Berita DPD di Media

Beranda

ยป

Berita DPD di Media

Senator RI Jelita Donal Beri Bekal Empat Pilar MPR RI Kepada anggota Jambore Nasional Laskar Mujahidin

29 June 2025 oleh sumbar

LIMAPULUH KOTA- Anggota Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Jelita Donal, Lc memaparkan materi kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para peserta yang digelar di Payakumbuh, Kamis (26/6/2025) Ia menyampaikan materi tersebut setelah menghadiri pembukaan Jambore Nasional ke-II Laskar Mujahidin – Majelis Mujahidin yang diselenggarakan di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Senator Jelita Donal menekankan urgensi pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menyatakan bahwa keempat pilar tersebut merupakan landasan fundamental dalam memperkuat keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. “Pancasila adalah falsafah bangsa dan dasar negara yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Pemahaman kebangsaan sangat penting agar kita tidak mudah terpecah belah, sebab jika persatuan goyah, yang akan diuntungkan adalah pihak luar,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI itu Ia juga menyoroti peran strategis organisasi Laskar Mujahidin dalam menjaga integritas bangsa dan membina generasi muda agar memiliki semangat nasionalisme serta cinta tanah air. Menurutnya, kontribusi kelompok-kelompok masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan sangat penting di tengah tantangan global saat ini. Mengakhiri sesi sosialisasi, Jelita Donal mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia dari Allah SWT sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Ia mengajak seluruh peserta untuk senantiasa menjaga, merawat, dan mensyukuri kemerdekaan tersebut dengan semangat persatuan dan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini diikuti oleh ratusan peserta Jambore Nasional Laskar Mujahidin dari berbagai LPW dan LPD dari berbagi daerah. Selain sosialisasi Empat Pilar, Jambore ini juga diisi dengan kegiatan keagamaan, pembinaan karakter, serta penguatan wawasan kebangsaan.(*) Sumber : Senator RI Jelita Donal Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI dalam Jambore Nasional Laskar Mujahidin

Senator Muslim M. Yatim: 1 Muharam Momentum Hijrah Menuju Perubahan Bangsa

28 June 2025 oleh sumbar

*PADANG* — Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Muslim M. Yatim, Lc., M.M., mengajak masyarakat menjadikan 1 Muharam 1447 Hijriah sebagai tonggak perubahan—bukan sekadar pergantian kalender, melainkan momen refleksi diri dan hijrah menuju perbaikan akhlak, pemikiran, dan tindakan. “Ini waktu yang tepat untuk memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan, dan meningkatkan kepedulian sosial demi Indonesia yang lebih adil dan makmur,” kata Muslim Yatim, Kamis, 27 Juni 2025. Sebagai senator yang kerap bersuara untuk aspirasi umat di Senayan, Muslim menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai Islam di tengah arus tantangan global dan krisis moral yang kian kompleks. Ia juga menyuarakan pentingnya peran generasi muda dalam membumikan semangat hijrah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan modern. “Kita butuh anak-anak muda yang kuat secara akidah, jernih dalam berpikir, dan berani menyuarakan kebenaran. Itu inti semangat hijrah,” tegasnya. Momentum Tahun Baru Islam itu turut diisi dengan kegiatan tausiah, doa bersama, serta penyerahan bantuan sosial di sejumlah titik di Sumatera Barat. Bagi Muslim Yatim, aksi sosial adalah bagian konkret dari nilai keislaman yang harus diwujudkan, bukan hanya dirayakan. (***) Sumber : https://www.kliksiar.com/senator-muslim-m-yatim-1-muharam-momentum-hijrah-menuju-perubahan-bangsa/

Delegasi Sumbar Hadiri China–South Asia Expo, Irman Gusman Dorong Diplomasi Ekonomi dan Budaya

