AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
18 April 2025 oleh sumbar
PADANG, HARIANHALUAN.COM - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN 2026 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Sumatera Barat, Kamis (17/04/2025).
"Efisiensi anggaran, permasalahan utama dihadapi Sumatera Barat. Kondisi ini tak hanya terjadi satu daerah saja, melainkan seluruh daerah di Indonesia," ucap ketua rombongan DPD RI Komite IV, Novita Anakotta.
Turut hadir dalam rombongan DPD RI Komite IV yang dipimpin Novita Anakotta ini, Wakil Ketua Komite IV berasal dari Maluku, Sinta Rosma Yenti asal Kalimantan Timur, K.H Muhammad Nuh (Sumatera Utara), Elviana (Jambi), Almira Nabila Fauzi (Lampung), Dinda Rembulan (Kepulauan Bangka Belitung), Fahira Idris (DKI Jakarta), Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat), Daud Yordan (Kalimantan Barat), Larasati Moriska (Kalimantan Utara), Maya Rumantir (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Leni Andriani Surunuddin (Sulawesi Tenggara), Henock Puraro (Papua), Rudy Tirtayana (Papua Selatan) dan Eka Kristina Yeimo (Papua Tengah). Didampingi, Sekretariat Dwinatuni, Theresia Welly Indah P, Audrey Caroline dan Slamet Wahyudi serta Tenaga Ahli, Inti Nuswandari. Rombongan Kunker yang berlangsung dari 16 - 18 April disambut tuan rumah Cerint Iralloza Tasya, Anggota DPD RI asal Sumbar sebagai Koordinator Tim.
Selama FGD, tim DPD RI Kominte IV ini menerima masukan dan rekomendasi dari pemerintah daerah dan akademisi, terkait RKP 2026 sekaligus menyusunkan untuk memberikan pertimbangan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal.
"Tak hanya Sumbar, melainkan cukup banyak daerah mengeluh terkait efisiensi anggaran. Hal ini, tentunya sangat berpengaruh terhadap pembangunan secara umum," kata Novita Anakotta lagi.
Namun, jelasnya, itu adalah suatu hal yang tak bisa di hindari, karena efisiensi anggaran cukup penting dilakukan dan sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, peraturan yang mengatur efisiensi belanja negara dan daerah pada tahun anggaran 2025. Inpres ini ditetapkan pada 22 Januari 2025.
Adapun tujuan inpres mengurangi pengeluaran negara, memfokuskan anggaran pada pelayanan publik, memanfaatkan peluang untuk berinovasi. Masukan lainnya, adalah pemerintah pusat lebih adil menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Mulai dari opsen pajak kendaraan, perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta (PTS), perhatian kepada pelaku UMKM dalam pemasaran hasil produksi, serta perbaikan jalan.
"Bukan hanya PTN butuh perhatian, melainkan PTS pun demikian, karena bagian yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berguna bagi pembangunan NKRI. Kemudian perhatian pemerintah terhadap UKM sudah menghasilkan produk, tetapi tidak mengetahui memiliki informasi peluang pasar. Kebijakan ataupun regulasi perlu kembali dievaluasi sehingga menjadi permasalahan dan kebutuhan daerah bisa terjawab," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sumbar, Arry Yuswandi yang hadir mewakili Gubenur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyikapi kebijakan efisiensi anggaran adalah berupaya mencari sumber pembiayaan lain, selain dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan.
"Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan yakni surat berharga jangka panjang dengan prinsip syariah atau Sukuk," ucapnya. Menurutnya, Sukuk inikan salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di Sumbar.
"Namun dalam pelaksanaannya sukuk ini kan butuh kajian lanjut, kemudian kesepakatan bersama dengan DPRD, dan satu hal yang paling penting adalah sukuk itu harus ada kemampuan kita untuk mengembalikan dana yang kita peroleh," ucapnya.
Namun, yang menjadi prioritas pembangunan di Sumbar adalah pendidikan yang merata dan Kesehatan yang berkualitas, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau, nagari dan desa sebagai basis kemajuan. Selain itu, Sumbar pusat perdagangan dan bisinis sumatera bagian barat, membangun infrastruktur berkeadilan dan tangguh bencana, membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM dan tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif.
Hasil dari diskusi grup yang digelar Komite IV DPD RI di Padang dan Semarang akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Komite IV DPD RI. ***
