PADANG (5/6/2025) - Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardiyanto berserta jajarannya, menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Cerint Iralloza Tasya, yang juga merupakan anggota Komite IV DPD RI. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Mengawali pertemuan, Arif Ardiyanto menyampaikan sambutan hangat dan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawasan pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan anggaran negara berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Kepala Perwakilan BPKP menyampaikan pengawasan atas pelaksanaan APBN 2025, di antaranya evaluasi perencanaan dan penganggaran, efektivitas transfer ke daerah, disiplin belanja, dan program-program pusat di daerah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Cerint Iralloza Tasya menyampaikan bahwa sebagai anggota Komite IV yang membidangi keuangan dan APBN, kunjungan ini menjadi bagian dari tugas konstitusional dalam pengawasan anggaran. Ia menegaskan bahwa BPKP adalah mitra penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya di daerah. Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, dibahas berbagai isu strategis, termasuk sektor-sektor krusial yang perlu diawasi lebih ketat di Sumatera Barat, mekanisme regulasi terhadap penyalahgunaan anggaran, hubungan antara laporan pengawasan BPK/BPKP dengan proses peradilan, serta tindak lanjut terhadap pengembalian kerugian negara oleh pelaku. Menariknya, Cerint juga menyoroti apakah kepala daerah di Sumatera Barat lebih banyak meminta evaluasi dari BPKP atau justru belum optimal memanfaatkan pendampingan tersebut. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi demi memastikan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Sumber : https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/15/berita/DMBJ/anggota-dpd-ri-bahas-penguatan-pengawasan-apbn-2025-dengan-bpkp-sumatera-barat

KABARSUMBAR – Pemerintah Kota Padang mengapresiasi perhatian penuh pemerintah pusat terhadap pengembangan koperasi di daerah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mendampingi Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, dalam kunjungan kerjanya ke Padang pada Kamis (29/5/25). “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamenkop. Ini bukti nyata kehadiran pemerintah pusat untuk mendukung koperasi di daerah. Semoga kolaborasi ini terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus, dikutip arosukapost Pada kunjungan tersebut, Ferry Juliantono meninjau aktivitas Koperasi Merah Putih di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Selain itu, ia hadir dalam peluncuran dan dialog percepatan musyawarah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Sumatera Barat. Ferry menegaskan, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi. “Koperasi Merah Putih akan menjadi penggerak utama ekonomi rakyat. Pemerintah akan memberikan dukungan, mulai dari regulasi, pelatihan, hingga permodalan,” tegasnya. Hingga 28 Mei 2025, sebanyak 60.806 dari total 83.944 desa dan kelurahan di Indonesia telah membentuk Koperasi Merah Putih. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi selesai sebelum peluncuran resmi pada 12 Juli 2025, yang akan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Setiap koperasi akan menerima modal awal Rp3 miliar melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema cicilan akan diberikan selama enam tahun. “Koperasi Merah Putih akan menjalankan tujuh unit usaha, yakni apotek, klinik, unit simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, dan logistik. Unit usaha lainnya bisa dikembangkan sesuai potensi dan kebutuhan daerah,” jelas Ferry. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, serta para pejabat OPD Pemprov Sumbar dan stakeholder lainnya. Sumber : https://www.kabarsumbar.com/berita/pemkot-padang-sambut-wamenkop-ri-sinergi-bangun-koperasi-merah-putih/

