Padang, Lamosai.com- Momen membahagiakan di Hari Jadi Kota Padang yang ke-456 yang jatuh tanggal 7 Agustus 2025 memberi arti spesial bagi Anggota DPD/MPR-RI, H. Muslim M. Yatim, Lc, M.M. Senator Sumbar itu mendapat penghargaan sebagai tokoh masyarakat yang berkiprah di bidang kemasyarakatan, Kamis (7/8/2025). Di puncak HJK Kota Padang ke-456, Buya Muslim M. Yatim mendapat piagam dan pin emas yang disematkan langsung Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi dan disaksikan Walikota Padang, Fadly Amran serta Ketua DPRD Padang, H. Muharlion. Kiprah Buya Muslim M. Yatim bagi Kota Padang dan Sumatera Barat tak terbantahkan. Kiprah penting Buya Muslim M. Yatim di antaranya memperjuangkan embarkasi haji. Perjuangan embakasi haji ini sudah dimulai sejak Buya Muslim M. Yatim menjadi anggota DPRD Sumbar. Buya Muslim M. Yatim mendorong Gubernur Sumbar ketika itu, Gamawan Fauzi untuk menjadikan BIM sebagai embarkasi haji. Ketika itu, ada kendala jumlah jemaah haji dari Padang dan Sumbar. Ketika itu, Buya Muslim M. Yatim bersama pimpinan dan anggota DPRD Sumbar melobi provinsi tetangga untuk memberangkatkan jemaah hajinya dari Padang. Untuk membujuk jemaah haji dari provinsi tetangga itu, jemaah haji diberi oleh-oleh rendang. Pada akhirnya, BIM menjadi embarkasi haji pada tahun 2012. Buya Muslim M. Yatim juga punya kepedulian yang besar terhadap mahasiswa dari Kota Padang dan Sumbar yang melanjutkan pendidikan di negera lain. Buya Muslim M. Yatim menginisiasi asrama mahasiswa Minang di Mesir. Sebagai bentuk dukungan penuh, Buya Muslim M. Yatim juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa dari Padang dan Sumbar yang menempuh pendidikan di Mesir. Dalam kepedulian sosial dan kegiatan kemasyarakat, kiprah Buya Muslim M. Yatim terus dilaksanakan hingga sekarang. Buya Muslim M. Yatim rutin memberikan beasiswa bagi anak-anak di Kota Padang dan Sumbar, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Buya Muslim M. Yatim juga membina dan memberi dukungan pada majelis taklim, dai, dan kegiatan masyarakat lainnya. Buya Muslim M. Yatim bahkan merancang sendiri program sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Program-program itu di antaranya nasi berkah Ramadhan, pembinaan UMKM, qurban, hingga mendukung program keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan. Rekan jejak Buya Muslim M. Yatim di bidang sosial dan kemasyarakatan sangatlah banyak. Buya Muslim M. Yatim menggagas dan melaksanakan berbagai program sosial dan kemasyarakatan. Diantaranya, Pengembangan belasan ribu pelaku UMKM, Pemberian Beasiswa PIP sebanyak 2.500 orang. Selanjutnya, Pemberian Beasiswa KIP sebanyak 350 orang, Pemberian 3.000 Paket program PMT, bantuan mobil untuk operasional sekolah, bantuan alat kesehatan HFNC Bagi pasien Covid-19, bantuan 5.000 paket sembako Covid-19, rutin memberikan bantuan bencana di Sumatera Barat, Program bedah rumah tidak mampu tiap tahun, Program 100 orang santunan anak yatim tiap bulan. Kemudian, Program jumat berkah 250 paket tiap minggu, santunan untuk pendakwah sumbar tiap tahun, distribusi puluhan hewan qurban se-Sumatera Barat, Rutin memberikan bantuan miliaran rupiah tiap tahun untuk rakyat palestina, Betonisasi jalan dengan dana pribadi hingga rutin memberikan bantuan untuk organisasi disabilitas. Sementara itu, saat diwawancarai media usai paripurna, Buya Muslim M Yatim mengucapkan rasa syukur atas penghargaan ini. " Semuanya ini kami persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya. " Kita melihat kemajuan kota Padang sangat hebat. Mari, sama-sama kita dukung program pemko Padang. ini semua demi kesejahteraan warga Padang, ajak Senator Senior dari Sumbar. (adv) Sumber : https://www.lamosai.com/2025/08/anggota-dpdmpr-ri-buya-muslim-m-yatim.html

