Jumat, 03 Januari 2025 padanginfo.com-JAKARTA- Wakil Ketua Komite III DPD RIJelita Donal menyoroti adanya perubahan komposisi BIPIH dan nilai manfaat yang berubah secara signikan dan berpengaruh pada biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah. Ia menilai biaya yanh diusulkan tersebut masih tinggi dan patut dipertimbangkan kembali Senator dapil Sumbar itu meminta pemerintah dan DPR RI untuk mempertimbangkan kembali kemampuan keuangan calon jamaah haji dan berharap nilai Bipih tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun 2024. Komite III DPD RI menyoroti pernyataan Menag Nasaruddin Umar terkait usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 atau sekitar Rp93,3 juta. Usulan ini disampaikan pada rapat kerja Komite VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan Kepala BP Haji terkait persiapan haji 2025, pada Senin (30/12/2024), di komplek Senayan, Jakarta. Dalam rapat kerja tersebut, pemerintah mengajukan usulan rata-rata BPIH Rp93.389.684,99, terdiri dari Bipih (70%) Rp65.372.779,49, dan nilai manfaat (30%) Rp28.016.905,5. Dibandingkan dengan tahun 2024, nilai Bipih meningkat sekitar Rp10 juta. Tahun 2024, nilai Bipih yang ditanggung Jemaah haji sebesar Rp56.046.172. Adanya usulan kenaikan rata-rata Bipih, disebabkan adanya perubahan komposisi nilai Bipih sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah dan nilai manfaat yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jika pada tahun 2024, komposisi Bipih dan nilai manfaatnya 60% : 40%, sementara pada tahun 2025, diusulkan adanya perubahan menjadi 70% : 30%. Jelita Donal juga meminta Kemenag dan BP Haji memperbaiki kualitas layanan dan akomodasi baik selama di tanah air maupun ketika di tanah suci, sehingga tidak lagi terjadi permasalahan seperti di tahun-tahun sebelumnya. “Perbaiki kualitas layanan penerbangan haji, optimalisasi akomodasi di Armuzna, dan optimalisasi layanan konsumsi selama di tanah suci,” pungkas Jelita Donal.(*/ak) Sumber : https://www.padanginfo.com/2025/01/senator-ustad-jelita-donal-menilai.html

JAKARTA, balipuspanews.com – Permasalahan dan penanganan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan selama ini baru dilakukan dari sisi kesehatan yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Adapun dari sisi santunan/pertanggungan korban tidak menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional. “Padahal mengingat dampak dari kecelakaan serta konsep negara welfare state yang dianut oleh Indonesia maka perlindungan sosial dari negara harus diberikan oleh negara pada semua aspek baik sisi kesehatan maupun santunan/pertanggungan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan,” ujar Filep Wamafwa, Ketua Komite III DPD RI dalam sambutannya membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Jasa Raharja, Selasa (4/2/2025). RDPU PT Jasa Raharja dengan Komite III DPD RI dalam rangka inventarisasi permasalahan terkait kebijakan negara dalam memberikan jaminan perlindungan kecelakaan dikaitkan dengan pelaksanaan UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Komite III DPD RI mengharapkan pandangan dan pendapat yang komprehensif dan kekinian serta memenuhi rasa keadilan sosial bagi rakyat sebagai bentuk penguatan dan perluasan lingkup jaminan sosial nasional bagi usulan revisi UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang sedang diinisiasi oleh Komite III DPD RI. ”Pemberian santunan kecelakaan yang bersumber dari UU 33 dan 34 Tahun 1964. merupakan wujud kepedulian negara atas jaminan sosial bagi masyarakat. Secara filosofis kehadiran kedua UU itu merupakan langkah pertama menuju sistem jaminan sosial (social security),” sebut Direktur PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengawali RDPU. Sebagai BUMN yang mengelola dana masyarakat dari IW dan SW, laba bersih dan deviden Jasa Raharja serta kontribusi kepada negara menunjukan perfoma luar biasa. Jasa Raharja menjadi satu dari 10 BUMN yang memberikan kontribusi besar pada negara selama kurun waktu 2014-2022. Demikian halnya dengan perfoma pelayanan santunan. Hingga akhir Desember 2024, Jasa Raharja mencatat telah membayarkan santunan kecelakaan sebanyak 3,10 T dan melakukan kerjasama dengan 2.684 Rumah Sakit. Abu Bakar Jamalia, Senator dari Bengkulu maupun Jelita Donal senator Sumatera Barat dalam sesi tanya jawab mengkonfirmasi perihal kecelakan tunggal yang menurutnya sulit di cover oleh Jasa Raharja. Dirinya mengharapkan adanya perluasan pertanggungan dan pemberian santunan juga kepada korban kecelakaan tunggal. Adapun Denty Eka Pratiwi senator Jawa Tengah mempertanyakan penetapan Daerah Rawan Laka Per Provinsi (Black Spot). Menurut Denty, penetapan black spot juga seharusnya meliputi daerah rawan bencana seperti banjir atau longsor. Sebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan juga terjadi di daerah itu. Permintaan untuk memperluas diseminasi keselamatan lalu lintas bukan sekedar kepada siswa disampaikan oleh Al Hidayat Samsu, senator dari Sulawesi Selatan. ‘’Jasa Raharja harus memaksimalkan program-program preventif berupa edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat dari dana CSR-nya. Kami di 38 provinsi siap untuk memberi dukungan dan berkolaborasi pada program tersebut,” katanya. Di akhir RDPU, Ketua Komite III DPD RI menegaskan bahwa Komite III DPD RI mengapresiasi kinerja Jasa Raharja. Namun demikian terdapat persoalan hukum perihal PP yang menjadi dasar kerja Jasa Raharja. Oleh karena itu Komite III DPD RI dorong adanya penguatan hukum bagi Jasa Raharja dalam proses pemberian santunan melalui regulasi yakni inisiasi RUU Perubahan UU SJSN. Penulis : Hardianto Editor : Oka Suryawan Sumber : https://www.balipuspanews.com/komite-iii-dpd-ri-dorong-penguatan-hukum-dalam-proses-pemberian-santunan-oleh-jasa-raharja.html