27 June 2025 oleh sumbar

TIONGKOK, REPORTER.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menorehkan tonggak baru dalam diplomasi internasional lewat penandatanganan Sister Province Agreement dengan Provinsi Yunnan, Tiongkok, dalam rangkaian kunjungan diplomatik yang berlangsung pada 18–24 Juni 2025. Penandatanganan ini menjadi bagian dari partisipasi delegasi Sumbar dalam The 9th China–South Asia Expo di Kota Kunming. Demikian disampaikan anggota DPD RI Irman Gusman melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2025). Senator asal Sumatera Barat ini juga menjadi salah satu delegasi dalam kunjungan Diplomatik Sumatera Barat ke Provinsi Yunnan, Tiongkok, pada 18–24 Juni 2025. Acara pembukaan yang digelar pada 19 Juni menjadi sorotan utama, dihadiri lebih dari 2.500 perusahaan dari 73 negara. Expo ini menampilkan 16 paviliun tematik, mulai dari teknologi manufaktur, energi hijau, kopi, hingga pengobatan tradisional Tiongkok. Menceritakan pengalamannya, Irman mengatakan, selama enam hari pelaksanaan, tercatat 163 perjanjian dagang senilai total 8,66 miliar yuan atau sekitar 1,21 miliar dolar AS. Ini mencakup kontrak resmi senilai 8,3 miliar yuan, surat niat bisnis sebesar 213 juta yuan, serta satu kerangka kesepakatan pembelian publik. Angka-angka ini, menurut matan Ketua DPD RI itu, mengindikasikan potensi terbukanya akses investasi dan jaringan perdagangan baru bagi Sumatera Barat. “Sister Province Agreement antara Sumbar dan Yunnan adalah fondasi penting untuk membangun pertukaran budaya, kolaborasi pendidikan, hingga perluasan kerja sama ekonomi jangka panjang,” ujar Irman. Selain urusan formal, masih menurut Irman, delegasi Sumbar juga menjalani berbagai agenda kebudayaan. Seperti mengunjungi Museum Yunnan, menjelajahi desa adat suku Mosuo, dan menghadiri jamuan kenegaraan dari Pemerintah Provinsi Yunnan. “Momen penuh makna terjadi saat saya beserta rombongan mengunjungi Masjid Raya Shadian (masjid terbesar di Tiongkok), yang mencerminkan toleransi dan semangat multikultural masyarakat Yunnan,” sebutnya lagi. Kunjungan ini menjadi bukti konkret bahwa Sumatera Barat tidak hanya hadir sebagai peserta dalam forum global, melainkan juga aktif membangun relasi strategis antarbangsa. “Diplomasi yang kami jalankan tak hanya soal ekonomi, tapi juga pertukaran nilai, budaya, dan rasa saling menghormati,” tutup Irman Gusman. *** Sumber : https://reporter.id/2025/06/27/delegasi-sumbar-hadiri-china-south-asia-expo-irman-gusman-dorong-diplomasi-ekonomi-dan-budaya/

