Padang - Anggota DPD RI H. Jelita Donal, Lc. didampingi Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, Kasubbag Bpk Andri Mantovani, S.S., M.Si beserta staf melakukan kunjungan kerja ke Dapur MBG Yayasan Asmaul Kalidamang Kota Padang, terkait Pemantauan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan Langkah Sinergis Dalam Mendukung Kebijakan Peraturan Pemerintah (Penyaluran Makanan Bergizi), (4/08/25). Jelita Donal menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Peninjauan serta Mengidentifikasi sejauh mana daerah yang telah memiliki regulasi selaras dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait Penyaluran Makanan Bergizi Ke Sekolah serta menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan termasuk kesiapan pelaksanaan MBG . Kedatangan Kunjungan Kerja H.Jelita Donal., Lc disambut langsung oleh pemilik dapur penyedia MBG. Beliau mengatakan untuk di Yayasan Asmaul Kalidamang sudah memiliki 11 dapur. Dan untuk Kota Padang dari Yayasan Asamul Kalidamang Sudah ada dua dapur selebih nya di luar kota Padang. Pemilihan Penyaluran Makan Bergizi ke Sekolah-Sekolah sesuai Zona Sekolah terdekat dari dapur penyalur MBG. Dalam satu hari penyaluran makanan ±3000 pax perhari ke Sekolah- Sekolah. Di Yayasan Asmaul terdiri dari Ahli Gizi, Kepala Koki (Chef) serta pekerja. Dalam kunjungannya, Jelita menegaskan bahwa semoga program ini bisa berkelanjutan lebih lama karna dapat membantu semua pelaku usaha dan ekonomi lemah. Harapan Jelita Donal.,Lc Pemerintah daerah setempat untuk dapat konsen terlibat mengingat program MBG ini sudah 6 bulan berjalan dan kedepan Jelita Donal berjanji akan mengkawal Program MBG. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

PADANG, SuaraRantau.Com–Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota DPD RI Jelita Donal dalam rangka menyerap aspirasi dan menjaring masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang dan turut dihadiri Ketua Fraksi PKS Rafdi, Anggota Komisi I Devi Febrida, serta Sekretaris DPRD Padang Hendrizal Azhar. Turut hadir pula sejumlah perwakilan OPD, tim ahli di lingkungan Pemko Padang, serta stakeholder legislatif lainnya, Senin sore (28/7). Kunker ini bagian agenda konstitusional DPD RI menjalankan fungsi representasi daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) dan kebijakan nasional di daerah. Dalam dialog terbuka, beberapa isu penting dibahas, antara lain mengenai belum optimalnya implementasi kebijakan pusat. Ketua DPRD Padang, Muharlion mengatakan, salah satu perhatian utama, belum ditindaklanjutinya secara optimal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam hal pengawasan reklame rokok, penyediaan layanan konseling berhenti merokok dan kampanye bahaya tembakau melalui iklan layanan masyarakat. Selain itu juga dibahas lambatnya peraturan turunan yang menghambat legislasi daerah. Untuk itu DPRD Kota Padang menyampaikan kendala penyusunan perda yang sering terhambat oleh belum terbitnya peraturan pelaksana dari pusat. Contoh nyata Pasal 104 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang belum memiliki aturan pelaksana hingga saat ini, menghambat daerah mengatur skema insentif fiskal secara mandiri. Ini sering terjadi ketika ada keterlibatan komunitas adat dalam legislasi. DPRD menilai, partisipasi masyarakat, termasuk komunitas adat, dalam penyusunan regulasi lokal cukup baik dan terus ditingkatkan melalui forum FGD dan pembahasan ranperda. Keterlibatan ini penting dalam memastikan kebijakan yang lahir benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat. Apalagi di Sumbar khususnya Kota Padang sering membahas aturan-aturan yang menyangkut hukum adat dan budaya lokal. Saat ini batasan regulasi lokal dinilai terlalu ketat. Regulasi pusat, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2022, dinilai terlalu membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan lokal. “Proses harmonisasi dan fasilitasi yang panjang menyebabkan lambatnya pembentukan Perda maupun Peraturan Kepala Daerah,” ungkap Muharlion. Muharlion juga mengapresiasi kunker Jelita Donal dan menyampaikan harapan agar seluruh aspirasi dan kendala yang dihadapi Pemko Padang dapat diperjuangkan di tingkat nasional. “Kami menyampaikan hambatan yang dihadapi dalam pembentukan perda. Termasuk keterbatasan kewenangan dan lambatnya regulasi turunan dari pusat. Semoga DPD RI bisa menjadi jembatan agar suara daerah benar-benar didengar,” ujar Muharlion. Menanggapi hal itu, Jelita Donal menegaskan DPD RI hadir di daerah bukan sekadar menjalankan kewajiban formal, tetapi memastikan kebijakan pusat bisa berjalan efektif dengan dukungan daerah. “Kami datang untuk mendengar langsung, agar regulasi yang lahir dari pusat benar-benar selaras dengan kebutuhan dan dinamika daerah. Ini bagian dari tugas konstitusional DPD RI,” ujarnya. Rangkaian pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga negara, demi terciptanya kebijakan publik yang lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan.(rel/nah) Sumber : https://www.suararantau.com/bertemu-anggota-dpd-ri-jelita-donal-ketua-dprd-padang-keluhkan-perda-sering-terhambat-karena-lambannya-peraturan-pelaksana-pusat/2/

FS. Pariaman --- Anggota DPD RI H. Irman Gusman Dapil Sumbar, Lakukan Reses Ke Panti Asuhan Aisyiyah Kel. Taratak Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman pada Jum'at (25/07/2025). Irman Gusman disambut langsung oleh Ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Pariaman Nasri dan Ketua PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) Endrawati dan Direktur RS. Aisyiyah dr. Wide Wijayanto. "Selamat datang kepada Tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat Irman Gusman yang merupakan senator di RI," ujar Nasri Dalam kesempatan ini ketua PDM Nasri didampingi Endrawati selaku pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Pariaman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan support untuk amal usaha yang dikelola oleh Aisyiyah dan Muhammadiyah. "Kita berharap bagaimana kedepannya lebih di perhatikan lagi oleh senior kita yang menjabat sebagai anggota DPD RI. besar harapan kami untuk pengembangan layanan rumah Aisyiyah kearah yang lebih baik dimasa mendatang,"pungkas Endrawati. Sementara itu, H.Irman Gusman, mengucapkan terima kasih atas sambutan dalam reses ini oleh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyiyah Pariaman. Dalam arahan nya, selaku anggota DPD RI, dia memberikan pengarahan sekaligus motivasi kedepannya agar amal usaha Muhammadiyah lebih berkembang. Irman berjanji akan memperhatikan agar dapat meningkatkan pelayanan dan mampu menjadi kontribusi bagi umat. Tak terlepas dari peran penting selaku anggota DPD RI Irman Gusman juga memberikan pengarahan bagaimana, Muhammadiyah harus mampu mengembangkan Amal usaha supaya lebih produktif dan efektif di tengah masyarakat baik kota Pariaman maupun di kabupaten Padang Pariaman. Irman Gusman juga mengungkapkan dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah harus bisa memberikan nilai-nilai positif dalam pengembangan kreatifitas dalam sebuah pelayanan di rumah sakit Aisyiyah kota Pariaman Dengan semangat perubahan Irman Gusman memberikan apresiasi atas kinerja yang baik oleh direktur rumah Aisyiyah kota Pariaman lebih efektif dalam pengembangan pelayanan di rumah sakit Aisyiyah kota Pariaman. "Dengan persatuan dan kesatuan kita harus mampu menjadi pilar dalam pelayanan dalam menjalankan Amal usaha organisasi Muhammadiyah. Supaya lebih bermutu di tingkat Nasional dan menjadi pionir dalam pengembangan aset sesuai dari target yang ingin dicapai dimasa mendatang," pungkas Irman (fdj) Sumber : https://padangkita.com/sambut-irman-gusman-yota-balad-minta-progul-pariaman-disinergikan-dengan-program-pusat/

BERITABUANA.CO, PARIAMAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, menegaskan pentingnya peran daerah dalam mendorong kemajuan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (25/7/2025). Irman mengatakan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan. Menurutnya, kepala daerah harus mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk menarik sumber-sumber investasi baru. “Jangan pasrah dengan keterbatasan fiskal. Kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber investasi demi kemajuan daerah,” kata Irman dalam sambutannya. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Pemerintah Kota Pariaman, Irman juga menyoroti potensi wisata sebagai sektor strategis yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional agar potensi tersebut bisa berkembang maksimal. “Pemerintah daerah harus cermat mengelola potensi wisatanya. Jika dikembangkan secara serius, sektor ini bisa menjadi penggerak utama ekonomi daerah,” ujarnya. Irman berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan ini ke tingkat nasional, agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang merata. Aspirasi Daerah Diharapkan Sampai ke Pusat Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyambut langsung kehadiran Irman Gusman. Dalam forum dialog terbuka, Yota menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait keterbatasan anggaran dan pengembangan sektor pariwisata. “Kami berharap, melalui kunjungan ini, aspirasi masyarakat Kota Pariaman bisa sampai ke forum nasional dan menjadi perhatian pemerintah pusat,” kata Yota. Menurut Yota, sinergi antara program daerah dan kebijakan nasional menjadi kunci percepatan pembangunan di Kota Pariaman. “Kami ingin Kota Pariaman bisa sejajar dengan daerah-daerah lain yang telah berkembang maju. Kehadiran Pak Irman mudah-mudahan membawa semangat dan dukungan baru bagi jajaran pemerintah daerah,” tambahnya. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa/lurah, staf ahli, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pariaman. *** Sumber : https://beritabuana.co/2025/07/28/irman-gusman-dorong-daerah-lebih-kreatif-cari-investasi-soroti-potensi-wisata-pariaman/

Irman Gusman Tawarkan Dukungan Politik dan Jaringan Investor untuk Padang Pariaman MINANGKABAUNEWS.com, PARIK MALINTANG — Dalam kunjungan kerja resesnya ke Kantor Bupati Padang Pariaman, Anggota DPD RI H. Irman Gusman menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda strategis daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga mendorong kawasan pesisir menjadi magnet investasi nasional. Pertemuan yang berlangsung di Parik Malintang ini tak hanya diwarnai dengan diskusi formal, tetapi juga memperlihatkan kedekatan personal antara Irman dan Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH—dua tokoh yang telah bersahabat sejak masa sekolah menengah. “Beliau adalah sahabat lama dan sekaligus pejuang pembangunan daerah. Sudah sepantasnya kita dukung penuh,” kata Irman, yang kini duduk di DPD RI periode 2024–2029. Bupati John Kenedy Azis dalam paparannya menyampaikan beberapa isu strategis yang tengah dihadapi Padang Pariaman, termasuk dampak pemotongan anggaran pusat sebesar Rp88 miliar dan kerusakan infrastruktur vital seperti saluran irigasi Anai II dan Lubuk Sikoci. “Meski anggaran berkurang drastis, kami tetap berinovasi agar pelayanan dan pembangunan tidak stagnan,” ujar Bupati JKA. Ia juga mempromosikan kawasan pesisir Tiram sebagai potensi baru untuk pengembangan sektor pariwisata dan hospitality. Merespons hal tersebut, Irman menawarkan dua hal: dukungan legislatif dan jejaring investor. Ia menyebut Padang Pariaman sebagai salah satu kawasan yang layak mendapat prioritas investasi, terutama dalam kerangka penguatan ketahanan pangan dan pariwisata berkelanjutan. “Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman, harus menjadi pusat gravitasi investasi nasional dan regional. Saya siap fasilitasi lewat relasi investor, termasuk dari Malaysia,” jelas Irman. Ia juga meminta Pemkab Padang Pariaman menyiapkan dokumen program secara terstruktur untuk diajukan ke kementerian teknis, sebagai prasyarat percepatan intervensi kebijakan pusat. Irman Gusman, tokoh asal Sumpur Kudus, Sijunjung, dikenal sebagai politikus senior yang pernah memimpin DPD RI selama dua periode (2009–2016) dan memiliki pengalaman panjang di sektor swasta, terutama industri kayu. Saat ini, ia membawa kembali pengaruh politik dan jaringan bisnisnya untuk mendorong pembangunan daerah berbasis kolaborasi pusat-daerah dan investasi sektor riil. Dengan krisis fiskal yang memaksa banyak daerah melakukan efisiensi, peran figur seperti Irman menjadi semakin relevan dalam menjembatani kepentingan lokal dengan kebijakan nasional serta pasar modal dan investasi asing. “Pembangunan daerah hari ini membutuhkan sinergi lintas-sektor, bukan sekadar birokrasi,” pungkas Irman. Sumber : https://minangkabaunews.com/senator-irman-gusman-tawarkan-dukungan-politik-dan-jaringan-investor-untuk-padang-pariaman/