dpd.go.id, Permasalahan perkotaan merupakan isu kompleks dan multidimesional yang timbul antara lain dari proses urbanisasi yang pesat, pertumbuhan penduduk, keterbatasan infrastruktur dan fasum, pengangguran, standar hidup, kemacetan, hingga ke isu kemiskinan serta kerusakan lingkungan. Dalam isu urbanisasi misalnya, angka statistik menunjukkan pada tahun 2020 penduduk Indonesia yang tinggal diperkotaan mencapai angka 56,7% dan pada tahun 2045 diproyeksikan akan menyentuh angka 70%. Perubahan ini disatu sisi membawa peluang ekonomi dan bonus demografi tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai dampak dari masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu, salah satu solusi dari permasalahan ini adalah dengan menginisiasikan regulasi khusus berupa undang-undang perkotaan. Komite I DPD RI, sebagai inisiator RUU Perkotaan, memulai prakarsa ini dengan melakukan kunjungan kerja ke Medan Provinsi Sumatera Utara untuk menginventarisasi lebih lanjut isu-isu terkait perkotaan (03/02). Delegasi Komite I yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Carrel Simon Petrus Suebu, diterima langsung oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara di Kantor Gubernuran. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Walikota Medan, Senator Penrad Siagian, Irman Gusman, Agustin Teras Narang, Jialyka Maharani, Ismet Abdullah, Fritz Wakasu, Sudirman Haji Uma, Sopater Sam, Lamek Dowansiba, TGH Ibnu Halil, Sultan Hidayat M. Sjah, Ade Yuliasih, Achmad Azran, Muhammad Mursyid, Ian Ali Baal, Muh. Hidayatollah, Ismeth Abdullah, dan Maria Goreti. Dalam sambutannya, Wakil Ketua I Karel Simon Petrus menyampaikan bahwa urbanisasi yang cukup masif terjadi saat ini menciptakan berbagai dampak pada masyarakat perkotaan. Peningkatan urbanisasi antara lain diakibatkan oleh reklasifikasi desa menjadi perkotaan. Proses industrialisasi juga memunculkan aglomerasi kota baru. Untuk itu, perlu ada manajemen perkotaan yang lebih baik serta membangun kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan kota yang lebih baik. Selanjutnya, Senator asal Papua ini menambahkan, perkembangan perkotaan di Indonesia terus berlangsung dari yang bercirikan tradisional sampai kepada pusat ekonomi modern dan berefek kepada munculnya ketimpangan sosial, minimnya infrastruktur dan layanan dasar. Keadaan ini diperburuk lagi oleh transportasi umum yang belum memadai, tingkat kriminal dan kejahatan sosial, serta masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemaasan. Ketersediaan regulasi yang komprehensif menjadi faktor penting bagi penyelesaian masalah perkotaan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Perkotaan yang dapat mengintegrasikan pengelolaan perkotaan secara holistik, adaptif dan modern. Sementara itu, Pj. Gubenur Sumatera Utara Agus Fathoni, menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera utara merupakan provinsi terluas ke-8 di Indonesia dan menyimpan banyak potensi. Sumatera Utara menjadi provinsi yang memberikan kontribusi besar baik di bidang politik, sosial dan ekonomi. Namun demikian, memang harus diakui, terdapat permasalahan terkait pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali dan berefek pada terbentuknya tata ruang yang tidak teratur, peningkatan aktivitas industri dan transportasi, masalah banjir dan drainase serta tingginya backlog rumah sebagai akibat dari keterbatasan lahan yang berdampak pada tidak terjangkaunya harga rumah oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, lanjut Fathoni, pihaknya meminta dukungan DPD RI agar dapat turut memperjuangkan percepatan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, terpenuhinya transportasi massal, pengelolaan sampah yang memadai dan dukungan infrastruktur untuk pengelolaan investasi. “Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia, masalahnya banyak, beban perkotaannya juga semakin berat. Banyak faktor-faktor penentu untuk keberhasilan penanganannya”, katanya. Pertama, semua permasalahan perkotaan tentu saja tidak bisa diselesaikan sendirian oleh kota tersebut, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota sekitarnya”. Kedua, tidak semua kota memiliki anggaran yang cukup dan ini perlu menjadi atensi penganggaran oleh pusat, bahwa besarnya dana transfer perlu memperhatikan perkembangan tiap-tiap kota. Ketiga, perlu ada kerjasama dengan daerah sekitar secara konkrit dan jelas. Misalnya dalam persoalan banjir, bisa saja banjir terjadi akibat banjir kiriman dari daerah sekitar. Dalam hal