Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Lalita di sela-sela kegaiatan Kunjungan Kerja Papua, di Kota Jayapura dalam rangka pengawasan Pilkada Serantak Provinsi Papua, juga menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan bersama warga kelompok Nelayan dengan berdiskusi dan mendapat masukan aspirasi masyarakat daerah tentang Masalah BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi nelayan yang masih terbatas, pertemuan dilaksanakan dengan kelompok nelayan Dok 9 Inpres, Rabu (27/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, para nelayan di Dok 9 mengaku mereka tidak mendapat pegisihan BBM subsidi, sehingga permintaan para nelayan Dok 9, kepada anggota DPD RI perwakilan papua ini,agar bisa membentuk satu POM bensin subsidi daerah Dok 9 Inpres dan pengunaan di perutuhkan khusus kepada kelompok nelayan wilayah Dok 9 Inpres dalam bianaan DPD RI, sehingga pengawasan melekat oleh DPD RI Papua. “Nelayan juga menyampaikan masalah Rompong perusahan asing dari Bali yang belum di ketahui dengan melakukan penagkapan ikan di laut atau perairan papua 30mil dari Pantai, sehingga dengan banyaknya rompong perusahan bali mengakibatkan ikan yang harusnya bisa didapat dari rompong nelayan lokal malah sulit dan bahkan nelayan local kala pulang melaut tidak mendapat ikan, berdampak pada pendapatan ekonomi mereka,” kata Lalita. Salah satu nelayan di Dok 9, Semba Ronsumbre mengungkapkan banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong. Harga pasaran ikan menurun, banyaknya nelayan asing yang masuk dalam perairan sehingga mempengaruhi ekonomi nelayan bahkan berimbas pada Pendidikan anak dan gizi anak-anak mereka. “Dampak dari itu, harga ikan yang masih dikuasai oleh dua pengusaha besar ikan di kota Jayapura mengakibatkan harga ikan yang tidak menentu terkadang harga ikan turun murah di bawa standar yang mengakibatkan warga sulit mendapat keuntungan,” katanya. Sementara itu,salah satu rekann nelayan lainnya, Yanto Kawer meminta agar anggota DPD bisa memfasilitasi pembentukan komunitas nelayan Nusantara yang bertujuan untuk dapat mempersatukan nelayan, sehingga memperkuat komitmen mereka dalam memberantas masalah-masalah yang sedang terjadi pada perairan Papua. “Dengan dukungan DPD RI komite II dalam pembentukan kelopok nelayan Nusantara, agar dapat terakomodir semua aspirasi dalam satu wada agar dapat di control setiap program atau bantuan sehingga mudah di salurkan pada kelompok nelayan yang membutukan,” ungkap Yanto Kawer. Komite II DPD-RI Lalita mengaku pihaknya sudah sejak lama menaruh perhatian pada daerah pesisir, dalam pertemuan Bersama kelompok nelayan dok 9 impres tanjung ria Jayapura, Papua pada utamanya terkait nelayan dan kondisi perikanannya, pihanya berjanji akan memperjuangkan aspirasi nelayan terkait dengan persoalan BBM ke Pertamina, sehingga nelayan bisa diperhatikan terkait penyediaan dan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana usaha perikanan dan pergaraman, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman, pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, fasilitasi dan bantuan hukum dan pemberdayaan. Editor : Darul Muttaqin Source : https://jayapura.inews.id/read/525822/jaring-aspirasi-anggota-dpd-ri-lalita-bertemu-dengan-nelayan-dok-9-jayapura?utm_medium=sosmed&utm_source=whatsapp

