PADANG, HARIANHALUAN.ID – Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Ekasakti (UNES) Padang melaksanakan kegiatan studi lapangan mata kuliah Kepemimpinan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sumatra Barat, Sabtu (21/6/2025). Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Barat periode 2024–2029, Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., sebagai narasumber utama. Mengangkat tema Transformasi Kepemimpinan, kegiatan bertujuan memberikan wawasan langsung kepada mahasiswa mengenai dinamika kepemimpinan di era generasi muda saat ini. Dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan, Riswanto Bakhtiar, S.AP., M.AP., menyampaikan apresiasi atas kesediaan waktu dan ruang diskusi yang diberikan Cerint Iralloza Tasya di tengah padatnya agenda kenegaraan. “Sebuah kehormatan bagi kami bisa berdiskusi langsung dengan tokoh muda Sumbar yang saat ini menjadi anggota DPD RI termuda kedua di Indonesia. Kami berharap diskusi ini menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kepemimpinan masa depan,” ujarnya. Kepala Kantor DPD RI Sumbar, Erdia Nova, S.Sos., menyebut kunjungan ini merupakan kali kedua mahasiswa FISIP UNES melaksanakan studi lapangan ke kantor perwakilan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas komunikasi dan kerja sama yang terjalin antara pihak kampus dan DPD RI Sumbar. “Alhamdulillah, dari empat senator Sumbar yang dihubungi, Ibu Cerint Iralloza Tasya bersedia hadir meskipun di tengah padatnya agenda beliau. Semoga ke depan sinergi ini bisa terus terjalin, termasuk dalam pelaksanaan program Empat Pilar Kebangsaan,” katanya. Dalam penyampaiannya, Cerint Iralloza Tasya mengajak mahasiswa untuk tidak ragu mengambil peran dalam kepemimpinan, baik di lingkungan organisasi maupun di panggung politik nasional. “Sekarang sudah bukan zamannya anak muda hanya jadi penonton. Jika ada kesempatan, ambil. Saya sendiri memulai kampanye di usia 21 tahun dan di usia 23 tahun dipercaya sebagai anggota DPD RI. Transformasi kepemimpinan harus dimulai dari keberanian anak muda hari ini,” ungkapnya. Ia juga berharap ke depannya semakin banyak generasi muda Sumbar yang berani tampil dan dipercaya memegang amanah di tingkat nasional. “Kalau bisa, ke depan seluruh kursi DPD RI dari Sumbar diisi anak-anak muda. Itu akan jadi bukti nyata bahwa transformasi kepemimpinan berjalan,” ujarnya. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif, tanya jawab, serta penyerahan cendera mata dari mahasiswa kepada Cerint Iralloza Tasya sebagai bentuk apresiasi atas ilmu, motivasi, dan inspirasi yang telah dibagikan. (*) Sumber : https://harianhaluan.id/politik/hh-122307/mahasiswa-fisip-unes-studi-lapangan-ke-kantor-dpd-ri-sumbar-bahas-transformasi-kepemimpinan/

Arosuka. Porosnusantara co.id. (selasa 17 /06/2025 ). Kunjungan kerja Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat, Muslim M. Yatim di Terima oleh wakil bupati dan OPD Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Agenda DPD RI dalam rangka menghimpun aspirasi dan informasi langsung dari pemerintah daerah terkait isu-isu strategis di bidang infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, yang menjadi fokus kerja Komite II DPD RI. Wakil Bupati H. Candra menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPD RI terhadap pembangunan di Kabupaten Solok. Wabup memaparkan sejumlah program prioritas daerah serta tantangan yang tengah dihadapi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dasar, pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan harapan kunjungan ini, dapat tersampaikan secara langsung ke tingkat pusat, serta menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujar Wabup H. Candra. Muslim M. Yatim menegaskan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan isu-isu strategis daerah ke Senayan. Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan pusat yang dinilai penting dalam mempercepat pembangunan daerah. “Komisi II DPD RI terus mendorong agar kebijakan nasional berpihak pada kebutuhan daerah, termasuk Kabupaten Solok, yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam,” ungkapnya. diskusi terbuka antara Anggota DPD RI dengan Wakil Bupati bersama Kepala OPD. Kab solok Berbagai masukan dan data disampaikan untuk mendukung kerja legislasi dan pengawasan DPD RI serta pencapaian pembangunan di kab solok hendaknya (Dy) Sumber : https://porosnusantara.co.id/2025/06/kunjungan-komisi-ii-dpd-ri-muslim-m-yatim-ke-kabupaten-solok-disambut-oleh-wakil-bupati/