ini, penyelesaiannya tidak mungkin hanya di kota yang terkena banjir tetapi juga harus melibatkan daerah yang mengirim banjir. Keempat, perlu digalakkan pelibatan pihak swasta untuk pembangunan kota, misal perumahan dan pembangunan kawasan terpadu. Peran pemerintah sangat penting untuk bisa mengatur, mengkoordinasikan swasta, perusahaan lainnya di luar kota sekitar. Kelima, saat ini, menurut aturan yang ada bantuan CSR hanya mengalir ke daerah tempat korporasi tersebut menjalankan kegiatan usahanya saja. Padahal, sangat mungkin permasalahan yang terjadi justru di luar dari wilayah CSR itu dan daerah tersebut tidak terjangkau oleh bantuan CSR. Itulah sebabnya, ketentuan CSR ini harus direformulasikan kembali, bahwa bantuan CSR tidak harus selalu didistribusikan kepada daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi, tetapi juga dapat menjangkau daerah disekitarnya apabila memang dirasakan perlu untuk mendapatkan bantuan. “Selain itu, forum-forum CSR yang ada saat ini perlu direvitalisasi kembali peranannya, khususnya terkait dengan fungsi dan anggarannya”. “Bagus sekali forum semacam ini dan perlu diatur ke dalam undang-undang untuk ikut berperan dalam menangani permasalahan perkotaan sehingga memiliki landasan kuat” imbuh Fathoni. Senator yang hadir juga ikut memberikan perspektifnya. Agustin Teras Narang misalnya, menegaskan kembali maksud dan tujuan kedatangan Komite I ke Sumatera Utara. Teras Narang mengatakan, “Kami sedang menyusun RUU Perkotaan, untuk itu harus menempuh suatu mekanisme sebagai persiapan kami melengkapi naskah akademik, yaitu mendapatkan masukan-masukan. Setelah kami mengikuti perkembangan. Sumatera Utara memiliki salah satu kota besar di Indonesia, dipilih karena kami anggap akan dapat memberikan masukan yang konstruktif”. Kemudian Teras Narang melanjutkan, “kami menginisiasikan RUU Perkotaan karena melihat terjadinya perkembangan perkotaan yang luar biasa. Yang paling dikhawatirkan adalah semakin besarnya kesenjangan antara kota dengan kabupaten, sebagai efek dari perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), pengaturan terkait permasalahan tersebut jauh dari memadai. “Apalagi dalam UU Pemda tidak jelas juga dimana titik berat otonomi apakah pada pada kab/kota atau provinsi”, pungkasnya. Senada dengan Teras Narang, Senator Penrad Siagian juga mengatakan, “terkait RUU Perkotaan inisiatif DPD RI ini, kami sangat berkepentingan mengisi DIM masalah perkotaan dari masukan-masukan yang didapat hari ini”. “Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami juga mengundang beberapa ornop terkait seperti ornop pemerhati bidang lingkungan, anak, perempuan dan disabilitas”. “Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan positif sehingga diharapkan melalui UU Perkotaan kelak dapat tercipta kota yang layanan publiknya ramah disabilitas, ramah anak, ramah perempuan, tata ruang kota yang baik” , tutup Penrad. Senator yang lain, Irman Gusman juga turut memberikan komentarnya. Menurut Irman, “Kota Medan yang berada di bagian Barat Indonesia merupakan salah satu gerbang utama Indonesia, sehingga menjadi perhatian kami dalam masalah perkotaan ini. Mengingat pertumbuhan provinsi kabupaten dan kota semakin cepat, Medan bisa menjadi kota megapolitan yang mengarah kepada hub Indonesia. Oleh sebab itu, harus ditata dengan baik, karena kita tidak mau terjadi kesenjangan-kesenjangan dan problem lainnya seperti masalah lingkungan, persampahan dan sebagainya. Sementara Senator asal Aceh Sudirman Haji Uma menambahkan, bahwa meningkatnya urbanisasi ternyata tidak diikuti oleh proses administrasi yang tertib, sehingga masyarakat yang pindah ke kota cenderung tidak tervalidasi dalam pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Akibatnya, yaitu bertambahnya masyarakat miskin di kota. Hal ini kita harus pikirkan, apa yang semestinya dirumuskan dalam RUU perkotaan sehingga dapat menjadi penyelesaian yang komprehensif untuk memayungi kepentingan masyarakat luas. Terakhir, Senator asal Provinsi Banten Ade Yuliasih memberikan informasi bahwa di Banten saat ini sudah ada forum CSR dan diatur dalam Perda. Forum CSR ini berada di bawah gubernur, dan forum inilah yang membina penyelenggaran CSR yang ada. Melalui forum ini, bantuan CSR dihimpun dan dapat dialokasikan ke daerah-daerah sekitar banten yang memerlukan. Dari persoalan CSR, kemudian Senator Ade bergeser membahas terkait dengan anggaran untuk daerah. Menurutnya, “support anggaran juga seharusnya lebih besar untuk daerah yang menjadi ibu kota provinsi, karena tentu saja ibu kota otomatis menjadi etalase dari provinsi. Di Banten yang ibukotanya Serang misalnya, justru terjadi kesenjangan kota tetangganya yaitu Tangerang Selatan. Justru daerah Tangerang Selatan yang lebih maju dari serang yang notabene adalah Ibukota Provinsi Banten. Walikota Medan yang sekaligus juga Gubenur terpilih Sumatera Utara, Bobby Nasution, turut hadir dan menyampaikan bahwa kemiskinan di daerah perkotaan agak lebih tinggi daripada pedesaan, oleh karena itu pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah memangkas pengeluaran masyarakat setiap bulannya dalam membeli kebutuhan pangan. Bobby