cacat etik dan moral sejak awal akibat malapraktek kekuasaan akibat cawe-cawe yang kebablasan. GARDA mengundang masyarakat yang menaruh kepedulian terhadap nasib bangsa untuk turut menyuarakan pentingnya para anggota legislatif baik DPR RI maupun DPD RI mendorong dilakukannya hak angket guna menyelidiki indikasi kuat telah terjadi dugaan pelanggaran dalam rangkaian proses tahapan Pemilu 2024. Menurut Endro Gunawan koordinator lapangan GARDA, saat ini lembaga eksekutif dan yudikatif seolah tertutup bagi rakyat, satu-satunya saluran yang masih bisa menampung kegelisahan masyarakat atas kecurangan penyelenggaraan Pemilu adalah DPR RI melalui hak angket. Dan aspirasi Garda ini disambut baik oleh DPD RI, sehingga Garda memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi ke pusat. “Sampai hari ini DPR RI belum menggunakan haknya, untuk itu Garda mendorong melalui dukungan DPD RI yang telah membentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, agar menyampaikan aspirasi dari masyarakat DIY kepada DPR RI sesegera mungkin untuk membentuk Pansus Hak Angket DPR RI,” tambahnya. Ini menjadi momentum terbaik untuk menyampaikan keresahan sosial, karena masyarakat telah melaksanakan pemilu dan tidak bisa mencabut suaranya, maka masyarakat melakukan gerakan moral dengan cara sopan untuk menyampaikan aspirasinya. Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh GARDA, Hafidh menyampaikan bahwa pembentukan Pansus kecurangan Pemilu yang telah disepakati dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 mendapatkan respon positif karena DPD RI tidak dalam posisi melakukan “bargaining politic” dan DPD RI juga sudah membuka posko pengaduan pemilu, sehingga aspirasi dari GARDA adalah salah satu bentuk pengaduan penyelenggaraan pemilu. Hafidh juga menekankan bahwa DPD RI sangat mengapresiasi pengaduan yang disampaikan oleh GARDA dan dukungan terhadap pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2024 DPD RI . “Aduan Garda ini sangat istimewa, karena membuktikan fungsi DPD sebagai salah satu saluran menyuarakan aspirasi masyarakat masih dianggap perlu,” ujar Hafidh. Sebelum mengakhiri kegiatan audiensi, Hafidh Asrom berjanji akan segera meneruskan hasil dan catatan pertemuan kepada Pimpinan DPD RI bahwa Jogja bergerak untuk keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilu.

Humas Jumat, 08 Maret 2024 12.21.00

Nono Sampono Gelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di SMAN...

Ambon, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMAN 12, Kota Ambon, Kamis (7/3/2024). Dalam acara tersebut, Nono Sampono menekankan pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di wilayah Ambon, Maluku. “Sosialisasi ini akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman konsep landasan empat pilar MPR RI dalam berbangsa dan bernegara sekaligus merawat kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Nono. Sebab, menurutnya hubungan sesama umat beragama harus dilandasi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama para pelajar dan generasi muda. Kerukukan antar umat beragama bersumber dari 4 pilar MPR RI yang telah menjadi landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun, empat pilar MPR RI meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nono Sampono mengajak semua siswa dan guru untuk dapat menggugah semangat persaudaraan dan persatuan, serta menyebarluaskan nilai-nilai kebajikan dimulai dari lingkungan sekolah.  “Tanpa adanya toleransi dan kerja sama yang baik antar siswa dan guru, kerukunan di sekolah tidak mungkin terwujud, oleh karenanya empat pilar merupakan sarana yang menjadi payung bersama bagi seluruh warga negara dalam menjalin kerukunan antar umat beragama dalam lingkup yang lebih luas,” jelasnya.  Selain itu, Nono Sampono juga berpesan agar melalui sosialisasi yang digelar, peserta semakin sadar sebagai warga negara punya kewajiban untuk terus meningkatkan potensi diri, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. “Mari kita tingkatkan potensi diri kita dan memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari hari, sekecil apapun kontribusi kita bagi lingkungan sangat berharga bagi negara kita,” pesannya. Menurut Nono, empat pilar MPR RI memberikan pembelajaran lebih mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kerukunan umat beragama di Indonesia bukanlah hal baru. Sikap ramah tamah, gotong royong dan toleransi sudah menjadi karakter sejak zaman nenek moyang dahulu. Ini merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan Empat Pilar MPR RI,” katanya. Dengan komitmen yang kuat itu, maka mestinya tidak perlu lagi mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Kita juga harus terus bahu membahu untuk membendung sikap intoleransi yang dapat mengikis persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Pancasila tidak hanya berhenti dalam wacana semata. Melainkan harus menjadi gaya hidup dan semangat seluruh warga negara Indonesia.  ”Salah satu dari empat pilar itu adalah Pancasila. Ini adalah ideologi bangsa, falsafah hidup, dan dasar negara, yang digali Bung Karno dari kebudayaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia, pertama kali dicetuskan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Artinya, Pancasila itu memang bersumber atau berasal dari rakyat Indonesia sendiri,” jelasnya.   Mantan Kepala Basarnas ini juga menegaskan akan pentingnya menjaga 4 pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Karena 4 pilar adalah pondasi negara Indonesia, maka dari itu pelaksanaan sosialisasi penting untuk di lakukan dengan tujuan agar masyarakat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari - hari. “Semoga kita, khususnya siswa SMAN 12 Ambon yang hadir saat ini, mampu menjaga toleransi dan eksistensi dalam beragama. Lebih dari itu semoga kita dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memulihkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan dalam beragama, suku, golongan dan ras dalam bingkai NKRI ,” harap Nono. Nono Sampono juga mengimbau agar masyarakat dapat menjadikan puasa Ramadan sebagai wadah pemersatu umat. Untuk itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Menurutnya, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, di dalamnya ada banyak hal yang perlu diteladani, sekaligus momentum untuk merekatkan persaudaraan sesama anak bangsa. Terutama usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.(*)

Humas Kamis, 07 Maret 2024 18.59.00

Prabowo Mengeluhkan Demokrasi Mahal Dan Melelahkan, Sultan: Jangan Malu Untuk...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan B Najamudin merespon positif pernyataan Prabowo Subianto yang mengeluhkan proses di demokrasi Indonesia yang mahal dan melelahkan. Hal itu ia sampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat menjadi pembicara utama dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang mengangkat tema “Thriving through Transition” di Jakarta Pusat, Selasa (5/3). “Saya pikir saya berpartisipasi dalam cukup banyak Pemilu. Dan izinkan saya bersaksi, bahwa demokrasi memang mahal dan sangat melelahkan serta masih banyak yang harus diperbaiki,” ucap Prabowo. Menurut Sultan, keluhan Prabowo merupakan isyarat penting bagi bangsa Indonesia untuk tidak perlu ragu apalagi malu untuk kembali ke sistem pemilu terdahulu. Sistem pemilu di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktek kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Harus kita akui bahwa Proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (06/03). Pemilu langsung dalam Demokrasi liberal, kata Sultan, lebih besar mudharatnya daripada manfaat daulat rakyat yang ingin kita capai. Sampai kapanpun praktek politik yang high cost dan menghalalkan segala cara akan selalu mewarnai proses pemilu langsung. "Akibatnya akan selalu ada dugaan kecurangan dan potensi konflik horizontal di setiap pemilu. Padahal pemilu hanyalah alat atau mekanisme demokrasi yang tidak lebih penting daripada kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Kualitas pemimpin dan kepemimpinan nasional, sambungnya, tidak bisa hadir dengan proses demokrasi dan sistem pemilu yang debatable dan memungkinkan penggunaan Money politic dalam jumlah besar. "Sehingga Kami menyambut baik sikap dan pengakuan politik Pak Prabowo terkait hal ini. Jangan kita membiarkan bangsa terjebak dalam lingkaran setan pemilu yang selalu memicu konflik politik oleh para pemilik modal", sambungnya. Pemilu tak langsung, sambungnya, tidak terkait dengan gaya kepemimpinan seorang presiden yang dipilih oleh lembaga perwakilan atau parlemen. Maka tidak relevan mengaitkan sistem pemilu tidak langsung dengan kepemimpinan orde Baru yang cenderung otoriter. Sultan mengharapkan agar presiden terpilih nanti memiliki political Will untuk memperbaharui sistem politik di Indonesia. Sehingga demokrasi Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan budaya yang luhur berdasarkan Pancasila. "Dan pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin nasional yang dibutuhkan bangsa ini dalam membangun negara. Pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia", tutupnya.(*)  

Humas Rabu, 06 Maret 2024 18.53.00

Harga Beras Masih Meroket, Pemerintah Dinilai Tidak Serius...

JAKARTA, dpd.go.id – Permasalahan lonjakan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini serta harga bahan pangan yang terjadi setiap menjelang Ramadan menunjukkan pemerintah tidak tidak serius dalam mengatasi permasalahan pangan Bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui kebijakan strategis. Dalam Dialog Kenegaraan DPD RI yang digelar di Gedung DPD RI (6/3), diketahui bahwa siklus permasalahan pangan, seperti lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok, serta penurunan produktivitas pertanian, selalu terjadi tiap tahunnya, dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terus berulang tersebut. “Daya terawang pemerintah untuk melihat perubahan ke depan semakin tidak tajam, karena peristiwanya berulang dan telah menjadi siklus. Kalau ada kesalahan-kesalahan, ditimpakan ke El Nino. Ke depan pemerintah harus lebih fokus untuk melihat situasi ini, terutama terkait bahan pokok. Kalau kebutuhan bahan pokok itu mesti dan harus (diantisipasi),” ucap Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara. Menurut Dedi, pemerintah terlalu menyerahkan harga bahan pokok ke mekanisme pasar. Sehingga keuntungan kenaikan harga bahan pokok tidak dirasakan petani, tetapi para pelaku perdagangan dan distributor. “Kalau harga beras naik, harusnya petani sejahtera seiring kenaikan pendapatan. Tapi faktanya, petani kita segitu segitu saja, bahkan pada posisinya masih miskin. Ada yang keliru dari pemerintah yang menyerahkan ke mekanisme pasar yang tidak bisa dikendalikan,” jelasnya. Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Karena selama ini upaya jelas untuk meningkatkan produktivitas pangan belum sepenuhnya dilakukan dan tidak ada kebijakan yang menunjukkan keberpihakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. “Jadi saya fokusnya bukan beras beras, karena beras itu hanyalah salah satu hal saja dari sekian banyak isu yang sangat problematik yang terkait dengan tata kelola pangan kita, kemudian juga produksi pangan kita, belum lagi politik pangan anggaran dan lain-lain yang membuat kesimpulan sederhana, ya pemerintah tidak cukup serius,” tegas Luluk. Permasalahan pangan, lanjut Luluk, oleh pemerintah selalu diatasi melalui kebijakan impor. Pemerintah tidak menempatkan isu kedaulatan pangan sebagai prioritas yang harus segara dilakukan. Hal tersebut terlihat dari alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan produktivitas pangan. Bahkan konversi lahan pangan terus terjadi sejak Omnibus Law berlaku. “Yang menarik ini menurut saya berapa sebenarnya uang yang kita gunakan untuk impor, dan kalau uang ini kita pakai untuk insentif para petani kita, cukup nggak sih untuk mendongkrak produktivitas pertanian,” ucapnya. Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menilai kebijakan impor yang sering dilakukan menunjukkan kegagalan dalam kebijakan penguatan pangan di Indonesia. Menurutnya, penguatan sektor pangan harus dilakukan secara terpusat, tetapi dilakukan oleh pemerintah daerah karena dinilai lebih mengetahui yang dibutuhkan di daerahnya. “Rentang kendali masih terlalu jauh. Usul saya, sistem pembangunan pertanian, yang untuk fasilitas pertanian diberikan ke daerah, seperti pupuk, bibit. Ini tidak bisa dilakukan sesaat, harus melalui manajemen modern, saat ini banyak masyarakat yang tidak memiliki akses fasilitas,” ucap Puteh yang juga Senator dari Aceh ini. Untuk mengatasi permasalahan pangan yang terus terjadi, Puteh mengusulkan agar terdapat kebijakan anggaran yang mendukung penguatan lahan pertanian di daerah. Karena menurutnya daerah memiliki potensi besar dalam menutupi kebutuhan pangan nasional jika dikelola dengan baik sehingga produktivitas pangan di daerah pun meningkat. “Banyak sekali pembiaran atas permasalahan pertanian kita. Keberpihakan pemerintah pusat ke petani hari ini sangat kurang. Tidak ada kebijakan anggaran yang mendukung para petani. Anggaran di pusat seharusnya dikelola dengan bijak dan dikelola untuk pertanian,” imbuhnya. Sementara itu, Pengamat Pertanian Khudori menilai, permasalahan pangan selain diakibatkan penyerahan ke mekanisme pasar, juga banyaknya konversi lahan pangan yang terjadi pasca diberlakukannya Omnibus Law. Sejak UU tersebut berlaku, banyak lahan pertanian yang berubah menjadi proyek-proyek pembangunan tanpa memikirkan efek jangka panjang di sektor pangan. Menurutnya, Omnibus Law menganulir beberapa UU yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama terkait konversi lahan. “Selain itu, sampai saat ini tidak ada inovasi untuk meningkatkan produktivitas, selalu stagnan, serta harus ada diversifikasi produk, agar tidak tergantung hanya pada satu produk,” jelasnya.(*)

Humas Rabu, 06 Maret 2024 15.53.00

Sidang Paripurna DPD RI Bacakan Kepres Pemberhentian Senator AWK dan...

Jakarta, dpd.go.id - Paripurna DPD RI bacakan Keputusan Presiden RI Nomor 35/P Tahun 2024 tentang pemberhentian Shri I.G.N. Arya Wedakarna MWS sebagai Anggota DPD RI Masa Jabatan Tahun 2019-2024, serta membahas berbagai isu yang berkembang di daerah. “Pimpinan telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada KPU RI untuk menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib,” ucap Ketua DPD RI AA LaNyala Mahmud Mattalitti saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024) Selain itu, pada pelaksanaan Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu, Komite I DPD RI melihat dinamika politik yang berkembang pasca pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, serta kondisi perpolitikan yang semakin memanas. “DPD RI sebagai Lembaga Negara perwakilan daerah perlu menjaga kondisi perpolitikan pasca pemilu ini agar berjalan dengan baik dan damai,” ungkap Ketua DPD RI. Ia melanjutkan, paripurna DPD RI juga membahas tugas alat kelengkapan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024. Komite I DPD RI akan membahas isu-isu terkait pemerintahan daerah, khususnya praktik hubungan pusat dan daerah yang mengarah pada dominasi sentralisasi dengan lahirnya UU Cipta Kerja, UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang berdasarkan Pancasila. “Hal ini dapat terlihat dari terkungkungnya kerangka penataan daerah di Indonesia karena posisi jabatan gubernur juga berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan,” ucap LaNyalla. Sementara itu, Komite II DPD RI pada masa sidang ini akan concern terhadap penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagai masukan RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sedang disusun pada Tahun 2024. Pada masa sidang ini, Komite III DPD RI akan terus mengawal persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tahun 2024 ini. Dikarenakan DPD RI mempunyai kewajiban hukum dan mengemban amanat untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M. “Selain itu, Komite III sedang menyusun RUU kepariwisataan, serta terus mengawal pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah di DPR,” lanjutnya. LaNyalla menambahkan, Komite IV DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi telah menyusun Naskah Akademik RUU usul inisiatif tentang Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2024. RUU Pengelolaan Aset Daerah adalah RUU prioritas dalam long list Program Legislasi Nasional 2020-2024, dimana RUU tersebut menjadi usul dari DPD RI. Pada Masa Sidang ini, Komite IV agar melanjutkan pembahasan materi tersebut sesuai mekanisme pembahasan RUU inisiatif. “Komite IV diharapkan agar melanjutkan pembahasan Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” pungkas LaNyalla. (mas)

Humas Selasa, 05 Maret 2024 20.47.00

Putusan Sidang Paripurna: DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024) yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. "Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?," tanya LaNyalla. "Setuju..." "Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," lanjut LaNyalla. Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan. Menurutnya, diperlukan tindaklanjut lebih jauh soal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak hanya sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. "Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Jadi tidak sebatas di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang," ujar Tamsil Linrung. Seperti diketahui, DPD RI membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate. Berdasarkan data yang diterima dari Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, bahwa pengaduan yang masuk melalui posko adalah sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 laporan, Sumatera Utara sebanyak 1 laporan dan Maluku sebanyak 1 laporan. Laporan yang masuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah disampaikan Bawaslu. Disamping itu, mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat Pimpinan DPD RI meminta kepada Komite I untuk segera menindaklanjuti dengan mengundang KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri. Jika dipandang perlu, dapat juga mengundang Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.(*)

Humas Selasa, 05 Maret 2024 20.11.00

Inflasi bahan pangan Melampaui Kenaikan Gaji ASN, Sultan Ingatkan Pemerintah...

dpd.go.id - Harga bahan pangan pokok yang terpantau masih bergejolak per Februari 2024 mencapai 8,48% secara tahunan atau year on year. Inflasi ini telah melampaui rata-rata tingkat kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN, dan kenaikan upah minimum regional (UMR) yang rata-rata naik 4,9% selama lima tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah khususnya kementerian terkait untuk kembali fokus melakukan pengendalian terhadap inflasi Volatile food setelah melaksanakannya pemilu. "Proses Pemilu hampir usai, kami harap menteri atau pejabat pemerintahan yang terkait dengan urusan pangan dan perdagangan untuk kembali fokus bekerja. Inflasi pangan yang berlebihan di tengah proses politik saat ini sangat berpotensi mengganggu stabilitas nasional", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (05/03). Pemerintah, kata Sultan, harus segera melakukan hal-hal taktis untuk memastikan harga pangan bisa kembali normal hingga bulan Ramadhan nanti. Isu kenaikan harga pangan cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat. "Kita memiliki banyak pengalaman sejarah dengan fenomena ekonomi yang selalu memicu terjadinya demonstrasi massa dalam waktu lama. Dan peristiwa sosial politik yang rentan tersebut selalu diawali oleh persoalan ekonomi nasional", tegasnya. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengusulkan agar pemerintah baik pusat maupun daerah selalu berkoordinasi dalam memantau perkembangan produksi, stok dan harga bahan pangan pokok di setiap daerah. Upaya ketahanan pangan dan ketahanan nasional harus dibangun secara fundamental sejak dari tingkat desa. "Kita ingin daerah dan Desa dijadikan benteng ketahanan pangan nasional yang paling depan. Sehingga, ke depannya setiap daerah harus mandiri membangun lumbung pangan bagi masyarakatnya", tutup mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Humas Selasa, 05 Maret 2024 10.13.00

Kesepakatan WTO Ancam Nelayan Indonesia, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Utamakan Rakyat...

JAKARTA, dpd.go.id - Sejumlah pihak menilai, keputusan Konferensi Tingkat Menteri (KTM13) ke-13 World Trade Organization (WTO) di Abu Dhabi, UAE, akan membuat nasib nelayan kecil Indonesia merugi. Demikian diungkap Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Untuk itu, dirinya mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri, untuk memiliki semangat yang kuat dalam mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan rakyat Indonesia. “Saya ingatkan, amanat Pembukaan UUD tegas menyatakan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kalau kesepakatan WTO tingkat Menteri tersebut membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat Konstitusi kita,” tukas LaNyalla, Senin (4/3/2024) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Dikatakan LaNyalla, kita jangan terhibur dengan status dari negara-negara G20 yang menyatakan Indonesia masuk dalam kategori upper middle income country. Yang kemudian diikuti dengan syarat untuk tidak boleh menerapkan subsidi untuk perlindungan nelayannya. Termasuk nelayan kecil. “Yang pasti saya ingatkan. Jangan ratifikasi kesepakatan tersebut. Pemerintah harus mengajak bicara stakeholder nelayan di Indonesia. Baik melalui organisasi atau serikat nelayan, maupun data atas fakta lapangan kehidupan ekonomi nelayan yang riil. Baru kemudian susun skemanya,” pintanya. Seperti diketahui, terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan dalam KTM ke-13 WTO tersebut. Pilar pertama adalah tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing). Pilar kedua tentang Overfishstock, dan pilar ketiga tentang Over Capacity dan Over Fishing (OCOF). Adapun terdapat 8 jenis subsidi perikanan yang dilarang oleh WTO, yaitu: (1) Subsidi untuk konstruksi, akuisisi, modernisasi, renovasi atau peningkatan kapal; (2) subsidi untuk pembelian mesin dan peralatan untuk kapal (termasuk alat tangkap dan mesin, mesin pengolahan ikan, teknologi pencarian ikan, refrigerator, atau mesin untuk menyortir atau membersihkan ikan). (3) Subsidi untuk pembelian atau biaya bahan bakar, es, atau umpan; (4) Subsidi untuk biaya personel, biaya sosial, atau asuransi; (5) Dukungan pendapatan (income) kapal atau operator atau pekerja yang mereka pekerjakan (kecuali untuk subsidi yang diterapkan untuk tujuan subsisten selama penutupan musiman); Lalu, (6) Dukungan harga ikan yang ditangkap; (7) Subsidi untuk mendukung kegiatan di laut; dan (8) Subsidi yang mencakup kerugian operasi kapal atau penangkapan ikan atau kegiatan terkait penangkapan ikan. (*)

Humas Senin, 04 Maret 2024 13.39.00

MK Hapus Parliamentary Threshold, Sultan: Sistem Pilpres Secara Langsung Perlu...

dpd.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai sudah memutuskan untuk menghapuskan ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold 4 persen suara sah nasional dalam UU 7 tahun 2017 yang diuji oleh organisasi masyarakat sipil perludem. MK menilai aturan ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Meski demikian dalam amar putusannya, MK menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) dalam UU 7/2017, konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku menyambut baik keputusan MK tersebut. Kedaulatan rakyat yang diberikan melalui partai politik untuk menjadi bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh dinihilkan oleh kepentingan politik tertentu. "Jika melihat pengalaman penyelenggaraan pemilu yang selalu meninggalkan bekas luka sosial dan politik selama ini maka sudah saatnya sebagai bangsa kita perlu meninjau kembali sistem pemilu langsung yang mensyaratkan Parliamentary dan Presidential Threshold. Sudah lama kami mempersoalkan aturan yang terkait dengan batasan-batasan politik dalam pemilu yang seharusnya dinihilkan demi masa depan demokrasi Indonesia yang berasaskan nilai-nilai Pancasila", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (01/03). Menurutnya, sistem Pemilu langsung secara serentak yang diatur dengan ketentuan Parliamentary Threshold juga Presidential Threshold tidak lagi sesuai dengan semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat. Selalu ada tudingan kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif pada setiap pemilu langsung dilaksanakan. "Dan hal itu terjadi lagi pada Pemilu kali ini, di mana prosesnya kemudian terus dipersoalkan oleh masyarakat sipil dan kelompok politik tertentu, hingga muncul upaya politik penggunaan hak angket DPR. Karena Demokrasi dengan pendekatan pemilu langsung sangat rentan secara sosial dan tentunya high cost politik", tegas mantan aktivis KNPI itu. Pemilu langsung, sambungnya, adalah wujud demokrasi liberal yang sangat complecated dan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat bagi kehidupan sosial politik bangsa. Praktek money politic dalam jumlah besar sangat liar justru mendestruksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. "Sementara Pemilu tak langsung melalui lembaga MPR RI sangat relevan dengan prinsip perwakilan dalam sila ke empat Pancasila. Dan yang harus dipahami adalah bahwa Sistem pemilihan presiden melalui parlemen tidak identik dengan otoritarianisme seperti Orde Baru", tegasnya. Dengan demikian, kata Sultan, Sistem presidensial dan pemilu langsung yang dipraktekkan selama ini cukup dijadikan pelajaran kebangsaan yang berharga. Bahwa Sistem politik yang rumit, mahal dan cenderung liberal ini sudah saatnya diakhiri. "Sehingga DPD RI secara kelembagaan menilai bahwa Pembaharuan pada sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia merupakan jalan keluar bagi persoalan politik demokrasi liberal saat ini. Tanpa perbaikan pada sistem politik, maka Indonesia akan selalu terjebak dalam lingkaran setan pemilu langsung yang merugikan demokrasi Indonesia. (*)

Humas Jumat, 01 Maret 2024 09.51.00

Beras Mahal, Sultan Apresiasi Presiden Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi...

dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menaikan anggaran subsidi pupuk tahun 2024. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas padi dan harga beras secara nasional. "Persoalan pasokan pupuk subsidi masih menjadi kendala serius masyarakat petani padi selama ini. Akibatnya terjadi peningkatan biaya produksi padi di banyak daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (28/02). Akibat biaya produksi padi yang meningkat, kata Sultan, menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk tidak melakukan proses produksi. Hal ini tentu mengganggu produktivitas beras di dalam negeri. "Petani kita sangat tergantung pada pupuk subsidi. Subsidi pupuk sangat membantu petani dalam melakukan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah perlu terus mengendalikan peningkatan harga beras di pasaran saat ini dengan pendekatan yang sistematis. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas produksi beras lokal secara merata di setiap daerah. "Peningkatan kuota pupuk subsidi dan ketersediaan irigasi akan menjadi awal yang baik bagi harapan swasembada beras nasional. Dan pada akhirnya nilai tukar petani akan meningkat dan menjadi semakin sejahtera", tutupnya. Presiden Joko Widodo, diketahui telah memutuskan untuk menambah pupuk subsidi hingga 9,55 juta ton. Keputusan itu dibuat dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Senin (26/2). Jumlah kuantum pupuk subsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton, tahun 2024 dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. (*)

Humas Rabu, 28 Februari 2024 11.10.00

Pemberhentian AWK Diproses: Setjen DPD RI Konsultasi ke Kemensetneg RI...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI lakukan rapat konsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, tindaklanjuti Putusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI terkait pemberhentian Senator DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS pada Sidang Paripurna DPD RI awal Februari 2024, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Senin (26/2/2024). Pada rapat konsultasi tersebut, Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran berkonsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara terkait Surat Ketua DPD RI dengan surat nomor AD.04.00/96/DPDRI/11/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang ditujukan kepada Presiden RI pada tanggal 7 Februari 2024. Surat tersebut pada intinya menyampaikan usul pemberhentian Dr. Shri. I.G.N. Arya Wedakarna MWS, S.E. (M.TRU)., M.Si., sebagai Anggota DPD Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari daerah pemilihan Provinsi Bali, karena melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD, sesuai Keputusan Badan Kehormatan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024. “Rapat ini sebagai tindaklanjut surat dari Pimpinan DPD RI dan Badan Kehormatan DPD RI, peran kami selaku sekretariat jenderal bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, Kepala Biro Persidangan II Mesranian, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif S Hutagaol, dan Kepala Biro Protokol Humas dan Media Mahyu Darma. BK DPD RI telah memutuskan pemberhentian Anggota DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, dan diputuskan pada Sidang Paripurna DPD RI Ke-8 awal Februari 2024. Surat tersebut diputuskan tertanggal 1 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Kehormatan, yakni Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa sebagai Ketua, Habib Ali Alwi, Marthin Billa, dan Made Mangku Pastika sebagai Wakil Ketua. “Seperti yang kita ketahui, BK DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa Shri IGN Arya Wedakarna MWS Anggota DPD RI dari Provinsi Bali karena terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik, serta Tata Tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam UU MD3, dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI,” tukas Rahman Hadi. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara RI Nanik Purwanti dalam rapat konsultasi itu menjelaskan bahwa saat ini Setneg sedang berproses dalam penerbitan Kepres dan masih mendalami beberapa persoalan baik aturan dan hukum terkait Keputusan Badan Kehormatan DPD RI No. 1 Tahun 2024. “Kami sedang dalami dan pelajari secepat mungkin, karena prosesnya 14 hari dan jatuh tanggal 1 Maret 2024. Sekarang hal ini juga sedang berjalan gugatan dari AWK di PTUN, sehingga kami perlu berhari-hati dalam mengeluarkan Kepres nantinya,” jelas Nanik. Nanik mengungkapkan bahwa adanya rapat konsultasi dengan jajaran Sekjen DPD RI kali ini untuk mencari kejelasan dan mendapatkan catatan penting yang nantinya akan diteruskan kepada menteri hingga presiden. “Kami perlu konfirmasi dan klarifikasi secara mendalam karena waktu juga sudah mepet, kami mencatat beberapa hal poin penting untuk segera ditindaklanjuti,” lanjutnya. Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin menambahkan bahwa BK DPD RI mempunyai kekhususan, sehingga dalam memutuskan keputusan politik seperti pemberhentian anggota ini BK sudah tepat sesuai dengan UU MD3, Peraturan Tata tertib dan Tata Beracara DPD RI. "Keputusan BK sudah tepat final dan mengikat, karena BK punya kewenangan tersebut sesuai mekanisme yang telah diatur dalam regulasi internal DPD RI dan UU MD3,” pungkas Oni.(*)

Humas Senin, 26 Februari 2024 20.03.00

Ketua DPD RI: Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun Imbas Amandemen Konstitusi...

SURABAYA, dpd.go.id - Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 usai diselenggarakan. Khusus untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), banyak catatan yang diberikan masyarakat, khususnya terkait menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu jugalah yang menjadi sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat menjadi narasumber secara virtual pada acara Latihan Kader (LK) II HMI Cabang Persiapan Sidoarjo, LaNyalla menjabarkan jika penurunan kualitas demokrasi Indonesia terjadi sejak bangsa ini melakukan amandemen terhadap konstitusi kita lada tahun 1999-2002 silam. "Itulah konsekuensi dari Pilpres gaya liberal yang kita terapkan sejak Era Reformasi. Tepatnya, setelah kita mengganti Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, dengan Undang-Undang Dasar produk amandemen di tahun 2002," tutur LaNyalla, Minggu (25/2/2024), kemarin. Senator asal Jawa Timur itu menjabarkan salah satu faktor penting menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Katanya, sejak bangsa ini mengganti sistem bernegara, sejak saat itu pulalah parameter dan tolok ukur dalam memilih pemimpin tak lagi didasarkan pada integritas, moralitas dan intelektualitas. "Yang dikedepankan adalah popularitas dan elektabilitas. Padahal, popularitas bisa di-fabrikasi melalui ilmu komunikasi dan teknologi. Begitu juga elektabilitas bisa di-fabrikasi melalui hasil-hasil survei yang bertujuan mempengaruhi pendapat dan mengarahkan pilihan masyarakat," terang LaNyalla. Menurutnya, itulah politik kosmetik palsu di era Pilpres saat ini, selain daripada menimbulkan polarisasi di tingkat akar rumput. "Hal itu sangat tidak produktif, serta menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika," tegas LaNyalla. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara juga patut dipertimbangkan agar bangsa ini tak terus menerus menggunakan sistem ala liberal Barat tersebut. Mengapa hal itu penting dikedepankan? Sebab, kata LaNyalla, sesungguhnya bangsa ini memiliki sistem bernegara tersendiri. "Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk. Sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa," ujar LaNyalla. Sayangnya, kata LaNyalla, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru. Padahal, seharusnya, saat Reformasi itu, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. "Bukan mengganti sistem bernegara, karena para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur yang semuanya tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai negara majemuk dan kepulauan ini," terang LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, hal itulah yang saat ini sedang ia perjuangkan. Yakni agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Caranya adalah dengan kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian kita lakukan amandemen dengan teknik adendum untuk menyempurnakan dan memperkuat, sesuai dengan semangat Reformasi," ujar LaNyalla. Dengan begitu, kita tidak memberi peluang penyimpangan praktik seperti yang terjadi di Era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi sekaligus kita juga tidak mengubah sistem bernegara asli Indonesia dengan sistem Barat yang Individualistik dan Liberal serta Kapitalistik. "Itulah yang kita sebut Sistem Pancasila. Sesuai dengan Sila Keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh Sila Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima. Sehingga bangsa ini akan kembali ke jati dirinya, kembali menjadi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai yang telah dirumuskan para pendiri bangsa," pungkas LaNyalla.(*)

Humas Senin, 26 Februari 2024 19.53.00

Harga Beras Melonjak, Senator DIY: Boleh Jadi Akibat Bansos yang...

dpd.go.id - Harga beras secara nasional merambat naik pasca-Pemilu 2024, tembus di angka 18 ribu rupiah. Di antaranya karena pasokan yang berkurang dan permintaan yang tinggi. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menyatakan bahwa pemicu lain dari tingginya harga beras boleh jadi karena pemerintah ugal-ugalan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya, bahkan cenderung mengabaikan prosedur. Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Meski demikian, menurutnya pemerintah sudah melakukan mitigasi. Sayangnya, mitigasi itu dirusak atas nama bansos ketika masa kampanye pada Pemilu 2024. “Untuk ketahanan pangan kita memang perlu banyak evaluasi, apalagi jika ngomong food estate. Tapi kalau kita lihat, krisis ini sudah sejak tahun lalu dan pemerintah sudah melakukan mitigasi. Tapi sayangnya, pemerintah ugal-ugalan dalam membagikan bansos. Akibatnya, stok di gudang Bulog menipis sebelum waktunya. Ini pemerintah menyalahi manajemen sederhana antara pasokan dan permintaan,” ujar anggota Komite I DPD RI tersebut dalam siaran tertulis kepada media pada Kamis (22/02). Jika sesuai jadwal, menurut Gus Hilmy, distribusi bansos beras regular seharusnya dilakukan setiap bulan atau maksimal tiga bulan. Jadi menurutnya, faktornya tidak semata-mata dari iklim atau pertanian. “Ada faktor lain, ya. Ada kepentingan lain. Padahal pas kampanye kemarin, beras sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos) terkesan murah dan mudah didapat, karena dibagi-bagikan kepada semua elemen masyarakat. Aneh juga kalau beras mahal dan langka sesudah Pemilu,” kata Gus Hilmy. Kekhawatiran lain yang dirasakan Gus Hilmy adalah tingginya harga beras akan memicu harga-harga lainnya akan melonjak. Hal ini akan semakin membebani masyarakat. “Tidak menutup kemungkinan, imbas dari tingginya harga beras ini akan merambat ke bahan-bahan yang lain, seperti cabai, bawang, daging, dan lain sebagainya. Akibatnya tentu semakin memberatkan daya beli masyarakat,” ungkap Gus Hilmy. Dari stok beras yang terkuras, Gus Hilmy meminta pemerintah untuk segera melakukan skema mitigasi karena ke depan permintaan akan semakin banyak untuk menghadapi Ramadhan dan lebaran. “Dari data yang kami peroleh, cadangan Bulog terkuras sebanyak 1,32 juta ton. Ini harus segera diatasi. Jangan sampai nantinya masyarakat dibuat sibuk dengan harga-harga bahan makanan pokok, sehingga mereka terganggu dalam menyambut Ramadhan dan lebaran yang seharusnya diisi dengan memperbanyak ibadah,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 22 Februari 2024 20.44.00

KOMITE IV Lakukan Studi Empirik di UB sebagai bentuk pelibatan...

dpd.go.id - Tahun 2024 ini Komite IV DPD RI memiliki agenda legislasi untuk menyelesaikan RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. Terdapat 5 tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap tahapan tersebut harus dilandasi asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedatangan Komite IV di Universitas Brawijaya Malang pada hari ini (16/02) adalah untuk memperoleh berbagai masukan dari akademisi dalam rangka penyusunan RUU pengelolaan aset daerah. “Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan draf Naskah Akademik adalah dengan melaksanakan kegiatan Studi Empirik yang merupakan ranah teknokratik akademik yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI bersama dengan Tim Ahli RUU sebelum masuk ranah politik oleh Pimpinan dan Anggota DPD RI, kata Kepala Biro Persidangan II, Mesranian dalam sambutannya. “Apa yang dilakukan DPD ini telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dimana DPD melakukan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU. Penguatan Partisipasi Publik yang bermakna (Meaningfull Participation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat menghasilkan NA yang berkualitas” kata Aan Eko Widianto selaku Dekan FH Universitas Brawijaya dalam sambutannya. “DPD harus membuat UU dengan memaksimalkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation), hal ini harus menjadi kekuatan unggulan mengingat posisi DPD sebagai perwakilan daerah” tambahnya. Mewakili Tim Ahli RUU tentang Pengeloaan Aset Daerah yang hadir, Yuswandi Arsyad Tumenggung memaparkan pentingnya peran Aset Daerah dalam pembangunan ini. “Aset Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Aset Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai” ungkap Yuswandi. “Selain itu, mengapa pembentukan UU pengelolaan Aset Daerah ini penting salah satunya karena masih terdapat permasalahan terkait pemahaman mengenai regulasi yang masih terbatas pada aturan teknis yang di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Permbendaharaan, perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang sendiri tentang Aset Daerah” tambahnya. Aan Eko Widiarto yang juga narasumber pada studi empirik Komite IV, dalam paparannya menekankan perlunya kejelasan apakah konsep pengaturan aset daerah mengganti konsep pengaturan barang milik daerah serta perlunya kejelasan konsep dan ruang lingkup pengaturan aset daerah. “Yang terpenting disini adalah tentang kepastian hukum mengenai aset daerah serta pengaturan tentang barang berwujud dan barang tak berwujud’ tambah Aan Eko Widianto. Senada dengan Dekan FH Universitas Brawijaya, Dr. Dewi Cahyandari S.H.M.H, salah satu pakar hukum UB memberikan beberapa masukan mengenai Pengaturan Pengelolaan Aset Daerah yang Ideal, diantaranya: (1) Penyempurnaan siklus pengelolan Barang Milik Negara/Daerah; (2) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; (3) Penguatan dasar hukum pengaturan; (4) Penyederhanaan birokrasi; (5) Pengembangan manajemen aset negara; dan (6) Penguatan basis data dengan memanfaatkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Menyambung dua narasumber sebelumnya, pakar hukum pidana Fakultas Hukum UB Alfons Zakaria dalam paparannya menekankan tentang substansi hukum yang harus diatur dalam Uu pengelolaan aset daerah yakni tentang Politik Hukum Pidana, Tindak, Pidana Korupsi, Tindak Pidana dalam Pengelolaan Aset, dan Pidana bagi Tindak Pidana dalam Pengelolaan Aset. “Dalam KUHP 2023 yang sesuai dengan pengaturan mengenai aset adalah pada pasal 51 huruf c yang menyebut tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat” kata Alfons dalam pemaparannya. “Ada missing hole atau lubang yang hilang terkait dengan kebermanfaatan aset daerah ini, pemanfaatan BMD outputnya tentang PAD, tapi jarang ada yang berbicara mengenai manfaat aset bagi masyarakat, sejauh mana aset-aset ini memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat? Lalu masalah lain adalah adanya ego sektoral antar daerah mengenai pemanfaatan aset ini, bagaimana nanti pengaturannya dalam UU aset daerah? Tanya salah satu peserta diskusi. “Terima kasih kepada DPD RI yang telah berkenan mengunjungi Universitas Brawijaya untuk melakukan studi empirik dalam rangka penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU tentang pengelolaan aset daerah, semoga kerjasama ini dapat terus dillanjutkan dimasa yang akan datang” kata Aan Eko Widianto menutup kegiatan studi empirik Komite IV. (*)

Humas Senin, 19 Februari 2024 20.26.00

Komite IV Terima Masukan Akademisi Unram Terkait RUU Pengelolaan Aset...

MATARAM, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan studi empirik dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Jumat, 16 Februari 2024. Kepala Bagian Sekretariat Komite IV DPD RI, Samekto Ambinonuso, S.H., M.E., menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pemerintah daerah di dalam mengelola aset. “Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI melaksanakan studi empirik ini untuk menerima masukan dari akademisi, salah satunya dari Universitas Mataram ini,” jelas Samekto Ambinonuso, S.H., M.E. Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, SH., M.Agr.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Mataram dalam sambutannya menyampaikan bahwa sekilas tentang Aset Daerah lebih luas dari Barang Milik Daerah, karena Aset Daerah juga termasuk kekayaan daerah yang secara potensial bisa dimanfaatkan oleh daerah. “Persoalan Aset Daerah perlu dikaji lebih jauh karena di daerah banyak persoalan-persoalan hukum yang muncul karena salah dalam pemanfaatan Aset Daerah ini,” ucap Rektor Universitas Mataram tersebut. RUU Pengelolaan Aset Daerah memang sangat dibutuhkan mengingatnya banyak permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah. “Semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah ini betul-betul bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tutup Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, SH., M.Agr.Sc., Ph.D. Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H., Tenaga Ahli RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa “Kita berharap RUU yang sedang disusun ini menjadi landasan hukum baru bagi pengelolaan Aset Daerah yang pada akhirnya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ucap Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu. Skema yang dibangun dalam RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah adalah aset sebagai kekayaan negara, sebagai kekayaan yang dimiliki yang secara konsteks regulasi sudah banyak diatur, namun pada tataran prinsip masih perlu pengaturan hal-hal lain terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah ini. Drs. Samsul Rizal, MM., Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan tentang asset daerah ini Pemerintah Daerah berharap agar pemanfaatan Aset Daerah ini sejalan dengan aturan yang ada, oleh sebab itu diperlukan aturan yang bisa diaplikasikan dengan baik pada tataran bawah, “Kita berharap agar regulasi yang dibuat ini tidak hanya mengatur pemanfaatan asset daerah oleh pemerintah akan tetapi juga mengatur bagaimana pemanfaatan asset daerah oleh masyarakat yang selama ini menjadi persoalan,” Drs. Samsul Rizal, MM. Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram bahwa asset merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan negara selain sumber daya manusia dan dana. “Aset daerah ini semestinya dicatat untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu perlu pengaturan terkait dengan Aset Daerah ini.” Lebih jauh Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., menyampaikan bahwa hakikat pentingnya pengaturan tentang aset daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang status Aset Daerah. Selain itu juga untuk menjamin terpeliharanya asset dengan baik, memungkinkan pemberdayaan atau pemanfaatan asset untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian adanya pedoman yang jelas dalam pengelolaan aset secara tertib, adil dan terarah. “Saat ini peraturan tentang Aset Daerah terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada undang-undang khusus tersendiri yang mengatur tentang aset daerah,” ucap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram tersebut. Pengaturan aset di dalam undang-undang masih bersifat terintegratif di dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram menyampaikan bahwa di daerah memang banyak persoalan-persoalan terkait dengan pemanfaatan Aset Daerah oleh sebab itu sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur pengelolaan Aset Daerah ini. “Bumi air dan kekayaan alam itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk rakyat Indonesia, oleh sebab itu saya tidak sepakat dengan terminologi kepemilikan negara terhadap aset tersebut, karena semuanya seharusnya adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dan negara adalah pengelolanya,” ucap Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH. Masalah-masalah persoalan asset daerah ini diantaranya adalah terdapat aset-aset daerah yang tidak jelas status hukumnya, aset dikuasai pihak lain dengan HPL namun tidak dimanfaatkan selama jangka waktu penguasaan, tumpang tindih status tanah aset daerah, tanah diklaim sebagai milik dari dua pemerintah daerah, kurang optimalnya pemanfaatan barang milik daerah, dan mekanisme penghapusan aset masih tidak sesuai dengan ketentuan. Secara umum narasumber dalam Studi Empirik Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Aset Daerah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyatakat Indonesia.(*)

Humas Senin, 19 Februari 2024 14.12.00

Kiprah Konkret LaNyalla Membuat Dua Lembaga Survei di Jatim Simpulkan...

SURABAYA, dpd.go.id - Banyak hal konkret yang telah diperjuangkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti selama hampir 5 tahun terakhir sebagai Senator, membuat nama LaNyalla mendapat penerimaan dan peluang keterpilihan kembali yang cukup besar. Demikian kesimpulan dua lembaga survei di Jawa Timur.  Kedua lembaga survei tersebut adalah Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) dan Surabaya Survei Center (SSC). Meski keduanya melakukan survei di periode waktu berbeda, yakni Januari-Februari 2024 (ARCI) dan Juli-Agustus 2023 (SSC), namun angka yang didapat tidak jauh berbeda, yakni di kisaran raihan suara 20 persen, sekaligus menempatkan LaNyalla di posisi teratas dalam daftar Calon Anggota DPD RI di Pemilu 2024.  "LaNyalla masih menjadi calon anggota DPD RI dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, beberapa waktu lalu.  Senada, Peneliti senior SSC, Ikhsan Rosidi menuturkan, soal elektabilitas pasti hubungannya dengan hasil kerja-kerja politik. "Hasil kerja politik akan menghasilkan popularitas, popularitas tinggi, biasanya elektabilitas tinggi," tutur Ikhsan. LaNyalla memang dikenal kerap turun ke lapangan. Melihat dan mendengar langsung persoalan yang terjadi di daerah. Di Jawa Timur, ia telah mendatangi 38 kabupaten/kota. Sementara sebagai Ketua DPD RI, selama hampir 5 tahun menjabat, LaNyalla telah mendatangi 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hingga ke pulau terluar dan perbatasan.  Tercatat LaNyalla pernah menginjakkan kaki ke Pulau Rote dan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Entikong. Itulah mengapa, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ketika merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, menempatkan posisi DPD RI di atas DPR RI.  Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik. “Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah,” kata LaNyalla ketika itu. Sementara di mata sejumlah tokoh bangsa, LaNyalla juga dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan tema-tema kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga Wakil Presiden RI ke VI, Jenderal (Purn) Try Soetrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara.  Hal itu dikatakan mantan Panglima ABRI tersebut saat menerima LaNyalla di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022) silam.  Sejak saat itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Alhamdulillah, DPD RI secara kelembagaan mendukung, dan kami sudah menyiapkan kajian akademik, untuk penyempurnaan dan penguatan sistem Demokrasi Pancasila untuk menghindarkan praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,” tandasnya.(*)

Humas Kamis, 15 Februari 2024 15.51.00

Malah Coblos Calon Lain, LaNyalla Terapkan Ilmu Hakikat-Teologis...

SURABAYA, dpd.go.id - Mengagetkan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 justru mencoblos calon lain. Tidak mencoblos dirinya sendiri. Hal itu terekam wartawan saat LaNyalla diminta awak media menunjukkan kertas suara DPD RI yang hendak ia masukkan ke kotak suara. Karena diminta wartawan, LaNyalla spontan membuka kertas suara DPD RI. Anehnya bukan fotonya sendiri yang ia coblos. Melainkan calon anggota DPD RI, yakni Lia Istifhama, yang merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sontak wartawan dan para juru foto kaget. “Lho kok coblos orang lain pak,” tanya sejumlah wartawan, Rabu (14/2/2024). LaNyalla pun menjelaskan, bahwa dirinya sengaja melakukan itu, karena malu sama Allah SWT jika ia memilih diri sendiri. Karena itu artinya nafsu dan kepentingan pribadi untuk menjadi pejabat. “Padahal niat saya sudah saya tetapkan untuk mengabdi dan membela kepentingan masyarakat, terutama masyarakat daerah melalui pintu DPD RI, jadi saya serahkan kepada Allah atas niat tersebut. Kalau Allah ridlo, Insya Allah saya jadi membawa kebaikan dan kemaslahatan,” tandas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur yang menyalurkan hak pilihnya di TPS Nomor 19, Desa/Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, itu menambahkan bahwa sikapnya itu adalah penerapan dari ilmu hakikat yang ia pelajari selama ini. “Jadi saya gak mau ditertawakan oleh Tuhan, karena nafsu pribadi, sampai lupa niat sesungguhnya, yang seharusnya itu yang menjadi tolok ukur. Jadi semoga ini menjadi ilmu dan tauladan bagi negarawan,” imbuhnya. Sebelum menyalurkan hak pilihnya, LaNyalla melaksanakan salat Dhuha terlebih dahulu. Usai melaksanakan salat sunnah tersebut, LaNyalla kemudian berangkat menuju lokasi pemungutan suara di TPS yang diikuti total calon pemilih 294 suara dengan komposisi 143 laki-laki dan 151 perempuan. Tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, LaNyalla yang mengenakan baju putih dan celana krem langsung menyerahkan kertas panggilan memilih dan duduk antre. Sesekali, ia berbincang bersama warga yang juga mengantre untuk menyalurkan hak pilihnya. "Hari ini saya menyalurkan hak politik saya. Tentu kita berharap agar penyelenggaraan pemilu kali ini berjalan LUBER dan Jurdil, tanpa adanya kendala. Kalau pun ada kecurangan, semoga bisa diatasi dan dipulihkan. Karena dunia internasional juga melihat proses pemilu ini. Sejauh yang saya lihat di TPS saya ini, semua berjalan dengan baik," kata LaNyalla. LaNyalla sendiri kembali maju menjadi anggota DPD RI dari Jawa Timur. LaNyalla ingin kembali mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya memperjuangkan kepentingan daerah. “Niat saya cuma satu, menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di daerah-daerah, seperti yang kemarin selama di DPD RI saya kerjakan," jelas LaNyalla. Mengusung tagline 'Pancasila Berdaulat, Bangsa Selamat' LaNyalla betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan daerah. Ya, Senator asal Jawa Timur itu memang tengah berjuang membangun konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada kepada sistem bernegara sesuai konsep yang dirumuskan para pendiri bangsa. "Kita harus berani melakukan koreksi terhadap arah perjalanan bangsa. Kita harus berani menjadi generasi pelurus bangsa. Ingat, kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kita harus menggunakan akal, pikir dan dzikir dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegas LaNyalla.(*)

Humas Rabu, 14 Februari 2024 16.22.00

Ketua DPD RI Ingatkan PR Jatim Terkait Pengentasan Kemiskinan ...

SURABAYA, dpd.go.id - Kepemimpinan Khofifah-Emil di Jawa Timur berakhir. Keduanya, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum juga tuntas, yaitu pengentasan kemiskinan. Menurut LaNyalla, pejabat dan aparat pemerintah Provinsi Jatim harus berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Seharusnya Jatim memiliki momentum dengan melalui pertumbuhan ekonomi Jatim yang meningkat signifikan dan tumbuh inklusif. "Memang ada pertanyaan, mengapa pertumbuhan ekonomi di Jatim bagus, kondisi itu belum mampu secara krusial berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Terutama oleh semua kepala daerah di Jatim, dimana yang salah di sini," tukas dia, Selasa (13/2/2024). Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran angka paling tinggi 21 persen dan paling rendah 3 persen. Jika dirata-ratakan angka kemiskinan berada pada kisaran 9,7 persen. Kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya dua digit atau di atas 10 hingga 21 persen terdiri dari 17 Kabupaten, dengan angka kemiskinan tertinggi di kabupaten Sampang, dengan persentase 21 persen dan 4 kabupaten dengan angka kemiskinan 10 persen di antaranya, Gresik, Nganjuk, Kediri dan Trenggalek. Sedangkan angka kemiskinan terendah adalah Kota Batu 3 persen, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Madiun masing- masing 4 persen. "Masalah kemiskinan adalah masalah nir-kesejahteraan yang artinya hajat hidup pokok masyarakat. Pemerintah daerah harus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan ini," kata LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, perekonomian yang semakin tumbuh seyogyanya semakin memberikan tetesan kesejahteraan, akan makin mengurangi pengangguran, serta berdampak penurunan kemiskinan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 1,79% dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,6%. Serta penyumbang perekonomian terbesar kedua pula di Pulau Jawa dengan prosentase 25,56%.(*)

Humas Selasa, 13 Februari 2024 15.58.00

Kerjasama Diputus BPJS, LaNyalla Langsung Datangi RSU Anwar Medika Sidoarjo...

SIDOARJO. dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Rumah Sakit Umum (RSU) Anwar Medika Sidoarjo. Kedatangan LaNyalla untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemutusan kerja sama oleh BPJS Kesehatan dengan RSU Anwar Medika. LaNyalla datang didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Kadin Jatim, Fitradjaja Purnama dan Ketua Kadin Kota Surabaya M Ali Affandi LNM. Sementara dari RSU Anwar Medika hadir di antaranya dr Farida Anwari (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Abdul Kohar Mudzakir (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Achmad Yudi Arifiyanto (Direktur RSU Anwar Medika), Dina Hiedana (Wakil Direktur Umum RSU Anwar Medika) dan Nia Arizona (Humas RSU Anwar Medika). Kepada Ketua DPD RI, Direktur RSU Anwar Medika, dr Achmad Yudi Arifiyanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya perbaikan dari sisi administrasi maupun keuangan sebagaimana direkomendasikan oleh BPJS Kesehatan. Dikatakannya, dari hasil audit tim TKMKB BPJS Kesehatan ada kekeliruan pembayaran yang menyebabkan kerja sama dihentikan sementara.  "Pada tanggal 28 Desember 2023 sudah dilakukan mediasi pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada tanggal 8 Januari 2024 kembali dilakukan mediasi tahap kedua," kata Yudi, Senin (12/2/2024). Selanjutnya untuk kelebihan pembayaran, Yudi menjelaskan jika RSU Anwar Medika sudah mengembalikannya sebesar Rp7.097.535.700. "Kelebihan pembayaran sudah kami kembalikan kepada BPJS Kesehatan dengan kompensasi klaim di bulan pelayanan Desember 2023 yang akan masuk di bulan Januari 2024," jelas Yudi. Yudi menegaskan jika pihaknya berkomitmen penuh melakukan upaya perubahan dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan, khususnya peserta BPJS Kesehatan, struktur manajemen, SOP keperawatan, update Panduan Praktik Klinik (PPK) sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan sejumlah hal lainnya. "Kami juga sudah memenuhi persyaratan di antaranya mendapatkan rekomendasi positif dari beberapa stakeholder di antaranya Bupati Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, PERNEFRI, PERSI Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Sidoarjo," jelas dia. Yudi berharap segala hal yang telah dilakukannya dapat membuka lagi kesempatan agar RSU Anwar Medika bisa kembali menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "90 persen pasien kami adalah peserta BPJS Kesehatan. Kami memiliki pasien rawat jalan setiap harinya sebanyak 800 pasien dan rawat inap setiap harinya 300 pasien. Kami berkomitmen dan sungguh-sungguh agar bisa bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan," tutur Yudi. Mendapati aspirasi itu, Ketua DPD RI meminta segala hal upaya yang telah dilakukan RSU Anwar Medika diserahkan kepadanya untuk dipelajari dan diteruskan kepada pihak terkait. LaNyalla meminta agar RSU Anwar Medika memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh BPJS Kesehatan, agar kerja sama bisa dilakukan kembali. "Saya kira, sepanjang segala persyaratan dipenuhi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dilakukan. Apalagi ini adalah program pemerintah untuk masyarakat dan memang masyarakat membutuhkan program ini, utamanya di RSU Anwar Medika ini," terang LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu akan meneruskan aspirasi ini agar segera ditindaklanjuti dan segera mendapatkan solusi. "Saya akan teruskan hal ini ke Komite III DPD RI. Saya pribadi akan kawal penuh kasus ini sampai kerja sama kembali bisa dilakukan RSU Anwar Medika dan BPJS Kesehatan. Saya berharap kerja sama ini dapat kembali terjalin secepatnya," demikian LaNyalla.(*)

Humas Senin, 12 Februari 2024 14.36.00

Senator Aceh Minta Presiden Hentikan Pemberian Bansos Secara Non Prosedural...