JAKARTA – Viralnya fenomena pengibaran bendera Jolly Roger One Piece menjelang perayaan HUT RI ke-80 menyita perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah yang merasa gusar dan menilai hal itu sebagai langkah provokatif dan melunturkan nasionalisme. Namun, Senator Sumatera Barat Irman Gusman menilai bahwa pengibaran bendera tersebut sebagai salah satu bentuk ekspresi masyarakat. “Mungkin lebih kepada bentuk ekspresi keresahan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil atau tidak berpihan kepada kepentingan publik,” ujar Irman saat dimintai keterangannya oleh awak media, Selasa (4/8/2025) Anggota Komite 1 DPD RI itu menilai, pemerintah tidak perlu bertindak terlalu berlebihan ataupun memberikan pernyataan yang bernada mengancam. Alangkah eloknya jika pemerintah menyikapi fenomena ini dengan mengambil langkah konkret dan terukur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dasar yang dihadapi masyarakat. “Stimulus fiskal yang langsung menyentuh masuarakat dan usaha kecil, insentif bagi industri manufaktur, membuka langan kerja seluas-luasnya, serta kepastian regulasi dan arah kebijakan,” tambahnya. Mantan ketua DPD dua periode itu lantas menyebutkan, pemerintah mestinya fokus di bidang ekonomi yang kini tengah dihadapkan pada realitas yang tidak baik-baik saja. Susahnya lapangan kerja, PHK yang kian mengancam, ketimpangan yang kian tajam, konsumsi rumah tangga mulai kehilangan tenaga akibat menurunnya kepercayaan masa depan penghasilan adalah realitas ekonomi yang tak bisa disangkal. Sementara menanggapi kekhawatiran sebagian kalangan dan pro kontra tentang pengibaran bendera One Piece dapat melanggar UU lambang negara, Irman Gusman menjelaskan bahwa hal ini tidak serta merta bisa langsung dikaitkan dengan tindakan melanggar hukum. “Bendera One Piece hanyalah simbol fiksi yang kini menjelma menjadi bentuk ekspresi sosial yang sedang tren di kalangan masyarakat. Ini bukan bendera makar, melainkan simbol perjuangan dan solidaritas yang tercermin dalam budaya pop yang digemari generasi muda saat ini,” tambahnya. Meskipun demikian, Irman juga mengakui bahwa ada potensi pelanggan jika hal itu benar benar dilakukan karena niat untuk merendahkan simbol negara. “Lain halnya jika seseorang atau kelompok tertentu menyerukan untuk tidak mengibarkan bendera Merah Putih, lalu memasang bendera bajak laut One Piece, itu perlu dibina secara khusus,” tambah Ketua Dewan Pengawas IKM. Terakhir, Irman Gusman menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan yang bijak dan dialogis. Dengan begitu, fenomena pengibaran bendera One Piece dapat disikapi tanpa menimbulkan ketegangan dan konflik yang tidak perlu. “Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati simbol-simbol yang digunakan dalam konteks yang tepat adalah salah satu upaya yang harus terus dilakukan,” pungkasnya. Sebagai informasi, Jolly Roger adalah bendera milik kru Topi Jerami, kelompok bajak laut pimpinan Monkey D. Luffy di anime One Piece. Dalam cerita itu, mereka bukan bajak laut jahat sebagaimana stigma sebagian masyarakat, tapi justru representasi atau simbol gerakan masyarakat lemah untuk melawan pemerintah yang menindas. Sumber : https://belarakyat.com/irman-gusman-pengibaran-bendera-one-piece-refleksi-dari-keresahan-masyarakat/

Bekisar Media.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Irman Gusman, mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk berhati-hati dalam kebijakan pemblokiran rekening dormant (tidak aktif), terutama yang dilakukan secara massal, tanpa prosedur yang jelas. Irman Gusman menegaskan bahwa setiap kebijakan negara yang menyentuh hak warga negara, terutama yang berkaitan dengan aset keuangan, harus dilandasi hukum yang kuat dan menghormati hak konstitusional masyarakat. “Salah satu tugas PPATK adalah memberikan analisis dan rekomendasi atas transaksi mencurigakan, bukan langsung melakukan pemblokiran rekening.” ujar Irman Gusman, dalam keterangan resmi yang diterima pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025. Anggota Komite I DPD RI itu menyatakan keprihatinannya, jika tindakan pemblokiran dilakukan secara otomatis