Anggota DPD RI Provinsi Papua, Bapak Pdt. David Harold Waromi, melakukan pencoblosan berdasarkan DPT di TPS 04, Kelurahan Mandala Kota Jayapura, 27 November 2024. Setelah pencoblosan Bapak Senator langsung melakukan tugas pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagai salah satu agenda dari kunjungan kerja Anggota Komite I, II, III, dan IV DPD RI Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bapak Senator Pdt. David Harold Waromi, antara lain, memantau pemungutan suara pada Pilkada 2024 di TPS 04 Dok V Bawah, Kelurahan Mandala dan TPS 20 Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi Kota Jayapura. Ibu Alfrida Soro, Lurah dari Kelurahan Mandala, Kota Jayapura, juga ikut mendampingi dan menyaksikan pencoblosan oleh Bapak Senator secara langsung di TPS 04. Ia turut memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan kondusif, serta bersinergi dengan pihak penyelenggara KPU, Bawaslu, dan kepolisian setempat. [image]Gambar WhatsApp 2024-11-27 pukul 22.55.31_207e53d8.jpg[/image] Bapak Pdt. David Harold Waromi berharap Pilkada 2024 ini berlangsung transparan dan adil serta memastikan keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung. Bapak Senator juga berkoordinasi dengan para KPPS, Panwaslu dan beberapa warga serta petugas kepolisian yang bertugas di lokasi untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung. Bapak Lurah Imbi, Vilfredo Andreas Auparay, dalam sela-sela waktunya juga ikut mendampingi saat Bapak Senator Berkunjung di TPS 20 di Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi saat perhitungan hasil suara di pilkada serentak. Dalam pendampingannya lurah Imbi yang biasa disapa Edo, menyampaikan bahwa hari ini Rabu, 27 November 2024, pilkada yang dilaksanakan di wilayah kelurahan imbi kota Jayapura, berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan atau insiden yang menghalangi jalannya pilkada tahun 2024. [image]IMG-20241128-WA0046.jpg[/image] Source : https://www.indonesiana.id/read/177566/anggota-dpd-ri-provinsi-papua-melakukan-pengawasan-pilkada-serentak-2024

Senator DPD RI asal Papua, Lalita, mengadakan pertemuan khusus dengan para Ketua dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Provinsi Papua. Pertemuan ini berlangsung di sebuah kafe di tengah Kota Jayapura pada 9 November 2024. Dalam kesempatan tersebut, Lalita mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa yang disampaikan dengan penuh semangat dan harapan. Pertemuan ini dipimpin oleh Presiden BEM Universitas Cendrawasih, yang mewakili aliansi mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Papua. Lalita didampingi oleh beberapa anggota DPR Papua seperti Giovano Pattipawae dan Johanes Markus Wakum, yang turut hadir untuk menyimak keluhan dan masukan dari para mahasiswa. Layaknya seorang Ibu yang menerima keluh kesah penuh amarah anak-anaknya, Senator Lalita mendengarkan aspirasi para Presiden BEM seluruh Perguruan Tinggi di Prov. Papua. “Mahasiswa di Papua adalah anak-anak kami, tentu mereka ingin diberikan atensi juga terhadap apa yang mereka perjuangkan. Kita lakukan pendekatan persuasif dan humanis untuk mencari solusi atas permasalah yang timbul” ungkapnya. Aspirasi yang disampaikan oleh Para aliansi Presiden BEM secara kolektif meliputi penolakan wacana Transmigrasi yang dicanangkan oleh Presiden RI Bapak Prabowo dan Mentri Transmigrasi. Senator DPD RI Lalita, berencana akan meneruskan dan menyampaikan aspirasi yang telah disuarakan oleh Para Presiden BEM seluruh Perguruan Tinggi di Papua dalam bentuk kajian analisi kepada Lembaga dan Departemen terkait serta dalam rapat-rapat di DPD RI. “Saya berusaha untuk membawa aspirasi adik-adik di Pemerintah Pusat apa yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa di Papua, semoga ada jalan tengah yang dihasilkan” harap Senator Perempuan Papua ini. Selain isu Transmigrasi, ada berbagai isu lain yang juga disampaikan antara lain, isu Pendidikan, Kesehatan, Generasi Muda, Budaya Papua dan isu-isu yang lainnya. Setelah semua aspirasi Para Presiden BEM seluruh PT di Papua disampaikan dan dicatat oleh Senator Perempuan DPD RI ini dalam suasana akrab, hangat dan berakhir dengan susasana kekeluargaan sampai Para Presiden BEM meninggalkan tempat pertemuan. Source : [https://fajar.co.id/2024/11/09/senator-lalita-tampung-aspirasi-mahasiswa-papua-bahas-isu-transmigrasi-dan-kesejahteraan-lokal/](https://)