Jakarta, dpd.go.id - Senator atau anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman meminta Presiden Jokowi agar menghentikan pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma oleh rakyat Aceh ini, anggaran APBN mestinya digunakan sebagaimana aturan dan prosedur dan penyaluran bansos mestinya dilakukan oleh Kemensos serta berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Pembagian sembako atau bansos oleh presiden Jokowi baik didepan istana atau di setiap kegiatannya di waktu terakhir ini telah mengangkangi aturan dan prosedur yang semestinya berbasiskan data yaitu by name by address", ujar Haji Uma. Haji Uma juga mempertanyakan apakah penerima bansos yang diserahkan Jokowi itu merupakan masyarakat miskin dan terdata baik di DTKS atau data lain yang selama ini dijadikan rujukan. Karena jika tidak, maka penyaluran bansos yang menggunakan anggaran negara itu tidak tepat sasaran. Dirinya menambahkan, jika bantuan yang diserahkan tepat sasaran mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi jika tidak, maka kasian masyarakat Indonesia lain yang miskin atau kurang mampu yang tinggal diseluruh pelosok negeri tapi tidak memiliki keberuntungan yang sama. "Jadi pertanyaannya penerima bansos itu terdata sebagai masyarakat miskin atau tidak? Jika tidak maka tentu penyaluran itu tidak tepat sasaran. Padahal Bansos itu dirancang untuk membantu warga yang kurang mampu di Indonesia", kata senator yang raihan suranya di pemilu 2019 lebih tinggi dari suara Jokowi pada Pilpres lalu di Aceh. Ini bentuk praktek yang melanggar aturan itu sendiri karena pertimbangan dalam penyusunan APBN yang disahkan 2024 yang telah mendapatkan pertimbangan DPD RI tidak terjadi pembengkakan dalam pelaksaannya karena dari amatan kita tidak ada hal yang urgensi darurat pangan atau bencana alam lainnya. "Tidak ada urgensi atas kondisi khusus, lalu kenapa memberikan bansos secara jorjoran. Apa lagi sampai ada permintaan pemerintah yang harus menggeser APBN yang sudah di sahkan ke sektor Bansos, ini telah mengganggu sistem yang ada", pungkasnya. Haji Uma juga melanjutkan, DPD RI wajib mengingatkan pemerintah sebagai mana di atur dalam undang undang 22D. Karena apapun yang di lakukan presiden adalah tugas negara yang melekat dan tidak boleh melanggar konstitusi dan undang undang serta bukan pula atas kepentingan politik pencitraan, kepentingan kelompok atau mencari simpati lalu kemudian melanggar konstitusi.(*)

Humas Sabtu, 10 Februari 2024 17.38.00

Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua...

SURABAYA, dpd.go.id - Sejumlah pengembang perumahan yang tergabung Forum Lintas Asosiasi Real Estate Jawa Timur meminta solusi atas persoalan yang mereka alami ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Juru Bicara Forum Lintas Asosiasi Real Estate yang juga Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Soesilo Efendy menerangkan, dalam lima tahun terakhir pengembang perumahan di Jawa Timur dihadapkan pada persoalan maraknya kavling liar atau ilegal.   Di Kota Surabaya misalnya, Soesilo menyebut hampir di setiap kecamatan terdapat kavling liar. Tentu saja hal itu tak hanya merugikan pengembang real estate saja, tetapi juga konsumen. "Saya kira pada titik inilah pentingnya mengedukasi pengembang real estate tentang cara membangun rumah yang baik dan benar dari semua aspek. Dalam hal kavling liar, kami sudah mengadu ke sana ke mari, tetapi tak ada perubahan. Kami berharap dengan menyampaikan hal ini kepada Pak LaNyalla, aspirasi kami dapat ditindaklanjuti," harap Soesilo. Soesilo menjelaskan, keberadaan kavling liat tentu saja berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional dari sisi real estate. Ia menyontohkan, jika secara resmi real estate menawarkan Rp500 juta untuk satu unit perumahan, maka pengembang di kavling liar bisa banting harga jauh di bawah rata-rata harga normal. Mereka, kata Soesilo, bisa saja menawarkan satu unit rumah diharga Rp100 juta.  "Anggota REI di Jawa Timur data tahun 2023 sebanyak 570 anggota. Tentu keberadaan kavling liar ini berpengaruh terhadap kami dan juga 185 turunan dari industri ini seperti perusahaan baja, cat dan lain sebagainya," terang Soesilo. Ia berharap Ketua DPD RI dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sejak lima tahun belakangan dihadapi pengusaha real estate. "Dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI responnya sangat baik. Kami diminta menyertakan data untuk segera ditindaklanjuti," ujar Soesilo. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI menegaskan jika keberadaan kavling liar tak bisa dibiarkan. Sebab, kata LaNyalla, kavling liat memiliki tiga ekses negatif. Pertama bagi pengembang itu sendiri. Kedua, tentu saja berdampak serius bagi pemasukan daerah. Ketiga, bagi konsumen itu sendiri, di mana di beberapa tempat terjadi kerugian yang dialami konsumen karena perizinan yang tak kunjung keluar hingga berbagai masalah lainnya. "Tentu ini menjadi perhatian serius kita bersama. Saya sebagai Ketua DPD RI memiliki komitmen penuh terhadap hal ini. Kavling liar tak boleh dibiarkan. Kami segera tindaklanjuti," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, sejauh ini real estate berkontribusi besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun di pusat. Dari data yang dimilikinya, LaNyalla memaparkan jika sektor real estate pada tahun 2023 tumbuh sebesar 2,69 persen. Sedangkan sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi Jatim di tahun 2023 mencapai 0,05 persen. Sementara sumbangannya terhadap PDRB Jatim mencapai Rp46,496 triliun dari total PDRB Jatim sebesar Rp2.953,546 triliun, naik dibanding tahun lalu sebesar Rp44,748 triliun dari total PDRB Jatim Rp2.731,358 triliun. Sementara pada tahun 2022, kontribusi sektor real estate terhadap ekonomi Jawa Timur sebesar 1,65 persen. Ada enam daerah yang merupakan daerah prioritas pengembangan properti di Jatim, yaitu Kota Batu, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Kediri. Adapun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor real estate per Februari 2022 mencapai 450.519 orang atau 0,332 persen persen dari seluruh tenaga kerja di Jatim.(*)

Humas Jumat, 09 Februari 2024 11.42.00

Di Depan Pengurus Muhammadiyah Pasuruan, Ketua DPD RI Uraikan Sistem...

PASURUAN, dpd.go.id - Meski hiruk pikuk Pemilu 2024 semakin semarak menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfokuskan diri pada perbaikan sistem bernegara sebagaimana digagas para pendiri bangsa. Hal itu sebagaimana tampak dalam pertemuan bertajuk Silaturahmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasuruan bersama Ketua DPD RI, yang digelar di Gedung Dakwah PDM Muhammadiyah Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024). Pada kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur itu menguraikan sistem bernegara asli Indonesia rumusan pendiri bangsa. Sehingga perjuangan yang ia tawarkan adalah perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara ketimbang membahas situasi politik Pemilu 2024. "Soal hak politik pada Pemilu 2024, saya kira semua memiliki hak yang sama. Saya lebih memilih memfokuskan diri melakukan perbaikan hal fundamental bangsa ini, yaitu sistem bernegara kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla dalam sambutannya. Sesungguhnya, LaNyalla menjelaskan, antara Muhammadiyah dan DPD RI memiliki banyak kesamaan pandang mengenai situasi kebangsaan kita saat ini. Jauh sebelum mengunjungi PDM Kabupaten Pasuruan, LaNyalla telah mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada 26 September 2023. Saat itu, LaNyalla bertemu langsung dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haedar Nashir beserta jajaran. Saat itu, LaNyalla menyampaikan Proposal Kenegaraan dari DPD RI untuk perbaikan sistem bernegara di Indonesia. "Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan dukungan dan dalam semangat yang sama untuk membenahi sistem bernegara di negara ini. Bahkan, Muhammadiyah juga telah menerbitkan beberapa kajian terkait masalah kebangsaan, yang semangatnya sama dengan apa yang diperjuangkan oleh DPD RI," terang LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan perihal urgensi melakukan perbaikan sistem bernegara. Katanya, dari kajian DPD RI, sistem bernegara hasil perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 telah membuat Indonesia menjadi negara yang meninggalkan Pancasila dan menjadi negara yang semakin individualistik dengan sistem ekonomi yang kapitalistik. "Sehingga negara ini semakin sulit untuk mewujudkan cita-cita lahirnya negara ini seperti tertuang di dalam Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ulas LaNyalla. LaNyalla menjelaskan, sebagai Ketua DPD RI ia telah berkunjung ke lebih dari 350 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. LaNyalla bertemu banyak stakeholder di daerah untuk menyerap aspirasi. Hasilnya, LaNyalla menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah. "Kami menyimpulkan terdapat dua persoalan mendasar, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Dari hasil telaah mendalam, akar persoalannya adalah konstitusi hasil perubahan di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, yang ternyata menyisakan masalah yang sangat fundamental," terang LaNyalla. UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002, kata LaNyalla, dari hasil kajian Komisi Konstitusi dan hasil kajian akademik Pusat Studi Pancasila UGM telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan meninggalkan Pancasila sebagai identitas konstitusi. "Karena kedaulatan rakyat kita serahkan total kepada partai politik dan presiden terpilih. Sehingga arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh para ketua umum partai dan presiden terpilih saja. Itu faktanya. Padahal itu bukan sama sekali sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa kita," terang LaNyalla. "Sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, adalah Sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem Syuro. Sistem yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Lembaga Tertinggi yang menjadi penjelmaan seluruh komponen bangsa," tambah LaNyalla. Dengan begitu, kata LaNyalla, kedaulatan rakyat secara utuh berada di Lembaga Tertinggi Negara. Para pendiri bangsa sama sekali tidak mengadopsi sistem Barat, meskipun teori-teori penguatan presidensial dan trias politica terus dikampanyekan sebagai sistem terbaik dalam demokrasi. "Karena pendiri bangsa sudah membahas secara tuntas, bahwa Demokrasi Pancasila sebagai sistem tersendiri, adalah sistem yang paling sesuai untuk negara super majemuk dan kepulauan ini," papar LaNyalla. Atas kesadaran tersebut, LaNyalla menjelaskan jika di DPD RI pada akhirnya bersepakat untuk menawarkan gagasan perbaikan Indonesia, demi Indonesia yang lebih kuat, yang lebih bermartabat, yang lebih berdaulat dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Kami juga menyadari, bahwa sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa harus disempurnakan dan diperkuat. Maka, kami menawarkan penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut, bukan penggantian sistem bernegara, seperti yang terjadi saat amandemen tahun 1999 hingga 2002," pungkas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Raffi Aydrus M. Hadir di antaranya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasuruan, KH Achmad Samsoni, didampingi Hari Santoso (Wakil Ketua PDM Kabupaten Pasuruan), Ahmad Fuad Hasyim (Sekretaris PDM Kabupaten Pasuruan), Mahbub Junaidi (Bendahara PDM Kabupaten Pasuruan) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pasuruan, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan dan sejumlah pengurus serta kader Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan.(*)

Humas Kamis, 08 Februari 2024 14.20.00

DPD RI Gandeng Universitas Udayana Lakukan Penelitian Empirik Penyusunan RUU...

DENPASAR, dpd.go.id – Guna memperkaya muatan substansi dalam penyusunan draf naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU PLP2B), DPD RI menggandeng Universitas Udayana (UNUD) untuk melaksanakan penelitian empirik pada hari Selasa (6/2). Kegiatan ini merupakan bentuk penyerapan masukan secara akademik dan teknokratik. Komite II sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pada Tahun 2024 ini menyepakati untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Undang-Undang ini termasuk salah satu Undang-Undang yang tercantum di dalam Daftar Prolegnas longlist berada pada urutan nomor 241”, ujar Sugihanto Rahim, Kasubag Rapat Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI ke Universitas Udayana dalam sambutannya. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Pascasarjana Universitas Udayana, I Wayan Budiasa, dan dimoderatori oleh Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Udayana, I Gusti Ayu Putri Kartika. Diskusi dimulai dengan paparan dari Ketua Tim Ahli RUU PLP2B DPD RI, Irman Firmansyah. “Alih fungsi lahan saat ini semakin meningkat khususnya di Pulau Jawa dan tingkat kesuburan tanah juga semakin menurun”, ujar Irman Firmansyah. Ketua Tim Ahli RUU PLP2B tersebut juga menyinggung perihal regulasi di tingkat daerah terkait dengan PLP2B. “Tidak semua Perda yang sudah ada saat ini memasukkan materi spasial LP2B”, ujarnya. Lebih lanjut, I Wayan Budiasa memaparkan terkait dengan kondisi subak sebagai salah satu kearifan lokal pertanian Bali. “Hampir semua yang mengerjakan sawah saat ini adalah penggarap. Sementara pemilik lahannya tidak ada yang menjadi anggota subak. Saya ragu siapa pemilik sawahnya?”, ujar Direktur Pascasarjana Universitas Udayana tersebut. Menurutnya kelembagaan subak juga perlu diperkuat regulasinya sebagai upaya dalam melindungi LP2B. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiyastana Eka Putra. “Alih fungsi lahan di Bali selalu menjadi isu strategis dalam penyusunan rencana daerah. Isu ini menjadi catatan setiap saat yang harus diantisipasi”, ucapnya. Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki Perda khusus tentang LP2B tetapi di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah diatur. “Terkait dengan LP2B di RTRW sudah eksplisit menyebutkan bahwa LP2B di kawasan pariwisata strategis daerah harus diintegrasikan dengan ekowisata atau agrowisata”, tambahnya. Di kesempatan yang sama, I Made Sudarma selaku Dosen Ahli bidang Ekonomi Pertanian Universitas Udayana juga menyampaikan kaitannya LP2B dalam ketahanan pangan. Menurutnya LP2B bertujuan untuk ketahanan pangan. “Pengertian ketahanan pangan juga harus jelas. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan tetapi juga dari keterjangkauan dan kebermanfaatan”, tegasnya. Beliau juga menyampaikan bahwa pelaku utama LP2B adalah petani tetapi selama ini petani hanya menjadi objek. “Petani adalah makhluk ekonomi yang selalu menghitung benefit dan cost”, tambahnya. Diskusi ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Dwijendra sekaligus Ketua HKTI Provinsi Bali; Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Perwakilan Kanwil BPN Provinsi Bali; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; Ketua HKTI Kabupaten Gianyar; Ketua Majelis Utama Subak Provinsi Bali; Ketua Majelis Madya Subak Kota Denpasar; Pekaseh Subak Jatiluwih, Tabanan; Pekaseh Subak Masceti, Gianyar; Ketua Yayasan Mandhara Research Institute; para Dosen dan jajaran Civitas Akademika Universitas Udayana; dan para pemangku kepentingan lainnya. (*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.10.00

Sukses Diperjuangkan Jadi PPPK, Guru di Jatim Terbitkan Buku Ulas...

SURABAYA, dpd.go.id - Ribuan guru yang tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade (GLPG) P1 Jawa Timur sukses diperjuangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagai ucapan terima kasih, kiprah dan perjuangan Ketua DPD RI diabadikan dalam sebuah buku berjudul 'Merajut Asa Sang Pendidik Bangsa' yang ditulis oleh Yuni Soekarno. Ditemui pada acara Tasyakuran dan Silaturahmi Guru Lulus Passing Grade bersama Ketua DPD RI di Graha Kadin Jatim, Yuni bercerita bahwa ia tertarik untuk mengulas kiprah panjang Ketua DPD RI dalam memperjuangkan nasib ribuan guru di Jawa Timur yang telah lulus passing grade hingga diangkat menjadi PPPK. Dalam buku setebal 80 halaman tersebut, salah satunya bercerita tentang bagaimana perjuangan GLPG P1 Jawa Timur memperjuangkan nasib mereka. Termasuk di dalamnya juga mengulas peran penting Ketua DPD RI yang sejak tahun 2021 membantu perjuangan mereka hingga segera mendapatkan SK PPPK. "Kami di GLPG P1 Jawa Timur tahu betul bagaimana kiprah Pak LaNyalla dalam memperjuangkan nasib kami. Ketua DPD RI lah yang pada akhirnya memperjuangkan nasib kami dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya kami diangkat menjadi PPPK," kata Yuni, Rabu (7/2/2024). Yuni ingat betul, perjuangannya dimulai ketika tahun 2021 terdapat guru lulus passing grade, namun belum mendapatkan kuota formasi PPPK. "Kami kemudian mengadu kepada Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI yang secara khusus menerima audiensi kami di Jakarta. Beliau berkomitmen memperjuangkan aspirasi kami dan meminta datanya," tutur Yuni. Yuni menilai Ketua DPD RI langsung gerak cepat menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk memperjuangkan aspirasi GLPG P1 Jawa Timur. "Kami tahu persis bagaimana Pak LaNyalla merespon dengan cepat dan segera bertemu Ibu Gubernur Jatim untuk memperjuangkan nasib kami. Berkat perjuangan beliau, kami telah diangkat menjadi ASN sebagai PPPK," tutur Yuni. Ketua GLPG P1 Jawa Timur, Naphan Fathoni Aziz menjelaskan, saat ini ribuan guru di Jatim tinggal menunggu SK PPPK dan NIK. "Tanggal 1 Maret 2024 ini, SK dan NIK kita keluar. Tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak LaNyalla atas perjuangannya selama ini," tutur Fathoni. Dikatakan Fathoni, ada 5.464 guru yang sudah mendapat formasi dan pengajuan berkas di BKN. Fathoni menjelaskan awal mula perjuangannya mendapatkan status PPPK. "Awalnya adalah forum guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Rupanya, mengawal regulasi itu tidak mudah. Hingga akhirnya kami meminta bantuan kepada Pak LaNyalla untuk memperjuangkan nasib kami," tutur dia. "Pak LaNyalla ini kami panggil Abah. Beliau ini adalah tokoh yang mengawal sampai tuntas perjuangan GLPG P1 Jawa Timur. Beliau adalah tokoh inspirator dan mentor kami, hingga akhirnya kami disahkan menjadi PPPK," tambah Fathoni. Ketua DPD RI mengaku bersyukur langkahnya dalam memperjuangkan aspirasi guru yang tergabung dalam GLPG P1 Jawa Timur membuahkan hasil. Dikatakannya, sejak awal terpilih sebagai Ketua DPD RI, ia telah berkomitmen berjuang merealisasikan aspirasi rakyat, khususnya masyarakat di Jawa Timur. "Mari kita syukuri pencapaian ini dan jaga amanah ini. Mari kita bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab kita bersama untuk membangun generasi bangsa yang hebat," tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu terus berkomitmen dalam memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang masuk ke meja kerjanya. Menurutnya, amanah yang diberikan masyarakat kepadanya merupakan kewajiban kerja yang harus dituntaskan. "Saya terikat sumpah dan jabatan bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, saya terus berikhtiar agar segala hal yang saya lakukan memiliki nilai positif kepada masyarakat," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM dan Dirut PT Puspa Agro, M Diah Agus Muslim.(*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.07.00

Komite II DPD RI Menggali Informasi Empiris dalam Rangka Penyusunan...

MAKASSAR, dpd.go.id — Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat UU PLP2B telah memasuki usia lebih dari 10 dekade. Selama perjalanan undang-undang ini ditemukan permasalahan dalam implementasinya yang dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan perkembangan dunia Internasional. Komite 2 DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki kewenangan bidang legislasi di bidang sumber daya ekonomi berinisiatif menyusun RUU Perubahan atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penelitian empiris merupakan rangkaian awal penyusunan naskah akademik dan RUU PLP2B untuk memperoleh data dan informasi di Daerah. Salah satu daerah yang menjadi lokasi penelitian empiris adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan oleh Kesekjenan Komite II DPD RI bersama Tim Ahli RUU dan Tenaga Ahli Komite. Komite II DPD RI bekerja sama dengan Universitas Hassanudin, Makassar, menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam bentuk Focus Group Discussion dengan mengundang sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam sambutan pembukanya, Prof. Dr. Ir. Salengke, Sc. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hassanudin menyambut baik inisiatif dari Komite 2 DPD RI. “Kami mengapresiasi DPD RI atas inisiatifnya untuk melakukan evaluasi dan menyusun naskah akademik RUU perubahan UU 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan masukam dan menghasilkan regulasi sebagai solusi, khususnya permasalahan lahan pertanian mencapai ketahanan pangan Indonesia” ujarnya. Mediana Pongsitanan, Kabag Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI, dalam sambutannya mengatakan bahwa "Inisiasi penyusunan naskah akademik RUU tentang PLP2B ini adalah hasil inventarisasi masalah yang telah dilakukan DPD RI, dimana temuannya bahwa di banyak daerah telah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, minimnya minat generasi muda terhadap bidang pertanian, dan semangat pengembangan sektor pertanian tidak sejalan dengan kearifan lokal". FGD ini diawali dengan sesi pemaparan yang disampaikan oleh Tim Ahli RUU, Dr. Ir. Umar Mansyur M.T., ia menyampaikan kondisi faktual lahan pertanian dan bebagai masalah dalam pengelolaannya. Disampaikan pula bahwa "berdasarkan kajian awal, Sulawesi Selatan dipilih karena memiliki luas lahan pertanian pangan terluas pertama setelah Jawa Timur" ujarnya. Sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah kota/kabupaten, dan perwakilan masyarakat menyampaikan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik. Prof.Dr.Ir.Muh.Hatta Jamil, S.P., M.Si.,Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas menyoroti banyak faktor yang menghambat pembangunan pertanian, dikatakannya bahwa "58% tenaga kerja pertanian berusia 45tahu ke atas dan 74,89% petanj berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar". lanjutnya, ia juga menegaskan, "peraturan perundang-undanga sudah sangat lengkap, permasalahan terdapat pada implementasi hingga ke daerah agar tujuan dari PLP2B terwujud". Dari perpsektif tata ruang, Dr.Eng.Abdul Rachman Rasyid, M.Sc., menegaskan bahwa permasalahan implementasi perlindungan LP2B belum maksimal dilaksanakan. Pada tahap Perencaan tata ruang, penetapan lokasi LP2B dilakukan oleh masing-masing instasi, sehingga data LP2B yang beragam, dan sumber spasial yang berbeda-beda. Pada tahap Pemafaatan Ruang, Lokasi pertanian pangan berkelanjutan dalam proyek strategis nasion tidak dikenakan kewajiban penggantian lahan dan Pemanfaatan lahan mengejar kuantitas bukan kualitas yang mengenyampingkan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada tahap pengendalian, masih banyak daerah yang belum memiliki membentuk peraturan daerah tentang PLP2B, keterbatasan biaya, dan insentif yang kurang efektif. Produk hukum daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan PLP2B sangatlah penting. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, "Dikatakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian apabila lahan tersebut telah ditetapkan sebagai LP2B, sehingga jika belum ada penetapan, maka tidak dapat disebut terjadinya alih fungsi lahan". Untuk itu, ia menyampaikan bahwa untuk memberikan perlindung hukum kepada petani, pemerintah daerah perlu membentuk peraturan gubernur atau peraturan bupati/kota sesuai kewenangannya. Pada sesi diskusi sejumlah guru besar Universitas Hassanudin, pemerintah daerah, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan masukan terkait materi empiris untuk memperkaya penyusunan naskah akademik RUU PLP2B. Diantaranya mengenai penyusunan perencanaan LP2B, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan Petani, partisipasi masyarakat, dan penegakkan hukum. Diskusi ini juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Dinas Tata Ruang Provinsi Sulsel, Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Sulsel, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsk Sulsel, Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel, LSM The Gowa Center, para Dosen dan jajaran Civitas Akademika Universitas Hassanudin; dan para pemangku kepentingan lainnya.(*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.03.00

DPD RI Menyelenggarakan Penelitian Empiris Dalam Rangka Penyusunan RUU PLP2B...

BANDA ACEH, dpd.go.id – Lahan pertanian pangan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memastikan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki kewenangan bidang legislasi di bidang sumber daya ekonomi berinisiatif menyusun RUU Perubahan atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan RUU di DPD RI, Kesekjenan DPD RI bersama tim ahli RUU PLP2B dan tenaga ahli Komite 2 DPD RI menyelenggarakan penelitian empiris di Universitas Syiah Kuala. Kegiatan penelitian empiris bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data guna memperkaya penyusunan naskah akademik dan RUU PLP2B. Kegiatan penelitian empiris di Universitas Syiah Kuala juga mengundang sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diah Anggraeni, Kasubag Komite II DPD RI dan Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI, menyampaikan dalam sambutannya bahwa penyusunan RUU PLP2B termasuk dalam longlist Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Lebih lanjut, Diah menyampaikan bahwa hasil kegiatan penelitian empiris akan menjadi referensi pokok guna memperkaya Revisi atas UU PLP2B. Teuku Meldi Kesuma selaku Sekretaris Universitas Syiah Kuala menyambut baik inisiatif dari Komite 2 DPD RI. “Kami mengapresiasi DPD atas terselenggaranya penyusunan PLP2B dan semoga penyusunan RUU PLP2B dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Urgensi penyusunan RUU PLP2B juga ditekankan oleh Prof Mukhlis Yunus, staf khusus Gubernur Aceh yang juga merupakan guru besar Universitas Syiah Kuala. “Terdapat banyak konsekuensi negatif jika kita mengabaikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, oleh sebab itu penting untuk menyusun RUU PLP2B.”, ujar Prof Mukhlis Yunus dalam sambutannya. Kegiatan penelitian empiris dibuka sesi pemaparan yang disampaikan oleh empat pemantik diskusi. Dr. Casnan, S.Si, M.Si sebagai salah satu anggota Tim Ahli penyusunan RUU PLP2B membuka sesi pemaparan dengan menyampaikan kondisi lahan pertanian pangan di Indonesia saat ini. “Saat ini lahan sawah di Indonesia seluas 7,4 hektar mengalami berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, terdegradasi dengan C-Org rendah, tidak seimbangnya unsur hara, rendahnya luas kepemilikan lahan (

Humas Rabu, 07 Februari 2024 11.17.00

LaNyalla Apresiasi Kejagung, Usut Kasus PT Timah Temuan DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, yang mengakibatkan kerugian negara. Dikatakan LaNyalla, kasus tersebut sudah diekspos oleh DPD RI pada tahun 2019 silam. Menyusul temuan dan aduan masyarakat Bangka Belitung, saat dirinya selaku Ketua DPD RI berkunjung ke Provinsi tersebut tahun 2019 silam. LaNyalla juga sempat memanggil beberapa stakeholder terkait di kantor DPD RI sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. “Setelah saya mendapat temuan dan aduan di lapangan, saya tindak lanjuti dengan memanggil direksi PT Timah, sejumlah pemilik smelter, masyarakat nelayan dan LSM di Babel serta unsur dari Mabes Polri. Saat itu saya temukan semua pihak di Senayan. Hasilnya saya ekspose dan sampaikan di Sidang Paripurna DPD RI,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Selasa (6/2/2024). Ia bersyukur akhirnya temuan dan ekspose tersebut benar-benar ditindaklanjuti aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Bahkan Korps Adhyaksa tersebut sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Diungkapkan LaNyalla, temuan tersebut bermula dari aduan yang disampaikan perwakilan dari 27 pemilik smelter di Babel yang dicabut ijinnya oleh Mabes Polri dengan dalih illegal mining. Sehingga mereka tidak bisa melakukan proses produksi dan ekspor Tin Ingot. Sehingga mereka harus menjual mineral mentah ke PT Timah. Tetapi anehnya, menurut aduan tersebut, PT Timah justru menunjuk 5 smelter rekanan untuk membantu prosesing. Sehingga PT Timah membeli dari mereka. Dari aduan itu, disampaikan bahwa PT Timah membeli dari rekanan mereka dengan harga di atas harga normal. Kemahalan inilah yang menyebabkan neraca keuangannya justru menurun, meskipun PT Timah menguasai tunggal, dibanding saat ke-27 smelter yang ditutup itu masih beroperasi. Di situ patut diduga terjadi permainan untuk menguntungkan para pihak secara pribadi dengan merugikan BUMN tersebut. “Saat itu kami di DPD RI sudah membuat summary analisa kerugian PT Timah tahun 2019 akibat kerjasama dengan lima smelter rekanan. Lengkap dengan laporan keuangan PT Timah. Sumary tersebut telah kami kirimkan ke banyak pihak. Di antaranya ke aparat penegak hukum,” pungkas LaNyalla. Seperti diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung dua kali melakukan pengeledehan ke sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah tersebut. Penyidik juga memeriksa petinggi di PT Timah Tbk, yakni AU selaku Kepala Divisi Keuangan, AA selaku Kepala Bidang Sekretariat Unit Produksi Laut Bangka, dan FE selaku Direktur Keuangan dan Managemen Risiko. Kejagung juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial TT dengan sangkaan sengaja menghalangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah tersebut. (*)

Humas Selasa, 06 Februari 2024 14.37.00

Harga Jagung Naik, Ketua DPD RI : Fenomena Perulangan, Butuh...

SURABAYA, dpd.go.id - Kondisi yang dialami peternak ayam pedaging dan ayam petelur mendapat perhatian serius dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat ini mereka kewalahan akibat melonjaknya harga jagung pakan yang gila-gilaan. Akhir Januari 2024 harga jagung pakan jauh melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP). Di tingkat peternak sudah di atas Rp8.000 per kilogram. Padahal HAP yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.5/2022 sebesar Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga jagung ini akan membuat harga daging ayam potong dan telur menanjak naik. Dampaknya tentu saja memberatkan masyarakat. “Ini fenomena perulangan, pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Tidak bisa disentuh dengan pendekatan karitatif yang sifatnya mengobati sementara. Harus akar masalahnya. Apa akar masalahnya, kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” tandas LaNyalla, Senin (5/2/2024).  Dikatakan LaNyalla, salah satu dampak dari timpangnya proporsi distribusi APBN ke daerah yang hanya 36 persen, dengan beban daerah yang harus menanggung pembiayaan PNS sejumlah 78 persen dibanding kementerian, membuat kemampuan daerah menjadi terbatas mengerjakan kewenangannya.  “Salah satu kewenangan daerah adalah pembangunan infrastruktur daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari jalan sampai irigasi provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kelemahan itu, mustahil kita memiliki kedaulatan pangan. Ibaratnya, pemerintah pusat bangun bendungan, tetapi saluran irigasi yang menjadi domain daerah tidak optimal, yang paradok,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim itu.  "Kalau pemerintah mendengarkan para pakar atau ahli, kondisi seperti ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Termasuk pola penanganan terkait dengan cuaca, hingga yang fundamental dengan mengubah paradigma fiskal, melalui keadilan fiskal antara pusat dan daerah,” urainya.  LaNyalla juga mengingatkan, jangan fenomena perulangan ini sengaja dibiarkan, agar ada exit untuk impor. “Kalau itu sengaja, berarti memang didesain oleh oligarki, untuk menguntungkan importir dan rente-rente untuk dibagi-bagi di lingkaran pengusaha dan pengambil kebijakan,” pungkasnya. (*)

Humas Senin, 05 Februari 2024 15.38.00

Hasan Basri Beri Pertanyaan Seputar Kesejahteraan Masyarakat - Perbatasan ke...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri bersama anggota lainnya turut menghadiri sarahsehan bersama Calon Presiden dan hanya dihadiri oleh Calon Presiden RI Nomor Urut 1 Anies Baswedan, dua calon lainnya berhalangan untuk hadir, Jumat (2/2) lalu. Dalam kesempatan ini, Hasan Basri sebagai penyambung aspirasi masyarakat Kaltara, turut memanfaatkan momen ini mendengar pendapat dan program para calon presiden yang bermanfaat khususnya untuk wilayah Kalimantan Utara. Pertanyaan yang pertama dilontarkan lelaki yang dibesarkan di lingkungan nelayan ini, terkait usulan daerah otonomi baru yang tak kunjung menyentuh Kaltara. Seiring berjalanya dinamika masyarakat dan pertumbuhan penduduk, beberapa daerah mengalami pemekaran. Hal Ini menyangkut usulan daerah tentang daerah otonomi baru. Terdapat 329 usulan daerah otonom baru (DOB). Usulan itu mengenai pembentukan 56 provinsi, 236 kabupaten, dan 37 kota. Usulan-usulan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena kebijakan moratorium terhadap DOB. Usulan tersebut beriringan dengan tarik menarik kewenangan pusat-daerah sehingga memberi kesan tidak harmonisnya hubungan pusat-daerah. Apalagi setiap kepala daerah, merasa dipilih oleh rakyat dan lebih merupakan pemimpin daerah ketimbang sebagai orang pusat yang bertugas di daerah. Dalam sejarah otonomi daerah, pendulum kewenangan daerah selalu bergerak berdasarkan pemahaman dan interpretasi pemerintah pusat. Pemahaman dan interpretasi ini menjadi masalah krusial pada saat pusat sangat berkepentingan dengan sumber daya alam di daerah yang bersangkutan. Situasi ini mengakibatkan kesenjangan antar daerah sulit teratasi, karena masalah keluasan geografi maupun karena masalah keterbatasan infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Dampak dari kesenjangan antar daerah mengakibatkan lahirnya kesenjangan di bidang lain. Maka, kedalaman dan keluasan otonomi daerah menjadi isu sentral dalam hubungan pusat dan daerah. Menurut Hasan Basri, jika daerah yang bersangkutan memiliki kesenjangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka daerah itu niscaya terseok-seok dalam pemenuhan tanggung jawab otonomi daerah. Akibatnya, indeks pembangunan manusia meningkat secara lamban sementara dinamika masyarakat sekitar berjalan secara cepat. "Berdasarkan hal tersebut, bagaimana kajian dan pandangan bapak calon presiden dalam memosisikan Hubungan dan Kewenangan pusat-daerah dalam merespons, usulan Daerah Otonomi Baru dan penyelarasan daerah dalam pembangunan sumber daya manusia dengan merujuk pada kewenangan daerah?," tanya lelaki yang akrab disapa HB ini. Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan langsung memberikan jawaban- jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Menurut capres Nomor Urut 1 ini, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) demi meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan komitmen dari pusat dan daerah secara bersamaan. Apabila daerah bekerja sendiri, fiskalnya tidak akan mencukupi, harus didukung pusat. Selama ini, kewenangan yang diberikan dalam urusan kesra sangat mengandalkan pada kepemimpinan yang ada di wilayah tersebut. "Apabila gubernur/bupati/walikota peduli pada isu kesra, maka itu di-handle. Apabila yang dipedulikan isu yang lain, maka isu kesra akan dilewatkan. Hal itu dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, pendidikan antar kabupaten/kota terdapat variasi yang tinggi," jelas Anies sapaan akrabnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, karena itu, perlu ada komitmen bersama dari pusat dan daerah untuk memajukan kesra, yang kemudian menjadi dokumen yang dikerjakan bersama-sama. Hal ini yang rencana akan dikerjakan oleh Calon Presiden Nomor Urut 1. Mereka akan mengumpulkan pemerintah daerah dan bekerja sama untuk mengetahui apa yang bisa pemerintah pusat bantu untuk mencapai target suatu daerah. Membuat target-target capaian kesra yang disepakati bersama dan didorong bersama supaya bisa memastikan delivery-nya berjalan baik karena delivery-nya tidak di tangan pemerintah pusat, tetapi di pemda, khususnya di kabupaten. "Sehingga, pemerintah pusat memiliki instrumen untuk transfer daerah itu terkait capaian-capaian kesra," tutur lelaki yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah pertanyaan pertama yang dijawab secara langsung oleh Calon Presiden RI Nomor 1 Anies Baswedan, Hasan Basri melanjutkan pertanyaannya di bidang pendidikan. Untuk diketahui, saat ini Hasan Basri dalam 15 program prioritas, salah satunya bantuan beasiswa untuk SD, SMP, SMA dan KIP Kuliah. Pendidikan merupakan suatu pilar penting untuk melalukan perubahan besar terutama ekonomi. Hasan Basri kembali melontarkan pertanyaan. "Bapak Calon Presiden yang saya hormati, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Data menunjukkan, hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia dalam status tidak berpendidikan cukup, sementara mereka yang lulusan SMA dan kejuruan tidak juga mampu masuk ke pasar tenaga kerja," tutur HB. Di sisi lain, setiap penduduk Indonesia membutuhkan asupan sekitar 2.300 kalori per hari dalam rangka memenuhi hidup layak. Batas kemiskinan pun bergerak diatas Rp 535.000 per jiwa per bulan. Batasan-batasan ini merujuk pula angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang naik melandai dari tahun 2014 pada posisi 68,90 hingga tahun 2022 pada posisi 72,91. Dipanggung global, IPM Indonesia menempati urutan 114 pada tahun 2022 dan pada tahun 2015 berada diurutan 113. Pengangguran tahun 2023 masih tercatat hampir 8 juta penduduk atau sekitar 5,32 persen. Tetapi ini karena yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Dari angka pengangguran, kemiskinan, IPM, dan jumlah kalori yang dibutuhkan bagi kehidupan layak, maka angka gini rasio yang mengemuka menjadi ramai diperdebatkan. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Bogor menyebutkan angka gini rasio mencapai 0,45. Sementara wali data menyebutkan 0,389. Ini berarti ketersediaan sumber daya alam, banyaknya jumlah penduduk, dan luasnya geografi Indonesia menggambarkan situasi kesejahteraan sosial yang tidak menggembirakan. Kondisi seperti ini, bertentangan dengan visi Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana dirumuskan dalam alinea II Naskah Pembukaan UUD 1945. "Berdasarkan hal tersebut, bagaimana kajian dan pandangan Bapak Calon Presiden dalam merumuskan strategi kesejahteraan sosial merujuk pada visi Indonesia menurut alinea II Naskah Pembukaan UUD 1945 dan misi sebagaimana tertuang pada alinea 4-nya?," tanya HB. Lebih lanjut Anies menjawab terkait kawasan perbatasan memerlukan tambahan dukungan karena belum tentu berhadapan dengan perbatasan yang konsidi sosial ekonominya rendah. Kalau berhadapan dengan kondisi sosial ekonominya tinggi, maka ada tantangan tersendiri pasar-pasar yang dibanjiri produk negara tetangga. "Di Kalimantan misalnya, wortel, tomat dari negara tetangga. Hal itu bukan hanya menggerus petani lokal, tetapi mengganggu pasar. Untuk itu, perlu ada kesepakatan dukungan agar pusat memberikan dukungan ke daerah supaya kesejahteraan menjadi lebih baik dan dapat mengamankan perbatasan. Berdasarkan pertemuan ini, Hasan Basri beserta anggota Komite 3 lainnya banyak berdiskusi banyak hal terkait program-program para calon presiden, terutama yang menyasar daerah-daerah," jelas Anies. Setelah pertemuan, HB mengungapkan apresiasinya terhadap calon presiden yang menyempatkan waktu, untuk hadir pada Sarahsehan yang diinisiasi oleh DPD RI. "Kami apresiasi atas waktu dan kesempatan dari calon presiden yang hadir pada Sarahsehan kali ini," tutur Hasan Basri yang juga kembali mencalonkan pada pemilihan DPD RI Nomor Urut 5 pada wilayah pemilihan Kalimantan Utara ini. (**)

Humas Sabtu, 03 Februari 2024 18.55.00

Minimalisir Temuan Terkait Aset Daerah, DPD RI Usulkan Pembentukan UU...

JAKARTA, dpd.go.id - DPD RI menilai pembentukan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah sangat penting guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pemerintah daerah didalam mengelola aset, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan mengenai aset daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga dalam laporan pelaksanaan tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Ruang Nusantara V, Jumat (02/02/2024). Fernando Sinaga mengatakan beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023, antara lain pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki perencanaan serta melakukan evaluasi dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi temuan dan permasalahan yang berulang. “BPK dan BPKP dapat bersinergi untuk membantu Pemda dan BUMD dalam hal tata Kelola keuangan yang baik guna meminimalisir dan mencegah meningkatnya jumlah temuan permasalahan pada Pemda dan BUMD,” tambahnya. Lebih lanjut Fernando mengatakan DPD RI memandang perlu memberikan penguatan kelembagaan BPK melalui perubahan UU. No. 15 tahun 2006 tentang BPK. “Harapannya agar BPK tidak hanya memberikan banyak rekomendasi, namun juga dapat melakukan tindakan lebih tegas terhadap entitas sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara,” ujarnya. Selanjutnya, terkait hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, DPD RI meminta agar pemerintah menindaklanjuti seluruh evaluasi pada RPJPN 2005-2025 dan diperbaiki pada RPJPN 2025-2045 mengingat bahwa tahun 2023 berbagai target RPJPN 2005-2025 tidak tercapai. “DPD RI mendesak agar Pemerintah memperhatikan aspirasi daerah dalam penyusunan RPJPN 2025-2045 agar terdapat pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal, dukungan terhadap otonomi, antisipasi keberagaman bonus demografi yang berbeda pada tiap daerah,” tambahnya. Lanjutnya, jika pemerintah dapat memperluas akses dan kesempatan terhadap peningkatan kualitas manusia, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan di berbagai daerah secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. “Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan dengan serius sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkesinambungan agar alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) minimal seimbang dengan alokasi anggaran untuk belanja Pemerintah Pusat, mengingat bahwa daerah selama ini telah banyak berkontribusi pada negara sejak adanya otonomi daerah,“ tambahnya.(*)

Humas Sabtu, 03 Februari 2024 17.36.00

Diuji 8 Isu Penting oleh DPD RI, Anies Jabarkan Konsep...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 pada acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024. Pada acara yang mengambil tema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan' itu, DPD RI menguji para Capres dengan delapan pertanyaan penting yang merupakan isu fundamental kebangsaan. Hadir pada kesempatan pertama Capres nomor urut 01, Anies Rasyid Baswedan. Dalam paparannya, Anies mengulas visi misi yang diusungnya, yakni Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Saat ini, kata Anies, kita menyaksikan dalam perjalanan Republik ini, terjadi ketidaksetaraan pembangunan. "Ada daerah yang kemajuannya amat pesat dan ada daerah yang kemajuannya lambat dan tertinggal. Karena itu, misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua," kata Anies saat menyampaikan visi misinya di di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jumat (2/2/2024). Dikatakannya, ketika berbicara keadilan dan kesetaraan, maka ia mencoba untuk mengulas hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang asal-usul mengapa Republik ini didirikan.  "Ketika didirikan, kalimat yang digunakan adalah 'dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa', karena kita bangsa yang berketuhanan sebagaimana Sila Pertama Pancasila, dan berujung di Sila Kelima sebagai tujuannya, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Anies. Berangkat dari hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika ketidakadilan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ia mengambil contoh, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera adalah 74. Sedangkan luar Pulau Jawa dan Sumatera IPM 69. "Ada selisih lima poin jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya, di mana IPM di Pulau Jawa dan Sumatera 69. Ini bukan sekadar angka. Tapi mari kita lihat sepuluh tahunnya. Untuk mengejar ketertinggalan dibutuhkan effort yang luar biasa. Harus ada langkah ekstra," tutur Anies. Anies menegaskan jika ia menginginkan agar anak Indonesia yang dilahirkan di mana saja harus bisa mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meraih masa depan yang baik. "Itu artinya, fasilitas pendukungnya juga harus baik," tegasnya. Usai memaparkan visi misinya, Anies kemudian ditanya tentang komitmen terhadap delapan persoalan fundamental kebangsaan. Komite I bertanya tentang Otonomi Daerah, dilanjutkan oleh Komite II yang bertanya tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan. Berikutnya adalah Komite III yang berbicara tentang Kesejahteraan Sosial dan Komite IV yang bertanya tentang Fiskal Daerah dan Ketua Kelompok DPD di MPR tentang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya. Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertanya tentang Azas dan Sistem Bernegara Pancasila, Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono tentang Kepulauan dan Maritim dan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin tentang Keadilan Fiskal antara Pusat dan Daerah. Menjawab pertanyaan Komite I, Anies menjelaskan semua itu berangkat dari tujuan kita melakukan desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999. Saat itu, kata dia, Indonesia berada pada situasi unik, di mana sentralisasi terjadi dengan dengan kuat.  "Kemudian kita melakukan demokratisasi. Tak banyak negara di dunia yang melakukan demokratisasi di pusat dan pada saat bersamaan devolusi di daerah. Sebab, kapasitas pusat tidak memungkinkan melakukan delivery ke tingkat lokal ketika masih terpusat," ujar dia. Tujuannya, kata Anies, agar pelayanan lebih cepat, pun halnya dengan aspirasi yang cepat terserap. Jarak antara rakyat dan pengelola anggaran menjadi lebih dekat.  Di sisi lain, Anies melihat soal Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan dua hal. Apabila landasannya teknokratis, maka hal itu layak untuk dikembangkan. "Tetapi bila landasannya adalah karena konstelasi politik elit lokal yang tidak bisa dipersatukan, maka DOB tak layak untuk dikembangkan," papar Anies. Menjawab pertanyaan Komite II, Anies menyebut pentingnya kita menjalankan amanat konstitusi. "Rujukannya itu. Prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia berbeda dengan negara lain, di mana korporasi harus mentaati konstitusi. Tapi yang terjadi, kebijakan dibuat agar korporasi mau bekerja di sini," ujarnya.  Oleh karenanya, Anies menilai pengelolaan Sumber Daya Alam harus dikembalikan kepada kepada prinsip konstitusi.  Selanjutnya, menjawab pertanyaan Komite III, Anies menyebut jika daerah harus didukung pusat. Harus ada komitmen untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama.  "Kami berencana membuat target capaian kesejahteraan rakyat dan itu didorong bersama supaya kita bisa memastikan delivery dengan baik. Sehingga, pemerintah pusat memiliki instrumen transfer daerah terkait capaian ini. Ini yang kami pandang penting yaitu dana otsus dan lain-lain," ujar Anies. Menjawab pertanyaan Komite III, Anies menyebut harus dikomunikasikan dan harus ada keseriusan antara pusat dan daerah. "Ini persoalan strategis untuk menjaga keutuhan Republik ini. Peristiwa Balkan itu yang kita ingat adalah konfliknya. Yang kita lupakan terjadi disparitas antar wilayah dalam waktu berkelanjutan dan didiamkan," ujarnya. Untuk itu, Anies menilai harus ada kajian terhadap empat hal mengenai apa yang harus dihentikan, dilanjutkan, diubah dan direncanakan ke depannya. Menjawab pertanyaan Kelompok DPD di MPR, Anies menjelaskan soal transisi energi. "Kita hanya memikirkan bagaimana pembangunan dan investasi terjadi, tapi tak dipikirkan bagaimana ujungnya," katanya. Padahal, akhir dari investasi itu adalah yang paling penting.  "Ini tak boleh terjadi dalam hal transisi energi. Kalau kita membangun rencana, maka harus kita pikirkan akhirnya," saran Anies. Sementara itu, Ketua DPD RI bertanya tentang tanggapan Anies terhadap kajian akademik DPD RI mengenai wacana kembali kepada UUD 1945 naskah asli dan proposal kenegaraan DPD RI. "Kami ingin tahu kajian dan pandangan Saudara terhadap kelima Proposal Kenegaraan DPD RI, terutama dalam konteks untuk memastikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sesuai Pancasila," tanya LaNyalla kepada Anies. Mendapati pertanyaan itu, Anies menjawab bahwa diperlukan ruang dialog yang lengkap dan melibatkan seluruh stakeholder bangsa. "Kami melihat keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan bernegara, jangan sampai diputuskan dalam tempo sesingkatnya, lalu diperdebatkan tanpa ada ujungnya. Maka harus dikaji secara komprehensif. Itu juga kritik kami terhadap IKN," jelas Anies. Dikatakannya, di dunia ini ada 560 definisi demokrasi. Demokrasi yang kita bayangkan bisa saja berbeda dalam pandangan orang atau kelompok lainnya. "Ketika kita merumuskan sistem demokrasi, maka kita perlu melibatkan banyak unsur dan perlu waktu cukup untuk membahasnya. Sehingga, hasil yang nanti dirumuskan, sebagaimana yang diinginkan Ketua DPD RI itu sudah matang. Kami melihat esensinya harus berorientasi pada penuntasan janji kemerdekaan, amanat konstitusi dan sejalan dengan penuntasan PR kesejahteraan rakyat," jabar Anies. Ia meminta agar wacana yang digulirkan DPD RI untuk diberikan ruang perdebatan yang cukup agar keputusannya tidak elitis dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Menjawab pertanyaan Wakil Ketua I DPD RI, Anies menyebut akan membangun kepulauan dengan konsep kepulauan. "Antara daratan dan kepulauan, tentu harus ada perlakuan berbeda. Negara harus berani berinvestasi terhadap hal itu. Sebab, negara tidak berdagang dengan rakyat. Tidak ada untung rugi antara negara-rakyat. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Wakil Ketua II DPD RI, Anies menyebut kita harus memperbaiki dari akarnya. "Gejalanya yang nampak, mana anggaran beban daerah dan mana beban pusat. Itulah pentingnya agar kita mengoreksi kembali postur anggaran dan programnya," demikian Anies.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.33.00

Mahyudin Tanya Ke Anies, Soal Disparitas Anggaran Pusat-Daerah ...

dpd.go.id - Wakil ketua DPD RI Mahyudin, menyampaikan pertanyaan terkait masih adanya disparitas distribusi keuangan antar daerah, terlebih antara pusat dan daerah. Menurutnya jumlah dana yang ditransfer ke daerah dalam APBN lebih sedikit dari dana untuk pusat, padahal beban jumlah pegawai di daerah lebih banyak. "Distribusi APBN hingga saat ini sebesar 64 persen untuk Pemerintah Pusat dan 36 persen untuk Pemerintah Daerah. Sementara jumlah pegawai yang ditanggung Pemerintah Daerah sebanyak 78 persen, sedangkan Pusat berkisar 22 persen," katanya, dalam Sarasehan DPD RI, bersama Capres-Cawapres di kompleks parlemen DPR/MPR, Jumat (2/2/2024). Menurut senator asal Kaimantan Timur ini, kondisi disparitas berakibat terbatasnya daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Seperti tidak maksimalnya Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah, yang hanya mencapai angka rata-rata 58 persen untuk Provinsi, dan 59 persen untuk Kabupaten/Kota. "Kemampuan Daerah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pun menjadi tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Padahal daerah selama ini memberikan sumbangsih bagi keuangan pusat dari sumber daya alam," katanya. Kondisi seperti ini, menurutnya, membuat daerah terkesan lebih merupakan objek kebijakan daripada subjek. "Dampaknya makna otonomi daerah yang merujuk pada semangat desentralisasi sejumlah kewenangan akhirnya kembali kepada resentralisasi," katanya. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies Baswedan menyatakan bahwa terkait postur anggaran pusat dan daerah yang tidak berimbang itu harus dibereskan, dengan menciptakan program pembangunan yang sinkron antara pusat dan daerah. "Poblemnya adalah program pembangunan daerah yang tidak sinkron dan tidak adanya kesepakatan anatara pemerinta pusat dan daerah. Karena selama ini apa yang ada di daerah tidak dibicarakan bersama dengan pusat," jawabnya.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.28.00

Komite III DPD RI Awasi Pelaksanaan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji...

Jakarta, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyampaikan, bahwa Komite III DPD RI telah melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana agenda yang telah ditentukan pada Rapat Pleno Komite III DPD RI. Demikian disampaikan pada laporan Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (2/2/2024). “Kami telah melakukan serangkaian kegiatan yang telah diagendakan dalam rapat pleno Komite III DPD RI, antara lain penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan," ujar Basri. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Komite III DPD RI masih perlu melakukan beberapa tahapan untuk nantinya difinalisasikan dan dilakukan harmonisasi pada bulan Juni 2024. "Kemudian Komite III DPD RI juga akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh," ucapnya. Di tempat yang sama Basri juga mengatakan bahwa terkait penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1445 H/2024 M, Komite III DPD RI telah melaksanakan inventarisasi materi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKH RI terkait kenaikan biaya haji tahun 2024. "Dalam rangka memperkaya materi dalam pengawasan UU ini, Komite III DPD RI juga akan mengundang mengundang Dirjen PHU Kementerian Agama RI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP)," tambahnya. Sebagaimana diketahui dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite III juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terkait implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), khususnya pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.25.00

BK DPD RI Berhentikan Anggota DPD RI Asal Bali ...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Kehormatan (BK) DPD RI telah memutuskan pemberhentian Anggota DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik. "BK DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Shri IGN Arya Wedakarna MWS Anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik, serta Tata Tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam UU MD3, dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI. Putusan ini selanjutnya dituangkan dalam Keputusan BK DPD RI," ucap Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2/24). Made Mangku Pastika menjelaskan pemberhentian Shri IGN Arya Wedakarna MWS berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, atas pernyataan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia yaitu terhadap suku selain Bali, dan agama selain Hindu. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI. "Rapat Badan Kehormatan DPD RI memutuskan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud serta berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021," paparnya. Ia kembali menjelaskan bahwa BK DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang juga dilakukan oleh Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Hal tersebut atas pernyataan terhadap peristiwa pembakaran Villa Detiga Neano Resort, setelah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. “Rapat Badan Kehormatan DPD RI memutuskan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud,” imbuhnya. BK DPD RI juga menindaklanjuti pengaduan Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie. Setelah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. “Badan Kehormatan memutuskan tidak menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud,” terangnya.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.22.00

Komite II DPD RI Soroti Pengelolaan Limbah/Sampah Alat Peraga Kampanye...