Padang – Anggota DPD RI H. Jelita Donal., Lc melakukan Rapat Kerja bersama beberapa OPD Sumatera Barat dan Yayasan Pemilik Dapur MBG terkait Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan daerah terkait Ketahanan Pangan. Langkah Sinergis Dalam Mendukung Kebijakan Peraturan Pemerintah di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Kelurahan Flamboyan Baru Kota Padang, (16/06/25). Rapat kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana daerah telah memiliki regulasi selaras dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan termasuk kesiapan pelaksanaan MBG. Menurut Biro Hukum Prov. Sumbar, yang diwakili oleh Wery Ratna Darwis Kabag PUU, regulasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait Penyelenggaraan Pangan di Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kemandirian Pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat, untuk mewujudkan Kemandirian Pangan, dan pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan Kemandirian Pangan di Daerah. Pada rapat ini juga menghadirkan pemilik dapur penyedia MBG Saudara Doli, beliau mengatakan untuk Kota Padang baru ada satu dapur dan Se- Sumbar sudah ada 11 dapur. Untuk dapur yang lain masih dalam proses melengkapi persyaratan dan seleksi. Menanggapi Hal tersebut Jelita Donal menyatakan sangat prihatin dan berharap Pemerintah daerah Sumbar lebih konsen terhadap program MBG ini, mengingat program MBG ini sudah 6 bulan berjalan. Untuk kedepannya beliau berjanji akan mengawal Program MBG di Sumatera Barat khususnya dan akan melakukan peninjauan langsung ke dapur penyedia MBG. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

Padang – Anggota DPD RI H. Jelita Donal., Lc melakukan Rapat Kerja Bersama Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Pendidikan, Direktur Rs. Unand Padang, Direktur Politeknik Padang, Kepala BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Puskesmas di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan Inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan UUD No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Khususnya Pengendalian Konsumsi Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK), Transformasi Pendidikan Kesehatan, dan Pengendalian Penyakit TBC dan Penyakit Menular Lainnya, (16/06/25). Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, BPOM, dan Puskesmas mempunyai program pembinaan dan pengawasan makanan jajanan di sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan jajanan anak sekolah di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas sekolah (guru, siswa, penjual makanan dan komite sekolah) dalam menjaga keamanan pangan dan menciptakan kantin sekolah yang sehat. Pemerintah juga melakukan pengujian makanan yang dijual di kantin sekolah untuk mendeteksi adanya beberapa bahan tambahan pangan yang mengandung formalin, boraks, rhodamin B, dll. Ada beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya ketersediaan makanan dan minuman berpemanis yang sangat mudah di akses, khususnya di lingkungan sekolah dan tempat umum, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat khususnya di kalangan anak – anak dan remaja, dan kuatnya pengaruh iklan industri makanan dan minuman manis yang menarik dan masif melalui medsos yang sangat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat terutama pada anak – anak dan remaja. Direktur Poltekes Padang Renidayati