[image]IMG-20251012-WA0016.jpg[/image]

KBRN, Ternate: Komite II DPD RI, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Nukila, Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu (5/10/2025). Kegiatan ini merupakan kerja sama DPD RI dengan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan Pemerintah Kota Ternate, melalui Dinas Ketahanan Pangan. Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite II DPD RI, R. Graal Taliawo, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, dan Perwakilan BAPANAS. Hadir pula, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, Kepala Bulog Cabang Ternate, Bank Indonesia hingga sejumlah stakeholder. Total ada 50 ton beras terdiri dari dua merk dipasok memenuhi GPM ini. Terdapat pula komoditas lain yang dijual, seperti minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, telur, cabai, bawang putih dan bawang merah. GPM yang berbarengan dengan car free day ini mendapat antusias masyarakat. Masyarakat yang hadir tak melewatkan kesempatan itu dengan berbelanja kebutuhan dapur. Apalagi, ada diskon khusus bagi warga karena panitia menyiapkan 1.145 kupon bernilai potongan harga komoditas (Rp15 ribu, Rp10 ribu, dan Rp5 ribu). Kupon yang diterima kemudian ditukarkan ke panitia, dan masyarakat mendapatkan komoditas yang dibeli dengan harga di bawah HET. "Kebetulan saya beli bawang merah dan bawang putih untuk kebutuhan di rumah karena harganya murah. Harapannya kegiatan seperti ini bisa rutin digelar, karena sangat membantu terutama bagi kami ibu rumah tangga," ucap Nimas Pramusinto, salah satu warga yang berbelanja di GPM Taman Nukila, Ternate. [image]qzv6ngr0czcedzz.jpeg[/image] Foto bersama dalam kolaborasi Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh senator R. Graal Taliawo, perwakilan BAPANAS, Wakil Wali Kota Ternate, Bulog dan lainnya di Taman Nukila, Kota Ternate, Minggu (5/10/2025). (Foto: RRI/Dhavi Baba). Sementara itu, R. Graal Taliawo, mengatakan, DPD RI memiliki konsen dalam dukungannya terhadap program swasembada pangan pemerintah. Selain itu, kata dia, DPD RI juga turut mengawal pendistribusian pangan secara adil dan merata kepada masyarakat di tanah air. "Ini menjadi agenda bersama kita secara nasional dalam fungsi sebagai representasi daerah dan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah. Kami DPD RI menginisiasi GPM berkolaborasi dengan BAPANAS untuk mendorong pendistribusian pangan secara adil dan merata di seluruh Indonesia," ucap Graal. "Ini bukan program Graal Taliawo semata, tapi ini adalah program kolaborasi anggota Komite II DPD RI bersama teman-teman BAPANAS," ucap Graal, menambahkan. Senator asal Wayaua, Halmahera Selatan ini juga turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Ternate dalam giat ini. Lebih lanjut, Graal menyampaikan harapannya, agar kegiatan seperti ini ke depan akan dilaksanakan secara berjenjang dan terencana. Secara pribadi, ia berkomitmen mendorong kegiatan GPM agar dapat dilaksanakan meluas ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. "Besar harapannya, kegiatan GPM hari ini bisa memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap masyarakat. Sekaligus dapat menekan laju inflasi di Maluku Utara dan Kota Ternate," ucap senator yang terkenal dengan politik gagasan ini. Selain Gerakan Pangan Murah, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan administrasi kependudukan gratis. Ada pula, Pelayanan Izin Usaha (NIB) dan layanan perpanjangan SIM pada tenda-tenda yang telah disediakan. Sumber berita: https://rri.co.id/ternate/daerah/1881645/warga-berburu-pangan-murah-kolaborasi-dpd-ri-di-ternate