meneruskan, “Medan bukanlah kota penghasil pangan, sehingga kontribusi pertanian hanya satu persen saja”. “Oleh karena itu, dengan produktivitas bahan pangan yang rendah, Kota Medan sangat mengandalkan kepastian dan kelancaran pasokan pangan dari daerah sekitar. Apabila pasokan pangan terhambat, maka harga akan melambung tinggi dan dampaknya adalah meningkatnya pengeluaran masyarakat”. “Inilah yang harus diatasi”, katanya. Untuk itu, yang harus dilakukan di Kota Medan adalah penguatan kota aglomerasi yang sejauh ini belum efektif. Ke depan aglomerasi ini harius difungsikan secara optimal, agar berbagai permasalahan bisa diselesaikan melalui kerjasama dalam kerangka aglomerasi ini, seperti pangan, banjir dan sebagainya. Berikutnya, adalah persoalan ruang terbuka hijau (RTH) diperkotaan, kewajiban RTH seluas 20% menurut undang-undang masih belum dapat tercapai di Kota Medan. Bobby menggagas, bagaimana kalau RTH 20% itu dapat ditempatkan dalam kerangka Kota Aglomerasi. “Jadi, angka 20% mencakup seluruh daerah yang tergabung dalam aglomerasi itu”, tegasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah setempat dapat membeli area untuk RTH tidak harus di area Kota Medan tetapi bisa juga disekitaran daerah aglomerasi. Terakhir, tambah Bobby, “yang tak kalah pentingnya adalah persoalan penampungan Pengungsi rohingya. Harusnya penempatan pengungsi jangan ditaruh pada daerah yang padat penduduk, kalau bisa penempatannya dapat dipusatkan di wilayah sepi”. “Hal ini harus segera diselesaikan karena sudah mulai terjadi ada gesekan antara penduduk lokal dan pengungsi”. Dari unsur Polda Sumut, Ramses Tampubolon, juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan situasi terkini keamanan Medan. Menurutnya, Medan merupakan salah satu kota yang cukup padat, sehingga rentan terjadi banjir sebagai dampak dari penataan kota khususnya penataan perumahan yang kurang baik. Sewaktu Pilkada Kota Medan 2024 lalu, terjadi bencana banjir. Akibatnya, kepolisian di samping mengamankan pilkada juga ikut mengamankan masyarakat yang terkena bencana. Oleh karena itu, penataan kota ini perlu menjadi perhatian bersama khususnya dalam hal mitigasi bencana seperti banjir. Dari segi keamanan, gangguan kamtibmas di Kota Medan memang cukup besar, dimana penyebab utamanya adalah penggunaan narkoba. Tidak kurang dari satu juta warga masyarakat yang terlibat narkoba. Upaya yang dilakukan sejauh ini adalah dengan membuat patroli bersama TNI untuk memberantas narkoba. Perwakilan Ornop yang hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak, Badriah, yang menyoroti tentang UU Perkotaan ramah anak. Menurutnya, perkembangan perkotaan yang berdampak anak-anak. Oleh karena itu dalam RUU Perkotaan muaranya harus dapat mempromosikan, melindungi dan menghargai hak anak-anak. “Selain itu, Ornop sebagai mitra pemerintah harus dilibatkan secara aktif dalam berbagai program yang mengarah kepada perlindungan anak dan perempuan”, pungkasnya. Sementara dari Ornop Lingkar Rumah Rakyat Pemerhati sosial, menekankan bahwa permasalahan urbanisasi terjadi karena di desa mereka tidak punya harapan hidup, akibat berlarut-larutnya konflik tanah yang tidak kunjung selesai. Dampaknya, anak-anak muda desa nekad merantau ke kota dengan tanpa memiliki skill. Inilah yang memunculkan masalah diperkotaan. “Oleh sebab itu, agar tidak terjadi urbanisasi maka persoalan di desa harus diselesaikan. Berikan pengharapan hidup, tanah yang berkonflik harus diselesaikan”, imbuhnya. Kegiatan Kunker Komite I DPD RI dalam rangka inventarisasi masalah RUU Perkotaan dilaksanakan pada hari Senin, 03 Februari 2025, di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara . Acara dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite I DPD RI Carrel Simon Petrus bersama-sama dengan PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, dan Anggota DPD RI dari Dapil Sumatera Utara Pendeta Penrad Siagian. Dalam acara ini diundang pula oleh beberapa stakeholders terkait seperti Walikota Medan, Forkompimda, organisasi perangkat daerah terkait, perwakilan Polda Sumut, perwakilan Kodam I Bukit Barisan, akademisi pemerhati perkotaan, Ornop Disabilitas, Ornop Pemerhati anak, Ornop pemerharti lingkungan dan Ornop pemerhati Disabilitas. Acara dimulai pukul 10:30 WIB dan selesai pada pukul 12:30 WIB. Sumber : https://dpd.go.id/daftar-berita/inisiasi-ruu-perkotaan-dimulai-komite-i-lakukan-inventarisasi-masalah-di-sumatera-utara-03-februari-2025