menyampaikan ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berada langsung di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dirjend SDMK). Mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi di bidang kesehatan, melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM kesehatan, mendukung kebijakan pemerintah dalam distribusi dan ketersediaan tenaga kesehatan, melakukan kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri dan mendukung implementasi transformasi sistem kesehatan nasional yang sejalan dengan 6 pilar transformasi kesehatan Kemenkes, terutama transformasi SDM Kesehatan. Langkah-langkah yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Padang dalam menjalankan transformasi pendidikan sesuai UU No 17 Tahun 2023 yaitu peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru, pengembangan Program Studi baru dan kelas internasional. Kurikulum saat ini disesuaikan dengan arah kebijakan transformasi Kesehatan Nasional Model Praktek Kerja Lapangan Terpadu dengan Interprofessional Collaborative Practice. Disperindag yang diwakili oleh Yuldhy Dharma Putra menyampaikan, tidak melakukan pengawasan khusus terhadap peredaran produk MBDK dan sejauh ini Disperindag belum melakukan koordinasi dengan pelaku industri terkait penyesuaian produk dengan standar Kesehatan. BPOM disini juga tidak melakukan pengawasan sendiri melainkan bersinergi dengan lintas sektor dalam mengawasi MBDK. BPOM Menyusun srategi dengan cara melakukan evaluasi terhadap label produk yang di edarkan agar masyarakat terhindar dari produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Kepala Puskesmas Ulak Karang yang di wakili oleh Riri menyampaikan keterlibatan keluarga dalam pengobatan penyakit menular yaitu TBC sangat penting. Keluarga berperan sebagai pengawas minum obat, memberikan dukungan emosional dan membantu mencegah stigma pandangan negatif terhadap penyakit TBC. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

PADANG, MENARAMU.ID – Di tengah bayang-bayang krisis global yang mengancam sektor pangan, energi, dan keuangan, Senator DPD RI asal Sumatera Barat, H. Irman Gusman, SE, MM, menyerukan penguatan koperasi syariah sebagai benteng pertahanan ekonomi umat. Pesan strategis ini disampaikannya saat menyerap aspirasi dalam acara “Pembangunan Ekonomi Umat melalui Penguatan Koperasi Syariah” di Gedung Dakwah PWM Sumbar, Minggu (15/6/2025). Dalam paparannya yang tajam di hadapan para tokoh Muhammadiyah dan penggiat ekonomi syariah, Irman Gusman membedah kondisi dunia pasca kunjungannya ke Amerika Serikat. Ia menggarisbawahi adanya “Krisis 3F” yang kini menjadi ancaman nyata Food (Pangan), Fuel (Energi), dan Finance (Keuangan). “Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ancaman ketahanan pangan, gejolak harga energi, dan instabilitas keuangan global adalah fakta. Terlebih, 176 juta penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan secara ekonomi,” ungkap Irman Gusman. “Maka, jawabannya ada di penguatan ekonomi dari bawah, dari komunitas, dan koperasi syariah adalah motor penggeraknya.” Untuk membakar semangat para hadirin, Senator senior ini berbagi kisah inspiratif tentang sahabatnya, Mahmud Alize, seorang pelaku koperasi yang berhasil mengelola aset hingga menembus angka Rp6 triliun. Kisah ini dijadikan bukti bahwa dengan manajemen profesional dan amanah, koperasi bukanlah pemain kecil, melainkan raksasa ekonomi yang potensial. Acara yang digagas oleh KSPPS BTM Sumbar (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Sumbar) ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyuarakan harapan mereka. Ketua panitia, Nasrul A., S.Sos, MM, melaporkan bahwa KSPPS BTM Sumbar terus berinovasi untuk menjadi solusi keuangan bagi masyarakat, seraya mengapresiasi dukungan konkret dari Irman Gusman. Tidak hanya memberi motivasi, Irman Gusman juga membekali peserta dengan wawasan manajemen krisis yang relevan untuk lembaga keuangan, mencakup penanganan