Padang - Anggota DPD RI H. Jelita Donal., Lc melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 dan Inventarisasi Materi Revisi UU Sisdiknas, (27/05/25). Kunjungan ini disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Suryanto, serta dihadiri oleh Syamsul Bahri (Kepala SMAn 1 Padang), Syamsul Mardan (Kepala SMKN 9 Padang), Perwakilan Komite SMKN 9 Padang, Firdaus (Kepala Sekolah Pertiwi Padang), dan Perwakilan Kepala SD dan SMP Kota Padang. Suryanto menyampaikan Persiapan Pemda terhadap SPMB Tahun 2025 Regulasi tentang pelaksanan SPMB, penetapan daya tampung dan penetapan wilayah domisili sudah dibuat. Pemda sudah melakukan sosialisasi kepada Cabang Dinas Pendidikan, Koordinator Pengawas dan Kepala SMAN dan SMKN se Sumatera Barat. Petunjuk Teknis sudah selesai dibuat. H. Jelita Donal., Lc mempertanyakan berapa penambahan kuota jalur prestasi dan jalur afirmasi untuk jenjang SMP dan SMA, apakah anak dengan usia kurang dari 7 tahun dapat mendaftar ke jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), apakah SPMB tidak berlaku bagi penerimaan murid SMK, dan SPMB dikecualikan di Daerah 3T atau wilayah-wilayah terpencil di pelosok negeri. Suryanto menjawab jumlah kuota domisili 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Persentase kuota untuk jalur afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Persentase kuota untuk jalur prestasi, prestasi akademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Prestasi nonakademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Persentase kuota untuk jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan. H. Jelita Donal Lc juga menyampaikan terkait aturan penerimaan SPMB ini harus jelas, bagaimana dengan perubahan dari PPDB ke SPMB dalam hal ini Pemerintah harus mengambil langkah kebijakan tegas dengan mempertimbangkan beberapa aturan seperti tadi yang telah disampaikan seleksi seberapa tahapan jalur tetap melampirkan nilai akademik sehingga tidak ada timpang tindih ke masyarakat , dan Pemerintah pun bisa berlaku adil ke masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita bertekad bulan Agustus 2025 sudah terbentuk dan akan disalurkan sebanyak 1000 data beasiswa PIP untuk masyarakat Sumatera Barat, Jelita Donal berharap dengan adanya PIP ini bisa membantu masyrakat Sumatera Barat terkait biaya pendidikan sekolah. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

Padang - Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM beserta jajarannya menerima kunjungan Muslim M. Yatim Lc., MM Anggota PURT DPD RI dan Irma Febrianti, ST., M.Si Kepala Biro Umum dan rombongan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi, Survei Lokasi dan Pengukuran Barang dan Jasa, dan Pengukuran Rencana Renovasi Ruang Serbaguna Gedung Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Sumatera Barat, (27/05/25). Irma menyampaikan bahwa untuk Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat dilakukan renovasi secara bertahap karena anggaran yang terbatas. Tahap pertama telah terlaksana dengan anggaran 1.5 M dan renovasi ke dua akan dilakukan perluasan kantor dengan anggaran 1,4 M. Untuk renovasi kedua akan di bangun ruang serba guna yang bisa memfasilitasi kurang lebih 100 orang, toilet dan area parkir. Kedepannya kita berharap kantor DPD RI Sumbar bertingkat sampai 3 lantai. Muslim berharap pada renovasi kedua ini, apa yang masih kurang pada renovasi pertama dibenahi. Diantaranya drainase yang belum ada, pintu masuk yang terhalangi tiang, dan toren air yang harus dipindahkan karena menghalangi jalan. Semoga renovasi kedua ini berjalan dengan lancar, dan Sumbar mempunyai Kantor DPD RI yang bagus seperti Jogyakarta. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

