AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Cenderawasih untuk menindaklanjuti permasalahan ratusan calon dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terancam dikeluarkan (Drop Out) akibat kendala administratif dan pembiayaan. Dalam kunjungan tersebut, Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Komite III DPD RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak Universitas Cenderawasih dalam merespons permasalahan ini secara bertahap dan berkelanjutan. [image]IMG-20250428-WA0023.jpg[/image] "Kami melihat keseriusan Rektor dan seluruh jajaran dalam mencari solusi bagi para mahasiswa. Ini merupakan komitmen nyata dalam menjaga kualitas pendidikan dan masa depan generasi Papua," ujar Dr. Filep. Namun, Komite III juga menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru menghambat perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, yang sejatinya merupakan bagian dari visi besar pembangunan Papua: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Filep juga menyampaikan masukan penting terkait mekanisme pemberian beasiswa kepada mahasiswa, khususnya di bidang kedokteran. Ia menekankan perlunya penyaluran dana pendidikan dari pemerintah daerah langsung ke rekening kampus. [image]IMG-20250428-WA0071.jpg[/image] “Dalam hal pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, sebaiknya dana pendidikan, terutama biaya kuliah dan akademik, ditransfer langsung ke pihak kampus. Kampus dapat ikut mengelola dan memastikan dana itu tepat sasaran. Untuk biaya hidup dan kebutuhan pribadi, itu bisa tetap ditransfer ke mahasiswa,” jelas Dr. Filep. Menurutnya, dari hasil advokasi dan informasi yang diterima, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa, namun karena mekanisme transfer dilakukan langsung ke mahasiswa, tidak jarang dana pendidikan digunakan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan permasalahan lanjutan. “Kami mendorong agar ke depan sistem ini dievaluasi, dan pemerintah daerah dapat menyalurkan dana pendidikan langsung ke rekening perguruan tinggi. Ini penting agar tidak terjadi lagi kasus mahasiswa terhambat studinya karena kendala biaya, padahal sebenarnya pemerintah sudah membantu,” lanjutnya. [image]IMG-20250428-WA0011.jpg[/image] Sebagai langkah lanjut, Komite III DPD RI akan memanggil dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah ini dengan mitra kerja seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DIKTI SAINTEK), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah terkait. Selain itu, Komite III juga menegaskan akan terus mendorong penataan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Papua, agar lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, guna mendukung kualitas SDM Papua yang unggul di sektor kesehatan. Source : https://www.laraspost.com/nasional/98715033493/filep-wamafma-kunjungi-universitas-cenderawasih-terkait-permasalahan-calon-dokter-muda?page=all
Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Tindaklanjuti permasalahan ratusan calon dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terancam dikeluarkan (Drop Out) akibat kendala administratif dan pembiayaan, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Cenderawasih. Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Komite III DPD RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak Universitas Cenderawasih dalam merespons permasalahan ini secara bertahap dan berkelanjutan. [image]IMG-20250428-WA0143.jpg[/image] "Kami melihat keseriusan Rektor dan seluruh jajaran dalam mencari solusi bagi para mahasiswa. Ini merupakan komitmen nyata dalam menjaga kualitas pendidikan dan masa depan generasi Papua," ujar Dr. Filep dalam keterangan yang diterima, Sabtu (26/04/2025). Namun, Komite III juga menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru menghambat perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, yang sejatinya merupakan bagian dari visi besar pembangunan Papua : Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Filep juga menyampaikan masukan penting terkait mekanisme pemberian beasiswa kepada mahasiswa, khususnya di bidang kedokteran. Ia menekankan perlunya penyaluran dana pendidikan dari pemerintah daerah langsung ke rekening kampus. [image]IMG-20250428-WA0077.jpg[/image] “Dalam hal pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, sebaiknya dana pendidikan, terutama biaya kuliah dan akademik, ditransfer langsung ke pihak kampus. Kampus dapat ikut mengelola dan memastikan dana itu tepat sasaran. Untuk biaya hidup dan kebutuhan pribadi, itu bisa tetap ditransfer ke mahasiswa,” jelas Dr. Filep. Menurutnya, dari hasil advokasi dan informasi yang diterima, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa, namun karena mekanisme transfer dilakukan langsung ke mahasiswa, tidak jarang dana pendidikan digunakan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan permasalahan lanjutan. [image]IMG-20250428-WA0175.jpg[/image] “Kami mendorong agar