Painan, - Kunjungan kerja anggota DPD RI Irman Gusman ke Kabupaten Pesisir Selatan membawa sedikit angin segar, pasalnya dalam pertemuan bersama Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian, mendukung DOB Kabupaten Renah Indojati. Kamis (24/7/2025). Dengan, tantangan menghadang, terutama pada tahap legislasi di DPR RI. Seperti diketahui bersama wacana pemekaran Renah Indojati sebenarnya telah muncul sejak 2000.Seluruh persyaratan administrasi bahkan sempat dibahas di DPR RI pada 2012. Namun terkendala moratorium. Kini wacana tersebut kembali mencuat, hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian, saat beraduensi dengan Anggota DPD RI Irman Gusman. Dikatakan Dani Sopian, dukungan penuh atas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut, yang dinilai sebagai solusi strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan di wilayah terpencil. "Pemekaran Renah Indojati sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pesisir Selatan 2025–2045," ujarnya. Politisi Partai Nasional Demokrat jika pemekaran Ranah Indojati murni untuk kepentingan masyarakat. Wilayah selatan Pesisir Selatan selama ini kesulitan akses karena jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten. "Renah Indojati akan mencakup enam kecamatan: Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut " terang Wakil Ketua DPRD Pessel. Gayung besambut, Anggota DPD RI Irman Gusman menyambut positif inisiatif pemekaran ini. “DOB seperti Renah Indojati akan memperkuat posisi daerah secara sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Sekaligus, untuk memangkas ketimpangan pembangunan dan mendekatkan layanan publik, " tambahnya. "Tantangan masih menghadang, terutama pada tahap legislasi di DPR RI dan perubahan regulasi terkait pemekaran," ujar Irman Gusman. Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Pesisir Selatan, Hadi Susilo, menegaskan bahwa Renah Indojati termasuk dalam isu strategis RPJPD. “Wilayah ini berada di segitiga emas, berbatasan dengan tiga provinsi: Sumbar, Jambi, dan Bengkulu. Ini posisi yang sangat strategis. Hadi Susilo menyampaikan, dengan pusat pemerintahan rencananya akan berlokasi di Bukit Buai, Nagari Bukit Buai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. "Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Silaut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri sawit dan wisata," tegas nya Usai beraudensi, Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian menyerahkan plakat pada anggota DPD RI Irman Gusman. (***) Sumber : https://www.tribunsumbar.com/berita/33660/irman-gusman-tantangan-dob-renah-indojati-tahap-perubahan-regulasi-di-dpr-ri/halaman/1

Padang (ANTARA) - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Irman Gusman, di Balai Kota Aie Pacah, Rabu (23/7/2025). Pada pertemuan ini Fadly Amran memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Padang, seperti program Padang Juara di bidang pendidikan, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, serta pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan sejarah. “Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan langsung program-program strategis Kota Padang, sekaligus membangun komunikasi dengan DPD RI agar mendapat dukungan dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan anggaran pusat,” ujar Fadly Amran. Anggota DPD RI H. Irman Gusman menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian dan inisiatif pembangunan di Kota Padang. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, termasuk dukungan terhadap kebijakan yang memperkuat pembangunan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. “Saya melihat Kota Padang memiliki semangat besar untuk maju. Tugas kami di DPD RI adalah memastikan bahwa daerah seperti Padang mendapatkan perhatian yang layak dari pusat,” ungkap Irman Gusman. Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, pimpinan OPD, serta jajaran pendamping dari DPD RI. Pertemuan ditutup dengan dialog bersama sebagai simbol sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun Kota Padang yang maju dan berdaya saing. (Rilis) Sumber : https://sumbar.antaranews.com/berita/697477/wako-fadly-amran-terima-kunjungan-kerja-anggota-dpd-ri-irman-gusman

Poros Indonesia.id Solok selatan — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Irman Gusman, SE, MBA, melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Supreme Energy Muara Laboh (SEML) di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat, Selasa (22/7/2025). Kunjungan itu disambut langsung oleh Pendiri sekaligus Direktur Supreme Energy, Supramu Santosa, bersama jajaran manajemen. Turut mendampingi, Bupati Solok Selatan H. Khairunas dan Wakil Bupati H. Yulian Efi beserta beberapa OPD (organisasi perangkat daetah) yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program transisi energi dan penguatan investasi sektor energi terbarukan. Dalam sambutannya, Supramu Santosa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Irman Gusman dan rombongan. Ia menegaskan bahwa