AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
22 September 2025 oleh malut
TERNATE (22/9/2025) - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Pertemuan yang berlangsung pada hari Senin, 22 September 2025 bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Maluku Utara bertujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di daerah.
Rombongan Komite IV DPD RI dipimpin langsung oleh Novita Anakotta, selaku Wakil Ketua I Komite IV DPD RI, didampingi oleh Namto Roba yang bertindak sebagai Koordinator Tim Kunjungan Kerja, dan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji. Turut mendampingi pula jajaran Sekretariat Komite IV dan Koordinator Pengawasan BPKP Maluku Utara.
Dibuka oleh sambutan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji menekankan pentingnya sinergi antara BPKP dan DPD RI dalam mengawasi efektivitas penggunaan DAK dan DAU di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selanjutnya Koordinator Tim Kunjungan Kerja sekaligus Anggota Komite IV DPD RI asal Maluku Utara, Namto Roba menyampaikan maksud pelaksanaan kunjungan kerja, yakni memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai aturan. dan tujuan. Ia menegaskan perlunya pengawasan yang konsisten agar dana transfer benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
Dalam sambutannya, Novita Anakotta memberikan apresiasi atas sambutan baik dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dan menyoroti realisasi TKD Maluku Utara yang masih 67,53% dari total Rp2,4 triliun. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah agar tidak mengurangi kepercayaan pemerintah pusat, serta mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi demi peningkatan kualitas pembangunan dan layanan publik di Provinsi Maluku Utara.
Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara menyambut baik kehadiran Komite IV DPD RI dan menyampaikan berbagai informasi terkait pengawalan BPKP atas efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Daerah, pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beliau juga memaparkan sejumlah capaian dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi APBN 2025 sejauh ini.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi evaluasi pelaksanaan APBN 2025 serta rekomendasi kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran negara di tingkat daerah.
sumber berita: https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/48/berita/DLOJ/tinjau-apbn-2025-komite-iv-dpd-ri-kunjungi-bpkp-maluku-utara