ke depan sistem ini dievaluasi, dan pemerintah daerah dapat menyalurkan dana pendidikan langsung ke rekening perguruan tinggi. Ini penting agar tidak terjadi lagi kasus mahasiswa terhambat studinya karena kendala biaya, padahal sebenarnya pemerintah sudah membantu,” tuturnya. Sebagai langkah selanjutnya, Komite III DPD RI akan memanggil dan mengoordinasikan penyelesaian masalah ini dengan mitra kerja seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DIKTI SAINTEK), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah terkait. Selain itu, Komite III juga menegaskan akan terus mendorong penataan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Papua, agar lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, guna mendukung kualitas SDM Papua yang unggul di sektor kesehatan. (***) Source : https://ruzkaindonesia.id/posts/522318/ratusan-calon-dokter-muda-fk-universitas-cenderawasih-terancam-do
Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Ernik Ermawati membuka secara resmi puncak perayaan HUT ke-50 Tahun Ikatana (Ikatan Alumni Universitas Udayana) yang ditandai dengan pemukulan gong, Sabtu (22/03/2025) bertempat di Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar. HUT ke-50 Ikayana kali ini yang dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk “Pengejawantahan Pariwisata Budaya sebagai Sumber Daya Alam Tak Berwujud” dihadiri Ketua Ikayana Dr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra yang juga Anggota DPD RI Perwakilan Bali. Hadir pula pada acara tersebut Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua, Pdt. David Harold Waromi, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dan beberapa instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan perayaan kali ini cukup spesial karena menyambut angka ke 50 (Setengah Abad) berdirinya Ikayana. Dengan Mengangkat Tema “Harmoni Ikayana menuju Indonesia Emas, Ikayana Bertekad Untuk Ikut Berpatisipasi Aktif Dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Pengejawantahan dari tema tersebut kemudian diaplikasikan dalam Seminar Nasional sebagai buah hasil pemikiran Ikayana dalam memberikan kontribusi kepada Negara Kesatuan RI. [image]a8dd638d-f796-4339-b500-48a03d746002-800x445.jpeg[/image] “Indonesia sangatlah luar biasa, memiliki 2 potensi Modal Sumber Daya Alam; Berwujud (Tangible) dan Tidak Berwujud (Intangible Asset) meliputi budaya, tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai sosial yang merupakan sumber daya yang sulit ditiru dan menjadi modal besar kekayaan budaya nusantara sebagai potensi dalam pembangunan kepariwisataan budaya yang menjadi energi menuju Indonesia Emas,” jelasnya. Rai Mantra menegaskan modal budaya ini penting sebagai aset strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif yang kuat. “Budaya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi energi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas,” ujarnya. Untuk itu seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan pariwisata budaya. “Meningkatkan pemahaman dari pemerintah pusat hingga daerah mengenai modal budaya sebagai keunggulan manajerial dalam industri pariwisata dan mendorong reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi budaya dalam pengelolaan pariwisata,” tambah mantan Walikota Denpasar ini. [image]568838dc-0eca-40c1-8285-ec8e62b9dc73-768x443.jpeg[/image] Sementara Wamen Pariwisata Ni Luh Ernik Ermawati menekankan pentingnya unsur budaya dalam menuju Indonesia Emas 2045. “Salah satu misi RPJPN tahun 2025 – 2045 adalah Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat melalui optimalisasi modal budaya serta pelestarian sumber daya alam,” ujarnya. Misi ini sekaligus menjadi salah satu arah kebijakan kepariwisataan Indonesia dimana pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan memperhatikan kemajuan kebudayaan, kelestarian lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana. Dijelaskan Indonesia ditargetkan mencapai rasio PDB Pariwisata 5% pada tahun 2029 dan kontribusi PDB 8% pada tahun 2045. Dalam usaha mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata merumuskan beberapa strategi meliputi pengembangan talenta unggul, pengelolaan destinasi pariwisata, penguatan ekosistem industri, dan beberapa hal lainnya. Hasil dari seminar ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional khususnya dalam pengelolaan Pariwisata Budaya. Serta meningkatkan pemahaman baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat mengenai Modal Budaya yang menjadi keunggulan manajerial dalam industri pariwisata. Dalam sesi Ikayana Award terungkap fakta menarik, Dr. dr. A.A. Sri Wahyuni, SpKJ, Penerima Dharma Ikayana Bidang Pemberdaya Masyakat dan juga Ketua Yayasan Lentera Bali mengutarakan keprihatinannya terhadap dunia pariwisata. [image]20250322125242183200.jpeg[/image] “Tidak terkendalinya pariwisata sangat berdampat terhadap anak-anak kita di Bali. Mereka lebih memilih mencari 1 dolar, 5 dolar setiap harinya, dibandingkan melanjutkan sekolahnya. Ini adalah persoalan budaya (mentalitas) yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Sri Wahyuni. Source : https://www.baliekbis.com/puncak-hut-ke-50-ikayana-dibuka-wamen-pariwisata-rai-mantra-budaya-energi-besar-wujudkan-indonesia-emas/