dpd.go.id, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin melantik Mohammad Iqbal, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI di Gedung Nusantara IV, Senin (19/5/2025). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. "Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan YME atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, saya Sultan Baktiar Najamudin dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ucap Sultan ketika melantik Mohammad Iqbal. Dalam sambutannya, Sultan menyampaikan bahwa jabatan Sekjen DPD RI adalah posisi strategis dan kunci dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas konstitusional lembaga. Ia menaruh harapan besar kepada Mohammad Iqbal untuk membawa perspektif baru dan meningkatkan efektivitas kerja lembaga. “Dengan latar belakang Saudara sebagai personil Polri, Saudara telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami percaya bahwa pengalaman dan keahlian Saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, dan membawa perspektif baru untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga,” ujar Sultan. Pelantikan ini, lanjut Sultan, juga menjadi momentum bagi DPD RI untuk memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat daerah. Sultan menegaskan bahwa dalam masa kepemimpinannya, DPD RI masa bakti 2024–2029 harus meninggalkan warisan kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh publik. “Dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki DPD RI saat ini dan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap DPD RI, maka kita perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang dimandatkan konstitusi, yaitu mengoptimalkan fungsi pengawasan, fungsi pertimbangan APBN dan fungsi legislasi,” jelasnya. Sultan juga menggarisbawahi pentingnya sinergi dan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal agar mendukung penuh kepemimpinan Sekjen yang baru. Menurutnya, semua pihak adalah bagian dari satu korps besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan visi lembaga. Selain melantik Sekjen DPD RI, acara tersebut juga melantik Rahman Hadi sebagai Pejabat Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama. Sultan mengatakan, atas kinerjanya, Pimpinan DPD RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Rahman Hadi atas kinerja dan kontribusi selama menduduki jabatan Sekjen DPD RI sejak 14 Desember 2020. “Dengan peralihan Saudara menjadi pejabat Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama, kami percaya Saudara akan terus memberikan kontribusi yang berharga bagi lembaga melalui keahlian dan pengalaman Saudara selama ini,” ucap Sultan. Sumber : https://www.dpd.go.id/daftar-berita/lantik-mohammad-iqbal-sebagai-sekjen-dpd-ri-ketua-dpd-ri-dorong-terobosan-baru-tingkatkan-kerja-lembaga

Payakumbuh, Berita Merdeka Online – Dalam rangka mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada generasi muda, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Barat, H. Jelita Donal, Lc., melakukan kunjungan kerja ke SMA Islam Raudhatul Jannah yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Hamka, Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, pada Sabtu, (17/5/2025). Dalam keterangannya kepada media pada Senin (19/5/2025), Senator Jelita Donal menegaskan pentingnya pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan, terutama bagi para siswa sebagai generasi penerus bangsa. Adapun Empat Pilar tersebut mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. “Keempat pilar ini merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai tersebut sangat penting agar generasi muda mampu menjaga kemurniannya, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa,” ujar Senator yang akrab disapa Ustad Jell Fathullah tersebut. Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Drg. Jufri, Kepala Sekolah beserta jajaran guru, perwakilan Forum Mubaligh Payakumbuh, serta pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Raudhatul Jannah. Dalam kesempatan tersebut, Senator Jelita Donal menjelaskan secara rinci makna dari masing-masing pilar: 1. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, menjadi panduan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menjadi landasan hukum dan pengatur tata kelola pemerintahan. 3. NKRI menegaskan bentuk negara yang utuh, berdaulat, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. 4. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman dan menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Senator Jelita Donal juga mengingatkan bahwa para siswa merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki landasan kebangsaan yang kuat dan berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama di era digital yang penuh tantangan dan dampak jangka panjang. “Generasi muda harus terlebih dahulu memahami makna Empat Pilar ini. Selanjutnya, mereka diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan kebangsaan tersebut kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran, pengertian, dan kecintaan yang lebih mendalam terhadap bangsa dan negara,” ujarnya. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan, termasuk mengenai lemahnya kondisi ekonomi di Sumatera Barat. Mereka juga mengungkapkan harapan agar pemerintah lebih serius dalam memajukan sektor pendidikan, pertanian, serta industri rumah tangga.(Charles Nasution) Sumber : https://www.beritamerdekaonline.com/sumatera-barat/payakumbuh/senator-jelita-donal-sosialisasikan-empat-pilar-mpr-ri-kepada-siswa-di-kota-payakumbuh/

