Jakarta, http://sudutlimapuluhkota.com – Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin, di Kompleks Parlemen Senayan, Kota Jakarta, pada Jumat (09/05/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis daerah, khususnya pembangunan rumah sakit dan kewenangan pengelolaan tambang. Didampingi dua anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Jelita Donal dan Cerint Iralloza Tasya, Bupati Safni Sikumbang menyampaikan kebutuhan mendesak pembangunan RSUD di Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak. Ia menjelaskan bahwa rumah sakit rujukan yang ada saat ini belum mampu melayani 400.000 penduduk di wilayah yang sangat luas. “Kami meminta dukungan DPD RI untuk mempercepat realisasi pembangunan RSUD yang sudah direncanakan. Saat ini masih terkendala minimnya anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Bupati Safni Sikumbang. Selain itu, Bupati Safni Sikumbang juga menyoroti keterbatasan daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan, di mana kewenangan masih terpusat di tingkat provinsi. “Kami hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kerusakan lingkungan ditanggung daerah, namun manfaat ekonomi tidak dirasakan secara optimal,” ucapnya. Ia berharap DPD RI mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses perizinan, pengawasan, serta pembagian pendapatan dari sektor pertambangan, agar tercipta keadilan dan keberlanjutan pembangunan. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyatakan dukungannya terhadap aspirasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota. “DPD RI memiliki komitmen kuat menjadi jembatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pusat. Kami akan membawa isu ini ke forum strategis dan mendorong kementerian terkait untuk memberikan solusi konkret,” katanya. (ABD/Kominfo) Sumber : https://sudutlimapuluhkota.com/bupati-lima-puluh-kota-audiensi-dengan-ketua-dpd-ri-bahas-pembangunan-rsud-dan-izin-tambang/

PADANG - Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan negara lain. Demokrasi di Indonesia harus dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu diungkapkan anggota DPD/MPR-RI, Buya Muslim M. Yatim saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar kali ini dilaksanakan pada 24 April 2025 bertempat di Aula DPW PKS Sumbar, Kota Padang. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh masyarakat Kota Padang. Menurut Buya Muslim M. Yatim, saat ini demokrasi di Indonesia sedang mengalami tantangan hebat. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Demokrasi kadang disalahartikan dengan tuntutan sejumlah masyarakat di daerah. "Suara-suara dan tuntutan yang mengancam kesatuan itu masih saja ada. Ini salah satu tantangan demokrasi di negara kita," ujar Buya Muslim M. Yatim. Senator asal Sumbar ini tak menapik adanya tuntutan, suara, dan perbedaan pandang di tengah masyarakat. Perbedaan itu menurut Buya Muslim M. Yatim merupakan dinamika dalam hidup berdemokrasi. Sebagai bangsa yang majemuk, masyarakat Indonesia sudah memiliki sikap yang lebih maju tentang perbedaan. Namun demikian, tantangan itu tetap saja ada dan mesti disikapi dengam bijak. Buya Muslim M. Yatim mengingatkan, demokrasi di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila. "Demokrasi harus dalam koridor persatuan, kesatuan, keadilan, permusyawaratan, hingga ketuhanan Yang Maha Esa," urai Buya Muslim M. Yatim. Pancasila merupakan tiang dasar Empat Pilar. Tiang dasar itu berdiri sejajar dengan pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Selain berbingkaikan Pancasila, demokrasi menurut Buya Muslim M. Yatim mesti memperhatikan nilai-nilai NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Buya Muslim M. Yatim yang juga merupakan anggota badan sosialisasi MPR-RI menjelaskan lebih lanjut bagaimana Empat Pilar membingkai demokrasi di Indonesia. "Dengan nilai-nilai Empat Pilar, demokrasi kita akan lebih kuat. Hal itu akan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik di dunia," tambah Buya Muslim M. Yatim. Sosialisasi Empat Pilar yang dilaksanakan Buya Muslim M. Yatim diikuti warga Kota Padang dari berbagai kalangan. Peserta sosialisasi mendapat paparan materi dari sejumlah pemateri. Materi yang disampaikan terkait dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi Empat Pilar kali ini mengangkatkan tema tentang Demokrasi dalam Dimensi Nilai-nilai Pancasila. (Zal) Sumber : https://www.hariansinggalang.co.id/berita/212761/demokrasi-harus-dibingkai-nilainilai-pancasila

