Portal DPD | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

BAP DPD RI Terima Aspirasi FKPPN Terkait Pembayaran Santunan Hari...

JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan menindaklanjuti pengaduan dari Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN). Pengaduan tersebut terkait permasalahan penyelesaian pembayaran santunan hari tua oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). "BAP DPD RI akan menjembatani rapat dengar pendapat dengan lintas komite di DPD RI. Dalam masalah ini karena berkaitan dengan santunan hari tua, kami akan upayakan mengundang Kementerian Ketenagakerjaan,” ucap Ketua BAP DPD RI Ajiep Padindang di Gedung DPD RI, Rabu (30/11/2022). Ketua Umum FKPPN Serta Ginting menyampaikan apresiasi ke DPD RI karena telah merespon aduannya. Selama ini menurut Ginting, FKPPN telah berupaya bersurat ke beberapa lembaga negara dan kementerian, namun tidak ada tanggapan. "Kami telah berupaya mengirim surat ke DPR, Kementerian BUMN juga bersurat kepada Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) namun hanya BAP DPD RI yang merespon surat aduan kami bahkan menyediakan ruang dan waktu untuk kami hadir ke untuk menyampaikan pendapat," tutur Ginting. Pada kesempatan itu, Ginting menerangkan bahwa banyak dari purnakarya PTPN yang tidak menerima hak santunan hari tua sejak tahun 2011. Selain mengenai pembayaran santunan hari tua, Ginting juga menyampaikan permasalahan lain terkait jaminan hari tua PTPN. "Terdapat permasalahan lain yang ingin kami sampaikan terkait rendahnya manfaat pensiun yang kami terima tiap bulan, kami juga mendesak agar PTPN segera membayarkan hak yubileum para pensiunan. Dan terakhir kami memohon kepada Kementerian ATR/BPN untuk membatalkan pembangunan kawasan Deli Megapolitan karena lahan tersebut masih ditempati masyarakat dan para pensiunan," lanjut Ginting. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Muhammad Nuh menjelaskan bahwa BAP DPD RI akan mengupayakan tindak lanjut atas kasus ini dengan mengundang kementerian terkait dalam rapat dengar pendapat selanjutnya "Selanjutnya BAP DPD RI akan mengupayakan tindak lanjut penanganan kasus ini dengan mengundang Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ATR/BPN RI dan Kementerian Pertanian untuk kerja sama operasional HGU yang masih aktif," tuturnya. **hes

Humas Rabu, 30 November 2022 09.19.00

Selengkapnya

Sekjen DPD RI: HUT KE-57 KORPRI Jadi Momentum Peningkatan Pengabdian...

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2022 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/11/2022). Upacara peringatan yang mengambil tema "KORPRI Melayani, Bekontribusi, dan Berinovasi untuk Negeri" tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Inspektur Upacara. Rahman Hadi sendiri berharap agar HUT ke-51 KORPRI tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI untuk meningkatkan kualitas dukungan keahlian dan administratif bagi Anggota DPD RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah. "Selamat ulang tahun ke-51 bagi KORPRI yang tadi upacaranya dilaksanakan secara terpusat di Istora Senayan. Ini harus menjadi momentum kita untuk terus mendukung Setjen DPD RI sebagai supporting system bagi DPD RI dengan memberikan dukungan administrasi dan keahlian ke setiap anggota DPD RI," imbuhnya. Dalam rangka memperingati Hari KORPRI tersebut, Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada PNS di Setjen DPD RI. Tercatat, terdapat 9 orang PNS yang memperoleh penghargaan atas dedikasi 30 tahun, 9 orang atas dedikasi 20 tahun, dan 5 orang yang telah mendedikasikan dirinya kepada negara selama 10 tahun. Dirinya berharap, penghargaan tersebut dapat memberikan dorongan motivasi bagi PNS di lingkungan Setjen DPD RI dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi yang dimiliki dengan tetap menjunjung tinggi integritas sebagai ASN. "Ini merupakan penghargaan terhadap negara, sehingga Presiden memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian dan segala pengorbanan selama bekerja. Waktu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk pengabdian. Kami mengucapkan selamat atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi kepada Sekretariat Jenderal DPD RI," ucap Rahman yang didampingi oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Sefti Ramsiaty dan Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir di Gedung DPD RI, Selasa (29/11/2022). Selain itu, Rahman Hadi juga memberikan penghargaan purna bakti kepada PNS yang memasuki usia pensiun. Terdapat 9 orang PNS Setjen DPD RI yang telah masuk dalam usia pensiun periode bulan November 2021 sampai dengan November 2022. Dirinya pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama puluhan tahun bekerja di Setjen DPD RI. "Atas nama Setjen DPD RI, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada sembilan aparatur sipil negara yang telah mendedikasikan diri selama puluhan tahun. Dan Pak Susilo masuk dalam pengabdian tertinggi, yaitu 36 tahun 8 bulan," imbuh Rahman Hadi. Dalam acara tersebut, Rahman Hadi juga berpesan agar seluruh jajaran dan staf Setjen DPD RI tidak terpengaruh terhadap isu pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang juga membuat kantor DPD RI pindah ke Penajam Paser Utara tahun 2024. Dirinya berharap agar isu tersebut tidak berpengaruh terhadap semangat dan dedikasi seluruh staf Setjen DPD RI dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPD RI. "Di tahun 2024 kita akan pindah ke IKN. Hal ini membuat beberapa orang pesimistis, sehingga terkadang ingin berpindah instansi. Setiap perubahan dan program pemerintah pasti akan memberikan kontribusi dan manfaat. Jangan sampai isu yang berkembang membuat kita sulit untuk berkinerja dan melakukan pengabdian sebagai ASN," pesannya.***ars