Alahan Panjang, Fajar Sumbar –Tokoh nasional Irman Gusman melakukan kunjungan khusus ke sentra pertanian bawang merah di Rimbo Tinggi, Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Kunjungan ini berawal dari keterkejutannya setelah mengetahui bahwa produksi bawang merah di daerah ini merupakan yang terbesar kedua di Indonesia, mencapai 216.000 ton per tahun. “Angka ini luar biasa. Itu berarti uang triliunan rupiah berputar di sektor pertanian bawang di Kabupaten Solok. Ini bukan hal kecil,” ujar Irman saat berdialog dengan petani dan tokoh masyarakat di Villa Merah, Rimbo Tinggi. Irman Gusman dan rombongan datang atas undangan Zukri Saad, Ketua Pembina Kelompok Tani Kumbang Jantan yang juga dikenal sebagai motivator nasional dan ahli mitigasi berpengalaman internasional. Selama kunjungan, Irman menginap satu malam di kawasan tersebut dan pada pagi harinya menyempatkan diri berjalan kaki menyusuri ladang-ladang pertanian, menikmati suasana khas pegunungan yang sejuk dan bersih. Dalam pertemuan bersama para tokoh petani, dua kesimpulan utama disepakati untuk diperjuangkan dan didorong oleh Irman Gusman: Pertama, Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, guna memperlancar arus distribusi komoditas pertanian, pupuk, dan logistik lainnya. Kedua, Penguatan Jaringan Komunikasi Seluler, karena akses telekomunikasi di wilayah pertanian masih terbatas dan menghambat arus informasi serta aktivitas digital petani. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi petani Alahan Panjang, karena untuk pertama kalinya sektor mereka mendapat perhatian langsung dari tokoh nasional dengan komitmen nyata terhadap pembangunan infrastruktur dan konektivitas. “Dengan sinergi antara petani, akademisi, dan tokoh nasional seperti Irman Gusman, masa depan pertanian Alahan Panjang semakin menjanjikan. Ini adalah saatnya petani naik kelas dari pinggiran ke pusat perhatian,” ungkap Zukri Saad.(*) Sumber : https://www.fajarsumbar.com/2025/05/irman-gusman-kunjungi-petani-alahan.html

Jakarta, http://sudutlimapuluhkota.com – Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin, di Kompleks Parlemen Senayan, Kota Jakarta, pada Jumat (09/05/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis daerah, khususnya pembangunan rumah sakit dan kewenangan pengelolaan tambang. Didampingi dua anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Jelita Donal dan Cerint Iralloza Tasya, Bupati Safni Sikumbang menyampaikan kebutuhan mendesak pembangunan RSUD di Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak. Ia menjelaskan bahwa rumah sakit rujukan yang ada saat ini belum mampu melayani 400.000 penduduk di wilayah yang sangat luas. “Kami meminta dukungan DPD RI untuk mempercepat realisasi pembangunan RSUD yang sudah direncanakan. Saat ini masih terkendala minimnya anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Bupati Safni Sikumbang. Selain itu, Bupati Safni Sikumbang juga menyoroti keterbatasan daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan, di mana kewenangan masih terpusat di tingkat provinsi. “Kami hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kerusakan lingkungan ditanggung daerah, namun manfaat ekonomi tidak dirasakan secara optimal,” ucapnya. Ia berharap DPD RI mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses perizinan, pengawasan, serta pembagian pendapatan dari sektor pertambangan, agar tercipta keadilan dan keberlanjutan pembangunan. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyatakan dukungannya terhadap aspirasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota. “DPD RI memiliki komitmen kuat menjadi jembatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat. Kami akan membawa isu ini ke forum strategis dan mendorong kementerian terkait untuk memberikan solusi konkret,” katanya. (ABD/Kominfo) Sumber : https://sudutlimapuluhkota.com/bupati-lima-puluh-kota-audiensi-dengan-ketua-dpd-ri-bahas-pembangunan-rsud-dan-izin-tambang/