Sidang Paripurna DPD RI: Seruan Perdamaian Dunia dan Tegaskan Aspirasi Daerah

25 June 2025 oleh sumbar

dpd.go.id, JAKARTA-Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin menaruh perhatian serius terhadap perkembangan permasalahan internasional atas meluasnya perang di kawasan Asia Barat. Puluhan ribu nyawa penduduk sipil di Gaza dan Tepi Barat telah menjadi korban, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mempunyai solusi tuntas untuk menciptakan perdamaian. “Perang di Palestina belum juga reda, kini meletus perang baru antara Iran dan Israel. Diperparah lagi oleh serangan Amerika terhadap Iran. Akibatnya kawasan tersebut semakin berbahaya bagi lalu lintas darat, udara, dan laut sehingga mengganggu jalur-jalur penerbangan dan pelayaran, dan berdampak buruk bagi perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” ucap Sultan saat membuka Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/25). DPD RI menyerukan untuk menahan diri dan tidak memperparah keadaan, tetapi mengutamakan perundingan dan solusi diplomatik untuk mencapai perdamaian di kawasan itu. DPD RI juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengevakuasi WNI dan melakukan segala upaya demi menjamin keselamatan dan keamanan jutaan warga Indonesia di kawasan tersebut. “KBRI di negara-negara tersebut diharapkan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang jatuh korban dalam perang yang sedang berlangsung,” kata senator asal Bengkulu itu. Selain menyoroti isu internasional, sidang paripurna kali ini adalah menerima penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pada kegiatan reses. Dalam laporannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian yang mewakili Sub Wilayah Barat I menjelaskan Komite I DPD RI mencermati UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait lemahnya sistem dan koordinasi pelaksanaan SIASN. Salah satunya honorer yang telah mengabdi lama merasa terpinggirkan dalam mekanisme PPPK, begitu juga dengan regulasi terkait mutasi ASN yakni Permen PAN RB RI No. 6 Tahun 2024 telah melampaui PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. “Ketimpangan distribusi ASN terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bengkulu adalah bukti nyata lemahnya manajemen sumber daya manusia pemerintahan Indonesia,” ujar Penrad. Penrad juga menambahkan bahwa Komite III DPD RI dalam laporan resesnya menyoroti pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lonjakan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di kalangan remaja telah menyebabkan peningkatan kasus obesitas dan diabetes. “Sampai hari ini, belum ada regulasi kuat tentang pengiklanan MBDK. Integrasi data kesehatan juga masih terbatas. Edukasi tentang kesehatan juga belum menjadi bagian utuh dalam kurikulum sekolah,” paparnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan laporan aspirasi Sub Wilayah Barat II dalam ruang lingkup Komite II DPD RI. Ia mengutarakan bahwa masyarakat Bali yang mengeluhkan warga negara asing (WNA) banyak mengambil alih properti, sehingga tidak mampu bersaing membeli properti. “Ke depan kami akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian ATR/Kepala BPN dan Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian kepemilikan properti oleh WNA ini,” tuturnya. Ida Bagus juga mempertanyakan permasalahan Koperasi Merah Putih terkait permodalan, model bisnis, dan skala prioritas. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi integrasi peran Koperasi Merah Putih, BumDes, dan koperasi eksisting agar tidak terjadi duplikasi fungsi. “Kami mendorong kinerja Himbara dalam memberikan pembiayaan modal awal Koperasi Merah Putih dengan memperhatikan manajemen risiko, serta prinsip kehati-hatian,” paparnya. Laporan hasil aspirasi masyarakat daerah di Sub Wilayah Timur I, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Maria Goreti membeberkan tugas Komite I DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, mall pelayanan publik (MPP) di daerah belum sepenuhnya optimal karena bebarapa aspek yaitu alokasi anggaran, kualitas SDM, serta sarana-prasarana. “Koordinasi antar instansi dalam MPP masih lemah, sehingga menghambat integrasi layanan. Selain itu MPP cenderung menjadi proyek fisik tanpa orientasi kualitas pelayanan jangka panjang,” tukasnya. Sementara itu, laporan dari Sub Wilayah Timur II disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma. Ia mengatakan pada lingkup Komite II DPD RI, masyarakat mengakui mengalami kesulitan akses bahan bakar dan prasarana produksi untuk nelayan. “Kami mendorong agar pemerintah mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir yang strategis,” paparnya. Laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah tersebut akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada Masa Sidang V. Sumber : https://www.dpd.go.id/daftar-berita/sidang-paripurna-dpd-ri-seruan-perdamaian-dunia-dan-tegaskan-aspirasi-daerah

Mahasiswa FISIP UNES Studi Lapangan ke Kantor DPD RI Sumbar, Bahas Transformasi Kepemimpinan

