Senator Yance Samonsabra Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Papua Barat Manokwari, 17 Agustus 2025 — Senator DPD RI asal Papua Barat, Yance Samonsabra, S.H., M.Si., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat di halaman Kantor Gubernur, Manokwari. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti oleh jajaran Forkopimda, ASN, pelajar, dan masyarakat. Senator Yance menyampaikan bahwa peringatan HUT RI ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan terus mendorong pembangunan di Papua Barat.

MANOKWARI, KLIKPAPUA.com — Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyerahkan bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan perlengkapan sekolah kepada 194 pelajar dari wilayah Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey (Wapramasi) di halaman Kampus B STIH Manokwari, Distrik Prafi, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Bantuan ini merupakan bagian dari total 1.500 penerima di Papua Barat, dengan nominal bervariasi sesuai jenjang pendidikan, mulai dari Rp400 ribu untuk SD hingga Rp1,7 juta untuk SMA/SMK. Selain dana, disalurkan juga paket perlengkapan sekolah. Dalam sambutannya, Senator Filep menekankan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan dan mengingatkan ancaman penggunaan gawai terhadap semangat belajar siswa. Kepala Distrik Prafi, Andarias Sayori, turut mengapresiasi bantuan tersebut dan berharap pemanfaatannya tepat sasaran. (Sumber: klikpapua.com, 6/8/2025)

Pada 5 Agustus 2025, Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyerahkan secara simbolis Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) melalui jalur aspirasi kepada siswa tingkat SD, SMP, dan SMA se-Manokwari dalam kegiatan yang berlangsung di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Wosi, Papua Barat. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen Dr. Filep dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata di daerah, dengan data kegiatan bersumber dari laman resmi pip.kemdikbud.go.id

Manokwari, 26 Juli 2025 — Forum Taman Baca Masyarakat (TBM) Manokwari menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I untuk membentuk struktur organisasi dan memperkuat kolaborasi literasi antar komunitas. Acara ini bertujuan mewujudkan ekosistem literasi yang solid demi menciptakan masyarakat Papua yang cerdas dan berdaya. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari senator papua barat Bpk. Lamek Dowansiba, A.Md.Par B-133 yang juga sebagai penggiat Literasi di Provinsi Papua Barat dan pemerintah daerah turut hadir serta. TBM dipandang sebagai garda terdepan dalam memperluas akses bahan bacaan hingga ke wilayah yang belum terjangkau perpustakaan formal. “Musda ini merupakan langkah awal membangun sinergi literasi yang berkelanjutan dan inklusif,” tulis Cahaya Papua dalam laporannya: CahayaPapua.id – 26 Juli 2025

Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung di Papua Barat diselenggarakan di Hotel Aston Manokwari dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Acara ini menghadirkan narasumber dari Gubernur Papua Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi IV DPR Papua Barat, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Turut hadir pula sejumlah dinas terkait dan perwakilan dari berbagai desa/kampung di wilayah Papua Barat. Fokus utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan mengenai proses penyaluran dan mekanisme pembagian dana desa kepada seluruh desa dan kampung yang ada di Papua Barat. Para narasumber menjelaskan secara rinci mengenai alur penyaluran dana desa dari pemerintah pusat hingga ke rekening desa, termasuk tahapan verifikasi dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Selain itu, dibahas pula formula pembagian dana desa yang mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis desa/kampung. Isu transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting dalam diskusi, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Para peserta juga diajak untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan dana desa dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Dalam sesi dialog, sejumlah perwakilan desa menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur penunjang, hingga kebutuhan akan pendampingan teknis yang lebih intensif. Hasil dari evaluasi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pemerintah pusat dalam membangun sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa yang efektif. Rekomendasi juga disampaikan agar kebijakan pembagian dana desa mempertimbangkan kondisi geografis dan keterisolasian wilayah Papua Barat, guna menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat desa. Diharapkan, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan pengelolaan dana desa di Papua Barat di masa mendatang.

Yth. Senator Lamek Dowansiba, A.Md.Par., menerima silaturahmi dan audiensi dari personel Batalyon Infanteri 761/Kibibor Akinting dalam rangka HUT ke-6 Batalyon Infanteri 726/KA, Kamis, 5 Juni 2025.