PADANG - Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan negara lain. Demokrasi di Indonesia harus dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu diungkapkan anggota DPD/MPR-RI, Buya Muslim M. Yatim saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar kali ini dilaksanakan pada 24 April 2025 bertempat di Aula DPW PKS Sumbar, Kota Padang. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh masyarakat Kota Padang. Menurut Buya Muslim M. Yatim, saat ini demokrasi di Indonesia sedang mengalami tantangan hebat. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Demokrasi kadang disalahartikan dengan tuntutan sejumlah masyarakat di daerah. "Suara-suara dan tuntutan yang mengancam kesatuan itu masih saja ada. Ini salah satu tantangan demokrasi di negara kita," ujar Buya Muslim M. Yatim. Senator asal Sumbar ini tak menapik adanya tuntutan, suara, dan perbedaan pandang di tengah masyarakat. Perbedaan itu menurut Buya Muslim M. Yatim merupakan dinamika dalam hidup berdemokrasi. Sebagai bangsa yang majemuk, masyarakat Indonesia sudah memiliki sikap yang lebih maju tentang perbedaan. Namun demikian, tantangan itu tetap saja ada dan mesti disikapi dengam bijak. Buya Muslim M. Yatim mengingatkan, demokrasi di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila. "Demokrasi harus dalam koridor persatuan, kesatuan, keadilan, permusyawaratan, hingga ketuhanan Yang Maha Esa," urai Buya Muslim M. Yatim. Pancasila merupakan tiang dasar Empat Pilar. Tiang dasar itu berdiri sejajar dengan pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Selain berbingkaikan Pancasila, demokrasi menurut Buya Muslim M. Yatim mesti memperhatikan nilai-nilai NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Buya Muslim M. Yatim yang juga merupakan anggota badan sosialisasi MPR-RI menjelaskan lebih lanjut bagaimana Empat Pilar membingkai demokrasi di Indonesia. "Dengan nilai-nilai Empat Pilar, demokrasi kita akan lebih kuat. Hal itu akan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik di dunia," tambah Buya Muslim M. Yatim. Sosialisasi Empat Pilar yang dilaksanakan Buya Muslim M. Yatim diikuti warga Kota Padang dari berbagai kalangan. Peserta sosialisasi mendapat paparan materi dari sejumlah pemateri. Materi yang disampaikan terkait dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi Empat Pilar kali ini mengangkatkan tema tentang Demokrasi dalam Dimensi Nilai-nilai Pancasila. (Zal) Sumber : https://www.hariansinggalang.co.id/berita/212761/demokrasi-harus-dibingkai-nilainilai-pancasila

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ribuan warga Sumbar memadati halaman kantor Gubernur Sumbar, Minggu (4/5/2025), dalam aksi solidaritas bertajuk Sumbar Bersama Palestina. Aksi damai ini menjadi wadah bagi masyarakat lintas usia dan kalangan untuk menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina. Acara diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, organisasi masyarakat Islam, mahasiswa, pelajar, hingga anggota DPRD, DPR RI, dan DPD RI. Mereka kompak menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan menuntut diakhirinya penjajahan di tanah suci tersebut. Salah satu tokoh yang turut hadir adalah Senator DPD RI asal Sumbar, H. Muslim M. Yatim. Dalam orasinya, Buya Muslim menegaskan pentingnya konsistensi umat Islam, khususnya di Indonesia, dalam mendukung perjuangan Palestina. “Kita tidak cukup hanya bersedih atau mengecam. Kita harus mengambil peran, sekecil apa pun. Suara kita, langkah kita, bahkan belanja kita, semua bisa diarahkan untuk menolak penjajahan,” katanya di hadapan ribuan peserta aksi. Muslim M. Yatim juga menyampaikan bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan yang harus terus disuarakan di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Ia mengajak masyarakat Sumbar untuk tidak berhenti menyuarakan dukungan hingga Palestina benar-benar merdeka. Aksi Sumbar Bersama Palestina ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap masyarakat Sumbar yang memuat 10 poin dukungan, serta doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina. Suasana khidmat mewarnai akhir kegiatan, dengan harapan agar semangat perjuangan ini terus bergema dari Ranah Minang ke seluruh penjuru dunia. (h/fdi) Sumber : https://harianhaluan.id/politik/hh-116098/senator-muslim-m-yatim-serukan-aksi-nyata-untuk-palestina-di-aksi-solidaritas-sumbar/