Carel Simon Petrus Suebu, S.E., Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Papua sekaligus Wakil Ketua Komite I DPD RI, dengan penuh rasa bangga mengucapkan selamat atas dilantiknya : 1. Hans Kaiwai; 2. Bobby Jeverson Selang; 3. Emma Irjawati Warpur; 4. Max Abner Ohee; 5. Yohana Yembise; 6. Albert Yoku; 7. Michael Manufandu Sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Jalur Kursi Otonomi Khusus. Beliau berharap Pansel yang telah dilantik pada hari ini dapat menjalankan tugasnya dengan semangat pengabdian yang tinggi, serta bekerja secara efektif dan efisien dalam proses seleksi anggota DPR Papua dari jalur Otsus ini. Dalam keterangannya, Carel Suebu menyampaikan harapan agar Anggota DPR Papua yang terpilih melalui jalur khusus ini tidak hanya dapat mewakili aspirasi masyarakat Papua, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memegang jabatan pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR Papua. "Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan yang menyeluruh dan berimbang, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Papua," ungkapnya. Sebagai wakil daerah di DPD RI, Carel Suebu menegaskan pentingnya peran Pansel dalam memastikan seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, keterwakilan masyarakat Papua dalam DPR Provinsi Papua dapat dioptimalkan dan berdampak positif dalam pembangunan daerah. "Proses seleksi ini adalah langkah besar dalam menjaga dan memperkuat keberagaman serta memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua di tingkat legislatif. Kami sangat mendukung kerja Pansel dan berharap hasil yang terbaik untuk Papua," pungkas Carel Suebu. source : [https://www.idenews.id/Carel-Simon-Petrus-Suebu-S-E-Anggota-DPD-RI-Dapil-Papua-Ucapkan-Selamat-atas-Pelantikan-Anggota-Panitia-Seleksi-PANSEL-DPR-Papua-Jalur-Kursi-Otonomi-Khusus/](https://)

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Pendeta (Pdt) David H. Waromi dalam masa reses melakukan kunjungan kerja dan audiens dengan kepala dinas Sosial provinsi Papua, Jumat (8/11/2024). Sebelumnya Pendeta David H. Waromi, melakukan reses di kabupaten Biak Numfor dan Supiori, untuk menampung aspirasi dari masyarakat, baik itu para kostor gereja, nelayan, peternak, petani, dan orang tuan anak putus sekolah. Selain itu juga audiens dengan kepala cabang PT, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan. Kepala dinas sosial provinsi Papua, Djong Makanuai dan beberapa staf menerima kunjungan kerja anggota DPD RI David Harol Waromi tersebut di ruang kerjanya. Saat melakukan audiens, tampak Pdt. David H Waromi dan kadis sosial Djong Makanuai bernostalgia masa sekolah dan pengalaman-pengalaman berharga, hinggah mengantarkan keduanya menjadi pejabat publik. Pdt. David H. Waromi kepada Teraspapua.com mengatakan, kunjungannya ke Papua, melakukan tugas dan kewajiban di komite III, yang salah satu bidangnya adalah Kesejahteraan Sosial, sehingga hari ini saya berkunjung ke dinas sosial Provinsi Papua sebagai mitra. “ Kami berdiskusi, menampung aspirasi yang disampaikan oleh kepala dinas sosial kepada kami, supaya ketika kemabali, kami akan Paripurna melaporkan kepada ketua komite III, dan ketua DPD RI dan jajaran,” katanya. Lanjut Waromi, komite III, selain fokus pada masalah kesejahteraan sosial, tapi juga pendidikan, agama, olahraga, masalah