Dalam Rangka HUT ke - 21, DPD RI Gelar Kegiatan “ Senator Peduli Donor Darah “ di Provinsi Maluku Utara Ternate, 03/10/2025 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kantor DPD RI di Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk “Senator Peduli Donor Darah” pada hari Jum’at, 3 Oktober 2025. Acara ini berlangsung di Kantor DPD RI Provinsi Maluku Utar, dimulai tepat pukul 08.00 WIT sampai dengan selesai. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Maluku Utara Dedi Suranto, S.Sos., M.M., atas arahan keempat Anggota asal Maluku Utara, Acara berjalan lancar dengan suasana penuh kebersamaan dan semangat kepedulian sosial. Lebih dari 50 peserta mengikuti kegiatan donor darah ini, baik yang terdaftara secara Online maupun Offline, yang terdiri dari jajaran internal Kantor DPD RI Maluku Utara, masyarakat umum, TNI, POLRI, serta salah satu warga mahasiswa palestina yang tergerak untuk menyumbangkan darahnya demi membantu sesama. Kegiatan ini dipandu oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Maluku Utara, Dedi Suranto, S.Sos., M.M., yang menegaskan bahwa donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas sosial. Beliau menyampaikan rasa syukur atas partisipasi semua pihak, serta menekankan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata DPD RI bagi masyarakat di daerah. Pelaksanaan donor darah ini terlaksana berkat Kerja sama antara DPD RI Provinsi Maluku Utara dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku Utara dan PMI Kota Ternate, yang menurunkan tenaga medis profesional untuk memastikan seluruh proses berjalan aman, nyaman, serta sesuai standar kesehatan. Para peserta donor juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sehingga kualitas darah yang terkumpul dapat dipastikan layak untuk didistribusikan kepada pasien yang membutuhkan. Dengan terselenggaranya kegiatan “Senator Peduli Donor Darah”, DPD RI berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut serta dalam gerakan kemanusiaan serupa. Masyarakat diajak untuk tidak ragu mendonorkan darahnya, karena setiap tetes darah yang disumbangkan akan sangat berarti bagi kelangsungan hidup orang lain.

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 bersama Perwakilan BPKP Maluku Utara selaku mitra kerja Komite IV. (Foto: Kds) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 bersama Perwakilan BPKP Maluku Utara selaku mitra kerja Komite IV. Dalam sambutannya Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta menyampaikan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga perwakilan daerah terhadap pelaksanaan anggaran negara. Beritabuanaco Homepage » Parlemen » Senator »Komite IV DPD RI Dorong Efektivitas Penggunaan DAK dan DAU di Provinsi Malut Komite IV DPD RI Dorong Efektivitas Penggunaan DAK dan DAU di Provinsi Malut 23/09/2025byjatayu elang by jatayu elang Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 bersama Perwakilan BPKP Maluku Utara selaku mitra kerja Komite IV. (Foto: Kds) BERITABUANA.CO, TERNATE – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 bersama Perwakilan BPKP Maluku Utara selaku mitra kerja Komite IV. Dalam sambutannya Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta menyampaikan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga perwakilan daerah terhadap pelaksanaan anggaran negara. Menurutnya, DPD perlu memastikan sejauh mana penyerapan TKD berjalan efektif, harapannya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai hasil pengawasan BPKP atas pelaksanaan APBN 2025, khususnya terkait dengan TKD di Provinsi Maluku Utara. “Selain Informasi terkait realisasi dan penyaluran TKD di Provinsi Maluku utara khususnya, kami ingin mengetahui sampai di mana realisasi penyerapan dana transfer di kabupaten dan kota, serta apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran pembangunan dengan maksimal terutama di sektor layanan dasar mengenai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya. “Efektivitas penyaluran dan pemanfaatan DAK/DAU tahun 2025 menjadi fokus pengawasan Komite IV, kami harap laporan yang disampaikan oleh BPKP Maluku Utara harus transparan terhadap anggaran pembangunan mengingat bahwa anggaran tersebut harus dioptimalkan serta evaluasi ini penting mengingat TKD menjadi salah satu instrumen vital dalam mendukung pembangunan daerah, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar sesuai dengan amanat undang-undang APBN,” ungkap Ir. Namto Roba, selaku Koordinator Tim juga Anggota Komite IV DPD RI Provinsi Maluku Utara dalam sambutannya. BPKP Maluku Utara telah melaksanakan TKD tahun 2021-2025 pada 11 pemda di wilayah Provinsi Maluku Utara, Penganggaran 111,63% dari nilai alokasi dengan penyaluran 97,48% dari nilai alokasi. Seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki tingkat ketergantungan TKD sangat tinggi (75%), Penggunaan TKD sulit ditelusuri karena belum ada mekanisme pemantauan dan pelaporan yang terstruktur, tidak tertib dalam tagging sumber dana, serta arsip pelaporan yang lemah. Kondisi ini diperburuk oleh pergantian pejabat tanpa transisi memadai, sehingga dokumen pelaporan sulit diperoleh” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tri Wibowo Aji. “Permasalahan lain bagi Pemda di lingkup Provinsi Maluku Utara adalah bahwa Berdasarkan data yang diperoleh BPKAD di wilayah Provinsi Maluku Utara, nilai efisiensi di atas belum mencerminkan kondisi riil terkait substansi belanja sesuai dengan tematik yang telah ditetapkan Kemendagri. Hal ini disebabkan pemerintah daerah belum tertib melakukan tagging belanja sesuai dengan tematik, imbuhnya. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menggunakan Aplikasi SIKD Kemendagri dan Simtrada Kementerian Keuangan untuk memotret alokasi dan penyaluran TKD. Sedangkan untuk memantau realisasi dan penggunaan DAK/DAU belum terdapat tools tersendiri dan hanya menggunakan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara belum dapat mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Pemerintah Pusat seperti Dapodik, Krisna, ataupun ASPAK, dalam rangka pengawasan TKD karena tidak memiliki akses” tambahnya. Dalam penutupannya Novita Anakotta menegaskan bahwa “efisiensi itu penting tetapi kita harus telaah bagaimana dampak yang terjadi akibat efisiensi tersebut”. Komite IV DPD RI berharap, dengan pengawasan berbasis data dan dialog langsung di daerah, pemerintah pusat dan daerah dapat memperbaiki mekanisme penyaluran dana, menghindari keterlambatan, serta memastikan kualitas proyek pembangunan. Komite IV akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja hari ini dengan menyusun rekomendasi terkait dengan TKD ke pusat/daerah guna perbaikan regulasi & tata kelola, ketepatan waktu salur, ketepatan sasaran, dan dampak optimalnya bagi daerah yang akan kami sampaikan dalam bentuk hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 62 tahun 2024 tentang APBN 2025” tutup Wakil Ketua Komite IV. (Kds) sumber berita: https://beritabuana.co/2025/09/23/komite-iv-dpd-ri-dorong-efektivitas-penggunaan-dak-dan-dau-di-provinsi-malut/