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-50 Tahun IKAYANA (Ikatan Alumni Universitas Udayana) Jumat (22/03) di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang. Puncak HUT ke- 50 IKAYANA dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Enik Ermawati ditandai dengan pemukulan gong dan pemotongan tumpeng. Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Ketua Umum IKAYANA, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Anggota DPD RI Dapil Papua, Pdt. David Harold Waromi, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana dan instansi terkait lainya. Peringatan HUT ke-50 IKAYANA tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan alumni dengan masyarakat. Acara puncak diselenggarakan dengan Seminar Nasiolal Kepariwisataan di Gedung Dharma Negara Alaya, dan dilanjutkan keesokan harinya dengan serangkaian kegiatan, termasuk Fun Run, Tenis, reuni, dan bakti sosial. Antusiasme alumni dalam perayaan ini terlihat dari jumlah peserta yang telah terdaftar. Sebanyak 40 alumni akan berpartisipasi dalam turnamen tenis, sekitar 400 orang diperkirakan menghadiri acara puncak, 800 peserta akan meramaikan Fun Run, 450 alumni menghadiri reuni, serta 200 orang turut serta dalam kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ketua Umum IKAYANA, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang juga anggota DPD RI dalam sambutannya mengatakan, perayaan kali ini cukup spesial karena menyambut angka ke 50 (setengah abad) berdirinya IKAYANA. Dengan semangat ini IKAYANA bertekad untuk ikut berptisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan. "Dalam HUT ke- 50 mengangkat tema "Harmoni Ikayana Menuju Indonesia Emas", pengejawantahan dari tema tsb diaplikasikan dalam sebuah seminar Nasional sebagai buah hasil pemikiran IKAYANA dalam memberikan konstribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Rai Mantra. Lebih lanjut disampaikan, seminar Nasional mengangkat tema "pariwisata budaya pengejawantahan sumber daya alam tidak berwujud". Ini menyoroti pentingnya modal budaya sebagai aset strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki dua jenis sumber daya utama dalam pengembangan pariwisata. Yaitu, sumber daya alam berwujud (Tangible Assets) seperti keindahan alam, lanskap, dan ekosistem. Dan sumber daya alam tidak berwujud (Intangible Assets) yang meliputi budaya, tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai sosial. [image]20250322125253123400.jpeg[/image] Dalam konteks pariwisata budaya, modal budaya adalah aset yang sulit ditiru dan langka, sehingga memiliki nilai kompetitif dan komparatif yang kuat. Budaya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga energi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas. "Seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan pariwisata budaya. Meningkatkan pemahaman dari pemerintah pusat hingga daerah mengenai modal budaya sebagai keunggulan manajerial dalam industri pariwisata.Serta mendorong reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi budaya dalam pengelolaan pariwisata," ujar Rai Mantra. Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat hari jadi yang ke-50 tahun untuk IKAYANA. Bangkitkan terus apa yang menjadi tujuan IKAYANA saat ini yang bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Sehingga apa yang menjadi tujuan IKAYANA dapat bersanding dengan alumni universitas lainnya di Indonesia. Wawali Arya Wibawa juga mengaprwsiasi pelaksanaan seminar nasional oleh IKAYANA. Diharapkan IKAYANA dapat lebih mengenal serta mengetahui tentang kondisi saat ini, yang fokus seminar salam membahas masalah Pariwisata Budaya. “Saya harapkan organisasi IKAYANA diharapkan dapat terus melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota, sehingga apa yang menjadi masalah perkotaan saat ini dapat dibahas untuk kesejahteraan masyarakat. Denpasar sebagai ibukota propinsi Bali di mana kota ini menjadi barometer pertumbuhan dan perkembangan Bali meliputi beragam aspek mulai dari Pariwisata,kebudayaan, ekonomi, sosial politik dan keamanan”, ungkapnya. Source : https://atnews.id/portal/news/24745/
Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pdt. David Waromi melakukan sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di SMAN 1 Kota Jayapura, Papua, Rabu (26/2)/2025. Pdt David Waromi mengajak para guru dan siswa untuk lebih memahami dan menghargai empat pilar tersebut, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. “Adanya reformasi 1998, salah satu tuntutannya melakukan amandemen UUD Tahun 1945 (tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002). Pada tahun 2004 sudah dilakukan sosialisasi Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPRS/ MPR, namun masih terbatas oleh Pimpinan MPR RI Periode 1999-200,” kata Pdt. Waromi. Dikatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Mulai dilakukannya Sosialisasi terhadap UUD NRI 1945 yang telah di Amandemen dan Ketetapan MPRS/ MPR. “Peristiwa penting MPR Periode 2004-2009 yaitu, Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR terutama UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan dan ketetapanMPR, Membentuk tim kerja sosialisasi putusan MPR yang berjumlah 70 orang,” ujarnya. [image]IMG-20250319-WA0020.jpg[/image] Lanjut Pdt. David Waromi, dikeluarkannya INPRES Nomor 6 tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, dikeluarkannya KEPRES Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus. Tugas Pimpinan MPR RI Menurut UU 27 Tahun 2009, adalah mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. “Jadi, komitmen Pimpinan MPR untuk memasyarakatkan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya. Ditambahkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014, periode ini lah dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dengan membentuk Badan Sosialisasi MPR RI. Untuk mempertegas tugas MPR salah satunya dimasukkan tugas melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR dalam UU MD3. Pengertian “Pilar” tutur Pdt. David Waromi, tiang penguat (bangungan) Dasar (yang pokok); Induk, tiang Penyangga (Geladak Kapal). “Kedudukan tidak sederajat, setiap pilar kehidupan memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara menjadi pilar kehidudpan uatama yang mewarnai dan menjiwai pilar-pilar kehidupan yang lainnya,” paparnya. [image]IMG-20250319-WA0025.jpg[/image] Lanjutnya, dalam 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara sesungguhnya masih banyak pilar-pilar kehidupan lainnya seperti bendera, bahasa, lambing negara, dan lain-lain. Senator Pdr. David Waromi mengatakan, Empat Pilar MPR RI. Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. “MPR bertugas sesui UU No 17 Tahun 2024 Pasal 5, memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” paparnya. Selain itu tambah Pdt. David Waromi, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pdt. David Waromi pun mengajak siswa siswi SMAN 1 kota Jayapura untuk memahami dan menghargai Empat Pilar MPR yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara Pilar-pilar ini merupakan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap maju, adil, dan sejahtera," pungkas Senator, Pdt. David Waromi. [image]IMG-20250319-WA0120.jpg[/image] Menutup kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI, pdt. David Waromi menyerahkan sertifikat sebagai salah satu tanda mengikuti kegiatan yang dimaksud. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama guru dan peserta sosialisasi empat pilar MPR RI. [image]Gambar WhatsApp 2025-03-19 pukul 14.10.02_2780750d.jpg[/image] Source : [https://teraspapua.com/2025/02/24/senator-pdt-david-waromi-sosialisasikan-4-pilar-mpr-ri-di-sman-1-jayapura/](https://)
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Cenderawasih untuk menindaklanjuti permasalahan ratusan calon dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terancam dikeluarkan (Drop Out) akibat kendala administratif dan pembiayaan. Dalam kunjungan tersebut, Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, dalam sebuah pertemuan yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Komite III DPD RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak Universitas Cenderawasih dalam merespons permasalahan ini secara bertahap dan berkelanjutan. [image]IMG-20250428-WA0023.jpg[/image] "Kami melihat keseriusan Rektor dan seluruh jajaran dalam mencari solusi bagi para mahasiswa. Ini merupakan komitmen nyata dalam menjaga kualitas pendidikan dan masa depan generasi Papua," ujar Dr. Filep. Namun, Komite III juga menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru menghambat perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, yang sejatinya merupakan bagian dari visi besar pembangunan Papua: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Filep juga menyampaikan masukan penting terkait mekanisme pemberian beasiswa kepada mahasiswa, khususnya di bidang kedokteran. Ia menekankan perlunya penyaluran dana pendidikan dari pemerintah daerah langsung ke rekening kampus. [image]IMG-20250428-WA0071.jpg[/image] “Dalam hal pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, sebaiknya dana pendidikan, terutama biaya kuliah dan akademik, ditransfer langsung ke pihak kampus. Kampus dapat ikut mengelola dan memastikan dana itu tepat sasaran. Untuk biaya hidup dan kebutuhan pribadi, itu bisa tetap ditransfer ke mahasiswa,” jelas Dr. Filep. Menurutnya, dari hasil advokasi dan informasi yang diterima, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa, namun karena mekanisme transfer dilakukan langsung ke mahasiswa, tidak jarang dana pendidikan digunakan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan permasalahan lanjutan. “Kami mendorong agar ke depan sistem ini dievaluasi, dan pemerintah daerah dapat menyalurkan dana pendidikan langsung ke rekening perguruan tinggi. Ini penting agar tidak terjadi lagi kasus mahasiswa terhambat studinya karena kendala biaya, padahal sebenarnya pemerintah sudah membantu,” lanjutnya. [image]IMG-20250428-WA0011.jpg[/image] Sebagai langkah lanjut, Komite III DPD RI akan memanggil dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah ini dengan mitra kerja seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DIKTI SAINTEK), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah terkait. Selain itu, Komite III juga menegaskan akan terus mendorong penataan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Papua, agar lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, guna mendukung kualitas SDM Papua yang unggul di sektor kesehatan. Source : https://www.laraspost.com/nasional/98715033493/filep-wamafma-kunjungi-universitas-cenderawasih-terkait-permasalahan-calon-dokter-muda?page=all
Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Tindaklanjuti permasalahan ratusan calon dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang terancam dikeluarkan (Drop Out) akibat kendala administratif dan pembiayaan, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Cenderawasih. Dr. Filep Wamafma diterima langsung oleh Rektor Universitas Cenderawasih beserta jajaran, yang berlangsung konstruktif dan terbuka. Komite III DPD RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak Universitas Cenderawasih dalam merespons permasalahan ini secara bertahap dan berkelanjutan. [image]IMG-20250428-WA0143.jpg[/image] "Kami melihat keseriusan Rektor dan seluruh jajaran dalam mencari solusi bagi para mahasiswa. Ini merupakan komitmen nyata dalam menjaga kualitas pendidikan dan masa depan generasi Papua," ujar Dr. Filep dalam keterangan yang diterima, Sabtu (26/04/2025). Namun, Komite III juga menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru menghambat perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, yang sejatinya merupakan bagian dari visi besar pembangunan Papua : Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Filep juga menyampaikan masukan penting terkait mekanisme pemberian beasiswa kepada mahasiswa, khususnya di bidang kedokteran. Ia menekankan perlunya penyaluran dana pendidikan dari pemerintah daerah langsung ke rekening kampus. [image]IMG-20250428-WA0077.jpg[/image] “Dalam hal pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah, sebaiknya dana pendidikan, terutama biaya kuliah dan akademik, ditransfer langsung ke pihak kampus. Kampus dapat ikut mengelola dan memastikan dana itu tepat sasaran. Untuk biaya hidup dan kebutuhan pribadi, itu bisa tetap ditransfer ke mahasiswa,” jelas Dr. Filep. Menurutnya, dari hasil advokasi dan informasi yang diterima, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa, namun karena mekanisme transfer dilakukan langsung ke mahasiswa, tidak jarang dana pendidikan digunakan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menimbulkan permasalahan lanjutan. [image]IMG-20250428-WA0175.jpg[/image] “Kami mendorong agar ke depan sistem ini dievaluasi, dan pemerintah daerah dapat menyalurkan dana pendidikan langsung ke rekening perguruan tinggi. Ini penting agar tidak terjadi lagi kasus mahasiswa terhambat studinya karena kendala biaya, padahal sebenarnya pemerintah sudah membantu,” tuturnya. Sebagai langkah selanjutnya, Komite III DPD RI akan memanggil dan mengoordinasikan penyelesaian masalah ini dengan mitra kerja seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (DIKTI SAINTEK), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah terkait. Selain itu, Komite III juga menegaskan akan terus mendorong penataan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Papua, agar lebih transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, guna mendukung kualitas SDM Papua yang unggul di sektor kesehatan. (***) Source : https://ruzkaindonesia.id/posts/522318/ratusan-calon-dokter-muda-fk-universitas-cenderawasih-terancam-do
Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Ernik Ermawati membuka secara resmi puncak perayaan HUT ke-50 Tahun Ikatana (Ikatan Alumni Universitas Udayana) yang ditandai dengan pemukulan gong, Sabtu (22/03/2025) bertempat di Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar. HUT ke-50 Ikayana kali ini yang dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk “Pengejawantahan Pariwisata Budaya sebagai Sumber Daya Alam Tak Berwujud” dihadiri Ketua Ikayana Dr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra yang juga Anggota DPD RI Perwakilan Bali. Hadir pula pada acara tersebut Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua, Pdt. David Harold Waromi, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dan beberapa instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan perayaan kali ini cukup spesial karena