22 June 2025 oleh sumbar

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Ekasakti (UNES) Padang melaksanakan kegiatan studi lapangan mata kuliah Kepemimpinan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sumatra Barat, Sabtu (21/6/2025). Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Barat periode 2024–2029, Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., sebagai narasumber utama. Mengangkat tema Transformasi Kepemimpinan, kegiatan bertujuan memberikan wawasan langsung kepada mahasiswa mengenai dinamika kepemimpinan di era generasi muda saat ini. Dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan, Riswanto Bakhtiar, S.AP., M.AP., menyampaikan apresiasi atas kesediaan waktu dan ruang diskusi yang diberikan Cerint Iralloza Tasya di tengah padatnya agenda kenegaraan. “Sebuah kehormatan bagi kami bisa berdiskusi langsung dengan tokoh muda Sumbar yang saat ini menjadi anggota DPD RI termuda kedua di Indonesia. Kami berharap diskusi ini menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kepemimpinan masa depan,” ujarnya. Kepala Kantor DPD RI Sumbar, Erdia Nova, S.Sos., menyebut kunjungan ini merupakan kali kedua mahasiswa FISIP UNES melaksanakan studi lapangan ke kantor perwakilan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas komunikasi dan kerja sama yang terjalin antara pihak kampus dan DPD RI Sumbar. “Alhamdulillah, dari empat senator Sumbar yang dihubungi, Ibu Cerint Iralloza Tasya bersedia hadir meskipun di tengah padatnya agenda beliau. Semoga ke depan sinergi ini bisa terus terjalin, termasuk dalam pelaksanaan program Empat Pilar Kebangsaan,” katanya. Dalam penyampaiannya, Cerint Iralloza Tasya mengajak mahasiswa untuk tidak ragu mengambil peran dalam kepemimpinan, baik di lingkungan organisasi maupun di panggung politik nasional. “Sekarang sudah bukan zamannya anak muda hanya jadi penonton. Jika ada kesempatan, ambil. Saya sendiri memulai kampanye di usia 21 tahun dan di usia 23 tahun dipercaya sebagai anggota DPD RI. Transformasi kepemimpinan harus dimulai dari keberanian anak muda hari ini,” ungkapnya. Ia juga berharap ke depannya semakin banyak generasi muda Sumbar yang berani tampil dan dipercaya memegang amanah di tingkat nasional. “Kalau bisa, ke depan seluruh kursi DPD RI dari Sumbar diisi anak-anak muda. Itu akan jadi bukti nyata bahwa transformasi kepemimpinan berjalan,” ujarnya. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif, tanya jawab, serta penyerahan cendera mata dari mahasiswa kepada Cerint Iralloza Tasya sebagai bentuk apresiasi atas ilmu, motivasi, dan inspirasi yang telah dibagikan. (*) Sumber : https://harianhaluan.id/politik/hh-122307/mahasiswa-fisip-unes-studi-lapangan-ke-kantor-dpd-ri-sumbar-bahas-transformasi-kepemimpinan/

Kunjungan Komisi II DPD-RI . Muslim M Yatim Ke Kabupaten Solok disambut oleh Wakil Bupati.

19 June 2025 oleh sumbar

Arosuka. Porosnusantara co.id. (selasa 17 /06/2025 ). Kunjungan kerja Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat, Muslim M. Yatim di Terima oleh wakil bupati dan OPD Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Agenda DPD RI dalam rangka menghimpun aspirasi dan informasi langsung dari pemerintah daerah terkait isu-isu strategis di bidang infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, yang menjadi fokus kerja Komite II DPD RI. Wakil Bupati H. Candra menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPD RI terhadap pembangunan di Kabupaten Solok. Wabup memaparkan sejumlah program prioritas daerah serta tantangan yang tengah dihadapi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dasar, pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan harapan kunjungan ini, dapat tersampaikan secara langsung ke tingkat pusat, serta menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujar Wabup H. Candra. Muslim M. Yatim menegaskan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan isu-isu strategis daerah ke Senayan. Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan pusat yang dinilai penting dalam mempercepat pembangunan daerah. “Komisi II DPD RI terus mendorong agar kebijakan nasional berpihak pada kebutuhan daerah, termasuk Kabupaten Solok, yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam,” ungkapnya. diskusi terbuka antara Anggota DPD RI dengan Wakil Bupati bersama Kepala OPD. Kab solok Berbagai masukan dan data disampaikan untuk mendukung kerja legislasi dan pengawasan DPD RI serta pencapaian pembangunan di kab solok hendaknya (Dy) Sumber : https://porosnusantara.co.id/2025/06/kunjungan-komisi-ii-dpd-ri-muslim-m-yatim-ke-kabupaten-solok-disambut-oleh-wakil-bupati/