perempuan, ibu dan anak, stunting, nelayan, peternak dan pariwisata. “Hari ini hampir tiga jam kami berdiskusi banyak dengan kepala dinas sosial, Djong Makanuai, tentu banyak saran, petunjuk dan arahan yang sudah kami serap, sebagaiman tema DPD RI adalah “kolaborasi”, maka kami rindu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial,” ujarnya. Sambung Waromi, ada hal-hal penting untuk DPD RI dapat dari dinas sosial, tentang kondisi sosial di Papua, maka kami harapkan itu menjadi aspirasi, dan kami akan laporkan pada rapat paripurna pada tanggal 19 November mendatang. Dikatakan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi akan tetap kita bangun, untuk kepentingan membangun Papua terutama sumber daya manusia. “Saya sudah membuat komitmen untuk memperhatikan para kostor yang bekerja di rumah Tuhan dan itu menjadi perhatian saya sebagai senator asal Papua, saya sudah komunikasi dengan para kostor di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori,” jelasnya. Waromi minta kepada pemerintah daerah, jika nantinya ada program-program kusus, agar para kostor gereja juga diperhatikan, karena sering mereka dilupakan. “Orang pergi ke gereja dalam keadaan gereja sudah bersih, orang pulang dalam kondisi gereja kotor, para kostor inilah yang membersihkan, namun mereka seringkali dilupakan,” ujarnya. Menurut Waromi, para kostor di Biak Numfor, diundang untuk kopi bareng, tapi juga makan siang bersama, sehingga sudah menjadi komitmennya untuk program prioritas saya, memperhatikan para kostor. Dikatakan, selama perbincangan dengan kepala dinas sosial provinsi Papua, Djong Makanuai banyak hal yang saya dapat untuk kemudian menjadi aspirasi yang akan disampaikan di DPD RI nanti. “Untuk itu nantinya ada program yang kami atur untuk kunjungan kepala dinas sosial dan jajaran ke DPD RI, agar kami bisa mendapat langsung informasi, presentasi dari kepala dinas, sehingga kolaborasi bisa terjadi bukan hanya kami berbicara di kertas, dan ada perhatian untuk provinsi Papua sebagai provinsi induk yang akan menjadi contoh bagi seluruh tanah Papua,” paparnya. Sementara kepala dinas sosial provinsi Papua Djong Makanuai mengaku bersyukur, hari ini bisa dikunjungi oleh anggota DPD RI, Senator David H. Waromi bersama rombongan, yang baru saja melakukan perjalanan panjang dari kabupaten Biak Numfor dan Supiori. “Tujuan dan maksud yaitu terkait dengan kesejahteraan sosial orang Papua, sehingga fokus senator ini yaitu ada pada layanan kesehatan,” kata Djong. Dikatakan, layanan kesehatan memang diurus oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, begitu juga dengan pihak ketiga (BPJS) dan beberapa kendala, yang dijumpai senator menjumpai ada hal-hal yang secara instansi harus kita perbaiki, terutama masalah layanan tenaga medis dan juga fasilitas pelayanan. Untuk kami akan mempersiapkan materi presentasi pak gubernur dan nanti kami akan bertamu ke DPD RI untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi layanan dasar bagi orang Papua. “Papua sangat membutuhkan hal-hal dasar bagi kebaikan orang Papua ke depan terutama apa yang dijumpai, dan ini menjadi doa dan pergumulan kami dinas sosial yang berkolaborasi dengan semua stakeholder tapi juga DPD RI yang mempunyai tugas fungsi yang sangat luar biasa untuk kebaikan orang Papua ke depan,” ujar mantan kadis sosial kota Jayapura itu. Djong juga berterima kasih kepada anggota DPD RI, pendeta David H. Waromi bersama rombongan dan kami akan sampaikan ke pak gubernur untuk sama-sama kita lihat hal-hal yang harus kita tindaklanjuti. “Kami berharap dukungan itu bisa diberikan dan terhubung dengan kementerian-kementerian teknis untuk kebaikan tanah Papua,” jelasnya. source : [https://teraspapua.com/2024/11/09/reses-di-papua-anggota-dpd-ri-pendeta-david-waromi-sambangi-dinas-sosial-provinsi-papua/](https://)