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ribuan warga Sumbar memadati halaman kantor Gubernur Sumbar, Minggu (4/5/2025), dalam aksi solidaritas bertajuk Sumbar Bersama Palestina. Aksi damai ini menjadi wadah bagi masyarakat lintas usia dan kalangan untuk menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina. Acara diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, organisasi masyarakat Islam, mahasiswa, pelajar, hingga anggota DPRD, DPR RI, dan DPD RI. Mereka kompak menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan menuntut diakhirinya penjajahan di tanah suci tersebut. Salah satu tokoh yang turut hadir adalah Senator DPD RI asal Sumbar, H. Muslim M. Yatim. Dalam orasinya, Buya Muslim menegaskan pentingnya konsistensi umat Islam, khususnya di Indonesia, dalam mendukung perjuangan Palestina. “Kita tidak cukup hanya bersedih atau mengecam. Kita harus mengambil peran, sekecil apa pun. Suara kita, langkah kita, bahkan belanja kita, semua bisa diarahkan untuk menolak penjajahan,” katanya di hadapan ribuan peserta aksi. Muslim M. Yatim juga menyampaikan bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan yang harus terus disuarakan di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Ia mengajak masyarakat Sumbar untuk tidak berhenti menyuarakan dukungan hingga Palestina benar-benar merdeka. Aksi Sumbar Bersama Palestina ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap masyarakat Sumbar yang memuat 10 poin dukungan, serta doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina. Suasana khidmat mewarnai akhir kegiatan, dengan harapan agar semangat perjuangan ini terus bergema dari Ranah Minang ke seluruh penjuru dunia. (h/fdi) Sumber : https://harianhaluan.id/politik/hh-116098/senator-muslim-m-yatim-serukan-aksi-nyata-untuk-palestina-di-aksi-solidaritas-sumbar/

Padang,dutametro.com.-Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, menyambut positif DAN GEMBIRA dimulainya pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo awal Mei ini. Ia menyebut proyek tersebut sebagai tonggak penting dalam sejarah pembangunan infrastruktur Sumatera Barat. “Pembangunan flyover ini adalah jawaban dari keresahan masyarakat selama puluhan tahun. Jalan Sitinjau Lauik dikenal sebagai salah satu jalur paling berbahaya di Sumatera Barat mungkin juga Indonesia. Dengan flyover ini, kita harap keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang makin terjamin,” ujar Muslim M Yatim dalam keterangannya di Padang, Minggu (4/5/2025). Data dari kepolisian memperlihatkan tren kecelakaan yang mengkhawatirkan. Dalam periode 2020 hingga 2024, tercatat seratus kecelakaan terjadi di jalur ini. Dari jumlah tersebut, tiga puluh enam orang kehilangan nyawa, sementara belasan lainnya mengalami luka berat. Sebagian besar insiden diakibatkan oleh rem blong pada kendaraan berat yang melintasi tanjakan curam dan tikungan tajam di jalan dengan gradien mencapai dua puluh dua persen. Proyek Flyover Sitinjau Lauik sendiri merupakan inisiatif besar yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Sumatera Barat. Dengan nilai investasi mencapai triliunan Rupiah dan panjang jalan sekitar 2,78 km, proyek ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalur yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok. Tak hanya fokus pada flyover, Senator Muslim M Yatim juga berharap percepatan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang progresnya masih terhambat pada beberapa seksi, khususnya ruas Padang–Sicincin dan Sicincin–Bukittinggi. Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembebasan lahan dan pendanaan. “Jalan tol Sumbar ini adalah proyek strategis nasional. Selain meningkatkan konektivitas antarprovinsi, tol ini akan membuka akses ekonomi baru dan mempercepat pertumbuhan kawasan. Untuk itu, kami bermohon agar proyek ini tidak lagi stagnan,” tegasnya. Menurut Muslim, Sumatera Barat sangat membutuhkan infrastruktur konektivitas yang memadai agar tidak tertinggal dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan proyek-proyek besar seperti Flyover Sitinjau Lauik dan Jalan Tol Sumbar sangat bergantung pada sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat. “DPD RI akan terus melakukan fungsi pengawasan dan menyuarakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat di tingkat nasional. Kami tidak ingin proyek-proyek ini hanya ada di tataran janji tanpa realisasi,” tutup Muslim. (***) Sumber : https://dutametro.com/04/05/2025/senator-muslim-m-yatim-mari-kita-bersukacita-dan-bersyukur-pada-allah-atas-pembangunan-flyover-sitinjau-lauik-semoga-juga-percepatan-tol-sumbar-riau/pemprov-sumbar/padang/