Jakarta, dpd.go.id – Isu pengelolaan sampah Alat Peraga Kampanye (APK) belum menjadi fokus dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu pengelolaan sampah APK perlu menjadi salah satu fokus utama dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Komite II telah melakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan dari pemerintah deerah mengenai dampak kegiatan pemilu serentak tahun 2024 terhadap kondisi lingkungan hidup. "Pengelolaan sampah APK perlu menjadi salah satu fokus utama dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sehingga menjadi acuan untuk pemilu dimasa yang akan datang," ungkap Wakil Ketua Komte II Bustami Zainudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (2/2/2024). Pada sidang paripurna ke-8 tersebut, Komite II juga memandang pentingnya isu perlindungan terhadap lahan pertanian pangan, Komite II DPD RI menyusun RUU Revisi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin pada sidang paripurna tersebut mengungkapkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RUU adalah Kunjungan Kerja dan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di seluruh Provinsi. "Target penyusunan RUU PLP2B ini akan diselesaikan pada Bulan Juni 2024," ucapnya. Menutup laporan Komite II DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 DPD RI ini menyepakati agenda reses pada masa kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan periode 3 Februari - 3 Maret 2024 yaitu Pengawasan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. "Usai reses, Komite II akan melanjutkan pembahasan secara tripartit RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET)," pungkas Bustami. (*mas)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.19.00

Muncul Pinjol Di ITB, Sultan Dorong LPDP Berinovasi Distribusikan Beasiswa...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinovasi dalam mendistribusikan beasiswa dan biaya pendidikan murah bagi anak muda Indonesia. Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya pamflet penawaran pinjaman online (pinjol) dan informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola untuk bayar uang kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). "Kehadiran lembaga keuangan daring (pinjol) pada lembaga pendidikan seperti kampus tentu menjadi hal yang baru bagi masyarakat kita. Fenomena pinjol masuk kampus adalah bagian dari distrupsi industri keuangan digital yang perlu kita sambut secara bijaksana", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (02/02). Menurutnya, tidak masalah jika pinjol bekerja sama dengan kampus untuk menawarkan produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan mahasiswa. Asalkan pinjol tersebut mengantongi izin dari OJK dan tidak justru mengganggu proses belajar mahasiswa di kampus. "Fenomena ini tentu menjadi tantangan sekaligus kritik bagi pemerintah, khususnya lembaga pengelola keuangan pendidikan (LPDP). Pemerintah seharusnya peka melihat problem pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi", tegas mantan aktivis KNPI itu. Dana pendidikan yang dikelola oleh LPDP, sambungnya, harus bisa didistribusikan secara mudah bagi semua mahasiswa yang membutuhkan. LPDP tidak cukup hanya menyalurkan beasiswa yang prosesnya cukup rumit dan hanya menjangkau sedikit anak muda Indonesia. "LPDP harus inovatif dan responsif terhadap persoalan pembiayaan kuliah mahasiswa di semua perguruan tinggi. Baik melalui beasiswa maupun dengan skema pembiayaan yang murah dan mudah bagi semua mahasiswa yang membutuhkan", ungkapnya. Pendidikan tinggi, lanjutnya, merupakan bagian dari investasi SDM yang wajib diperhatikan oleh negara. Dan persoalan pembiayaan manjadi persoalan paling krusial yang dihadapi oleh semua anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi saat ini.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.03.00

Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI Dalam Rangka Pengawasan atas...

dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Permodalan Nasional Madani Cabang Ambon di Provinsi Maluku yang juga menghadirkan para pelaku UMKM. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Komite IV memiliki concern yang tinggi terhadap UMKM, mengingat bagaimana besarnya peran UMKM didalam perekonomian nasional. Novita Anakotta, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran, dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.” Namun, Senator Provinsi Maluku ini juga menjelaskan bahwa, “Survei yang dilakukan Kemenkop UKM mencatat terjadinya penurunan penjualan peralatan kampanye dibandingkan periode Pemilu 2019” Selain itu, beliau juga bertanya kepada pelaku UMKM “Apa masukan dari para pelaku UMKM terkait dampak dari pesta demokrasi ini yaitu pemilu, adakah dampak yang baik terhadap usaha para pelaku UMKM? Novita, berharap mendapatkan masukan mengenai kendala dalam pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya berkaitan dengan dampak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Salah satu Pelaku UMKM di Ambon, Ibu Martha menyatakan bahwa “Ada nasabah yang namanya sudah tercantum, namun dananya tidak dapat cair”, hal ini mengakibatkan kekecewaan bagi para pelaku usaha. Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Ambon, Provinsi Maluku, Taufiq Marsuki, mengatakan bahwa “Diperlukan peran dari nasabah untuk memastikan data yang dimiliki pihak eksternal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terdata dengan benar sehingga sesuai dengan data yang ada di sistem PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)” Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Manager Regional PNM Mekaar, Ibu Endang Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa “Seringkali ada nama perbedaan nama nasabah dengan data nama nasabah yang dimiliki Dukcapil. Sehingga sistem menolak dan harus diperbaiki di Dukcapil”. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa “Kendala saat ini di Maluku Tengah adalah banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah yang belum terdaftar di dukcapil”. Senator Provinsi Maluku, Ibu Novita Anakotta turut menyampaikan bahwa “Administrasi kependudukan ini betul-betul legitimate atau sah karena segala bantuan itu berdasarkan data dari Dukcapil” Selain dari sisi teknis administratif, Wakil Ketua Komite IV DPD RI tersebut juga menyampaikan kalau “ agar UMKM ini bisa tumbuh sangat pesat dibutuhkan strategi pemasaran mulai dari packaging atau kemasan sampai kualitas rasa yang harus selalu dijaga. Selain itu dengan adanya era digitalisasi, smartphone dan media digital dapat digunakan untuk memudahkan strategi pemasaran para pelaku usaha UMKM. Untuk memberdayakan UMKM di Kota Ambon, PT. PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Hal ini di implementasikan melalui pembagian beberapa kelompok nasabah yang di klasterisasi berdasarkan domisili para pelaku usaha UMKM setempat sehingga dapat mencapai keberhasilan program pengembangan kapasitas usaha (PKU). PT. PNM menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan para pelaku UMKM karena sudah meluangkan waktu dan menyampaikan gambaran mengenai dampak pemilu serta kendala yang dihadapi dalam bersinergi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.(*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 21.54.00

Undang Tiga Capres, DPD RI Uji Visi Hubungan Pusat-Daerah dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengundang ketiga Calon Presiden yang berkontestasi pada Pemilu 2024, pada Jumat (2/2/2024) di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Masing-masing calon presiden akan didengar komitmen kebangsaannya terhadap persoalan-persoalan fundamental bangsa dalam Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 dengan tema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI'. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, salah satu persoalan fundamental terkait keadilan fiskal dalam konteks hubungan antara Pusat dan Daerah. Seperti diketahui, APBN terdistribusi untuk pemerintah pusat sebesar 64 persen, sedangkan pemerintah daerah 36 Persen. “Sementara proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah sebesar 78 persen. Sedangkan pemerintah pusat hanya 22 persen," tutur LaNyalla, Kamis (1/2/2024) di Jakarta. Dengan rasio proporsi yang berbanding terbalik itu, menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas. “Hasilnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai angka 58 persen untuk provinsi dan 59 persen untuk kabupaten/kota," jelas LaNyalla. Sebaliknya, Kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di Daerah Kepulauan dan Daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Persoalan fundamental kedua menurut LaNyalla adalah ketidakadilan yang dirasakan daerah dan masyarakat daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi lainnya di daerah, yang outputnya justru memindahkan kantong kemiskinan baru dan memperparah bencana ekologi. “Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia,” tegas LaNyalla. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, maka segala kemudahan diberikan kepada investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya di daerah. Persoalan fundamental ketiga yang merupakan muara dari semua persoalan fundamental tersebut menurut LaNyalla adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan indentitas konstitusi kita yaitu Pancasila. “Perubahan isi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam tersebut, membuat Konstitusi Indonesia justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme serta ekonomi yang kapitalistik," terangnya. Untuk itu, pihaknya perlu menguji visi kenegaraan capres terkait dengan putusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023 lalu, dimana DPD RI menawarkan kepada bangsa Indonesia untuk kembali menerapkan sistem rumusan para pendiri bangsa, dengan penyempurnaan dan penguatan. Sehingga tidak terjadi praktik penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. “Nanti kita minta pandangan dan kajian dari masing-masing capres terhadap beberapa isu fundamental tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui visi mereka terkait hubungan pusat dan daerah, serta ketatanegaraan Indonesia,” tandas LaNyalla. Acara yang akan dimulai pukul 14.00 WIB itu akan menghadirkan para capres secara terpisah. Direncanakan Anies Baswedan akan mengisi slot pukul 14.00 WIB, sementara Ganjar Pranowo hadir pukul 19.00 WIB, dan Prabowo Subianto pada pukul 20.30 WIB. Kegiatan yang disiarkan live streaming melalui akun Youtube Official DPD RI itu, juga akan mengundang pimpinan MPR dan DPR, KPU/Bawaslu, Gubernur, Ketua Asosisi Pemerintahan Daerah, Raja dan Sultan Nusantara, serta pimpinan ormas, akademisi dan organisasi mahasiswa. (*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 19.50.00

BULD DPD RI : Pengelolaan Pangan Sangat Urgen Bagi Daerah...

JAKARTA, dpd.go.id-Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menaruh perhatian serius pada persoalan ketahanan pangan di daerah. Namun faktanya, sampai saat ini belum semua daerah mempunyai peraturan daerah sebagai dasar ketahanan pangan. "Sejatinya pengelolaan pangan sangat urgen bagi daerah karena menyangkut sembilan indikator sebagai tolok ukur kualitas hidup masyarakat. Pangan juga sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas," ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (1/2/24). Secara implementatif, lanjutnya, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan arah bagi daerah untuk menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan ketahanan pangan. Maka dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah, tentunya pemerintah daerah memiliki legitimasi yang kuat untuk mengatur secara mandiri. "Pemerintah daerah memiliki legitimasi secara mandiri dalam berbagai urusan dan menentukan kebijakan yang diambil dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan di daerahnya," tutur Stefanus. Stefanus menjelaskan BULD DPD RI juga memposisikan diri untuk memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah. Selain itu, pihaknya juga akan memastikan bahwa peraturan daerah dapat sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat dan sebaliknya. "Ini adalah tugas dan fungsi BULD DPD RI, jadi bukan hanya memberikan penguatan tetapi kami juga mengawasi apakah peraturan daerah ini sejalan dengan regulasi pusat," lontarnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy mengaku pesimis soal swasembada pangan pada tahun 2045. Menurutnya masih banyak permasalahan pertanian di Indonesia yang sangat kompleks. "Banyak hal yang meragukan swasembada pangan 2045, pupuk saja sampai detik ini masih susah. Belum lagi petani dirugikan karena cost sangat tinggi, dan tenaga penyuluh juga berkurang. Bagaimana kita akan bersaing dengan negara maju, dengan negara tetangga saja kita tidak ada apa-apanya," imbuhnya. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Giyatmi menjelaskan sistem pangan Indonesia yang kompleks selalu menghadapi beragam ancaman dari berbagai faktor. Hal tersebut menyebabkan terganggunya ketahanan pangan dan meningkatkan risiko terjadinya krisis pangan. "Pandemi Covid-19 dan konflik Ukraina-Rusia merupakan salah satu faktor ancaman serius terhadap sistem pangan global, termasuk sistem pangan Indonesia," tuturnya. Giyatmi menambahkan bahwa krisis pangan juga berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pada perekonomian nasional. Karenanya, krisis pangan merupakan tantangan keberlanjutan kehidupan kemanusiaan yang memerlukan penanganan strategis dan taktis. "Penanganan ini perlu melibatkan berbagai sektor dan semua pemangku kepentingan secara terintegrasi," paparnya. Di kesempatan yang sama, Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Sobri menjelaskan tantangan pertanian dan penyediaan pangan diakibatkan, karena daya dukung lahan pangan relatif rendah. Menurutnya jika dibandingkan negara lain yang memiliki populasi besar atau negara tetangga, Indonesia sangat jauh. "Skala usaha produksi pertanian kita sangat rendah dibandingkan negara maju, sehingga efisiensi produksi dan daya saing masih rendah," ujarnya(*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 19.45.00

Sukseskan Pemilu 2024, Komite III DPD RI Minta KPU Dan...

LAMPUNG, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung untuk melakukan inventarisasi pengawasan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rabu (31/1/2024). Dalam kunker tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI memfokuskan pada pendidikan politik bagi generasi muda menjelang Pemilu 2024. Wakil Ketua Komite III DPD RI menilai, pendidikan politik harus dilakukan sejak dini mengingat saat ini para pemilih di Pemilu 2024, didominasi oleh generasi muda. Adanya pendidikan politik, dapat memberikan edukasi ke generasi muda terkait calon yang pantas dipilih sebagai pemimpin dan wakilnya. “Pemilu 2024 harus menjadi momentum baik untuk memberikan edukasi politik dan pemilu kepada para pemilih pemula, terutama untuk kalangan siswa SMA serta mahasiswa semester awal. Terlebih, saat ini masih banyak pemilih pemula yang belum mendapat sosialisasi terkait kepemiluan,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim. Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024, dinilai sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tersebut. Karena total pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Sehingga perlu bagi penyelenggara pemilu dan dinas terkait untuk melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula tersebut. “Kami di Komite III DPD RI sangat konsen terhadap pembentukan pembelajaran Pancasila, salah satunya partisipasi dalam pemilu. Dan momentum pemilu 2024 ini, dengan hampir 50% pemilih pemula harus benar-benar dimaksimalkan untuk mendapatkan pendidikan politik, yang dampaknya ke peningkatan partisipasi pemilu,” imbuh Senator dari Lampung ini. Menurutnya, pemilih pemula yang didominasi oleh para siswa SMA serta pelajar mahasiswa ini harus bisa dimaksimalkan dengan memberikan pelajaran untuk membentuk karakter yang cerdas serta berjiwa demokratis. Dan untuk mewujudkannya, membutuhkan sinergitas antara lembaga penyelenggara pemilu dengan Dinas Pendidikan. “Pada pertemuan hari ini terlaporkan kurang optimalnya sinergi antar kedua lembaga ini. Dinas pendidikan yang merasa belum optimal sosialisasi terkait kepemiluan karena menunggu dan belum adanya semacam edaran dari KPU yang ditujukan kepada lembaga pendidikan. Dan ini menjadi temuan kami, dan dengan waktu yang tersisa ini masih bisa diatasi dengan cara KPU segera bersurat kepada lembaga pendidikan untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih pemilu 2024,” ucapnya. Pendidikan politik, lanjut Abdul Hakim, sangatlah penting. Karena masih banyak generasi muda yang belum mengetahui profil para peserta pemilu, mulai dari caleg ataupun berbagai lembaga legislatif di Indonesia. Bahkan hal tersebut tidak hanya ditemuinya di kalangan anak sekolah, tetapi juga guru dan tenaga pengajar. Oleh karena itu, dirinya menginisiasi adanya kerja sama antara KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan dan melakukan pendidikan politik di sekolah-sekolah. “Hal ini menjadi penting sebagai upaya untuk menyukseskan pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih pemula,” ucap Abdul Hakim. Hadir dalam diskusi tersebut, Anggota KPU Provinsi Lampung Agus Rianto dan Ali Sidik, Anggota Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir, serta perwakilan dari Disdikbud Provinsi Lampung.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.43.00

Harlah NU, LaNyalla Berharap Wujudkan Mabadi Khairah Ummah...

JAKARTA, dpd.go.id - Peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101 diharapkan menjadi momentum untuk merenungkan kembali peran penting NU dalam perjuangan kemerdekaan dan perumusan Azas dan Sistem bernegara Indonesia melalui flasafah Pancasila. Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Rabu (31/1/2024) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, apalagi jika kita meresapi apa yang disampaikan Almarhum Kiai As’as Syamsul Arifin, yang menyatakan ‘Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab. Umat Islam wajib membela Pancasila. Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama’. “Itu artinya, perjuangan NU adalah perjuangan kenegaraan, sehingga Ulama NU sejatinya adalah negarawan. Dan Indonesia saat ini memang membutuhkan sosok-sosok negarawan. Karena bangsa ini kelebihan politisi dan kekurangan negarawan,” tandasnya. Sehingga, lanjut LaNyalla, seharusnya NU juga melakukan koreksi atas sistem bernegara Indonesia yang sejak era Reformasi justru menganut faham demokrasi liberal, dan konstitusi kita menjabarkan nilai-nilai individualisme dan ekonomi yang semakin kapitalistik. “Bahkan nyata-nyata Konstitusi dan turunannya telah meninggalkan Pancasila. Ini kan artinya Pancasila telah dirusak. Sehingga NU sudah seharusnya bekerja keras untuk mewujudkan Mabadi Khaira Ummah, dengan membangun kesadaran bangsa ini untuk kembali kepada Pancasila,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu juga berharap NU yang tetap berpegang pada prinsip Khittah 1926, dengan menjaga sikap Tawassuth, Tasamuh, Tawazzun dan I'tidal. Sehingga NU tetap menjadi lampu penerang bangsa ini. “Saya mengajak semua elemen bangsa, bersama Nahdlatul Ulama mari kita menangkan Indonesia di mata Dunia. Selamat Harlah ke 101, semoga kehadiran NU senantisa membawa berkah. Memacu kinerja mengawal kemenangan Indonesia,” pungkasnya. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.38.00

Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI Dalam Rangka Pengawasan atas...

Bandung, dpd.go.id = Komite IV DPD RI berupaya mendapatkan informasi mengenai dampak pemilu terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Amang Syafrudin, Ketua Komite IV DPD RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal, terutama dengan melibatkan secara aktif para pelaku UMKM”. Namun, Senator Provinsi Jawa Barat ini juga menjelaskan bahwa, “Survei yang dilakukan Kemenkop UKM mencatat terjadinya penurunan penjualan peraga kampanye sekitar 40 sampai 90% dibandingkan periode Pemilu 2019”. Oleh karena itu, Amang berharap mendapatkan masukan mengenai kendala dalam pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya berkaitan dengan dampak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, menyebutkan bahwa,”Digitalisasi pelaku UMKM di Kota Bandung masih kecil, yakni sekitar 20 persen”. Salah satu implikasinya, menurutnya, ialah pemasaran belum massif karena pelaku UMKM masih belum banyak yang melek digital. Sejumlah kendala lainnya yang Eric sampaikan adalah homogennya UMKM membuat mereka khawatir kalau karyanya dicontek pesaing, keberlanjutan bahan baku masih belum pasti, dan harga bahan baku tinggi karena beli secara ketengan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Bandung, Atet Dedi Hendiman, menyampaikan bahwa,”Terdapat sekitar 10181 UMKM yang terdata di Dinkop UKM Pemkot Bandung dengan total omzet sebesar Rp 1,3 triliun”. Lanjutnya, Atet menyebut bahwa usaha mikro menyerap 21298 tenaga kerja, usaha kecil menyerap 4576 tenaga kerja, dan usaha menengah menyerap 352 tenaga kerja. Terkait dengan pemilu, beliau berujar bahwa terdapat pelaku usaha konveksi 108 dari 806 pelaku di Kota Bandung. Selain itu, hasil wawancara Dinkop UKM terhadap sentra kaos dan percetakan bahwa penjualannya menurun secara signifikan, “Karena penggunaan medsos dan pemesanan APK dalam jumlah besar dari pusat” jelasnya. Untuk memberdayakan UMKM di Kota Bandung, Pemkot Bandung mengimplementasikan sejumlah program, diantaranya adalah pendampingan kepada sekitar 900 pelaku usaha mikro setiap tahun. Dalam hal ini, Atet mengusulkan, “Perlu penambahan pendamping UMKM” usulnya. Implementasi program lainnya adalah fasilitas promosi secara offline dan online, fasilitasi pembiayaan (KUR daerah dengan fasilitas subsidi suku bunga, subsidi jaminan kredit, dan fasilitas kemudahan yang ada di PKBL), fasilitasi peningkatan SDM (digital marketing, kewirausahaan tematik, desain kemasan produk, dan manajemen keuangan), serta kemitraan dan jaringan. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemkot Bandung karena sudah meluangkan waktu dan menyampaikan gambaran mengenai dampak pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.36.00

KOMITE II LAKSANAKAN KUNKER PENGAWASAN UU PPLH TERKAIT PEMILU SERENTAK...

BANDAR LAMPUNG, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPLH) pada hari Selasa (30/1) di Kantor KPU Kota Bandar Lampung. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat KPU Kota Bandar Lampung dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; Ketua KPU Kota Bandar Lampung beserta jajaran; serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Bustami Zainudin selaku Tuan Rumah Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II menyampaikan perlunya pengelolaan dan penanganan sampah alat peraga kampanye (APK) yang optimal agar tidak berdampak pada lingkungan. “Penumpukan APK seperti baliho, spanduk, dan lainnya menimbulkan hilangnya estetika daerah”, tambahnya. Pimpinan Komite II DPD RI tersebut juga menyampaikan pentingnya peran digitalisasi dalam masa kampanye. “Diharapkan kampanye dapat dimaksimalkan melalui media sosial, agar tidak menimbulkan sampah di luar ruang”, ujar Senator asal Lampung tersebut. KPU Kota Bandar Lampung sudah menghimbau kepada peserta pemilu agar menggunakan bahan kampanye yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya, namun dalam implementasinya masih banyak peserta yang memakai bahan polyester untuk alat kampanye yang berbahaya dan sulit didaur ulang. “Hal tersebut dikarenakan, dalam sisi regulasi, tidak ada larangan atau sanksi yang mengaturnya”, ucap Dedy Triyadi, Ketua KPU Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung juga menyampaikan akan menerbitkan surat edaran tentang Pengelolaan Sampah Hasil Kampanye kepada Kabupaten/Kota. Dalam edaran tersebut akan DLH Kabupaten/Kota akan diminta untuk turut menangani Limbah Hasil Kampanye. “Fungsi DLH Provinsi hanya sebagai koordinator, untuk pelaku teknis diserahkan kewenangannya pada DLH Kabupaten/Kota”, ucap Achmad Jon Victor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Bustami Zainudin turut menyampaikan perlunya forum-forum RT untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah APK. Lalu, Pimpinan Komite II DPD RI tersebut juga menegaskan bahwa terkait pengelolaan dan penanganan sampah APK, jika tidak diatur dalam UU Pemilu, perlu ditujukan ke UU lainnya agar ada sanksi jera kepada pihak yang melanggar. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 16.20.00

Komite IV DPD RI Dukung Pemberdayaan Perempuan di Rimbo Bujang,...

RIMBO BUJANG, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada 30 Januari 2024. Kegiatan tersebut diisi dengan pertemuan dengan ibu-ibu anggota Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya), di Kantor Koperasi Kowari Jaya, di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dra. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas Komite IV DPD RI dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di daerah. “Kegiatan ini merupakan upaya saya sebagai wakil rakyat Jambi dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan bagaimana dampak Pemilu ini terhadap pelaku UMKM dan adakah efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” jelas Dra. Elviana, M.Si. Perhelatan Pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui jalan ekonomi kemasyarakatan. Seharusnya kegiatan apapun terkait dengan Pemilu seperti pengadaan alat peraga kampanye bisa melibatkan pelaku UMKM untuk mendongkrak produk lokal dan menciptakan dampak positif pada perekonomian masyarakat di daerah. “Namun menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM di lapangan, Pemilu 2024 belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM,” ucap Dra. Elviana, M.Si., Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Terdapat penurunan penjualan produk peraga kampanye cukup drastis, sekitar 40% sampai 90% dibandingkan Pemilu Tahun 2019. Penurunan tersebut karena berbagai hal seperti masa kampanye Pemilu 2024 yang singkat dan peserta pemilu yang mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media online ataupun sosial media dibanding media cetak. Diskusi Pimpinan Komite IV bersama Pelaku UMKM di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tersebut didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo serta Ketua Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya), Sunarti. Iswandi, Kepala Bidang (Kabid)  Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya memberikan program-program untuk peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi di Kabupaten Tebo. “Namun karena saat ini Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran, maka banyak program-program peningkatan UMKM dan Koperasi yang tidak bisa dilaksanakan,” ucap Iswandi. Sementara itu Sunarti, Ketua Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya) dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa koperasi yang dia kelola bertekad untuk meningkatkan perekonomian para anggotanya. “Anggota koperasi ini adalah ibu-ibu pelaku UMKM yang menghasilkan berbagai produk seperti makanan olahan ataupun produk lainnya, melalui koperasi ini kami bertekad untuk menopang perekonomian keluarga, agar perempuan menjadi berdaya,” ucap Sunarti. Dalam kesempatan diskusi dengan ibu-ibu anggota koperasi Kowari Jaya, Dra. Elviana, M.Si., juga menyampaikan bahwa perempuan harus berdaya, harus mampu meningkatkan perekonomian keluarga. “Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga terjadi karena perempuan tidak berdaya secara ekonomi, oleh sebab itu agar hal-hal negatif tidak terjadi dalam rumah tangga, perempuan harus berdaya mendukung peningkatan ekonomi keluarga,” ucap Dra. Elviana, M.Si. Lebih jauh Dra. Elviana, M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki berbagai program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Program pembiayaan tersebut bisa diakses oleh perempuan pelaku UMKM melalui PT Permodalan Nasional madani (PNM).(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 15.43.00

KOMITE II DPD RI MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PENGAWASAN...

ACEH TAMIANG, dpd.go.id — Pelaksanaan Kampanye pada masa Pemilu tentunya bersinggungan dengan aspek lain, salah satunya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang timbul pada masa kampanye mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilu pada pepohonan, penanganan limbah APK, bahkan isu lingkungan lainnya yang terpengaruh masa kampanye. Komite II DPD RI melakukan pertemuan dan dialog dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU PPLH), di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pertemuan ini, dihadiri oleh Pj. Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten; Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Pertemuan ini diawali dengan sambutan Penjabat (Pj.) Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Assisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Muslizar, S.Pd, MM. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kab. Aceh Tamiang menyambut baik kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang di Daerah, khususnya pelaksanaan UU PPLH di Kabupaten Aceh Tamiang. Wakil Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komite II dalam rangka menjalankan kewenangan pengawasan undang-undang PPLH ini melihat sejauh mana perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, seperti pemasangan APK dan kesiapan penanganan limbah APK pasca agenda kampanye atau permasalahan lingkungan hidup lainnya terkait dengan pelaksanaan UU PPLH. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang, Syurya Luthfi, S.STP, menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait ketertiban pemasangan APK. DLH pun sudah berkoordinasi terkait penanggulangan sampah APK pasca kampanye melalui pemilahan dan pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Satu sisi, TPA di Kab. Aceh Tamiang sudah kelebihan kapasitas dan keterbatasan alat pengangkutan sampah karena usia yang cukup tua, Terkait pemasangan APK, upaya sosialisasi pengaturan pemasangan APK sudah dilakukan juga, seperti larangan pemasangan APK di pepohonan, namun tetap masih terjadi" ujar Kadis Lingkungan Hidup. Selaras dengan penyampaian Kadis Iingkungan Hidup, Kepala Satpol PP dan Wilaytul Hisbah, Oki Kurnia, S.STP juga menyampaikan bahwa sudah dilakukan tindakan penertiban APK yang tidak sesuai zona dan lokasi pemasangan, khususnya menggunakan pohon untuk pemasangan APK. Terkait pelanggaran kampanye tersebut, sudah dilaporkan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu. Sepanjang masa kampanye, Pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaran bidang lingkungan hidup juga dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol melalui koordinasi dengan Bawaslu. APK yang dipasang tidak sesuai zona yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan penertiban. Dalam kegiatan ini juga diperoleh aspirasi dan implementasi UU PPLH yakni pergeseran kewenangan kab/kota terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pusat, keterbatasan kewenangan daerah kab/kota mengenai informasi perizinan usaha pasca OSS, dan pengelolaan lahan yang disediakan untuk masyarakat namun belum maksimal dimanfaatkan. Selain itu, Kab. Aceh Tamiang telah melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD) berdasarkan Kajian Iingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana amanat UU PPLH, serta telah dikembangkannya energi terbarukan biomassa yang saat ini sedang proses pembangunan. Pada akhir pertemuan, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, menyampaikan bahwa Kab. Aceh Tamiang memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni kuatnya budaya di masyarakat dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 14.33.00

Pentingnya Pelibatan UMKM Dalam Pesta Demokrasi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat...

Tarakan, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kalimantan Utara yang juga menghadirkan para pelaku UMKM. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Komite IV memiliki concern yang tinggi terhadap UMKM, mengingat bagaimana besarnya peran UMKM didalam perekonomian nasional.   Menurut Fernando Sinaga, Senator Dapil Kaltara, perhelatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sedang berlangsung ini seharusnya menjadi momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi di daerah, nyatanya berdasarkan catatan Kemenkop UKM di lapangan Pemilu 2024 ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM. “ Di Kaltara, berdasarkan data BPS, jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 267.000 UMKM dimana jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 235.000 UMKM. Kami ingin mengetahui sejauh mana dampak Pemilu 2024 ini bagi UMKM di Kaltara, karena di beberapa daerah, Pemilu kali ini tidak memberikan dampak signifikan secara ekonomi bagi pelaku UMKM”, kata Fernando dalam sambutannya selaku Wakil Ketua Komite IV. “Diharapkan melalui kunker di Tarakan hari ini, kami dapat memperoleh informasi dan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait mengenai pelaksanaan atas UU UMKM, khususnya mengenai dampak Pemilu terhadap dunia usaha baik bagi pelaku usaha yang tergabung di APINDO maupun UMKM yang dibina APINDO, serta pertumbuhan ekonomi di daerah” tambah Fernado.   “Pengusaha di Kaltara sangat concern terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM” kata Peter Setiawan Ketua APINDO Kaltara. “Perhatian APINDO sangat serius untuk menjadikan UMKM naik kelas, program UMKM merdeka adalah salah satu program APINDO untuk memajukan UMKM. Tahun 2023 lalu ada sekitar 45 UMKM yang dirangkul APINDO, dan kami APINDO sangat menyadari bahwa UMKM ini adalah tulang punggung penggerak ekonomi di daerah” ungkap Peter. Kami APINDO Kaltara sudah membangun kerjasama dengan kampus STMIK Kaltara, mahasiswa terjun langsung ke UMKM binaan APINDO dan membantu UMKM agar bisa naik kelas dengan pengembangan  bisnis secara digital agar mampu bersaing secara nasional dan internasonal, tambah ketua DPP APINDO Kaltara. APINDO juga berharap agar kehadiran Komite IV ke Kaltara membawa angin segar bagi UMKM ke depan dalam megembangkan UMKM dan ekonomi daerah Kaltara.   Pelaku UMKM di Kaltara yang hadir menggunakan kesempatan diskusi hari ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI dan APINDO. Pelaku UMKM membenarkan turunnya omset atau penjualan produknya pada Pemilu 2024 ini dibandingkan dengan Pemilu 2029 lalu. “Kami juga menghadapi berbagai masalah dalam mengembangkan dan memasarkan produk kami, diantaranya bahan baku yang mahal sehingga harga jual tidak bisa bersaing dengan penjual-penjual online, masalah pemasaran (sulitnya produk UMKM masuk kedalam supermarket), hingga masalah ketersiadaan alat yang kurang memadai serta masalah klasik UMKM yakni masalah permodalan”ungkap pelaku UMKM yang hadir.   Menanggapi berbagai aspirasi dari para pelaku UMKM, Peter Setiawan menekankan bahwa perluasan pasar UMKM adalah hal penting “Kita harus bisa memperluas pasar secara digital, UMKM juga harus aktif karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan jaman,  perkembangan teknologi, maka UMKM juga akan ketinggalan jaman dan susah untuk naik kelas, dan satu lagi yang terpenting bahwa UMKM harus memiliki mental pengusaha yang kuat, berani mencoba, dan tidak takut gagal” pesan Peter Setiawan, yang juga salah satu pengusaha sukses di Kaltara. menyambung yang disampaikan Ketua APINDO Kaltara, Fernando menyampaikan perlunya ada pendampingan kepada UMKM untuk menyesuaikan dengan kemauan pasar. “selain itu APINDO juga diharapkan dapat membuat MoU dengan Pemerintah daerah untuk membantu UMKM, misalnya mewajibkan supermarket agar menerima produk UMKM untuk dijual di supermarket-supermarket serta membantu pendampingan UMKM agar produknya memenuhi standar pasar” tambah Fernando.   ”Terima kasih atas masukan-masukan dan aspirasi yang kami terima hari ini terkait dengan pelaksanaan UU UMKM, baik dari UMKM maupun dari APINDO, kami Komite IV DPD RI akan menindaklanjutinya melalui rapat kerja dengan pemangku kepentingan yang ada di pusat” kata Fernando menutup kegiatan diskusi dengan APINDO dan UMKM Kaltara.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 09.55.00

KOMITE II DPD RI MENYERAP PERMASALAHAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN...

Samarinda, dpd.go.id – Komite II DPD RI, dalam rangka pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Serta Perubahannya Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur; penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur; akademisi dari Universitas Mulawarman; dan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia Aji Mirni Mawarni selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU PPLH. “Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan masukan dari daerah sejauh mana dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Pemilu terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang ini lebih spesifik ditujukan antara lain terkait pemasangan APK oleh peserta pemilu tidak sesuai aturan, eksploitasi sumber daya alam, dan penumpukan sampah terutama limbah plastik hasil kampanye, APK, kartu suara, dan lain-lain sehingga membahayakan ekosistem dan biodiversitas”, tegas Pimpinan Komite II tersebut. Selanjutnya pada sesi diskusi yang dipimpin oleh Aji Mirni Mawarni, peserta secara mendalam menyampaikan permasalahan dan aspirasi terkait pengelolaan sampah Alat Peraga Kampanye (APK). Para peserta rapat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Komite II DPD RI yang mengangkat isu permasalahan sampah APK. Walaupun isu ini penting, namun isu pengelolaan sampah APK belum mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, penyelenggaraan pemilu, dan peserta pemilu. Peraturan Pemilu belum secara detail mengatur kewajiban para peserta Pemilu untuk bertanggungjawab terhadap sampah APK. Hal ini memunculkan ketidakpastiaan pengelolaan sampah APK setelah periode kampanye yang akan berakhir dalam waktu dekat. Melihat urgensi pengelolaan sampah APK tersebut, para peserta membahas rencana jangka pendek bagaimana mengelola sampah APK agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Merespons berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para peserta pertemuan tersebut, Aji Mirni Mawarni juga menyampaikan bahwa DPD menyerap seluruh masukan dan evaluasi pelaksanaan Pemilu yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. “Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu akan kami perjuangkan agar peraturan Pemilu yang akan datang juga lebih memperhatikan pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah APK”, tegas Wakil Ketua Komite II sekaligus senator dari Kalimantan Timur. Pertemuan ditutup dengan penukaran cendera mata DPD RI yang diwakili oleh Aji Mirni Mawarni dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 09.49.00

TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASA PEMILU, KOMITE II LAKSANAKAN...

MIMIKA, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPLH) pada hari Selasa (30/1) di Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Besar Lantai 3 Kantor Bupati Mimika dan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum beserta jajaran; KPU yang diwakili oleh Komisioner KPU Mimika beserta jajaran; Bawaslu yang diwakili oleh Anggota Bawaslu Mimika; PT Freeport Indonesia yang diwakili oleh Manager Environmental beserta jajaran; Satpol PP Mimika yang diwakili oleh Kabid Trantib; serta para pemangku kepentingan lainnya. Yorrys Raweyai selaku Tuan Rumah Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU PPLH. “Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pelaksanaan Pemilu terhadap pengelolaan lingkungan hidup”, ujarnya. Ketua Komite II DPD RI tersebut juga menyampaikan bahwa perlu untuk mengetahui seberapa besar penggunaan sumber daya alam untuk aktivitas Pemilu seperti kampanye dan pengadaan peralatan kampanye. Lebih lanjut, Yorrys juga menambahkan pentingnya masukan konkret dan aspirasi masyarakat terkait kendala, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pada sektor lingkungan hidup. Selanjutnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab, KPU Mimika menyampaikan permasalahan penanganan sampah alat peraga kampanye (APK) terletak pada dasar pelaksanaan hukumnya. “Permasalahan sampah yang timbul akibat pelaksanaan kampanye pemilu belum diatur secara eksplisit dalam regulasi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)”, tegas Sekretaris KPU Mimika, Rony Robert. Anggota Bawaslu Mimika, Salahudin, juga turut mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan himbauan untuk kedua kalinya terkait dengan penertiban APK yang menyalahi aturan tetapi masih dijumpai pelanggaran sehingga diperlukan tindakan yang lebih tegas. Menyikapi permasalahan terkait sampah yang timbul akibat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Anace Humbore menyampaikan pentingnya koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. “Terkait dengan pentingnya integrasi antar stakeholders dalam menyikapi permasalahan sampah APK di Mimika, pembahasan terkait pertemuan lebih lanjut dalam menyikapi diskusi hari ini akan dibahas segera”, tegasnya. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 07.31.00

Senator DPD RI Fernando Sinaga Sebut UMKM di Kaltara Tak...

Tarakan, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senator Fernando Sinaga melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa (30/1/2024) di Kota Tarakan. Fernando Sinaga menjelaskan, Kunjungan Kerja Komite IV tersebut dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga berdialog dengan Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kalimantan Utara, Peter Setiawan beserta seluruh jajarannya di DPP APINDO. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Tarakan. Dalam sambutan pengantarnya, Fernando Sinaga menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. “Menurut data kami, Kemenkop UKM itu mencatat kurang lebih 64,2 juta UMKM di Indonesia pada 2021, dan sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar kurang lebih 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, sementara kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja”. “Khusus di Provinsi Kalimantan Utara ini data BPS juga mencatat jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 267.000 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 235.000 UMKM”, ungkapnya. Fernando Sinaga menilai, perhelatan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung ini sejatinya menjadi momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi di daerah termasuk Kalimantan Utara. Sayangnya, Fernando Sinaga melihat hingga saat ini pesta demokrasi belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM. Utamanya pada bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atas alat peraga kampanye. “Masa kampanye yang lebih singkat dibanding pemilu 2019 hanya 2,5 bulan pada Pemilu 2024 ini sepertinya menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik, dan hal ini memberikan dampak cukup signifikan pula terhadap penurunan omset pelaku UMKM di beberapa daerah”, ujar Fernando Sinaga. Bukan hanya itu saja, Fernando Sinaga mengatakan, seiring dengan berkembangnya teknologi, tren strategi kampanye politik beralih dari metode offline ke online sehingga banyak peserta pemilu yang mengalokasikan dananya untuk media sosial dibanding pertemuan tatap muka dan menggunakan alat peraga kampanye. “Hal ini juga memberikan dampak pada penurunan omset, baik pada pelaku bisnis percetakan maupun bisnis makanan atau minuman. Terbukti dari survei yang dilakukan Kemenkop UKM, kami mencatat terjadi penurunan penjualan peraga kampanye sekitar 40-90% dibandingkan periode Pemilu 2019”, ungkap Fernando Sinaga. Fernando Sinaga berharap dari kunjungan kerja di Dapilnya ini akan mendapat masukan berharga dari DPP APINDO Provinsi Kalimantan Utara terkait permasalahan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Selain itu, Fernando Sinaga menambahkan, kunjungan kerjanya kali ini juga merupakan upaya Komite IV DPD RI mendesak pemerintah agar berperan sebagai fasilitator untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara partai politik, calon legislatif, dan pelaku UMKM jelang Pemilu 2024. (*)

Humas Selasa, 30 Januari 2024 18.56.00

Ongkos Logistik ke Eropa Naik 63%, Ketua DPD RI: Harus...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti khawatir dengan keberlangsungan ekspor produk UMKM ke Eropa. Mengingat biaya pengiriman barang dari Asia ke Eropa yang melonjak hingga mencapai 63%, seperti disampaikan Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah pusat mengambil langkah tepat bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah ekspor, sehingga mereka tidak terhenti gara-gara kenaikan biaya logistik. "Pemerintah harus mencarikan solusi bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah pasar ekspor. Karena kenaikan biaya logistik ini bisa membuat biaya operasional semakin tinggi dan akhirnya mereka tidak mampu menutup biaya ekspor sehingga memilih menghentikan ekspor," kata LaNyalla, Selasa (30/1/2024). Jika tidak menjadi perhatian pemerintah, LaNyalla menyampaikan, kondisi tersebut bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Faktanya saat ini penopang ekonomi Indonesia adalah UMKM. Bahkan, 90 persen pelaku usaha domestik di Indonesia ini justru UMKM. "Jika pemerintah berkomitmen mendorong UMKM agar bisa menguasai pasar ekspor, inilah saatnya pemerintah hadir, sehingga pelaku UMKM tidak terkendala biaya logistik," ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyebut konflik yang terjadi di Laut Merah membuat tarif logistik pengiriman kapal atau freight cost dari Asia ke Eropa melonjak drastis, sekitar 53% sampai 63%.(*)

Humas Selasa, 30 Januari 2024 13.24.00

Kunjungi KPU Surabaya dan Sidoarjo, Ketua DPD RI Pantau Persiapan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan mengunjungi Kantor KPUD Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang diemban Komite I DPD RI itu dimaksudkan untuk melihat lebih dekat persiapan yang sudah dilakukan jajaran KPU di daerah, khususnya di Jawa Timur. Di KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI diterima oleh Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham, Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan SDM, Subairi serta jajaran lainnya. Ketua KPUD Kota Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan, di Kota Surabaya terdapat 8161 TPS yang tersebar di 31 kelurahan dan 2 wilayah hukum Polres. "Untuk anggota KPPS, kami merekrut sebanyak 57.169 KPPS," terang Nur Syamsi, Senin (29/1/2024). Terkait kesiapan logistik, Nur Syamsi bersyukur jika di Kota Surabaya tak mengalami kendala apapun. "Untuk logistik sudah siap 100 persen, termasuk template untuk DPD RI. Kami akan menetapkan 16 ribu petugas keamanan yang di fasilitasi Pemkot," tutur dia. Selanjutnya, Nur Syamsi menjelaskan bahwa selama ini, KPUD Kota Surabaya bekerja sesuai dengan kalender kerja dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. "Jadi, tidak ada tekan-menekan dari pihak atau lembaga lain. Kami tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku," tutur Nursyamsi. Di sisi lain, Nur Syamsi menjelaskan jika pihaknya selalu siap dengan berbagai kemungkinan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. "Termasuk skenario dua putaran. Jadi pada prinsipnya, kami sudah siap dengan berbagai macam skenario," tutur dia. Di sisi lain, Nur Syamsi berharap DPD RI dapat memfasilitasi kesejahteraan bagi anggota KPUD di daerah. "Mungkin bisa difasilitasi untuk peningkatan kesejahteraan bagi anggota KPUD," harap dia. Usai dari KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI mengunjungi KPUD Sidoarjo. Di sini, Ketua DPD RI diterima oleh Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak, Sekretaris KPUD Sidoarjo Sulaiman, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat Fauzan Adim, Divisi Teknis Penyelenggaraan Miftakul Rohmah, Divisi Hukum dan Pengawasan, Achmad Labib, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ana Aziza dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Musonif Afandi. Kepada Ketua DPD RI, Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak menjelaskan seluruh logistik pemilu sudah diterima. Saat ini masih berada di gudang dan di-setting memasukkan logistik ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya didistribusikan secara bertahap mulai dari kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS. "Tidak ada kendala dalam logistik pemilu. Di Sidoarjo ini terdiri dari 18 kecamatan, 346 desa dengan 5.551 TPS Reguler dan 15 TPS Lokasi Khusus. DPT-nya berjumlah 1.461.642 dengan petugas KPPS berjumlah 38 ribu lebih," katanya. Sementara di pondok pesantren, rumah sakit dan kampus, Iskak menyebut jika KPUD Sidoarjo tak menyiapkan TPS Khusus. "Karena tidak ada permintaan," ujar Iskak. Di sisi lain, Iskak meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi gedung atau kantor yang ditempatinya saat ini. Saat ini, kata Iskak, tanah dan bangunannya bukan milik KPUD Sidoarjo. "Tanahnya seluas 1.624,5 m² itu milik Pemprov Jatim dan bangunannya seluas 812 m² milik Pemkab Sidoarjo,. Statusnya siap pakai," tutur Iskak. Iskak mengaku bupati siap menghibahkan bangunannya sepanjang tanah juga dihibahkan ke KPUD Sidoarjo oleh Pemprov Jatim. "Kami sudah bersurat kepada gubernur dan bupati. Mungkin Pak Ketua DPD RI bisa memfasilitasi hal ini," harap Iskak. Ketua DPD RI mengaku hasil kunjungan ini akan diserahkan kepada Komite I untuk ditindaklanjuti. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Komite I DPD RI tengah mengambil sampel penyelenggaraan pemilu jika ada kendala yang dihadapi. Untuk aspirasi yang disampaikan, LaNyalla mengaku akan memperjuangkan dan meneruskannya kepada pihak terkait. "Soal aspirasi peningkatan kesejahteraan dari KPUD Kota Surabaya dan hibah tanah dari KPUD Sidoarjo, saya akan membantu meneruskan aspirasi tersebut dan memfasilitasinya. Memang itu tugas kami di DPD RI," terang LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara baik tanpa ada kecurangan-kecurangan di lapangan. "KPU bertanggungjawab meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi pada saat pengambilan dan penghitungan suara dilakukan. Suara rakyat tidak boleh diselewengkan," ingat LaNyalla. LaNyalla berharap Pemilu 2024 menghasilkan proses yang memiliki kredibilitas dan legitimasi kuat di masyarakat. "Dia harus kredibel dan legitimate. Meskipun sesungguhnya, saya tetap mendorong dan memperjuangkan agar presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Tentu kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, di mana sistem bernegara sesuai cita-cita pendiri bangsa sudah dirumuskan di sana," pungkas LaNyalla. (*)

Humas Senin, 29 Januari 2024 18.13.00

Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda...

SURABAYA, dpd.go.id - Selama 3 bulan terakhir sapi potong impor telah masuk ke Kabupaten Lumajang secara ilegal. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Daerah bertindak tegas, karena selain melanggar aturan, juga menggangu tata niaga perdagangan sapi di Lumajang dan Jawa Timur. "Jelas masuknya sapi impor ke Lumajang ini ilegal, tentu harus ditindak tegas oleh aparat dan dinas terkait. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Jawa Timur tidak mengijinkan sapi impor masuk," kata LaNyalla, Senin (29/1/2024). Menurut LaNyalla, kebijakan soal impor sapi berada di pemerintah pusat. Sedangkan masuknya sapi impor ke Kabupaten/Kota harus dapat persetujuan dari Gubernur. Sedangkan Provinsi Jawa Timur menolak sapi impor masuk wilayahnya. Di Indonesia, yang menyetujui sapi impor masuk ke daerah masing-masing ada tiga Provinsi, yakni Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat. Belakangan diketahui, sapi-sapi impor yang masuk ke Lumajang berasal dari sapi impor Kabupaten Bandung, Jawa Barat. “Artinya peredaran sapi impor ke Lumajang sudah tidak sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023. Makanya, saya tegaskan lagi agar tindakan tegas dilakukan demi melindungi pedagang dan peternak. Kalau dibiarkan, dampak pertama dirasakan pedagang, selanjutnya cepat atau lambat berpengaruh terhadap para peternak sapi lokal," ujar dia. Selain melakukan tindakan tegas, Senator Jawa Timur yang mencalonkan kembali menjadi anggota DPD RI itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemprov Jatim membenahi tata niaga sapi. "Ajak bicara para pedagang sapi, pedagang daging sapi, jagal dan pihak terkait lainnya supaya mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak," tuturnya.(*)

Humas Senin, 29 Januari 2024 11.38.00

Masyarakat Madura Beri Mandat Ketua DPD RI untuk Kembalikan UUD...

PAMEKASAN, dpd.go.id - Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat untuk memperjuangkan agar konstitusi Indonesia dikembalikan kepada UUD 1945 naskah asli. Mandat tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Masyarakat Cinta Tanah Air, M Hasan pada acara dialog kebangsaan yang diselenggarakan Yayasan Indonesia LaNyalla Center di Berlian Hotel, Pamekasan, Madura, Sabtu (27/1/2024). Hasan menjelaskan, ada beberapa alasan lembaganya memberikan mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang mengembalikan konstitusi Indonesia kepada UUD 1945 naskah asli. Sejauh yang dilihatnya, Ketua DPD RI adalah figur yang representatif dan konsisten dalam memperjuangkan kembalinya UUD 1945 naskah asli. "Pulau Madura tak akan tinggal diam dan akan berperan aktif mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Kami mendukung penuh perjuangan Ketua DPD RI," kata Hasan. Hasan sependapat dengan pandangan Ketua DPD RI bahwa sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, bangsa ini semakin karut marut. "Ekonomi dikuasai oleh kelompok kapitalis. Sementara demokrasi kita dibajak oleh oligarki, sehingga menghilangkan peluang putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin," tegas Hasan. Selain itu, Hasan juga meminta Ketua DPD RI memperjuangkan berdirinya Provinsi Madura. Dalam mandat terakhirnya, Hasan meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan berdirinya lembaga perbankan yang inisiasi dan sahamnya dikuasai oleh masyarakat Madura. Mendapat mandat tersebut, Ketua DPD RI menjelaskan jika secara kelembagaan, melalui Sidang Paripurna pada tanggal 14 Juli 2023, lembaganya telah memutuskan untuk mengajak seluruh stakeholder bangsa untuk menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat, agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. "Peta jalannya adalah dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah 18 Agustus 1945, untuk kemudian dilakukan amandemen dengan teknik adendum," kata LaNyalla. Hal itu dilakukan agar amandemen tidak mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002. "Justru kita menyempurnakan dan memperkuat konstitusi kita, dengan mengakomodasi tuntutan Reformasi, yang di antaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan KKN dan penegakan hukum serta HAM," jelas LaNyalla. Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur itu menilai DPD RI telah menyusun dan menyiapkan kajian akademik tentang penyempurnaan dan penguatan konstitusi asli tersebut, yang nantinya dilakukan melalui amandemen-adendum. Di sisi lain, mengenai Presidential Threshold, LaNyalla menyebut lembaganya telah berjuang sekuat tenaga, namun dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya. "Kami sudah berjuang agar Presidential Threshold ini nol persen, agar putra-putri terbaik bangsa yang tidak berpartai bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Namun perjuangan kami dikalahkan oleh MK," terang LaNyalla. Selanjutnya, soal pemekaran Pulau Madura menjadi provinsi, LaNyalla menyebut hanya kurang sedikit syarat saja. Syarat tersebut yakni provinsi harus memiliki lima kabupaten/kota di dalam wilayahnya. Sedangkan Madura baru memiliki empat kabupaten yakni Bangkalan, Sumenep, Pamekasan dan Sampang. "Silakan dimekarkan satu kabupaten lagi untuk memenuhi syarat tersebut. Kalau itu sudah terpenuhi, bawa kepada kami usulannya. Itu memang tugas DPD RI. Kami akan perjuangkan," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, tokoh masyarakat Madura, KH Zawawi Imron dan pengurus Kadin Jatim, Solehuddin. Hadir di antaranya sejumlah lembaga masyarakat seperti Yayasan Indonesia LaNyalla Center, Masyarakat Cinta Tanah Air, Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI), Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI), Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.(*) Berikut lima poin mandat yang diserahkan kepada Ketua DPD RI: 1. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar melaksanakan mandat untuk memperjuangkan atas kembalinya naskah asli UUD 1945 sebagai sumber hukum positif (Ius Constitutum) dalam berbangsa dan bernegara. 2. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar benar-benar berjuang dan memperjuangkan syarat dan ambang batas nol persen calon presiden dan wakil presiden untuk tahun periode 2029-2035. 3. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang dan memperjuangkan pemekaran Madura sebagai Provinsi Madura. 4. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang agar keberadaan DPD RI mempunyai kesetaraan dalam tugas, pokok dan fungsi di dalam parlemen agar setara dengan DPR RI. 5. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar berinisiasi bersama masyarakat Madura agar segera mendirikan Bank Madura dan mendirikan Badan Usaha Milik Rakyat Madura (BUMIRA) yang berbadan hukum Perseroan serta kepemilikan sahamnya melibatkan masyarakat miskin (sahan gotong-royong atau saham sedekah).(*)

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 17.49.00

Di Pamekasan, Ketua DPD RI Sebut PR Besar Indonesia Hentikan...

PAMEKASAN, dpd.go.id - kendati memiliki banyak daerah yang berpotensi menghasilkan garam cukup besar, namun faktanya hingga kini Indonesia masih ketergantungan terhadap impor garam. Tahun lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor garam Indonesia mencapai US$ 135,3 juta atau setara dengan 2,8 juta ton garam. Hal itulah yang menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Di hadapan Pj Bupati Pamekasan dan Kepala Desa se-Pamakesan, LaNyalla menilai impor garam menjadi persoalan pelik yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. "Indonesia punya pekerjaan besar yang berkaitan dengan daerah-daerah penghasil garam. Termasuk Pamekasan sebagai bagian dari Pulau Madura yang memang memiliki keunggulan komparatif sebagai pulau penghasil garam. Pekerjaan besar Indonesia adalah bagaimana menghentikan Impor garam," kata LaNyalla pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pamekasan di Pringgitan Dalam Mandhapa Agung Pendopo Ronggosukowati Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Sabtu (27/1/2024). Menurut LaNyalla, hal ini penting sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Senator asal Jawa Timur itu menilai, salah satu upaya untuk menghentikan impor adalah dengan cara menaikkan Kadar Natrium Clorida atau NaCL garam rakyat atau garam krosok, sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan garam konsumsi dan garam Industri. Berdasarkan data Universitas Brawijaya Malang pada Agustus 2023 garam di pulau Madura menguasai sekitar 30 persen lahan tambak nasional. Produksi garam Madura ikut menyumbang sekitar 35 persen atau 600 ribu ton dari total produksi garam nasional. Diakui LaNyalla, garam rakyat atau garam krosok memang memiliki kadar NaCL yang masih di bawah standar kebutuhan garam konsumsi dan garam Industri. Garam krosok kita memiliki kadar NaCL rata-rata di kisaran 80 hingga 90 persen. Padahal Standar Nasional Indonesia untuk garam konsumsi minimal di kisaran 94,7 persen. "Sedangkan garam Industri harus di kisaran 98 hingga 99 persen kadar NaCL-nya," jelas LaNyalla. Maka dari itu, LaNyalla menilai pendekatan untuk meningkatkan kadar NaCL garam krosok tentu harus dilakukan pemerintah melalui pendekatan teknologi, dengan melibatkan secara aktif Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di sisi lain, LaNyalla menyebut setidaknya ada beberapa skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kata LaNyalla, melalui pendirian pabrik garam industri dengan teknologi washing plant. Pabrik tersebut harus terintegrasi dan berdiri di sentra atau lahan garam rakyat. "Sehingga semua garam krosok produksi petambak garam bisa langsung diolah. Di sini peran BRIN harus masuk melalui teknologi washing plant yang mampu meningkatkan kadar NaCL garam krosok menjadi garam konsumsi dan garam Industri," ujar LaNyalla. Setiap unit pabrik garam industri terintegrasi dalam perhitungan membutuhkan investasi sekitar Rp 40 miliar, dengan kapasitas produksi mencapai 40 ribu ton per tahun. Artinya, kata LaNyalla, dengan membangun sekitar 15 unit pabrik di sentra produksi garam, maka akan dihasilkan sekitar 600 ribu ton garam rakyat yang sudah naik kelas menjadi garam konsumsi dan industri. Angka tersebut tentu saja mampu mengurangi kebutuhan impor untuk industri aneka pangan. "Di sini seharusnya pemerintah hadir secara aktif. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga desa. Semua bersinergi untuk memaksimalkan keunggulan Komparatif menjadi keunggulan kompetitif," tutur LaNyalla. Apalagi jika pabrik pengolahan garam tersebut bisa didirikan atas kerja sama BUMD dan BUMDes. Sinergi yang luar biasa, untuk memberikan keuntungan kepada daerah sendiri. Skema kedua menurut LaNyalla adalah dengan teknologi pemanfaatan limbah larutan garam jenuh dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih beroperasi hingga saat ini. "Selama ini limbah tersebut hanya dibuang ke laut. Dengan teknologi, limbah tersebut bisa diolah menjadi garam dengan kadar NaCL tinggi untuk kebutuhan industri non-pangan seperti petrokimia, pabrik kaca dan kertas," ulasnya. Diakui LaNyalla jika teknologi ini memang lebih mahal investasinya. Tetapi sudah mulai dicoba untuk keperluan riset di salah satu PLTU di Banten dengan kapasitas produksi 100 ribu ton garam industri per tahun. Menurut LaNyalla, hal ini penting disampaikan, karena negara-negara di dunia sedang menyiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. "Bahkan mereka sudah menggunakan pendekatan Bioteknologi dan intensifikasi lahan, untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," kata LaNyalla. Meski memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, LaNyalla menyebut pemerintah lebih memilih jalan pintas untuk impor bahan kebutuhan pangan dan sembako. LaNyalla mensinyalir, hal ini ditempuh lantaran adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi, termasuk importir garam. Untuk memperbaiki hal itu, LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Caranya dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila yang telah ditinggalkan sejak amandemen konstitusi tahun 1999-2002. "Makanya saya mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa, termasuk kepala desa di Kabupaten Pamekasan, untuk bersatu membangun konsensus secara nasional agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum," tukasnya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy dan pegiat konstitusi, dr Zulkifli S Ekomei. Hadir pada kesempatan tersebut Pj Bupati Pamekasan Masrukin, Ketua Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Kabupaten Pamekasan, Farid Afandi dan sejumlah kepala desa lainnya di Kabupaten Pamekasan.(*)

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 17.00.00

Ketua DPD RI Bangun Kesadaran Kritis Kader PMII tentang Pembangunan...