Humas Selasa, 29 November 2022 15.07.00

Selengkapnya

Komite III DPD RI Dorong Pemerintah Majukan Keolahragaan Di Daerah...

JAKARTA – Komite III DPD RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan peraturan menteri untuk memastikan alokasi anggaran Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dalam APBD. Selain itu DPD RI juga mengimbau agar pemerintah daerah membuat dukungan anggaran dan pengelolaan atas potensi atlet daerahnya. "Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengelola sedikitnya dua cabang olahraga unggulan sesuai potensi atlet daerah dan termasuk dalam 14 cabang olahraga prioritas yang ditetapkan dalam DBON disertai dengan dukungan anggaran yang memadai," kata Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali di Gedung DPD RI, Jakarta (28/11/22). Hal tersebut didasarkan pada masih banyaknya permasalahan keolahragaan di daerah, seperti minimnya fasilitas olahraga ataupun terbengkalainya venue atau arena olahraga di daerah pasca penyelenggaraan event keolahragaan, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON). Dalam Raker tersebut, Evi berharap agar Kemenpora dapat menyusun program pengembangan sektor olahraga di daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Komite III DPD RI juga akan merangkul pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyediaan fasilitas olahraga di daerah. “Kami juga mendorong perseroan atau BUMN untuk berperan serta menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan dalam bentuk dukungan penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan cabang olahraga tertentu sesuai amanat Pasal 76 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,” imbuhnya Evi yang juga Anggota DPD RI Nusa Tenggara Barat ini. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Edwin Pratama Putra mendorong agar Kemenpora dapat melibatkan anggota Komite III DPD RI di daerah dalam pembangunan keolahragaan. Salah satunya adalah dengan dilibatkan dalam ruang kerjasama dan diskusi terkait pembangunan olahraga di daerah. “Karena selama ini, sektor olahraga di daerah masih terdapat permasalahan. Seperti belum meratanya fasilitas olahraga di daerah dan banyaknya stadion dan arena (venue) olahraga yang terbengkalai pasca penyelenggaraan keolahragaan karena minimnya event olahraga di daerah,” ucapnya. Dalam Raker tersebut, Menpora Zainudin Amali menegaskan bahwa instansinya memberikan perhatian yang sama terhadap olahraga di setiap daerah. Zainudin juga menegaskan bahwa wewenang pembangunan stadion dan penilaian kelayakan venue olahraga saat ini berada dibawah kementerian PUPR, bukan Kemenpora. "Perhatian dalam kemajuan olahraga tiap daerah dari ujung barat hingga ujung timur selalu kami sama ratakan. Mengenai penyelenggaraan event olahraga dapat dikonfirmasi kepada gubernur masing-masing daerah. Kemenpora seringkali menawarkan penyelenggaraan event olahraga di daerah, namun tidak sedikit gubernur atau bupati yang menolak dengan alasan anggaran", kata Zainudin. Terkait fasilitas venue olahraga yg pernah digunakan PON, lanjut Zainudin, Kemenpora telah menyerahkan pengelolaannya ke setiap pemerintah daerah. Selain itu, terkait anggaran pengembangan olahraga daerah termasuk event olahraga, masing-masing kepala daerah berpedoman pada rancangan anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Semua fasilitas olahraga setelah PON, telah Kemenpora menyerahkan kepada pemerintah daerah. Problem yang terjadi saat ini, terbengkalainya venue olahraga disebabkan pemerintah daerah tidak bisa membiayai pemeliharaannya. Untuk itu, saya berpesan agar Komite III dapat mengingatkan Kemendagri supaya ikut mencantumkan anggaran untuk pengembangan olahraga daerah," sambung Zainudin.**hes

