Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung di Papua Barat

Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung di Papua Barat diselenggarakan di Hotel Aston Manokwari dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Acara ini menghadirkan narasumber dari Gubernur Papua Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi IV DPR Papua Barat, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Turut hadir pula sejumlah dinas terkait dan perwakilan dari berbagai desa/kampung di wilayah Papua Barat.

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan mengenai proses penyaluran dan mekanisme pembagian dana desa kepada seluruh desa dan kampung yang ada di Papua Barat. Para narasumber menjelaskan secara rinci mengenai alur penyaluran dana desa dari pemerintah pusat hingga ke rekening desa, termasuk tahapan verifikasi dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Selain itu, dibahas pula formula pembagian dana desa yang mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis desa/kampung.

Isu transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting dalam diskusi, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Para peserta juga diajak untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Dalam sesi dialog, sejumlah perwakilan desa menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur penunjang, hingga kebutuhan akan pendampingan teknis yang lebih intensif.

Hasil dari evaluasi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pemerintah pusat dalam membangun sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa yang efektif. Rekomendasi juga disampaikan agar kebijakan pembagian dana desa mempertimbangkan kondisi geografis dan keterisolasian wilayah Papua Barat, guna menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat desa. Diharapkan, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan pengelolaan dana desa di Papua Barat di masa mendatang.