terhadap rekening-rekening yang dianggap dormant tanpa adanya notifikasi, verifikasi, dan ruang klarifikasi kepada pemilik rekening. “Pemblokiran massal tanpa pemberitahuan, bukan hanya berpotensi melampaui kewenangan, tapi juga bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.” sambung mantan Ketua DPD RI itu. Irman Gusman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Ekonomi Bidang UMKM PP Muhammadiyah, menekankan bahwa rekening yang tidak aktif bukan berarti digunakan untuk aktivitas ilegal. “Bisa jadi, itu rekening petani yang menyimpan uang hasil panen, atau ibu rumah tangga yang sengaja menyisihkan dana untuk biaya pendidikan anaknya.” jelasnya. Menurut Irman Gusman, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan otoritas keuangan adalah kunci stabilitas ekonomi. Ia pun meminta agar semua pihak yang terlibat, baik PPATK, OJK, maupun perbankan, duduk bersama untuk menyusun mekanisme yang adil, transparan, dan akuntabel. “Lindungi rakyat dari kejahatan keuangan, tapi jangan sampai rakyat takut menyimpan uang di bank.” tegasnya. Irman Gusman juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK tidak memiliki kewenangan langsung untuk memblokir rekening. Kewenangan tersebut berada di tangan penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum yang berwenang. “Peran PPATK itu koordinatif dan rekomendatif, bukan eksekutor. Jangan sampai keluar dari jalur hukum yang berlaku.” pungkasnya. (skb) Sumber : https://www.bekisarmedia.id/irman-gusman-pemblokiran-rekening-dormant-resahkan-rakyat/

Padang – Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Muslim M. Yatim, aktif menyerap aspirasi petani dan nelayan dalam resesnya. Fokus utama reses kali ini adalah meningkatkan sektor pertanian dan perikanan, tulang punggung ekonomi masyarakat Sumbar. Dalam dialog bersama OPD terkait, penyuluh, perwakilan kelompok tani dan nelayan, Muslim M. Yatim membuka diskusi untuk menjaring проблем dan solusi di lapangan. Isu krusial yang mencuat adalah minimnya jumlah penyuluh pertanian dan perikanan. Satu penyuluh idealnya tidak menangani banyak wilayah sekaligus agar pendampingan bisa intensif. Kondisi ini menghambat program strategis seperti penerapan teknologi pertanian modern dan budidaya perikanan berkelanjutan. Peserta juga menekankan perlunya tempat praktik bagi penyuluh, bukan hanya pelatihan teori. Lahan atau kolam percontohan diperlukan sebagai referensi nyata. Status kepegawaian penyuluh juga menjadi perhatian. Rencana penarikan penyuluh menjadi pegawai pusat menimbulkan kebingungan. Muslim berjanji akan mengklarifikasi hal ini ke kementerian terkait. Nelayan juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan. Akses permodalan, asuransi, dan infrastruktur seperti dermaga dan TPI masih menjadi kendala. Perwakilan nelayan meminta keberpihakan nyata dari pemerintah. Lemahnya fungsi organisasi nelayan juga disoroti. Organisasi perlu diperkuat perannya dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak nelayan. Muslim mendorong penguatan organisasi nelayan dan KUB. Muslim M. Yatim berkomitmen membawa seluruh aspirasi ini ke forum nasional dan kementerian terkait. Ia menegaskan akan menjadi jembatan antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat. Sumber : https://www.kabarsumbar.com/berita/minimnya-penyuluh-pertanian-jadi-sorotan-dalam-reses-muslim-m-yatim/