dpd.go.id, Kepulauan Riau, 03/02/25- Proses penyusunan RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara yang digagas oleh Komite II DPD RI memasuki agenda inventarisasi masalah yang dilakukan di beberapa daerah, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu daerah yang telah mendukung kegiatan hilirisasi pada komoditas mineral dan batu bara. Pengertian Hilirisasi sendiri adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih bernilai tinggi merupakan langkah pengembangan transformasi ekonomi berkelanjutan. Pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Hilirisasi Minerah dan Batu Bara yang diselenggarakan oleh Komite II DPD RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam di Kantor Walikota Batam. Pimpinan Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako dalam sambutannya menyampaikan bahwa “informasi mengenai situasi terkini, baik permasalahan, tantangan, serta masukan dari para stakeholder yang terkait dengan kegiatan hilirisasi mineral dan batu bara sangat diperlukan untuk menghasilkan regulasi perundang-undangan yang berdampak pada upaya peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.” Selaras dengan sambutan Pimpinan Komite II DPD, Sekretaris Daerah Kota Batam, H. Jefridin MPd, menyambut baik kegiatan kunjungan kerja Komite II DPD RI dan menyampaikan bahwa “Kota Batam kedepannya akan menjadi daerah industri, daerah pariwisata, daerah perdagangan dan daerah sandaran kapal. Kota Batam memfokuskan diri pada pengembangan infrastruktur diantaranya infrastruktur pengembangan industri hilirisasi hasil bumi” Ujar Setda Kota Batam. Beberapa informasi diperoleh Komite II DPD RI pada pertemuan ini diantaranya dari Koordinator Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Muhammad Ansari, menyampaikan bahwa Pemerintah telah memiliki instrumen hukum mengenai mineral kritis yakni mineral yang mempunyai keguanaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan. Dinyatakan juga bahwa adanya tantangan dalam melakukan hilirisasi mineral dan batu bara terkait: a) kesediaan energi pendukung pengolahan; b) ketersediaan sumber daya air pendukung kegiatan hilirisasi; c) masalah ketersediaan lahan, khususnya mengenai pembebasan lahan; dan d) regulasi yang mendukung investasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas ESDM menegaskan bahwa gagasan atas kegiatan hilirisasi telah dimulai dalam Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ia juga menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Daerah Pengolah akan memperoleh dana bagi hasil sebesar 8%, oleh karena itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan kegiatan hilirisasi di kota Batam. Selain stakeholder dari Pemerintahan, Pelaku Usaha juga hadir pada pertemuan tersebut yaitu M. Faisal aswan, SE, Direktur legal dan Buisness Development PT. Prima Dredge Teams yang merupakan holding company perusahaan bergerak dalam kegiatan hilirisasi di Batam. Ia menyambut sangat baik atas inisiasi Komite II DPD RI menyusun RUU tentang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Disampaikan pula beberapa kendala yang hadapi dalam kegiatan usaha hilirisasi sektor nikel, yakni: 1) regulasi yang belum secara rinci mengatur kegiatan usaha lanjutan produk nikel; 2) kesediaan bahan baku yang terbatas di daerah, jika pun ada harga nya tinggi; 3) permodalan dalam negeri yang terbatas karena adanya kasus korupsi lalu, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan bank untuk memberikan pinjaman; 4) adanya Kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor sebesar 100% untuk periode satu tahun; 5) penetapan zona pemanfaatan di laut; 6) proses perizinan yang memerlukan waktu cukup lama. Seraya informasi dan masukan yang telah disampaikan stakeholder, Anggota Komite II DPD RI, Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd, M.H dan H. Muslim M Yatim, Lc.,M.M, berpandangan bahwa dari informasi dan masukan yang diterima perlu diperdalam kembali, begitu pula dalam kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi alih teknologi juga harus diperhatikan. “Jangan Sampai kita bukan sebagai tuan rumah di rumah kita sendiri” ujar Bustami. “Permasalahan yang dihadapi dalam hilirisasi mengenai regulasi, koordinasi, yang terpenting adalah kesiapan SDM baik di birokrat maupun di masyrakat dan lingkup usaha” lanjutnya Dr. Drs. Marthin Billa,M.M., anggota Komite II DPD Selain melaksanakan diskusi di Kantor Walikota Batam, Anggota Komite II DPD RI juga mengunjungi PT. Batam Timah Sinergi yang merupakan pelaku usaha hilirisasi mineral timah di Kota Batam. Dalam Kunjungan lapangan tersebut, Anggota Komite II DPD RI melihat secara langsung proses pemurnian danpengolahan dari hulu pengolahan timah menjadi ingot (timah batangan), kemudian diproses menjadi berbagai jenis solder sebagai bahan baku industri sebagai produk hilir timah. Kegiatan kunjungan kerja Daftar Inventarisasi Masalah dalam rangka penyusunan RUU Hilirisasi Minerba dihadiri oleh Anggota Komite II yaitu DPD RI Ir. H. Ria Saptarika, M.Eng. senator Prov. Kepulauan Riau; Hj. Eva Susanti, S.E., M.M. senator Prov. Sumatera Selatan, Dr. Drs. Marthin Billa,M.M. senator Prov. Kalimantan Utara; Syarif Melvin, S.H. senator Prov. Kalimantan Barat; Hj. Happy Djarot senator Prov. Daerah Khusus Jakarta; Habib Said Abdurrahman Senator Prov. Kalimantan Tengah; Lalita, S.H., M.H. Senator Prov. Papua; Azhari Cage, S.IP Senator Prov. Aceh; Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd, M.H. Senator Prov. Lampung; H. Muslim M Yatim, Lc.,M.M. Senator Prov. Sumatera Barat; dan Alfiansyah Komeng Senator Prov. Jawa Barat dan Angelius Wake Kako, S.PD.,M.SI. Senator NTT selaku Pimpinan Komite II DPD RI. Dihadiri pula oleh Perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kementerian Kehutanan RI, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepualauan Riau, dan stakeholder terkait lainnya. Sumber : https://dpd.go.id/daftar-berita/langkah-awal-ruu-hilirisasi-sektor-mineral-dan-batu-bara-komite-ii-belanja-masalah-di-kepulauan-riau