krisis operasional, krisis reputasi, dan krisis keuangan melalui pendekatan tiga tahap: pra-krisis, respons krisis, dan pasca-krisis. “Kita harus membangun koperasi yang kokoh dan tahan krisis, dengan semangat syariah dan etos kerja Muhammadiyah. Aspirasi umat perlu dijawab dengan kerja nyata, kebijakan yang berpihak, dan sistem ekonomi yang adil,” tegas Irman, yang disambut antusiasme hadirin. Kegiatan yang merupakan bagian dari agenda reses Senator Irman Gusman ini tidak hanya menjadi forum serap aspirasi, tetapi juga sebuah dialog strategis yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah Wakil Ketua PWM Sumbar Bidang Ekonomi dan UMKM Ir. Yosmeri Yusuf, Dr. Murisal, M.Pd, H. Amora Lubis, serta pengawas KSPPS BTM Sumbar Leli Suwita, SE. Diskusi hangat yang menutup acara melahirkan komitmen bersama untuk menjadikan koperasi syariah sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi umat di Sumatera Barat. Sumber : https://www.menaramu.id/2025/06/di-tengah-ancaman-krisis-global-senator-irman-gusman-ajak-umat-perkuat-koperasi-syariah/

BERITABUANA.CO, PADANG – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menginginkan karakter orang Minangkabau yang sudah ada sejak era dulu, tetap eksis dalam kehidupan masyarakat pada era modern saat ini. “Kita mau karakter serta jati diri Minangkabau itu eksis di tengah masyarakat, sehingga tercermin dari setiap orang Minangkabau itu sendiri,” kata Irman Gusman dalam aktivitas sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (14/6/2025). Irman mengatakan, karakter Minangkabau yang kaya bakal nilai-nilai dan langkah hidup yang otentik tidak boleh tergerus oleh perubahan era yang disebabkan globalisasi. Menurutnya dalam konteks nasional, negara mengakui keberagaman yang ada di setiap wilayah baik itu dalam corak budaya maupun adat. “Sebab satu dari empat pilar kebangsaan MPR RI adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang secara definitif memberikan pengakuan terhadap keberagaman dan kearifan lokal milik setiap daerah,” sebut Senator dari Sumbar itu. Namun demikian, lanjut Irman, perlu disadari bahwa ketika berbincang tentang Minangkabau pembicaraan tidak mampu hanya soal seremonial alias prosesi budaya saja. Lebih dalam dari itu, Minangkabau mempunyai nilai-nilai, langkah hidup, dan aliran moral yang perlu terus dipraktikkan di tengah masyarakat. “Seperti nilai gotong royong, pantang menyerah, semangat belajar dan mencari pengetahuan pengetahuan, integritas, dan lainnya yang tergambar dalam beragam pepatah dan doktrin adat. Salah satu contoh dari nilai-nilai itu adalah ketika anak Minangkabau pergi ke tanah rantau untuk memperbaiki nasibnya alias pergi menuntut ilmu,” jelasnya. Ia menerangkan “Merantau” bukan sekedar perpindahan dari kampung ke wilayah lain, tapi dalam praktiknya terkandung nilai-nilai perjuangan, langkah beradaptasi, bertoleransi, dan moral yang dibawa. Pada bagian lain, dalam aktivitas sosialisasi itu juga digelar aktivitas seminar Minangkabau Series-1 yang menghadirkan beragam narasumber berkompeten. Beberapa narasumber itu adalah Irman Gusman, Kepala Kesbangpol Sumbar Marwansyah, Busyra Azheri dan Wendra Yunaldi (Tim Hukum), kemudian dari Tim Syarak Dr Hasanuddin Yunus Dt Tan Patiah (SAKO), Dr YY Dt Rajo Bagindo (PKM), Basrizal Dt Pangulu Basa (Bakor-KAN). Seminar diselenggarakan dengan oleh Yayasan Pemajuan Kebudayaan Minangkabau (YPKM), Yayasan Sako Anak Negeri (YSAKO), dan Badan Koordinasi KAN (Bakor KAN) Sumbar. (Ery) Sumber : https://beritabuana.co/2025/06/14/irman-gusman-karakter-minangkabau-harus-eksis-di-tengah-masyarakat/