Senator H. Jelita Donal, Lc. Pantau Kesiapan Ketahanan Pangan Sumbar dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah

17 June 2025 oleh sumbar

Padang – Anggota DPD RI H. Jelita Donal., Lc melakukan Rapat Kerja bersama beberapa OPD Sumatera Barat dan Yayasan Pemilik Dapur MBG terkait Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan daerah terkait Ketahanan Pangan. Langkah Sinergis Dalam Mendukung Kebijakan Peraturan Pemerintah di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Kelurahan Flamboyan Baru Kota Padang, (16/06/25). Rapat kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana daerah telah memiliki regulasi selaras dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan termasuk kesiapan pelaksanaan MBG. Menurut Biro Hukum Prov. Sumbar, yang diwakili oleh Wery Ratna Darwis Kabag PUU, regulasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait Penyelenggaraan Pangan di Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kemandirian Pangan dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat, untuk mewujudkan Kemandirian Pangan, dan pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan Kemandirian Pangan di Daerah. Pada rapat ini juga menghadirkan pemilik dapur penyedia MBG Saudara Doli, beliau mengatakan untuk Kota Padang baru ada satu dapur dan Se- Sumbar sudah ada 11 dapur. Untuk dapur yang lain masih dalam proses melengkapi persyaratan dan seleksi. Menanggapi Hal tersebut Jelita Donal menyatakan sangat prihatin dan berharap Pemerintah daerah Sumbar lebih konsen terhadap program MBG ini, mengingat program MBG ini sudah 6 bulan berjalan. Untuk kedepannya beliau berjanji akan mengawal Program MBG di Sumatera Barat khususnya dan akan melakukan peninjauan langsung ke dapur penyedia MBG. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

Rapat Kerja Senator H. Jelita Donal, Lc, Terkait Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

17 June 2025 oleh sumbar

Padang – Anggota DPD RI H. Jelita Donal., Lc melakukan Rapat Kerja Bersama Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Pendidikan, Direktur Rs. Unand Padang, Direktur Politeknik Padang, Kepala BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Puskesmas di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan Inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan UUD No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Khususnya Pengendalian Konsumsi Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK), Transformasi Pendidikan Kesehatan, dan Pengendalian Penyakit TBC dan Penyakit Menular Lainnya, (16/06/25). Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, BPOM, dan Puskesmas mempunyai program pembinaan dan pengawasan makanan jajanan di sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan jajanan anak sekolah di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas sekolah (guru, siswa, penjual makanan dan komite sekolah) dalam menjaga keamanan pangan dan menciptakan kantin sekolah yang sehat. Pemerintah juga melakukan pengujian makanan yang dijual di kantin sekolah untuk mendeteksi adanya beberapa bahan tambahan pangan yang mengandung formalin, boraks, rhodamin B, dll. Ada beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya ketersediaan makanan dan minuman berpemanis yang sangat mudah di akses, khususnya di lingkungan sekolah dan tempat umum, kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat khususnya di kalangan anak – anak dan remaja, dan kuatnya pengaruh iklan industri makanan dan minuman manis yang menarik dan masif melalui medsos yang sangat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat terutama pada anak – anak dan remaja. Direktur Poltekes Padang Renidayati menyampaikan ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berada langsung di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dirjend SDMK). Mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi di bidang kesehatan, melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM kesehatan, mendukung kebijakan pemerintah dalam distribusi dan ketersediaan tenaga kesehatan, melakukan kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri dan mendukung implementasi transformasi sistem kesehatan nasional yang sejalan dengan 6 pilar transformasi kesehatan Kemenkes, terutama transformasi SDM Kesehatan. Langkah-langkah yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Padang dalam menjalankan transformasi pendidikan sesuai UU No 17 Tahun 2023 yaitu peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru, pengembangan Program Studi baru dan kelas internasional. Kurikulum saat ini disesuaikan dengan arah kebijakan transformasi Kesehatan Nasional Model Praktek Kerja Lapangan Terpadu dengan Interprofessional Collaborative Practice. Disperindag yang diwakili oleh Yuldhy Dharma Putra menyampaikan, tidak melakukan pengawasan khusus terhadap peredaran produk MBDK dan sejauh ini Disperindag belum melakukan koordinasi dengan pelaku industri terkait penyesuaian produk dengan standar Kesehatan. BPOM disini juga tidak melakukan pengawasan sendiri melainkan bersinergi dengan lintas sektor dalam mengawasi MBDK. BPOM Menyusun srategi dengan cara melakukan evaluasi terhadap label produk yang di edarkan agar masyarakat terhindar dari produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Kepala Puskesmas Ulak Karang yang di wakili oleh Riri menyampaikan keterlibatan keluarga dalam pengobatan penyakit menular yaitu TBC sangat penting. Keluarga berperan sebagai pengawas minum obat, memberikan dukungan emosional dan membantu mencegah stigma pandangan negatif terhadap penyakit TBC. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

