PADANG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjalankan tugas suci menjaga konstitusi negara dari kerusakan yang ditimbulkan Undang-Undang. Yaitu menghapus Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Kekuasaan yang sangat besar kepada partai politik membuat kedaulatan rakyat semakin terkikis. Dan ini menjadi pintu masuk Oligarki ekonomi yang kemudian mengendalikan kekuasaan sehingga menimbulkan ketidakadilan, dan kemiskinan struktural. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi harus menjalankan tugasnya dengan benar, untuk menjaga konstitusi,” kata LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech di Focus Group Discussion Universitas Andalas Padang, Jumat (17/6/2022). LaNyalla menambahkan, itulah mengapa DPD RI secara kelembagaan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut. Karena selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi di tanah air kita. Dalam acara FGD yang bertema ‘Presidential Threshold, Oligarki Ekonomi dan Kemiskinan Struktural’ itu, LaNyalla menyampaikan jika hakikat dari cita-cita lahirnya negara ini adalah terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan kerakusan dan ruang luas yang didapat oligarki ekonomi itulah yang membuat ketidakadilan. Oleh sebab itu, LaNyalla menambahkan, jika gugatan DPD RI atas Pasal 222 ditolak, maka bisa diartikan Mahkamah Konstitusi dengan sengaja memberi ruang kepada Oligarki Ekonomi untuk menyandera dan mengendalikan negara ini untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka. “Sehingga, Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi penjaga negara ini dari kerusakan akibat produk perundangan yang merugikan rakyat dan menjadi penyebab kemiskinan struktural di negara ini. Sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi dibubarkan,” kata LaNyalla tegas. LaNyalla hadir ke acara tersebut didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Senator Sumatera Barat Leonardy Harmainy dan Alirman Sori, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. Sementara di Universitas Andalas langsung disambut oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Andalas Prof. Mansyurdin beserta jajarannya dan ratusan mahasiswa. Sementara nara sumber di FGD, diisi oleh Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Asrinaldi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Siang ini, Selasa (12/4/2022), di kantor Balaikota Pariaman, saya menerima kunjungan Wakil Ketua DPD RI Bidang III, Bung Sultan Bachtiar Najamudin, bersama delapan orang anggota DPD RI, termasuk yangdari wilayah Sumbar, yakni Uni Ema Yohana, Abang Leonardy Harmainy. Kunjungan ini merupakan silaturrahmi yang terakhir terjalin sejak saya keluar dari Sekjen DPD RI tahun 2013 silam ketika saya maju menjadi Wakil Walikota Pariaman. Banyak saya sampaikan terkait pembangunan Kota Pariaman dan program-program yang menunjang pendidikan dan peningkatan ekonomi. Kita dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Pariaman tetap melakukan kegiatan fisik maupun non fisik dengan menggunakan dana APBN seperti pembangunan pasar pariaman, pembangunan water front city di Talao Pauh, Pembangunan Water Front City di belakang PLN Kita membangun Kota Pariaman menggunakan dana secara gotong royong bersama masyarakat seperti pembangunan 15 ruas jalan baru dengan konsep waterfront city di wilayah Pariaman Utara dan Pariaman Selatan. Terimakasih kepada Bung Sultan Bachtiar Najamudin dan rombongan yang telah sempatkan singgah di Kota Pariaman, semoga berdampak baik bagi perkembangan pembangunan Kota Pariaman.