Padang - Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya,S.Ked melakukan kunjungan kerja ke Kantor PNM Padang dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (difokuskan pada pengawasan kinerja penyaluran pembiayaan UMKM oleh lembaga holding ultra mikro: PT BRI(Persero) Tbk, PT Penanaman modal Madani dan PT Pegadaian), (Selasa, 3/6/25). Kunjungan kerja ini diambut oleh Muhammad Wazir - Pemimpin Cabang PNM Padang, Edy Prayugo - Wakil Pemimpin Cabang PNM Padang,Nunung Hidayaty - Wakil Pemimpin Cabang PNM Padang dan jajaran PNM lainnya. Dalam paparannya PNM menyampaikan jaringan layanan PNM sampai saat ini sebanyak 4.652 terdiri dari 58 cabang, 621 kantor unit PNM ULaMM dan 3.973 Kantor unit PNM Mekaar. Adapun strategi kemudahan akses PNM yaitu: sistem jemput bola, tanpa syarat rumit, digitalisasi melalui aplikasi SenyuM Mobile dan fokus inklusi gender. Untuk tingkat sinergi PNM dengan BRI dan Pegadaiaan dalam Holding Ultra Mikro berupa integrasi layanan digital, pemanfaatan jaringan BRI dan alur rujukan antar lembaga. Total penyaluran PNM Mekar (2016 s.d Mei 2025) adalah dari Outstanding Rp 45,0 T dan Penyaluran Rp 332,3 T. Untuk sebaran nasabahnya paling banyak di Pulau Jawa sebesar 57,6 %. Adapun program PNM untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan usaha nasabah ultra mikro adalah melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), pendampingan rutin oleh Account Officer (AO), efektifitas program pendampingan dan kelas motivasi dan role model. Dalam kesempatan ini Cerint mengingatkan PNM supaya mempertahankan kelompok PNM melalui kerja sama dengan UMKM dan PNM jangan memikirkan untuk lembaga saja tapi lebih memfokuskan untuk kesejahteraan masyarakat. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Padang - Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya,S.Ked melakukan kunjungan kerja ke Pegadaian Area Padang dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (difokuskan pada pengawasan kinerja penyaluran pembiayaan UMKM oleh lembaga holding ultra mikro: PT BRI(Persero) Tbk, PT Penanaman modal Madani dan PT Pegadaian), (Selasa, 3/6/25). Kunjungan ini disambut oleh Eko Supriyanto - Pemimpin Wilayah II, Yan Gustian - Kepala Departemen Business Support Kantor Wilayah II, Busra Adrianto - Kepala Departemen Produk Gadai Kantor Area Padang, Yohendri - Kepala Departemen Non Gadai Kantor Area Padang, Fadlin Hardian Nasution - Kepala Bagian Jaringan Distribusi & Layanan Kantor Wilayah II. Eko menyampaikan paparan singkat terkait program dan produk-produk yang mereka tawarkan ke masyarakat. Keunggulan produk Pegadaian dibandingkan layanan perbankkan adalah proses lebih cepat, persyaratan lebih fleksibel, jaminan yang lebih variatif dan jangkauan luas. Dalam pelaksanaan model bisnis dan peran Pegadaian dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro adalah berupa Business to Consumer (B2C), model bisnis yang menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen. Saat ini Pegadaian sedang melakukan pengembangan fitur produk Pegadaian pada aplikasi BRI Mobile yaitu : cicilan emas, single touchpoint tabungan emas channel BRI, tabungan emas plus, gadai tabungan emas dan transfer tabungan emas. Aplikasi BRImo menjadi super app yang dapat digunakan nasabah dalam mengelola portofolio investasi yang sudah terbentuk di ekosistem holding dan juga menambah fitur baru untuk menunjang investasi emas. Selain itu Pegadaian juga menjalankan program bank sampah yang bisa ditukarkan dengan emas sehingga bisa memberikan manfaat pada masyarakat dari hal yang terlihat kecil dan tidak bernilai. Cerint sangat respon terhadap jenis-jenis pelayanan yang ada terutama pada program bank sampah yang bisa di tukarkan dalam bentuk emas, dimana lingkungan jadi bersih masyarakat bisa diuntungkan, walaupun program ini belum begitu menarik bagi masyarakat. Oleh sebab itu Cerint mengusulkan kepada Pihak Pegadaiaan bagaimana bisa menarik perhatian masyarakat terhadap program bank sampah ini, beliau menyarankan sebaiknya di adakan ivent yang menarik, seperti lomba lari sambil mengumpulkan sampah sepanjang pantai Padang. Penulis : Eka Yulianita Editor : Andri Matovani