TERNATE (22/9/2025) - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Pertemuan yang berlangsung pada hari Senin, 22 September 2025 bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Maluku Utara bertujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di daerah. Rombongan Komite IV DPD RI dipimpin langsung oleh Novita Anakotta, selaku Wakil Ketua I Komite IV DPD RI, didampingi oleh Namto Roba yang bertindak sebagai Koordinator Tim Kunjungan Kerja, dan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji. Turut mendampingi pula jajaran Sekretariat Komite IV dan Koordinator Pengawasan BPKP Maluku Utara. Dibuka oleh sambutan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji menekankan pentingnya sinergi antara BPKP dan DPD RI dalam mengawasi efektivitas penggunaan DAK dan DAU di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya Koordinator Tim Kunjungan Kerja sekaligus Anggota Komite IV DPD RI asal Maluku Utara, Namto Roba menyampaikan maksud pelaksanaan kunjungan kerja, yakni memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai aturan. dan tujuan. Ia menegaskan perlunya pengawasan yang konsisten agar dana transfer benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Dalam sambutannya, Novita Anakotta memberikan apresiasi atas sambutan baik dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dan menyoroti realisasi TKD Maluku Utara yang masih 67,53% dari total Rp2,4 triliun. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah agar tidak mengurangi kepercayaan pemerintah pusat, serta mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi demi peningkatan kualitas pembangunan dan layanan publik di Provinsi Maluku Utara. Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara menyambut baik kehadiran Komite IV DPD RI dan menyampaikan berbagai informasi terkait pengawalan BPKP atas efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Daerah, pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beliau juga memaparkan sejumlah capaian dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi APBN 2025 sejauh ini. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi evaluasi pelaksanaan APBN 2025 serta rekomendasi kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran negara di tingkat daerah. sumber berita: https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/48/berita/DLOJ/tinjau-apbn-2025-komite-iv-dpd-ri-kunjungi-bpkp-maluku-utara