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas pengembangan destinasi wisata dan dampaknya terhadap perekonomian lokal bersama Kementerian Pariwisata. Rapat Kerja tersebut dinilai penting bagi Komite III DPD RI, karena pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III, Dailami Firdaus tersebut dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana serta Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Enik Ermawati, bertempat di Gedung B DPD RI ruang Rapat Kutai lantai 3, pada Rabu (30/4). “Kami mengharapkan pembangunan pariwisata dapat dilakukan merata di seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah lain seperti Kalimantan dan wilayah timur, seperti di kawasan Papua yang menyimpan banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan, baik secara nasional maupun Internasional,“ ujar Dailami. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan lebih jauh tentang Inventarisasi Materi Pengawasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Program Kerja Prioritas Kementerian Pariwisata RI Tahun 2025 di setiap provinsi. Terkait dengan progres pariwisata di Indonesia, Menteri Pariwisata RI menyampaikan bahwa ada pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara sekitar 2,2 juta kunjungan atau 19 persen di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. “Hal ini menunjukkan bahwa potensi dan pengelolaan pariwisata di Indonesia cukup baik, dapat kami sampaikan juga bahwa sepanjang Januari sampai Februari 2025 jumlah kunjungan sebesar 1,89 juta kunjungan,” terangnya. Widiyanti juga menjelaskan bahwa minat wisatawan nusantara juga cukup baik dimana ada kenaikan kunjungan sekitar 21,7 persen pada tahun 2024. Dirinya juga optimis dengan target 23,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2029, serta 1,5 milyar kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2029. Dari pariwisata Widiyanti menjelaskan dampak positif diantaranya pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi. “Sejak tahun 2015 hingga 2024 terdapat peningkatan investasi pada sektor pariwisata dari 1,1 Miliar USD menjadi 3,1 Miliar USD. Tentu saja hal ini juga diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja dimana pada tahun 2024 ada 25 juta tenaga kerja bergabung pada sektor pariwisata,” jelasnya. Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa ada lima program unggulan kementerian pariwisata pada tahun 2025. Lima program unggulan tersebut yakni gerakan wisata bersih yang fokus pada pembentukan satuan tugas fasilitasi sanitasi bersama Pemerintah Daerah, tourism 5.0 yang melingkupi AI dan digitalisasi, program pariwisata naik kelas yang mengangkat kuliner Indonesia, Intellectual Property Event yang mengangkat ciri khas Indonesia pada event wisata. ”Dan yang terakhir program kami adalah desa wisata, dimana kami upayakan peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. Pada kesempatan Rapat Kerja tersebut para Anggota Komite III menyampaikan pandangan dan isu-isu terkait pariwisata yang ada di daerah. Menurut Aji Mirni Mawarni senator Kalimantan Timur, ada indikasi anomali pada penerapan tempat wisata di Kalimantan Timur. “Di Kalimantan Timur ada desa wisata namanya desa Lung Anay dimana hampir 100 persen lahannya lahan perkebunan / HPI (Hukum Perdata Internasional), sebagian ada lahan pertambangan, apakah ini sudah sesuai aturan padahal sudah menjadi konsesi tapi malah jadi tempat pariwisata. Sementara daerah ini konsesi perkebunan dan pertambangan,” jelasnya. Sementara Senator Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menyampaikan persoalan wisatawan yang meningkat, namun industri perhotelan menurun. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pengelolaan pariwisata di Bali. “Apakah isu strategis penurunan fungsi hotel yang disebabkan oleh akomodasi ilegal, selanjutnya terkait masalah wisata non resmi antara izin dan fungsi, karena pelaku guest house hanya memiliki izin rumah tinggal tapi dijadikan tempat wisata, padahal prakteknya komersial, ini terjadi karena minim verifikasi lapangan,” katanya. Ida Bagus juga menambahkan masih ada persoalan model pariwisata sharing ekonomi, yang memberikan pengaruh pada kuota dan zona. Pembatasan ini menyebabkan overtourism seperti di daerah Canggu dan Ubud. Dirinya merekomendasikan model pariwisata sharing ekonomi yang harus memperhatikan pemilik warga lokal bukan investor luar atau asing. Hasil Rapat kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi sehingga nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah. Jakarta, 30 April 2025 Sumber : https://www.dpd.go.id/daftar-berita/komite-iii-dpd-ri-dorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional-melalui-pariwisata

Padang Panjang, Berita Merdeka Online – Senator Republik Indonesia, H. Jelita Donal, Lc., atau yang akrab disapa Ustadz Jell Fathullah, menekankan pentingnya konsolidasi nasional sektor pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara pembukaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Selasa, 19 April 2025. Dalam keterangannya kepada media pada Kamis, 1 Mei 2025, Senator asal Sumatera Barat ini menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. “Kegiatan ini mengumpulkan berbagai pihak dari sektor pendidikan di seluruh Indonesia, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah lima tahun vakum, konsolidasi ini hadir kembali sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional,” jelas Jelita Donal. Sebagai Wakil Ketua Komite III DPD RI yang membidangi isu-isu pendidikan, Jelita menilai bahwa forum ini sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar-lembaga dan sektor untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, juga memberikan sambutan penting. Ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan adaptif. “Pendidikan adalah fondasi utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Oleh sebab itu, kita harus memastikan bahwa seluruh anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu,” ungkap Abdul Mu’ti. Ia menambahkan, Kementerian terus mendorong penyelarasan program dengan visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” sebagai implementasi nyata dari agenda pembangunan nasional Asta Cita Presiden RI, khususnya poin keempat tentang penguatan sumber daya manusia. Abdul Mu’ti juga menekankan bahwa untuk menuju visi besar Indonesia Emas 2045, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu kunci utama dalam membentuk generasi penerus bangsa yang kompeten, produktif, dan berdaya saing global. Senator Jelita Donal menutup pernyataannya dengan menyampaikan harapan agar seluruh hasil dari konsolidasi ini bisa segera diimplementasikan secara konkret oleh seluruh pihak terkait di daerah. “Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Maka dari itu, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memastikan terciptanya ekosistem pendidikan yang adil dan berkualitas,” pungkasnya. (Charles Nasution). Sumber : https://www.beritamerdekaonline.com/berita-nasional/senator-h-jelita-donal-dorong-sinergi-pendidikan-dasar-2025/

Jaarta, RANAHNEWS – Komitmen Senator DPD RI, Irman Gusman, terhadap kemajuan Sumatera Barat kembali ditunjukkan melalui langkah strategis mempertemukan Gubernur Mahyeldi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Widiyanti Putri Wardhana, di Kantor Kemenparekraf, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi penting tentang pengembangan pariwisata Sumbar sebagai destinasi prioritas nasional. Irman Gusman menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang luar biasa, tidak hanya dari segi alam tetapi juga kekayaan seni dan budayanya. “Sumbar adalah negeri elok dengan pemandangan menakjubkan, ditambah kekayaan budaya dan seni yang khas. Kami berharap kementerian memberi ruang agar Sumbar menjadi destinasi prioritas dalam pengembangan pariwisata nasional,” ujarnya. Gubernur Mahyeldi menambahkan bahwa Sumbar siap mendukung program strategis kementerian, terutama dalam bidang wisata halal yang kini menjadi kekuatan tersendiri. Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap event internasional Tour de Singkarak sebagai ikon sport tourism Sumatera Barat. “Tour de Singkarak telah menjadi brand pariwisata dunia, kehadirannya sangat signifikan dalam mendorong ekonomi daerah melalui sport tourism,” ungkap Mahyeldi. Selain itu, Mahyeldi juga mengusulkan agar Kementerian Pariwisata memberikan perhatian terhadap pengembangan Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung, yang potensial dijadikan lokasi event berskala nasional maupun internasional. Menanggapi harapan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan anggota DPD RI dalam memajukan sektor pariwisata. “Saya melihat semangat kolaborasi yang kuat dari Sumatera Barat. Dalam waktu dekat, saya siap melakukan kunjungan kerja ke sana untuk melihat langsung potensi wisata dan memperkuat kerja sama,” ujar Menteri Widiyanti. Pertemuan tersebut diharapkan membuka jalan lebih luas bagi Sumatera Barat untuk berkembang sebagai salah satu pusat pariwisata unggulan Indonesia yang berbasis budaya, alam, dan keramahtamahan masyarakatnya. (rn/*/pzv) Sumber : https://ranahnews.com/irman-gusman-fasilitasi-pertemuan-gubernur-sumbar-dan-menpar-bahas-wisata-prioritas/

Jakarta | Kuantanxpress.id — Senator Republik Indonesia asal Sumatera Barat, H. Jelita Donal, Lc., yang akrab disapa Ustadz Jell Fathullah, menghadiri acara Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia sekaligus penandatanganan komitmen bersama dalam rangka menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Lantai 1, Komplek Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (25/4/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Acara tersebut merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari upaya memperkuat penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan berwibawa di ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan pula Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan bahasa nasional di berbagai sektor. Dalam keterangannya kepada awak media, Senator Jelita Donal menyampaikan bahwa peluncuran pedoman ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia, khususnya di tengah tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. “Alhamdulillah, acara untuk menggunakan dan memasyarakatkan Bahasa Indonesia sudah kita hadiri. Lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing,” ujar Jelita Donal. Lebih lanjut, Senator yang juga aktif sebagai anggota Komite III DPD RI tersebut mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas, untuk terus mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Senator Jelita Donal juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas nasional dan warisan budaya bangsa. (Charles Nasution) Sumber : https://kuantanxpress.id/senator-ri-h-jelita-donal-lc-hadiri-peluncuran-pedoman-pengawasan-penggunaan-bahasa-indonesia/

Padang, fajarsumbar.com-Anggota DPD-RI, Buya Muslim M. Yatim melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar kepada pengurus dan guru-guru Yayasan Al-Madani. Sosialisasi dialaksanakan pada Kamis (6/3) bertempat di aula Mubina Padang. Kegiatan sosialisasi Empat Pilar kali ini mengangkat tema: Merajut Kebhinekaan di Tengah Perbedaan. Buya Muslim M. Yatim dalam paparannya mengungkapkan, Indonesia memiliki keanekaragaman. Beragam dari suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Namun, keberagaman tersebut menurut Buya Muslim M. Yatim justru menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Keberagaman tentu saja memunculnya banyak perbedaan. Akan tetapi, perbedaan itu jangan sampai menciptakan konflik dan perpecahan. "Karena itu, kita harus merajut Kebhinekaan. Kebhinekaan adalah pemersatu di tengah perbedaan," ujar Buya Muslim M. Yatim. Kebhinekaan merupakan salah satu pilar bangsa Indonesia. Pilar tersebut yaitu Bhineka Tunggal Ika. Pengertian sederhana Bhineka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda, bangsa Indonesia tetap satu. Buya Muslim M. Yatim menekankan agar pemahaman terhadap Bhineka Tunggal Ika harus tetap ditumbuhkan dan diperkuat. Pemahaman dan sosialisasi Bhineka Tunggal Ika dalam dunia pendidikan menurut Buya Muslim M. Yatim memiliki arti strategis. Menurut senator asal Sumbar ini, pendidik adalah ujung tombak dalam upaya mentransfer ilmu dan pengetahuan. Tidak hanya kepada peserta didik, tapi juga kepada orang tua dan masyarakat luas. Buya Muslim M. Yatim berharap pengurus dan guru-guru dalam Yayasan Al-Madani mengambil peran dalam mensosialisasikan dan mentransfer pemahaman tentang Bhineka Tunggal Ika. "Pendidik adalah garda terdepan dalam membentuk karakter anak didik dan masyarakat," ujar Buya Muslim M. Yatim. Sebagai pendidik, Buya Muslim M. Yatim optimis pengurus dan guru-guru Yayasan Al-Madani mampu melaksanakan perannya dengan maksimal. Menurutnya, pendidikan punya cara yang efektif dalam mentransfer pemahaman dan pengetahuan. Salah