Di Tengah Ancaman Krisis Global, Senator Irman Gusman Ajak Umat Perkuat Koperasi Syariah

15 June 2025 oleh sumbar

PADANG, MENARAMU.ID – Di tengah bayang-bayang krisis global yang mengancam sektor pangan, energi, dan keuangan, Senator DPD RI asal Sumatera Barat, H. Irman Gusman, SE, MM, menyerukan penguatan koperasi syariah sebagai benteng pertahanan ekonomi umat. Pesan strategis ini disampaikannya saat menyerap aspirasi dalam acara “Pembangunan Ekonomi Umat melalui Penguatan Koperasi Syariah” di Gedung Dakwah PWM Sumbar, Minggu (15/6/2025). Dalam paparannya yang tajam di hadapan para tokoh Muhammadiyah dan penggiat ekonomi syariah, Irman Gusman membedah kondisi dunia pasca kunjungannya ke Amerika Serikat. Ia menggarisbawahi adanya “Krisis 3F” yang kini menjadi ancaman nyata Food (Pangan), Fuel (Energi), dan Finance (Keuangan). “Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ancaman ketahanan pangan, gejolak harga energi, dan instabilitas keuangan global adalah fakta. Terlebih, 176 juta penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan secara ekonomi,” ungkap Irman Gusman. “Maka, jawabannya ada di penguatan ekonomi dari bawah, dari komunitas, dan koperasi syariah adalah motor penggeraknya.” Untuk membakar semangat para hadirin, Senator senior ini berbagi kisah inspiratif tentang sahabatnya, Mahmud Alize, seorang pelaku koperasi yang berhasil mengelola aset hingga menembus angka Rp6 triliun. Kisah ini dijadikan bukti bahwa dengan manajemen profesional dan amanah, koperasi bukanlah pemain kecil, melainkan raksasa ekonomi yang potensial. Acara yang digagas oleh KSPPS BTM Sumbar (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Sumbar) ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyuarakan harapan mereka. Ketua panitia, Nasrul A., S.Sos, MM, melaporkan bahwa KSPPS BTM Sumbar terus berinovasi untuk menjadi solusi keuangan bagi masyarakat, seraya mengapresiasi dukungan konkret dari Irman Gusman. Tidak hanya memberi motivasi, Irman Gusman juga membekali peserta dengan wawasan manajemen krisis yang relevan untuk lembaga keuangan, mencakup penanganan krisis operasional, krisis reputasi, dan krisis keuangan melalui pendekatan tiga tahap: pra-krisis, respons krisis, dan pasca-krisis. “Kita harus membangun koperasi yang kokoh dan tahan krisis, dengan semangat syariah dan etos kerja Muhammadiyah. Aspirasi umat perlu dijawab dengan kerja nyata, kebijakan yang berpihak, dan sistem ekonomi yang adil,” tegas Irman, yang disambut antusiasme hadirin. Kegiatan yang merupakan bagian dari agenda reses Senator Irman Gusman ini tidak hanya menjadi forum serap aspirasi, tetapi juga sebuah dialog strategis yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah Wakil Ketua PWM Sumbar Bidang Ekonomi dan UMKM Ir. Yosmeri Yusuf, Dr. Murisal, M.Pd, H. Amora Lubis, serta pengawas KSPPS BTM Sumbar Leli Suwita, SE. Diskusi hangat yang menutup acara melahirkan komitmen bersama untuk menjadikan koperasi syariah sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi umat di Sumatera Barat. Sumber : https://www.menaramu.id/2025/06/di-tengah-ancaman-krisis-global-senator-irman-gusman-ajak-umat-perkuat-koperasi-syariah/