Humas Selasa, 29 November 2022 14.59.00

Selengkapnya

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Minta Kemendag Jaga Stabilitas...

JAKARTA-Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan membahas isu nasional jelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berdasarkan hasil reses anggota DPD RI di daerah, terdapat fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar. “Kami mencatat terdapat fluktuasi harga kebutuhan pokok yang memukul perekonomian UMKM, yang hanya mengandalkan penghasilan harian,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh saat membuka Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (29/11). Anggota DPD RI asal Aceh ini menambahkan bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, keuntungan UMKM menjadi tidak teridentifikasi. Bahkan pelaku UMKM juga mengaku kebingungan untuk menentukan harga jual. “Agar barang jualan tetap laku, tak jarang mereka memilih tidak menaikkan harga dan memilih untuk mengurangi keuntungannya,” bebernya. Abdullah Puteh juga menjelaskan Komite II DPD RI juga memberikan catatan kondisi harga bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2022. Prediksi dari banyak kalangan dan pantauan dari perdagangan di pasar menyebutkan harga bahan pokok serta pangan pada Nataru 2023, dapat dipastikan akan naik terutama jenis pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Jadi untuk komoditas cabai, beras, bawang, daging ayam, telur, daging sapi, gula, dan minyak goreng. Hal ini dapat terlihat dengan peningkatan yang signifikan pada harga telur, jika pada beberapa waktu yang lalu masyarakat masih bisa membeli telur dengan harga Rp 21.000,-/kg, pada hari Senin (28/11/22) harga telur telah naik menjadi Rp 29.650,-/kg," kata Abdullah Puteh. Selain itu minyak goreng sejak awal tahun 2022 juga mengalami kenaikan harga yang sangat melonjak, bahkan ketika itu stok minyak sampai hilang di pasaran. “Sampai saat ini pun harga minyak goreng belum kembali sesuai harga semula. Demikian dengan harga kebutuhan pokok lainnya yang sudah mulai merambat naik menjelang Nataru,” terangnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy mengatakan sebelum Nataru, harga beras di NTB sudah mengalami lonjakan. Untuk itu ia meminta pemerintah agar membantu petani terutama subsidi pupuk yang saat ini mengalami kelangkaan sehingga harga beras semakin melambung. “Kami saat ini mengalami kesulitan pupuk, apalagi sudah mau masuk musim tanam. Kami khawatir hal ini bisa menciptakan lonjakan harga beras,” terangnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya berharap pemerintah bisa menaruh perhatian kepada daerah perbatasan dengan negara tetangga. Ia mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat yang berdekatan dengan Malaysia. “Jika ada perbedaan harga seperti gula, maka akan terjadi penyelundupan. Maka kami berharap Kemendag bisa memperhatikan daerah pedalaman dan perbatasan,” paparnya. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 22 November 2022 berada dalam kondisi yang stabil. Bahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu dan minggu lalu. “Pada 22 November lalu kondisi stabil, kecuali bawang merah yang memerlukan perhatian khusus,” imbuhnya. Selain bawang merah, sambung Jerry, komoditas lain yang membutuhkan perhatian yaitu cabai yang mengalami kenaikan harga rata-rata 5 persen. Kondisi ini ditengarai karena kondisi stok yang hanya 8,09 persen di atas pasokan normal. “Jika melihat catatan historis jelang Nataru, komoditas bahan pokok yang cenderung naik yaitu cabai, bawang merah, dan produk peternakan seperti telur serta daging ayam,” ujarnya.**Fd

Humas Selasa, 29 November 2022 14.46.00

Selengkapnya

Kunjungi Posko Pengungsian Gempa Cianjur, Mahyudin Sampaikan Sumbangan Hasil Urunan...