kehadiran tokoh nasional seperti Irman Gusman bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan wujud nyata sinergi antara negara, pelaku industri energi, dan masyarakat lokal. “Bagi kami, ini bukan sekadar kunjungan protokoler. Kehadiran Pak Irman Gusman adalah bentuk sinergi antara negara, pelaku industri energi, dan masyarakat lokal untuk mendorong kemajuan daerah serta mendukung agenda transisi energi nasional,” ujar Supramu. Pada kesempatan yang sama, Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan PT Supreme Energy akan terus diperkuat. Khairunas juga mengajak semua pihak di daerah untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung keberadaan Supreme Energy demi kemajuan daerah Solok Selatan. “Kehadiran Supreme Energy di Solok Selatan adalah aset besar bagi daerah. Oleh karena itu, kita harus kawal dan dukung bersama demi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tegas Khairunas. PT. Supreme Energy telah berkontribusi besar, tidak hanya dalam ketahanan energi nasional, tetapi juga dalam pembangunan daerah — mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan daerah, hingga program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Semoga pengembangan tahap kedua proyek ini dapat berjalan lancar, dengan dukungan semua pihak. Mari kita terus bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan Solok Selatan. Irman Gusman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Supreme Energy atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Ia secara khusus memuji sosok Supramu Santosa yang dinilainya sebagai figur inspiratif dalam tata kelola investasi dan bisnis di sektor energi. Sumber : https://porosindonesia.id/kunjungi-pltp-supreme-energy-muara-labohirman-gusman-tegaskan-komitmen-transisi-energi-nasional/daerah/

JAKARTA, forumsumbar — Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jelita Donal, Lc menyampaikan bahwa Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan fokus pada evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Dalam rapat finalisasi yang dilaksanakan hari, Senin (7/7/2025), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Komite III DPD RI menyoroti sejumlah isu krusial yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan. “Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memperlihatkan sejumlah tantangan serius, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, hingga teknis di lapangan. Oleh karena itu, Komite III merekomendasikan agar dilakukan revisi terhadap UU No 8 Tahun 2019 untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia,” ujar Jelita Donal, melalui keterangan persnya, Selasa (8/7/2025). Salah satu usulan penting dari Komite III adalah peningkatan status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia memiliki kelembagaan yang setara dan setingkat dengan Kementerian Haji Arab Saudi, demi meningkatkan efektivitas diplomasi dan koordinasi bilateral. “Peningkatan status kelembagaan ini menjadi kebutuhan strategis agar Indonesia tidak hanya sebagai negara pengirim jemaah terbesar, tetapi juga memiliki otoritas kuat dalam perencanaan, pengawasan, dan negosiasi dengan pihak Arab Saudi,” tegas Senator asal Dapil Sumbar ini. Komite III juga memberikan catatan serius terhadap kedisiplinan dan profesionalisme petugas haji, serta perlunya penambahan kuota petugas yang proporsional dengan jumlah jemaah. “Kami menerima banyak laporan terkait rendahnya kedisiplinan sebagian petugas, serta kekurangan jumlah petugas di sejumlah sektor layanan jemaah. Ini harus dibenahi agar pelayanan kepada jemaah lebih optimal dan manusiawi,” imbuhnya. Isu lain yang menjadi sorotan adalah permasalahan dalam sistem syarikah—perusahaan penyedia layanan jemaah di Arab Saudi—terutama dalam hal input data jemaah dan komunikasi. “Banyak persoalan lapangan bersumber dari input data jemaah yang tidak akurat, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian layanan. Komunikasi antara otoritas Indonesia dan pihak syarikah juga perlu ditingkatkan dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” jelas Jelita Donal. Komite III DPD RI berharap agar hasil pengawasan ini dapat menjadi landasan perbaikan kebijakan, serta mendorong transformasi sistem penyelenggaraan haji Indonesia menjadi lebih profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jemaah. Sumber : https://forumsumbar.com/berita/50522/senator-jelita-donal-desak-tingkatkan-status-bph-jadi-kementerian-haji/