POSTTIMUR.com, JAKARTA- Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang menjadi korban insiden tragis terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Senayan Jakarta Pusat. Jumat, (29/08/25) Dalam pernyataannya, Hasby mengungkapkan rasa duka cita kepada keluarga korban dan seluruh komunitas ojek online yang kehilangan rekan seprofesi. “Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan,” ujarnya. Selain itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang menewaskan Affan Kurniawan. kata Prabowo dalam keterangan video, Jumat (29/8/2025). Prabowo mengatakan sangat sedih kekerasan petugas Brimob berujung meninggal dunianya Affan. Prabowo berjanji pemerintah akan mengusut tuntas kasus yang berujung tewasnya Affa. “Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini,” imbuh Prabowo. Lanjut Hasby menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo agar menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku sesuai aturan yang berlaku. “Negara harus hadir memberikan rasa keadilan. Saya mendukung langkah Presiden Prabowo untuk menindak tegas siapa pun yang bersalah dalam kasus ini. Tidak boleh ada impunitas, apalagi korban adalah rakyat kecil yang sedang mencari nafkah,” tegasnya. Hasby juga mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang langsung mendatangi keluarga korban serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen institusi kepolisian dalam menegakkan keadilan. “Kapolri telah menunjukkan ketegasan dan kepedulian dengan turun langsung menemui keluarga korban. Saya mendukung penuh langkah Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini agar menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali,” tegasnya. sumber: Posttimur.com

https://klikfakta.id/senator-dpd-ri-hasby-yusuf-kuker-ke-kampus-stai-babussalam-sula/

Senator DPD RI Dapil Malut, Hasbi Yusuf (istimewa) Ternate – Temuan ulat pada Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dugaan keracunan akibat mengonsumsi MBG, yang terjadi disejumlah sekolah mulai dari SD sampai SMA/SMK, di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), ini memantik perhatian serius Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Malut, Hasbi Yusuf. Hasbi Yusuf, saat ditemui awak media di Kediamannya, di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Sabtu (2/8), menyampaikan bahwa informasi temuan ulat hingga keracunan MBG, yang terjadi dibeberapa sekolah di wilayah Malut, ini akan menjadi fokus utama pihakya selaku Senator DPD RI Komite III. “Selaku Senator DPD RI perwakilan Malut, yang juga merupakan anggota Komite III yang membidangi Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosial. Maka tentu temuan yang di nilai bermasalah pada MBG di sejumlah sekolah di wilayah Malut, ini akan menjadi tanggung jawab moril saya,” pungkas Bang Bices sapaan akrab Hasbi Yusuf. Bang Bices, menegaskan ada sejumlah kasus pada MBG untuk siswa-siswi, mulai dari makanan kadaluarsa, temuan ulat pada MBG dan dugaan keracunan siswa pasca mengonsumsi MBG, ini akan menjadi tendensi kami. Dan ini akan kami bawa sebagai aspirasi, dan akan dibahas pada masa sidang pasca reses nanti. “Jika ini ada temuan bahwa MBG tersebut bermasalah dan tidak memenuhi standar Gizi, maka akan kami minta kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja badan gizi daerah. Selain itu akan kami minta agar pemerintah segera melakukan pemutusan kontrak kepada pihak ke tiga, selaku pengelola dapur MBG dimaksud,” tegas Bang Bices. Lanjut Bang Bices, jika MBG ini dianggap bermasalah maka hal yang pasti badan gizi dan pihak pengelola wajib dievaluasi, dikarenakan ini menyangkut status kesehatan anak-anak kita. “Wajar jika dievaluasi pihak badan gizi dan pengelola dapur MBG, bila perlu dilakukan pemutusan kontrak, sebab maslah pada kualitas MBG ini sudah beberapa kali terjadi, sehingga ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan menimbulkan hal-hal buruk untuk kesehatan anak-anak kita nantinya,” ungkap Bang Bices. Bang Bices, juga berjanji akan meminta kepada pemerintah pusat agar nilai nominal per porsi MBG untuk wilayah timur Indonesia, khususnya di wilayah Malut dinaikan minimal 15 sampai 17 ribu rupiah per porsi. Hal ini dikarenakan tingkat kemahalan di wilayah timur dan barat Indonesia, berbeda antara langit dan bumi. “Tingkat kemahalan di wilayah timur Indonesia ini cukup tinggi terutama harga sembilan bahan pokok (Sembako), beda dengan daerah Jawa dan sekitarnya. Olehnya itu Pemerintah Pusat tidak bisa menyamakan harga per porsi MBG, antara Jabodetabek dan wilayah timur Indonesia, jika di Jawa 10 ribu rupiah per porsi maka di wilayah timur Indonesia harus diangka 15 sampai 17 ribu per porsi,” tutup Bang Bices. Supanji S Tawari - Jurnalis Sabtu, 2 Agustus 2025 - 19:05 WIT https://celebes99.com/2025/08/02/ulat-dan-keracunan-ini-tanggapan-senator-dpd-ri-dapil-malut-terkait-mbg/