H. JELITA DONAL, Lc PANTAU PERSIAPAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI SUMATERA BARAT

Padang - Anggota DPD RI H. Jelita Donal, Lc didampingi Kepala Kantor Ibu Erdia Nova, S.Sos., MM dan Kasubbag Andri Matovani, S.S., M.Si melakukan kunjungan kerja. ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Program Makan Bergizi Gratis, (Kamis, 19/12/24). Kunjungan ini disambut langsung oleh dr. Lila Yanwar, MARS Kepala Dinas Kesehatan, Syaifullah, MM Kepala Dinas Sosial, Suryanto, S.Pd., M.Pd Sekretaris Dinas Pendidikan, Rosmaneli SKM. M. Biomed Kabid Kesmas Dinkes, Neneng Susanti SKM. M.KM Kabid Gizi Dinkes, Suyanto Sekretaris Dinsos, Ariswan Kabid PSMK Dispen.

Jelita Donal menyampaikan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tetang badan gizi nasional ini merupakan kebijakan yang luar biasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kebijakan ini melibatkan banyak sektor diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedangkan DPD RI disini berada ditingkat pengawasan dan juga sesuai dengan bidang tugas kami di komite III. Pada kesempatan ini Jelita Donal menanyakan bagaimana kesiapan dari dinas terkait untuk menjalankan program tersebut lintas sektoral nya bagaimana, pemetaan penerima apakah merata atau berskala, teknis pelaksanaan ditingkat sekolah, dan bagaimana pola pengawasannya di tingkat Kab/Kota.

Suryanto menyampaikan bahwa dinas pendidikan sudah mendapatkan informasi tentang hal ini, dan juga sudah didatangi oleh tim teknis kementerian pendikan yang melakukan studi kebijakan. Mereka meminta masukan dari dinas pendidikan Sumbar. Mekanisme penyedia dengan menggunakan e-catalog, penyedia jasa sudah diverifikasi MUI dan BPOM. Direncanakan makananya seragam tetapi kami dari Dinas Pendidikan Sumbar mengusulkan jenis makanannya harus ada variasi dan harus melibatkan komite sekolah.

Ariswan menyampaikan di Sumatera Barat ada 20 SMK yang memiliki jurusan kuliner yang sudah teruji mutu dan kualitasnya. Sebaiknya diberikan kewenangan penyedia ini kepada SMK dan berkolaborasi dengan kuliner Sumbar. Akan lebih baik memberdayakan SMK untuk program pemerintah ini. SMK pun bisa melakukan kontrak e-catalog.

Lila mengusulkan untuk membedakan jenis makanan berdasarkan status gizi anak, kita utamakan anak yang gizinya kurang, ekonomi keluarga bermasalah dan anak di daerah terpencil atau daerah kepulauan. Kami berharap ada pengawasan komposisi gizi atau kecukupan gizi. Penyedia tidak bisa menanggung terlalu banyak untuk menyiap kan makanan, karena makanan harus fresh. Standar kualiti kontrolnya harus ada. Mutu, gizi dan jenis makanan harus diawasi. Sebaiknya dilakukan evaluasi tiap semester atau tiap tahun. Syaifullah menyampaikan terkait dengan mekanisme pendataan manfaat program makan bergizi gratis termasuk identifikasi dan seleksi calon penerima manfaat sampai sekarang belum ada informasi dari Kemensos. Mekanisme pendistribusian dan pengawasan terhadap distribusi makanan agar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan dilakukan dengan memastikan regulasi (tupoksi pusat dan daerah) jelas, koordinasi pusat, provinsi dan kabota, dan dibuka kanal pengaduan masyarakat secara digital.

Masukan dan aspirasi ini akan di diskusikan dengan kementerian terkait dalam rapat kerja yang akan datang. Oleh karena itu, Senator Jelita Donal meminta agar dinas terkait menyampaikan usulannya dalam bentuk tertulis.

Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani