JAKARTA, dpd.go.id – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas pengembangan destinasi wisata dan dampaknya terhadap perekonomian lokal bersama Kementerian Pariwisata. Rapat Kerja tersebut dinilai penting bagi Komite III DPD RI, karena pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III, Dailami Firdaus tersebut dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana serta Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati, bertempat di Gedung B DPD RI ruang Rapat Kutai lantai 3, pada Rabu (30/4). “Kami mengharapkan pembangunan pariwisata dapat dilakukan merata di seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah lain seperti Kalimantan dan wilayah timur, seperti di kawasan Papua yang menyimpan banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan, baik secara nasional maupun Internasional,“ ujar Dailami. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan lebih jauh tentang Inventarisasi Materi Pengawasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Program Kerja Prioritas Kementerian Pariwisata RI Tahun 2025 di setiap provinsi. Terkait dengan progres pariwisata di Indonesia, Menteri Pariwisata RI menyampaikan bahwa ada pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara sekitar 2,2 juta kunjungan atau 19 persen di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. “Hal ini menunjukkan bahwa potensi dan pengelolaan pariwisata di Indonesia cukup baik, dapat kami sampaikan juga bahwa sepanjang Januari sampai Februari 2025 jumlah kunjungan sebesar 1,89 juta kunjungan,” terangnya. Widiyanti juga menjelaskan bahwa minat wisatawan nusantara juga cukup baik dimana ada kenaikan kunjungan sekitar 21,7 persen pada tahun 2024. Dirinya juga optimis dengan target 23,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2029, serta 1,5 milyar kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2029. Dari pariwisata Widiyanti menjelaskan dampak positif diantaranya pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi. “Sejak tahun 2015 hingga 2024 terdapat peningkatan investasi pada sektor pariwisata dari 1,1 Miliar USD menjadi 3,1 Miliar USD. Tentu saja hal ini juga diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja dimana pada tahun 2024 ada 25 juta tenaga kerja bergabung pada sektor pariwisata,” jelasnya. Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa ada lima program unggulan kementerian pariwisata pada tahun 2025. Lima program unggulan tersebut yakni gerakan wisata bersih yang fokus pada pembentukan satuan tugas fasilitasi sanitasi bersama Pemerintah Daerah, tourism 5.0 yang melingkupi AI dan digitalisasi, program pariwisata naik kelas yang mengangkat kuliner Indonesia, Intellectual Property Event yang mengangkat ciri khas Indonesia pada event wisata. ”Dan yang terakhir program kami adalah desa wisata, dimana kami upayakan peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. Pada kesempatan Rapat Kerja tersebut para Anggota Komite III menyampaikan pandangan dan isu-isu terkait pariwisata yang ada di daerah. Menurut Aji Mirni Mawarni senator Kalimantan Timur, ada indikasi anomali pada penerapan tempat wisata di Kalimantan Timur. “Di Kalimantan Timur ada desa wisata namanya desa Lung Anay dimana hampir 100 persen lahannya lahan perkebunan / HPI (Hukum Perdata Internasional), sebagian ada lahan pertambangan, apakah ini sudah sesuai aturan padahal sudah menjadi konsesi tapi malah jadi tempat pariwisata. Sementara daerah ini konsesi perkebunan dan pertambangan,” jelasnya. Sementara Senator Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menyampaikan persoalan wisatawan yang meningkat, namun industri perhotelan menurun. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pengelolaan pariwisata di Bali. “Apakah isu strategis penurunan fungsi hotel yang disebabkan oleh akomodasi ilegal, selanjutnya terkait masalah wisata non resmi antara izin dan fungsi, karena pelaku guest house hanya memiliki izin rumah tinggal tapi dijadikan tempat wisata, padahal prakteknya komersial, ini terjadi karena minim verifikasi lapangan,” katanya. Ida Bagus juga menambahkan masih ada persoalan model pariwisata sharing ekonomi, yang memberikan pengaruh pada kuota dan zona. Pembatasan ini menyebabkan overtourism seperti di daerah Canggu dan Ubud. Dirinya merekomendasikan model pariwisata sharing ekonomi yang harus memperhatikan pemilik warga lokal bukan investor luar atau asing. Hasil Rapat kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi sehingga nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah. Jakarta, 30 April 2025 Sumber : https://www.dpd.go.id/daftar-berita/komite-iii-dpd-ri-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional-melalui-pariwisata

Padang Panjang, Berita Merdeka Online – Senator Republik Indonesia, H. Jelita Donal, Lc., atau yang akrab disapa Ustadz Jell Fathullah, menekankan pentingnya konsolidasi nasional sektor pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara pembukaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Selasa, 19 April 2025. Dalam keterangannya kepada media pada Kamis, 1 Mei 2025, Senator asal Sumatera Barat ini menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. “Kegiatan ini mengumpulkan berbagai pihak dari sektor pendidikan di seluruh Indonesia, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah lima tahun vakum, konsolidasi ini hadir kembali sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional,” jelas Jelita Donal. Sebagai Wakil Ketua Komite III DPD RI yang membidangi isu-isu pendidikan, Jelita menilai bahwa forum ini sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar-lembaga dan sektor untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, juga memberikan sambutan penting. Ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan adaptif. “Pendidikan adalah fondasi utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Oleh sebab itu, kita harus memastikan bahwa seluruh anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu,” ungkap Abdul Mu’ti. Ia menambahkan, Kementerian terus mendorong penyelarasan program dengan visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” sebagai implementasi nyata dari agenda pembangunan nasional Asta Cita Presiden RI, khususnya poin keempat tentang penguatan sumber daya manusia. Abdul Mu’ti juga menekankan bahwa untuk menuju visi besar Indonesia Emas 2045, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu kunci utama dalam membentuk generasi penerus bangsa yang kompeten, produktif, dan berdaya saing global. Senator Jelita Donal menutup pernyataannya dengan menyampaikan harapan agar seluruh hasil dari konsolidasi ini bisa segera diimplementasikan secara konkret oleh seluruh pihak terkait di daerah. “Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Maka dari itu, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memastikan terciptanya ekosistem pendidikan yang adil dan berkualitas,” pungkasnya. (Charles Nasution). Sumber : https://www.beritamerdekaonline.com/berita-nasional/senator-h-jelita-donal-dorong-sinergi-pendidikan-dasar-2025/

Jaarta, RANAHNEWS – Komitmen Senator DPD RI, Irman Gusman, terhadap kemajuan Sumatera Barat kembali ditunjukkan melalui langkah strategis mempertemukan Gubernur Mahyeldi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Widiyanti Putri Wardhana, di Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi penting tentang pengembangan pariwisata Sumbar sebagai destinasi prioritas nasional. Irman Gusman menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang luar biasa, tidak hanya dari segi alam tetapi juga kekayaan seni dan budayanya. “Sumbar adalah negeri elok dengan pemandangan menakjubkan, ditambah kekayaan budaya dan seni yang khas. Kami berharap kementerian memberi ruang agar Sumbar menjadi destinasi prioritas dalam pengembangan pariwisata nasional,” ujarnya. Gubernur Mahyeldi menambahkan bahwa Sumbar siap mendukung program strategis kementerian, terutama dalam bidang wisata halal yang kini menjadi kekuatan tersendiri. Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap event internasional Tour de Singkarak sebagai ikon sport tourism Sumatera Barat. “Tour de Singkarak telah menjadi brand pariwisata dunia, kehadirannya sangat signifikan dalam mendorong ekonomi daerah melalui sport tourism,” ungkap Mahyeldi. Selain itu, Mahyeldi juga mengusulkan agar Kementerian Pariwisata memberikan perhatian terhadap pengembangan Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung, yang potensial dijadikan lokasi event berskala nasional maupun internasional. Menanggapi harapan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan anggota DPD RI dalam memajukan sektor pariwisata. “Saya melihat semangat kolaborasi yang kuat dari Sumatera Barat. Dalam waktu dekat, saya siap melakukan kunjungan kerja ke sana untuk melihat langsung potensi wisata dan memperkuat kerja sama,” ujar Menteri Widiyanti. Pertemuan tersebut diharapkan membuka jalan lebih luas bagi Sumatera Barat untuk berkembang sebagai salah satu pusat pariwisata unggulan Indonesia yang berbasis budaya, alam, dan keramahtamahan masyarakatnya. (rn/*/pzv) Sumber : https://ranahnews.com/irman-gusman-fasilitasi-pertemuan-gubernur-sumbar-dan-menpar-bahas-wisata-prioritas/

Jakarta | Kuantanxpress.id — Senator Republik Indonesia asal Sumatera Barat, H. Jelita Donal, Lc., yang akrab disapa Ustadz Jell Fathullah, menghadiri acara Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia sekaligus penandatanganan komitmen bersama dalam rangka menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Lantai 1, Komplek Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (25/4/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Acara tersebut merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari upaya memperkuat penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan berwibawa di ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan pula Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan bahasa nasional di berbagai sektor. Dalam keterangannya kepada awak media, Senator Jelita Donal menyampaikan bahwa peluncuran pedoman ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia, khususnya di tengah tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. “Alhamdulillah, acara untuk menggunakan dan memasyarakatkan Bahasa Indonesia sudah kita hadiri. Lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing,” ujar Jelita Donal. Lebih lanjut, Senator yang juga aktif sebagai anggota Komite III DPD RI tersebut mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas, untuk terus mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Senator Jelita Donal juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas nasional dan warisan budaya bangsa. (Charles Nasution) Sumber : https://kuantanxpress.id/senator-ri-h-jelita-donal-lc-hadiri-peluncuran-pedoman-pengawasan-penggunaan-bahasa-indonesia/

Padang, fajarsumbar.com-Anggota DPD-RI, Buya Muslim M. Yatim melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar kepada pengurus dan guru-guru Yayasan Al-Madani. Sosialisasi dialaksanakan pada Kamis (6/3) bertempat di aula Mubina Padang. Kegiatan sosialisasi Empat Pilar kali ini mengangkat tema: Merajut Kebhinekaan di Tengah Perbedaan. Buya Muslim M. Yatim dalam paparannya mengungkapkan, Indonesia memiliki keanekaragaman. Beragam dari suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Namun, keberagaman tersebut menurut Buya Muslim M. Yatim justru menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Keberagaman tentu saja memunculnya banyak perbedaan. Akan tetapi, perbedaan itu jangan sampai menciptakan konflik dan perpecahan. "Karena itu, kita harus merajut Kebhinekaan. Kebhinekaan adalah pemersatu di tengah perbedaan," ujar Buya Muslim M. Yatim. Kebhinekaan merupakan salah satu pilar bangsa Indonesia. Pilar tersebut yaitu Bhineka Tunggal Ika. Pengertian sederhana Bhineka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda, bangsa Indonesia tetap satu. Buya Muslim M. Yatim menekankan agar pemahaman terhadap Bhineka Tunggal Ika harus tetap ditumbuhkan dan diperkuat. Pemahaman dan sosialisasi Bhineka Tunggal Ika dalam dunia pendidikan menurut Buya Muslim M. Yatim memiliki arti strategis. Menurut senator asal Sumbar ini, pendidik adalah ujung tombak dalam upaya mentransfer ilmu dan pengetahuan. Tidak hanya kepada peserta didik, tapi juga kepada orang tua dan masyarakat luas. Buya Muslim M. Yatim berharap pengurus dan guru-guru dalam Yayasan Al-Madani mengambil peran dalam mensosialisasikan dan mentransfer pemahaman tentang Bhineka Tunggal Ika. "Pendidik adalah garda terdepan dalam membentuk karakter anak didik dan masyarakat," ujar Buya Muslim M. Yatim. Sebagai pendidik, Buya Muslim M. Yatim optimis pengurus dan guru-guru Yayasan Al-Madani mampu melaksanakan perannya dengan maksimal. Menurutnya, pendidikan punya cara yang efektif dalam mentransfer pemahaman dan pengetahuan. Salah satu cara yang efektif itu adalah melalui keteladanan. Pendidik berada di barisan paling depan dalam memberikan keteladanan dalam kebhinekaan. "Tidak hanya dengan tutur tata, keteladanan bisa diperlihatkan dengan sikap dan perilaku. Memberikan contoh kebhinekaan kepada anak didik dan masyarakat," ujar Buya Muslim M. Yatim. Selain membahas tema utama: Merajut Kebhinekaan di Tengah Perbedaan, sosialisasi Empat Pilar yang dilaksanakan anggota DPD-RI Buya Muslim M. Yatim secara umum memaparkan tentang Empat Pilar. Pemateri dalam sosialisasi menyampaikan materi tentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi Empat Pilar merupakan agenda rutin anggota DPD-RI yang sekaligus merupakan anggota MPR-RI. Sosialisasi Empat Pilar yang dilaksanakan Buya Muslim M. Yatim kali ini disambut antusias oleh para pengurus dan guru-guru Yayasan Al-Madani. Sosialisasi berlangsung hangat dengan antusiasnya peserta bertanya kepada pemateri. (zal) Sumber : https://www.fajarsumbar.com/2025/04/sosialisasi-empat-pilar-buya-muslim-m_23.html

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III DPD RI menegaskan revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menjadi agenda prioritas yang tidak dapat ditunda. Selain telah masuk dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 atas usulan DPD RI, inisiatif revisi UU ini juga didorong kuat oleh aspirasi masyarakat dan daerah. “Poin krusial dalam revisi UU ini adalah perluasan jangkauan jaminan sosial untuk mencakup perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Ini juga sejalan dengan meningkatnya angka kecelakaan LLAJ yang memberikan dampak besar, tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga korban,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat RDP dengan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (17/05/25). Menurut data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ di Indonesia diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp448 – Rp478 triliun pada tahun 2020. “Angka ini menunjukkan urgensi penanganan yang lebih sistematis dan inklusif terhadap korban kecelakaan, termasuk melalui skema jaminan sosial nasional,” terang Filep. Senator asal Papua Barat itu juga menilai besarnya biaya tanggap darurat, perawatan kesehatan, serta trauma psikis yang diderita korban dan keluarga, memperkuat urgensi penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “DPD RI menekankan bahwa sudah saatnya negara memberikan perlindungan yang menyeluruh melalui revisi UU SJSN yang mencakup jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari hak dasar warga negara,” tutur Filep. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Agita Nurfianti menilai bahwa perlu ada tempat yang layak bagi pengemudi angkutan umum untuk beristirahat. Menurut Agita padatnya tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain menyebabkan kelelahan yang mengakibatkan kecelakaan. “Banyak pengemudi yang kurang istirahat, karena padatnya tujuan. Maka perlu ada tempat istirahat yang layak bagi pengemudi,” ulasnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Erlinawati menilai Kalbar saat ini banyak tempat wisata namun jalurnya sangat rawan seperti jalur ke perbatasan Malaysia dan Singkawang. Untuk itu, ia mengusulkan perlunya asuransi bagi pengemudi. “Jalan di Kalbar sangat riskan kecelakaan mohon bisa ditanggulangi oleh KNKT seperti asuransi bagi pengemudi,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan hasil investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Risiko yang sering dihadapi pengguna transportasi tidak hanya terbatas pada kematian, tetapi juga mencakup cacat sementara, cacat permanen, trauma fisik, dan trauma psikologis. "Kecelakaan transportasi tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa sistem jaminan sosial dapat mengakomodir kebutuhan korban kecelakaan transportasi dan keluarga mereka,” kata Soerjanto. Soerjanto juga mengharapkan peraturan perundang-undangan dapat mengakomodir kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai kecelakaan kerja, sehingga korban dapat menerima jaminan sosial yang memadai. “Sampai saat ini, kami belum memiliki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani kasus-kasus kecelakaan transportasi,” tuturnya. Sumber : https://www.dpd.go.id/daftar-berita/komite-iii-dpd-ri-dorong-revisi-uu-sjsn-sebagai-prioritas-nasional-untuk-perluasan-jaminan-sosial

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN 2026 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Sumatera Barat, Kamis (17/04/2025). "Efisiensi anggaran, permasalahan utama dihadapi Sumatera Barat. Kondisi ini tak hanya terjadi satu daerah saja, melainkan seluruh daerah di Indonesia," ucap ketua rombongan DPD RI Komite IV, Novita Anakotta. Turut hadir dalam rombongan DPD RI Komite IV yang dipimpin Novita Anakotta ini, Wakil Ketua Komite IV berasal dari Maluku, Sinta Rosma Yenti asal Kalimantan Timur, K.H Muhammad Nuh (Sumatera Utara), Elviana (Jambi), Almira Nabila Fauzi (Lampung), Dinda Rembulan (Kepulauan Bangka Belitung), Fahira Idris (DKI Jakarta), Evi Apita Maya (Nusa Tenggara Barat), Daud Yordan (Kalimantan Barat), Larasati Moriska (Kalimantan Utara), Maya Rumantir (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Leni Andriani Surunuddin (Sulawesi Tenggara), Henock Puraro (Papua), Rudy Tirtayana (Papua Selatan) dan Eka Kristina Yeimo (Papua Tengah). Didampingi, Sekretariat Dwinatuni, Theresia Welly Indah P, Audrey Caroline dan Slamet Wahyudi serta Tenaga Ahli, Inti Nuswandari. Rombongan Kunker yang berlangsung dari 16 - 18 April disambut tuan rumah Cerint Iralloza Tasya, Anggota DPD RI asal Sumbar sebagai Koordinator Tim. Selama FGD, tim DPD RI Kominte IV ini menerima masukan dan rekomendasi dari pemerintah daerah dan akademisi, terkait RKP 2026 sekaligus menyusunkan untuk memberikan pertimbangan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal. "Tak hanya Sumbar, melainkan cukup banyak daerah mengeluh terkait efisiensi anggaran. Hal ini, tentunya sangat berpengaruh terhadap pembangunan secara umum," kata Novita Anakotta lagi. Namun, jelasnya, itu adalah suatu hal yang tak bisa di hindari, karena efisiensi anggaran cukup penting dilakukan dan sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, peraturan yang mengatur efisiensi belanja negara dan daerah pada tahun anggaran 2025. Inpres ini ditetapkan pada 22 Januari 2025. Adapun tujuan inpres mengurangi pengeluaran negara, memfokuskan anggaran pada pelayanan publik, memanfaatkan peluang untuk berinovasi. Masukan lainnya, adalah pemerintah pusat lebih adil menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Mulai dari opsen pajak kendaraan, perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta (PTS), perhatian kepada pelaku UMKM dalam pemasaran hasil produksi, serta perbaikan jalan. "Bukan hanya PTN butuh perhatian, melainkan PTS pun demikian, karena bagian yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan berguna bagi pembangunan NKRI. Kemudian perhatian pemerintah terhadap UKM sudah menghasilkan produk, tetapi tidak mengetahui memiliki informasi peluang pasar. Kebijakan ataupun regulasi perlu kembali dievaluasi sehingga menjadi permasalahan dan kebutuhan daerah bisa terjawab," jelasnya. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sumbar, Arry Yuswandi yang hadir mewakili Gubenur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyikapi kebijakan efisiensi anggaran adalah berupaya mencari sumber pembiayaan lain, selain dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan. "Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan yakni surat berharga jangka panjang dengan prinsip syariah atau Sukuk," ucapnya. Menurutnya, Sukuk inikan salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di Sumbar. "Namun dalam pelaksanaannya sukuk ini kan butuh kajian lanjut, kemudian kesepakatan bersama dengan DPRD, dan satu hal yang paling penting adalah sukuk itu harus ada kemampuan kita untuk mengembalikan dana yang kita peroleh," ucapnya. Namun, yang menjadi prioritas pembangunan di Sumbar adalah pendidikan yang merata dan Kesehatan yang berkualitas, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau, nagari dan desa sebagai basis kemajuan. Selain itu, Sumbar pusat perdagangan dan bisinis sumatera bagian barat, membangun infrastruktur berkeadilan dan tangguh bencana, membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM dan tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif. Hasil dari diskusi grup yang digelar Komite IV DPD RI di Padang dan Semarang akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Komite IV DPD RI. *** Sumber : https://www.harianhaluan.com/news/1014975374/komite-iv-dpd-ri-gelar-fgd-di-unand-efisiensi-anggaran-permasalahan-utama-di-indonesia-termasuk-sumbar

Padang – Focus Group Discussion (FGD) Komite IV DPD RI didampingi Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, Kasubbag Andri Mantovani, S.S., M.Si beserta staf, dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN TA 2026 di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, (17/4/25). Kunjungan ini disambut oleh Arry Yuswandi, S.KM., M.KM Asisten II Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, ST., MM Kepala Bappeda Sumbar, Dr. Henmaidi, ST.,M.Eng.,Sc Wakil Rektor IV Unand, Drs. Adri, M.Si Sekretaris Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, Akademisi dan Civitas Akademika Unand. Komite IV DPD RI yang hadir diantaranya Novita Anakotta, SH., MH, Sinta Rosma Yenti,S.AP., MA (Wakil Ketua Komite IV), Cerint Iralloza Tasya, S.Ked, KH. Muhammad Nuh, M.S.P, Dra. Hj. Elviana, MSi, Almira Nabila Fauzi, B.Bus.Com, Dinda Rembuan, BA, Fahira Idris, SE., MH, Hj. Evi Apita Maya, SH., MKn, Daud Yordan, Larasati Moriska, Dr. Maya Rumantir, MA., Ph.D, Andi M. Ihsan, Leni Andriani Surunudin, B.Bus.M.Com, Henock Puraro, S.Sos, Rudy Tirtayana, SE., Eka Kristina Yeimo, S.Pd., M.Si (Anggota Komite IV DPD RI). Henmaidi dalam sambutannya meminta agar Unand atau perguruan tinggi diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan memberikan solusi untuk menyelesaikan nya. “Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini merupakan langkah baik menuju Indonesia Emas”, ujarnya. Arry menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dengan berupaya mencari sumber pembiayaan lain, selain dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan. Salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan yakni surat berharga jangka panjang dengan prinsip syariah atau sukuk. Ini merupakan alternatif untuk mendapatkan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di Sumbar. Cerint mengatakan Komite IV DPD RI akan menerima masukan dan rekomendasi dari pemerintah daerah dan akademisi terkait RKP 2026 sekaligus menyusun untuk memberikan pertimbangan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal. Novita menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV terkait dengan RKP dan KEM-PPKF diantaranya adanya ketidak sesuaian antara prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kebutuhan serta prioritas ditingkat daerah, pemerintah pusat seringkali menetapkan prioritas yang lebih bersifat makro dan terfokus pada pembangunan infrastruktur besar atau kebijakan yang bersifat nasional. Sementara itu pemerintah daerah mungkin menghadapi kebutuhan yang lebih spesifik terkait dengan masalah sosial, kesehatan, pendidikan atau ekonomi lokal yang tidak sepenuhnya tercakup dalam RKP. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kebijakan yang kurang relevan bagi kebutuhan daerah atau sumber daya yang terbatas tidak dapat digunakan secara optimal. FGD ini dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Dr. Sari Lenggogeni, SE. MM, Pg.Dipl. dosen FEB Unand, dengan narasumber Medi Iswandi, ST., MM Kepala Bappeda Sumbar, Dr. Hamdani, SE., M.Ak Akademisi FEB Unand dan Dr. Fajri Muharja, SE., M.Si Akademisi FEB Unand. Penulis : Febri Izzati Editor : Andri Matovani

Sijunjung (SUMBAR).GP- Anggota DPD RI Dr.H Irman Gusman, melakukan silaturahmi dalam rangka reses dengan Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Sijunjung di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM) Ahmad Syafii Maarif Muaro, Jumat (11/4). Imran Gusman yang berkunjung ke GDM Muaro, sesudah asar tersebut didampingi beberapa orang tim dari DPD RI, Wakil Ketua PWM Sumbar Marhadi Effendi dan Bupati Sijunjung ke-18, Yuswir Arifin disambut Ketua PDM Usman Gumanti bersama Sekretaris PDM Mardiwan, para Wakil Ketua PDM, PD Aisyiyah, Ketua PDPM, Ketua PD IPM dan Ortom dan UPP lainnya Usman Gumanti, dalam laporannya menyampaikan, bahwa pergerakan Muhammadiyah di Kabupaten Sijunjung hari ini sudah mulai menampakkan sedikit peningkatan, sehingga kini telah terbentuk Pimpinan Cabang disetiap kecamatan. Lebih lanjut, Usman Gumanti juga memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Sijunjung dalam bulan Ramadhan dan beberapa bulan terakhir ini. Irman Gusman dalam resesnya ke GDM Muaro Sijunjung itu, mengaku bahwa dia adalah sebagai Warga Muhammadiyah mengaturkan terima kasih atas dukungan warga perserikatan Muhammadiyah Sijunjung kepada saya sehingga terpilih menjadi anggota DPD RI saat ini. Dikatakannya, dewasa ini banyak Kepala Daerah, anggota Legislatif yang direkomendasikan Muhammadiyah yang berhasil pada periode ini, termasuk Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi juga mendapatkan rekomendasi dari PWM Sumbar. Sayogianya warga perserikatan Muhammadiyah mendukung, serta ambil bagian dalam menyukseskan program pemerintah Prabowo saat ini, seperti Kopdes Merah Putih dalam rangka upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa. Begitupun dalam program Makan Siang Bergizi bagi anak sekolah, tidak ada salahnya ikut serta PDM, PCM atau Aisyiyah terlibat langsung dalam menyukseskan kegiatan program dimaksud. "Saya selaku, pembina Wali Nagari se Sumatera Barat, menyokong penuh program Presiden Prabowo tentang Kopdes Merah Putih di Sumatera Barat ini, kita berharap Provinsi Sumbar tampil paling terdepan dalam menyukseskan program Koperasi Merah Putih ini," ujar Irman Gusman. Lebih lanjut, Irman menegaskan dukungannya terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah yang selama ini telah terbukti berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. "Sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah benteng moral dan intelektual masyarakat. Dukungan terhadap mereka adalah investasi masa depan," ujarnya. Kunjungan ini mendapat sambutan positif dari kalangan muda Muhammadiyah. Deka Mitason, salah satu tokoh pemuda, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Irman Gusman. "Ini adalah bukti nyata bahwa tokoh politik seperti Pak Irman peduli pada kemajuan daerah dan generasi muda. Ini sangat memotivasi kami," kata Deka. Hal senada disampaikan Abdi, Dzafran Gunawan dari IPM dan Isma dari Nasiatul Aisyiyah yang turut hadir dalam acara tersebut. Mereka menilai kunjungan Irman membawa angin segar bagi pengembangan potensi lokal dan mempererat hubungan antara pemimpin pusat dan masyarakat akar rumput. Dalam dialog dengan Irman Gusman tersebut, tampil Watua PDM Darmawan, SH, PCM Kamang Baru, Emriadi, Kepala MAM Fauza, Watua Aisyiyah Helmiati dan Pelatih tapak suci, menyampaikan berbagai persoalan terkait pemaparan Irman Gusman sebelumnya ditanggapinya Irman Gusman dengan penuh bijak. Dipenghujung acara Imran Gusman menyerahkan buku berjudul "Jejak Sang Petarung Imran Gusman" kepada Ketua PDM Usman Gumanti dan Ketua Aisyiyah Nori Bahar,MA. Pada kesempatan tersebut, Irman Gusman juga memberikan bantuan dana Rp5 juta, buat MAM Tanjung Ampalu dan untuk Gedung Dakwah Ranting Sungai Tambang. Sumber :https://www.goparlement.com/2025/04/senator-hirman-gusman-kunjungi-gedung.html

Sungai Nanam, Menaramu.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat, Irman Gusman, melakukan kunjungan kerja ke Kelompok Tani (Keltan) At-Tanwir Milenial di Sungai Nanam pada, Kamis (10/4/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari reses ke-2 tahun 2025 dan bertujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari para anggota, khususnya generasi muda. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Sekretariat Keltan At-Tanwir, hadir pula tokoh-tokoh penting seperti Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Dr. Bakhtiar, dan Wakil Ketua PWM Sumatera Barat, Ki Jal Atri Tanjung. Rektor Universitas Metamedia beserta sejumlah figur penting lainnya turut meramaikan acara yang dipimpin oleh Ketua Keltan At-Tanwir Sungai Nanam, Doni Putra, turut hadir Ketua Keltan Benih Madani Egi Durahman dan Dorse Kembang Sari Hisni AlHarid Dr. Bakhtiar, yang juga pembina Keltan At-Tanwir Milenial, menjelaskan bahwa kelompok tani ini telah berdiri lebih dari empat tahun. “Mayoritas anggota kami adalah anak-anak muda, hanya ada kami dan dua orang lainnya yang sudah berusia senior,” ujarnya. Ia menambahkan, melalui inisiatif gerakan Keltan tersebut, masyarakat Sungai Nanam kini semakin mengenal Muhammadiyah. “Awalnya, keberadaan Muhammadiyah di Sungai Nanam masih kurang dikenal. Namun, dengan adanya Keltan At-Tanwir Milenial, kami bersama sepakat mendirikan ranting Muhammadiyah yang terus mengembangkan gerakannya di sektor pertanian, membentuk gabungan kelompok tani, hingga mendirikan koperasi Baitur Tamwil,” jelas Dr. Bakhtiar. Ki Jal Atri Tanjung pun mengapresiasi peran aktif Keltan At-Tanwir Milenial sebagai contoh bagi ranting Muhammadiyah lainnya di daerah. “Kelompok ini sudah dikenal luas, baik di tingkat Sumatera Barat maupun nasional. Kami berharap Keltan terus bergerak dan berkembang menjadi lebih baik lagi,” tutur Ki Jal. Sementara itu, Irman Gusman menyampaikan rasa bangganya bergabung dalam organisasi Muhammadiyah serta mengapresiasi kiprah Keltan At-Tanwir Milenial. “Kita patut berbangga karena bergabung dengan Muhammadiyah, terutama karena pimpinan PWM Sumbar merupakan putra daerah Nagari Sungai Nanam. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nagari,” ungkap Irman Gusman. Dalam sambutannya, Irman juga menekankan komitmennya untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi para anggota Keltan demi kemajuan bersama. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong inisiatif positif di sektor pertanian dan pengembangan masyarakat secara luas. Sumber : https://www.menaramu.id/2025/04/irman-gusman-kunjungi-keltan-at-tanwir-milenial-sungai-nanam-dukung-aspirasi-anak-muda/