menyambut angka ke 50 (Setengah Abad) berdirinya Ikayana. Dengan Mengangkat Tema “Harmoni Ikayana menuju Indonesia Emas, Ikayana Bertekad Untuk Ikut Berpatisipasi Aktif Dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Pengejawantahan dari tema tersebut kemudian diaplikasikan dalam Seminar Nasional sebagai buah hasil pemikiran Ikayana dalam memberikan kontribusi kepada Negara Kesatuan RI. [image]a8dd638d-f796-4339-b500-48a03d746002-800x445.jpeg[/image] “Indonesia sangatlah luar biasa, memiliki 2 potensi Modal Sumber Daya Alam; Berwujud (Tangible) dan Tidak Berwujud (Intangible Asset) meliputi budaya, tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai sosial yang merupakan sumber daya yang sulit ditiru dan menjadi modal besar kekayaan budaya nusantara sebagai potensi dalam pembangunan kepariwisataan budaya yang menjadi energi menuju Indonesia Emas,” jelasnya. Rai Mantra menegaskan modal budaya ini penting sebagai aset strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif yang kuat. “Budaya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi energi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas,” ujarnya. Untuk itu seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan pariwisata budaya. “Meningkatkan pemahaman dari pemerintah pusat hingga daerah mengenai modal budaya sebagai keunggulan manajerial dalam industri pariwisata dan mendorong reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi budaya dalam pengelolaan pariwisata,” tambah mantan Walikota Denpasar ini. [image]568838dc-0eca-40c1-8285-ec8e62b9dc73-768x443.jpeg[/image] Sementara Wamen Pariwisata Ni Luh Ernik Ermawati menekankan pentingnya unsur budaya dalam menuju Indonesia Emas 2045. “Salah satu misi RPJPN tahun 2025 – 2045 adalah Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat melalui optimalisasi modal budaya serta pelestarian sumber daya alam,” ujarnya. Misi ini sekaligus menjadi salah satu arah kebijakan kepariwisataan Indonesia dimana pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan memperhatikan kemajuan kebudayaan, kelestarian lingkungan, serta ketahanan terhadap bencana. Dijelaskan Indonesia ditargetkan mencapai rasio PDB Pariwisata 5% pada tahun 2029 dan kontribusi PDB 8% pada tahun 2045. Dalam usaha mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata merumuskan beberapa strategi meliputi pengembangan talenta unggul, pengelolaan destinasi pariwisata, penguatan ekosistem industri, dan beberapa hal lainnya. Hasil dari seminar ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional khususnya dalam pengelolaan Pariwisata Budaya. Serta meningkatkan pemahaman baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat mengenai Modal Budaya yang menjadi keunggulan manajerial dalam industri pariwisata. Dalam sesi Ikayana Award terungkap fakta menarik, Dr. dr. A.A. Sri Wahyuni, SpKJ, Penerima Dharma Ikayana Bidang Pemberdaya Masyakat dan juga Ketua Yayasan Lentera Bali mengutarakan keprihatinannya terhadap dunia pariwisata. [image]20250322125242183200.jpeg[/image] “Tidak terkendalinya pariwisata sangat berdampat terhadap anak-anak kita di Bali. Mereka lebih memilih mencari 1 dolar, 5 dolar setiap harinya, dibandingkan melanjutkan sekolahnya. Ini adalah persoalan budaya (mentalitas) yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkap Sri Wahyuni. Source : https://www.baliekbis.com/puncak-hut-ke-50-ikayana-dibuka-wamen-pariwisata-rai-mantra-budaya-energi-besar-wujudkan-indonesia-emas/
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-50 Tahun IKAYANA (Ikatan Alumni Universitas Udayana) Jumat (22/03) di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang. Puncak HUT ke- 50 IKAYANA dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Enik Ermawati ditandai dengan pemukulan gong dan pemotongan tumpeng. Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Ketua Umum IKAYANA, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Anggota DPD RI Dapil Papua, Pdt. David Harold Waromi, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana dan instansi terkait lainya. Peringatan HUT ke-50 IKAYANA tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan alumni dengan masyarakat. Acara puncak diselenggarakan dengan Seminar Nasiolal Kepariwisataan di Gedung Dharma Negara Alaya, dan dilanjutkan keesokan harinya dengan serangkaian kegiatan, termasuk Fun Run, Tenis, reuni, dan bakti sosial. Antusiasme alumni dalam perayaan ini terlihat dari jumlah peserta yang telah terdaftar. Sebanyak 40 alumni akan berpartisipasi dalam turnamen tenis, sekitar 400 orang diperkirakan menghadiri acara puncak, 800 peserta akan meramaikan Fun Run, 450 alumni menghadiri reuni, serta 200 orang turut serta dalam kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ketua Umum IKAYANA, Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang juga anggota DPD RI dalam sambutannya mengatakan, perayaan kali ini cukup spesial karena menyambut angka ke 50 (setengah abad) berdirinya