PAMEKASAN, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan menyampaikan orasi kebangsaan pada pelantikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pada acara yang mengambil tema 'PMII Pamekasan Dalam Narasi Pembangunan Berkelanjutan' itu, LaNyalla mendorong agar mahasiswa, khususnya kader PMII untuk membangun kesadaran kritis terkait prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development di Indonesia. Menurut LaNyalla, ada perbedaan mendasar dan bahkan bertolak belakang antara pembangunan berkelanjutan dengan hanya sekadar melanjutkan pembangunan. Dijabarkan LaNyalla, pembangunan berkelanjutan memiliki dua ciri utama yakni prinsip untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan prinsip tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. "Prinsip dasar dari terminologi pembangunan berkelanjutan adalah harus dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah model atau paradigma," kata LaNyalla di Gedung Prima Jaya Abadi Pamekasan, Jumat (26/1/2024), malam. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menyebut pembangunan berkelanjutan adalah model atau paradigma pembangunan yang tidak akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, LaNyalla menegaskan jika pembangunan harus terdistribusi dan dirasakan secara adil di seluruh lapisan masyarakat tanpa ada satu kelompok pun yang tertinggal atau justru menderita akibat ketidakmerataan. "Dalam konsep pemerataan pembangunan, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif. Mengapa ini penting? Tidak lain agar kebijakan dan proyek pembangunan berkelanjutan dapat sesuai aspirasi dan secara tepat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," jelas LaNyalla. Sedangkan melanjutkan pembangunan, yang bermakna hanya sekadar melanjutkan pembangunan atau program dari pemerintah sebelumnya oleh pemerintah berikutnya, berbeda secara prinsip dengan pembangunan berkelanjutan. Karena lanjut LaNyalla, ada fenomena paradoksal dalam pembangunan di Indonesia, sehingga tidak harus dilanjutkan. Salah satunya adalah untuk melihat dengan jernih, apakah yang terjadi saat ini adalah pembangunan di Indonesia atau membangun Indonesia. Keduanya, kata LaNyalla, lagi-lagi memiliki makna berbeda. Membangun Indonesia bermakna sesuai dengan tujuan lahirnya negara ini, yakni untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. "Tetapi kalau pembangunan di Indonesia, justru bisa saja tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Karena orientasinya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga jalan yang ditempuh adalah memberikan karpet merah dan kemudahan kepada investor asing atau swasta yang dimiliki orang per orang untuk menguasai dan melakukan eksploitasi atas sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutur LaNyalla. LaNyalla mengingatkan agar kader-kader PMII harus dapat membedakan narasi pembangunan berkelanjutan dengan melanjutkan program atau kebijakan dari rezim lama ke rezim baru. Keduanya tidaklah sama dan memiliki pengertian berbeda. LaNyalla juga meminta kepada kader-kader PMII harus jeli dan kritis melihat konsep dan paradigma pembangunan di Indonesia. Dengan begitu, PMII dapat memberikan koreksi atas apa yang sedang terjadi, termasuk fakta bahwa Proyek Strategis Nasional atau PSN, yang menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria ternyata justru meningkatkan jumlah konflik agraria terkait pembebasan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya yang terbaru adalah yang terjadi di Pulau Rempang. Berangkat dari hal tersebut, demi untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, LaNyalla menawarkan satu peta jalan dengan memperbaiki konstitusi kita agar Indonesia mampu memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita. "Terutama kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Caranya dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila," demikian LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu di antaranya Pj Sekda Pamekasan Achmad Faisol, Ketua Umum Pengurus Besar PMII, Abdullah Syukri, jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan dan ratusan kader PMII Kabupaten Pamekasan.(*)

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 10.18.00

Ketua DPD RI Dukung Penuh Bangkalan Kembangkan Wisata Berbasis Budaya...

BANGKALAN, dpd.go.id - Sebagai pintu gerbang Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan harus fokus kepada pengembangan wisata berbasis budaya serta kuliner. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan bertema 'Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, Jumat (25/1/2024). Menurut LaNyalla, kunjungannya ke Kabupaten Bangkalan kali ini, bukan hanya ingin menyerap aspirasi para kepala desa, namun juga untuk memberi dukungan nyata bagi pengembangan wisata di Bangkalan. "Kunjungan saya ke Kabupaten Bangkalan juga dalam rangka memberi dukungan untuk menyukseskan "Bangkalan Estoh", kalender even tahun 2024, sebagai ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke sini," katanya. LaNyalla berharap, kunjungannya tersebut semakin memperkenalkan kecantikan alam, budaya, dan sejarah Kabupaten Bangkalan. Sehingga bukan hanya Karapan Sapi saja yang terkenal, tetapi ada juga Festival Seribu Satu Menu Bebek, Festival Tellasan Petto', Bangkalan Carnival, dan festival budaya lainnya, terutama Even unggulan "Malam Terak Bulan". "Selain even pariwisata tahunan, pengembangan wisata berbasis budaya serta kuliner juga harus tetap mempertahankan destinasi wisata yang sudah ada, seperti bukit-bukit kapur yang ada. Sehingga wisatawan yang ke Pulau Madura tidak hanya tertarik dengan pulau Gili Iyang dan pantai-pantai di Sumenep," tuturnya lagi. Sementara itu, dalam penilaian LaNyalla perkembangan pembangunan di segala bidang yang digalakkan pemerintah bersama masyarakat di Kabupaten Bangkalan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. "Harapan saya, Pemerintah Daerah dan Desa terus bersinergi agar desa mampu menjadi kekuatan ekonomi, seperti yang sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan," papar dia. Jika desa bisa menjadi kekuatan ekonomi, lanjut LaNyalla, tidak hanya mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam dan Sumber Ketahanan Pangan Nasional, sejatinya berada di desa. Karena itu, wajar jika Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun. Untuk itu orientasi dari pemangku kebijakan di desa sangat penting. Baik itu Kepala Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh stakeholder lainnya. Harus ada satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan desa. Kemajuan desa. Dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi. "Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintah di atas desa, bukan arahan bupati atau gubernur atau presiden. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu. Sekali lagi bukan Top Down. Tetapi harus Bottom Up," tegasnya. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie beserta jajaran Forkopimda dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Bangkalan.(*)

Humas Jumat, 26 Januari 2024 21.39.00

Buka Turnamen Catur Antar Pesantren se-Madura, Ketua DPD RI Ulas...

BANGKALAN, dpd.go.id - Permainan catur rupanya memiliki keterkaitan yang panjang terhadap sejarah peradaban Islam. Permainan catur sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal itulah yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka turnamen catur antar-pesantren se-Madura yang diselenggarakan Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Dikatakan LaNyalla, sejarah catur tidak terlepas dari sejarah penyebaran Islam, yaitu pada Abad ke-VI. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, permainan catur dibawa umat Islam dari India dan Persia ke seluruh dunia. "Bahkan pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Tholib, catur merupakan permainan yang populer dimainkan. Sejarah juga mencatat bahwa panglima perang Rasulullah, Sahabat Khalid bin Walid juga menggemari catur," jelas LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai hal yang tepat jika Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan menggelar turnamen catur. Pondok pesantren, LaNyalla melanjutkan, memiliki peranan cukup strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dikatakannya, santri merupakan aset SDM yang memiliki potensi untuk dikembangkan, baik dari segi pengetahuan agama maupun umum. "Melalui pertandingan catur ini, para santri dapat mengasah kemampuan otak dan kecerdasan mental. Karena catur dapat mengasah otak manusia dalam hal perencanaan, pemecahan masalah, pengendalian diri dan kecepatan memproses informasi, serta kemampuan memprediksi peluang," ujar LaNyalla. Meski sejak zaman Rasulullah SAW olahraga ini sudah populer, namun di Indonesia catur dibawa oleh bangsa Belanda saat datang ke Nusantara. Awalnya hanya orang Belanda yang bermain catur. Tetapi menjelang kemerdekaan, mulai banyak pribumi yang memainkannya. Melalui turnamen ini, LaNyalla berharap bisa melahirkan bibit-bibit berbakat yang bisa dikembangkan menjadi atlet olahraga prestasi. "Tentu akan menjadi kebanggaan bagi kita apabila ada pecatur nasional dari kalangan santri yang bisa membawa nama Indonesia di ajang internasional," harap LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan KH Imam Buhori Cholil, Pengasuh Pondok Pesantren Syaichona M Cholil Bangkalan KH M Nasih Aschal, Ketua PCNU Bangkalan KH Makki Natsir, Ketua KONI Bangkalan Fauzan Ja'far, Ketua Percasi Bangkalan M Burhan Arif, tokoh masyarakat Bangkalan KH Imron Fattah dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Jumat, 26 Januari 2024 15.03.00

1,1 Juta UMKM Nahdliyin Kesulitan Akses Pasar, Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah akses pasar dan permodalan. Hal ini pula yang dialami oleh sekitar 1,1 juta anggota UMUM Nahdliyin yang tergabung dalam Perkumpulan Andalan Nahdliyin UMKM Indonesia (PERAN UMKM Indonesia). Keluhan itu yang mereka sampaikan saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Graha Kadin Jawa Timur, Kamis (25/1/2024). Ketua Umum PERAN UMKM Indonesia, KH M Endy Setyo Lesmana menjelaskan, sejak Juli 2023 jumlah anggota lembaganya berjumlah 1,1 juta. Namun, akses pasar dan permodalan selalu saja menjadi kendala yang dihadapi oleh anggotanya. "Kami bersyukur anggota kami memiliki produk yang cukup berkualitas. Namun, saat kami ingin memperluas pasar, kendala yang kami hadapi adalah akses pasar, utamanya pasar modern dan kendala permodalan," tutur Gus Endy, sapaan karib KH Endy Setyo Lesmana. Padahal, kata Gus Endy, minat masyarakat terhadap usaha UMKM cukup tinggi. Pun halnya selama ini UMKM menjadi penopang perekonomian nasional, karena pelakunya adalah masyarakat di tingkat akar rumput. "UMKM yang bergabung di kami sangat besar. Tahun ini kemungkinan jumlahnya akan bertambah menjadi 1,8 juta UMKM. Secara nasional, UMKM yang tergabung di lembaga kami sebanyak 6,8 juta dengan berbagai klasifikasi," jelas Gus Endy. Gus Endy meminta saran kepada Ketua DPD RI agar untuk dapat mengurai persoalan yang mereka hadapi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI langsung mengkoneksikan PERAN UMKM Indonesia kepada Kadin Jatim untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas produk mereka, agar mendapat akses pasar yang lebih luas. "Di Kadin Jatim ini, kebetulan saya yang menginisiasi melalui Kadin Institute, itu memang dibangun untuk membantu UMKM. Nanti ada pendidikan vokasinya, ada kurasinya, sehingga produk UMKM kita sesuai dengan standar pasar modern dan standar ekspor," kata LaNyalla.  Jika sudah mengikuti pendidikan vokasi, kurasi dan lain sebagainya di Kadin Jatim, Senator asal Jawa Timur itu menilai akses permodalan bisa difasilitasi oleh Kadin Jatim. "Tentu menjadi anggota Kadin Jatim terlebih dahulu. Atau solusi lainnya, buat koperasi. Nanti dikawal oleh Kadin Jatim," tutur LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla menilai, negara perlu memberdayakan dan berpihak kepada pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia. LaNyalla juga menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LaNyalla menyebut, fakta yang terjadi saat ini semakin kuat dan kaya seseorang, maka mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar. Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik. Maka, menurut LaNyalla, solusinya adalah kembali ke UUD 1945 naskah asli. Dengan begitu, LaNyalla yakin UMKM akan semakin maju karena rakyat memiliki kedaulatan ekonomi. "Dengan sistem Ekonomi Pancasila, UMKM akan hidup. Karena sudah sangat jelas dalam sistem ini negara harus berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ujar LaNyalla. Di mana, lanjutnya, ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama, yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing. Dengan ketiga pilar itu, terdapat garis demarkasi tegas antara wilayah public goods dan commercial goods, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi public, private, people partnership. "Jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, maka keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib," ujarnya. Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dan sejumlah wakilnya. Sedangkan Gus Endy didampingi Sekjen PERAN UMKM Indonesia Ocy Fiscasari, Dewan Pengawan PERAN UMKM Indonesia, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo dan jajaran pengurus PERAN UMKM Indonesia.(*)

Humas Kamis, 25 Januari 2024 16.36.00

Sultan Sambut Baik Uji Coba Sistem Credit Scoring UMKM Oleh...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik rencana Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan melakukan uji coba sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan atau jaminan dengan sistem credit scoring ini mencapai Rp 500 juta. "Kami mengapresiasi langkah serius pemerintah mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan dalam rangka meningkatkan penyaluran KUR yang sempat mengalami penurunan. Sementara pembiayaan dan kredit masih menjadi masalah serius bagi UMKM dalam meningkatkan skala usahanya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (25/01). Menurutnya, sistem Credit Scorring relevan dengan kebutuhan dan nilai pembangunan ekonomi Pancasila yang berasaskan keadilan. Kita berharap pendekatan pembiayaan KUR tanpa agunan ini akan menumbuhkan lebih banyak lagi UMKM di Indonesia. "Dengan demikian UMKM akan beradaptasi dengan tuntutan lembaga keuangan yang menyalurkan KUR. Terutama dalam mengatur manajemen keuangan unit usaha UMKM", sambung mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Meski demikian, Sultan meminta agar lembaga keuangan perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan kontrol pada aktivitas usaha UMKM terkait. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya non performing loan hingga penyalahgunaan kredit yang diberikan. "Pelaku UMKM pengguna KUR tanpa agunan harus tetap diberikan pendampingan usaha secara berkala. Agar kebijakan yang mahal ini memberikan dampak ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berkontribusi pada penerimaan pajak negara", tegasnya. Menurut Kemenkop UKM, syarat UMKM yang bisa mendapatkan KUR tanpa agunan ini harus memenuhi beberapa penilaian. Penilaian yang dimaksud di antaranya track record pembayaran jaminan sosial seperti BPJS, pembayaran listrik, pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.(*)

Humas Kamis, 25 Januari 2024 08.43.00

Berdampak Serius Terhadap IHT di Jatim, Ketua DPD RI Soroti...

MALANG, dpd.go.id - Kenaikan cukai 10 persen berdampak sangat serius terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya di Jawa Timur. Hal itulah yang menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat mengunjungi dua pabrik rokok di Jawa Timur, yakni CV Sayapmas Nusantara sebagai produsen rokok Sayap Mas dan PT Gudang Baru Berkah sebagai produsen rokok Gajah Baru. Betapa tidak, LaNyalla menyebut Jawa Timur merupakan daerah yang berkontribusi signifikan terhadap produksi tembakau nasional. "Kontribusi industri tembakau di Jawa Timur sendiri mencapai 33% dari angka Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. Sejumlah daerah seperti Madura, Probolinggo, Pasuruan, Jombang dan Jember merupakan penghasil tembakau yang meliputi 50% persen produksi tembakau nasional," kata LaNyalla, Rabu (24/1/2024). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu faktor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, LaNyalla juga menilai jika IHT juga memberikan kontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Perindustrian, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. "IHT sendiri telah memberikan multiplayer effect kepada petani tembakau dan juga masyarakatnya, karena dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap, tentu akan memberikan dampak berantai kepada perekonomian negara. Menurut saya, sejauh ini juga belum ada industri yang dapat menyerap tenaga kerja sebesar IHT," tegas LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, sumbangan cukai rokok terhadap penerimaan negara sangat besar. Tercatat hingga Oktober 2023, realisasi penerimaan cukai rokok sudah mencapai Rp163.2 triliun. Di Jawa Timur sendiri, LaNyalla menyebut pabrik rokok, baik skala produksinya dari yang besar dan kecil, cukup berperan sebagai penopang ekonomi masyarakat, sehingga pengaruhnya sangat besar dan memberikan efek berantai. "Jangan sampai kenaikan cukai ini justru mematikan IHT yang tengah berkembang. Kita harus ingat bahwa cukai bersifat double function, yakni fungsi budgetair dan regulerend. Ini penting untuk dipahami, terutama juga yang sekarang menjadi primadona daerah, yakni Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT," jelas LaNyalla. LaNyalla pun meminta kepada pemerintah untuk memikirkan ulang kenaikan cukai tersebut. "Saya mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda kenaikan tersebut untuk ditinjau kembali dengan memperhatikan berbagai faktor," saran LaNyalla. GM CV Sayapmas Nusantara sebagai produsen rokok Sayap Mas, Navaf menjelaskan, kenaikan cukai itu berdampak cukup besar terhadap perusahaan. Lantaran cukai yang naik, maka permintaan pasar terhadap produk olahan tembakau CV Sayapmas Nusantara mengalami penurunan permintaan. "Karena kenaikan cukai, maka kami menaikkan harga pasaran. HPP naik, maka harga pun naik. Imbasnya, permintaan menurun. Kami mendapat komplain karena harga yang terus naik," kata Navaf. Sebab, kata dia, bukan kali ini saja cukai rokok mengalami kenaikan. Tahun lalu, Navaf menyebut cukai rokok mengalami dua kali kenaikan. "Tahun ini kembali naik, padahal tahun lalu sudah dua kali harga cukai naik. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah," kata dia. Bagian Hubungan Industrial PT Gudang Baru Berkah, Ziauddin tak menampik jika kenaikan cukai berdampak pada penyesuaian harga jual produknya di pasaran. "Kami melakukan perubahan harga yang tentu saja berpengaruh terhadap konsumen. Maka, kami harus memutar otak melakukan perubahan strategi penetrasi pasar. Kami harus memberikan penjelasan kepada konsumen," kata Ziauddin. Selain itu, Ziauddin menjelaskan jika kenaikan harga otomatis akan dibarengi dengan peningkatan kualitas dan cita rasa produk. Sebab, kata dia, konsumen amat sensitif terhadap rasa. Di sisi lain, Ziauddin menjelaskan jika Industri Hasil Tembakau merupakan industri padat karya. Apalagi, kata dia, rokok kretek sudah menjadi identitas bangsa. "Kami berharap keberlanjutan industri ini mendapat kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah. Apalagi kami juga dihadapkan pada produk ilegal. Kami berharap dengan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah akan tercipta pasar yang fair terhadap industri hasil tembakau," harap dia. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Malang, Priyo Sudibyo.(*)

Humas Rabu, 24 Januari 2024 16.08.00

RDPU Komite IV: Memperkuat Peran Negara untuk Pencapaian RPJPN 2005-2025...

dpd.go.id - KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RDPU tersebut menghadirkan Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi-Politik Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan Universitas Paramadina, pada hari Selasa, 23 Januari 2024. RDPU tersebut dipimpin oleh KH. Amang Syafrudin, Lc. Ketua Komite IV DPD RI yang juga merupakan Senator dari Provinsi Jawa Barat. KH. Amang Syafrudin, Lc., dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Komite IV DPD RI ini dilaksanakan dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. “RPJPN 2005-2025 adalah perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional,”ucap Ketua Komite IV DPD RI. Lebih lanjut KH. Amang Syafruddin, Lc., menyampaikan bahwa RPJPN merupakan acuan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. “Mengingat bahwa UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 akan segera berakhir dan saat ini RUU RPJPN 2025-2045 dalam tahap pembahasan, maka Komite IV memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU RPJPN 2005-2025 guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 untuk kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan RUU RPJPN 2025-2045,” ucap KH. Amang Syafrudin, Lc. Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi-Politik Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan juga salah seorang Pendiri INDEF menyampaikan bahwa secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Periode Pemerintahan 1969-1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,77%, periode 2005-2014 sebesar 5,72%, dan pada periode 2015-2019 sebesar 5,03% rata-rata lebih rendah dari periode sebelumnya. “Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari pertama Rincian Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha (Sektor); kedua Rincian Komponen Sisi Pengeluaran; ketiga, dampak Pertumbuhan Ekonomi thd tingkat Pengangguran dan Kemiskinan,” ucap Prof. Didin S Damanhuri. Tenaga Ahli Lemhannas periode 2007 – 2022 tersebut menyampaikan bahwa sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar adalah Pertanian hanya tumbuh 1,77% (2020), 1,87% (2021) dan 2,25% (2022). Rata-rata pertumbuhan sektor Pertanian 2015-2022 hanya mencapai 3,05%. Sementara pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2022 sebesar 4,89%, lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi. Secara rata-rata 2015-2022 hanya tumbuh 3,29%. Sementara, porsi terhadap PDB yang 2014 masih 21,08%, tahun 2022 tinggal 18,34%. Dari sisi Pengeluaran untuk Investasi 2022 hanya tumbuh 3,87% (di bawah pertumbuhan ekonomi). Rata-rata tahun 2015-2022 juga lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi (2018 tertinggi hanya mencapai 3,68). Pada periode 2005-2014, mencapai 9%. Sementara, untuk Konsumsi Rumah Tangga 4,93% untuk 2022, minus 2,63% 2020 dan 2,02% tahun 2021. Dari sisi Pengeluaran Pemerintah malah minus 4,51% untuk 2022, Rata2 2015-2022 hanya 2,15%. Dari sisi ekspor tumbuh pesat 16,28% (2022), 17,95% (2021) 8,42% (2020), tapi 85% berasal dari Sawit, Batubara besi-baja yang kecil dampaknya ekonomi rakyat dan sangat tergantung kepada harga-harga internasional. Dari sisi Pengurangan Kemiskinan yang masih 9,57% atau 26,36 jt (2022) penurunannya sangat kecil dibandingkan sebelumnya. Selama 2014-2022 yang hanya berkurang 1,37 juta dari 27,73 juta atau 10,96% (2014). “Secara umum dapat digarisbawahi bahwa Indonesia akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan dalam RPJPN 2005-2024,” jelas Prof. Didin S Damanhuri. Oleh sebab itu, Prof. Didin S Damanhuri menyampaikan bahwa beberapa negara mampu keluar dari penurunan ekonomi dan Indonesia bisa mencontoh hal tersebut karena ada proses “heterodoxi” pembangunan (keluar dari mainstream) dengan ciri-ciri secara makro yaitu (1) Ada ideologi nasional yang kuat untuk menghadapi hegemoni negara-negara maju (Advance Capitalist State), (2) Peran “Active State” yang mampu mencegah akuisisi kaum modal thd pasar dan mencegah kaum modal untuk mengendalikan negara menjadi alat untuk akumulasi kapital dan kepentingan mereka sendiri, (3) Adanya independensi kebijakan pembangunan, (4) Adanya Kemandirian Ekonomi, kedaulatan politik dan Aksi Kebijakan berbasis Suitainable Development (ekonomi, social dan ekologi), dan (5) Adanya kemandirian pangan, energi, finansial, teknologi dan pelaku bisnis untuk Kepentingan Nasional.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 21.02.00

Ketua DPD RI Dorong Pengembangan Investasi di Jember Berbasis Agro...

JEMBER, dpd.go.id - Selain sebagai lumbung pangan, Kabupaten Jember juga merupakan penghasil tanaman hortikultura dan perkebunan yang strategis, yaitu tebu dan tembakau. Istimewanya, tembakau Jember sangat cocok untuk produksi cerutu dengan kualitas ekspor. Berangkat dari fakta tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sudah seharusnya kebijakan perkebunan di Jember memaksimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang terkenal dengan sebutan Kota Tembakau tersebut. "Oleh karenanya, saya mendorong agar kebijakan perkebunan di Jember ini diprioritaskan kepada pengembangan investasi berbasis agro bisnis dan agro industri," kata LaNyalla dalam pidatonya pada acara Silaturahmi Kebangsaan Nasional DPC APDESI Kabupaten Jember dengan tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Phoenix Ballroom, Luminor Hotel Jember, Selasa (23/1/2024). Berkaca pada hal tersebut, LaNyalla sempat memberi saran kepada Menteri BUMN agar membatalkan rencana penggabungan beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara Holding. Termasuk juga menggabungkan PTPN komoditas perkebunan, baik tembakau, kopi, karet, kakao dan sawit menjadi satu. Bukan tanpa alasan kebijakan tersebut dikritik LaNyalla. Selain menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Pertanian, kebijakan tersebut juga bisa merugikan petani mitra. Hal itu terjadi jika kinerja PTPN X yang selama ini fokus kepada komoditas tembakau dan tebu di Jember menurun akibat penggabungan tersebut. "Saya sudah mengingatkan Menteri BUMN untuk memikirkan ulang rencana tersebut. Tapi rupanya, kebijakan itu tetap dilakukan," tutur LaNyalla. Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan kepada pemangku kebijakan untuk berpikir dalam skala makro dan mikro dalam membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan hasil bumi. Desa, LaNyalla melanjutkan, harus menjadi kekuatan ekonomi. Hal tersebut telah ia sampaikan berulang kali pada berbagai forum. LaNyalla menyampaikan alasan gagasannya tersebut. Selain untuk mencegah urbanisasi, kekuatan ekonomi desa harus diperkuat lantaran Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya memang berada di desa. "Maka tak ada alasan lain, desa harus menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Kita harus mempersiapkan dengan matang, utamanya desa yang memiliki kekuatan hasil bumi yang dapat terus diperbarui," ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, hal ini sangat penting diupayakan, mengingat dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan global yang diperkirakan terjadi menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Badan Pangan Dunia meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan di tahun itu sebanyak 60 persen dibanding sekarang. Pada saat yang sama, di tahun itu juga Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi atau ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Itu sebabnya negara-negara di dunia tengah sibuk mempersiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. "Bahkan, mereka sudah menggunakan pendekatan Bioteknologi dan intensifikasi lahan untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," jelas LaNyalla. Amerika Serikat, Brazil, Argentina, India, China, adalah negara-negara di dunia yang telah bersiap dan memiliki tanaman berbasis Bioteknologi dengan luasan lahan jutaan hektare. Lalu bagaimana Indonesia? Di Indonesia, kata LaNyalla, termasuk di Jember ini, justru mengalami masalah. Dalam hal komoditas tebu misalnya, justru memiliki persoalan kualitas dan kuantitas tebu rakyat di Indonesia yang terus menurun. Padahal, kata LaNyalla, berdasarkan sebuah studi pada zaman Belanda sekitar tahun 1930-an, lahan tebu di Indonesia mencapai total 200 ribu hektare dan bisa menghasilkan gula 3 juta ton. "Tetapi sekarang, dengan lahan yang lebih luas, dengan total lahan tebu di Indonesia yang berkisar 500 ribu hektare, justru hanya menghasilkan gula 2,2 juta ton. Malah menurun. Ini tentu persoalan serius yang harus dilihat dari banyak aspek," ulas LaNyalla. Dikatakannya, saat negara-negara lain orientasinya memperkuat pembangunan di sektor kedaulatan pangan, Indonesia justru mengambil jalan pintas untuk impor bahan kebutuhan pangan dan sembako. "Ini karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," tegas LaNyalla. Sebagai solusinya, LaNyalla menawarkan satu peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. "Yaitu dengan cara menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Konsep yang kita hapus sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002," tutur LaNyalla. Sejak saat itu, LaNyalla melanjutkan, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Sehingga sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. "Negara tak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk Konsesi Lahan atau Izin Pertambangan," urai LaNyalla. Padahal, LaNyalla mengimbuhkan, konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar naskah asli berikut penjelasannya sama sekali bukan seperti itu. Negara justru memegang kendali untuk sektor-sektor kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor publik yang harus dikuasai negara dan mana sektor komersial yang boleh dikuasai orang per orang. "Kita harus kembali kepada konsep mazhab ekonomi kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Inilah yang sedang saya perjuangkan dan tawarkan kepada bangsa ini, agar Indonesia kembali berdaulat, adil dan makmur. Sehingga tujuan dari lahirnya negara ini, yang muaranya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat segera terwujud," demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Guru Besar UIN KHAS Jember, Prof Dr Abdul Muis Thabrani dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Jember, Zamroni Ulfa. Hadir di antaranya Ketua APDESI Kabupaten Jember, Kamiludin dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Jember.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 15.57.00

Luhut Wacanakan Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Sultan Singgung Fenomena Green...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merespon wacana menteri koordinator kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menaikan pajak kendaraan bermotor untuk mensubsidi transportasi umum. Menurutnya, Kebijakan tersebut sedikit banyak akan memberatkan ekonomi kelas menengah bawah yang paling terdampak beban inflasi. Jika dipaksakan, akan menimbulkan fenomena green inflation. "Kebijakan transisi energi melalui penggunaan transportasi umum sangat penting untuk diterapkan. Namun kurang adil jika pemerintah harus membebankan biaya operasional transportasi umum pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang notabene adalah masyarakat kelas menengah bawah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (23/01). Kebijakan transisi energi, kata Sultan, cukup mahal dan sangat mempengaruhi biaya energi masyakarat di negara berkembang seperti Indonesia. Kesadaran menggunakan transportasi umum masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi saat ini. "Kami sangat memahami bahwa tingkat kesadaran atau animo masyarakat dalam menggunakan transportasi umum masih sangat rendah. Bahkan belum mencapai angka 50 persen", tegasnya. Tapi kebijakan menaikan pajak kendaraan bermotor, untuk mensubsidi transportasi umum seperti kereta api, sambungnya, dinilai kurang tepat. Karena tidak semua daerah memiliki moda transportasi umum seperti kereta api. "Mungkin lebih tepat jika kebijakan tersebut hanya diberlakukan di kota-kota besar dengan tingkat kemacetan dan polusi udara tinggi. Karena tidak adil jika masyarakat di daerah-daerah non Jawa menanggung beban operasional kereta api", ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, kata Sultan, pembiayaan transisi energi dan beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tidak proporsional ditanggung oleh kelas menengah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Kita ketahui, bahwa transisi energi juga dapat menimbulkan dampak makroekonomi tidak langsung terhadap inflasi. Dalam jangka pendek, dampak-dampak ini sebagian besar akan mendorong kenaikan harga sehingga terjadi inflasi", tutupnya. Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi atau Menko marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ia akan menaikan pajak motor konvensional atau motor dengan bahan bakar bensin dan akan mengalokasikannya ke transposisi publik.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 11.12.00

Di hadapan BPKH, Komite III DPD RI Pertanyakan Kenaikan Biaya...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu penjelasan langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar 3,4 juta rupiah atau diangka 93,4 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 90 juta rupiah di tahun 2023. Dari jumlah tersebut, besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji di tahun 2024 menjadi sebesar 56 juta rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 49 juta rupiah. "Kami merasa perlu mendengar penjelasan lebih rinci dari BPKH mengingat masih banyak masyarakat yang masih mempertanyakan kenaikan tersebut. Untuk itu, kami memerlukan rincian dan simulasi kenaikan agar dapat kami jelaskan kepada masyarakat terutama di dapil pilihan kami, ” tutur Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (22/1/2024). Senator Asal Provinsi Lampung itu juga turut mempertanyakan apakah kenaikan Bipih dipengaruhi oleh jumlah setoran awal biaya haji mengingat sudah 14 tahun setoran awal tersebut belum mengalami perubahan. "Apakah perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap setoran awal Bipih yang sejak 2010 tidak ada perubahan nominal yaitu sebesar 25 juta rupiah? Di kesempatan ini kami juga ingin mendorong BPKH agar dapat mengembangkan kerjasama investasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," kata Abdul Hakim. Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira menjelaskan, kenaikan BPIH disebabkan oleh beberapa faktor seperti, inflasi baik di Indonesia maupun inflasi di Arab Saudi dan kenaikan biaya masyair (biaya prosesi ibadah haji) dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA). "Kenaikan biaya masyair dari KSA disebabkan oleh kebutuhan internal KSA akibat turunnya cadangan minyak dan pandangan mereka terhadap kegiatan haji yang dianggap sebagai tourism bukan perjalanan ibadah," ungkap Acep. Acep menambahkan faktor lain penentu kenaikan biaya haji ikut dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. "Dengan kondisi nilai tukar rupiah yang selalu berubah dari tahun ke tahun, maka penentuan setoran awal memang perlu dipertimbangkan kembali oleh Kementerian Agama dan DPR. Setoran awal yang dibayarkan jemaah dalam bentuk rupiah harus kami ubah kurs nya ke dalam dollar Amerika untuk membayar pesawat dan kami tukarkan ke mata uang riyal Saudi untuk pembayaran biaya masyair. Sehingga setoran awal semakin tahun pasti semakin berkurang nilai tukarnya," pungkas Acep. Sementara itu Eni Khaerani berharap BPKH dapat memberikan jeda waktu yang cukup sejak pengumuman penentuan biaya haji tahunan dengan batas waktu pelunasan agar jemaah haji dapat mempersiapkan diri secara maksimal "Kami berharap agar jeda waktu pengumuman biaya haji tidak terlalu dekat dengan batas pelunasan biaya haji. Kami juga berharap agar BPKH dapat memberlakukan sistem cicilan terhadap jemaah haji yang ingin melakukan pelunasan," tutup Senator asal Bengkulu itu *hes

Humas Senin, 22 Januari 2024 11.10.00

Ketua DPD RI: Mubaligh Wajib Sampaikan ke Umat, Cinta Tanah...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan peran penting Mubaligh terhadap umat. Menurut LaNyalla, Mubaligh merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karenanya, Mubaligh menjadi ujung tombak bagi umat dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Termasuk, pesan-pesan keagamaan terkait bagaimana kita sebagai umat Islam ikut andil membangun bangsa dan negara. Sebab, kata LaNyalla, mencintai Tanah Air juga merupakan bagian dari iman. LaNyalla mengutip Kiai Baha’udin Nursalim yang mengatakan bahwa terdapat Hadist Nabi yang menyatakan bahwa memikirkan kemaslahatan umat, bangsa dan negara, itu nilainya setara dengan ibadah selama 60 tahun. "Oleh karenanya, saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya yang masih memikirkan tentang penguatan sistem bernegara Indonesia, khususnya sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa kita," kata LaNyalla, di hadapan ratusan anggota IMI Kota Surabaya pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1/2024). Menurut LaNyalla, peran yang diambil oleh para Mubaligh dalam membangun bangsa dan negara dari perspektif teologis merupakan hal yang lumrah. Sebab, Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. Sebab pada hakikatnya, Senator asal Jawa Timur itu menyebut kita tidak punya hak memiliki bumi ini. "Maka, kita wajib menjaga dari kerusakan dan tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, membahas dan membicarakan tentang sistem bernegara atau aturan main dalam menjalankan negara menjadi sangat penting," tutur LaNyalla. Berbicara aturan main, LaNyalla menyebut tentu saja kita akan membahas konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang merupakan payung hukum tertinggi di semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. "Karena sejatinya, nilai-nilai spiritualisme tidak boleh dikalahkan oleh nilai-nilai materialisme," tegas LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla menegaskan bahwa ia tak memiliki agenda politik untuk terlibat dalam pemenangan salah satu calon presiden dalam kontestasi Pemilu Langsung yang tengah berjalan. Satu-satunya agenda yang diusung LaNyalla adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Undang-Undang Dasar 1945 diubah atau diamandemen pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. Ini penting untuk didengarkan dan dipahami," kata LaNyalla menjabarkan. LaNyalla melanjutkan, sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah memiliki sistem bernegara tersendiri. Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk. Sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Sistem tersebut bukanlah nilai-nilai barat yang liberal dan individualistik serta kapitalistik. Tetapi sayangnya, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru," jabar LaNyalla. Padahal seharusnya, yang dilakukan pada saat Reformasi adalah membenahi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan sebaliknya, mengganti sistem bernegara. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur. "Sistem ala Barat maupun Timur tak ada yang cocok diterapkan di Indonesia. Maka, para pendiri bangsa kita telah merumuskan sistem sendiri yang berlandaskan Pancasila yakni Demokrasi dan Ekonomi Pancasila. Sistem asli yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa," tegas LaNyalla. Yang terjadi kemudian, sejak Era Reformasi bergulir, kita merasakan betul bagaimana degradasi moral dan semakin marak terjadi. Oligarki ekonomi dan politik pun semakin menggurita. Pun halnya masyarakat, terjadi polarisasi dan pembelahan yang begitu terasa hingga ke akar rumput. Kemiskinan struktural dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Juga semakin banyak paradoksal yang kita lihat dan rasakan. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yang tak lagi kita terapkan. Hal inilah yang menurut LaNyalla harus menjadi refleksi bersama. "Inilah yang saya katakan bahwa saya berniat dan berjuang untuk mengembalikan kemenangan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada asas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam," tutur LaNyalla. LaNyalla berharap para Mubaligh yang tergabung di dalam Ikatan Mubaligh Indonesia memiliki kesadaran kolektif, untuk kita mengajak umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia untuk bertaubat dari penerapan sistem liberal Barat yang dipaksakan diterapkan di Indonesia. "Yang ternyata memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara Liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme-patriotisme. Karena hanya menghasilkan buzzer-buzzer di media sosial yang memproduksi narasi-narasi jahat dan saling hujat," ajak LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran dan Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM beserta jajaran. Hadir pula ratusan anggota IMI Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Ainur Rofiq.(*)

Humas Senin, 22 Januari 2024 10.56.00

Sosialisasi 4 Pilar, Nono Sampono Ajak Menjaga Persatuan dan Kesatuan...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, memupuk toleransi dan tenggang rasa menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Nono Sampono dalam sosialisasi empat pilar yang dihadiri anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Province Maluku, di Kota Ambon, Jumat (19/01/2024). Menurutnya, di tengah hiruk pikuk kampanye pemilihan umum, semua pihak harus dapat menahan diri agar NKRI tetap terjaga. Nono Sampono meminta semangat persatuan dan cinta tanah air harus dikedepankan demi kepentingan bangsa. Nono menambahkan, Sosialisasi Empat Pilar ditujukan untuk menjadi pengingat bagi masyarakat, terkait keputusan para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. “Sosialisasi empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dilakukan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya. Jelang pemilu 2024, masyarakat diminta tidak sampai terjebak pada penyebaran berita bohong. “Dalam berbangsa dan bernegara kita harus menjaga agar negara ini tidak terpecah belah.  Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya. Dengan adanya sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, ia berharap masyarakat memiliki pemahaman bersama dan semangat untuk menjaga NKRI. Di akhir, Nono mengajak para generasi muda untuk memahami nilai-nilai luhur bangsa, karena modal dasar munculnya generasi muda yang berkualitas, berkarakter dengan rasa nasionalisme tinggi dan gemar bekerja keras. "Generasi muda yang berkarakter akan kuat dan pekerja keras mampu menjadi penyelamat negara ini. Peran generasi muda sangat penting karena generasi mudalah nantinya yang akan mewarisi bangsa dan negara besar ini," pungkas Nono Sampono.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.30.00

Regenerasi Petani Lambat, Ketua DPD RI: Pekerjaan Serius Jatim sebagai...

JAKARTA, dpd.go.id - Sebagai lumbung padi peringkat teratas nasional, lambannya regenerasi petani di Jawa Timur adalah persoalan yang serius. Oleh karena itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya percepatan regenerasi petani untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. "Soal regenerasi petani, ini masalah yang dihadapi oleh Jatim dan mungkin juga semua provinsi di Indonesia. Lambannya regenerasi petani menyebabkan terus terjadi penurunan jumlah petani muda. Oleh karena itu saya meminta pemerintah Pusat dan Jatim serius dalam mengeksekusi persoalan ini,” ujar LaNyalla, Jumat (19/1/2024). Berkurangnya jumlah petani muda, lanjut LaNyalla, akan berpengaruh kepada produktivitas pertanian yang pada akhirnya berdampak pada turunnya stok pangan nasional. Hal itu, kata LaNyalla, tidak boleh terjadi. Mengingat krisis pangan diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Bahkan Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. "Kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Tidak hanya mencari solusi untuk swasembada, tapi juga mengambil peluang. Karena Jawa Timur salah satu penjaga kedaulatan pangan Indonesia dan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia," tukas dia. Menurut LaNyalla, tantangan dunia pertanian sangat kompleks sehingga untuk mengejar swasembada perlu diperjuangkan lebih keras lagi. Selain berkurangnya minat anak muda bertani, kondisi tersebut diperparah dengan beberapa permasalahan lain, seperti alih fungsi lahan yang sedemikian cepat, fluktuasi harga panen, perubahan iklim dan cuaca yang sulit diprediksi, faktor kenaikan harga BBM dan lain-lain. "Kita memang harus memaksimalkan segala potensi untuk swasembada, meskipun sangat berat. Karena kondisi di Indonesia dari data Kementerian ATR/BPN, setiap tahun alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang terjadi di Indonesia mencapai hampir sekitar 100 ribu hektare. Artinya, kalau dalam 10 tahun, sudah satu juta hektare. Ini tentu harus dicegah dan dicarikan solusinya," ujar LaNyalla. Indonesia, lanjutnya, juga memiliki persoalan tentang luasan lahan sawah yang dimiliki petani di Indonesia. Dihitung rata-rata, sekitar 80 persen petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare. "Ini menyulitkan bagi kita untuk mengejar swasembada. Makanya kita dorong percepatan regenerasi petani karena saya yakin di tangan anak muda, di tangan petani milenial, pertanian akan kembali berjaya karena dengan pola pikir maju dari mereka dalam memanfaatkan teknologi, hasil-hasil pertanian akan sangat menjanjikan," papar dia. Saat ini di Jatim, berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, petani milenial yang berumur 19-39 tahun, baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital, sebanyak 971.102 orang (17,63 persen dari total petani di Jawa Timur yang sebanyak 5.507.699 orang). Sementara itu, petani yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 2.264.127 orang (41,11 persen) dan petani yang berumur kurang dari 19 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 616 orang (0,01 persen). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2023 terdapat 6,18 juta petani muda yang berada di rentang usia 19-39 tahun. Petani muda ini menyentuh 21,93 persen dari jumlah petani di Indonesia.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.27.00

BAP DPD RI Mediasi Warga Terkait Sengketa Lahan di Jeneponto...

dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (18/1/2024). RDP dipimpin oleh Wakil Ketua BAP Bambang Santoso dan Evi Apita Maya didampingi Asisten Perekonomian dan pembangunan Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari. Rapat juga dihadiri Pemkab. Jeneponto, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulsel, Kepala Kantah Kabupaten Jeneponto, PT.PLN ULP Punagaya, Camat Bangkala, Kepala Desa Punagaya dan masyarakat pengadu. Bambang Santoso mengatakan, RDP ini dilakukan dalam upaya memediasi masyarakat Desa Punagaya Kabupaten Jeneponto terkait uang ganti rugi lahan yang dipakai untuk proyek strategis nasional. Masyarakat Desa Punagaya mengadu bahwa uang ganti rugi yang didapat tidak sesuai dengan nilai pasar dan ada juga yang tidak mendapatkan uang ganti rugi tersebut. ”Ini adalah mediasi antara para pihak. Dan selama ini, ternyata ada pihak yang tidak puas bahkan kekecewaan, karenanya BAP datang sebagai penyambung lidah masyarakat di daerah dan akan kami tindaklanjuti dengan kementerian terkait,” urainya. Hadirnya BAP untuk memediasi pengaduan masyarakat tersebut diharapkan menjadi titik terang persoalan sengketa lahan yang sejak tahun 2006 tak kunjung selesai. Dari pertemuan tersebut, ada sejumlah kesimpulan yang dihasilkan, salah satunya dengan membawa hasil kesimpulan ke kementerian terkait. Misalnya BUMN dan Kementerian ATR/BPN. ”Misalnya BUMN yang dibawahnya ada PLN, PLTU termasuk nanti kita libatkan Kementerian ATR/BPN,” ujar senator dari Provinsi Bali tersebut. (*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.25.00

Dukung Penguatan HKPD, Sultan: Kenaikan 40-75 Persen Pajak Hiburan Perlu...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang rencana menaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen dalam Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Menurutnya, kenaikan pajak sebesar itu kurang adil bagi pelaku industri dan masyarakat pengguna jasa hiburan tersebut. Kebijakan ini berpotensi mengganggu perkembangan industri hiburan dan kreativitas anak muda Indonesia. "Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan Pemerintah terkait inovasi dan reformasi untuk meningkatkan penerimaan pajak guna pemulihan ekonomi. Kami selalu berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam mendorong peningkatan tax ratio dan penguatan HKPD", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (19/01). Meski demikian, sambungnya, pemerintah diharapkan bisa bertindak secara proporsional dalam memberlakukan kebijakan penerimaan pajak. Jangan sampai kebijakan pajak ini justru menyebabkan industri hiburan menjadi sepi dan mati. "Saya kira tarif tersebut adalah sangat tinggi jika dibanding dengan pajak serupa di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sehingga Dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan asing ke Indonesia", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah sebaiknya fokus untuk melakukan perluasan basis pajak dan peningkatan pengawasan oleh pegawai pajak. Tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan pajak hiburan di tengah surplus penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir. Kisruh pajak hiburan saat ini muncul disebabkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU HKPD, tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen. Padahal, aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mencantumkan batas bawah pajak hiburan kelompok tersebut.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.17.00

38 Kabupaten/Kota di Jatim Terancam Bencana Cuaca Ekstrem, LaNyalla Minta...

JAKARTA, dpd.go.id - Perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terhadap Jawa Timur tidak diragukan lagi. Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Sidoarjo tentang ancaman cuaca ekstrem mendapat perhatian khusus. Apalagi ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung pada 17 hingga 23 Januari itu terjadi merata di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Cuaca ekstrem tersebut berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. “Semua kepala daerah di Jatim harus merespon peringatan ini dengan melakukan mitigasi titik-titik rawan banjir dan longsor di daerah masing-masing. Masyarakat harus dikawal agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik," ujar LaNyalla, Kamis (18/1/2024). Mitigasi bencana merupakan bentuk pengurangan kerugian yang lebih besar akibat bencana yang sulit dideteksi kemunculannya secara tepat. Selain itu, mitigasi bencana juga dilakukan untuk menghindari maupun mencegah keberadaan bencana. "Kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan. Oleh karenanya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terkait potensi ancaman bencana cuaca ekstrem yang telah diperingatkan BMKG. Mari kita jaga bersama," imbau pria berdarah Bugis itu. Selain itu, pria yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu menyebut ada tiga hal yang setidaknya mesti dilakukan dan disiapkan juga oleh masyarakat. Pertama, kata LaNyalla, meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini penting agar kita memiliki kesiapsiagaan ketika terjadi perubahan mencolok di sekitar kita imbas dari cuaca ekstrem yang nantinya melanda. "Kalau kita sudah siap siaga sejak awal, maka langkah berikutnya kita jangan panik dan siapkan skenario penyelamatan atau jalan keluar menghindari ancaman bencana. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT," kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, tentu saja melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat. Kedua, menyiapkan skenario penanganan bencana terhadap potensi yang timbul dari cuaca ekstrem tersebut. "Saya berharap BPBD bisa memberikan peringatan dini yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban, baik jiwa maupun harta benda. Siapkan skenario antisipasi dan penanganannya," ingat LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada akan potensi cuaca ekstrem bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, serta hujan es yang berpotensi terjadi selama sepekan ke depan (17-23 Januari 2024) di semua Kabupaten dan Kota Jawa Timur.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 13.03.00

Dalam Rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007...

Makassar, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kunker dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Hasil evaluasi RPJPN 2005-2025 merupakan referensi utama dalam menyusun dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Pemprov Sulsel 2025-2045”. Beberapa hasil evaluasi RPJPD Pemprov Sulsel 2005-2025 antara lain perlunya pemerataan konektivitas antar wilayah terhadap pusat-pusat ekonomi, peningkatan inklusivitas pembangunan, perlindungan sektor ekonomi informal, pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pemberdayaan pelaku UMKM dan tenaga kerja. “Kami berharap mendapatkan masukan agar RPJPD Pemprov Sulsel 2025-2045 dapat lebih sempurna sebagaimana yang kita harapkan bersama” ungkapnya. Amang Syafrudin, Ketua Komite IV DPD RI sekaligus Senator DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Pelaksanaan RPJPN selama ini seharusnya telah memberikan kepada daerah arah yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional”. Dalam hal ini, UU RPJPN memuat sembilan arah kebijakan pembangunan nasional, diantaranya sosial budaya dan kehidupan beragama; ekonomi; IPTEK; sarana dan prasarana; politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan aparatur; Wilayah dan tata ruang; dan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan. Oleh karena itu, “Mengingat RPJPN Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Komite IV memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan RPJPN yang tentu berkaitan dengan RPJPD Sualwesi Selatan, guna melakukan evaluasi dan dasar dalam penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas” lanjut Amang. Plh Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni, menyatakan bahwa evaluasi RPJPN 2005-2025 penting untuk menjadi catatan. “RPJPN 2005-2025 hanya memberi arahan umum terkait prioritas kebijakan pada setiap tahapan 5 tahunan Pembangunan dan tidak memberi indikator kinerja kuatitatif sehingga daerah tidak bisa menurunkannya secara kuantitatif” tuturnya memberi contoh catatan atas RPJPN 2005-2025. Di samping itu, ia melanjutkan, “RPJPD Sulsel Tahun 2005-2025 telah direalisasikan melalui RPJMD setiap periode dengan konsistensi dan capaian indikator kinerja yang cukup baik yang ditandai dengan hasil evaluasi RPJPD Sulsel yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja tercapai”. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, mengatakan bahwa, “RPJPN 2005-2025 secara teoretik sudah bagus”. Namun, menurutnya, dalam implementasinya masih bias. Beberapa sorotan isu, menurut Jayadi, pada RPJPN adalah terkait visi-misi kepala daerah yang kadang tidak sesuai dengan RPJPN dan parpol pengusung yang berbeda antara di daerah dengan di tingkat nasional. Beliau juga memberi catatan terkait hilirisasi bahwa, “terlalu bermain-main seakan-akan di hulu sudah bagus” katanya. Kemudian, catatan terkait otonomi daerah dari Jayadi, “justru yang terkesan terjadi adalah resentralisasi” tuturnya. Amirul Tamim, Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan sejumlah catatan dari berbagai aspek, misalnya aspek pendidikan, kemaritiman, dan pangan. Terkait dengan aspek pangan, Amirul menyampaikan, “kita negara agraris, tetapi kita belum bisa swasembada”. Selain itu, terkait dengan kemaritiman, “Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sulawesi Selatan meningkat sehingga minat menjadi nelayan meningkat. Hal itu berbanding terbalik dengan implementasi di beberapa tempat lainnya” katanya. Elviana, Anggota DPD RI dari Provinsi Jambi, menyoroti permasalahan dana desa yang pada awalnya sangat baik karena mendorong otonomi desa, namun belakangan mulai muncul sejumlah masalah. Elviana memberi contoh, “Pemerintah memberi patokan-patokan yang luar biasa sehingga desa tidak bisa bergerak leluasa mengelola dana desa” katanya. Bahkan, “Pemerintah pusat juga menitipkan kepentingan pusat pada dana desa, misalnya soal pengentasan stunting” lanjutnya. Maya Rumantir, Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan, menyampaikan perhatiannya pada target lima tahun di Pemprov Sulsel yang belum tercapai. Menurutnya, “Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk tetap menyelesaikan target RPJPN”. Selain itu, Maya juga menyoroti masalah stunting yang menurutnya adalah masalah yang serius. “Masalah stunting dan kemiskinan di Sulsel menjadi perhatian di beberapa daerah” jelasnya agar Pemprov dapat mengintervensi masalah stunting tersebut. Oleh karena itu, “Perencanaan yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan” tutupnya. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait informasi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. “Sudah sampai di penghujung waktu. Masukan sudah cukup banyak.” tutupnya.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 13.00.00

“EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RPJPN 2005-2025 SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RPJPN 2025-2045”...