satu cara yang efektif itu adalah melalui keteladanan. Pendidik berada di barisan paling depan dalam memberikan keteladanan dalam kebhinekaan. "Tidak hanya dengan tutur tata, keteladanan bisa diperlihatkan dengan sikap dan perilaku. Memberikan contoh kebhinekaan kepada anak didik dan masyarakat," ujar Buya Muslim M. Yatim. Selain membahas tema utama: Merajut Kebhinekaan di Tengah Perbedaan, sosialisasi Empat Pilar yang dilaksanakan anggota DPD-RI Buya Muslim M. Yatim secara umum memaparkan tentang Empat Pilar. Pemateri dalam sosialisasi menyampaikan materi tentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi Empat Pilar merupakan agenda rutin anggota DPD-RI yang sekaligus merupakan anggota MPR-RI. Sosialisasi Empat Pilar yang dilaksanakan Buya Muslim M. Yatim kali ini disambut antusias oleh para pengurus dan guru-guru Yayasan Al-Madani. Sosialisasi berlangsung hangat dengan antusiasnya peserta bertanya kepada pemateri. (zal) Sumber : https://www.fajarsumbar.com/2025/04/sosialisasi-empat-pilar-buya-muslim-m_23.html

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III DPD RI menegaskan revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menjadi agenda prioritas yang tidak dapat ditunda. Selain telah masuk dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029 atas usulan DPD RI, inisiatif revisi UU ini juga didorong kuat oleh aspirasi masyarakat dan daerah. “Poin krusial dalam revisi UU ini adalah perluasan jangkauan jaminan sosial untuk mencakup perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Ini juga sejalan dengan meningkatnya angka kecelakaan LLAJ yang memberikan dampak besar, tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga korban,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat RDP dengan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (17/05/25). Menurut data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ di Indonesia diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp448 – Rp478 triliun pada tahun 2020. “Angka ini menunjukkan urgensi penanganan yang lebih sistematis dan inklusif terhadap korban kecelakaan, termasuk melalui skema jaminan sosial nasional,” terang Filep. Senator asal Papua Barat itu juga menilai besarnya biaya tanggap darurat, perawatan kesehatan, serta trauma psikis yang diderita korban dan keluarga, memperkuat urgensi penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “DPD RI menekankan bahwa sudah saatnya negara memberikan perlindungan yang menyeluruh melalui revisi UU SJSN yang mencakup jaminan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari hak dasar warga negara,” tutur Filep. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Agita Nurfianti menilai bahwa perlu ada tempat yang layak bagi pengemudi angkutan umum untuk beristirahat. Menurut Agita padatnya tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain menyebabkan kelelahan yang mengakibatkan kecelakaan. “Banyak pengemudi yang kurang istirahat, karena padatnya tujuan. Maka perlu ada tempat istirahat yang layak bagi pengemudi,” ulasnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Erlinawati menilai Kalbar saat ini banyak tempat wisata namun jalurnya sangat rawan seperti jalur ke perbatasan Malaysia dan Singkawang. Untuk itu, ia mengusulkan perlunya asuransi bagi pengemudi. “Jalan di Kalbar sangat riskan kecelakaan mohon bisa ditanggulangi oleh KNKT seperti asuransi bagi pengemudi,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan hasil investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Risiko yang sering dihadapi pengguna transportasi tidak hanya terbatas pada kematian, tetapi juga mencakup cacat sementara, cacat permanen, trauma fisik, dan trauma psikologis. "Kecelakaan transportasi tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa sistem jaminan sosial dapat mengakomodir kebutuhan korban kecelakaan transportasi dan keluarga mereka,” kata Soerjanto. Soerjanto juga mengharapkan peraturan perundang-undangan dapat mengakomodir kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai kecelakaan kerja, sehingga korban dapat menerima jaminan sosial yang memadai. “Sampai saat ini, kami belum memiliki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani kasus-kasus kecelakaan transportasi,” tuturnya. Sumber : https://www.dpd.go.id/daftar-berita/komite-iii-dpd-ri-dorong-revisi-uu-sjsn-sebagai-prioritas-nasional-untuk-perluasan-jaminan-sosial