Kepala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Papua Barat beserta Staf “Mengucapkan” Selamat dan Sukses untuk Pa Mario B.F.D Kinho S.P staf kantor DPD RI Papua Barat atas Acara Pelantikan sebagai CPNS di Provinsi Papua Barat Daya

Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menanam pohon mangrove di Kampung Wamesa, Distrik Manokwari Selatan, Kamis (8/5/2025) sore. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Susanto, mengatakan penanaman mangrove merupakan upaya penghijauan lingkungan. "Ini juga upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan," katanya. Ia menyebut pasir di pantai Kampung Wamesa dari waktu ke waktu mengalami abrasi akibat berkurangnya hutan mangrove di wilayah tersebut. Di sisi lain, Jimmy Susanto mengatakan Dinas Kehutanan Papua Barat siap bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk melakukan budidaya di Kampung Wamesa. "Selain mangrove, ke depan kami bekerja sama dengan Dinas Perikanan untuk budidaya perikanan," katanya. Ia berharap budidaya tersebut akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Wamesa. Ketua Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, yang hadir bersama sejumlah anggota DPD RI, mengatakan penanaman pohon mangrove bukan semata dilakukan untuk masyarakat. "Ini juga adalah bentuk komitmen dan kecintaan kita terhadap bumi yang kita tinggali," jelasnya. Angelius Wake Kako bahkan menyatakan Kampung Wamesa merupakan singkatan dari 'Waktunya Merawat Semesta'. Ia pun mengajak Dinas Kehutanan untuk terus giat menanam pohon. "Jangan kita lawan abrasi dengan cara membangun bronjong. Ini fenomena alam yang harus kita lawan dengan cara alami juga, salah satunya melalui penanaman mangrove," kata Angelius Wake Kako. Dia pun menyarankan warga di Kampung Wamesa untuk rajin pula menanam pohon waru (Hibiscus tiliaceus) selain mangrove. Kepada warga yang hadir, ia mengatakan mencegah abrasi penting agar daratan bisa terjaga. Selain itu, ia mengapresiasi sambutan baik dari warga Kampung Wamesa untuk kegiatan penanaman pohon mangrove, dan berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut. Di kutip dari TRIBUNPAPUABARAT.COM

Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Abdullah Manaray Komit Kawal Aspirasi Kehutanan dan Lingkungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, Abdullah Manaray, S.T., berkomitmen untuk mengawal aspirasi terkait persoalan kehutanan dan kerusakan lingkungan di daerah tersebut. Aspirasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat berkaitan dengan belum adanya ruang bagi daerah untuk mengelola sektor kehutanan. Menurut Senator yang dikenal dengan julukan Songkok Merah ini, pihaknya telah menyampaikan pandangan terkait permasalahan yang disampaikan Pemprov maupun SKPD kepada kementerian/lembaga, dan hal ini sudah menjadi representasi serta aspirasi rakyat dan daerah. Manaray mengakui ada dua kesimpulan penting yang ia catat dalam pertemuan Tim Komite II DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat. “Yang pertama, jika memang dalam pembangunan saat ini terdapat aktivitas di kawasan-kawasan lindung atau cagar alam, maka harus ada penegakan hukum, apabila memang kita benar-benar ingin menegakkan hukum. Kemudian yang kedua, pemerintah maupun masyarakat, terutama pemerintah daerah, harus diberikan kesempatan untuk mengelola hutannya,” jelasnya kepada awak media di sela-sela kunjungan kerja Komite II DPD RI di ruang Multimedia, Lantai 3, Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (8/5/2025). “Jadi apa pun itu, penting untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Karena dengan begitu, hutan itu selain dijaga oleh masyarakat adat juga oleh pemerintah daerah. Karena pemanfaatannya tentu untuk rakyat dan daerah,” sambung Manaray. Intinya, tegas dia, pemerintah daerah harus diberikan ruang untuk memanfaatkan hutan dengan sebaik mungkin untuk masyarakat dan daerah, tanpa melanggar hukum. “Harus ada aturan yang jelas. Karena yang terjadi saat ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Di satu sisi, pemerintah ingin mengelola sumber daya alamnya, tapi tidak bisa karena terbentur aturan hukum,” tegas Manaray. Senator yang dikenal rendah hati ini memastikan akan mengawal secara ketat aspirasi dari hasil pertemuan tersebut. “Apa yang menjadi pembahasan tadi bersama kesekretariatan sudah direkam dengan baik, tetapi semuanya akan dirapatkan lebih lanjut dengan kementerian secara teknis. Jadi tidak hanya pengawasan terhadap undang-undang, tapi juga usulan revisi terhadap undang-undang,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa harus ada tindak lanjut nyata, dan pemerintah harus tegas dalam mengambil tindakan melalui Perpres, Keputusan Menteri, atau Perpu yang tentunya berpihak pada kepentingan daerah. “Sambil menunggu, harus ada kepastian hukum. Karena kita tidak tahu kapan bencana alam bisa datang. Jangan sampai terjadi bencana, karena semua akan dirugikan—baik rakyatnya, alamnya, maupun hutannya. Sebelum hal ini terjadi, maka harus ada upaya pencegahan, karena itu sangat penting,” pungkasnya, dikutip dari Koreri.com.