Selasa 16 Januari 2024, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kunker dilaksanakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan atas UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. “Sebagian perekonomian masyarakat Bali masih dibawah sehingga perlu campur tangan kebijakan pusat, pada saat ini bisa dikatakan bahwa perekonomian di Bali masih kontraksi, dan yang paling dahsyat pada 2020 yakni dengan catatan capaian pertumbuhan perekonomian minus 9% lalu di 2021 mulai naik meski masih kontraksi di angka pertumbuhan minus 4%, Mulai tahun 2022 pertumbuhan mulai bergerak positif 4% lebih, dan 2023 sudah mencapai 5% lebih, bahkan bisa melampaui angkapertumbuhan nasional” ungkap  Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam sambutannya mewakili Pj. Gubernur Bali. “Gambaran perekonomian yang mengalami kontraksi pada saat Covid-19, terhentinya sektor pariwisata saat Covid, menggambarkan betapa ekonomi di Bali sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor pariwisata, Karena tahun 2025 memasuki RPJPN baru, maka semua pengalaman yang terjadi di Bali menjadi pembelajaran jelang RPJPD 2025-2045 nanti dan menjadi catatan dan evaluasi penyusunan RPJPN 2025-2045” tambah Dewa Made. “Secara makro, baik Inflasi, ratio gini, usia harapan hidup, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali cukup terkendali dan lebih baik dari angka nasiona, demikian pula tingkat partisipasi pendidikan juga cukup baik. Kondisi ini tentu dikurangi masa covid”  pungkas Dewa Made.   Dr. Made Mangku Pastika, M.M, dalam sambutannya selaku tuan rumah Dapil Bali menekankan pentingnya jiwa entrepreneurship bagi para kepala daerah.  “Penting agar Kepala Daerah memiliki otak sebagaimana pengusaha (entrepreneur), kita mencatat APBD Bali mencapai Rp6,7 triliun, ditambah dengan SDM Pemerintahan sebanyak lebih dari 12.000 yang harus dikelola dengan baik untuk menjadikan rakyat sejahtera. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan masukan-masukan yang komprehensif untuk penyusunan RPJPN 2025-2045”.   “Mengingat bahwa UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Komite IV DPD RI memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU RPJPN ini guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025 untuk kemudian hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RUU RPJPN Tahun 2025-2045” kata Fernando Sinaga dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Kami berharap dalam kunjungan kerja hari ini, kita mendapatkan gambaran tentang Identifikasi permasalahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan juga Inventarisasi masukan dan pandangan mengenai pelaksanaan atas UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 yang pada akhirnya akan dapat tersusun dokumen rekomendasi atas Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 guna dijadikan dasar dalam pembahasan RUU RPJPN Tahun 2025-2045” ungkap Fernando, Senator dari Kalimantan Utara ini saat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komite IV di Bali.   Hadir pula Pimpinan DPD RI, Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M yang dalam sambutannya menyampaikan bagaimana peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. “DPD lahir semangatnya adalah memperjuangkan kepentingan daerah, kita memakai paham bikameral karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak terwakili di kamar sebelah (DPR), dalam system ketatanegaraan, kita punya pemerintah, kita punya rakyat (diwakili DPR), dan kita punya wilayah (diwakili DPD RI), kami (DPD) hadir untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan antar daerah atau wilayah satu dengan lainnya. APBN yang terserap di pulau Jawa 59%, kemudian wilayah barat dan Sumatera 20%, selebihnya masuk wilayah timur.  Disitulah kehadiran DPD dengan 4 orang wakil di tiap provinsi, agar dapat memperjuangkan kesetaraan antar wilayah” ungkap Mahyudin dalam sambutan membuka kegiatan Raker dengan Pemrov Bali. “Saya berharap dari diskusi ini mendapat masukan-masukan dalam rangka penyusunan UU RPJPN 2025-2045 dan sebagai bahan dalam menyusun pertimbangan APBN. Saya juga berharap Bali segera betul-betul pulih seperti sedia kala mengingat Bali merupakan salah satu tempat terindah di dunia” imbuh Mahyudin. Terkait dengan jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 di Provinsi Bali pada periode III tahun 2018 terdapat sebanyak 41 indikator (70% indikatornya sudah dalam klasifikasi capaian sangat tinggi dan tinggi). Sementara periode IV tahun 2022 terdapat total sebanyak 31 indikator (80% indikatornya sudah dalam klasifikasi capaian sangat tinggi.) “Kami berharap agar isu strategis mengenai Kesenjangan antarwilayah, kapasitas fiskal yang terbatas dan tidak merata antar kabupaten/kota serta kemandirian pangan (ketergantungan pasokan beberapa komuditi pangan dari luar pulau Bali) agar menjadi perhatian untuk dapat dimasukkan ke dalam dokumen rancangan akhir RPJPN 2025-2045, selain itu kami juga berharap agar Pembiayaan untuk urusan pemerintah dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas” kata I Wayan Wiasthana. “Dengan mencermati koridor ekonomi dengan tematik wilayah, dimana Bali tergabung dalam wilayah Nusa Tenggara yakni koridor ekonomi Bali Nusa Tenggara, super hub pariwisata dan ekonomi kreatif  Nusantara bertaraf internasional agar difasilitasi dalam hal pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal khususnya sektor pariwisata pertanian dan perikanan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola peningkatan Pembangunan wilayah dan Peningkatan ketahanan dan sosial budaya dan ekologi” lanjut  I Wayan Wiasthana ketika menyampaikan masukan dalam kaitannya dengan RUU RPJPN 2025-2045.   Tidak hanya penyampaian paparan, I Wayan Wiasthana juga menyampaikan harapan Pemrov Bali kepada DPD RI berharap menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap implementasi RPJPN di tingkat nasional serta memastikan bahwa prioritas nasional dalam RPJPN terakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan daerah. “Kami juga menginginkan dukungan dari DPD RI dalam upaya pemberdayaan daerah dan peningkatan otonomi daerah dan berharap DPD RI dapat memperjuangkan kepentingan daerah dalam konteks RPJPN di tingkat nasional” tambah I Wayan Wiasthana.   “RPJPN 2005-2025 segera berakhir, kira-kira angka apa saja yang sudah tercapai dan yang belum tercapai di Provinsi Bali?” tanya Prof. Fadel Muhammad mewakili Anggota Komite IV. “Saya melihat pertumbuhan di Bali sudah cukup bagus, dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh BI dan BPS, kalau bicara pariwisata, Bali memang luar biasa, namun perlu juga ditingkatkan sektor lainnya seperti pertanian dan peternakan di Bali” imbuh Senator Gorontalo yang juga Wakil Ketua MPR RI.   “Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemda Bali” Made Mangku Pastika, Senator memberi masukan sebelum rapat kerja ditutup. “Kita harus bisa menprediksi apa yang akan terjadi paada 20 tahun mendatang. “Saran saya, bagaimana kita mempersiapkan SDM Bali yang berkualitas tinggi, intelektual dan memiliki karakter yang kuat, sehingga perubahan atau goncangan apapun yang terjadi, Bali masih dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selain itu sektor lingkungan hidup harus menjadi perhatian pemrov Bali, buatlah Bali green and clean” imbuh Made Mangku.   Menutup pertemuan, Fernando menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemrov Bali beserta jajaran. ”Semoga apa yang disampaikan Pemrov Bali pada kesempatan Raker hari ini menjadi masukan untuk penyusunan RUU RPJPN 2025-2045 dan hal-hal yang pnting untuk ditindaklanjuti, akan kami tindaklanjuti melalui Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja terkait” kata Fernando.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 12.52.00

Peduli Akan Perubahan Iklim, BKSP DPD RI Dan Bappenas RI...

Jakarta, dpd.go.id – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) menggelar rapat kerja dengan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Country Office of Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rangka mengadakan kerja sama untuk menghadapi perubahan iklim. Rabu (17/1/2024). Ketua BKSP, Darmansyah Husein menyampaikan saat ini dunia sedang menghadapi tiga krisis lingkungan hidup yang luar biasa yaitu perubahan iklim (climate change), serta ancaman hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity loss) dan meningkatnya polusi dan limbah (pollution and waste). Menurutnya, ketiga krisis ini saling terkait dan semakin diperparah dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1,5 derajat celcius pada tahun 2030 yang akan datang. “Maka untuk mengantisipasi krisis iklim yang terjadi, perlu adanya kerja sama untuk menuntaskan isu mitigasi, adaptasi dan pembiayaan perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia, termasuk peluang-peluang kerja sama teknis, penelitian dan pengembangan, kebijakan, dan edukasi untuk daerah dan masyarakat di daerah, ujarnya. Menaggapi pernyataan BKSP, Direktur GIZ Office Indonesia, Martin Hansen menyatakan GIZ juga memiliki fokus terhadap tranformasi energi, proteksi hutan, pengurangan karbon pada sektor industri, dan ekonomi hijau. “GIZ bersedia memfasilitasi kerja sama dengan berbagai negara termasuk Indonesia, dan Bappenas telah menjadi salah satu partner kerja kami dalam mengerjakan proyek-proyek di Indonesia”, tegasnya. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Scenaider Clasein mengungkapkan Bappenas akan bersedia mengkoordinasi pendanaan yang dibutuhkan oleh provinsi-provinsi di Indonesia dengan GIZ. “Jika pemerintah daerah tertarik dengan pendanaan yang berasal dari GIZ maupun negara lain, maka harus diusulkan terlebih dahulu kepada Bappenas. ” ujarnya. Senator asal Sulawesi Selatan, Lily Amelia mengungkapkan perlunya pengelolaan sampah dan transportasi daerah wisata unggulan terhadap daerah-daerah di Indonesia, termasuk wilayah Toraja yang memiliki keunggulan di sektor pariwisata. “Saya kira perlu adanya kerja sama antara pemerintah Sulawesi Selatan dan Jerman untuk menciptakan Toraja yang bersih. Dengan adanya pengelolaan sampah dan transportasi daerah wisata unggulan yang baik di Toraja, peningkatan pengunjung di sana akan dapat tercapai.” katanya. *nay

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.51.00

Haji Uma Terima Aspirasi Perwakilan Honorer Kemenag Terkait Rekrutmen PPPK...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma menerima perwakilan tenaga honorer Kementerian Agama (Kemenag) diruang kerjanya di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (15/1/2024) kemarin. Perwakilan tenaga honorer Kemenag dari beberapa provinsi itu menemui Haji Uma guna mengadukan permasalahan terkait minimnya pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kementerian Agama. Kepada Haji Uma, para tenaga honorer ini menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi seperti susahnya akses bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dengan mekanisme tes yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka juga merasa habis usia mengabdi dan tidak mungkin mencari lapangan kerja lain. Melalui Haji Uma, mereka menuntut agar honorer yang telah lulus pasing grade (P, PR1 dan PR2) pada tes CPPPK 2023 agar diprioritaskan dan diangkat tanpa tes. Mereka juga meminta agar tidak ada pembedaan honorer swasta dan negeri, serta meminta penuntasan Non-ASN 2024. Mendapat aduan dari tenaga honorer, Haji Uma langsung melakukan upaya komunikasi dengan senator H. Hasan Basri, unsur pimpinan Komite III yang ditanggapi dengan komitmen bagi rapat inventarisasi masalah dan aspirasi dengan Forum Honorer. Hasilnya nanti menjadi bahan untuk rapat kerja Komite III DPD RI dengan Kemenag. Disamping itu, komunikasi dilakukan juga oleh Haji Uma dengan Hj. Diyah Pitaloka, M.Si, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dalam upaya memfasilitasi aspirasi para honorer yang ditanggapi komitmen untuk bertemu membahas masalah dan aspirasi yang dijembatani Haji Uma. "Sehubungan dengan aspirasi honorer Kemenag dari beberapa provinsi yang diadukan ke saya, maka kita mencoba menampung untuk kemudian diteruskan dan difasilitasi dengan Komite III DPD RI dan Komisi VIII DPR RI yang memiliki bidang kerja dan kemitraan terkait", ujar Haji Uma, Selasa (16/1/2024). Haji Uma menambahkan, upaya yang dilakukannya sebagai bentuk tindak lanjut dengan harapan aspirasi honorer dari beberapa provinsi ini tersampaikan dan terakomodir guna diteruskan dalam rapat dengan kementerian agama, baik melalui rapat Komite III DPD RI ataupun Komisi VIII DPR RI kedepannya. Sementara dirinya sendiri tidak berada di Komite terkait baik secara bidang kerja maupun kemitraan dengan pihak kementerian terkait, dalam hal ini yaitu kementerian agama. Seperti diketahui, Haji Uma sendiri duduk di Komite IV DPD RI. Terkait dengan hasil komunikasinya, dirinya juga menyambut baik tanggapan positif dari unsur pimpinan Komite III DPD RI khususnya serta unsur pimpinan Komisi VIII DPR RI terkait tindak lanjut fasilitasi aspirasi para honorer yang dilakukannya. "Alhamdulillah, tanggapan pimpinan Komite III DPD RI dan unsur Komisi VIII DPR RI positif dan berkomitmen untuk proses tindak lanjutnya nantinya dengan mengadakan rapat bersama forum honorer Kemenag kedepannya", tutup Haji Uma.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.48.00

Jatim KLB Polio, Ketua DPD RI Minta Pemprov Ambil Langkah...

JAKARTA, dpd.go.id - Kasus polio di Jawa Timur kini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan langkah komprehensif agar kasus tersebut tidak semakin menular. "Saya tegaskan Pemprov Jatim untuk melakukan tindakan cepat, terukur dan menyeluruh, baik dalam penanganan kasus polio yang sedang terjadi maupun langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir korban selanjutnya. Ini harus menjadi perhatian, " kata LaNyalla, Rabu (17/1/2024). Menurut LaNyalla, kasus polio tidak boleh dianggap remeh. Selain penyebarannya cepat, polio dapat menyebabkan kelumpuhan bersifat permanen. "Meskipun jarang sekali kasus polio menyebabkan kematian, namun dampak penyakit ini sangat besar. Polio bisa menyebabkan kelumpuhan atau kecacatan seumur hidup. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi produktivitas hidup seseorang," tukas LaNyalla. Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur itu juga mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengikuti imunisasi. Karena polio tidak bisa diobati, menurutnya pencegahan adalah hal mutlak untuk dilakukan. "Kepada masyarakat bisa melakukan antisipasi penyebaran polio dengan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Perlu juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi. Terakhir, jangan lupa melakukan vaksinasi secara lengkap yang sudah banyak difasilitasi oleh pemerintah,” pesannya. Kasus polio di Jatim ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ditemukan 11 anak yang terjangkit virus polio. Dari hasil surveilans, bahwa 9 anak terjangkit di antaranya tidak menunjukkan gejala atau dalam kondisi sehat. Namun saat cek feses ternyata terdapat virus polio. Dua anak lainnya, di Sampang dan Pamekasan baru diketahui terjangkit polio lantaran kondisinya sakit dan kini sudah mendapatkan pendampingan untuk menjalani terapi.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.46.00

Soroti Perpres Carbon Capture Storage, Sultan: Langgengkan Penggunaan Energi Fosil...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyoroti rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Carbon Capture Storage (CCS). Menurutnya, langkah pemerintah tersebut justru akan melanggengkan penggunaan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi sebagai bahan bakar yang berkontribusi terhadap pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Di samping potensial akan meningkatkan angka deforestasi. "Menetapkan CCS sebagai strategi mengurangi emisi karbon adalah langkah keliru dalam agenda pengendalian terhadap kenaikan suhu bumi. Padahal pemerintah baru saja berpartisipasi dalam COP28 Dubai, yang merupakan COP pertama yang secara resmi mengakui bahwa bahan bakar fosil adalah penyebab utama perubahan iklim", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (17/01). Indonesia, kata Sultan, seharusnya lebih mengedepankan agenda pengurangan emisi karbon dengan pendekatan yang lebih ambisius. Mengingat dampak perubahan iklim yang sangat mengancam terhadap negara kepulauan seperti Indonesia. "Penerapan CCS tidak lebih baik daripada fungsi hutan sebagai penyerap karbon yang paling efektif. Apalagi jika diperkuat dengan pendekatan kebijakan transisi energi yang saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menilai kebijakan CCS hanya akan menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah karbon yang dihasilkan oleh negara lain. Sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dampak yang ditimbulkan oleh CCS. "Kami harap pemerintah tidak gegabah menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon hanya karena iming-iming pembiayaan iklim yang bahkan belum diperoleh kata sepakat dan komitmennya di setiap COP. Biarkan setiap negara penghasil utama karbon menyiapkan sendiri CCS", tutupnya. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait aturan main CCS di luar kegiatan hulu minyak dan gas bumi (Migas) akan segera keluar. Penerbitan aturan main tersebut maksimal bulan depan.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.42.00

Ulang Kejayaan Jaman Belanda, Ketua DPD RI Dorong Situbondo Genjot...

SITUBONDO, dpd.go.id - Sebelum Indonesia merdeka, Belanda pernah mendirikan 6 pabrik gula di Kabupaten Situbondo. Alasan dari negeri penjajah, secara geografis Situbondo sangat cocok untuk tanaman tebu, bahan baku membuat gula. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Pemerintah Kabupaten Situbondo mengoptimalkan pengelolaan tanaman pangan tersebut supaya Situbondo kembali menjadi sentra perkebunan tebu. Selain berpotensi menggerakkan roda perekonomian, optimalisasi juga menjawab persoalan serius yang akan dihadapi pada 30 tahun mendatang yakni masalah pangan dan energi. Hal itu disampaikan LaNyalla dalam Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Situbondo yang bertema “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jumat (12/1/2024). "Situbondo memiliki potensi yang bisa ditingkatkan di sektor perkebunan tebu, dengan daya dukung memadai serta sekitar 8.000 hektare lahan tebu. Secara geografis, Situbondo sangat tepat menjadi sentra perkebunan tebu. Itulah mengapa sebelum bangsa ini merdeka, Belanda mendirikan 6 pabrik gula di sini," ujarnya. Tetapi persoalan saat ini adalah kualitas dan kuantitas tebu rakyat di Indonesia yang terus menurun. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, banyak faktor yang mempengaruhi. Selain alih fungsi lahan yang terus terjadi, sehingga areal pertanian dan perkebunan berkurang, juga beberapa faktor lainnya yang bermuara kepada penurunan kualitas hasil pertanian dan perkebunan. "Makanya selain perlu menjaga eksistensi pabrik gula yang ada, Pemkab seharusnya juga mengupayakan integrasi antara pertanian dengan perkebunan dan peternakan. Mengingat, lahan pertanian terus berkurang, sementara jumlah penduduk terus bertambah," paparnya. LaNyalla menyampaikan, dari sebuah studi diketahui, pada jaman Belanda, tahun 1930-an, total lahan tebu dengan luas 200 ribu hektare bisa menghasilkan gula 3 juta ton. Tetapi sekarang, dengan lahan yang lebih luas, dengan hitungan 500 ribu hektare se Indonesia, justru hanya menghasilkan gula 2,2 juta ton. "Ini tentu persoalan serius dengan banyak aspek yang harus dilihat. Karena itu saya tekankan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif Situbondo dalam upayanya sebagai sentra perkebunan tebu," tutur LaNyalla. Ditegaskan oleh LaNyalla, membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan pangan adalah orientasi penting bagi masa depan suatu negara. Karena krisis pangan dunia diperkirakan akan terjadi menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Saat itu, lanjutnya, Indonesia juga mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Bahkan Badan Pangan Dunia meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. "Itulah mengapa, negara-negara di dunia sedang menyiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. Bahkan sudah menggunakan pendekatan BioTeknologi dan intensifikasi lahan, untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," tukas dia lagi. LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat yang kini memiliki luas tanaman berbasis BioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektar untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Brazil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai seluas 50 juta hektar. Sementara di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis BioTeknologi seluas 11,4 juta hektar. China, menggunakan BioTeknologi untuk menyulap lahan gurun yang gersang untuk bisa ditanami. "Ironisnya di saat negara lain sedemikian tinggi orientasinya dalam pembangunan sektor kedaulatan pangan, Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan. Ini terjadi karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," tegasnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut LaNyalla kembali menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Dengan cara menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. "Seperti diketahui Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, menjadikan Indonesia mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Jauh dari konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Naskah Asli berikut penjelasannya," papar dia. Sejak penggantian Konstitusi itu, negara semakin memberi karpet merah bagi kekuatan modal untuk menguasai kekayaan dan sumber daya alam. Akibatnya negara ini memberikan ruang yang luas kepada segelintir orang untuk menguasai bumi, air dan menguras sumber daya alam Indonesia. "Hasilnya adalah ketidakadilan ekonomi. Dan ketidakadilan ekonomi tersebut adalah penyebab kemiskinan struktural. Inilah sebenarnya akar masalah kemiskinan yang kita hadapi," ungkapnya. Terkait otonomi daerah dan otonomi desa, Wakil Bupati Situbondo. Hj. Khoirani, S.Pd., M.H menilai perlunya integrasi, sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Tentunya dengan kehadiran dan arahan Ketua DPD RI di Situbondo akan semakin menambah kuat kerjasama antara keduanya. "Mudah-mudahan kehadiran beliau Ketua DPD RI akan membawa manfaat bagi masyarakat Situbondo, juga menambah semangat kita dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutur Hj. Khoirani. Wakil Bupati juga menghimbau ke Pemerintah Desa bersama-sama memupuk semangat kerja, meningkatkan motivasi dan rasa pengabdian sehingga menjadikan Situbondo berjaya serta berkelanjutan. "Otonomi desa harus diikuti partisipasi dari masyarakat melalui dialog dengan stakeholder desa. Sehingga kebijakan yang diambil benar-benar aspirasi dari masyarakat yang memberi manfaat ekonomi langsung namun tetap berorientasi pada pembangunan Kabupaten Situbondo serta Provinsi Jawa Timur," ucap dia. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Kabag Sekretariat Ketua DPD RI, Azmaryadhy Djunaedhy. Selain Wakil Bupati Situbondo hadir Sekda Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan, seluruh Kepala OPD, Camat dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Situbondo. Hadir juga Ketua MPC PP Kabupaten Situbondo, Dwi Puji Rahayu.(*)

Humas Jumat, 12 Januari 2024 15.03.00

Ketua DPD RI Tanggapi 4 Korban Tewas di Bangkalan: Carok...

SURABAYA, dpd.go.id - Aksi perkelahian bersenjata di Bangkalan, Madura, yang menyebabkan empat nyawa melayang disesalkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Perkelahian di hari Jumat tersebut dipicu persoalan sepele, antara pengendara motor (korban) yang ditegur pelaku. Diberitakan, pelaku menegur korban yang mengendarai motor terlalu keras. Korban tidak terima dan memukul pelaku penegur. Lantas pelaku tidak terima, mengambil senjata di rumah, mendatangi korban bersama saudaranya. Dua pelaku bersenjata celurit tersebut menyerang empat pelaku dan menewaskan mereka. “Menurut saya itu perkelahian bersenjata. Bukan murni Carok. Carok itu memang ada dalam tradisi Suku Madura, yang sekarang memang sudah jauh berkurang. Carok itu janjian bertemu, saling membawa senjata, lazimnya di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian publik. Umumnya terkait dengan persoalan yang menyangkut harga diri yang serius,” urai LaNyalla, Minggu (14/1/2024). Namun, LaNyalla juga berharap tradisi Carok di Madura direvitalisasi. Sehingga menjadi produk budaya dan senjata cluritnya bisa menjadi heritage, atau warisan kebudayaan Suku Madura. Sehingga celurit khas Madura yang dulu kerap dibuat Carok, dapat menempati posisi seperti Keris di Jawa. “Dan kisah-kisah atau sejarah tentang Carok dapat menjadi khazanah literasi budaya Indonesia,” imbuhnya. “Dengan begitu nilai yang dikedepankan adalah nilai kebudayaannya. Bukan nilai aksinya. Sehingga tidak lagi dilakukan, tetapi dilestarikan nilai kebudayaannya sebagai pengetahuan, warisan budaya dan nilai-nilai sejarah kearifan lokal yang dijadikan produk budaya. Ini juga bisa mengundang potensi wisata, sebagai sebuah pengetahuan sejarah,” ungkap LaNyalla. Menurutnya, jika tradisi Carok diteruskan pada skala aksi, maka akan merugikan pada jangka panjang. Karena masyarakat di pulau Garam semakin plural dan majemuk. Investasi dunia usaha dan dunia industri juga diharapkan semakin banyak. Sehingga kenyamanan, ketentraman dan keamanan menjadi syarat utama. Tetapi kalau dilestarikan sebagai produk budaya, justru bisa mendatangkan nilai ekonomis. Menurutnya, ada banyak tradisi serupa seperti carok di berbagai daerah lainnya. Masyarakat Bugis-Makassar memiliki tradisi Sigajang Laleng Lipa, yang merupakan tradisi untuk mempertahankan harga diri dan martabat. Namun saat ini, tradisi tersebut justru menjadi budaya yang memiliki nilai tambah masyarakat dalam konteks pariwisata. “Tradisi tersebut justru menjadi pendukung pariwisata. Dia disajikan dalam pertunjukkan-pertunjukkan pameran seni-budaya Bugis-Makassar dalam konteks pariwisata," ujar pria berdarah Bugis tersebut.(*)

Humas Minggu, 14 Januari 2024 14.56.00

Ketua DPD RI Ingatkan Perda RTRW Jatim Tak Bertentangan dengan...

JAKARTA, dpd.go.id - Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (RTRW) tahun 2023-2043 dan Perda Retribusi yang mencantumkan usulan retribusi ruang laut akan segera disahkan DPRD Provinsi Jawa Timur sebelum Gubernur Khofifah mengakhiri jabatannya, 13 Februari 2024. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar Perda tersebut tidak berlawanan dengan RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh DPD RI. Sehingga keberadaan Perda semakin memperkuat upaya pelestarian lingkungan, dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. "Artinya, Perda tersebut harus seiring sejalan dengan RUU Daerah Kepulauan, supaya keberadaan pulau-pulau kecil ini memberi manfaat dan keuntungan secara merata dan bukan sebaliknya, hanya menguntungkan segelintir pihak saja dan malah menggerus kehidupan masyarakat pesisir," kata LaNyalla, Senin (15/1/2024).  Jika Perda RTRW dan Perda Retribusi Daerah yang merupakan integrasi tata ruang darat dan laut disahkan, maka dapat dipastikan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan ruang laut dengan jumlah yang signifikan.  Mengingat Jawa Timur diketahui memiliki 512 pulau-pulau kecil dan wilayah perairan dengan luas wilayah pengelolaan 12 mil ke arah laut mencapai 5.202.579,34 hektar.  Kontribusi itu diperoleh sewa perairan untuk bangunan yang menetap di atas laut seperti dermaga dan keramba jaring apung. Selain itu juga ada retribusi karcis masuk di area konservasi untuk wisatawan lokal dan lain-lain. "Pendapatan asli daerah yang diperoleh harus dikembalikan lagi pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui berbagai program yang tepat dan berkelanjutan," tegasnya. Sementara itu terkait RUU Daerah Kepulauan, Senator asal Jawa Timur itu berharap segera diundangkan. LaNyalla menilai, RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil, serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah, untuk percepatan pembangunan.(*) [slot thailand](http://tapping.bapenda.garutkab.go.id/data_viewer/) [slot thailand](https://e-report.pemkomedan.go.id/) [slot thailand](https://batiktotorp.com/) [slot thailand](https://mbkm.unsulbar.ac.id/) [slot thailand](https://siputik.unsulbar.ac.id/) [batiktoto](https://batiktotopastibayar.com/) [slot thailand](https://sikip-tik.unsulbar.ac.id/) [slot thailand](https://thailand.penerimaan.uinbanten.ac.id/)

Humas Senin, 15 Januari 2024 14.50.00

Ketua DPD RI Ajak Perguruan Tinggi di Jatim Kolaborasi Bangun...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak lembaga pendidikan tinggi di Jawa Timur untuk berkolaborasi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Jatim yang unggul dan berkualitas. "Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM. Perguruan tinggi identik sebagai lembaga riset. Kampus memiliki dosen dan tenaga peneliti yang besar. Kekuatan inilah yang dapat menjadi titik balik peningkatan SDM. Artinya, pengembangan SDM harus berbasis riset," kata LaNyalla, Selasa (16/1/2024). Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah seharusnya kampus yang dipenuhi oleh tenaga terdidik menjawab tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Pada saat yang sama, dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita. Apalagi, LaNyalla menilai Jawa Timur memiliki lembaga pendidikan tinggi yang cukup banyak dan berkualitas mumpuni. Bahkan, berdasarkan versi Edurank 2023, ada 16 kampus terbaik di Jawa Timur. Di antaranya adalah Universitas Airlangga (peringkat nasional 6), Universitas Brawijaya (peringkat nasional 8), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (peringkat nasional 10) dan Universitas Negeri Malang (peringkat nasional 16). "Artinya, seluruh kampus hasil risetnya harus digunakan untuk pembangunan SDM Jatim. Dengan begitu, Jatim memiliki peluang sebagai lokomotif pembangunan SDM nasional," tutur LaNyalla. Untuk mewujudkan hal itu, LaNyalla mengajak seluruh kampus untuk bersama-sama berkolaborasi membangun SDM Jatim. "Saya kira inilah momentum bagi kita bersama, dalam hal ini insan perguruan tinggi, untuk berkolaborasi menjadi motor penggerak pembangunan SDM di Jawa Timur," ajak LaNyalla. Menurut LaNyalla, kolaborasi ini penting dijalin agar kampus, pemerintah dan stakeholder terkait di Jawa Timur memiliki langkah dan gerak seirama dalam membangun dan mengembangkan SDM sesuai dengan potensinya masing-masing. "Kampus memiliki peran strategis dalam melakukan pemetaan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis keunggulan Jawa Timur. Artinya, kita mengembangkan pembangunan SDM sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan yang dimiliki oleh Jawa Timur itu sendiri," ujar LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 16 Januari 2024 11.14.00

PENTINGANYA UU PENGELOLAAN ASET DAERAH UNTUK MANAJEMEN ASET DAERAH YANG...

Ambon, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Kota Ambon, Maluku. Kunker tdilaksanakan dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah sehingga perlu melakukan diskusi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. “RUU Pengelolaan Aset Daerah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan menjadi UU mengingat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah yang selama ini terjadi sebagaimana temuan-temuan pada Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan BPK RI” kata Novita Anakotta dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset selalu muncul pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, seperti; Aset daerah tidak diketahui keberadaanya dan tidak didukung dengan dokumen kepemilikan; Aset daerah dikuasai/digunakan pihak lain; Penatausahaan Aset Daerah tidak tertib dan lain-lain” ungkap Novita Senator Maluku ini. Diharapkan melalui kunker di Kota Ambon hari ini, kami dapat memperoleh informasi terkait kendala pengelolaan aset daerah dari para pemangku kepentingan dan Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pengelolaan aset daerah yang dapat dituangkan dalam norma-norma perundang-undangan serta Mendapatkan gambaran pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Strategi Pemda agar pengelolaan BMD mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerahPemerintah daerah memerlukan strategi perencanan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaanya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi daerah” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jacob Silanno dalam paparannya di depan Pimpinan Komite IV. Dalam kesempatan diskusi dengan Novita selaku Senator Maluku, Jajaran BPKAD kota Ambon bergantian menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan aset di Pemkot Ambon diantaranya mengenai aset yang telah diserahkan dari pemrov untuk dikelola oleh Pemkot namun tidak disertai legalitas yang sah. Ada juga permasalahan terkait aset lama yang masih terdaftar namun aset atau barangnya sudah tidak ada, dan tidak dapat dihapuskan dari pencatatan sehingga perlu regulasi yang memudahan untuk penghapusan aset yang tidak dapat ditelusuri. “Kami minta dibantu agar legalitas aset yang dikelola pemkot agar dipermudah, seperti pengurusan lahan sekolah yang sudah puluhan tahun menjadi penguasaan pemkot agar dimudahkan pengurusan sertifikatnya serta kemudahan dalama melakukan penghapusan aset yang sudah kadaluwarsa dan tak bisa ditelusuri” kata salah satu jajaran BPKAD Pemkot Ambon. “Diharapkan hasil pertemuan hari ini menjadi catatan untuk memperbaiki tata Kelola aset di daerah di masa yang akan datang’ sambung Jacob Silanno. Menutup pertemuan, Novita menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemkot Ambon beserta jajaran. ”Semoga masukan-masukan yang luar biasa dari Pemkot Ambon terkait dengan pengelolaan aset daerah ini dapat menjadi tambahan materi dalam penyusunan DIM RUU pengelolaan Aset Daerah yang akan disusun oleh Komite IV DPD” kata Novita pada penutupan diskusi dengan Pemkot Ambon.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 15.08.00

Hasan Basri Inventarisir Masukan Revisi UU Kepariwisataan, Walikota Tarakan Keluhkan...

TARAKAN, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Tarakan, Senin (8/1/24). Kunker kali ini, untuk meminta masukan dan saran terhadap revisi Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kedatangan Senator muda asal Kaltara Hasan Basri, diterima Walikota Tarakan dr. Khairul beserta jajaran. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Walikota Tarakan ini, juga dihadiri PHRI Provinsi Kaltara, Asita Provinsi Kaltara dan Asosiasi Pramuwisata serta akademisi dari Universitas Terbuka Tarakan. Hasan Basri menyampaikan bahwa seluruh anggota Komite III DPD RI yang menjadi mitra dengan Kementerian Pariwisata melakukan kegiatan yang sama di 34 Provinsi guna meminta saran dan masukan dari pemerintah daerah terhadap revisi atau perubahan atas Undang-undang  Kepariwisataan. Usulan perubahan ini, sudah masuk dalam program legeslasi nasional. "Sebab undang-undang ini sudah cukup lama dan perlu ada perubahan. Tetapi sebelum melakukan perubahan, perlu mendengarkan aspirasi baik pemerintah daerah maupun pelaku pariwisata khususnya di Kaltara," kata Hasan Basri. HB sapaan Hasan Basri menambahkan, masukan dan saran yang disampaikan, akan menjadi pandangan dan pendapat Komite III terkait revisi undang-undang ini. Komite III sendiri sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI, merupakan representasi perwakilan daerah yang memiliki tugas untuk menjalankan amanah konstitusi dibidang legeslasi dan pengawasan atas undang-undang. "Berkenanan dengan hal tersebut, makanya Komite III sedang melakukan inventarisasi materi dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Hal ini dilihat karena undang-undang yang ada, sudah tidak relevan dengan situasi dan regulasi yang ada saat ini serta perlu ada perbaikan dalam penyelenggaraan kepariwisataan agar lebih memberikan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat dunia," ujarnya. Alumni Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan menjelaskan bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting di Indonesia, karena memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisi negara. Makanya dengan potensi keindahan alam, budaya serta warisan leluhur Indonesia, merupakan nilai tambah yang perlu kita promosikan dan kembangkan demi menarik wisatawan. "Dampaknya bisa menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya. Sementara itu, Walikota Tarakan dr. Khairul menyarankan perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata bisa dituangkan di Undang-undang Kepariwisataan. Salah satunya membangun infrastruktur pariwisata, supaya memudahkan wisatawan datang ke daerah khususnya Kota Tarakan. "Selama ini tidak ada biaya sepeserpun dari pemerintah pusat untuk pengembangan potensi wisata. Termasuk memoles destinasi wisata kita, jadi bagaimana perhatian pemerintah pusat ini perlu dituangkan di undang-undang agar ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota," bebernya. Tidak kalah pentingnya dikatakan Walikota, masalah aksesibilitas. Mahalnya biaya transportasi ke Kota Tarakan, sering dikeluhkan setiap menggelar nasional maupun olahraga untuk datang. "Dari beberapa event yang kita selenggaran di Kota Tarakan, selalu mengeluhkan biasa transportasi ke Kota Tarakan salah satunya harga tiket pesawat terlampau mahal. Itu keluhan teman-teman yang disampaikan ke kami, harapannya ini bisa dicarikan solusi pemerintah pusat dengan menekan harga tiket maupun membangun jembatan bulan supaya orang bisa datang ke Tarakan lewat jalur darat termasuk jalur laut," ungkapnya. Walikota juga berharap status bandara Juwata Tarakan bisa kembali seperti semula yaitu bandara internationa, sehingga penerbangan dari Tawau, Malaysia - Tarakan bisa kembali dibuka. Akibat ditutup sementara status bandara internaisonal, menyebabkan tidak bisa lagi penerbangan Tawau - Tarakan dibuka. "Kita ini tidak tahu sampai kapan status bandara internasional Juwata Tarakan ditutup sementara sampai kapan, ini perlu diperjuangkan kembali dan penerbangan Tawau - Tarakan kembali dibuka untuk memudahkan wisatawan mancanegara datang ke Kota Tarakan," harapnya. Sedangkan Ketua PHRI Provinsi Kaltara Kie Pie menambahkan perlunya pengembangan sumber daya manusia (sdm) di kaltara terutama kompensasinya. Menurutnya, standar kompetensi sdm di Kaltara belum siap. "Menurut kami yang paling penting sdm nya terutama etikanya. Karena saya melihat siswa SMK yang maggang di tempat saya, etika bekerjanya tidak ada seperti kita minta datang jam 7 pagi dia baru datang jam 9, kita tegur besoknya gak masuk ini perlu," terangnya. Ketua Asita Provinsi Kaltara Ivan Kamsil menyarankan dibentuk peraturan daerah (perda) sebagai antisipasi dengan terbukanya konektivitas transportasi. Perda tersebut, untuk memproteksi pelaku usaha dari negara lain masuk ke Kaltara yang bisa mematikan pelaku usaha lokal. "Apabila semua terbukanya konentivitas udara, laut dan darat, efeknya adalah masuknya wisatawan baik bisnisman maupun pariwisata. Disamping itu, di Kaltara bisa didatangi pelaku-pelaku usaha dari seberang Tawau Malaysia yang dimana mereka lebih profesional dibanding kita yang di Kaltara dalam hal marketing dan segala macamnya. Nah ini perlu diantisipasi," tutupnya.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.41.00

Ketua DPD RI Dorong Pemkab Bantu Pengrajin Tahu Jombang Bangun...

SURABAYA, dpd.go.id - Polemik pengelolaan limbah pengrajin tahu di Jombang masih terus bergulir. Teranyar, Perkumpulan UMKM Tahu Jombang 'Sumber Berkah' mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengenai persoalan yang mereka hadapi. Pasalnya, pada Kamis 4 Januari 2024, pengrajin tahu di Jombang didatangi petugas Polda Jatim terkait pembuangan limbah. Berangkat dari fakta tersebut, LaNyalla meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk memfasilitasi pengrajin tahu dalam membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). "Yang menjadi keluhan mereka adalah para pengrajin tahu ini tak memiliki instalansi pengolahan limbah, karena biaya yang besar. Sedangkan untuk lahan, mereka sudah menyediakannya. Ini yang perlu didorong dan difasilitasi," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Selasa (9/1/2024). Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPD RI bernomor 03.006/SB-TJ/I/2024 tertanggal 7 Januari 2024, Perkumpulan UMKM Tahu Jombang 'Sumber Berkah' yang beranggotakan 82 orang menyatakan komitmennya untuk membuat IPAL skala komunal. "Akan tetapi sampai hari ini belum ada penanganan dan sentuhan dari Pemkab Jombang. Artinya, mereka sesungguhnya berkomitmen terhadap hal itu. Komitmen ini harus kita dukung, agar pengrajin tahu yang berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jombang tak melulu dihadapkan pada masalah hukum," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemkab Jombang menyambut komitmen pengrajin tahu untuk bersama-sama membangun IPAL. "Pemkab Jombang perlu hadir dalam persoalan yang dihadapi pengrajin tahu," ujar LaNyalla. Di sisi lain, dalam suratnya para pengrajin tahu meminta agar pasokan kedelai yang merupakan bahan baku tahu agar menjadi fokus perhatian pemerintah. Sebab, kata mereka, selama ini sering terjadi keterlambatan suplai kedelai impor, sehingga menyebabkan harga kedelai tidak stabil. "Terkait pasokan kedelai ini, pemerintah pusat harus turun tangan. Jangan sampai suplai kedelai sebagai bahan baku tahu menjadi terhambat. Saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait hal ini," tegas LaNyalla. LaNyalla pun meminta agar persoalan yang dihadapi pengrajin tahu di Jombang agar menjadi perhatian serius pihak terkait. Sebab, kata LaNyalla, industri tahu di Jombang sangat potensial sebagai penghasil PAD. Di sisi lain, LaNyalla pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin), baik di Kabupaten Jombang maupun di Jawa Timur untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengrajin tahu. "Saya kira Kadin Jombang dan Kadin Jatim perlu turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pengrajin tahu kita tak berurusan terus dengan hukum dan pasokan bahan baku mereka lancar. Kadin bisa mensupervisi para pengrajin dalam pengelolaan usaha dan limbah mereka," ujar LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.08.00

Sultan Minta Penerapan Kebijakan PIT Diikuti Dengan Peningkatan Insentif Alat...

dpd.go.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT) sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin keberlanjutan usaha perikanan nasional. Hal ini karena mekanisme kuota dan zonasi yang ditetapkan dalam PIT dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan di laut. Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui KKP terlebih dahulu memprioritaskan kapasitas dan kualitasb kapal dan alat tangkap nelayan lokal secara bertahap. "Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan penangkapan ikan yang legal dan berkelanjutan. Kebijakan PIT ini harus disosialisasikan secara masif kepada seluruh pelaku industri perikanan tangkap di seluruh daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (09/01). Menurutnya, pemerintah perlu mengontrol jalannya proses eksplorasi perikanan laut saat ini. Terutama terhadap kapal nelayan berskala besar dan berbendera asing. "Namun kami menilai kebijakan PIT belum tepat untuk diberlakukan bagi nelayan lokal berskala kecil. Kebijakan PIT jangan sampai justru menyebabkan nelayan lokal tidak mampu berkembang dan bersaing", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. DPD RI, kata Sultan, terus mendorong Pemerintah untuk meningkatkan insentif dan alokasi belanja kapal dan alat tangkap bagi nelayan lokal. Sekaligus menyiapkan SDM perikanan yang memiliki kemampuan dan pengalaman meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap. "Harus diakui bahwa Pagu anggaran KKP saat ini masih jauh dari ideal untuk memajukan sektor perikanan tangkap nasional. Pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain untuk mendorong inovasi dalam industri perikanan tangkap", tutupnya. Diketahui, pagu anggaran KKP dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 senilai Rp8,03 triliun. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya mendapatkan pagu sebesar Rp940.673.896.000, namun Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Rp1.217.075.027.000.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.02.00

 KOMITE IV: “PENTINGANYA UU PENGELOLAAN ASET DAERAH UNTUK MANAJEMEN ASET...

Banten, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah sehingga perlu melakukan diskusi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. “RUU Pengelolaan Aset Daerah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan menjadi UU mengingat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah yang selama ini terjadi sebagaimana temuan-temuan pada Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan BPK RI” kata Fernando Sinaga dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset selalu muncul pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, seperti; Aset daerah tidak diketahui keberadaanya dan tidak didukung dengan dokumen kepemilikan; Aset daerah dikuasai/digunakan pihak lain; Penatausahaan Aset Daerah tidak tertib dan lain-lain” ungkap Fernando, Senator dari Kalimantan Utara ini. “Diharapkan melalui kunker di Kab. Serang hari ini, kami dapat memperoleh informasi terkait kendala pengelolaan aset daerah dari para pemangku kepentingan dan Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pengelolaan aset daerah yang dapat dituangkan dalam norma-norma perundang-undangan serta mendapatkan gambaran pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jelas Fernando yang didampingi oleh Ali Ridho, Senator Banten. Ali Ridho juga memaparkan bahwa “masih terdapat aset daerah di Kabupaten Serang yang masih ‘tidur’ dan perlu perhatian khusus untuk dapat dikembangkan serta dalam pengembangannya sebaiknya dapat berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten”. “Pemanfaatan aset daerah secara efisien dan efektif dengan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legalitas, dan nilai ekonomi. Ini strategi kami Pemda dalam Pengelolaan BMD sebagai penggerak ekonomi daerah” jelas Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Nanang Supriyatna. “Meskipun penerimaan dari hasil pemanfaatan aset belum bisa menjadi kontributor utama penerimaan daerah, namun tambahan pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan setidaknya bisa digunakan untuk mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki” tambahnya dalam paparannya di depan Pimpinan dan Anggota Komite IV. Dalam kesempatan diskusi dengan Komite IV, Jajaran Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Kab. Serang, bergantian menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan aset di Pemkab Serang diantaranya Permasalahan Aset yang dikuasi pihak lain/tidak diketahui keberadannya yang disebabkan karena Pengelola barang kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan sanksi terhadap pengguna barang dan Pengguna barang juga kurang optimal dalam melakukan pengawasan, pengamanan, tidak tertib administrasi dan tidak tegas terhadap pemegang barang yang melakukan penyelewengan serta terdapat Aparatur Pemerintah yang menyalahgunakan wewenang. Rachmat Maulana, Plt. Kepala BPKAD Serang, memaparkan “Sebaiknya RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah tidak mengatur hal yang bersifat terlalu teknis, namun dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Muatan RUU Pengelolaan Aset Daerah sebaiknya mengatur juga terkait Kerjasama Pengelolaan BMD, sharing profit bagi aset daerah yang digunakan untuk kepentingan negara, standarisasi pengelolaan Barang Milik Daerah harus bersifat universal yaitu berlaku sama untuk seluruh Indonesia agar memudahkan pemeriksaan aset, dan pemutihan aset, dalam hal ini aset yang sudah ada secara fisik dari zaman dahulu kala namun secara administrasi belum terdaftar.” “Kami berharap dukungan Pemerintah Pusat dalam hal Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pemerintah Daerah terkait Peningkatan Kapasitas SDM dalam bentuk Pelatihan Pengelolaan BMD sehingga Pengguna Barang dan Pengurus Barang memiliki Sertipikat Keahlian tentang Pengelolaan BMD. Selain itu, Pengelolaan BMD diperlukan SDM yang cakap dan terampil sehingga kami berharap SDM yang menangani BMD (Pengurus Barang) ada perlakuan khusus sebagai Jabatan Fungsional dan dapat diberikan Tunjangan Tambahan Khusus Pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan” jelas Plt. Kepala BPKAD Serang mengungkapkan harapannya terkait pengelolaan BMD. Menutup pertemuan, Fernando menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemkab Serang beserta jajaran. ”Semoga masukan-masukan yang luar biasa dari Pemkab Serang terkait dengan pengelolaan aset daerah ini dapat menjadi tambahan materi dalam penyusunan DIM RUU pengelolaan Aset Daerah yang akan disusun oleh Komite IV DPD” kata Fernando pada penutupan rapat kerja dengan Pemkab Serang. (*)

Humas Senin, 08 Januari 2024 11.41.00

Kunjungi Pemkot Surabaya, Ketua DPD RI Komit Jaga Kewenangan Daerah...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang sudah berlangsung kurang lebih satu dasawarsa berimplikasi kepada pergeseran kewenangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Bahkan UU tersebut mengarahkan kepada pengalihan urusan pemerintahan yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berpindah atau ditarik ke pemerintah provinsi/pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurut LaNyalla diperlukan sistem atau model ideal dalam Otonomi Daerah terhadap pembagian kewenangan dari pusat, Pemprov dan Pemkot. Untuk menindaklanjuti hal itu, Ketua DPD RI mengunjungi Pemerintah Kota Surabaya, di Balaikota Surabaya, Senin (8/1/2024) guna memperoleh masukan-masukan dan aspirasi yang strategis terkait dengan materi muatan revisi UU Pemda. "Saya ke sini dalam rangka evaluasi dan identifikasi materi perubahan UU Pemda. Karena salah satu upaya untuk menjaga semangat otonomi daerah adalah dengan melakukan revisi terhadap UU Pemda. Lewat revisi UU Pemda akan memastikan pembagian kewenangan yang ideal untuk percepatan pembangunan yang berkeadilan," ujar LaNyalla. Dikatakan Senator asal Jawa Timur itu, selama perjalanannya, UU Pemda yang telah mengalami beberapa kali revisi, tetapi semakin bergeser dari tujuan yaang seharusnya berpihak ke daerah untuk memajukan daerah. Apalagi ditambah dengan terbitnya UU Cipta Kerja (UU Ciptaker), UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), UU Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan UU Kesehatan, tujuan otonomi daerah semakin jauh dari cita-cita. "Kewenangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah menjadi sempit dan daerah tidak mendapatkan apa-apa. Sebab semua urusan ditarik ke pusat. Seperti urusan di bidang perizinan, minerba, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pendidikan menengah dan khusus," papar dia. Sementara itu hakikat DPD RI adalah memperjuangkan kepentingan daerah, sehingga daerah semakin mandiri dan cepat mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat di daerah. "Kita segera memprakarsai revisi UU Pemda. Supaya ada kejelasan kembali apa kewenangan pusat, apa kewajiban pusat, sebaliknya apa kewajiban daerah dan apa yang akan diperolehnya. Sehingga tidak ada lagi seperti sekarang, dimana Pemda atau Pemkot mempertanyakan pembagian hasil fiskal, pajak, hasil cukai perdagangan dimana kota sebagai daerah pemungut tapi tidak mendapatkan bagian dari pungutan itu," tukasnya. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S.Psi, MM yang menerima Ketua DPD RI mendukung upaya Ketua DPD RI dan DPD RI tersebut. Menurut Sekda, daerahlah yang lebih tahu masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. "Sehingga dengan kewenangan yang luas, daerah lebih mampu membangun sesuai kebutuhan rakyat juga mendorong investasi yang lebih tinggi lagi di daerah," katanya. LaNyalla hadir bersama M Ali Affandi (Ketua Kadin Kota Surabaya), Baso Juherman (Staf Ketua DPD RI), Roni Suharso (Kepala Kantor DPD RI Jatim) dan Azmaryadhy Djunaedhy (Kabag Set Ketua DPD RI). Sekretaris Daerah Kota Surabaya, didampingi Ir. Erna Purnawati (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Sidharta Praditya Revienda Putra (Kabag Hukum dan Kerjasama), Maria Theresia Ekawati Rahayu (Kepala Bakesbangpol), Arief Boediarto (Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), M Fikser (Kasatpol PP), Rachmad Basari (Kepala Inspektorat), Febrina Kusumawati (Kepala Badan Pendapatan Daerah) dan Ira Tursilowati (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).(*)

Humas Senin, 08 Januari 2024 11.35.00

LaNyalla Bersyukur Kepercayaan Publik Terhadap DPD di Atas KPK dan...

SURABAYA, dpd.go.id - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ada sembilan lembaga negara yang masuk dalam survei tersebut. Salah satunya adalah DPD RI. Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik. "Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Minggu (7/1/2024). Di antara RUU yang diusulkan DPD RI adalah RUU Daerah Kepulauan, RUU Kelautan, RUU Perlindungan Bahasa Daerah dan RUU Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. “Khusus RUU Kerajaan ini, kami terus mendesak DPR RI agar segera dibahas, karena Indonesia ini lahir dari negara-negara dan bangsa-bangsa lama, yaitu Kerajaan dan Kesultanan yang ada di Nusantara,” tandasnya. Dalam survei tersebut, DPD RI meraih point 60,4 persen di atas KPK dan DPR RI yang memperoleh point 58,8 persen dan 56,2 persen. “Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada DPD RI. Kami akan terus bekerja lebih baik lagi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh ini, kami terus menjaga amanah yang diberikan rakyat dan berkomitmen penuh memperjuangkan aspirasi dari berbagai elemen dan stakeholder di daerah," kata LaNyalla. Sebagai pimpinan DPD RI, LaNyalla telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Aspirasi tersebut langsung diperjuangkan, baik melalui Komite-Komite DPD RI, Kementerian/Lembaga, maupun langsung kepada Presiden RI. Sejumlah isu krusial turut diperjuangkan DPD RI seperti peningkatan status lembaga pendidikan IAIN menjadi Universitas Negeri Islam, pengangkatan guru honorer menjadi tenaga PPPK, tuntutan para Kepala Desa agar lebih leluasa mengalokasikan dana desa sesuai kondisi di masing-masing desa, dan sejumlah hal lainnya. Teranyar, DPD RI tengah memperjuangkan agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Caranya, dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dan diperkuat melalui amandemen dengan teknik adendum. "Kami terus berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat. Arah perjalanan bangsa ini harus diluruskan. Sistem perekonomian dan demokrasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru itu yang harus kita pastikan tidak terjadi lagi, bukan mengganti sistem bernegara Indonesia menjadi liberal,” tukasnya. Dikatakan LaNyalla, hal itu terjadi imbas perubahan atau amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002, telah mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia. "Sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal," demikian LaNyalla.(*)

Humas Minggu, 07 Januari 2024 11.06.00

Kontrak PPPK Banyuwangi Berakhir, LaNyalla Berharap Bupati Akomodatif...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali memperlihatkan sikap tegasnya dalam membantu daerah. Itu setelah, senator asal Jawa Timur itu meminta kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani agar akomodatif dengan memaksimalkan perpanjangan kerja 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut. Kendati demikian, LaNyalla menghormati kriteria perpanjangan yang diberikan Bupati Banyuwangi, yaitu penilaian atas kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Itu karena memang kriteria penilaian bisa diberlakukan oleh Bupati. "Tetapi sebagai bagian dari penyanggah ekonomi dan pendukung daya beli masyarakat, sebaiknya memang dilakukan akomodasi terhadap mereka, untuk diperpanjang. Sebab, tingkat daya beli masyarakat belum membaik. Sehingga mereka yang masih bekerja dan berpenghasilan, sangat menolong indeks konsumsi masyarakat,” tandas LaNyalla, Minggu (7/1/2024). Selama ini LaNyalla memang dikenal peduli dengan rekruitmen PPPK, terutama dari kalangan tenaga pendidik atau guru honorer. Di level Pemprov Jawa Timur, sekitar 6.000 lebih guru honorer telah diperjuangkan oleh pria asli Bugis itu, melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Bahkan LaNyalla mengawal langsung penyerahan berkas mereka ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Seperti diketahui, kontrak ribuan PPPK Banyuwangi selesai di awal tahun 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah evaluasi terhadap keberadaan mereka. Salah satunya, peran serta dalam penanganan kemiskinan menjadi salah satu penilaian evaluasi. Tenaga PPPK yang habis masa kontraknya terdiri dari 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang dari formasi teknis dan 2.062 orang formasi guru. Mereka tengah menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), untuk menentukan apakah diperpanjang kontraknya atau tidak. Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan mereka dalam pengentasan kemiskinan daerah. Karena selama menjalani kontrak, mereka dilibatkan dalam beberapa program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi dan pendampingan warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK. Hal itu menjadi kebijakan, karena Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Di antaranya adalah penuntasan anak miskin tidak/ putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.(*)

Humas Minggu, 07 Januari 2024 11.03.00

Rentan Gempa Bumi, Ketua DPD RI Dorong Indonesia Adopsi Sistem...

JAKARTA, dpd.go.id - Sistem peringatan dini gempa bumi di Jepang berhasil meminimalisir jatuhnya korban saat Negara Matahari Terbit itu dilanda gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 7,5. Teknologi canggih Jepang itu diharapkan dapat diadopsi oleh Indonesia yang juga rentan terhadap bencana gempa bumi. Setidaknya hal itu yang menjadi harapan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi canggihnya sistem peringatan dini gempa bumi di Jepang. "Saya kira kita perlu mengadopsi sistem peringatan dini yang diimplementasikan di Jepang. Mengingat posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, menjadi faktor utama gempa bumi sering melanda negara ini," kata LaNyalla dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (5/1/2024). Sebagaimana diketahui, baru-baru ini gempa bumi melanda dua wilayah di Indonesia. Pertama, gempa bumi mengguncang Banten sekitar pukul 7:53 pagi WIB, Rabu (3/1/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa bumi memiliki magnitudo 5,9. Pusat gempa berada di laut 72 Km Barat Daya Bayah. Kedua, gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4.4 mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat pada pukul 20.46 WIB, Senin (1/1/2023). BMKG melalui akun Twitter resminya menyebut gempa bumi ini berlokasi di 4 kilometer arah timur laut Kabupaten Sumedang. Sebelumnya, Sumedang juga diguncang gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 4,8 pada Minggu (31/12/2023) sekitar pukul 20.34 WIB. Menurut LaNyalla, sistem peringatan dini penting untuk dimiliki Indonesia. Sebab, jika kita menilik situs BMKG, hampir setiap hari gempa bumi terjadi dengan kekuatan Magnitudo berbeda-beda. Indonesia sendiri memiliki pengalaman pahit ketika gempa bumi mengguncang yang disertai dengan tsunami. Sebut saja misalnya gempa bumi yang mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004, pukul 07.58.53 WIB, dan berkekuatan M 9,3. Gempa bumi juga melanda Sumatera Utara dengan Magnitudo 8,6 pada 28 Maret 2005. Pada 27 Mei 2006, Yogyakarta diguncang gempa bumi berkekuatan M 5,9 di lepas pantai Samudra Hindia. Gempa bumi juga melanda wilayah Sumatera Selatan pada 12 April 2007, berkekuatan M 8,4 Gempa bumi juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin 21 November 2022 dengan kekuatan Magnitudo 5,6. "Peristiwa-peristiwa di atas mengingatkan kita pentingnya memiliki sistem yang bisa diakses dengan cepat oleh masyarakat, mengenai potensi bencana di wilayahnya, dalam hal ini bencana gempa bumi," kata LaNyalla. Dengan SDM dan jaringan teknologi yang dimiliki, Senator asal Jawa Timur itu optimistis sistem peringatan dini gempa bumi ala Jepang dapat diadopsi dengan baik di Indonesia. Apalagi, kata dia, saat ini hampir seluruh masyarakat memiliki ponsel pintar sebagai alat komunikasi. "Jepang memanfaatkan teknologi smartphone 3G untuk sistem peringatan dini ini. Saya kira, Indonesia bisa mengadopsi dan mengimplementasikannya dengan baik," harap LaNyalla. Sebagaimana diketahui, sistem peringatan dini gempa bumi yang dimiliki Jepang dioperasikan oleh Japan Meteorological Agency (JMA). Sistem peringatan dini tersebut akan mengeluarkan peringatan dengan cepat ketika gempa bumi berlangsung dan memberi waktu yang sangat berharga bagi warga untuk melindungi diri. Awalnya, sistem ini diperkenalkan Oktober 2007 dengan media TV dan radio. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini juga dapat memberi peringatan melalui smartphone yang dimiliki warga. Pada tahun 2007, seluruh smartphone 3G di Jepang sudah kompatibel dengan sistem peringatan dini tersebut.(*)

Humas Jumat, 05 Januari 2024 10.59.00

Ketua DPD RI Tegaskan Soal Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ada dua hal yang disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat bersama anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II berkunjung ke Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (04/01/2024). Pertama, LaNyalla mengingatkan keputusan DPD RI yang akan membuka membuka posko pengaduan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di setiap kantor DPD RI di Ibukota provinsi. Kedua, terkait perjuangan DPD RI dalam mengembalikan bangsa ini kepada sistem bernegara seperti yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. "Sidang Paripurna DPD RI Ke-7 telah mengambil keputusan, DPD RI akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. DPD RI juga akan membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu Serentak di setiap Kantor DPD di Ibukota Provinsi. Saya ingatkan kepada teman-teman anggota DPD untuk menindaklanjuti hal ini dan berkoordinasi dengan Kantor daerah masing-masing," katanya. Dikatakan LaNyalla, DPD RI mempunyai kepentingan untuk mengawasi Pemilu serentak tahun 2024. Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI harus memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan tidak ada permainan uang. "Kita berharap Pemilu menghasilkan pemimpin yang legitimate sehingga mampu dengan independen mengambil kebijakan terbaik bagi masyarakat," tuturnya. Selanjutnya, Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan bahwa perjuangan DPD RI agar bangsa kembali kepada UUD 1945 naskah asli kemudian diperbaiki melalui teknik adendum, akan terus dilanjutkan. "Perjuangkan ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang menginginkan agar bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa kita sebagaimana rumusan para pendiri bangsa. Artinya kita DPD RI memperjuangkan hal itu karena memang aspirasi rakyat," jelas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Sylviana Murni (DKI Jakarta), Habib Ali Alwi (Banten), Ali Ridho Azhari (Banten), Muhammad Afnan Hadikusumo (DIY), Hilmy Muhammad (DIY), Hafidh Asrom (DIY), Bambang Sutrisno (Jateng), Amang Safrudin (Jabar), Asep Hidayat (Jabar), Eni Sumarni (Jabar), Abdul Hakim (Lampung), Adilla Azis (Jatim), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Jihan Nurlela (Lampung) dan Abdi Sumaithi (Banten).(*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.17.00

Senator Fernando Sinaga Sampaikan Sejumlah Aspirasi Masyarakat Kaltara di Sidang...

