AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
14 Juni 2025 oleh malut
Menurutnya, program-program pemerintah belum membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, infrastruktur jalan, kesehatan, dan pembangunan talud di wilayah pesisir.
Argumen ini disampaikan Graal berdasarkan hasil kunjungan pengawasan pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan.
"Saya saat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan program-program pemerintah, ternyata belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat," kata Graal, saat jumpa dengan sejumlah media, pada Jumat (13/6/2025), malam.
Graal bilang, terutama soal pendidikan, kesehatan, jalan dan talud bagi masyarakat pesisir pantai yang ada di wilayah Gane dan Bacan, Halmahera Selatan.
"Jadi selama ini pemerintah kita tidak hadir untuk masyarakat, buktinya banyak masyarakat menyampaikan keluhan ke kita selaku anggota DPD. Itu artinya, pemerintah tidak merasap dan menindaklanjuti keluhan masyarakat," ujarnya.
Graal juga mendapati sejumlah sekolah tidak memiliki pagar bahkan kekurangan tenaga pendidik alias guru, seperti di Desa Matuting, Kabupaten Halmahera Selatan.
"Sangat disayangkan soal ini, pada sektor pendidikan saja tidak diperhatikan apalagi dengan yang lainnya," tuturnya.
"Sangat disayangkan dengan suasana masyarakat, makanya saya pikir kehadiran negara tidak membawa dampak kesejahteraan, karena negara melalui pemerintah tidak peduli dengan masyarakat bawah, terutama wilayah pesisir," sambungnya.
Menurut Graal, untuk menjawab sejumlah problem tersebut, maka Pemprov melalui Gubernur, Sherly Tjoanda harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya.
"Saya sarankan, gubernur jika mendorong program daerah ke pusat atau ke kementerian harus bersama-sama dengan para bupati atau wali kota."
"Artinya, kalau gubernur dorong soal jalan di Kabupaten Halmahera Selatan ke kementerian, maka bupatinya harus ikut dibawa, agar gubernur tidak sendiri jalan. Ruang itu kalau dilakukan maka pemerintahan akan berjalan efektif dan bisa menjawab keluhan masyarakat," pungkasnya.