PADANG, ONtime.ID — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Muslim M Yatim meminta PLN Indonesia Power melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat sekitar danau Singkarak yang kontra terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Menurutnya, tidak ada persoalan yang rumit yang tidak ada jalan keluarnya kalau semua stakeholder duduk bersama mencari jalan terbaik untuk menjawab semua kekhawatiran masyakarat di sekitar danau Singkarak. “Dengan mengedepankan pendekatan kultur adat dan budaya, serta melibatkan Tigo Tungku Sejarangan dalam penyelesaian pro dan kontra PLTS Singkarak, saya yakin tidak ada kusut yang tak terselesaikan, ” ujar Muslim M Yatim usai menerima audiensi Ikatakan Keluarga Malalo (IKM) beberapa waktu lalu di gedung DPR RI Senayan. Lebih jauh, Muslim mengatakan adanya pihak – pihak yang kontra terhadap proyek strategis ini, karena berbagai kekhawatiran – kekhawatiran yang belum tentu akan terjadi. “Untuk itulah perlunya sosialisasi yang masif kepada masyarakat setempat tentang manfaat dan dampak terhadap masyarakat terhadap proyek yang akan dilaksanakan tersebut, ” ujar Senator yang juga CEO HNI itu. Dihadapan Senator Muslim M Yatim, delapan orang perwakilan IKM menyampaikan ke khawatirannya terhadap pembangunan PLTS Singkarak dapat mengganggu habitat ikan dan ekosistem danau. PLTS Singkarak atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya Singkarak merupakan pembangkit listrik yang berada di Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Proyek Pembangunan PLTS Singkarak senilai Rp. 900 milyar ini, memiliki kapasitas 50 MV. PLTS Singkarak ini diharapkan akan menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ada. Hingga saat ini, PLTA Singkarak merupakan pembangkit listrik yang beroperasi di Danau Singkarak. Pembangkit ini berkapasitas 175 MW dan dimiliki oleh PT PLN (Persero). (*) Sumber : https://www.ontime.id/muslim-m-yatim-utamakan-pendekatan-kultural-dalam-penyelesaian-polemik-plts-singkarak/

Langgam.id — Anggota DPD RI asal Sumatra Barat Cerint Iralloza Tasya mengunjungi Kota Padang Panjang guna menyerap aspirasi untuk pengembangan daerah itu. Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, bersama sejumlah anggota DPRD menyampaikan sejumlah aspirasi kepada anggota DPD RI, Cerint dalam kunjungan tersebut Pertemuan tersebut berlangsung di Sate Mak Syukur, dihadiri Ketua DPRD, Imbral, Wakil Ketua DPRD Nurafni Fitri, anggota DPRD, Robi Zamora, dan Ridwansyah, Beberapa usulan penting disampaikan di antaranya pengembangan peternakan sapi perah, peningkatan pelayanan di RSUD dengan menambah dokter spesialis jantung, dan pengembangan fasilitas rest area sebagai daya tarik wisata. Cerint menyambut positif sejumlah usulan ini. Aspirasi yang disampaikan, menurutnya, sangat relevan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dirinya bakal berupaya memperjuangkan usulan itu. Pj Wako Sonny menyampaikan harapannya agar usulan ini bisa diwujudkan. “Kami akan mempersiapkan semua dokumen pendukung, termasuk proposal dan data teknis lainnya, sebagai bahan pengajuan nantinya," ungkap Sonny. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian, Zetrial, S.P menambahkan, kebutuhan pengembangan sapi perah saat ini yaitu pengadaan mesin Ultra High Temperature (UHT) senilai Rp200 juta dan homogenizer pemecah lemak susu senilai Rp40 juta. Selain itu, diusulkan juga dukungan dalam pemasaran produk olahan susu. Dalam kunjungannya, Cerint diajak melihat langsung potensi dan aktivitas pengolahan susu di Rumah Susu yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan, serta ke Kelompok Tani Permata Ibu di Kelurahan Ganting. (*/Fs) Sumber : https://langgam.id/serap-aspirasi-anggota-dpd-cerint-iralloza-kunjungi-padang-panjang/

MEDAN — Senator DPD RI Irman Gusman bersama Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Senin 3 Februari 2025. Pada kunjungan itu Irman Gusman mendatangi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Utara. Ke UMSU, Irman Gusman diterima Rektor Prof Dr H Agus Sani, UMSU menjadi penyelenggaraan tempat Muktamar Muhammadiyah ke 49 “UMSU sudah berjalan di track kemajuan sebuah perguruan tinggi berbasiskan ke-Muhammadiyah-an, terutama semasa kepemimpinan Rektor Bapak Agus Sani. Sehingga itu kampus ini ditetapkan sebagai tempat dilaksanakannya Muktamar ke 49 tahun 2027,” ujar Irman Gusman l. Irman Gusman yang merupakan fungsionaris PP Muhammadiyah mengatakan dakwah dielaborasi dengan pendidikan tinggi adalah tepat. “Apa yang menjadi cita-cita besar Muhammadiyah untuk bangsa selain berdakwah juga melahirkan kader bangsa yang kuat ilmu pengetahuan, seperti di UMSU ini,” ujar Irman Gusman. Senator asal Sumbar hasil Pemilihan DPD RI 2024 itu juga menunjukan apresiasinya dengan menanam pohon durian di lokasi Muktamar Muhammadiyah ke 49. “Bismillah semoga pekerjaan baik menanam pohon durian ini menjadi penanda pelaksanaan Mukmatar 49 Muhammadiyah 2027 di Medan, Sumatra Utara,” ujar Irman Gusman.(ms/*/ald) Sumber : https://mimbarsumbar.id/tanam-durian-di-umsu-senator-irman-gusman-tuan-rumah-muktamar-muhammadiyah-ke-49/