Jakarta, dpd.go.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan laporan kegiatan reses di daerah pemilihannya, Provinsi Kalimantan Utara di Sidang Paripurna DPD RI pada Rabu (3/1/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan. Di sidang paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyampaikan laporan kegiatan dari anggota DPD RI lainnya yang berasal dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Marthin Billa, Hasan Basri dan Asni Hafid. Untuk diketahui, DPD RI baru saja menyelesaikan masa reses dalam bentuk kegiatan di daerah pemilihan pada 2 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Sebagai pimpinan Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan 3 isu strategis sebagai aspirasi yang dihimpunnya selama masa reses, yaitu soal pengendalian inflasi di Kaltara, serapan APBN 2023 di Kaltara dan pelaksanaan RPJPN 2005 – 2025 di Kaltara. Terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mengatakan Tanjung Selor sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan pernah mengalami inflasi sampai pada 7,98 persen pada Desember 2022 lalu. “Kini menurut data yang kami dapatkan dari BI Perwakilan Kaltara, per November 2023 hanya 1,95 persen. Hal ini mencerminkan inflasi sudah lebih rendah, bahkan lebih rendah dari nasional yaitu 2,86 persen”, ujarnya. Fernando Sinaga menilai turunnya angka inflasi secara signifikan di Tanjung Selor yang pernah membuat heboh secara nasional ini dipengaruhi oleh faktor teknis yang justru menjadi faktor kunci, yaitu sinergi dan koordinasi TPID Kabupaten Bulungan dengan BI Perwakilan Kalimantan Utara dalam mengendalikan keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan logistik, serta komunikasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan. “Kami berharap faktor ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain dalam mengendalikan inflasi. Bagi DPD RI, faktor teknis ini sesungguhnya bisa menjadi indikator pengawasan inflasi daerah oleh anggota DPD RI di seluruh provinsi”, timpalnya. Masih terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah mencari akar masalah dari tingginya inflasi, yaitu masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah. “Bahkan orang yang tergolong miskin harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya makan, yaitu hampir 65 persen uangnya untuk konsumsi. Akibatnya, inflasi yang rendah itu hanyalah di angka belaka dan semu. Masyarakat Kalimantan Utara ingin pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan yang didukung oleh pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli, regulasi yang jelas dari Pusat, dan perbaikan pasokan serta logistik”, tegas Fernando. Dalam laporan yang disampaikan di Sidang Paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyoroti isu strategis kedua, yaitu serapan APBN 2023 di Kalimantan Utara. “Pertama, serapan APBN 2023 pada akhir tahun 2023 lalu di Provinsi Kalimantan Utara, sampai bulan November 2023 telah mencapai Rp. 7,21 triliun. Serapan ini naik sangat signifikan jika dibandingkan akhir tahun 2022 lalu, yaitu hanya Rp. 2,52 triliun”, ujar Fernando Sinaga. Namun demikian, lanjut Fernando, tingginya serapan APBN di Kalimantan Utara ini belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Sampai Maret 2023, penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Utara hanya 0,41 poin, jumlah warga miskin Kalimantan Utara kini berjumlah 47.970 jiwa. “Karena itu, masyarakat membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang jelas dari Pemerintah Pusat dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Kalimantan Utara agar DAU digunakan oleh Pemda di Kalimantan Utara sebagai instrumen penurunan angka kemiskinan secara signifikan”, lanjutnya. Fernando Sinaga menyatakan, sesungguhnya ada aspirasi dari masyarakat yaitu harus ada rumusan bersama antara Pusat dan Daerah tentang target penurunan kemiskinan yang ingin dicapai melalui instrumen DAU. “Aspirasi lainnya yang kami dapatkan selama masa reses terkait serapan dana APBN 2023 di Kalimantan Utara adalah keinginan masyarakat agar kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah tidak hanya berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan output saja, tetapi harus juga mencakup outcomes atau dampak dari output tersebut yaitu pencapaian jangka menengah yang riil dirasakan masyarakat dari serapan APBN terutama penurunan angka kemiskinan”, tegasnya. Senator Fernando Sinaga mengatakan, isu strategis ketiga adalah soal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 di Kalimantan Utara. Menurutnya, terkait hal ini ada 3 aspirasi Masyarakat Kalimantan Utara. Pertama, masyarakat menuntut agar potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara dijadikan sebagai prioritas utama yang harus dikembangkan dan dirumuskan strategi pelaksanaannya oleh pusat dan daerah sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara di masa depan. “Kedua, masyarakat meminta adanya program keberlanjutan yaitu memperkuat SDM di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan aspirasi ketiga yakni masyarakat butuh kejelasan prioritas dan arah pembangunan Kalimantan Utara terutama pada bidang pertambangan, kelautan dan perikanan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan”, tutupnya. (*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.19.00

Dorong Produktivitas, Sultan Minta Pemerintah Atur Tata Niaga Kedelai...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memperhatikan produktivitas dan tata niaga bahan pokok kedelai dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus mengatur tata niaga kedelai agar ketersediaan dan harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe-tahu terpenuhi secara stabil. Mengingat 86 persen kebutuhan kedelai dalam negeri adalah hasil impor. "Kami prihatin dengan keluhan ketiadaan stok kedelai dari para pelaku usaha di industri pengolahan tahu tempe. Kami minta Ketersediaan dan harga bahan pokok seperti Kedelai juga perlu diatur dengan skema domestic price obligation (DPO)", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (04/01). Tahu tempe, kata Sultan merupakan sumber protein nabati favorit masyarakat Indonesia. Sehingga permintaan terhadap kedua produk pangan ini selalu meningkat setiap tahunnya. "Oleh karena itu Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan pokok kedelai dalam jangka panjang. Jika terpaksa impor, pemerintah harus menugaskan Badan Pangan Nasional atau satu BUMN untuk memastikan tata niaga kedelai dalam negeri terkendali", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa ketergantungan industri tahu tempe terhadap kedelai impor harus dikurangi. Sehingga meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri menjadi pilihan kebijakan yang patut diprioritaskan "Sangat penting bagi pemerintah dan BUMN untuk memberikan perhatian dan membangun kemitraan dengan Para petani kedelai. Maka dibutuhkan insentif teknologi dan modal yang cukup untuk mendorong produktivitas kedelai dalam negeri", jelasnya. Mantan aktivis KNPI itu menegaskan bahwa sesuai amanat UU Pangan No 18/2012 bahwa setiap bahan pokok seperti Kedelai harus dikuasai, dikelola pemerintah. "Jangan sampai ketersediaan bahan pokok masyarakat justru dikendalikan oleh para kartel. Pemerintah harus lebih serius dan pro aktif mengatur tata niaga kedelai sehingga industri bisa pulih dan masyarakat dapat menikmati tahu tempe dengan harga yang terjangkau", tutupnya. Diketahui, Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia (Gapkoptindo), Aip Syarifuddin menuturkan, pasokan kedelai di Tanah Air mulai langka selama beberapa minggu terakhir. Menurut dia, pemerintah harus ambil langkah dan tidak lalai terhadap masalah kelangkaan tersebut. (*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.18.00

DPD RI Bakal Tindak Lanjuti IHPS I Tahun 2023 Dari...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Mahyuddin menjelaskan bakal menindaklanjuti pembahasan terkait pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut IHPS I Tahun 2023 BPK RI. Hal tersebut tertuang pada Sidang Paripurna II Tahun Sidang 2023-2024. “Komite IV DPD RI hendaknya fokus sesuai dengan pelaksanaan lingkup tugas dan kewenangannya dalam kerangka fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dimana DPD RI telah melaksanakan Sidang Paripurna Luar Biasa dilanjutkan dengan Rapat Konsultasi DPD RI dengan BPK RI pada tanggal 5 Desember lalu,” ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Mahyuddin menambahkan bahwa hasil rapat konsultasi tersebut diharapkan dijadikan salah satu bahan pengayaan dan masukan dalam memperkaya materi pertimbangan DPD RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang akan diserahkan kepada DPR RI. Kemudian, pihaknya juga akan menindaklanjuti Surat Presiden Nomor R-60/Pres/11/2023 tanggal 10 November 2023 yang telah diterima oleh Pimpinan DPD RI, Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. “Berakhirnya RPJMN 2020-2025 serta RPJPN 2005-2025 maka Komite IV hendaknya segera melakukan penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang RPJPN 2025-2045 pada tahun 2024 yang dapat diawali dengan melakukan pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025,” tutur Mahyudin. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi dan masukan dari daerah dapat mewarnai RUU tersebut dan dapat diperjuangkan untuk dijadikan bagian dari rencana strategis nasional ke depan. Mengingat RUU tentang RPJPN 2025-2045 bersifat multidimensi dan lintas sektor, oleh karena itu dalam pembahasannya Komite IV juga perlu mendapatkan masukan dari Komite I, Komite II dan Komite III. “Berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah, serta masih banyaknya ditemukan permasalahan terkait aset daerah dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, maka Komite IV akan melakukan Penyusunan RUU usul inisiatif tentang Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2024,” ujar Mahyuddin. Pada laporan reses di daerah pemilihannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela menjelaskan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJN 2005-2045. Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp116.247,75 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,88 miliar. “Artinya Perekonomian Provinsi Lampung triwulan III tahun 2023 terhadap triwulan II tahun 2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,37 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,99 persen,” kata Jihan. (ddn*)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.14.00

Sudah Berumur 14 Tahun, DPD RI Bakal Revisi UU Kepariwisataan...

Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu menyikapi persoalan kepariwisataan di berbagai daerah, mengingat pariwisata mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional dan keberlangsungan ekonomi rakyat di daerah melalui usaha mikro, kecil dan menengah. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah berumur 14 tahun. Sudah banyak perubahan yang terjadi sebagai dinamika di bidang Kepariwisataan di Indonesia maupun di dunia. Sehingga perlu adanya penguatan terkait regulasi, pendanaan, kelembagaan, pemanfaat teknologi serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat,” tutur Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam pembukaan Sidang Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/1/2024). Senator asal Kalimantan Timur ini menambahkan, perlunya penyusunan segera Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurutnya, dalam penyusunan RUU tersebut harus turut melibatkan berbagai stakeholder di bidang kepariwisataan. "Perlu adanya pengaturan dan mekanisme yang lebih baik dalam bentuk dukungan anggaran dan kemudahan investasi untuk pengembangan kepariwisataan di daerah, salah satunya dalam bentuk dana bagi hasil atau peningkatan dana transfer daerah (TKD) dengan meminimalisir hambatan administrasi dan berfokus pada pengembangan pariwisata jangka panjang," ucap Mahyudin. *UMKM Keluhan Akses* Sementara itu, terkait perlindungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif yang juga menjadi fokus pembahasan dalam sidang paripurna. Lily Amelia Salurapa menyayangkan minimnya akses permodalan bagi pelaku UMKM. "Banyak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan yang mengeluhkan kesulitan dalam mengajukan modal usaha. Hal ini berdampak pada sulitnya UMKM untuk berkembang. Sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar UMKM dan ekonomi kreatif dapat terus berinovasi ," kata Anggota DPD RI asal Sulsel ini. Senada dengan Lily, Dewi Sartika Hemeto menuturkan, selain permasalahan modal minimnya pengetahuan UMKM daerah terkait dengan persaingan usaha di dunia digital juga harus menjadi catatan pemerintah. "Masih sering ditemui di lapangan, UMKM yang belum mengerti cara memasarkan produknya secara digital. Sehingga pemerintah daerah perlu hadir untuk mengadakan pendampingan dan pelatihan supaya para UMKM ini dapat mengerti cara pemanfaatan teknologi digital untuk dapat bersaing dalam dunia usaha," pungkas Senator asal Gorontalo itu.*hes

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.11.00

Komite II DPD RI Fokuskan Penyelesaian Masalah Pertanian Yang Tak...

JAKARTA, dpd.go.id - Di dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024, Komite II DPD RI akan memfokuskan pada penyelesaian permasalahan di sektor pertanian yang terus dikeluhkan masyarakat dan belum terselesaikan sampai saat ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat. "Komite II perlu memperhatikan penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan jaminan hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga dapat terwujudnya ketahanan," ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-7 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Komplek Parlemen (3/1/2024). Hal tersebut dilakukan karena sampai saat ini masih banyak terjadi permasalahan lahan pertanian dan lahan pangan yang dapat mencancam produktivitas pertanian di Indonesia. Karena jika tidak diselesaikan, maka akan mengancam stabilitas pangan di Indonesia. "Dan mencegah terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional sebagai dampak meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri," imbuh Mahyudin. Dalam masa penyerapan aspirasi di daerah, anggota-anggota DPD RI juga menemukan berbagai permasalahan pertanian yang juga akan ditindaklanjuti oleh Komite II DPD RI. Permasalahan tersebut seperti kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan pertanian, ataupun sulitnya memperoleh alat-alat pertanian. "Di Provinsi Gorontalo masalah pertanian yang sama masih sering ditemui, seperti mahalnya harga pupuk, kelangkaan pupuk subsidi yang mengakibatkan rendahnya produktivitas pertanian," jelas Anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo Lily Amelia Salurapa.***

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.06.00

DPD RI Akan Buka Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu Di...

Jakarta, dpd.go.id - Membuka Sidang Paripurna Ke-7, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan DPD RI akan membuka posko pengaduan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. DPD RI akan mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pilkada secara demoraktis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui alat kelengkapan Komite I DPD RI. DPD RI juga berharap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lebih baik dari Pemilu dan Pilkada Serentak sebelumnya. "Komite I ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pilkada secara demoraktis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah," tutur Mahyudin membuka sidang bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Sesuai hasil Rapat Pimpinan DPD RI dan Rapat Pleno Panmus yang dilaksanakan pada 3 Januari 2024 terdapat usulan dari Komite I agar pengawasan atas pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 menjadi prioritas DPD RI di Masa Sidang ini bersama seluruh Anggota Komite II, Komite III dan Komite IV di daerah pemilihan masing-masing. "Sesuai kewenangan tersebut, dalam sidang paripurna ini Pimpinan DPD RI mendorong untuk dilaksanakannya pembentukan posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi," ujarnya. Disamping itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil maka perlunya setiap elemen bangsa turut serta mengawasi hajat nasional yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali tersebut. DPD RI sebagai lembaga negara yang lahir dari proses pemilu, tentunya memiliki beban tersendiri guna membawa bangsa ini menghasilkan kepemimpinan negara ke arah yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan amanah konstitusi yang memberikan ruang bagi DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya pengawasan atas pelaksanaan undang-undang pemilu. Pada kesempatan ini Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengungkapkan bahwa Komite I DPD RI melihat Isu-isu terkait pemerintahan daerah khususnya praktik hubungan pusat dan daerah yang saat ini mengarah pada dominasi sentralisasi dengan lahirnya UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU HKPD yang berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang berdasarkan Pancasila. "Hal ini dapat terlihat dari terkungkungnya kerangka penataan daerah di Indonesia serta terkungkungnya posisi Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan," ucap Mahyudin. Kemudian dengan banyaknya aspirasi masyarakat desa khususnya perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya melalui berbagai saluran termasuk unjuk rasa. Untuk selanjutnya Komite I akan mengawal aspirasi masyarakat dan perangkat desa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Desa. "Komite I akan mengawal aspirasi masyarakat dan perangkat desa dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Desa," pungkas Mahyudin. (*mas)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.05.00

Hafidh Asrom Kembali Duduk Menjadi Anggota DPD RI sebagai PAW...

JAKARTA, dpd.go.id - Sidang Paripurna DPD RI ke-7 Masa Sidang III Tahun 2023-2024 melantik Anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Hafidh Asrom, daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Pelantikan PAW Hafidh Asrom berdasarkan petikan Keputusan Presiden RI No.122/P Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Peresmian Pergantian Antar waktu Anggota DPD dan MPR masa jabatan 2019-2024. Pengucapan sumpah atau janji anggota PAW DPD RI dipandu oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin dan Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin. Mahyudin berharap Hafidh dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. "Kami berharap dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh Saudara Hafidh Asrom sebagai Anggota DPD RI selama tiga periode mulai tahun 2004 sampai tahun 2019 akan lebih memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” ucap Mahyudin dalam Sidang Paripurna DPD RI. Hafidh Asrom menggatikan Cholid Mahmud yang wafat pada tanggal 29 Oktober 2023. Ia merupakan anggota DPD RI perwakilan Provinsi Yogyakarta yang telah menjadi anggota DPD RI selama tiga periode, yaitu tahun  2004–2009, tahun 2009–2014, dan tahun 2014–2019. Selama menjadi anggota DPD RI, Hafidh sangat gencar memperjuangkan kepentingan daerah terutama Provinsi DIY. Pada Periode 2004-2009, Hafidh terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang Undang Provinsi DIY. Sidang Paripurna juga menyetujui hasil kesepakatan Anggota DPD RI Dapil DIY bahwa Hafidh Asrom secara otomatis melanjutkan tugas sebagai Anggota Komite III DPD RI dan Anggota pada alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.**BE

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.02.00

Terima Audiensi Taruna Akpol, Ketua DPD RI Ingatkan Jaga Sikap...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada calon perwira polisi, terutama para Taruna Akademi Kepolisian untuk tetap menjaga sikap dan perilaku yang baik, selama pendidikan bahkan hingga nanti saat benar-benar terjun ke masyarakat. Sebab menurut LaNyalla, banyak polisi yang berubah perilaku setelah keluar pendidikan. Sehingga beberapa kasus pemberhentian polisi terjadi di berbagai daerah. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi para Taruna Akademi Kepolisian di Ruang Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/1/2024). Hadir para Taruna Akpol antara lain, Muhammad Nauval Razzaq Makarim, Bimo Kusuma Huda, Wenang Avidan Roeroe, Syahrul Faidzin dan Gavareyzel Ryanda Z. Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin dan Brigjen (Pol) Amostian. "Mungkin ini soal mentalitas, ini yang perlu terus dijaga oleh para Taruna. Saat pendidikan ditanamkan hal-hal baik, namun kemudian faktanya di kemudian hari banyak oknum polisi yang melakukan berbagai pelanggaran. Saya harap adik-adik semua jauh dari perilaku itu," ujar LaNyalla. Disampaikan juga oleh Senator asal Jawa Timur itu di dalam hadits Nabi telah disebutkan bahwa polisi termasuk profesi pertama yang bisa membawa seseorang masuk neraka atau surga, di antara profesi lainnya. "Polisi yang lurus pertama kali masuk surga. Sebaliknya, polisi korup akan lebih dahulu masuk neraka. Begitu juga hakim yang tidak adil dalam memutuskan perkara. Ini ada dalam hadist," lanjutnya. Ditekankan olehnya, profesi polisi sangatlah mulia. Karena mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tugas polisi juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat yang benar-benar sangat terasa. "Pesan saya nanti kalau jalankan tugas, ikuti kode etik, kedepankan prinsip keadilan. Jika semua anggota polisi menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, tentu tercipta kemaslahatan di tengah masyarakat," tuturnya. Selanjutnya LaNyalla meminta para Taruna untuk fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pendidikan. Karena pendidikan polisi sangat ketat dan penuh persaingan. "Ikuti nasihat orang tua, para pengajar, pelatih, dan pembimbing, agar lebih sukses dalam belajar. Hidup kamu akan terus bersaing sejak masuk Akpol sampai nanti keluar Akpol," tukas dia.(*)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.00.00

Sultan Minta Masyarakat Sumatera Terima Kedatangan Etnis Rohingya ...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat Melayu khususnya di wilayah Sumatera secara sukarela menerima kehadiran warga etnis Rohingya di daerahnya masing-masing. Menurutnya, kedatangan etnis Rohingya Myanmar perlu diterima dan diperlakukan secara manusiawi. Kami mengapresiasi penerimaan masyarakat atas kedatangan etnis Rohingya di beberapa daerah saat ini. "Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa memperdulikan asal usul dan latar belakang budaya atau agama", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (02/01/2024). Mantan wakil gubernur Bengkulu itu mendorong agar pemerintah daerah yang daerahnya didatangi etnis Rohingya menyiapkan barak pengungsian dan makanan yang layak. Tentunya dengan dukungan pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan polri. "Kami ingin Para pengungsi Rohingya juga diperiksa identitas dan riwayat kesehatannya. Jangan sampai kehadiran mereka justru menimbulkan keresahan sosial bagi masyarakat setempat", jelasnya. Meski demikian, lanjutnya, Sultan mendorong agar Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan diplomasi bersama negara-negara ASEAN terhadap junta militer Myanmar. "Kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh pemerintahan militer Myanmar harus dihentikan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus menjadi pionir atas persoalan yang terjadi di Myanmar", tegasnya. Menurut data dari badan pengungsi PBB, UNCHR, lebih dari 1.500 warga Rohingya mendarat di Indonesia sejak bulan November. Rohingya sendiri meninggalkan Myanmar karena kekerasan yang terjadi, di mana mereka dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan. Diketahui, Sedikitnya 147 pengungsi etnis Rohingya mendarat di teluk tak berpenghuni di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), pada Sabtu (30/12) sekitar pukul 23.00 WIB. Teluk itu bersebelahan dengan Desa Kwala Besar yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumut. Mereka tiba dalam kondisi memprihatinkan, dengan makanan dan minuman yang sangat terbatas. Tanpa berpikir dua kali, warga Desa Kwala Besar langsung memberikan pertolongan dengan mengumpulkan makanan, minuman, dan baju bekas layak pakai untuk diberikan kepada para pengungsi, yang terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan, dan 55 anak-anak.(*)

Humas Selasa, 02 Januari 2024 11.09.00

Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Aceh; Senator Asal Yogyakarta: Siapa...

dpd.go.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam massa Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya mendatangi lokasi para pengungsi di Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (27/12/2023). Sebelumnya, mereka sempat berdemonstrasi di depan Gedung BMA dan menuntut para pengungsi untuk keluar dari gedung tersebut. Para mahasiswa pun membawa paksa para pengungsi dari lokasi itu ke Kantor Kemenkumham Aceh. Peristiwa ini mengundang kepriharinan dari berbagai pihak. Di antaranya dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., yang menyesalkan terbentuknya aliansi Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya dan mempertanyakan siapa di balik gerakan ini. “Kita sangat prihatin. Gabungan mahasiswa membentuk aliansi yang menolak para pengungsi Rohingya, siapa yang memfasilitasi mereka? Aparat keamanan perlu mengusut ini,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada media (28/12/2023). Menurut Gus Hilmy, tindakan para mahasiswa tersebut menunjukkan adanya banyak celah masalah dalam kehidupan mereka sebagai kaum terpelajar. Kita sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa, bagaimana mungkin mereka berlaku kasar mengusir pengungsi Rohingnya. Tindakan ini membuka banyak celah masalah dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan oleh para pelajar yang seharusnya perilakunya mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya mereka,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada media (28/12/2023). Selain nilai keimanan dan kebudayaan, Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang juga merupakan dasar negara. “Apa mereka tidak sadar bahwa Pancasila kita menempatkan kemanusiaan sebagai sila kedua sesudah sila ketuhanan?! Apa mereka tidak belajar dari bantuan internasional yang diberikan kepada rakyat Aceh, bahkan hingga hari ini, paska bencana tsunami?!” papar Gus Hilmy. Menurut anggota Komite I DPD RI tersebut, negara sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatur para pengungsi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Termasuk dalam pemilihan lokasi para pengungsi merupakan bagian dari pelaksanaan dari Perpres tersebut. “Negara tentu tidak boleh tinggal diam dengan adanya pengungsi Rohingya ini. Ada upaya-upaya yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kita harus menghormati ini agar nama baik Indonesia tidak tercoreng di mata dunia,” kata Gus Hilmy. Di sisi lain, Gus Hilmy mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. “Kita juga prihatin terhadap isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. Utamanya yang menyudutkan para pengungsi, ungkapan-ungkapan kebencian dan diskriminasi. Kita percayakan pada Pemerintah untuk menangani mereka,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 28 Desember 2023 11.02.00

Tak Punya Pengolahan Limbah, Paguyuban Pengrajin Tahu Minta Solusi ke...

JOMBANG, dpd.go.id - Persoalan pengolahan limbah masih menjadi kendala yang dihadapi pengrajin tahu yang tergabung dalam Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang. Mereka pun mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tengah melakukan kegiatan reses. Mereka berharap mendapat solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi. "Sampai saat ini, pengrajin tahu di Jombang belum menemukan solusi terkait pengolahan limbah, dalam hal ini Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu. Mereka ingin usahanya berjalan lancar tanpa ada kendala," kata HM Syarif Hidayatullah yang memfasilitasi aspirasi Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang kepada Ketua DPD RI, Minggu (24/12/2023). Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang yang karib disapa Gus Sentot itu menjelaskan, ada 87 pengrajin tahu yang memiliki keluhan tersebut. Sebab, selama ini limbah yang mereka hasilkan dari pengolahan 100 ton kedelai tiap bulannya belum memiliki solusi. Akibatnya, selalu saja hal tersebut jadi persoalan. "Dari pihak paguyuban siap menyediakan lahan untuk pengolahan limbah. Hanya saja kan untuk pembiayaan pengolahan limbah ini kan, butuh biaya yang besar. Maka, mereka butuh bantuan dari pemerintah pusat. Hal inilah yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh Pak LaNyalla," terang Gus Sentot. Menurut Gus Sentot, selama ini persoalan limbah menjadi kendala krusial yang dialami oleh pengrajin tahu. Mereka kerap kali berurusan dengan hukum karena persoalan limbah yang belum terfasilitasi dengan baik. "Harapan mereka dapat difasilitasi, sehingga mereka tenang dalam berusaha dan tidak melulu bersentuhan dengan persoalan hukum," tutur Gus Sentot. Selain persoalan pengelolaan limbah, Gus Sentot menjelaskan jika persoalan yang juga dihadapi oleh pengrajin tahu adalah ketersediaan bahan baku. "Akhir-akhir ini bahan baku tersendat. Kita tahu kan, kedelai ini impor. Sehingga butuh sentuhan dari pemerintah," kata LaNyalla. Aspirasi lainnya, kata Gus Sentot, adalah harapan dari warga di Bandar Kedungmulyo yang berharap bekas banjir di areal pemukiman mereka bisa segera diatasi. "Banjir itu kan musibah tahunan di akibat meluapnya air sungai. Akibat banjir itu terjadi penumpukan lumpur yang perlu untuk dilakukan pengerukan. Perhatian pemerintah kurang. Ada yang bilang untuk pengerukan kewenangan lembaga ini dan itu. Maka, perlu perhatian untuk segera diselesaikan," kata Gus Sentot. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI bergerak cepat berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengrajin tahu tersebut. "Saya langsung tugaskan Komite I dan II di DPD RI untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya kira masalah ini perlu mendapat perhatian khusus kita, apalagi industri tahu di Jombang sangat potensial sebagai penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata LaNyalla. LaNyalla pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin), baik di Kabupaten Jombang maupun di Jawa Timur untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengrajin tahu. "Saya kira Kadin Jombang dan Kadin Jatim perlu turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pengrajin tahu kita tak berurusan terus dengan hukum. Kadin bisa mensupervisi para pengrajin dalam pengelolaan usaha dan limbah mereka," ujar LaNyalla. Pun halnya dengan keluhan warga di Bandar Kedungmulyo, Senator asal Jawa Timur itu meminta BNPB dan dinas PUPR, terutama Subdin Daerah Aliran Sungai segera melakukan pembersihan lumpur imbas banjir. Di sisi lain, perlu dicarikan solusi agar daerah tersebut bebas dari banjir tahunan.(*)

Humas Minggu, 24 Desember 2023 15.01.00

Ketua DPD RI: Tokoh Bangsa asal Jombang Punya Sumbangsih Besar...

JOMBANG, dpd.go.id - Dalam lawatannya ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur serangkaian kegiatan resesnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan jika Kabupaten Jombang memiliki banyak tokoh besar yang ikut menyumbangkan gagasan dalam merumuskan sistem bernegara Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa itu dilahirkan dari pondok-pondok pesantren yang banyak tersebar di yang berjuluk Kota Santri itu. Menurut LaNyalla, sejarah mencatat jika pondok-pondok pesantren yang ada di Jombang melahirkan tokoh-tokoh besar yang mewarnai perjalanan bangsa dan negara ini. Baik di era para perjuangan kemerdekaan, maupun di era para pendiri bangsa merumuskan sistem bernegara, serta di era penerus pembangunan bangsa dan negara ini. "Boleh dikatakan jika tokoh-tokoh yang ada di Jombang ini adalah pemegang saham bangsa dan negara ini," tegas LaNyalla, pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center Jombang, Sabtu (23/12/2023). Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah sepatutnya masyarakat Jombang memiliki tradisi berpikir yang sangat patriotisme dan nasionalisme. Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Peta jalan itu juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Caranya adalah dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yang di antaranya adalah tokoh-tokoh dari Jombang," papar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sistem bernegara itu telah dihapus secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Alih-alih melakukan amandemen, yang terjadi justru menghapus secara total sistem bernegara kita. Karena yang terjadi, lebih dari 95 persen isi pasal-pasal di dalam UUD 1945 naskah asli. "Karena sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan sistem ekonomi yang semakin kapitalistik liberal," urai LaNyalla. Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi prestasi yang telah diraih Kabupaten Jombang, baik di tingkat regional maupun nasional. Penghargaan tersebut di antaranya tiga penghargaan sekaligus untuk kategori Top BUMD di Tahun 2023 ini. LaNyalla mendorong agar tak hanya BUMD, tetapi BUMDes yang ada di desa-desa yang terus didorong dan digenjot dalam konteks pembangunan di Kabupaten Jombang. "Bagi kami di DPD RI, peran BUMDes seharusnya bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka," tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim menilai, BUMDes harusnya memiliki peran yang sangat besar dalam membangun perekonomian desa. BUMDes juga seharusnya mampu menjembatani petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Sebab, sejatinya BUMDes mampu memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar. Selama ini, petani selalu mengandalkan tengkulak untuk mengakses pasar. Karena memang merekalah yang memegang akses terhadap pasar. Peran itu seharusnya bisa diambil-alih oleh BUMDes. Bisa bisa mengorganisir petani dan menjual hasil pertanian atau perkebunan mereka langsung ke pasar. Dengan begitu, petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Di sisi lain, LaNyalla mengungkap bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi yang cukup lengkap. Mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan kawasan industri strategis. Sebagai Kota Santri Kabupaten Jombang juga memiliki nilai lebih sebagai penjaga moral dan akhlak dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, LaNyalla menilai sudah seharusnya pondok pesantren di Jombang dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Jombang. Pj Bupati Jombang, Sugiat menjelaskan, saat ini Kabupaten Jombang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. "Saat ini di Kabupaten Jombang ada 91 desa dengan kategori mandiri dan 211 desa dengan kategori maju," tutur Sugiat. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Jombang Sugiat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, HM Syarif Hidayatullah yang karib disapa Gus Sentot, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang serta ratusan kepala desa se-Kabupaten Jombang.(*)

Humas Sabtu, 23 Desember 2023 14.58.00

Selain Bawang Merah, Ketua DPD RI Dorong Kabupaten Nganjuk Kembangkan...

NGANJUK, dpd.go.id - Selain sebagai sentra penghasil bawang merah, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi kesuburan tanah dan topografi sebagian wilayah di dataran tinggi pegunungan. Selain cocok untuk potensi pertanian dan perkebunan, menurut sejumlah riset juga cocok untuk sentra peternakan. Berangkat dari hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar potensi perkebunan dan peternakan juga dapat dikembangkan dan ditingkatkan. "Jadi nantinya, selain sebagai sentra penghasil bawang merah, Kabupaten Nganjuk memiliki pemasukan lain dari sektor perkebunan dan peternakan," kata LaNyalla dalam pidatonya pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Nganjuk di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk, Kamis (21/12/2023). Pada acara yang mengambil tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' itu LaNyalla melanjutkan, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur. Oleh karenanya, sudah selayaknya orientasi pembangunan desa-desa di Kabupaten Nganjuk harus terintegrasi. Tujuannya agar dapat memastikan Kabupaten Nganjuk dalam hal menjaga predikat sentra penghasil bawang merah. Senator asal Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Pemkab Nganjuk yang membuat website yang menyajikan informasi lengkap mengenai bawang merah. Di dalamnya terdapat informasi mengenai kebutuhan para petani bawang merah yang meliputi penyedia sarana produksi, benih, pupuk dan lainnya. Termasuk juga informasi mengenai kelompok tani, informasi lahan, hingga produk olahan bawang merah yang siap dipasarkan. "Saya menilai langkah Pemkab Nganjuk membuat website yang memuat informasi aktual mengenai bawang merah secara lengkap merupakan langkah yang tepat," tutur LaNyalla. LaNyalla berharap para pemangku kebijakan harus memastikan orientasi kebijakan dalam penggunaan anggaran untuk memastikan belanja pembangunan, baik APBD maupun Dana Desa (DD), untuk mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif Nganjuk sebagai kabupaten penghasil holtikultura bawang merah terbesar di Jawa Timur. "Maka politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten, maupun pemerintahan desa juga harus berorientasi untuk memastikan, semua potensi tersebut bermuara kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat," ujar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, wajah provinsi adalah wajah kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil yakni desa. Oleh karenanya, pembangunan yang titik tekannya adalah kesejahteraan masyarakat, juga harus terintegrasi dari pusat hingga ke desa-desa. LaNyalla juga menawarkan Peta Jalan perbaikan sistem bernegara dan mengajak kepada seluruh elemen bangsa, termasuk kepala desa di Kabupaten Nganjuk untuk melahirkan konsensus bersama agar kembali kepada kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian diperbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegara seperti saat amandemen 1999-2002 silam. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Chaniago, Dandim 0810/Nganjuk Letkol Inf Andi Sasmito, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Alamsyah, Ketua KADIN Nganjuk Dimyati Rofi'i, Wakil Ketua DPRD Nganjuk yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Nganjuk Raditya Haria Yuangga, Pengusaha Thoriq Thalib Ishaq, ratusan kepala desa se-Kabupaten Nganjuk dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Kamis, 21 Desember 2023 14.56.00

Ketua DPD RI: Desa di Bojonegoro Harus Jadi Penopang Ketahanan...

BOJONEGORO, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melanjutkan kegiatan resesnya dengan bertemu ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Bojonegoro. Pada pertemuan yang mengambil tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' itu, LaNyalla mengingatkan agar desa melalui dana desa yang dimilikinya, sedapat mungkin diarahkan untuk mendukung Bojonegoro sebagai kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Minyak dan Gas Bumi (Migas). "Karena itu, saya katakan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa untuk keunggulan kompetitif dan komparatif Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Migas," kata LaNyalla di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro, Rabu (20/12/2023). Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, di berbagai kesempatan ia telah berulangkali menyampaikan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa. Sebagai sebuah wilayah, LaNyalla menyebut Bojonegoro memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah penghasil Tembakau Virginia yang disebut-sebut sebagai varian terbaik di dunia. Selain itu, Bojonegoro juga penghasil Tembakau Jawa, perkebunan jagung serta buah-buahan, pertambangan batu kapur dan lainnya. Kabupaten yang dikenal dengan makanan khas Ledre ini juga salah satu daerah penghasil Migas yang tergolong besar. Dari data tahun 2021, produksi minyak mentah di Bojonegoro mencapai 76 juta barrel, menyumbang lebih dari 200 ribu barrel lifting minyak Indonesia per hari. Oleh karena itu, LaNyalla menilai politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintahan desa, juga harus berorientasi untuk memastikan semua potensi tersebut bermuara kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat desa. "Sekaligus memastikan ancaman dan tantangan yang ada, terutama luapan sungai Bengawan Solo mendapat jalan keluar dan teratasi," saran LaNyalla. Di sisi lain, dalam konteks perwujudan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, LaNyalla mengungkapkan bahwa ia sedang menawarkan peta jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Caranya adalah dengan menerapkan kembali sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Peta jalan itu, LaNyalla melanjutkan, untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. "Maka, kita harus menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yakni Pancasila," tegas LaNyalla. Sebab, kata LaNyalla, falsafah bangsa itu telah diganti secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Sejak amandemen itu, bangsa ini justru mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. "Sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya," kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa, termasuk AKD Bojonegoro untuk membangun konsensus secara nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPD RI. Dalam sambutannya, Adriyanto memaparkan jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro sektor Migas pada tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -6,16 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi non-Migas pada tahun 2022 tumbuh 6,04 persen. “Sedangkan Dana Desa (DD) Kabupaten Bojonegoro pada tahun ini sebesar Rp407 miliar. Dengan Alokasi 12,5 persen dari Dana Perimbangan (DAU dan DBH) yang diterima daerah. Tetapi aspirasi dari para kepala desa agar angka ini dapat terus dinaikkan," kata Adriyanto. Di sisi lain, Adriyanto menjelaskan jika Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah dengan capaian Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia. Bahkan, pada tahun 2023 ini, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten bebas Desa Berkembang. "Tahun 2023 IDM Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 262 desa mandiri dan 157 desa kategori maju," terangnya. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Adriyanto memaparkan jika IPM Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 71,8, mengalami peningkatan sebesar 1,68 dari tahun 2022 yaitu sebesar 70,12. "Tentu hal ini tidak terlepas dari kerja keras para kepala desa yang berhasil menggunakan dana desa dengan baik," demikian Adriyanto. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, ratusan kepala desa dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Rabu, 20 Desember 2023 14.40.00

Dinilai Lecehkan Syariat Islam Demi Dukung Prabowo, Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengecam materi pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menggunakan analogi syariat Islam dalam sholat sebagai bahan candaan. Dikatakan LaNyalla, olok-olok atau candaan terhadap syariat dalam ibadah sholat sangat tidak pantas, dan melecehkan ibadah utama umat Islam. Menurut LaNyalla apa yang dilakukan Menteri Perdagangan RI itu adalah bentuk fanatisme buta yang melampaui batas, demi mendukung paslon dalam Pilpres. “Ini bukan saja offside, tapi sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat bawah. Apalagi kita selama ini sudah punya rambu-rambu terkait materi yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Komika saja, yang jelas niatnya melawak, dipidana, apalagi politisi,” tandas LaNyalla di sela reses di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu, (20/12/2023). LaNyalla mengaku mendapat banyak sekali aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat di grass root, dan dari sejumlah tokoh, yang mengecam apa yang dilakukan Zulkifli Hasan tersebut, setelah video rekaman pidatonya viral di media sosial. “Masyarakat di bawah dan sejumlah tokoh jadi geram melihat itu. Saya maklum, karena hal itu sudah masuk ke ranah yang sangat privat dalam ibadah Umat Islam. Apalagi perintah sholat itu satu-satunya perintah yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad dalam Isra’ Mi’raj. Ini ibadah yang paling utama,” tandasnya. Sebagai Ketua Partai, lanjut LaNyalla, seharusnya Zulkifli Hasan paham apa itu "istihza’a". Yang secara bahasa berarti "sukhriyah" atau melecehkan dengan mengolok-olok. Apalagi yang diolok-olok adalah ibadah salat yang merupakan wujud Habluminallah dalam ajaran Islam. “Mengolok-olok dengan sebutan buruk kepada seseorang atau kelompok saja dilarang di dalam AlQuran. Apalagi mengolok-olok ritual ibadah sholat, meskipun sebagai candaan,” imbuhnya. LaNyalla menganggap fenomena olok-olok dan cemooh atau candaan terhadap agama, terutama Islam di Indonesia yang belakangan ini semakin marak di media sosial, adalah dampak dari kemenangan faham materialisme atas idealisme dan spiritualisme. “Ini menurut saya dampak dari perubahan Konstitusi dan Sistem Bernegara di Indonesia, yang semakin liberal, individualistis dan penghambaan ekonomi kapitalistik. Karena memang kita sudah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi yang telah diubah total di tahun 1999 hingga 2002 itu,” tandasnya. Karena itu, ia berulang kali menyampaikan bahwa Pemilihan Presiden Langsung memang bukan budaya dan tradisi Indonesia. Tapi adopsi dari sistem barat yang individualis. Sehingga mengubah karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya bangsa yang guyub dan komunal. “Ini bisa kita lihat, dalam pemilihan ketua di organisasi apapun, termasuk partai, yang dilakukan melalui perwakilan. Bukan dipilih langsung oleh semua anggotanya secara langsung,” pungkasnya. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggambarkan bahwa saat ini ada kelompok masyarakat saat menjalankan salat tidak berani melafalkan 'Amin' begitu imam selesai membaca Surat Al Fatihah. Juga tidak menjulurkan satu telunjuk jari saat tasyahud, karena khawatir dikira mendukung paslon lain. “Ini karena saking cintanya kepada Pak Prabowo,” selorohnya di video tersebut, sembari memeragakan dengan menjulurkan dua jari. (*)

Humas Rabu, 20 Desember 2023 10.30.00

DPD RI SUKSES RAIH PERINGKAT PERTAMA PENGHARGAAN INFORMASI PUBLIK...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sukses meraih peringkat pertama penghargaan “menuju informatif” dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/12). Pada penganugerahan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir telah mewakili DPD RI dalam menerima anugerah yang disampaikan oleh Komisioner KIP, Handoko Agung Saputro dan disaksikan oleh berbagai pimpinan kementerian/lembaga. “DPD RI tentunya telah membuktikan komitmen tinggi menjalankan UU KIP 14/2008. Ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu,” ujar Lalu Niqman. Lalu Niqman juga meyakini, Monev yang digelar KIP setiap tahun ini mengalami tren kenaikan dan menunjukkan progress positif dari aparatur hingga berdampak pada kenaikan kinerja di DPD RI. "Alhamdulilah setiap tahun kami mengalami tren kenaikan," imbuhnya. Senada dengan itu, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma juga menyampaikan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik. “Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel, mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi dan inklusifitas akses informasi publik,” ujar Mahyu. Dengan perolehan nilai 88,09 tentunya DPD RI menduduki peringkat ke-1 dari 13 Kementerian/Lembaga yang memperoleh klasifikasi Menuju Informatif. Sebanyak total 369 Badan Publik mengikuti rangkaian Monev KIP 2023 yang terdiri atas tahapan Monitoring Portal Resmi dan Portal PPID Badan Publik, Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), serta Uji Presentasi di hadapan para komisioner Komisi Informasi Pusat dan praktisi pengelola informasi.(*)

Humas Rabu, 20 Desember 2023 10.25.00

Perjanjian Kinerja Ditandatangani, Setjen DPD RI Dituntut Capai Target 2024...

JAKARTA, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi bersama Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin memimpin penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI tahun 2024 di DPD RI, Selasa (19/12/2023). Adanya Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas Setjen DPD RI sebagai supporting system yang memberikan dukungan administrasi dan keahlian bagi DPD RI. "Perjanjian Kinerja dapat menjadi dasar bagi unit kerja untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk anggaran di dalamnya dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dan berdampak bagi kemajuan lembaga DPD RI, pemerintah, dan masyarakat," ucap Rahman Hadi di depan Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Setjen DPD RI. Perjanjian Kinerja, lanjut Rahman, juga dapat menjadi langkah awal bagi setiap pimpinan unit kerja untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang menggunakan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rahman berharap, dengan adanya komitmen dari pemberi dan penerima penugasan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dapat mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan secara akuntabel, transparan, dedikasi, dan integritas di lingkungan Setjen DPD RI. "Dan diharapkan melalui kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini dapat memberikan kontribusi bagi penambahan nilai akuntabilitas kinerja Setjen DPD RI pada pelaporan kinerja di tahun 2024 sehingga berdampak pada penilaian reformasi birokrasi Setjen DPD RI," imbuhnya. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir menjelaskan bahwa kegiatan penandatanganan tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Perpres No. 29/2014 dan PermenPAN-RB No. 53/2014. Dia menjelaskan, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawah kendalinya, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang memuat sasaran, indikator, target, dan anggaran yang akan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. "Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima kinerja, sehingga kinerjanya akan terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia," imbuh Lalu. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 tersebut akan dilaporkan ke Kementerian PAN-RB melalui aplikasi e-SAKIP Reviu dan diunggah ke website dpd.go.id, website rb.dpd.go.id, dan aplikasi e-kinerja Setjen DPD RI. "Kami berharap seluruh Biro/Pusat dan kantor daerah untuk mengunggah di masing-masing media sosialnya sebagai wujud keterbukaan informasi," ucapnya.(*)

Humas Selasa, 19 Desember 2023 10.22.00

Ketua DPD RI: Kalau Serius, PSSI Sasar Rumah Judi Online...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola Polri menyasar rumah judi online yang yang diduga menjadi sponsor klub sepakbola Tanah Air. Sebab, kata LaNyalla, perjudian, apapun bentuknya, selain dapat merusak masyarakat juga akan membuat pertandingan sepakbola berjalan tak fair. Padahal, fair play merupakan salah satu indikator penting dalam ranah persepakbolaan, tak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. "Saya meminta agar PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola serius menyasar rumah judi online yang menjadi sponsor atau mereka yang memang terlibat dalam pendanaan salah satu klub di Indonesia. Karena mereka ini merusak tatanan moral masyarakat dan merusak sepakbola Indonesia. PSSI harus terjun langsung dan turut andil menelusuri ini. Jangan muter di dalam rumah saja," tegas LaNyalla saat bincang santai dengan komunitas suporter bola yang tergabung di dalam LaNyalla Academia, Selasa (19/12/2023). Senator asal Jawa Timur itu menilai aksi mencegah rumah judi menjadi sponsor klub, akan menunjukkan bukti keseriusan negara dan PSSI dalam mewujudkan transformasi sepakbola Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Apalagi rumah-rumah judi yang servernya ditempatkan di negara tetangga itu menyedot uang warga Indonesia dalam jumlah fantastis. "Kalau PSSI hanya sibuk muter di dalam rumah sendiri, akibatnya kasus-kasus kecil dipaksakan jadi besar, seolah sudah membuat sepak bola bersih. Tapi rumah judi online yang merugikan warga negara dan merusak mental pemain dan klub terus jalan. Ini seharusnya yang menjadi fokus,” timpal mantan Ketua Umum PSSI itu. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di persepakbolaan Indonesia, LaNyalla tahu persis kesulitan dalam mengusut judi onilne di sepakbola Indonesia. Tetapi ia yakin bila dilakukan serius, PSSI bisa memutus hubungan rumah-rumah judi online tersebut dengan klub-klub di tanah air. "Seperti harapan masyarakat pecinta sepakbola Indonesia, saya juga memimpikan sepak bola yang bersih, permainan yang fair, yang muaranya tentu pada prestasi terbaik timnas,” imbuh mantan Ketua Badan Timnas PSSI itu.(*)

Humas Selasa, 19 Desember 2023 09.44.00

Belajar e-Parlemen, Dewan Nasional Namibia Kunjungi DPD RI...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menerima kunjungan benchmarking study dari Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha, di DPD RI, Selasa (19/12/2023). Kunjungan tersebut dilakukan Lukas Sinimbo untuk mempelajari kegiatan operasional dari lembaga legislatif di Indonesia, mulai dari sistem administrasi, penganggaran, ataupun pelayanan kegiatan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas wakil daerah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha menjelaskan bahwa negaranya menganut asas trias politika, di mana pemerintahan dijalankan dengan membagi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk cabang legislatif, terdiri dari dua lembaga yaitu Dewan Nasional dan Majelis Nasional. Menurut Lukas, sebagai negara yang baru merdeka di tahun 1990, menurutnya perlu dilakukan pembelajaran ke negara lain terkait pelaksanaan persidangan. "Kami juga ingin belajar tentang praktik-praktik ideal terkait kepemimpinan di persidangan dan staf administrasi. Kami perlu belajar dengan negara yang telah membangun sistem yang lama agar kami bisa membangun hubungan antara staf politisi dengan staf administrasi dengan baik," jelasnya. Selain itu, kedatangan ke DPD RI juga bertujuan untuk mempelajari cara-cara dalam membangun hubungan dan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dengan eksekutif yang bisa diterapkan di negaranya. Karena selama ini rekomendasi yang dirumuskan oleh lembaganya ketika melakukan pengawasan, tidak sepenuhnya dilakukan oleh lembaga eksekutif di negaranya. "Oleh karena itu, kami ingin belajar lebih jauh bagaimana membangun hubungan yang baik antara legislatif dengan eksekutif," ucapnya. Terkait dengan kunjungan tersebut, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya, DPD RI dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang merupakan pegawai negeri profesional yang memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Sekretariat Jenderal ini bertugas untuk memberikan dukungan administratif, operasional, keahlian, dan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi," jelas Darmansyah yang didampingi oleh Deputi Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI Sanherif S Hutagaol, dan beberapa pejabat di lingkungan Setjen DPD RI. Senator dari Bangka Belitung ini juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan persidangan, DPD RI telah melaksanakan strategi e-parlemen. E-parlemen tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, dan standar pada inti proses tata kelola parlemen dan serta mendorong kolaborasi, inklusivitas, partisipasi dan keterbukaan Parlemen kepada masyarakat. "Strategi e-parlemen DPD RI saat ini adalah membangun satu ekosistem aplikasi yang meliputi database keanggotaan, portal dan dasboard DPD RI, mapping kegiatan DPD RI, informasi persidangan DPD RI, dan digital signage yang memberikan kemudahan akses informasi mengenai kinerja DPD RI ke masyarakat," ucap Darmansyah. Dalam kesempatan tersebut, Darmansyah juga berharap dapat terjadi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Namibia. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat pada negara-negara besar saja, tetapi telah berkembang ke berbagai wilayah, termasuk ke negara-negara di benua Afrika. Sehingga dengan adanya kerja sama tersebut, dapat memberikan manfaat perekonomian bagi kedua negara. "Kami juga berharap akan terjadi penguatan kerja sama antar parlemen untuk mendorong dialog dan kerja sama antar lembaga senat atau kamar kedua secara bilateral dan multilateral, dalam rangka berbagi pengetahuan dan praktek terbaik dalam penyelenggaraan bikameralisme sesuai dengan konteks politik masing-masing negara," harap Darmansyah Husein. Penawaran penguatan kerja sama bilateral tersebut pun disambut baik oleh Lukas. Menurutnya kunjungan-kunjungan dari negaranya, seperti Presiden Namibia beberapa waktu lalu dan kini Dewan Nasional Namibia, dapat membuat pintu kerja sama antar kedua negara. "Kunjungan ini akan kami tindaklanjuti, apalagi presiden dan menteri telah berkunjung ke Indonesia. Dengan demikian, masyarakat kita percaya karena telah saling berkunjung, dan ini akan menjadi pintu kerja sama bagi masyarakat kita," ucap Lukas.(*)

Humas Senin, 18 Desember 2023 08.12.00

Di Hadapan AKD Probolinggo, Ketua DPD RI Ingatkan Lima Prioritas...

PROBOLINGGO, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu dengan ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat melakukan kegiatan reses, Jumat (15/12/2023). Pada kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Rumah Dinas Bupati Probolinggo itu, LaNyalla mengingatkan lima prioritas yang harus dilakukan kepala desa agar desa yang mereka pimpin menjadi mandiri. "Lima prioritas itu adalah pengembangan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa," papar LaNyalla, pada kegiatan yang mengambil tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" itu. Menurut LaNyalla, dengan segala macam potensi yang dimilikinya, memang sudah seharusnya desa itu mandiri. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dimaksudkan agar desa mampu bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi. Dalam konteks itu, Senator asal Jawa Timur itu menyebut yang utama adalah orientasi dari para pemangku kebijakan desa, baik kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh stakeholder lainnya. "Tentu orientasinya adalah mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi," terang LaNyalla. Potensi desa, kata LaNyalla, harus ditentukan dengan baik dan benar, berdasarkan keunggulan yang dimiliki. Sebab, antara satu dengan desa yang lain memiliki keunggulan potensi berbeda. Dalam menentukan, LaNyalla menilai harus lahir dari stakeholder desa, bukan ditentukan oleh struktur yang lebih tinggi. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden sekalipun. Tidak boleh top down, tapi harus bottom up," tegas LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla menyebut lembaganya secara khusus juga mendorong optimalisasi BUMDes. Sebab, keberadaan BUMDes telah diatur dalam peraturan pemerintah dan sudah efektif berlaku. "Bagi kami di DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. Sebab, BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka," terangnya. Ada banyak peran, fungsi dan keuntungan adanya BUMDes. LaNyalla menyontohkan jika saja BUMDes memegang satu proses produksi yang bisa dikelolanya, maka hal itu lebih baik daripada dikelola oleh individual orang per orang. Karena BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah Pendapatan Desa. "BUMDes juga bisa memotong permainan para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Karena selama ini petani dengan lahan kecil atau peternak kecil, hanya memiliki akses pasar melalui para tengkulak," ujar LaNyalla. Apalagi jika BUMDes bisa mengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke pasar, pasti tengkulak tidak mampu memainkan harga dan petani kecil mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak. "Apabila BUMDes menjadi besar, tentu BUMDes berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud. Inilah yang harus menjadi fokus kerja masa depan para kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada di desa," ingat LaNyalla. Menurut LaNyalla, apa yang dipaparkannya berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LaNyalla menegaskan bahwa ia tengah menawarkan Peta Jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Caranya, kata dia, bangsa dan negara ini harus kembali menerapkan sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Ini adalah Peta Jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Yaitu dengan cara menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila," tegas LaNyalla. Sebab, azas dan sistem bernegara telah diubah melalui amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002. Sejak saat itu, bangsa ini mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. "Hasilnya, sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk konsesi lahan atau izin pertambangan," urai LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa ini, termasuk kepala desa, untuk melahirkan konsensus bersama, agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Caranya, kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. "Sehingga kita akan kembali kepada mazhab ekonomi kesejahteraan, yaitu konsep ekonomi usaha bersama dengan azas kekeluargaan dan pemerataan. Karena rakyat, terutama mereka yang berada di desa-desa, harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya," demikian LaNyalla. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI memberikan apresiasi kepada kabupaten dan desa-desa di Kabupaten Probolinggo, atas prestasi yang sudah diraih, baik di tingkat regional maupun nasional. Termasuk yang paling baru adalah keberhasilan Kabupaten Probolinggo menyabet penghargaan Pembangunan Ekosistem Literasi. Karena penghargaan tersebut identik dengan pembangunan sumber daya manusia melalui kualitas pendidikan. Hadir pada kesempatan itu Pj Sekda Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Ketua KADIN Kabupaten Probolinggo Gede Vandana Wijaya atau Ivan GSL dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Probolinggo.(*)

Humas Jumat, 15 Desember 2023 15.47.00

Di Tahun Politik, Ketua DPD RI Berjuang Kalahkan Nilai-nilai Barat...