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama beberapa anggota DPD RI lainnya, diantaranya Waode Rabiah Aladawiyah, Hilda Manafe, Jihan Nurlela, dan Eni Sumarni, mendatangi posko pengungsian korban bencana gempa bumi Cianjur, pada Rabu (23/11/2022). Dalam kunjungan itu, rombongan sempat bertemu Sekreraris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep S. Alamsyah di Pendopo Cianjur, untuk menyerahkan sumbangan sebesar Rp 100 juta, yang berhasil dihimpun dari sejumlah anggota DPD RI. "Dalam kesempatan ini, kami juga menyampikan duka cita dan rasa kepedulian terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kami di Cianjur, untuk itu kami berhasil mengumpulkan sejumlah Rp100 juta hasil urunan dari para anggora DPD RI," katanya. Mahyudin berharap sumbangan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya bagi penanganan para pengungsi korban gempa Cianjur, yang tersebar di berbagai posko pengungsian. "Walaupun jumlahnya ala kadarnya, namun semoga sumbangan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak musibah," katanya. Atas sumbangan tersebut, Sekda Kabupaten Cianjur Cecep S. Alamsyah menyampaikan terima kasih atas kepedulian para anggota DPD RI terhadap masyarakat Cianjur yang terdampak gempa. "Sumbangan ini menjadi penguat bagi kami untuk terus menangani para pengungsi korban gempa," katanya. Mahyudin dalam kunjungan itu, juga sempat meninjau penanganan para pengungsi korban gempa di posko lapangan Prawatasari, Joglo, Cianjur. Untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan para pengungsi sudah terpenuhi dengan baik. "Tadi kami sempat berdialog dengan para pengungsi dan koordinator di posko pengungsian, alhamdulilah berbagai kebutuhan dasar dan obat-obatan telah tersedia dan akan terus ditingkatkan. Kami juga meminta agar kebutuhan dasar lain seperti MCK berupa toilet portable disediakan demi kenyamanan pengungsi," katanya.

Humas Rabu, 23 November 2022 12.20.00

Selengkapnya

Terima Aspirasi Mahasiswa Papua di Sultra, Filep Harap Otsus Juga...

SULTRA, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi sejumlah mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu (13/11/2022). Dalam kesempatan itu, Filep menerima keluhan mahasiswa yang saat ini masih terkendala biaya pendidikan dan tempat tinggal. Filep pun mengapresiasi mayoritas disiplin ilmu yang ditekuni mahasiswa ini adalah pendidikan vokasi yang tentunya sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dan di dunia kerja. “Dalam kunjungan ke Sultra, saya bertemu adik-adik mahasiswa asli Papua yang sedang studi di kota ini. Saya merasa prihatin karena saat ini mereka masih terkendala biaya pendidikan, bahkan tempat tinggal. Namun saya sangat apresiasi semangat juang mereka meski dengan keterbatasan masih tetap bertekad untuk menyelesaikan pendidikan,” ungkap Filep, Senin (14/11/2022). Terkait hal itu, senator Papua Barat ini berharap agar alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) juga mampu memberikan afirmasi dan mengakomodasi para mahasiswa Papua di Sultra dan mahasiswa Papua yang sedang studi di daerah lain. Ia berharap aspirasi ini diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemda serta masuk dalam inventarisasi masalah dalam rangka implementasi Otsus. “Tentu apresiasi yang tinggi atas kerja keras Pemda untuk pendidikan anak Papua selama ini. Namun, saya juga berharap Pemda terus bergerak aktif dan memiliki desain khusus alokasi Otsus untuk pendidikan anak-anak asli Papua, baik itu di tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi serta untuk yang studi di dalam maupun di luar Papua,” kata Filep. “Hal ini sangat penting diperhatikan lantaran menyangkut hak dasar OAP, hak untuk mendapat pendidikan yang layak termasuk yang diperjuangkan melalui kebijakan Otsus hingga saat ini. Jangan sampai kita kebiri hak OAP untuk mengenyam pendidikan,” ungkapnya tegas. Selain itu, alumnus doktor Unhas Makassar ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemda untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua. Hal itu mulai dari ketersediaan infrastruktur, SDM pendidik dan kebutuhan operasional lainnya termasuk database atau pangkalan data tentang jumlah anak-anak Papua yang mengenyam pendidikan dimana saja. Dalam kesempatan yang sama, Filep mengajak pemda, DPRD dan semua elemen masyarakat untuk bergandeng tangan mewujudkan pendidikan yang terus membaik bagi orang asli Papua. “Tentu ada harapan besar dengan adanya alokasi dana pendidikan yang besar melalui Otsus. Oleh sebab itu, selaku tim penyusun UU Otsus dan untuk melaksanakan tugas pengawasan, saya mendesak kepada kepala daerah baik bupati/walikota hingga gubernur, DPRD kabupaten/kota mari bersama-sama kita pro aktif menyiapkan masa depan anak-anak Papua, mereka yang sedang berjuang tentang nasibnya baik di Papua maupun di luar Papua,” kata Filep. “Selaku senator, kami juga akan mengawasi pemerintah daerah dan akan mengajukan adanya petugas pengawasan terhadap implementasi Otonomi Khusus di tahun 2023. Hal itu untuk memberikan deskripsi dan data sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang berpihak pada pendidikan dan peruntukan Otsus lainnya. Kemudian, seberapa besar serapan dana Otsus di Papua juga akan menjadi bahan evaluasi di parlemen agar dapat terus ditingkatkan kebermanfaatannya,” pungkasnya.(*)