Padang - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat Irman Gusman mengingatkan pentingnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Danau Singkarak untuk membantu menyelamatkan lingkungan dari ancaman perubahan iklim. "Dunia sedang menghadapi perubahan iklim sehingga inovasi seperti PLTS terapung ini sangat dibutuhkan," kata anggota DPD RI Irman Gusman di Padang, Kamis. Hal tersebut disampaikan Irman Gusman menanggapi rencana pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak yang berada di Kabupaten Tanah Datar yang diinisiasi oleh PT PLN Indonesia Power yang bekerja sama dengan investor asal Arab Saudi. PLTS Terapung Danau Singkarak direncanakan berkapasitas 50 megawatt AC (MW) atau setara dengan 76 MW Peak. Proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah ini diharapkan menjadi gerbang transisi menuju energi baru terbarukan sehingga bisa mendukung upaya Indonesia menuju Net Zero Emission pada 2060. Menurut Ketua DPD periode 2009 hingga 2016 tersebut, gagasan pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak tidak hanya berdampak positif bagi Indonesia, khususnya masyarakat di Ranah Minang, namun juga solusi menjawab tantangan global dalam menghadapi krisis iklim. "Saat ini ada tiga tantangan dunia dan salah satunya terkait dengan krisis iklim. Pembangunan PLTS terapung ini merupakan sebuah solusi menjawab tantangan perubahan iklim," ujar Irman. Oleh karena itu, ia menyarankan agar masyarakat dan pemerintah daerah mendukung setiap investasi yang mengarah pada energi terbarukan seperti pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak. Terkait penolakan pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak oleh masyarakat setempat, Irman menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik. "Masalah penolakan ini harus dibicarakan bersama masyarakat, karena bagaimanapun gagasan energi terbarukan ini sangat bagus," kata senator asal Ranah Minang tersebut. Ia juga menyarankan agar pihak Indonesia Power bisa menjabarkan secara detail apa saja manfaat PLTS bagi lingkungan sehingga masyarakat memahaminya. Kemudian apabila masih ada janji dari kesepakatan pembangunan PLTA Singkarak yang belum terealisasi, Irman juga mendorong untuk segera ditepati. "Pemerintah harus bisa menjelaskan betapa pentingnya proyek ini untuk kepentingan masyarakat bahkan dunia," saran dia. Terpisah, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak dalam rangka memastikan ketersediaan energi bagi Provinsi Sumbar dan beberapa wilayah lain di Pulau Sumatera. PT PLN Indonesia Power juga memastikan akan mendengarkan setiap masukan dan kritikan dari warga terkait rencana pembangunan itu. Sumber : https://www.antaranews.com/berita/4615046/irman-gusman-ingatkan-pentingnya-plts-terapung-selamatkan-krisis-iklim

JAKARTA, dpd.go.id - Komite III DPD RI menilai permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. “Permasalahan pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2/25). Filep menjelaskan ada beberapa permasalahan di dunia pendidikan Indonesia, seperti adanya kesenjangan akses pendidikan akibat kurangnya sekolah, tenaga pendidik, dan keterbatasan infrastruktur. Tidak hanya itu, masih terjadi kesenjangan kesejahteraan antara guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN atau honorer, baik di sekolah negeri dan swasta serta standar kompetensi mengajar yang belum memadai. Permasalahan lain juga ada, seperti pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Jumlah guru honorer di Indonesia yaitu 700 ribuan, dimana terdapat rekrutmen pada tahun 2024 sebanyak 300 ribuan formasi P3K, sehingga masih tersisa sekitar 400 ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K,” papar senator asal Papua Barat itu. Filep juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang. Pada tingkat teknis pelaksanaan maupun kebijakan, Program MBG masih ditemui beberapa permasalahan. “Pada tingkat teknis, terdapat temuan di beberapa daerah, sejumlah siswa mengeluhkan soal sayuran yang rasanya tidak sesuai dengan lidah anak-anak. Ada pula yang kecewa karena tak dapat susu seperti yang dijanjikan,” tuturnya. Filep menambahkan baru-baru ini juga telah terjadi peristiwa keracunan sejumlah siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Sukoharjo pada menu makanan program MBG. Bahkan, beberapa sekolah terlambat sampai dua jam menerima makanan bergizi gratis. “Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Dinas Pendidikan di setiap provinsi untuk berperan aktif, serta bersinergi dengan Pemda dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia pendidikan serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional RI,” paparnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengaku bahwa pihaknya saat ini sangat konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat P3K. Menurutnya, rekrutmen guru P3K dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan terus berjalan dan memenuhi standar mutu di seluruh Indonesia. “Kita saat ini konsen terhadap guru-guru honor yang diangkat P3K untuk memenuhi