JAKARTA, dpd.go.id - Di tahun politik ini, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan tidak punya agenda politik untuk memenangkan pasangan calon presiden satu pun. Agenda besar dirinya adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002. "Saya tidak punya agenda politik untuk memenangkan pasangan calon presiden. Selain saya tidak mau, sebagai anggota DPD RI sudah jelas dalam Undang-undang, kami tidak boleh partisan," kata LaNyalla dalam sambutan virtual pada Musyawarah Pimpinan Nasional 2023 Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) yang dilaksanakan di Makassar, Sabtu, (16/12/2023). Lanjut dia, yang diperjuangkan saat ini adalah memenangkan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada azas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam. Karena, lanjut dia, Indonesia telah memiliki sistem tersendiri, yang paling sesuai dengan watak asli dan kemajemukan bangsa Indonesia. Tetapi sistem itu dibuang, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru. "Padahal, seharusnya yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan mengganti sistem bernegara. Karena para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala barat maupun timur. Yang semuanya tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai negara majemuk dan kepulauan ini," paparnya. Dijelaskan oleh Senator asal Jawa Timur itu, bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yaitu adanya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan. "Anggota MPR berasal dari anggota DPR yang dipilih secara langsung dan utusan-utusan lain, yaitu Utusan Golongan-Golongan dan Utusan Daerah yang harus diutus dari bawah," tukas dia.   Anggota DPR, anggota Utusan Golongan dan anggota Utusan Daerah itulah menjadi penjelmaan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mereka ini yang akan bermusyawarah di MPR RI, untuk merumuskan Haluan Negara, sebagai bentuk kehendak politik rakyat. "Lalu mereka inilah yang memilih Presiden di MPR untuk menjalankan Haluan Negara tersebut. Sehingga Presiden adalah Mandataris dari Penjelmaan Rakyat tersebut. Artinya Presiden adalah petugas rakyat. Yang kemudian dievaluasi di akhir masa jabatannya," kata pria asli Bugis yang besar di Jawa Timur itu. Sistem itulah yang menurut LaNyalla harus disempurnakan dan perkuat. Sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. Sehingga bangsa Indonesia kembali dengan jati dirinya. "Pemilihan Presiden langsung hanya mengakibatkan polarisasi di masyarakat. Dan hal itu sangat tidak produktif, serta menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika," katanya.   Pemilihan Presiden secara langsung juga telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang dijalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa di-fabrikasi. Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka dan disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita palsu yang dibentuk sedemikian rupa. Pilpres langsung juga sangat rawan terjadi kecurangan yang massif dalam pelaksanaannya. Sebab tidak satupun calon presiden yang bisa memiliki bukti formulir C-1 dari 800 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia. Kata LaNyalla, hal itulah yang seharusnya menjadi refleksi. Bagaimana mungkin bangsa yang berketuhanan ini dapat melakukan apa saja, termasuk kecurangan dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dan kekuasaan? "Inilah yang saya katakan, bahwa saya berniat dan berjuang, untuk mengembalikan kemenangan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada azas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam," tegasnya Dia berharap para mahasiswa yang tergabung di dalam Lingkar Dakwah Mahasiswa Islam memiliki kesadaran kolektif, untuk bertaubat dengan sistem liberal barat yang dipaksakan diterapkan di Indonesia. Yang ternyata memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. "Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara Liberal. Hal itu hanya menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," tukas dia.(*)

Humas Sabtu, 16 Desember 2023 15.44.00

Sultan Sayangkan Panelis Debat Pilpres Tidak Mempersoalkan Periodesasi Jabatan Maksimal...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin turut mengomentari proses debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa 12 Desember lalu. Menurutnya, masyarakat tidak mendapatkan banyak gambaran yang terang terkait topik demokrasi, terutama peran dan fungsi partai politik dari ketiga capres. "Saya kira para Panelis Debat Pilpres cukup baik mengeksplor realitas demokrasi dan politik nasional secara umum. Namun para panelis belum secara detail dan kritis mempersoalkan jabatan ketua umum partai politik yang tidak dibatasi oleh undang-undang partai politik saat ini", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (17/12). Keberadaan Partai politik saat ini, kata mantan aktivis KNPI itu, perlu dilakukan pembaharuan, agar mampu berkontribusi pada pembangunan demokrasi Indonesia. Karena dalam kelembagaan dan pola kaderisasi parpol cenderung tidak demokratis. "Hal ini terlihat dari jabatan ketua umum partai politik yang sepertinya berlaku seumur hidup. Padahal partai politik diberikan tugas oleh konstitusi sebagai institusi publik yang bertanggung jawab untuk mencetak calon pemimpin nasional", tegasnya. Tapi kelembagaan partai, sambungnya, justru lebih banyak diatur oleh Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Partai. Akibatnya persoalan paling krusial seperti masa jabatan maksimal ketua umum partai tidak mampu dikendalikan oleh undang-undang. "Partai politik bukan organisasi dagang atau perusahaan keluarga yang secara tirani dimiliki dan dikuasai oleh satu atau sekelompok orang. Jadi sangat disayangkan isu partai politik yang menghambat proses demokrasi dan keadilan politik ini justru absen dalam proses debat kemarin", tutupnya.(*)

Humas Minggu, 17 Desember 2023 15.41.00

Kunjungi Ponpes di Pasuruan, LaNyalla Didoakan Kiai Sukses Perjuangkan Kembali...

PASURUAN, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkeliling pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Ada dua pondok pesantren yang dikunjunginya, yakni Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani dan Pondok Pesantren Sidogiri. Di kedua pondok pesantren tersebut, LaNyalla mendapat dukungan sekaligus doa dari para kiai agar perjuangan mengembalikan UUD 1945 naskah asli membuahkan hasil. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, KH Yazid Bustomi mengapresiasi kehadiran Ketua DPD RI ke pondok pesantrennya. "Sejak dulu beliau memang rajin mengunjungi pondok-pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani. Beliau selalu meminta pertimbangan tentang apapun yang sedang diperjuangkan," kata kiai yang karib disapa Gus Yazid itu di pondoknya, Minggu (17/12/2023). Gus Yazid mendukung perjuangan LaNyalla mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Ia pun mendoakan agar perjuangan Senator asal Jawa Timur itu berhasil, sehingga sistem bernegara dan sistem ekonomi bangsa kembali sejalan dengan falsafah bangsa, yakni Pancasila. Usai dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, Ketua DPD RI melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren Sidogiri. Ketua DPD RI diterima oleh pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, KH Nur Hasan Ghozi dan Ustaz Hamid. Ketua DPD RI kembali mendapatkan dukungan doa agar perjuangannya membuahkan hasil. KH Nur Hasan Ghozi menegaskan jika ia mengawal penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli. "Melalui stakeholder dan elemen yang ada, baik itu jaringan pondok pesantren maupun ormas, kami mengawal dan mendukung penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli," kata kiai yang karib disapa Gus Nur ini. Bukan tanpa alasan Gus Nur mendukung gerakan Ketua DPD RI. Sebab, katanya, satu-satunya solusi bangsa adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Kalau tidak begitu, maka segala sesuatunya akan dikalkulasi secara politis, bukan secara kebangsaan," ujar Gus Nur. Ketua DPD RI bersyukur perjuangannya mendapat dukungan luas dari stakeholder bangsa, termasuk pondok-pondok pesantren. Menurut LaNyalla, tak hanya di Pasuruan dan Jawa Timur saja, berdasarkan kunjungannya ke lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia, ia selalu diberikan mandat untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa melalui jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Apa yang sedang saya perjuangkan ini bukan keinginan saya pribadi. Tetapi ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang menginginkan agar bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla. Sistem tersebut yakni Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, yang telah diganti total melalui amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002 silam. Hasilnya, sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. "Sedangkan sistem bernegara kita tak lagi sejalan dengan Sila Keempat Pancasila, yang mengedepankan musyawarah mufakat. Bangsa ini justru mempraktikkan Demokrasi Liberal ala Barat. Salah satu produknya adalah Pilpres Langsung yang terbukti menimbulkan banyak masalah, salah satunya polarisasi rakyat," ujar LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa ini untuk melahirkan konsensus bersama, agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Caranya, kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum," demikian LaNyalla. Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Rafi Aydrus dan sejumlah aktivis yayasan LaNyalla Academia.(*)

Humas Minggu, 17 Desember 2023 15.35.00

Buka National Coaching Clinic Wasit, Juri dan Pelatih, LaNyalla Ingatkan...

BANYUWANGI, dpd.go.id - Saat berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kegiatan resesnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan membuka kegiatan National Coaching Clinic Wasit, Juri dan Pelatih Pencak Silat 2023. Pada kegiatan yang mengambil tema 'Bangkitkan Mental Atlet Demi Prestasi Dunia' itu, LaNyalla mengingatkan agar stakeholder di olahraga seni beladiri pencak silat agar selalu memegang teguh empat aspek nilai luhur pencak silat. "Empat aspek nilai luhur pencak silat itu adalah aspek spiritual, seni gerak, beladiri dan olahraga. Saya meminta agar empat aspek nilai luhur ini dipegang teguh, baik oleh wasit, juri, pelatih dan atlet itu sendiri," kata LaNyalla saat membuka acara yang diselenggarakan IPSI Kabupaten Banyuwangi dan Blambangan National Championship di Aula Kantor Kecamatan Giri Banyuwangi, Rabu (13/12/2023). Pada kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi pencak silat yang mampu menorehkan banyak prestasi di kancah internasional. Yang terbaru, kata LaNyalla, pencak silat Indonesia berhasil meraih juara umum di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Tak tanggung-tanggung, olahraga asli Indonesia itu meraih 9 medali emas, 6 perak dan 1 perunggu. "Pencapaian itu tentu membanggakan, tak hanya bagi mereka yang terlibat dalam cabang olahraga pencak silat saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Yang juga membanggakan adalah, capaian medali tersebut melampaui dari target yang dicanangkan," ujar LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai peningkatan kapasitas teknikal kepada mereka yang terlibat di dalam pembinaan atlet pencak silat Indonesia harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Salah satunya adalah melalui pelatihan atau coaching clinic untuk juri, wasit dan pelatih, yang hari ini diselenggarakan oleh IPSI Kabupaten Banyuwangi bersama Blambangan National Championship. "Saya berharap coaching clinic hari ini mampu menghasilkan juri, wasit dan pelatih pencak silat yang profesional, andal dan menjunjung tinggi sportivitas," harap LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu Ketua Harian IPSI Kabupaten Banyuwangi Janoto, Wakil Ketua II IPSI Banyuwangi Sugi Hariyono, Sekretaris Umum IPSI Banyuwangi Hidayaturrahman, Presiden Blambangan National Championship Yuwono Darpito, Ketua Panitia Acara Winarno, serta puluhan juri, wasit dan pelatih pencak silat.(*)

Humas Rabu, 13 Desember 2023 16.07.00

Sampaikan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove Di Forum COP28, Sultan Puji Komunitas...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong para pemimpin dunia melakukan kolaborasi dalam program konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup di Paviliun Indonesia pada COP28 Dubai pada Rabu (06/12). "Agenda pengendalian terhadap kenaikan suhu bumi menjadi tanggung jawab bersama yang urgen. Salah satunya dengan melakukan inovasi rehabilitasi kawasan hutan dan lahan yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia selama ini", ujar Sultan. Menurutnya, saat ini Indonesia cukup intensif mengembangkan program rehabilitasi hutan mangrove yang merupakan kawasan hutan mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 24 persen dari total luas mangrove dunia, yaitu 3,36 juta hektar. Diperkirakan terdapat 3,14 miliar ton karbon biru yang tersimpan di hutan bakau, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya Bangsa Indonesia berkontribusi pada dunia untuk mengurangi gas rumah kaca sesuai komitmen kuat Indonesia yang tercantum dalam untuk NDC. 'Dunia berutang terima kasih terhadap jutaan hektar mangrove Indonesia yang aktif menyerap polusi karbon dunia. Meskipun, kekayaan biodiversitas pesisir tersebut belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah Indonesia", ujarnya. Inilah waktunya, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, bagi kita semua untuk menunjukkan keseriusan dalam pengendalian terhadap krisis iklim. Dunia perlu berkolaborasi memulihkan kembali kerusakan ekosistem yang kita ciptakan sendiri. "Sehingga Kami menaruh kebanggaan terhadap para milenial anak muda komunitas LATUN, yakni komunitas lestari alam laut untuk negeri yang terus berjuang merehabilitasi hutan mangrove di pesisir provinsi Bengkulu. Latun menjadi salah satu contoh bagaimana anak muda sebagai pewaris masa depan dunia merawat kelestarian ekologi", ungkap mantan aktivis KNPI itu. "Karena kolaborasi merupakan simpul kekuatan utama dalam proses rehabilitasi dan konservasi biodiversity. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi", tutupnya.(*)

Humas Jumat, 08 Desember 2023 15.30.00

Ketua DPD RI Pertemukan Konjen Jeddah dan Kantor Urusan Haji,...

JEDDAH, dpd.go.id - Banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPD RI atas penyelenggaraan ibadah Haji 2023 lalu, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bergerak cepat untuk melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy. LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang. “Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla. Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. “Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya. Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja. Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI. Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya. Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50. “Menyangkut over kapasitas jamaah di tenda Mina memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jamaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jamaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah,” tukasnya. Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin. Terkait regulasi baru dari Kementerian Haji Saudi tentang pemilihan lokasi tenda di Mina dan Arafah, diungkap Nasrullah bahwa Indonesia masih mempertimbangkan dengan cermat. Mengingat lokasi yang lebih mendekat ke Jamarat, mobilisasi jamaah diatur melalui kereta api. “Akan lebih sulit mobilitas melalui kereta api, mengingat jamaah haji Indonesia jumlahnya mencapai 241 ribu di tahun 2024 nanti,” imbuhnya. Nasrullah meyakinkan Ketua DPD RI, bahwa pelaksanaan Haji 2024 akan lebih baik. Karena semua kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kemenag RI mendasarkan kepada aturan yang diperketat dan pagu anggaran yang lebih tinggi, serta persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Termasuk jarak pemondokan jamaah di Makkah yang paling jauh hanya boleh di kisaran 4 kilometer. “Selain penyediaan shuttle bus khusus Indonesia, kami juga memastikan tidak ada lagi lokasi pemondokan yang jauh, atau jalanan yang sulit diakses. Kalau jaman dulu ada lokasi di Bakhutmah, yang jalannya naik turun dan berbukit, atau Kuday yang terlalu jauh, sekarang sudah dihapus dari peta ploting lokasi pemondokan Jamaah Haji Indonesia,” ungkapnya. Kemenag RI telah menentukan lokasi, masing-masing di Jarwal, Mahbas Jin, Raudha dan yang terdekat di Misfalah, sekitar 800 meter dari Masjidil Haram. Sedangkan yang terjauh di Syisyah, sekitar 4,3 kilometer dari Masjidil Haram. “Semua pemondokan itu minimal setara dengan hotel Bintang 3, atau 4,” tambah Nasrullah. Terkait penambahan Kuota 20 ribu Jamaah dari Kerajaan Saudi, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Haji mengaku siap. Karena pemberian Kuota tambahan tersebut tidak mendadak seperti yang terjadi di musim Haji tahun 2023. “Terakhir yang dapat kami sampaikan, terhadap Jamaah Haji Lansia, kami di Indonesia mengubah kebijakan melalui pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu, baru pelunasan. Kalau sebelumnya, setelah lunas baru pemeriksaan Kesehatan, sekarang kita balik. Sehingga calon jamaah yang diketahui memiliki penyakit komorbid yang berat, akan terdeteksi di awal, sebelum melunasi biaya haji,” pungkasnya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI. Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meninjau langsung aktivitas peningkatan layanan di Arafah dan Mina. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan ke lokasi secara non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas yang dijanjikan Kementerian Haji Saudi. (*)

Humas Jumat, 08 Desember 2023 15.27.00

Jumlah Petani Menyusut, Sultan Minta Pemerintah Berikan Insentif Modal Usaha...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk serius memperhatikan persoalan regenerasi Petani Indonesia saat ini. Hal ini disampaikan Sultan menyusul semakin menyusutnya jumlah petani di tanah air. "Pertanian merupakan investasi dengan hasil paling nyata dan menentukan bagi sebuah negara berkembang agraris. Dan petani sebagai pelaku usaha pertanian menjadi modal yang harus dipertahankan kualitas dan jumlahnya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (09/12). Meskipun, kata Sultan, tengah terjadi introduksi teknologi pertanian dalam skala yang besar. Posisi petani masih menjadi kontributor utama ekonomi pertanian dan industri pangan nasional. "Penurunan jumlah pelaku usaha pertanian tentu memiliki banyak faktor dan motifnya. Tapi yang paling menentukan menurut kami adalah tentang ketersediaan insentif modal, teknologi dan pasar yang tidak terintegrasi", ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Terutama, sambungnya, terkait modal usaha dan harga input agribisnis yang dinilai cukup besar sangat memberatkan petani. Sementara akses petani ke lembaga keuangan kita sangat kecil. "Pemerintah sudah menggelontorkan ratusan Triliun dana kredit usaha Rakyat (KUR). Namun itu tidak cukup signifikan menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian", tegasnya. Oleh karenanya, kata Sultan, kami mendorong Pemerintah untuk meningkatkan insentif fiskal ke sektor pertanian. Termasuk memberikan insentif modal dan teknologi pertanian kepada para milenial yang memiliki minat di sektor pertanian. "Persoalannya bahkan anak muda lulusan SMK dan politeknik pertanian tidak bersemangat untuk bertani. Akibat terjadi keterbatasan modal dan teknologi yang berujung pada ancaman krisis petani di Indonesia", tutupnya. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada Senin (5/12/2023). Salah satu hasil sensus menunjukkan, adanya penurunan jumlah petani dari 31,71 juta unit usaha pertanian tahun 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau terjadi penurunan 2,3 juta petani dalam 10 tahun terakhir.(*)

Humas Sabtu, 09 Desember 2023 15.23.00

Hari Anti Korupsi: Ketua DPD RI Ingatkan PUPR Potensi Korupsi...

SURABAYA. dpd.go.id - Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berada di bawah koordinasi Kementerian PUPR berpotensi menjadi ladang korupsi dengan pola penyuapan dari pengusaha ke otoritas. Mengingat lamanya proses pengurusan PBG dan SLF tersebut. Demikian diingatkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember.  Seperti diketahui, PBG adalah dasar hukum yang memungkinkan pemilik bangunan memulai konstruksi. Sedangkan SLF menyatakan bangunan tersebut aman untuk digunakan. Keduanya berfungsi untuk memastikan investasi bangunan yang aman dan legal.  “PGB dan SLF ini menyasar semua bangunan. Tidak hanya Gedung bertingkat. Tetapi juga Gudang dan perumahan. Persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha adalah lamanya waktu pengurusan PBG dan SLF, membuat pelaku usaha menunjuk konsultan untuk mengurus, dimana biayanya akan menjadi sangat mahal. Dan ada potensi penyuapan agar dipercepat,” tandas LaNyalla, Sabtu (9/12/2023).  Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu juga mengungkap, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyoroti persoalan lamanya waktu dan bervariasinya biaya konsultan pengurusan PBG dan SLF, sehingga diduga berpotensi terjadi tipikor penyuapan.  “PGB dan SLF ini menjadi lama karena harus melibatkan Tim Profesi Ahli (TPA) yang jumlahnya sedikit di Indonesia. Bahkan ada beberapa provinsi yang tidak memiliki TPA, karena organisasinya saja tidak ada. Tidak semua provinsi memiliki Perhimpunan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) yang eksisting,” ungkapnya.  Karenanya, lanjut LaNyalla, perlu perhatian serius dari Kementerian PUPR. Jangan sampai di tengah upaya pemerintah meningkatkan peringkat EoDB (Easy of Doing Business) justru jadi tergerus karena persoalan ini.    “Mungkin perlu segera diputuskan, metode untuk mempercepat pengurusan PBG dan SLF ini. Sekaligus kepastian biaya yang terjangkau. Yang disesuaikan dengan iklim dunia usaha yang baru saja recovery pasca Pandemi. Juga sistem IT yang lebih terintegrasi dan memudahkan. Sehingga para pelaku usaha tidak harus membayar konsultan,” tukas LaNyalla. Ia pun juga berharap PUPR sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang PBG dan SLF segera menentukan keseragaman dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Sekaligus keseragaman biaya, atau mengacu kepada indek ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota.  “Saya hanya berharap, jangan peraturan yang menyulitkan dan lama prosesnya, justru menjadi ladang tindak pidana penyuapan dan kemahalan biaya berusaha bagi para pelaku dunia usaha yang belum sepenuhnya bangkit pasca Pandemi. Selain merugikan, juga melemahkan skor kemudahan investasi di Indonesia,” pungkas Senator asal Jawa Timur ini.(*)

Humas Sabtu, 09 Desember 2023 16.03.00

Bustami Dorong Penetapan RUU Desa Sebelum Pemilu...

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPD RI Dapil Lampung, Dr. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., mendorong DPR RI segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan secara pribadi, Bustami yang juga unsur Pimpinan Komite II DPD RI dan Ketua Dewan Pakar DPP APDESI periode 2021-2026 ini mendukung apa yang menjadi aspirasi dari para kepala desa seluruh Indonesia. Empat di antaranya, sebut Bustami, itu sebagaimana terakomodir pada 19 poin RUU hasil revisi dan Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Badan Legislasi DPR RI. Pertama, terkait kenaikan gaji dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Kedua, terkait tunjangan purna tugas kepala desa dan BPD; Ketiga, terkait masa jabatan kepala desa. Keempat, terkait dana desa. ”Oleh karena itu, kami dari DPD RI mendesak agar proses penetapan RUU jadi undang-undang ini diupayakan sebelum Pemilu 2024 mendatang agar semua punya kepastian. Karena, perjuangan (revisi UU) ini kan bukan sehari dua hari. Dan, DPD RI sebagai representatif daerah memang tugasnya harus mengawal agar penetapan revisi UU ini dapat terlaksana dalam satu atau dua bulan jelang Pemilu 2024,” tegasnya, Senin (4/12). Kenapa? Bustami yang juga A’wan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung ini menjelaskan krusialnya perubahan UU tersebut. Seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa, menurutnya ini menyangkut efisiensi biaya pemilu. ”Kemudian yang namanya memimpin, karena kan saya ini pernah jadi bupati (Waykanan periode 2010-2015, red) waktu satu periode lima tahun itu terlalu singkat. Baru dua tahun kita mengenal wilayah dan baru kita berproses, sudah mau pemilu lagi. Itu juga yang terjadi pada kepala desa yang periode masa jabatannya hanya enam tahun,” tegasnya. Demikian halnya membangun desa hanya dengan dana Rp1 miliar atau Rp2 miliar, menurutnya sangat jauh dari kebutuhan. ”Karena infrastruktur daerah itulah yang mengangkat perekonomian rakyatnya. Sehingga dengan jalan usaha tani yang bagus, infrastruktur jalannya bagus, irigasinya bagus, maka harga-harga hasil produksi pertaniannya pun tidak akan mahal. Sekarang ini kan harga-harga kebutuhan produksi pertanian itu mahalnya di ongkos karena jalan yang rusak dan sebagainya,” tandas Bustami yang juga Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Lampung ini. Lebih jauh, anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila MPW Pemuda Pancasila Lampung juga Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ini mengatakan bahwa DPR telah membentuk Panja untuk mulai menyusun draf revisi RUU Desa dengan menggelar rapat pertamanya pada 19 Juni 2023. Kemudian hasil revisi finalnya ada 19 poin penting dalam perubahan yang diusulkan DPR dalam RUU Desa tersebut sebagaimana laporan Ketua Panja DRS. M. Nurdin, M.M. kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI pada 3 Juli 2023 lalu. Ke-19 poin tersebut, antara lain: 1) Penyisipan 2 (dua) pasal diantara Pasal 5 dan Pasal 6 yakni Pasal 5A tentang pengaturan hak Desa atas dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi dan Pasal 5B tentang pengembangan/pemanfaatan kawasan suaka oleh Desa; 2) Perbaikan rumusan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h tentang ”dana operasional”.; 3) Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan. 4) Pasal 26 ayat (4) tentang kewajiban Kepala Desa untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. 5) Pasal 27 perubahan rumusan substansi tentang kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. 6) Pasal 33 menambah substansi syarat calon Kepala Desa yakni tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan. 7) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon Kepala Desa. 8) Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 9) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yakni Pasal 50A tentang hak Perangkat Desa. 10) Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 11) Pasal 62 tentang penambahan hak Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 12) Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana Desa 20% (dua puluh perseratus) dari dana transfer daerah. 13) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal 72A tentang pengelolaan dana Desa untuk peningkatan kualitas masyarakat Desa. 14) Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. 15) Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun. 16) Penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 87 dan Pasal 88 yakni Pasal 87A tentang BUMDes yang dikelola secara profesional dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Koperasi untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. 17) Pasal 118 tentang aturan peralihan bagi: a. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini. b. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi. c. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini. d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. e. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. Penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 120 dan Pasal 121 yakni Pasal 120A tentang ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan (post legislative scrutiny), yaitu 3 tahun setelah pengundangannya, Pemerintah melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada DPR RI. 19) Perbaikan rumusan teknis redaksi Pasal 2, Pasal 4, Pasal 50, Pasal 67, Pasal 78, dan Pasal 86.(*)

Humas Selasa, 05 Desember 2023 13.11.00

Intip Kesiapan Tuan Rumah, Ketua DPD RI Apresiasi Kerajaan Saudi...

ARAFAH, dpd.go.id - Komitmen Kerajaan Saudi Arabia untuk meningkatkan layanan kepada jamaah Haji di Arafah dan Mina (Armina) mendapat perhatian dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan, LaNyalla mengintip secara langsung perbaikan di lapangan yang mulai dijalankan saat ini. Dalam peninjauan non protokoler tersebut, Ketua DPD RI melihat secara langsung beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan sejumlah kontraktor di lokasi wukuf di Arafah dan tenda-tenda di Mina, Minggu (3/12/2023) siang waktu setempat. “Saya memberikan apresiasi kepada Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji KSA yang komit melakukan apa yang sudah disampaikan kepada dunia, khususnya kepada Indonesia, bahwa mereka terus melakukan peningkatan layanan, terutama di Armina,” kata LaNyalla. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan lokasi non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas di maksud. “Baru setelah itu, saya akan bertemu dengan pajabat Kantor Urusan Haji dan Konjen di KJRI kita. Jadi sengaja saya balik metodenya. Lapangan dulu, lihat langsung, baru ke otoritas,” ungkapnya. Seperti diketahui, Kerajaan Saudi Arabia memang meningkatkan 4 layanan dasar di Armina. Pertama, penambahan jumlah toilet, kedua menggunakan alas lantai pasir halus di tenda Wukuf, ketiga stabilisasi kelistrikan dan lantai keramik di Mina. Selain itu, kebijakan Kementerian Haji KSA juga meniadakan zona negara dan benua di lokasi Armina. Sehingga tidak ada lagi lokasi khusus untuk negara tertentu di Arafah dan Mina. Tetapi ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap. “Karena menggunakan sistem first come first, maka mulai sekarang Indonesia harus mulai mengincar dan melakukan plot lokasi. Sehingga begitu nanti dibuka pandaftaran, kita sudah punya target lokasi incaran, baik di Arafah maupun Mina,” pungkas LaNyalla. Usai meninjau Armina, Ketua DPD RI dijadwalkan bertemu Konjen RI Yusron B. Ambary di KJRI Jeddah dan pejabat Kantor Urusan Haji, sebelum bertolak ke Indonesia. Dalam kunjungan kali ini, LaNyalla hanya ditemani beberapa staf, dan tidak bersama anggota DPD RI.(*)

Humas Senin, 04 Desember 2023 11.18.00

Doni Munardo Meninggal Dunia, Sultan: Beliau Panglima Perang Melawan Covid-19...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku merasa kehilangan dan duka mendalam atas meninggalnya Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Sultan mengaku mengenal dekat mantan Danjen kopassus itu sebagai sosok yang bersahaja, tenang dan pengabdi yang pekerja keras. Semua kita bersaksi beliau pernah menjadi panglima perang melawan pandemi Covid-19 yang militan. "Kita patut bersyukur bahwa bangsa ini pernah dianugerahi seorang patriot dengan reputasi pengabdian yang tulus. Pak Doni Munardo bekerja senyap untuk mewujudkan capaian besar yang menjadi tanggung jawabnya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (04/12). Di komunitas Melayu, kata Sultan, Jenderal Doni Munardo merupakan panutan yang sangat dihormati. Beliau selalu memberikan perhatian yang serius pada etika bisnis dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. "Semoga perjuangan dan pengabdian beliau kepada bangsa ini tercatat sebagai amal ibadah dan amal jariyah oleh Allah Tuhan yang Maha kuasa", tutupnya. Doni Monardo yang juga mantan Danjen Kopassus meninggal dunia pada Minggu (3/12) pukul 17.35 WIB. Doni Monardo meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Doni Monardo akan dimakamkan hari ini, Senin 4 Desember 2023 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. "Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad, 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB," tulis Tenaga Ahli BNPB 2019-2023 Egy Massadiah lewat pesan singkat, Minggu (3/12).(*)

Humas Senin, 04 Desember 2023 11.11.00

NONO SAMPONO AJAK TINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL MELALUI SENAM TERA...

Jakarta, dpd.go.id - Berbagai pihak perlu memberikan atensi khusus terhadap pengembangan minat olahraga pada masyarakat. Masyarakat yang lebih sehat dan bugar serta memiliki imunitas yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat mengikuti kegiatan senam tera dalam rangka HUT ke-38 Senam Tera Indonesia (STI) yang berlangsung di lapangan parkir Pantai Aloha, PIK 2, Jakarta (3/12/23). Nono Sampono mengatakan kegiatan senam tera hadir untuk memasyarakatkan kesehatan dan kebugaran, hasil catatan dari World Health Organization (WHO) menyatakan sebanyak 82,7 persen masyarakat Indonesia bermasalah dengan kesehatan dan kebugaran. “Hasil Litbang Kemenpora menyatakan anak dengan umur di atas 10 tahun hanya 6 persen yang mau rutin berolahraga atau aktivitas fisik, sisanya cenderung menikmati bermain gadget. Ini adalah persoalan bangsa kita dan senam tera merupakan jawabannya,” ujar Nono yang merupakan Ketua Umum Senam Tera Indonesia. Selain itu, lanjut Nono, minimnya minat berolahraga pada generasi muda, menyebabkan sulitnya mencari bibit-bibit atlet muda nasional. “Sekali lagi, ini adalah persoalan bangsa, bagaimana bisa menumbuhkan minat olahraga kepada kaum muda sehingga tidak menjadi generasi yang malas berolahraga,” tambahnya. Sementara itu, Wakil Presiden ke 6 Tri Sutrisno yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan apresiasi atas kehadiran sekitar 7000 peserta yang datang dari sejumlah daerah. Dirinya berharap semangat peserta senam tera dapat memicu semangat masyarakat di seluruh Tanah Air untuk berolahraga. Sebab, dengan berolahraga akan menciptakan kondisi yang bugar. “Senam tera ini dilakukan dengan gerakan dan irama yang baik dan akan menghasilkan badan yang sehat. Kita berdoa semakin sehat, makin panjang umur dan tidak terganggu oleh jenis penyakit apapun,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta yang juga Ketua Senam Tera Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris menjelaskan saat ini pihaknya juga memberikan piala dan hadiah bagi pemenang lomba senam kreasi berbasis budaya Betawi yang dimenangkan oleh peserta dari wilayah Jakarta Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota DPD RI Provinsi Jambi, Juniwati Masjchun Sofwan dan Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Denty E.W. Pratiwi. *

Humas Minggu, 03 Desember 2023 09.30.00

Di Sidang Paripurna, Fernando Sinaga Sampaikan Pandangan dan Pendapat DPD...

Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menyampaikan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini menyampaikan hal tersebut di Sidang Paripurna ke – 6 DPD RI Masa Sidang II tahun 2023 – 2024 pada Jumat (1/12/2023) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan. “Ada 9 butir pandangan dan pendapat tentang perubahan ketiga UU Perkoperasian. Pertama, DPD RI memandang bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sedang dibahas saat ini harus segera ditetapkan dengan mengakomodir Pandangan dan Pendapat DPD RI”, tegas Fernando. Kedua, Fernando Sinaga melanjutkan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia serta belum sepenuhnya mencerminkan sifat gotong royong yang merupakan asas dari koperasi. Ketiga, DPD RI berpandangan bahwa Untuk mendorong keberpihakan Koperasi terhadap kepentingan ekonomi kerakyatan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi harus melibatkan Pemerintah Daerah, yakni dalam hal pembinaan, pendampingan, dan pengawasan hingga akses pemasaran produk. Fernando Sinaga mengatakan, yang keempat adalah DPD RI berpandangan bahwa untuk memajukan dan meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian dan pembangunan nasional diperlukan dukungan anggaran yang memadai melalui Kelembagaan/Lembaga yang menaunginya yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. “Kelima DPD RI berpandangan bahwa pembentukan Koperasi harus diatur berdasarkan ruang lingkup usaha anggota dari masing-masing Koperasi. Misalnya masyarakat peternak menjadi anggota Koperasi ternak, masyarakat petani menjadi anggota koperasi petani, dan seterusnya sehingga mempermudah pengembangan koperasi”, kata Fernando Sinaga. Fernando Sinaga melanjutkan, keenam yaitu terkait pendidikan Koperasi, DPD RI meminta DPR RI dan Pemerintah agar memperhatikan RUU Perkoperasian yang pernah disampaikan sebagai RUU Inisiatif DPD RI Tahun 2015 khususnya Bab tentang Pendidikan Perkoperasian. Ketujuh terkait pengawasan. Menurut Fernando Sinaga, beberapa poin yang menjadi perhatian DPD RI seperti masa jabatan pengawas, kesalahan pengawas, dan tanggung jawab pengawas. “Terkait masa jabatan pengawas RUU ini mengandung potensi multitafsir dan perdebatan”, ungkapnya. Kedelapan, Fernando Sinaga mengatakan kelembagaan dalam RUU Perkoperasian, memuat beberapa lembaga yang baru yaitu; Lembaga Pengawas, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Forum Koordinasi. “Hadirnya lembaga-lembaga baru dalam RUU tersebut menunjukkan itikad baik dari Pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan Perkoperasian di Indonesia”, timpalnya. Sedangkan kesembilan, Fernando Sinaga menyoroti soal peran Pemerintah. Menurutnya, pemerintah dalam RUU ini, hanya merujuk pada Pemerintah Pusat dengan tanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana, membuat mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan. “Seharusnya selain Pemerintah Pusat, juga melibatkan peran Pemerintah Daerah”, tegas Caleg DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor urut 4 ini. Diakhir paparannya, Fernando Sinaga berharap Sidang Paripurna kali ini dapat mengambil keputusan tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi putusan DPD RI. (*)

Humas Jumat, 01 Desember 2023 09.26.00

Pilpres Langsung Tetap Hasilkan Polarisasi dan Caci Maki. LaNyalla: Karena...

JAKARTA, dpd.go.id - Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung masih saja menghasilkan pembelahan (polarisasi) masyarakat dan aksi saling hujat serta caci maki antar pendukung pasangan calon peserta Pilpres. Fakta ini terlihat sangat jelas di media sosial dan di ranah publik tertentu. Hal ini menjadi sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menilai Pilpressung tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk, yang sebenarnya berkarakter asli bangsa yang guyub dan komunal, tetapi dipaksa menjadi bangsa individualis dan pragmatis. “Kita sudah punya sistem asli, pemilihan mandataris MPR melalui wakil yang utuh, alias penjelmaan rakyat, sehingga yang bermusyawarah itu seharusnya para hikmat. Tapi karena praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru, sistem rumusan pendiri bangsa itu kita buang, dan kita ganti dengan sistem barat yang individualis dan liberal, akibatnya kita menjadi bangsa lain, bangsa yang tercerabut dari akarnya,” urai LaNyalla di Surabaya, Selasa (21/11/2023).  Dikatakan LaNyalla, seharusnya saat Reformasi, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru, bukan mengganti sistem bernegara dengan mengadopsi sistem liberal. Akibatnya kohesi bangsa yang kita rajut berabad-abad seketika bisa rusak hanya karena Pilpressung.  “Makanya dalam beberapa kesempatan, saya selalu sampaikan bahwa polarisasi bangsa yang terjadi akibat Pilpressung harus kita akhiri. Polarisasi di masyarakat sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika,” papar dia. LaNyalla menggambarkan bagaimana antar kelompok di masyarakat melakukan aksi reaksi atas output pesan masing-masing baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi. Ditambah pola komunikasi elit politik yang kerap menimbulkan kegaduhan. Sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi. “Kita sempat menyaksikan sweeping bendera, kaos, forum diskusi, pembubaran atau pelarangan forum pertemuan dan lain sebagainya. Sampai hari ini, masih saja terjadi olok-olok antar kelompok, dengan sebutan-sebutan yang jelek. Padahal sudah sangat jelas, olok-olok dengan sebutan yang jelek, dilarang Al-Quran,” tegasnya. LaNyalla juga menyatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung telah melahirkan politik kosmetik dan merusak kohesi bangsa. Karena terjadi mobilisasi di masyarakat oleh elit-elit politik. Ditambah dengan pembenaran-pembenaran atas mobilisasi tersebut. Sementara di satu sisi, ada kritik dan protes atas mobilisasi tersebut. Sehingga akan terus terjadi saling hujat.  "Pemilihan presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal harganya. Apalagi batu uji yang digunakan untuk mencari pemimpin lewat pemilihan langsung adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media komunikasi,” imbuhnya. LaNyalla juga mengatakan elektabilitas yang dimiliki para kandidat juga dapat digiring melalui angka-angka survei, lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau sebaliknya puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa. Menurut LaNyalla, Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, penting, dan mendesak, daripada disibukkan oleh hiruk pikuk dan biaya mahal demokrasi ala barat. "Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," ujar dia. LaNyalla menilai sudah saatnya Pilpres Langsung dievaluasi. Sebab, selain menimbulkan banyak gejolak di tengah-tengah masyarakat, faktanya Pilpres Langsung bertentangan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang tertuang dalam Sila Keempat Pancasila. "Sila Keempat Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi kerakyatan kita melalui perwakilan para hikmat, yang berada dalam satu wadah yang utuh, di lembaga tertinggi negara,” tukasnya.  Kedaulatan menurut Pancasila tetap berada di tangan rakyat, di MPR, yang dihuni anggota DPR hasil Pileg, dan juga Utusan-Utusan dari non Pileg, yaitu Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Presiden itu hanya Mandataris MPR, alias petugas rakyat. Sehingga kedaulatan tidak boleh kita pindahkan kepada presiden hanya karena mendapat suara langsung dari kotak TPS di Pilpressung.  “Sejak perubahan Konstitusi, kedaulatan rakyat setelah Pileg dan Pilpres pindah menjadi kedaulatan partai politik dan kedaulatan presiden. Sehingga rakyat sudah tidak bisa lagi ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Faktanya penentunya hanya partai dan presiden terpilih. Padahal azas dan sistem Pancasila sama sekali bukan itu,” tandasnya.  Karena itu, Senator asal Jawa Timur itu, mengajak bangsa ini untuk mengembalikan terlebih dahulu UUD 1945 kepada naskah aslinya, untuk diamandemen menggunakan teknik adendum atau penambahan, untuk mencegah terulangnya praktek penyimpangan di masa lalu. Sehingga, dengan teknik adendum, amandemen tidak mengganti sistem. Seperti yang dilakukan negara-negara lain. Amerika dengan 27 kali adendum dan India dengan 104 kali adendum. (*)

Humas Selasa, 21 November 2023 15.57.00

Sultan B Najamudin Beri Wejangan Mahasiswa Universitas Dehasen Bengkulu Agar...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan beberapa tips sukses kepada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu. Ia berpesan agar para mahasiswa jangan takut untuk bermimpi menjadi orang yang sukses dan hebat. “Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bisa dikatakan orang tua saya dulu sangat susah. Meski begitu saya punya mimpi untuk bisa menjadi orang sukses, alhamdulilah saat ini saya bisa menjadi pimpinan DPD RI termuda. Maka adik-adik bermimpilah setinggi-tingginya kelak kalian bisa menggantikan saya. Untuk itu anak muda harus bangkit,” ucap Sultan saat menerima kunjungan delegasi dari Universitas Dehasen Bengkulu di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (21/11). Senator asal Bengkulu ini mendorong para mahasiswa agar memiliki motivasi sedini mungkin. Motivasi tersebut tentunya akan membawa perubahan ke arah yang positif. “Kita harus pastikan diri kita sendiri, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Dengan begitu mimpi itu akan muncul. Seperti ucapan Bung Karno bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya, kita harus tumbuhkan semangat itu dari sekarang,” harapnya. Sultan menjelaskan bahwa sukses itu memiliki pola tersendiri. Namun bagaimana pola itu harus dibuat, ia mencontohkan bila mau menjadi pengusaha atau politikus maka harus banyak belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyak. “Saat ini kita dimudahkan dengan kehadiran internet, di situ ilmu apa saja kita tinggal cari di internet. Sekarang mudah, jadi sudah tidak ada alasan untuk bermalas-malasan,” tuturnya. Ia juga berpesan bahwa untuk mencapai sukses itu tidaklah instan maka dibutuhkan mitra atau kolega yang bisa merintis dari bawah. Tentunya peran kolega atau mitra juga sangat berpengaruh dalam membuat dan membangun jaringan usaha. “Jadi pastikan kalian para mahasiwa mempunyai kolega untuk membicarakan masa depan,” tutur Sultan. Sultan juga mewanti-wanti para mahasiswa untuk menjauhkan sifat iri kepada orang. Sifat iri menciptakan penyakit yang akan menjauhkan dari kesuksesan. “Jangan ada sifat merasa senang bila orang lain susah, dan susah jika orang lain senang. Sifat iri ini yang harus kita singkarkan, apabila sifat ini yang ditanamkan. Sudah pasti akan susah mencapai kesuksesan,” imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Mahyu Darma mengatakan kesuksesan dan keteladaan seperti Sultan B Najamudin harus dicontoh oleh para generasi muda. Beliau dengan usia tergolong masih muda mampu memimpin DPD RI. “Track record beliau sangat baik jadi harus menjadi contoh bagi generasi muda. Beliau diberi amanah untuk duduk di sini, artinya sudah ditentukan Yang Maha Kuasa bisa duduk di sini. Tentunya beban Pak Sultan sangat berat, dan jalan menuju ke sini penuh liku,” ujarnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu Maryaningsih berterimakasih atas sambutan yang luar biasa sehingga pihaknya bisa hadir di tempat terhormat ini. Untuk itu, ia berharap Wakil Ketua DPD RI bisa memberikan pembekalan ilmu yang bermanfaat untuk para mahasiswa. “Kunjungan kali ini tak lepas untuk menambah pengalaman dan wawasan kami,” harapnya.(*)

Humas Selasa, 21 November 2023 15.44.00

Sidang Paripurna DPD RI Dukung Kemerdekaan Palestina dan Kecam Agresi...

Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung dan mengapresiasi peran pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. DPD RI mengecam agresi militer Israel atas Palestina dan minta agresi militer itu segera dihentikan. "Demi kemanusiaan kita tidak boleh mundur memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan mengecam agresi militer Israel yang telah melanggar hukum humaniter internasional," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Sultan B Najamudin saat memimpin Sidang Paripurna Ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (1/12/23) "Hal ini menjadi sikap resmi DPD RI dalam menyikapi berbagai permasalah bangsa saat ini," lanjut Nono Pada sidang paripurna ini, Komite I DPD RI melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Tahapan Persiapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pandangan DPD RI terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota. "Selain itu, pada raker dengan MenPAN RB Komite I kami meminta prioritas khusus pada tenaga kesehatan, pendidik, serta Satpol PP, menjadi PPPK, dan mewujudkan birokrasi yang lebih baik," tukas Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma. Selanjutnya, Wakil Ketua PPUU Ajiep Padindang menjelaskan hasil pelaksanaan tugas PPUU terkait pemantauan dan peninjauan UU No.30 tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (UU AP). "PPUU melihat UU tersebut tidak efektif dalam kerangka melaksanakan tujuan awal pembentukannya yakni mendorong good governance, selain itu, eksistensi dan substansi UU AP belum banyak dipahami oleh para pihak terkait," jelas Ajiep. Pada sidang ini, Komite II meminta pengesahan atas Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. "RUU Komite II Tahun 2024 yakni Revisi atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan pengawasan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus," ujar Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Mirati Dewaningsih melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Bahasa Daerah yang disusun Komite III. "Pada tanggal 22 November 2023, Komite III telah melaksanakan Rapat Bersama Komisi X DPR RI dengan agenda penyampaian penjelasan DPD RI sebagai pengusul RUU tersebut," ungkap Mirati. Setelahnya, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV yaitu Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang difokuskan pada Pengelolaan Barang/Aset Milik Daerah. Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "DPD RI menegaskan pentingnya evaluasi terhadap UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, karena regulasi ini telah berumur hampir 20 tahun," beber Fernando. Selanjutnya pada sidang ini, Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow melaporkan laporan hasil pelaksanaan tugas terkait Hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024. "BULD mengharapkan Ranperda ini mendorong kemandirian daerah, serta memberikan stimulasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah," tukasnya. Selanjutnya berturut-turut laporan alat kelengkapan DPD RI yang tidak mengambil keputusan adalah PURT, BK, BKSP dan BAP DPD RI. Di akhir sidang, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan DPD RI mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara etik Hakim Konstitusi yang terjadi, serta mendukung adanya netralitas ASN TNI/Polri dalam Pemilu 2024 dalam rangka mewujudkan pemilu damai dan bermartabat bagi demokrasi Indonesia yang lebih baik. Menutup sidang paripurna, Nono mengharapkan agar setiap anggota dapat memaksimalkan waktu dan kegiatan reses dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah. "Seluruh hasil penyerapan aspirasi di daerah dapat disampaikan pada sidang paripurna pembukaan 3 Januari 2024, DPD RI dari daerah untuk Indonesia," pungkas Nono. (*mas)

Humas Jumat, 01 Desember 2023 15.41.00

BULD DPD RI Pertanyakan Permasalahan Perizinan Dan Pengawasan Usaha Tambang...

JAKARTA, dpd.go.id – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar rapat kerja untuk menemukan solusi terkait permasalahan perizinan dan pengembangan usaha yang dihadapi daerah pasca berlakunya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Berlakunya UU Cipta Kerja tersebut membuat kewenangan daerah menjadi ditarik ke pusat, terutama terkait perizinan dalam hal pertambangan dan pengawasannya. “Kami ingin mendapatkan informasi dan juga hal-hal yang bersifat penting dan strategis untuk bisa membantu kami sebagai lembaga yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hubungan legislasi antara pusat dengan daerah ada chemistry-nya dan regulasi yang banyak diterbitkan tidak mempersulit pekerjaan-pekerjaan di daerah,” jelas Wakil Ketua BULD DPD RI Alirman Sori dalam Rapat Kerja dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BPKM Dendy Apriandi, di Ruang Sriwijaya DPD RI, Rabu (22/11/2023). Alirman Sori menjelaskan, pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan UU No. 3/2020 tentang Minerba, memunculkan masalah tersendiri di daerah. Hal ini disebabkan karena kewenangan pemberian izin berada di tingkat pusat, tetapi lokasi terdapat di daerah, dan pendelegasiannya juga diberikan ke daerah. Hal tersebut menimbulkan adanya permasalahan dalam hal pengawasan yang dibebankan ke pemerintah daerah di tingkat kabupaten ataupun kota. “Untuk memberikan kepastian hukum dan aspek pengawasan, apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah pusat sehingga aspek pengawasan bisa menjamin terjadinya pengawasan yang kondisi yang sesungguhnya. Karena yang dicari-cari ketika ada risiko itu orang daerah, bupati dan walikota, sementara kewenangan itu ada di provinsi,” imbuhnya. Senada, Senator DPD RI dari Kalimantan Utara Marthin Billa berharap terdapat mekanisme pengawasan terkait kebijakan yang melibatkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena hasil dari kunjungan kerja yang dilakukan BULD, masih banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan terkait mekanisme pengawasan usaha pertambangan yang terdapat di daerah. “Bagaimana tugas BULD ini merupakan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan pusat, sehingga antara daerah dengan pusat dapat berjalan dengan baik. Karena ini sangat penting dan saya lihat ini pengawasannya sangat sulit,” ucap Marthin. Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Bangka Belitung Alexander Fransiscus juga mengeluhkan terkait belum jelasnya proses perizinan pertambangan. Karena di provinsinya, banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memperoleh izin usaha tambang, sehingga mereka terpaksa melakukan penambangan tanpa izin. “Masalah Wilayah Penambangan Rakyat (WPR), sejauh mana dari Kementerian ESDM mengeluarkan izin ini ke masyarakat. Karena masyarakat kita masih melakukan penambangan kucing-kucingan, dikarenakan mereka masih banyak yang belum mengantongi izin, sehingga banyak aparat penegak hukum yang mengejar, kasihan mereka. Saya rasa perlu Kementerian ESDM membantu masyarakat Bangka Belitung tentang perizinan,” jelasnya. Terkait pengawasan usaha tambang di daerah, Dadan Kusdiana pun mengakui terdapat permasalahan di beberapa daerah. Namun dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), petunjuk teknis, dan koridor sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengawasan untuk mewujudkan good mining practice bagi seluruh pemerintah daerah. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri. “Kami juga ada inspektur tambang di daerah dengan total 700 orang. Tetapi kita sama-sama memastikan agar proses ini dilakukan. Kami tidak bisa mengawal yang memang ini menjadi tugas, fungsi dan kewenangan yang ada di daerah,” ucap Dadan. Selain terkait pertambangan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai upaya pemulihan sektor UMKM pasca terdampak pandemi Covid-19. Wakil Ketua BULD DPD RI Eni Sumarni mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM di daerah yang menghadapi permasalahan terkait regulasi dan pembiayaan. Banyak UMKM yang kesulitan memperoleh suntikan modal akibat belum mekanisme yang dianggap menyulitkan pelaku UMKM. “UMKM ada beberapa kendala di lapangan terkait investasi, terutama di regulasinya. Karena ada aturan OJK, mereka tidak bisa mendapatkan lagi dana pinjaman yang menyangkut di OJK. Permintaan para UMKM pada umumnya OJK minta didispensasi khusus masa pandemi, sehingga para UMKM bisa bangkit mendapat dana pinjaman dari kreditur yang ditunjuk oleh pemerintah,” kata Eni. Terkait UMKM, Deden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Inline Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dalam menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan iklim investasi. “Kalau berbicara UMKM, ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dengan keluarnya beberapa peraturan pelaksana dan UU Cipta Kerja. Semoga nanti tatanan implementasinya bisa kita kawal, sehingga kemudahan betul-betul dirasakan oleh masyarakat, khususnya UMKM,” ucap Deden.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.39.00

PENGHARGAAN REKSA BANDHA 2023, SETJEN DPD RI RAIH DUA PENGHARGAAN...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) raih dua Penghargaan Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan yang diterima Setjen DPD RI dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati merupakan simbol dari upaya negara untuk membangun kultur menjaga aset negara. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Rahman Hadi mengungkapkan, pada tahun 2023 ini DPD RI memperoleh dua penghargaan yaitu juara kedua untuk kategori Sertifikasi Barang Milik Negara yang diberikan sebagai upaya pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah. Juga juara ketiga untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan diberikan sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pengelolaan BMN di lingkungan Setjen DPD RI melalui peningkatan indeks pengelolaan aset dan implementasi jabatan fungsional penatalaksanaan barang. "Kita bersyukur mendapatkan dua penghargaan reksa bandha tahun ini, juara dua pada kategori Sertifikasi Barang Milik Negara dan juga juara ketiga untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan. Ini merupakan kerja-kerja kita dalam rangka menata aset, mengelola, memanfaatkan dan pengadministrasian telah dinilai baik serta tertib sesuai aturan, sehingga segala aset BMN di DPD RI wajib kita jaga," ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang aset negara atau barang milik negara merupakan aset yang diperoleh dari uang negara. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, pencapaian dan kontribusi di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang kepada stakeholder serta K/L. Sri Mulyani mengatakan BMN merupakan komponen yang dikelola dengan baik untuk akuntabilitas terhadap rakyat. Dalam rangka meningkatkan budaya pemeliharanan aset negara, penting bagi semua pihak menjaga dan menciptakan aset yang mempunyai nilai tambah dalam perekonomian. "Aset negara merupakan kerja keras negara untuk memperolehnya, sudah seharusnya hasil dari kerja keras ini dapat dimanfaatkan dengan baik dengan tetap menjaganya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat konstitusi," ungkap Sri Mulyani. Pada saat yang sama, Dirjen DJKN Rionald Silaban melaporkan bahwa Anugerah Reksa Bandha 2023 yang dilaksanakan pada tahun ke-2 ini memiliki makna sebagai anugerah pengelolaan kekayaan negara yang diberikan sebagai penyemangat K/L selaku pengguna barang untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. Menurutnya, peran penting pengelolaan BMN tidak hanya terbatas pada tugas dan fungsinya dalam mendukung pelayanan publik. Besarnya nilai BMN menjadi komponen penentu opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu BMN perlu diimbangi pengawasan dan pengendalian sebagai penentu quality spending untuk memastikan BMN digunakan dengan tertib administrasi fisik maupun mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan BMN dan penetapan cost effisiensi.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.30.00

Prihatin Keterwakilan OAP Minim, Filep Berhasil Perjuangkan Penambahan Kursi DPRK...

