Padang, 11 Juni 2023 Wakil Ketua Komite II DPD RI Bapak Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd, MH. menjadi Narasumber pada Temu Wicara dengan Pejabat Tinggi/Pejabat Negara PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023 Sumatera Barat, dengan tema Dukungan Perjuanagan untuk Menggairahkan Hubungan Kemitraan Petani, Nelayan dan Petani Hutan dengan BUMN, BUMD dan Swasta. Turut mendampingi Bapak Lukky Semen, SE dan Ibu Hj. Emma Yohanna Anggota Komite II DPD RI pada kegiatan tersebut.

Padang, 10 Juni 2023 Anggota DPD RI Ibu Hj. Emma Yohanna Menghadiri Pembukaan PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Anggota DPD RI, Gubernur se-Indonesia, Bupati/Walikota se-Indonesia, Perwakilan petani nelayan di seluruh Indonesia, petani ASEAN dan mitra ASEAN, Asosiasi dan Organisasi Profesi Pertanian, Penyuluh, aparatur dan pemangku kepentingan lainnya.

Padang, 5 Juni 2023 Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. Kerjasama Komite III DPD RI dengan Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Fakultas Hkkum Universitas Andalas Padang.

Padang, 30 Mei 2023 Ibu Hj. Emma Yohanna menyambut kedatangan Menteri Pertanian Bapak Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. dalam rangka Kunjungan Kerja Konferensi Pers PENAS di Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan Menteri Pertanian ini juga disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Sekretaris Daerah Bapak Drs. H. Hansastri, Ak., M.M., CFrA, dan Walikota Padang Bapak Hendri Septa, B.Bus. (Acc), MIB.

Padang, 11 Mei 2023 Bapak H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menjadi narasumber Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat. Turut hadir Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, S.Ag, Wakil Bupati Pasaman Barat H. Risnawanto, SE, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Kauangan Daerah BPKP Iskandar Novianto, Ak, M.Si, CFrA, CA, QIA, CIPSAS, CICAK, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi SUmabr Dr. Syukriah JG, SH, M.Hum, Kepala Perwakilan BPKB Sumbar Dra. Dessy Adin, MM., MS, Kepala Sub Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Ira Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Ira Hayatunnisma, SE., MM, Koordinator Pengawasan Jabatan Fungsioanal Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Sumbar ALi Ikhsan, sekda Hendra Putra STP, Asisten I Sekda Kab. Pasbar, setia Bakti, Kepala Dinas Pemberdayaan Nagari Randy Hendrawan, SH, M.Si, Kepala OPS di Lingkungan Pemkab Pasbar dan Camat se-Kabupaten Pasbar.

Padang, 11 Mei 2023 Kunjungan Bapak Alirman Sori ke Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman disambut oleh Ketua Bawaslu Anton Ishaq, SE beserta jajarannya. Pada kunjungan kerja ini membahas diantaranya : 1. Hal-hal yang telah dilakukan bawaslu untuk pemilu di tinjau dari aspek pengawasan, yaitu Pemutakhiran data pemilih dan pengawasan UU Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bawaslu juga telah melakukan persiapan pengawasan dengan membentuk jajaran smpai ke nagari untk kesiapan SDM dan darisegi penanganan pelanggaran bawaslu telah berkoordinasi dengan kapolres padang priaman dan polres pariaman serta kejaksaan negeri pariaman. 2. Pembahasan tentang pengawasan atas pelaksaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemelihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Padang, 11 Mei 2023 Kunjungan Bapak Dr. H. Alirman Sori SH., M.Hum., MM ke KPU Kabupaten Padang Pariaman, disambut oleh Ketua KPU Zunaldi, SH, Anggota Komisioner, Sekretaris KPU dan Pejabat struktural di lingkungan KPU Padang Pariaman. Agenda kunjungan adalah : 1.Pemantauan kekinian kesiapan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menghadapi Pemilu 2024. 2.Pembahasan tentang pengawasan atas pelaksaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemelihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Padang, 11 Mei 2023 Kunjungan Kerja Ibu Emma Yohanna ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Kunjungan ini disambut oleh Bapak Wiko Umar Dani, ST selaku Sekretaris Dinas beserta jajarannya. Pada kesempatan ini Ibu Emma juga ingin mengetahui sektor mana di Sumatera Barat yang bisa menghasilkan devisa yang menjanjikan baik utk memajukan Sumbar maupun Negara Indonesia. Dalam hal ini di jawab oleh kepala bidang perdagangan bahwa Sumbar memiliki kemampuan sangat minim baik itu sektor pelabuhan Teluk Bayur maupun Pabrik Semen, Batubara dan bahkan Pabrik Karet sudah banyak yg tutup.

Padang, 11 Mei 2023 Kunjungan Kerja Ibu Emma Yohanna ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. kunjungan ini disambut oleh Ibu Resi Suriati, S.Pi,, M. Si selaku Sekretaris Dinas beserta jajarannya. Pada kesempatan ini Ibu Emma juga ingin mengetahui program prioritas dari daerah supaya ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.

Padang, 10 Mei 2023 Kunjungan Kerja Bapak H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa S.IP., MH. ke BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Menginvetarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2023. Kunjungan Bapak Leonardy disambut baik oleh Kepala Dinas BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, ST., MM beserta jajarannya. Beberapa isu strategis yang di bahas dalam pertemuan tersebut antara lain : 1. Dinamika dana transfer ke daerah terhadap pelaksanaan program di daerah 2. Pelaksanaan UU 1/2022 tentang HKPD khususnya pembatasan belanja pegawai menjadi 30 persen 3. Permasalahan perbedaan data stunting antara e-PPGBM dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang berdampak pada penanganan kasus stunting di daerah.