Reses anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua David H. Waromi berlangsung di Kabupaten Biak Numfor menyasar sejumlah titik yang menjadi agendanya. Dan ketika kunjungan ke SMP YPK serta melihat secara dekat sekolah milik Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua maka tercetuslah suatu kesepakatan bersama oleh sejumlah alumni yang saat itu bersama-sama di momen itu. “Saya menyampaikan bahwa segera Kepala SMP YPK I membentuk panitia dan kita melaksanakan Natal YPK bersama se-Papua di sekolah ini,” imbuh Senator Waromi. Rencana ini menurutnya terkesan mendadak, tetapi dirinya tetap berharap panitia segera dibentuk dan mulai bekerja. “Kita akan merayakan Natal YPK se-Tanah Papua di kota Biak yakni di sekolah ini,” tegasnya. Sementara itu, Kepala SMP YPK Biak Carla Yensenem kepada media ini juga mengatakan, ada rencana ke depan untuk merangkul para alumni. Ia pun mengajak semua yang peduli untuk merayakan Natal bersama di SMP YPK 1 Biak. “Kepada alumni YPK mohon dukungan doanya supaya apa yang kita rencanakan ini direstui oleh Tuhan Yesus sehingga kita sehat, baik dan rencana Natal yang dilaksanakan di SMP YPK 1 Biak di atas tanggal 10 Desember nanti bisa berjalan,” imbuh Carla. source : [https://koreri.com/2024/11/02/senator-waromi-minta-smp-ypk-biak-jadi-tuan-rumah-natal-bersama-se-papua/](https://)

DPD RI melanjutkan fit and proper test yang memfokuskan penilaian pada sinergi DPD dan BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI periode 2023-2028 mengambil tema Sinergi DPD dan BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ucap Elviana membuka sesi kedua fit and proper test yang diikuti oleh Slamet Edy Purnomo dan Dewi Yustisiana, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komite IV asal Provinsi Jawa Tengah Casytha A Kathmandu menanyakan pandangan calon Anggota BPK tentang status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang kerap kali diberikan kepada daerah atau instansi pemerintah. “Bagaimana menurut Bapak/Ibu calon Anggota BPK memandang status WTP yang diberikan kepada daerah, apakah dengan WTP tersebut dapat menjamin bahwa Instansi pemerintah/daerah bersih dari tindak korupsi?,” kata Casytha. Sedangkan Anggota DPD RI asal Maluku Utara Ikbal HI Djabid mempertanyakan hasil audit laporan keuangan dari pemerintah daerah. Setiap temuan-temuan akan diberikan tenggat waktu tindak lanjut selama 60 hari. Namun jika temuan dan rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau ditindaklanjuti, maka tindakan apa yang akan dilakukan oleh calon Anggota BPK dalam mengatasi perseolan tersebut. “Jika hasil temuan atau rekomendasi dari BPK tersebut tidak ditindaklanjuti, apa yang akan harus dilakukan? Apa tindaklanjut tersebut akan diserahkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) atau daerah diberikan tenggat waktu untuk menindaklanjutinya?,” ucap Ikbal. Anggota DPD RI asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas berkomentar bahwa penetapan WTP oleh BPK untuk Provinsi Papua Barat tidak berbanding lurus dengan tingkat perekenomiannya yang masih menempati posisi provinsi termiskin kedua setelah Provinsi Papua. “Indikator apa yang digunakan oleh BPK dalam Penetapan WTP untuk Provinsi Papua Barat selama 2 tahun terakhir ini? Menurut saya hal tersebut kurang tepat, karena Papua Barat masih menjadi provinsi termiskin kedua di Indonesia, sementara APBD terkecil dari 13 kab/kota sejumlah 1,2T per tahun dengan total keseluruhan APBD sejumlah 17 T Lebih,” ungkap Sanusi. Calon Anggota BPK Slamet Edy Purnomo