Humas Senin, 14 November 2022 11.07.00

Selengkapnya

Fahira Idris Ucapkan Terima Kasih Atas Besarnya Perhatian dan Doa...

Jakarta, 24 Mei 2022, dpd.go.id — Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas besarnya perhatian dan doa saat Ayahandanya Fahmi Idris berpulangnya pada Ahad, 22 Mei 2022. Fahira juga mohon dibukakan pintu maaf jika Almarhum mempunyai salah dan khilaf. Fahira mengungkapkan, sejak kuliah hingga akhir hayatnya, Ayahnya sudah berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Dari berbagai interaksi ini jika ada kata atau tindakan Almarhum yang kurang berkenan, dirinya memohon agar dibukakan pintu maaf. “Saya mewakili keluarga besar Almarhum Bapak Fahmi Idris, dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih sebanyak-banyak atas besarnya perhatian dan doa yang diberikan kepada Almarhum Ayah kami. Dengan kerendahan hati, kami juga mohon dibukakan pintu maaf jika semasa hidup, Almarhum ada berbuat salah atau khilaf,” ujar Fahira Idris di Jakarta (24/5). Fahira bercerita, beberapa tahun terakhir ini, Ayahandanya tetap berkuliah belajar, dan menulis disertasinya yang kedua setelah meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Jakarta dan kemudian meraih Doktor Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI pada Juli 2021. Bahkan pada 9 April 2022, Fahmi Idris dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Universitas Negeri Padang (UNP). “Banyak yang bertanya, kenapa Pak Fahmi tetap kuliah, tetap belajar, dan menulis. Bagi Pak Fahmi belajar adalah bentuk tanggung jawab atas kehidupan tentang begitu pentingnya pendidikan. Keinginan dan tekad besar Pak Fahmi untuk terus belajar sampai kapanpun berasal dari semesta kasih sayang Almarhumah Ibunda beliau (nenek saya) yang sepanjang hidupnya selalu mengingatkan dan menekankan bahwa belajar adalah pekerjaan sepanjang hayat. Pesan dan kasih sayang Ibunda inilah yang menjadi terang dan kekuatan bagi Pak Fahmi untuk terus belajar, kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh usia,” ungkap Fahira. Prof. Dr. Fahmi Idris, S.E., M.H bin Idris Marah Bagindo adalah tokoh nasional dan politisi senior yang lahir pada 20 September 1943. Dari seorang aktivitas mahasiswa tahun 1966, Fahmi Idris kemudian menjadi pengusaha dan politisi serta dipercaya menduduki berbagai jabatan publik antara lain sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2004-2005) dan Menteri Perindustrian (2005-2009). Beliau wafat pada pada 22 Mei 2022 dan dimakamkan satu liang lahad bersama sang istri, Hj. Kartini binti K.H Hasan Basri di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.(*)

Humas Rabu, 25 Mei 2022 11.41.24

Selengkapnya

Siaran Pers

ALAT KELENGKAPAN