JAKARTA, dpd.go.id - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma membawa perubahan baru dalam UU Otsus Jilid II, yaitu terkait pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Pasalnya, hal ini tidak ditemukan dalam Otsus Periode pertama. Senator Filep pun menceritakan perjuangannya terkait hal ini. “Sebagai Ketua Tim Otsus DPD RI, saya menginisiasi adanya pengisian anggota DPRK. Ini menjadi pembeda yang sangat jelas dengan Otsus Periode pertama. UU Nomor 21/2001 tidak mengatur ketentuan pengangkatan anggota dan penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Ini menyebabkan suara OAP sangat kecil atau menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Fakta membuktikan bahwa keterwakilan OAP pada Pemilu 2019 yang duduk di lembaga DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sangat minim,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (30/11/2023). Filep menyampaikan, hal itu dapat dilihat seperti yang terjadi di Kota Jayapura dari total 40 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 13 orang, Kabupaten Jayapura dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 7 orang, Kabupaten Sarmi, dari 20 kursi DPRD hanya 7 orang asli Papua, di Kabupaten Boven Digoel dari 20 kursi DPRD hanya 4 orang asli Papua, di Kabupaten Merauke dari 30 kursi, orang asli Papua hanya 3 orang, di Kabupaten Keerom dari 23 kursi DPPRD orang asli Papua hanya 7 orang. Sementara di Papua Barat, lanjut Filep, dari 20 kursi DPRD Kabupaten Sorong keterwakilan orang asli Papua hanya 3 orang, di Kabupaten Fakfak dari 20 kursi DPRD orang asli Papua hanya 8 orang, di Kabupaten Raja Ampat dari 20 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 9 orang, di Kota Sorong dari 30 kursi DPRD orang asli Papua hanya 6 orang dan di Kabupaten Teluk Wondama dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 11 orang. “Saya menyaksikan hal ini sehingga saya katakan kepada semua kementerian terkait bahwa harus ada DPRK yang diangkat dari unsur OAP. Hasilnya saudara-saudara dapat melihat sendiri bahwa hadirlah Pasal 6A yang disisipkan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 2 tahun 2021. Dalam pasal itu disebutkan bahwa DPRK terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Hasil ini yang kita harapkan, karena keterwakilan OAP dalam politik jelas harus kita perhatikan,” jelasnya. “Anggota DPRK yang diangkat itu berjumlah sebanyak seperempat kali dari jumlah anggota DPRK. Masa jabatannya 5 tahun. Sehingga menjadi jelas bagi publik bahwa ini perjuangan yang sangat berani dan revolusioner. Selain itu, jangan lupa pula bahwa ada minimal 30 persen anggota yang diangkat berasal dari unsur perempuan,” kata Filep menambahkan. Lebih lanjut, Pace Jas Merah itu menyampaikan, berdasarkan Pasal 191 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Kemudian, ia mendorong hadirnya penambahan keanggotaan OAP dalam DPRK. “Setelah adanya UU Otsus Perubahan yang kami rintis terutama terkait keanggotaan DPRK ini, maka ada penambahan 5 kursi minimal dan 14 kursi yang diangkat dari OAP dari maksimal anggota DPRK. Katakanlah jika dulu anggota DPRD Manokwari itu sebanyak 25 orang dimana jumlah OAP-nya hanya 10/11 orang, maka sekarang dengan adanya UU Otsus Perubahan, jumlahnya ditambah 6 atau 7 OAP dari jalur pengangkatan. Jumlah suara ini jelas signifikan bagi eksistensi OAP di kabupaten. Karena itulah saya sangat bersyukur dengan keberhasilan ini,” sebutnya. Filep yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI itu lantas mengungkapkan alasan memperjuangkan perubahan ini. Menurutnya, dalam sejarah proses pemilihan anggota DPRP dan DPRD selama ini, OAP selalu menjadi minoritas. Bahkan di beberapa kabupaten jumlahnya kurang dari 3 persen. “Hal ini tak lepas dari kemampuan finansial atau cost politik OAP yang minim, juga anggapan bahwa OAP tidak memiliki kemampuan sehingga sulit bersaing dengan saudara-saudara Nusantara yang lain. Belum lagi, populasi OAP yang semakin sedikit, menyebabkan setiap kali pemilihan secara terbuka, OAP selalu kalah. Itulah sebab awalnya kita dorong adanya partai politik lokal namun ditolak oleh MK. Makanya kita dorong jalur pengangkatan sebagai suatu model yang baru yang akan berguna bagi Pemilu 2024 nanti,” ungkapnya. “Lalu, dari jalur pengangkatan juga harus masuk unsur pimpinan dewan. Di sinilah struktur Otsus diperkuat dimana OAP mewakili OAP. Dengan cara ini, baik di level provinsi maupun kabupaten semua kebijakan akan ada afirmasi bagi OAP”, kata Filep lagi. Tak hanya itu, sejalan dengan UU Otsus Perubahan tersebut, Filep yang bertindak sebagai Ketua Tim Otsus DPD RI kemudian mendorong Pemerintah Pusat untuk melahirkan PP terkait ini sebagaimana perintah Pasal 6A ayat (6). Kemudian, lahirlah PP Nomor 106/2021 dan PP Nomor 107/2021. Dia menerangkan pada Pasal 3 huruf b PP Nomor 106 Tahun 2021 telah ditegaskan bahwa ruang lingkup PP termasuk dalam pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP. Selanjutnya, Pasal 42 PP tersebut juga menegaskan kembali isi Pasal 6A UU Otsus Perubahan. Dan di Pasal 42 ayat (3) disebutkan dengan jelas bahwa anggota DPRK yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua DPRK. “Ini benar-benar memberikan kuasa politik yang sangat besar bagi OAP. Sekali lagi saya sangat bersyukur karena perjuangan saya membuahkan hasil. Generasi OAP di masa depan akan merasakan manfaat ini,” tegas Filep. “Bahkan ada privelese atau keistimewaan yang dimiliki oleh DPRK yang diangkat ini. Dalam Pasal 47 PP itu disebutkan bahwa Anggota DPRK yang diangkat berhimpun dalam 1 Kelompok Khusus dan bersifat tetap, yang memiliki sekretariat sendiri. Bagaimana dengan daerah pengangkatannya? Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di kabupaten/kota. Begitupun Pasal 57 ayat (4) mengatakan bahwa penetapan alokasi kursi, didasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya di kabupaten/kota. Dengan demikian OAP tidak akan menjadi minoritas lagi sehingga suara OAP dapat semakin didengar dan menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” tutup Filep.(*)

Humas Kamis, 30 November 2023 15.24.00

Sultan Sebut Sosok Tegas Jenderal Maruli Simanjuntak Sangat Dibutuhkan Dalam...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai penetapan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) merupakan pilihan tepat dan relevan dengan situasi nasional saat ini. Menurutnya, sosok Jenderal Maruli yang tegas dan pekerja keras sangat dibutuhkan TNI angkatan darat dalam situasi politik. "Kami mengucapkan selamat menjalankan tugas baru sebagai KASAD kepada Jenderal Maruli Simanjuntak. Dalam suasana politik nasional yang semakin memanas kita membutuhkan seorang patriot sejati seperti beliau", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (29/11). Posisi KASAD, kata Sultan, tidak hanya strategis dalam memimpin angkatan darat sebagai Matra terbesar TNI. Namun juga penting dalam memastikan netralitas TNI sehingga dapat terwujud stabilitas politik dan kohesi sosial. "Sehingga pilihan presiden Joko Widodo terhadap Jenderal Maruli Simanjuntak adalah sangat tepat. Sebagai sahabat, Kami mengenal jenderal Maruli sebagai pribadi yang ramah, bersahaja namun sangat tegas", ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Sultan dan beberapa menteri dan pimpinan MPR, DPR, DPD terlihat turut serta dalam prosesi pelantikan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai KASAD di istana negara pada Rabu (29/11). Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dengan pangkat Jenderal TNI. Pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang, sesuai dengan surat Keputusan Presiden Nomor 103/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.22.00

Komite II DPD RI: Perlu Segera Direvisi UU No. 41...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite II DPD RI memandang perlu dilakukan revisi UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Karena banyak permasalahan yang muncul seperti ahli fungsi lahan pertanian. "Kami akan melakukan revisi terhadap UU PLP2B. Hal ini dikarenakan beberapa masalah yang muncul, salah satunya terkait alih fungsi lahan pertanian yang tentunya ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, serta dampak kemajuan teknologi yang mengharuskan semua bidang mengikuti arus perkembangan tersebut. Berkenaan dengan itu, Komite II DPD RI memandang perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap UU tersebut," ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/11). Menurutnya, kegiatan RDP ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RUU. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif baik dari sisi implementasi di lapangan maupun sisi akademik dari pemerintah dan pakar. "RDP ini berguna untuk memperkaya substansi RUU yang sedang kami disusun," imbuhnya. Aji Mirni menilai bahwa Komite II DPD RI telah mendata 14 isu pokok yang akan dibahas dalam RUU tentang PLP2B ini. Salah satunya mengenai perencanaan dan penetapan, pengembangan, serta penelitian. "Isu-isu pokok tersebut bisa saja bertambah ataupun berkurang berdasarkan hasil diskusi Komite II DPD RI dengan pakar maupun dengan pihak pemerintah," tukasnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan Bappenas harus memikirkan bagaimana bisa menambah lahan pangan. Lantaran pemilik lahan saat ini lebih mementingkan lahannya dijual untuk dibangun toko atau perumahan. “Bappenas harus memikirkan bagaimana untuk menambah lahan pangan. Jangan sampai bekas tambang justru dibuat untuk lahan pangan karena ini akan membutuhkan biaya tak sedikit. Jadi harus ada perencanaan lahan baru,” terangnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau Richard Hamonangan Pasaribu mengutarakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menyatakan ada beberapa kawasan hutan yang bisa dikonversi untuk pangan. Artinya, Indonesia mempunyai peluang di depan mata seperti lahan dan petani-petani yang handal agar bisa menjadi lumbung dunia. “Peluang dan potensi soal pangan sebenarnya di depan mata kita. Namun masalahnya terletak pada ketersediaan pupuk dan irigasi,” lontarnya. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto menjelaskan Indeks Orientasi Pertanian (IOP) cenderung menurun tahun dari tahun 2017 hingga 2019. Bahkan pada tahun 2020 IOP kembali menurun lebih besar lagi karena adanya refocusing anggaran untuk COVID-19. “Pada tahun 2021-2022 IOP mulai meningkat kembali total bantuan pembangunan untuk sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.18.00

DPD RI dan DPR RI Duduk Bersama Bahas RUU Bahasa...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite III DPD RI melakukan rapat konsultasi bersama Komisi X DPR RI terkait pembahasan RUU Tentang Bahasa Daerah. RUU tersebut merupakan inisiatif DPD RI yang disusun pada tahun 2015 silam, sebagaimana Keputusan DPD RI No. 34/DPD RI/II/2015-2016 Tentang RUU Tentang Bahasa Daerah. “Kami menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI pada 12 September 2023 lalu, telah menyepakati dan menetapkan RUU tentang Bahasa Daerah masuk dalam daftar RUU Prolegnas Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dengan nomor urut 37,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/11). Abdul Hakim menjelaskan RUU Bahasa Daerah dilatarbelakangi atas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Atas urgensi tersebut, DPD RI melakukan inisiasi RUU Bahasa Daerah. “Kami berpendapat kondisinya sudah mendesak, sehingga bahasa-bahasa daerah yang masih ada dan hidup harus dilindungi, dibina, dan dikembangkan berdasarkan UU Tentang Bahasa Daerah untuk melestarikan bahasa daerah,” kata senator asal Lampung itu. Abdul Hakim menambahkan upaya perlindungan bahasa daerah ini sudah seharusnya dilakukan secara holistik untuk memberikan jaminan bagi perlindungan yang komprehensif. “Upaya holistik tersebut dalam bentuk pengaturan yang sistematis dan komprehensif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan, serta evaluasi yang menempatkan bahasa daerah sebagai salah satu objek dan kekayaan budaya bangsa,” tungkasnya. Ia juga menyadari bahwa RUU ini telah disusun oleh DPD RI sejak tahun 2015 lalu. Abdul Hakim menyadari RUU Bahasa Daerah ini perlu disempurnakan dari sisi substansi materi, struktur, dan formatnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “DPD RI sangat terbuka terhadap pandangan dan pendapat DPR RI dan Pemerintah terhadap RUU Bahasa Daerah ini, sebagai bentuk pengayaan dan penguatan terhadap norma-norma dalam RUU ini,” kata Abdul Hakim. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan konstitusi sesuai amanat Pasal 22D UUD 1945. Untuk itu sependapat dengan Abdul Hakim bahwa RUU ini perlu ada penyempurnaan dari substansi sesuai UU yang berlaku. "Kami sangat terbuka atas pandangan DPR RI, karena ini budaya yang harus dilestarikan. Selain itu, sebagai representasi masyarakat dan daerah, yang membawa sepenuhnya kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah, DPD RI sangat berharap dapat terlibat dan berkontribusi secara langsung dalam proses pembahasan selanjutnya secara tripartit, sebagaimana ketentuan yang ada.” imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan RUU Bahasa Daerah ini sudah sepatutnya segera disahkan. Untuk itu, ia berharap pembahasan RUU bisa berlanjut pada pertemuan selanjutnya. “Kita memang perlu melakukan konsultasi dengan DPD RI. Oleh karena itu perlu dilakukan rapat dalam rangka mengkaji dan mempelajari RUU ini,” paparnya.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.37.00

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas...

Jakarta, dpd.go.id - Kebijakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus segera diambil guna mengantisipasi minusnya neraca produksi konsumsi yang dialami oleh sebagian besar wilayah pertanian di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). "Ketersediaan cadangan pangan merupakan faktor kunci menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Namun menurunnya produksi tanaman pangan mengakibatkan harga pangan melambung tinggi, seperti beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam," sambung Yorrys di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menjelaskan, secara nasional ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari –Desember 2023 termasuk dalam menghadapi Nataru masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian masih ada beberapa komoditas pangan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga masih perlu diimpor. "Beberapa komoditi yang masih perlu diimpor meliputi, beras, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula. Untuk beras produksi beras dari dalam negeri mencukupi, yaitu sebesar 30,8 juta ton, sedangkan total kebutuhan sebesar 30,6 juta ton, namun demikian perlu dilakukan impor untuk memperkuat cadangan beras pemerintah," pungkasnya. Dirinya menambahkan, Kementerian Pertanian memiliki langkah untuk menekan penurunan produksi akibat mundurnya musim tanam karena kemarau panjang yang melanda tanah air dan peristiwa El Nino yang telah mengakibatkan lebih dari 735 juta penduduk dunia terdampak kelaparan, yaitu dengan melakukan tanam cepat. "Kementrian pertanian memastikan daerah-daerah irigasi yang dapat ditanami untuk segera ditanami. Ada sekitar 1-1,5 juta hektar yang diupayakan untuk dilakukan tanam culik atau dalam istilah pertanian artinya proses tanam segera setelah selesai panen," ujar Andi Amran yang kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak dilantik pada 25 Oktober lalu. Sementara itu, Richard Hamonangan Pasaribu mengatakan skema pengolahan pertanian saat ini belum sebanding dengan potensi pangan Indonesia yang sangat tinggi. "Dari segi ketersediaan lahan maupun kesuburan tanah, negara kita memiliki potensi penghasil produk pangan yang sangat tinggi asal dikelola dengan maksimal. Misalnya untuk pupuk, pertanian kita sangat bergantung dengan ketersediaan pupuk kimia yang seringkali langka dan mahal padahal kita memiliki alternatif untuk mengelola pupuk alami yang bahan bakunya melimpah di tanah air," tutur Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau ini. Senada dengan Richard, Christiandy Sanjaya juga menyayangkan pengelolaan lahan yang hanya berfokus pada pengelolaan lahan pertanian existing bukan justru membuka lumbung pangan nasional di daerah lain. "Sebaiknya dibuat kebijakan jangka panjang agar pengelolaan pertanian diperluas, jangan hanya bergantung dari pasokan hasil dari lumbung di Jawa saja. Masih banyak lahan-lahan di luar Pulau Jawa yang jika dikelola dengan maksimal dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus terus melakukan impor," kata Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat itu. Menutup rapat tersebut, Aji Mirni Mawarni berharap berharap ada evaluasi sistem infrastruktur pengelolaan pertanian agar produksi pertanian dapat mencukupi kebutuhan penduduk. "Kementerian Pertanian harus bersinergi dengan instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Karena apabila lahan pertanian dapat diperluas dan ditanami maksimal serta produksi tani meningkat, masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan pasokan pangan terutama di hari raya dan tahun baru seperti sekarang," tutup Wakil Ketua Komite II ini.*hes

Humas Rabu, 29 November 2023 15.33.00

Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM...

JAKARTA, dpd.go.id – Pemerintah melalui BPH Migas akan menerapkan aturan pelarangan pengisian BBM Besubsidi bagi masyarakat penunggak pajak di Tahun 2024 nanti. Bahkan saat ini, ada provinsi yang telah mulai menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan ini ditanggapi beragam oleh berbagai pihak dan elemen masyarakat, termasuk dari anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau populer disapa Haji Uma, pada Selasa (28/11/2023). “Menurut saya, kebijakan ini disusun tanpa melalui kajian komprehensif, khususnya terkait dampak sosial ekonomi bagi masyarakat kecil. Tentu masyarakat kecil akan sangat dirugikan dan berdampak terhadap ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan ini mesti dikaji ulang,” tegas unsur pimpinan PURT DPD RI ini. Senator yang pada pemilu 2019 lalu mengalahkan raihan suara Jokowi di Aceh ini mengakui dapat memahami tujuan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan jumlah pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Namun menurutnya, formulasi solusi untuk mencapai tujuan tersebut sangat tidak tepat dan bahkan akan menimbulkan masalah baru nantinya. Haji Uma juga menyebut bahwa masyarakat bukan tidak taat pajak, tapi sebagian besar masyarakat saat ini sedang dalam kondisi sulit secara ekonomi. “Sebagian masyarakat bukan tidak taat pajak, tapi kondisi ekonomi sedang sulit. Jika hal ini tetap diterapkan akan muncul masalah baru dan membuat kondisi masyarakat kecil semakin sulit secara ekonomi dan berdampak juga bagi ekonomi daerah. Karena itu perlu dikaji ulang dan carikan solusi lain yang lebih tepat,” ujar Haji Uma. Disisi lain, sejauh ini pemerintah Aceh memang belum mengeluarkan aturan maupun surat edaran menindaklanjuti kebijakan BPH Migas. Namun dipastikan, kebijakan ini akan diterapkan di Aceh kedepan, tercermin dari pernyataan Abdul Halim, anggota Komite BPH Migas saat berada di Krueng Raya, Aceh Besar (24/11/2023) lalu. Menyikapi hal itu, Haji Uma berharap dan meminta pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengkaji secara menyeluruh dampak sebab akibat dari kebijakan ini, terutama bagi masyarakat kecil. Haji Uma menilai Aceh mesti mendapat pengecualian untuk mengatur diri sendiri dalam kaitan dengan kebijakan ini. Mengingat Aceh punya kekhususan tersendiri dibawah payung hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. “Aceh dengan kekhususannya dibawah payung hukum UU Pemerintah Aceh perlu mendapat pengecualian untuk mengatur dan memiliki kebijakan sendiri dalam konteks penerapan aturan ini,” tutup Haji Uma.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.30.00

KOMITE IV DPD RI ADAKAN FGD TERKAIT EFEKTIVITAS UU HKPD...

SERANG, dpd.go.id - KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Efektivitas Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin 27 November 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI, Pj. Gubernur Provinsi Banten dan jajarannya, Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi Banten, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Akademisi dari FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pj. Gubernur Provinsi Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Pada dasarnya secara umum Provinsi Banten patuh dengan berbagai regulasi yang disiapkan, utamanya berbagai aturan perundang-undangan yang sudah disahkan,” ucap Al Muktabar. Lebih jauh Pj. Gubernur Provinsi Banten tersebut menyampaikan bahwa diskusi ini terkait Undang-Undang HKPD, Pemerintah Provinsi Banten berharap banyak agar undang-undang ini mendorong dan mendukung tata kerja pemerintahan daerah dalam kerja pembangunan dan permasyarakatan. “Banten memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pasca Covid 19, segala keadaan sudah pulih, sekarang pemerintah daerah konsen untuk menyelesaikan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem dan hal-hal yang terkait dengan itu,” jelas Al Muktabar. Selain itu Pemerintah Provinsi Banten juga berupaya mengendalikan inflasi daerah, investasi di Banten beberapa tahun belakangan meningkat cukup baik dimana pada tahun 2022 dan 2023 Provinsi Banten berhasil melampaui target pembangunan nasional. Dr. H. TB. Ali Ridho Azhari, M.Si., Kordinator FGD Tim Komite IV DPD RI di Provinsi Banten menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Anggota Komite IV DPD RI di acara FGD tentang “Efektivitas UU HKPD dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” “Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Banten dan narasumber-narasumber lainnya di dalam FGD terkait UU HKPD ini,” ucap Senator Provinsi Banten tersebut. KH. Amang Syafruddin, Lc., Ketua Komite IV DPD RI., menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI sengaja memilih Provinsi Banten sebagai tempat untuk melaksanakan Kunjungan Kerja ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait UU HKPD. “Terutama seberapa jauh kita bisa menghadirkan semangat UU HKPD dalam menciptakan kemandirian fiskal di Provinsi Banten,” ucap Senator dari Provinsi Jawa Barat tersebut. Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan atau berdasarkan prinsip money follows functions dan money follows program salah satu penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom melalui kewenangan untuk mengelola pendapatan perpajakan. “UU HKPD sebagai produk implementasi kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal menjadi instrument untuk mendorong penguatan local taxing power melalui kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengedepankan simplifikasi dan integrasi namun tetap menjaga iklim berusaha yang kondusif,” ucap Lydia Kurniawati Christyana. Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menyampaikan bahwa pelaksanaan UU HKPD ini akan berdampak bagi Pemerintah Daerah. “Semoga saja dengan adanya UU HKPD ini ke depan Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Ph.D., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Banten menyampaikan bahwa tujuan UU HKPD adalah untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. “UU HKPD mendorong pemerataan kesejahteraan Masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Ph.D. Dr. Hady Sutjipto, M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menyampaikan berdasarkan kajian yang dilakukan Bappenas dampak TKD terhadap komposisi belanja di daerah. “Pemerintah Daerah Sebagian besar masih bergantung pada TKD dari Pemerintah Pusat,” ucap Dr. Hady Sutjipto, M. Si. Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan pertanyaan terkait dengan implementasi kebijakan fiskal di Indonesia dibandingkan dunia tidak terlalu baik implementasi fiskal di Indonesia. “BPK mencatat 80,7% Pemda belum termasuk kategori mandiri dari kategori fiskal, artinya 80,7% Pemda ini masih tergantung pada TKD dari Pusat, artinya ini ada masalah yang besar terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini, oleh sebab itu kita harus mendaur ulang pola pemerintah daerah ini untuk menciptakan daerah-daerah yang mandiri,” jelas Senator dari Provinsi Gorontalo tersebut. Prof. Dr. H. Jimly Assiddiqie, S.H., UU HKPD ini sebagai regulasi yang baru perlu pemerintah-pemerintah daerah menyesuaikan regulasi turunannya. “Oleh sebab itu saya mengusulkan agar pemerintah daerah berinisiatif membuat regulasi turunan dari UU HKPD ini, setelah itu nanti berkordinasi dengan pemerintah pusat,” ucap Senator dari Provinsi DKI Jakarta. Lebih jauh Prof. Dr. H. Jimly Assiddiqie, S.H., menyampaikan bahwa pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sudah diadopsi ombibus legislative technic. Teknik omnibus ini bukan hanya untuk pembentukan Undang-Undang di Pemerintah Pusat, tetapi juga dipakai untuk di tingkat daerah. Dr. Made Mangku Pastika, MM., Senator dari Provinsi Bali menyampaikan bahwa kehadiran UU HKPD pada dasarnya sangat baik. “Secara idealis UU HKPD ini filosofinya sangat bagus, tapi dalam pelaksanaannya undang-undang ini berpotensi untuk menciptakan kerugian pada Pemerintah Daerah,” ucap Gubernur Bali Periode 2008 sampai 2018 itu. Secara umum UU HKPD ini hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu penerapannya sejatinya juga mampu menjawab berbagai kegelisahan masyarakat Indonesia terkait dengan desentralisasi keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan PDRD dalam UU HKPD hadir dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat local taxing power dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah meskipun demikian kebijakan tersebut diharmonisasikan dengan pemungutan perpajakan yang tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah Beberapa key policies PDRD dalam UU HKPD antara lain (a). menurunkan administration dan compliance cost melalui restrukturisasi jenis pajak daerah berbasis konsumsi dan rasionalisasi jenis layanan retribusi daerah, (b). perluasan basis pajak dengan hadirnya opsen pajak provinsi dan kabupaten kota sebagai pengganti skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan serta perluasan objek pajak melalui sinergitas pajak pusat dan pajak daerah dan harmonisasi dengan peraturan perundang undangan lain. UU HKPD memperkenalkan opsen yang dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kabupaten kota serta dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten kota. Masa peralihan PDRD secara umum paling lama 4 Januari 2024 sedangkan untuk PKB, BBNKB, Pajak MBLB dan opsennya berlaku paling lama 4 Januari 2025. Penyelesaian penyusunan Perda PDRD berikut dengan perangkat pendukungnya secara tepat waktu menjadi salah satu kunci implementasi UU HKPD secara optimal guna mengantisipasi potensial loss PAD dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah. (*)

Humas Selasa, 28 November 2023 15.23.00

LaNyalla: BUMDes yang Kuat, Bisa Hilangkan Tengkulak ...

MADIUN, dpd.go.id - Mewujudkan kemandirian desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di dalamnya, baik dari potensi kekayaan alam maupun budaya adalah salah satu hal yang jadi perhatian DPD RI. Yakni memastikan bagaimana daerah mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat hadir di acara "Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Madiun" bertajuk "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", Rabu (22/11/2023), di Kantor Bupati Madiun itu mengatakan, salah satu hal yang harus dapat dilakukan pemerintah desa adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap keberadaan dan peran Badan Usaha MiliK Desa (BUMDes). "DPD RI secara khusus mendorong optimalisasi BUMDes, sebab keberadaan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan sudah efektif berlaku. BUMDes yang kuat, dapat menghilangkan posisi tengkulak. Karena itu pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa," kata LaNyalla. Ia memberi contoh, misalkan ada satu proses produksi yang bisa dikelola BUMDes tentu jauh lebih baik daripada dikelola oleh individu orang per orang. Karena BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah Pendapatan Desa. BUMDes juga bisa memotong permainan para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Selama ini petani dengan lahan kecil atau peternak kecil, hanya memiliki akses pasar ke para tengkulak. “Jika BUMDes bisa mengorganisir petani-petani dengan lahan kecil, lalu menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke Bulog, pasti Tengkulak tidak mampu memainkan harga. Dan para petani kecil mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak. Di satu sisi, BUMDes juga menjadi besar, dengan basis ekonomi kerakyatan. Dan pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud," ujar LaNyalla. Terkait upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, LaNyalla mengatakan dirinya bersama DPD RI menawarkan peta jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Yakni dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa itu menempatkan negara berada pada posisi sangat berdaulat atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan isinya. Negara juga menguasai cabang-cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor public goods yang harus dikuasai negara dan mana sektor commercial goods yang boleh dikuasai orang per orang. "Ini adalah rumusan sistem yang belum pernah secara murni diterapkan di era orde lama dan orde baru, namun sudah dihapus total dari dalam Konstitusi negara pada saat bangsa ini melakukan amandemen undang-undang dasar pada tahun 1999 hingga 2002 silam," kata LaNyalla. Sejak penggantian konstitusi dari naskah asli menjadi undang-undang dasar hasil perubahan pada tahun 2002 silam, negara ini semakin memberi karpet merah bagi kekuatan modal untuk menguasai kekayaan dan sumber daya alam di negara ini. Akibatnya negara ini memberikan ruang yang luas kepada segelintir orang untuk menguasai bumi air dan menguras sumber daya alam Indonesia. “Hasilnya adalah ketidakadilan ekonomi. Dan ketidakadilan ekonomi tersebut adalah penyebab kemiskinan struktural. Inilah sebenarnya akar masalah kemiskinan yang kita hadapi," ujar LaNyalla. Mazhab Ekonomi Indonesia yang sebenarnya adalah mazhab ekonomi kesejahteraan, dan hal itu sudah tuntas dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Bahkan menjadi cita-cita nasional, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hakikat dari cita-cita lahirnya bangsa ini adalah untuk mewujudkan sila pamungkas dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sehingga saya mendorong semua elemen bangsa ini untuk melahirkan konsensus bersama untuk kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan cara kita sepakati untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli, untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui amandemen dengan teknik adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegaranya," kata LaNyalla. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon mengatakan, kehadiran LaNyalla ke Madiun ini seperti doping bagi masyarakat Madiun yang membuat bersemangat menghadapi perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat desa. "Pak Nyalla itu seperti pemicu semangat agar kami bisa terus lebih baik lagi. Seperti ayah yang datang kepada anaknya. Semoga aspirasi kami masyarakat Madiun terutama masyarakat desa bisa terealisasi dan terwujud," katanya. Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan paradigma berfikir masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kebijakan di desa, harus diubah dengan paradigma berfikir yang jujur. “Jadi nantinya amanah dalam memimpin desa. Karena Desa adalah kekuatan yang paling utama untuk pergerakan ekonomi di desa. Jika semua melakukan urbanisasi ke kota, lantas nanti siapa yang memikirkan desa. Oleh karena itu paradigma berfikirnya harus diubah," katanya. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi membeberkan, saat ini jika kita tidak segera mengembalikan UUD 45 ke naskah asli yang nanti terjadi bukan Indonesia emas, tetapi Indonesia yang cemas di bidang ekonomi. "Liberalisme ekonomi, sebenarnya akan membuat ekonomi di Indonesia menjadi kapitalisme yang dikecilkan menjadi oligarki. Jadi ada memang gerakan untuk menguasai Indonesia dengan cara menguasai ekonominya yang dilanjutkan dengan gerakan politik yang menurut saya kata ‘asli’ di Pasal 6 UUD 45 dihapus. Padahal kronologi politiknya itu ada di situ, jadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang diatur dan ditetapkan dengan undang-undang,” pungkas Mulyadi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon; serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Supriadi.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.54.00

FEB UI Sebut Indonesia Gagal Menjadi Negara Maju 2045, Sultan:...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai perkiraan Indonesia gagal mencapai target sebagai negara berpenghasilan menengah tinggi atau negara maju di 2045 sebagai warning bagi pemerintah. Menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengungkapkan bahwa semua variabel struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terbilang rapuh. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi yang masih rendah dan biaya logistik yang cukup tinggi. "Ke depannya Pemerintah perlu mendorong akselerasi tranformasi ekonomi dengan memprioritaskan adopsi teknologi pada sektor riil. Dengan demikian akan terwujud efisiensi dan peningkatan inovasi hilirisasi pada sektor rill", jelas Sultan. Penguatan kapasitas ekonomi berbasis hilirisasi komoditas, kata Sultan, harus tetap ditingkatkan. Namun perluasan investasi dengan teknologi modern adalah kebutuhan yang harus didukung oleh semua elemen bangsa. "Kami juga mendorong agar Pemerintah melakukan reformasi penerimaan pajak sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan. Ratio pajak terhadap PDB menjadi isu yang harus dijadikan atensi serius oleh pemerintahan ke depan dengan pendekatan hukum yang lebih tegas", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa untuk mencapai Indonesia emas 2045, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki kecakapan dalam bidang ekonomi dan ketegasan dalam penegakan hukum. Artinya, dalam konteks kepemimpinan nasional, kita membutuhkan seorang transformer ekonomi yang tegas dalam penegakan hukum. Diketahui, Lembaga Penelitian dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI beberapa waktu lalu merilis white paper berjudul Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029. Dalam white paper tersebut dikatakan Indonesia bisa gagal menjadi negara maju pada 2045. LPEM FEB UI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan tak pernah jauh di atas level kisaran 5%, pertumbuhan kredit per tahun pun tak pernah tembus 15%, rasio pajak terhadap PDB tak pernah melampaui 11% dan bahkan hanya 9,9% satu dekade terakhir, hingga kontribusi industri terhadap PDB yang terus merosot hingga kini di level 18% dan kemiskinan ekstrem yang persisten di level 1,7%.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.48.00

Kades di Tulungagung Ajukan Pembangunan Gedung SMA, LaNyalla: Pemerintah Wajib...

TULUNGAGUNG, dpd.go.id - Sejumlah kepala desa (Kades) di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, menyampaikan aspirasi permohonan pembangunan fasilitas belajar di wilayahnya. Permohonan pembangunan fasilitas berupa gedung sekolah SMA tersebut disampaikan para Kades kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di acara "Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tulungagung", di Pendopo Bupati Tulungagung, Kamis (23/11/2023). Ke-13 kades tersebut di antaranya Kepala Desa Kepala Desa Batokan, Kuswanto; Kepala Desa Pucung Lor, Imam Sopingi; Kepala Desa Srikaton, Gunawan Setyo Hadi; Kepala Desa Padangan, Sutopo; Kepala Desa Banjarsari, Muhammad Kholil dan lainnya. "Untuk memfasilitasi wajib belajar 12 tahun, mohon dibangun SMA di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Fasilitas ini sangat mendesak karena posisi Kecamatan Ngantru jauh dari SMA yang berada di kecamatan sekitar," ujar salah seorang perwakilan kepala desa saat menyampaikan aspirasinya kepada LaNyalla. Menanggapi hal tersebut, LaNyalla mengatakan pendidikan merupakan salah satu hak dasar dari setiap warga negara. Pemerintah, kata dia, tentunya wajib hadir untuk menyiapkan dan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat. "Karenanya saya menyambut positif aspirasi ini dan akan kami teruskan. Pemerintah wajib hadir," kata LaNyalla. Ia mengatakan, hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. "Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan penting dalam pertemuan-pertemuan ini, bagaimana kami DPD dapat menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah," ujarnya. Dalam acara bertajuk "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" yang dihadiri seluruh kepala desa di Kabupaten Tulungagung, LaNyalla kembali menyampaikan bahwa seluruh pemangku kebijakan di desa harus memiliki orientasi dalam membangun desa. Mewujudkan desa sebagai kekuatan ekonomi nasional dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa yang salah satunya ditopang dengan pendidikan yang baik. "Yang paling utama adalah orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden sekalipun," ujar LaNyalla. LaNyalla juga secara khusus mendorong optimalisasi BUMDes. Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka. "Inilah yang harus menjadi fokus kerja masa depan para Kepala Desa dan seluruh stakeholder yang ada di desa," ujar LaNyalla. Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan keberadaan BUMDes akan memperkuat kemandirian desa dalam mengelola potensi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara mandiri. "Kalau kita ingin mensejahterakan desa, ya lakukanlah dengan cara dikelola oleh kita sendiri. Makanya BUMDes dan semua sumber daya harus dari desa itu dikelola sendiri," kata Noorsy. Pengelolaan pun harus dilakukan dengan pendekatan keadilan ekonomi sesuai dengan nafas dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Jangan dikelola dengan cara barat, kalau dikelola dengan cara barat maka nantinya akan kacau dan tidak akan merakyat. BUMDes kata kuncinya. Untuk masyarakat, bukan sekadar laba, tapi manfaat buat masyarakat," ujarnya. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi mengingatkan, penting bagi Indonesia untuk segera kembali ke sistem bernegara berdasarkan UUD'45 naskah asli. "Jangan dikira negara kita bakal selamat, sudah ada yang mau jadi pangkalan militer, ibu kota sudah (akan) pindah, pemerintah daerah meminta otonomi, desa minta otonomi. Kita harus paham kondisi ini. Itu artinya segera kembali ke UUD'45 agar rakyat berdaulat. Balik lagi ke UUD 45," ujar Mulyadi. Sekretaris Daerah Pemkab Tulungagung Sukaji mewakili Pj Bupati mengucapkan terima kasih atas kehadiran LaNyalla. Kata dia, semoga aspirasi yang disampaikan para kepala desa bisa direalisasikan berkat kehadiran Ketua DPD RI di Tulungagung. "Karena kami yakin aspirasi itu bisa mewujudkan kami untuk otonomi desa dan menyejahterakan masyarakat Tulungagung. Selain pembangunan SMA, kita juga akan terus berusaha mewujudkan kesejahteraan dengan orientasi menonjolkan produk unggulan, dan potensi pariwisata agar menjadi kekuatan ekonomi sehingga desa menjadi lebih mandiri," katanya.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.43.00

Buka Mukernas, LaNyalla Ajak Wahdah Islamiyah Perjuangkan Pancasila Sebagai Falsafah...

MAKASSAR, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi Wahdah Islamiyah yang konsisten mempraktikkan nilai-nilai bangsa dalam bernegara yang termaktub di dalam Pancasila, yaitu musyawarah. LaNyalla pun mengajak Wahdah Islamiyah untuk turut serta dalam perjuangan mengembalikan Pancasila seutuhnya sebagai falsafah dasar negara. Hal itu disampaikan secara virtual oleh LaNyalla saat membuka Musyawarah Kerja Nasional ke-XVI Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah yang diselenggarakan di Makassar, 23-26 November 2023. "Saya mengajak kepada seluruh anggota Wahdah Islamiyah untuk terus memperjuangkan Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara, sekaligus sebagai nilai-nilai yang berjalan seiring dengan nilai-nilai ajaran Islam," kata LaNyalla, Kamis (23/11/2023). Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, para pendiri bangsa ini telah memilih sistem Syuro, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. MPR itulah sebagai tempat bagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini. Mengapa demikian, karena sejatinya pemilik kedaulatan negara ini adalah rakyat. "Inilah sistem asli Indonesia. Sistem bernegara yang berasaskan Pancasila. Sistem yang dirancang dan disepakati para pendiri bangsa," terang LaNyalla. Bukan tanpa alasan pula mengapa para pendiri bangsa kita menggunakan kalimat; ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan’. Sebab, kata LaNyalla, memang mereka yang bermusyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini sejatinya haruslah para hikmat, yaitu orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan keilmuan. "Sehingga, MPR sebagai lembaga tertinggi tidak hanya dihuni oleh anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu Legislatif, tetapi juga dihuni oleh utusan dari golongan-golongan masyarakat dan unsur-unsur yang terkait dengan kesejarahan wilayah atau daerah," papar LaNyalla. Dengan demikian, mereka yang berada di lembaga tertinggi negara itu benar-benar utuh dan lengkap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Mereka kemudian bermusyawarah menentukan haluan negara sebagai wujud kehendak politik rakyat, sekaligus memilih mandataris untuk melaksanakan haluan negara tersebut. "Sistem yang sangat sempurna itu akhirnya kita ganti dengan sistem bernegara ala barat yang individualis dan liberal, melalui amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu," tutur LaNyalla. Amandemen itu dilakukan karena kita menganggap bahwa sistem rumusan pendiri bangsa itu identik dengan sistem orde baru. Padahal, apa yang terjadi di era orde baru, bahkan orde lama, adalah praktik penyimpangan dari sistem bernegara rumusan asli dari para pendiri bangsa. Akibatnya, LaNyalla menilai sejak reformasi hingga hari ini bangsa ini semakin miskin negarawan. Tetapi dipenuhi dengan politisi yang hadir melalui industri pencitraan dan popularitas. Bangsa ini seolah menjadi bangsa lain. Semakin kehilangan jati diri, moral, adab dan etika. "Yang semakin kita rasakan justru sebaliknya. Bangsa ini semakin terpolarisasi dan terbelah. APBN dan APBD dikeluarkan besar-besaran hanya untuk pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah yang ditentukan oleh partai politik, yang kemudian dipoles oleh lembaga survey dan media untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas," terang LaNyalla. Oleh karena itu, setelah menelaah dengan jernih, LaNyalla menyebut di DPD RI melalui Sidang Paripurna pada tanggal 14 Juli 2023, DPD RI secara kelembagaan memutuskan mengambil inisiatif kenegaraan untuk membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan negara ini, agar kita kembali menjalankan dan menerapkan asas dan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat. Dijelaskan LaNyalla, penyempurnaan dan penguatan ini tentunya memperhatikan amanat tuntutan Reformasi. Oleh karenanya, LaNyalla menyebut DPD RI menawarkan penyempurnaan dan penguatan dengan melakukan amandemen dengan teknik adendum terhadap Undang-Undang Dasar naskah 18 Agustus 1945. Amandemen yang dilakukan tidak mengganti sistem bernegara Pancasila dengan sistem Barat yang Liberal dan kapitalistik. "Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus kita sebagai bangsa akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial," demikian LaNyalla.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.40.00

Menteri ATR Diminta Tuntaskan PTSL di NTT...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di NTT. Pasalnya, dari target hampir 4 juta bidang tanah yang disertifikat, baru 1,5 juta yang berhasil mengikuti program tersebut. “Belum sampai setengahnya selesai. Saya kuatir tidak tuntas sampai 2024 nanti seperti yang ditargetkan,” kata Abraham di Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Ia menyebut PTSL sangat baik dan harus didukung. Alasannya, PTSL merupakan proses pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. PTSL sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang PTSL. Dengan hadirnya PTSL, masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah dan menghindari konflik/sengketa tanah. Kemudian masyarakat bisa memakai sertifikat yang ada untuk jaminan pinjaman ke bank sebagai modal usaha. Namun dalam pengamatan Abraham di lapangan, program itu berjalan lambat. Ia tidak mengetahui penyebab kelambatan proses tersebut. Dia hanya berharap bisa lebih cepat agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya. “Banyak masyarakat yang menunggu proses tersebut. Mudah-mudahan bisa digenjot agar sesuai target,” tegas Abraham. Senator yang sudah tiga periode ini juga meminta Menteri ATR/BPN agar menuntaskan masalah pembebasan lahan untuk proyek nasional berupa bendungan Temef di Timor Tengah Selatan (TTS). Alasannya, kehadiran proyek itu meresahkan masyarakat karena pembangunan bendungan mengabaikan proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 125 hektare. “Mohon segera diselesaikan supaya masyarkat tenang. Kami siap bantu jika memang perlu dilibatkan,” ujar Abraham. Selain itu, anggota Komite I DPD RI ini juga meminta Hadi Tjahjanto agar terus memberantas mafia tanah di Provinsi NTT. Pemberantasan hendaknya tidak selesai dengan penangkapan beberapa orang mafia tanah di Labuan Bajo tahun 2021 lalu. “Mafia tanah di NTT sangat banyak dan menggurita. Pak Menteri harus lanjutkan bersih-bersih,” saran Abraham. Di tempat terpisah, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berjanji untuk menuntaskan program PTSL di NTT. Dia berjanji sebelum berakhirnya masa jabatan tahun depan, program PTSL akan selesai. “Kita tuntaskan tahun depan,” ungkap Hadi.(*)

Humas Jumat, 24 November 2023 15.35.00

Ancaman Krisis Pangan, LaNyalla Ajak Kabupaten Ngawi Jaga Kedaulatan Pangan...

NGAWI, dpd.go.id - Krisis pangan diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Bahkan Badan Pangan Dunia memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi, sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia. Tidak hanya mencari solusi untuk swasembada, tapi juga mengambil peluang. Karena Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. "Apalagi Indonesia juga akan mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Ini artinya, Kabupaten Ngawi adalah salah satu penjaga kedaulatan pangan Indonesia. Sehingga, sudah seharusnya, orientasi pembangunan desa-desa di Kabupaten Ngawi terintegrasi untuk tetap memastikan Kabupaten ini sebagai Sentra penghasil Beras terbesar di Jawa Timur dan Indonesia," ujar LaNyalla di acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi dengan tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", di Pendopo Widya Graha Bupati Ngawi, Jumat (24/11/2023). LaNyalla menilai tantangan untuk memaksimalkan potensi tersebut masih harus terus diperjuangkan. Karena kondisi di Indonesia dari data Kementerian ATR/BPN, setiap tahun alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang terjadi di Indonesia mencapai hampir sekitar 100 ribu hektare. "Artinya, kalau dalam 10 tahun, sudah satu juta hektare. Ini tentu harus dicegah dan dicarikan solusinya," kata LaNyalla. Indonesia juga memiliki persoalan tentang luasan lahan sawah yang dimiliki petani di Indonesia. Dihitung rata-rata, sekitar 80 persen petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare. "Ini tentu menyulitkan bagi kita untuk mengejar swasembada. Apabila dibandingkan dengan petani di Thailand yang rata-rata memiliki lahan dua hektare. Belum lagi bila kita melihat apa yang dilakukan negara-negara lain, yang sudah menjalankan BioTeknologi Agrikultural dalam pertanian atau perkebunan mereka," ujar LaNyalla. Amerika Serikat misalnya, memiliki luas tanaman berbasis bioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektare untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Sedangkan Brasil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai dengan luas lebih dari 50 juta hektare. Begitu juga Argentina memiliki tanaman berbasis BioTeknologi seluas 23 juta hektare. Sementara di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis BioTeknologi seluas 11,4 juta hektare. Sedangkan Cina, menggunakan BioTeknologi untuk menyulap lahan gurun mereka menjadi bisa ditanami. "Pelajaran yang bisa kita ambil adalah orientasi pembangunan di sektor kedaulatan pangan sedang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Tetapi Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan dan Sembako. Ini karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," ungkap LaNyalla. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia menerapkan secara utuh kedaulatan negara dengan cara kembali kepada asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Perlu diketahui, perubahan atau amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia mengadopsi sistem bernegara ala barat yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk konsesi lahan atau izin pertambangan. Padahal konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam UUD naskah sebelum amandemen berikut penjelasannya, sama sekali bukan seperti itu. Negara justru memegang kendali untuk sektor-sektor kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor publik yang harus dikuasai negara, dan mana sektor komersial yang boleh dikuasai orang per orang. "Sehingga saya mendorong semua elemen bangsa ini, termasuk bapak dan ibu kepala desa melahirkan konsensus bersama agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan cara kita sepakati untuk kembali kepada UUD 1945 Naskah Asli, untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar melalui Teknik Adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegaranya," ujar LaNyalla. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, wilayahnya sudah tidak ada desa tertinggal. Ony juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggunakan digital dalam mengelola desa. "Kami juga menggenjot transparansi dengan menggunakan aplikasi, sehingga Alhamdulillah kepala desa kami tidak ada urusan dengan hukum. Setiap desa juga sudah terkoneksi, karena setiap desa punya forum sendiri di website. Jadi tidak ada gejolak di desa karena terdeteksi secara dini. Dengan kehadiran Pak Nyalla kami mohon arahan masukan bagi kami pemerintah kabupaten Ngawi, semoga kami menjadi lebih baik lagi," kata Bupati. Dalam acara tersebut, Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy memaparkan, ada beberapa hal yang harus disiapkan Desa untuk menjaga desanya agar tetap berdaulat di berbagai aspek. “Bikin sebuah badan yang menjadi pilar pelindung, penopang, agar saat nanti ada anggaran asing masuk ke Desa, ada penjaga dari serbuan itu. Jadi pilar itulah nanti yang melindungi dari investor-investor asing yang niatnya mau menyerbu desa tersebut. Jadi desa tetap mandiri dan kuat," kata Noorsy. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi mengatakan, masyarakat desa itu harus juga melek politik. Dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua DPD RI bahwa kedaulatan pangan harus dijaga dan semua berawal dari Desa. Mulyadi menilai sesungguhnya Desa itu harus mendapatkan otonomi penuh agar kedaulatan pangan terjaga. "Jadi mau masa jabatan 10 tahun sampai 100 tahun, Desa itu harus bisa menentukan dirinya sendiri. Karena di situlah garda terdepan untuk menjaga masyarakat kita dari kemakmuran dan kesejahteraan," katanya. Dalam acara tersebut, Bupati Ngawi ditemani Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko dan Sekda Kabupaten Ngawi Mohammad Sodiq Triwidyanto. Selain itu hadir juga Kepala OPD Kabupaten Ngawi, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.(*)

Humas Jumat, 24 November 2023 15.29.00

Kredit Macet UMKM Meningkat, Sultan Usulkan Bunga KUR Diturunkan Menjadi...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar Pemerintah kembali menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap UMKM dari 6 persen saat ini menjadi 4 persen. Hal ini disampaikan Sultan menyusul meningkatnya angka kredit Macet program pembiayaan KUR UMKM. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mencatat kredit macet pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun. Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang. Menurut Sultan, angka pertumbuhan kredit yang stagnan dan kredit Macet KUR yang meningkat menandakan sedang terjadi pelemahan ekonomi nasional. Terbukti pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sedang mengalami kontraksi oleh berbagai sebab. "Kredit macet UMKM merupakan hal yang wajar secara bisnis. Namun pertumbuhan kredit yang cenderung lamban adalah gejala ekonomi yang perlu direspon secara cepat oleh pemerintah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (25/11). Pembiayaan KUR, kata Sultan, merupakan program ekonomi pemerintah berbasis UMKM yang harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan stabilitas ekonomi global dan nasional. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target, pemerintah perlu menyesuaikan bunga KUR agar pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan mampu menopang pertumbuhan. "Kami percaya, dengan bunga KUR yang lebih murah, akan mengurangi proses restrukturisasi utang akibat potensi kredit macet di masa depan. Tentunya dengan tetap melakukan pendampingan usaha yang baik oleh perbankan", tegasnya. Salah satunya, usul mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dengan meminta nasabah KUR untuk membuat tabungan khusus cicilan KUR. Bank bertanggung jawab untuk memastikan nasabah memiliki modal literasi keuangan dan manajemen bisnis yang baik sebelum memberikan pinjaman KUR. "Sehingga Kami mengusulkan agar literasi keuangan dimasukkan menjadi dalam kurikulum pendidikan nasional. Karena pembangunan SDM harus berjalan bersama dengan pembekalan yang cukup tentang literasi keuangan", tutup Sultan.(*)

Humas Sabtu, 25 November 2023 15.27.00

Pembunuh Imam Maskur di Tuntut Hukumam Mati dan di Pecat...

Jakarta, dpd.go.id – Tiga Oknum TNI pembunuh Imam Maskur yaitu Praka Riswandi Manik, Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir di tuntut oleh Oditur Militer dengan pidana pokok pidana mati dan pidana tambahan dipecat dari TNI. Tuntutan terhadap ketiga terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaka Sampurna pada sidang tuntutan di Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta Timur, Senin (27/11/2023). “Menjatuhkan hukumam bagi terdakwa satu pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD, terdakwa dua pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dan terdakwa tiga pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD”, tegas Letkol Chk Upen Jaka Sampurna. Ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Imam Masykur bersama-sama dengan Praka Heri Sandi (HS), dan Praka Jasmowir (J) pada 12 Agustus 2023. Sidang sendiri dipimpin oleh hakim ketua Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto dan hakim anggota Letnan Kolonel Idolohi dan Mayor Kum Aulia Dandel. Pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaka Sampurna dan diperdengarkan langsung kepada ketiga terdakwa. Sidang pembacaan tuntutan terhadap pelaku pembunuh Imam Maskur turut dihadiri oleh tim pengacara Imam Maskur dan tim pengacara Hotman 911 serta anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau Haji Uma. Paska sidang, Haji Uma yang diwawancarai wartawan menyambut baik tuntutan tersebut. Menurutnya, tuntutan itu sudah sesuai dengan harapan semua pihak yang selama ini terus mengawal kasus Imam Maskur. “Alhamdulillah, tuntutan sesuai harapan kita bersama terutama keluarga korban yang berharap mendapat keadilan dan hukuman maksimal terhadap pelaku. Kita berharap ini akan konsisten hingga jatuh putusan nantinya”, ujar Haji Uma. Lebih lanjut, Haji Uma juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tahap putusan nantinya. Adapun jadwal persidangan lanjutan dengan agenda pledoi akan berlangsung tanggal 4 desember dan putusan diperkirakan diminggu ketiga desember 2023.(*)

Humas Senin, 27 November 2023 15.22.00

LaNyalla: Kekacauan Tata Negara Indonesia Bermula Saat Amandemen Konstitusi Tahun...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan sistem bernegara Indonesia saat ini telah berubah total. Hal itu bermula dari proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 yang membuat konstitusi Indonesia meninggalkan Pancasila sebagai identitasnya. Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan "Keynote Speech" di acara Focus Group Discussion "Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa" di Universitas Wijaya Putra, Senin (27/11/2023). LaNyalla mengatakan, awal terjadi gerakan reformasi yang saat itu dimotori mahasiswa dan dipicu krisis moneter dan puncak penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang dianggap otoriter dan menyuburkan KKN di sekitar keluarga dan orang dekatnya. Oleh karena itu, tuntutan reformasi saat itu adalah turunkan dan adili Soeharto beserta kroninya, batasi masa jabatan presiden, hapus praktik KKN dan penegakan hukum, serta cabut dwi fungsi ABRI. "Tuntutan tersebut wajar. Karena memang orde baru melakukan praktik penyimpangan terhadap sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla. Tetapi, satu tahun setelah Reformasi, mulai terjadi perubahan sistem ketatanegaraan. Yang terjadi adalah penggantian konstitusi Indonesia. Bukan pembenahan atas praktik penyimpangan Orde Baru, tetapi justru mengganti sistem bernegara Indonesia dari Sistem Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa menjadi mengadopsi sistem barat yang liberal dan individualistik. "Inilah yang terjadi di dalam proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu," katanya. Akibatnya, sejak tahun 2004 hingga hari ini, sistem bernegara Indonesia telah berubah total. Kedaulatan rakyat tidak lagi dijelmakan di dalam lembaga tertinggi negara. Melainkan berpindah menjadi kedaulatan Partai Politik dan kedaulatan Presiden Terpilih yang dipilih melalui Pemilu dan Pilpres Langsung. "Lembaga tertinggi negara dibubarkan. Tidak ada lagi utusan golongan dan utusan daerah. Tidak ada lagi Haluan Negara, karena Presiden terpilih sebagai eksekutif dapat membuat kebijakan apapun, selama mendapat dukungan dari partai politik," kata LaNyalla. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah pun seolah tidak berarti, katanya. Sebab DPD di Indonesia bukan pembentuk Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan seperti Senat dalam sistem Kongres di Amerika Serikat atau Inggris dan Australia. Jadi, kekacauan tata negara Indonesia ini sebenarnya bermula saat bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002 silam. "Rakyat Indonesia, sebagai pemilik negara ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kedaulatan rakyat sudah diberikan menjadi kedaulatan Partai Politik di DPR RI, dan kedaulatan Presiden melalui Pilpres Langsung. Inilah yang saya katakan, bahwa Pilpres Langsung sejatinya tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Karena memang bukan nilai-nilai asli dari bangsa dan negara yang super majemuk ini," kata LaNyalla. Karena itu, LaNyalla mengajak semua pihak utamanya mahasiswa membangun kesadaran kolektif sebagai bangsa untuk mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan identitas konstitusi bangsa. "Kita dorong semua elemen bangsa agar terwujud Konsensus Nasional, untuk kita kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 untuk kemudian kita sempurnakan dan perkuat melalui Amandemen dengan Teknik Adendum, tanpa mengganti Sistem Bernegara yang bermuara kepada Penjelmaan Rakyat di dalam MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan," katanya. LaNyalla berharap para mahasiswa mendapat pemahaman yang utuh, karena masa depan bangsa dan negara ini ada di pundak mereka. "Indonesia sebagai bangsa yang besar, harus kembali ke jati dirinya. Kembali kepada spirit para pendiri bangsa ini. Agar Indonesia kembali berdaulat, adil dan makmur," kata LaNyalla. Sementara Rekt