Andalas Time,Padang – Dalam momen suci Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumatera Barat, Muslim M. Yatim, kembali menunjukkan komitmennya kepada masyarakat dengan menyelenggarakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban. Sebanyak enam ekor sapi dengan 39 titik keikutsertaan 1 nama dengan masyarakat. Dan dagingnya akan dibagikan secara merata ke 19 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Barat. Kegiatan kurban ini bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan sosial senator yang telah lama dikenal aktif turun langsung ke masyarakat. Muslim M. Yatim menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah kurban memiliki nilai spiritual sekaligus sosial yang tinggi. Melalui momentum Idul Adha ini, ia ingin memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan solidaritas antarsesama. “Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang menyucikan hati, memperkuat kepedulian, dan mempererat persaudaraan. Alhamdulillah, tahun ini kami bisa menyalurkan daging kurban ke seluruh daerah di Sumatera Barat. Semoga ini menjadi ladang amal dan berkah bagi kita semua,” ujar Muslim M. Yatim saat diwawancarai di sela prosesi penyembelihan hewan kurban di Padang, Jumat (6/6/2025). Ia menambahkan, kurban ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban ibadah, melainkan sebagai wujud cinta dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Wujud Konsistensi Sebagai Wakil Daerah Muslim M. Yatim dikenal sebagai salah satu anggota DPD RI yang aktif dan konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat di tingkat nasional. Tidak hanya hadir dalam ranah kebijakan, ia juga terjun langsung dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kegiatan kurban ini, menurutnya, adalah cara sederhana tapi bermakna untuk mempererat silaturahmi dan membumikan semangat gotong royong. “Saya berharap, semangat Idul Adha ini dapat menumbuhkan kembali rasa kebersamaan kita sebagai satu bangsa yang kuat, beriman, dan peduli,” pungkasnya. (***) Sumber : https://andalas-time.com/senator-muslim-m-yatim-tebar-daging-qurban-ke-seluruh-sumatera-barat-di-hari-raya-idul-adha-1446-h/

PADANG (5/6/2025) - Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardiyanto berserta jajarannya, menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Cerint Iralloza Tasya, yang juga merupakan anggota Komite IV DPD RI. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Mengawali pertemuan, Arif Ardiyanto menyampaikan sambutan hangat dan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawasan pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan anggaran negara berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Kepala Perwakilan BPKP menyampaikan pengawasan atas pelaksanaan APBN 2025, di antaranya evaluasi perencanaan dan penganggaran, efektivitas transfer ke daerah, disiplin belanja, dan program-program pusat di daerah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Cerint Iralloza Tasya menyampaikan bahwa sebagai anggota Komite IV yang membidangi keuangan dan APBN, kunjungan ini menjadi bagian dari tugas konstitusional dalam pengawasan anggaran. Ia menegaskan bahwa BPKP adalah mitra penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya di daerah. Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, dibahas berbagai isu strategis, termasuk sektor-sektor krusial yang perlu diawasi lebih ketat di Sumatera Barat, mekanisme regulasi terhadap penyalahgunaan anggaran, hubungan antara laporan pengawasan BPK/BPKP dengan proses peradilan, serta tindak lanjut terhadap pengembalian kerugian negara oleh pelaku. Menariknya, Cerint juga menyoroti apakah kepala daerah di Sumatera Barat lebih banyak meminta evaluasi dari BPKP atau justru belum optimal memanfaatkan pendampingan tersebut. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi demi memastikan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Sumber : https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/15/berita/DMBJ/anggota-dpd-ri-bahas-penguatan-pengawasan-apbn-2025-dengan-bpkp-sumatera-barat