memberikan penjelasan terkait WTP. Menurutnya WTP merupakan prinsip akuntasi keuangan yang berbeda dengan prinsip hukum yang harus benar. “Untuk memperkecil ruang tindakan saat pemeriksaan keuangan dapat dilihat fungsi organ didalamnya, mulai dari fungsi pengendalian, kode etik dan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government),” ujar Edy. Menurutnya, penguatan leadership penting, baik di daerah maupun di pusat. Jika ada pelanggaran sistem intern dan tata kelola, maka perlu dikorelasikan dengan WTP. pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. “Perlu membangun sinergitas antara DPD RI dan BPK RI. Mulai dari perencanaan, tindak lanjut dan pengembalian kerugian negara. Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK RI boleh meminta dokumen apapun ke pihak manapun untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif,” lanjut Edy. Sementara Dewi Yustisiana menjelaskan tentang program kerja yang akan dibangun untuk memperkuat advokasi hubungan antar lembaga, DPD RI dan APH. Menurutnya hubungan antar DPD RI dan BPK RI perlu dikaji, ditinjau dan dikuatkan. “Perlu dibangun sinergitas antara DPD RI dengan BPK RI dalam menindaklanjuti temuan BPK untuk dapat meningkatkan pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU, Khususnya UU No15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan,” jelas Dewi. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/04/fit-and-proper-test-calon-anggota-bpk-ri-fokus-pada-sinergi-pengelolaan-keuangan-negara/)

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua David H. Waromi dalam rangka reses melaksanakan kunjungan ke Biak Numfor, Sabtu (2/11/2024). Di kesempatan itu, ia menemui sejumlah ibu kader di Kelurahan Mandouw. Beberapa tim pemenangan pada masa pemilihan legislatif lalu mengawal sang senator saat berada di Biak Numfor. Sejumlah ibu kader yang dihimpun di Poskes Kampung Mandouw bertukar pikiran dan menyampaikan aspirasi mereka yang didengar secara seksama oleh sang senator. Bahkan ada bagian penting yang dicatat dan divideokan oleh stafnya.Beberapa tim pemenangan pada masa pemilihan legislatif lalu mengawal sang senator saat berada di Biak Numfor. Sejumlah ibu kader yang dihimpun di Poskes Kampung Mandouw bertukar pikiran dan menyampaikan aspirasi mereka yang didengar secara seksama oleh sang senator. Bahkan ada bagian penting yang dicatat dan divideokan oleh stafnya. Senator David H Waromi, mengatakan bahwa ia dari Komite III DPD RI yang merupakan alat kelengkapan DPD RI bersifat tetap yang mempunyai lingkup tugas di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk. “Saat ini saya mendengar akan setiap keluhan ibu-ibu kader ini, saya akan membawa dan mempelajari serta akan kembali kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mempertanyakan apa yang telah disampaikan para ibu kader ini terutama terkait hak mereka,” ungkapnya. Senator David Waromi juga menyatakan kehadirannya di Biak Numfor selain menemui Ibu-Ibu Kader, ia juga akan mengunjungi SMP YPK Biak yang merupakan salah satu sekolah tertua di kabupaten itu. Termasuk menyaksikan sarana olah raga di lapangan Mandala Biak serta bertemu dengan sejumlah pengurus gereja (kostor) dan juga pengurus masjid. “Kegiatan reses saya ini se-Papua tetapi saya memilih lebih dulu datang ke Supiori dan Biak barulah saya bergerak ke kabupaten lain di Papua,” tambahnya. Waromi menambahkan sebelumnya setelah tiba di Biak, timnya langsung berangkat ke Kabupaten Supiori mengunjungi antara lain Kampus STT Papua di Marsram Supiori Timur yang disambut civitas akademika dengan luar biasa. source : [https://koreri.com/2024/11/02/reses-senator-dpd-ri-kunjungi-biak-numfor/](https://)