standar mutu pendidikan di seluruh Indonesia,” tegasnya. Abdul Mu’ti juga menjelaskan untuk program MBG koordinatornya yaitu Badan Gizi Nasional RI. Pihaknya mengakui bahwa sekolah hanya objek untuk program tersebut. “Anggaran ada di Badan Gizi Nasional, kami hanya pelengkap atau peserta saja dimana sekolah merupakan objek. Untuk permasalahan MBG kami belum memiliki data-datanya, dan sekolah mana saja yang menjadi sasaran MBG,” bebernya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Provinsi asal Papua Barat Daya Hartono menilai bahwa saat ini tenaga pendidik atau guru honorer yang diangkat P3K menimbulkan permasalahan baru yang mengakibatkan sekolah-sekolah swasta kekurangan guru pengajar setelah pengangkatan P3K. “Kita telah menerima aspirasi masyarakat bahwa kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta, karena guru yang diangkat P3K sekarang pindah mengajar di sekolah negeri. Maka ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk bisa mengatasinya,” imbuhnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Papua David Harol Waromi meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan kemudahan akses anak-anak di Papua menuju ke sekolah. Lantaran, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk ke sekolah. “Maka dalam kesempatan ini kami meminta Pak Menteri bisa memberikan bis sekolah untuk anak-anak Papua menuju ke sekolah. Kasian pak, anak-anak harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh ke sekolah,” ujarnya. Sumber : https://dpd.go.id/daftar-berita/komite-iii-dpd-ri-beberkan-masalah-pendidikan-di-hadapan-mendikdasmen

JAKARTA – Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (21/1/2025). Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengatakan bahwa meskipun program ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, termasuk permasalahan teknis, kebijakan, dan pengelolaan anggaran. “Melalui rapat kerja ini, diharapkan dapat terjalin koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antara Komite III DPD RI dengan Badan Gizi Nasional RI dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia lebih baik. Hasil-hasil yang dicapai dalam rapat kerja ini nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah,” ujar Filep yang didampingi oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI Dailami Firdaus dan Jelita Donal. Dalam raker tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Program MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. BGN juga memandang program ini sebagai tulang punggung utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Program ini dirancang untuk melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penyedia bahan baku guna menciptakan dampak ekonomi lokal,” jelasnya. Menanggapi paparan dari Dadan, Anggota DPD RI dari Papua Pegunungan Arianto Kogoya mengapresiasi program MBG sebagai upaya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Ia berharap agar program ini dapat segera berjalan di provinsinya. “Memang tantangan geografisnya luar biasa, kami harapkan untuk keadilan, anak-anak di Papua Pegunungan harus merasakan program ini,” harapnya. Anggota DPD RI dari Gorontalo Jasin U Dilo menyoroti pentingnya memprioritaskan pelaksanaan program MBG di daerah pedalaman. “Di pedalaman, banyak masyarakat tidak mampu, apalagi anak-anak yatim ataupun yatim piatu yang sangat membutuhkan makanan bergizi,” jelasnya. Terkait pembiayaan, Anggota DPD RI dari Maluku Utara Hasby Yusuf berharap program MBG tetap sepenuhnya menggunakan APBN dan tidak membebani APBD. Hal ini juga diamini oleh Anggota DPD RI dari Riau Sewitri yang menilai bahwa beban anggaran di daerah sudah cukup berat. “Saya harap anggaran Makan Bergizi Gratis tetap dari pusat, jangan ditimpakan ke kami di daerah. Di Riau saat ini anggaran defisit dan masih ada yang tunda bayar,” imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, beberapa Anggota DPD RI menyoroti pentingnya pengaturan sistem distribusi yang baik untuk daerah kepulauan. Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat, Erlinawati, menambahkan bahwa makanan dalam program MBG harus dipastikan tetap segar dan layak konsumsi ketika sampai di tangan anak-anak. Senada, Anggota DPD RI dari Maluku Anna Latuconsina menekankan kebutuhan dapur umum yang lebih banyak di wilayahnya. “Maluku punya sebelas kabupaten/kota yang dipisahkan oleh lautan, sehingga dapur umum perlu lebih banyak dibanding daerah lain. Misalnya, makanan yang dikirim dari Ambon ke Kecamatan Saparua menggunakan speedboat, apakah dijamin makanan itu bisa tiba dengan kondisi yang masih baik?” ujarnya. Menutup Raker, Filep menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam tata kelola makanan oleh keluarga yang meliputi kebersihan, memilih bahan makanan yang sehat dan memasak dengan benar, juga harus menjadi tujuan program MBG. Selain itu dirinya juga memastikan sikap dan dukungan DPD RI pada program MBG, salah satunya melalui tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi serta dalam bentuk kolaborasi dan kerjasama lainnya.* Sumber : https://dpd.go.id/daftar-berita/komite-iii-dpd-ri-dukung-program-makan-bergizi-gratis-dengan-sistem-yang-lebih-efektif