Irman Gusman: Karakter Minangkabau Harus Eksis di Tengah Masyarakat

15 June 2025 oleh sumbar

BERITABUANA.CO, PADANG – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menginginkan karakter orang Minangkabau yang sudah ada sejak era dulu, tetap eksis dalam kehidupan masyarakat pada era modern saat ini. “Kita mau karakter serta jati diri Minangkabau itu eksis di tengah masyarakat, sehingga tercermin dari setiap orang Minangkabau itu sendiri,” kata Irman Gusman dalam aktivitas sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (14/6/2025). Irman mengatakan, karakter Minangkabau yang kaya bakal nilai-nilai dan langkah hidup yang otentik tidak boleh tergerus oleh perubahan era yang disebabkan globalisasi. Menurutnya dalam konteks nasional, negara mengakui keberagaman yang ada di setiap wilayah baik itu dalam corak budaya maupun adat. “Sebab satu dari empat pilar kebangsaan MPR RI adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang secara definitif memberikan pengakuan terhadap keberagaman dan kearifan lokal milik setiap daerah,” sebut Senator dari Sumbar itu. Namun demikian, lanjut Irman, perlu disadari bahwa ketika berbincang tentang Minangkabau pembicaraan tidak mampu hanya soal seremonial alias prosesi budaya saja. Lebih dalam dari itu, Minangkabau mempunyai nilai-nilai, langkah hidup, dan aliran moral yang perlu terus dipraktikkan di tengah masyarakat. “Seperti nilai gotong royong, pantang menyerah, semangat belajar dan mencari pengetahuan pengetahuan, integritas, dan lainnya yang tergambar dalam beragam pepatah dan doktrin adat. Salah satu contoh dari nilai-nilai itu adalah ketika anak Minangkabau pergi ke tanah rantau untuk memperbaiki nasibnya alias pergi menuntut ilmu,” jelasnya. Ia menerangkan “Merantau” bukan sekedar perpindahan dari kampung ke wilayah lain, tapi dalam praktiknya terkandung nilai-nilai perjuangan, langkah beradaptasi, bertoleransi, dan moral yang dibawa. Pada bagian lain, dalam aktivitas sosialisasi itu juga digelar aktivitas seminar Minangkabau Series-1 yang menghadirkan beragam narasumber berkompeten. Beberapa narasumber itu adalah Irman Gusman, Kepala Kesbangpol Sumbar Marwansyah, Busyra Azheri dan Wendra Yunaldi (Tim Hukum), kemudian dari Tim Syarak Dr Hasanuddin Yunus Dt Tan Patiah (SAKO), Dr YY Dt Rajo Bagindo (PKM), Basrizal Dt Pangulu Basa (Bakor-KAN). Seminar diselenggarakan dengan oleh Yayasan Pemajuan Kebudayaan Minangkabau (YPKM), Yayasan Sako Anak Negeri (YSAKO), dan Badan Koordinasi KAN (Bakor KAN) Sumbar. (Ery) Sumber : https://beritabuana.co/2025/06/14/irman-gusman-karakter-minangkabau-harus-eksis-di-tengah-masyarakat/