IKAYANA. Dengan semangat ini IKAYANA bertekad untuk ikut berptisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan. "Dalam HUT ke- 50 mengangkat tema "Harmoni Ikayana Menuju Indonesia Emas", pengejawantahan dari tema tsb diaplikasikan dalam sebuah seminar Nasional sebagai buah hasil pemikiran IKAYANA dalam memberikan konstribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Rai Mantra. Lebih lanjut disampaikan, seminar Nasional mengangkat tema "pariwisata budaya pengejawantahan sumber daya alam tidak berwujud". Ini menyoroti pentingnya modal budaya sebagai aset strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki dua jenis sumber daya utama dalam pengembangan pariwisata. Yaitu, sumber daya alam berwujud (Tangible Assets) seperti keindahan alam, lanskap, dan ekosistem. Dan sumber daya alam tidak berwujud (Intangible Assets) yang meliputi budaya, tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai sosial. [image]20250322125253123400.jpeg[/image] Dalam konteks pariwisata budaya, modal budaya adalah aset yang sulit ditiru dan langka, sehingga memiliki nilai kompetitif dan komparatif yang kuat. Budaya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga energi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas. "Seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan pariwisata budaya. Meningkatkan pemahaman dari pemerintah pusat hingga daerah mengenai modal budaya sebagai keunggulan manajerial dalam industri pariwisata.Serta mendorong reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi budaya dalam pengelolaan pariwisata," ujar Rai Mantra. Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat hari jadi yang ke-50 tahun untuk IKAYANA. Bangkitkan terus apa yang menjadi tujuan IKAYANA saat ini yang bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Sehingga apa yang menjadi tujuan IKAYANA dapat bersanding dengan alumni universitas lainnya di Indonesia. Wawali Arya Wibawa juga mengaprwsiasi pelaksanaan seminar nasional oleh IKAYANA. Diharapkan IKAYANA dapat lebih mengenal serta mengetahui tentang kondisi saat ini, yang fokus seminar salam membahas masalah Pariwisata Budaya. “Saya harapkan organisasi IKAYANA diharapkan dapat terus melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota, sehingga apa yang menjadi masalah perkotaan saat ini dapat dibahas untuk kesejahteraan masyarakat. Denpasar sebagai ibukota propinsi Bali di mana kota ini menjadi barometer pertumbuhan dan perkembangan Bali meliputi beragam aspek mulai dari Pariwisata,kebudayaan, ekonomi, sosial politik dan keamanan”, ungkapnya. Source : https://atnews.id/portal/news/24745/
Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pdt. David Waromi melakukan sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di SMAN 1 Kota Jayapura, Papua, Rabu (26/2)/2025. Pdt David Waromi mengajak para guru dan siswa untuk lebih memahami dan menghargai empat pilar tersebut, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. “Adanya reformasi 1998, salah satu tuntutannya melakukan amandemen UUD Tahun 1945 (tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002). Pada tahun 2004 sudah dilakukan sosialisasi Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPRS/ MPR, namun masih terbatas oleh Pimpinan MPR RI Periode 1999-200,” kata Pdt. Waromi. Dikatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Mulai dilakukannya Sosialisasi terhadap UUD NRI 1945 yang telah di Amandemen dan Ketetapan MPRS/ MPR. “Peristiwa penting MPR Periode 2004-2009 yaitu, Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR terutama UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan dan ketetapanMPR, Membentuk tim kerja sosialisasi putusan MPR yang berjumlah 70 orang,” ujarnya. [image]IMG-20250319-WA0020.jpg[/image] Lanjut Pdt. David Waromi, dikeluarkannya INPRES Nomor 6 tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, dikeluarkannya KEPRES Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus. Tugas Pimpinan MPR RI Menurut UU 27 Tahun 2009, adalah mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. “Jadi, komitmen Pimpinan MPR untuk memasyarakatkan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya. Ditambahkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014, periode ini lah dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dengan membentuk Badan Sosialisasi MPR RI. Untuk mempertegas tugas MPR salah satunya dimasukkan tugas melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR dalam UU MD3. Pengertian “Pilar” tutur Pdt. David Waromi, tiang penguat (bangungan) Dasar (yang pokok); Induk, tiang Penyangga (Geladak Kapal). “Kedudukan tidak sederajat, setiap pilar kehidupan memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara menjadi pilar kehidudpan uatama yang mewarnai dan menjiwai pilar-pilar kehidupan yang lainnya,” paparnya. [image]IMG-20250319-WA0025.jpg[/image] Lanjutnya, dalam 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara sesungguhnya masih banyak pilar-pilar kehidupan lainnya seperti bendera, bahasa, lambing negara, dan lain-lain. Senator Pdr. David Waromi mengatakan, Empat Pilar MPR RI. Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. “MPR bertugas sesui UU No 17 Tahun 2024 Pasal 5, memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” paparnya. Selain itu tambah Pdt. David Waromi, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pdt. David Waromi pun mengajak siswa siswi SMAN 1 kota Jayapura untuk memahami dan menghargai Empat Pilar MPR yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara Pilar-pilar ini merupakan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap maju, adil, dan sejahtera," pungkas Senator, Pdt. David Waromi. [image]IMG-20250319-WA0120.jpg[/image] Menutup kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI, pdt. David Waromi menyerahkan sertifikat sebagai salah satu tanda mengikuti kegiatan yang dimaksud. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama guru dan peserta sosialisasi empat pilar MPR RI. [image]Gambar WhatsApp 2025-03-19 pukul 14.10.02_2780750d.jpg[/image] Source : [https://teraspapua.com/2025/02/24/senator-pdt-david-waromi-sosialisasikan-4-pilar-mpr-ri-di-sman-1-jayapura/](https://)
Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pdt. David Waromi melakukan sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di SMAN 1 Kota Jayapura, Papua, Rabu (26/2)/2025. Pdt David Waromi mengajak para guru dan siswa untuk lebih memahami dan menghargai empat pilar tersebut, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. “Adanya reformasi 1998, salah satu tuntutannya melakukan amandemen UUD Tahun 1945 (tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002). Pada tahun 2004 sudah dilakukan sosialisasi Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan Tap MPRS/ MPR, namun masih terbatas oleh Pimpinan MPR RI Periode 1999-200,” kata Pdt. Waromi. Dikatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Mulai dilakukannya Sosialisasi terhadap UUD NRI 1945 yang telah di Amandemen dan Ketetapan MPRS/ MPR. “Peristiwa penting MPR Periode 2004-2009 yaitu, Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR terutama UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan dan ketetapanMPR, Membentuk tim kerja sosialisasi putusan MPR yang berjumlah 70 orang,” ujarnya. [image]IMG-20250319-WA0020.jpg[/image] Lanjut Pdt. David Waromi, dikeluarkannya INPRES Nomor 6 tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, dikeluarkannya KEPRES Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus. Tugas Pimpinan MPR RI Menurut UU 27 Tahun 2009, adalah mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. “Jadi, komitmen Pimpinan MPR untuk memasyarakatkan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya. Ditambahkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014, periode ini lah dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dengan membentuk Badan Sosialisasi MPR RI. Untuk mempertegas tugas MPR salah satunya dimasukkan tugas melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR dalam UU MD3. Pengertian “Pilar” tutur Pdt. David Waromi, tiang penguat (bangungan) Dasar (yang pokok); Induk, tiang Penyangga (Geladak Kapal). “Kedudukan tidak sederajat, setiap pilar kehidupan memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara menjadi pilar kehidudpan uatama yang mewarnai dan menjiwai pilar-pilar kehidupan yang lainnya,” paparnya. [image]IMG-20250319-WA0025.jpg[/image] Lanjutnya, dalam 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara sesungguhnya masih banyak pilar-pilar kehidupan lainnya seperti bendera, bahasa, lambing negara, dan lain-lain. Senator Pdr. David Waromi mengatakan, Empat Pilar MPR RI. Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. “MPR bertugas sesui UU No 17 Tahun 2024 Pasal 5, memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” paparnya. Selain itu tambah Pdt. David Waromi, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pdt. David Waromi pun mengajak siswa siswi SMAN 1 kota Jayapura untuk memahami dan menghargai Empat Pilar MPR yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara Pilar-pilar ini merupakan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap maju, adil, dan sejahtera," pungkas Senator, Pdt. David Waromi. [image]IMG-20250319-WA0120.jpg[/image] Menutup kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI, pdt. David Waromi menyerahkan sertifikat sebagai salah satu tanda mengikuti kegiatan yang dimaksud. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama guru dan peserta sosialisasi empat pilar MPR RI. [image]Gambar WhatsApp 2025-03-19 pukul 14.10.02_2780750d.jpg[/image] Source : [https://teraspapua.com/2025/02/24/senator-pdt-david-waromi-sosialisasikan-4-pilar-mpr-ri-di-sman-1-jayapura/](https://)
LAPOR SENATOR
Lapor Senator Masyarakan Daerah
Ayo sampaikan aspirasi Anda secara langsung untuk memperjuangkan kepentiangan daerah Anda.
WEBSITE SATELIT DPD RI