Padang - Anggota DPD RI H. Jelita Donal, Lc. didampingi Kepala Kantor Erdia Nova, S.Sos., MM, Kasubbag Bpk Andri Mantovani, S.S., M.Si beserta staf melakukan kunjungan kerja ke Dapur MBG Yayasan Asmaul Kalidamang Kota Padang, terkait Pemantauan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan Langkah Sinergis Dalam Mendukung Kebijakan Peraturan Pemerintah (Penyaluran Makanan Bergizi), (4/08/25). Jelita Donal menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Peninjauan serta Mengidentifikasi sejauh mana daerah yang telah memiliki regulasi selaras dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait Penyaluran Makanan Bergizi Ke Sekolah serta menghimpun aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan termasuk kesiapan pelaksanaan MBG . Kedatangan Kunjungan Kerja H.Jelita Donal., Lc disambut langsung oleh pemilik dapur penyedia MBG. Beliau mengatakan untuk di Yayasan Asmaul Kalidamang sudah memiliki 11 dapur. Dan untuk Kota Padang dari Yayasan Asamul Kalidamang Sudah ada dua dapur selebih nya di luar kota Padang. Pemilihan Penyaluran Makan Bergizi ke Sekolah-Sekolah sesuai Zona Sekolah terdekat dari dapur penyalur MBG. Dalam satu hari penyaluran makanan ±3000 pax perhari ke Sekolah- Sekolah. Di Yayasan Asmaul terdiri dari Ahli Gizi, Kepala Koki (Chef) serta pekerja. Dalam kunjungannya, Jelita menegaskan bahwa semoga program ini bisa berkelanjutan lebih lama karna dapat membantu semua pelaku usaha dan ekonomi lemah. Harapan Jelita Donal.,Lc Pemerintah daerah setempat untuk dapat konsen terlibat mengingat program MBG ini sudah 6 bulan berjalan dan kedepan Jelita Donal berjanji akan mengkawal Program MBG. Penulis : Ria Putri Amri Editor : Andri Matovani

PADANG, SuaraRantau.Com–Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kunjungan kerja (kunker) Anggota DPD RI Jelita Donal dalam rangka menyerap aspirasi dan menjaring masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang dan turut dihadiri Ketua Fraksi PKS Rafdi, Anggota Komisi I Devi Febrida, serta Sekretaris DPRD Padang Hendrizal Azhar. Turut hadir pula sejumlah perwakilan OPD, tim ahli di lingkungan Pemko Padang, serta stakeholder legislatif lainnya, Senin sore (28/7). Kunker ini bagian agenda konstitusional DPD RI menjalankan fungsi representasi daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang (UU) dan kebijakan nasional di daerah. Dalam dialog terbuka, beberapa isu penting dibahas, antara lain mengenai belum optimalnya implementasi kebijakan pusat. Ketua DPRD Padang, Muharlion mengatakan, salah satu perhatian utama, belum ditindaklanjutinya secara optimal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam hal pengawasan reklame rokok, penyediaan layanan konseling berhenti merokok dan kampanye bahaya tembakau melalui iklan layanan masyarakat. Selain itu juga dibahas lambatnya peraturan turunan yang menghambat legislasi daerah. Untuk itu DPRD Kota Padang menyampaikan kendala penyusunan perda yang sering terhambat oleh belum terbitnya peraturan pelaksana dari pusat. Contoh nyata Pasal 104 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang belum memiliki aturan pelaksana hingga saat ini, menghambat daerah mengatur skema insentif fiskal secara mandiri. Ini sering terjadi ketika ada keterlibatan komunitas adat dalam legislasi. DPRD menilai, partisipasi masyarakat, termasuk komunitas adat, dalam penyusunan regulasi lokal cukup baik dan terus ditingkatkan melalui forum FGD dan pembahasan ranperda. Keterlibatan ini penting dalam memastikan kebijakan yang lahir benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat. Apalagi di Sumbar khususnya Kota Padang sering membahas aturan-aturan yang menyangkut hukum adat dan budaya lokal. Saat ini batasan regulasi lokal dinilai terlalu ketat. Regulasi pusat, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2022, dinilai terlalu membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan lokal. “Proses harmonisasi dan fasilitasi yang panjang menyebabkan lambatnya pembentukan Perda maupun Peraturan Kepala Daerah,” ungkap Muharlion. Muharlion juga mengapresiasi kunker Jelita Donal dan menyampaikan harapan agar seluruh aspirasi dan kendala yang dihadapi Pemko Padang dapat diperjuangkan di tingkat nasional. “Kami menyampaikan hambatan yang dihadapi dalam pembentukan perda. Termasuk keterbatasan kewenangan dan lambatnya regulasi turunan dari pusat. Semoga DPD RI bisa menjadi jembatan agar suara daerah benar-benar didengar,” ujar Muharlion. Menanggapi hal itu, Jelita Donal menegaskan DPD RI hadir di daerah bukan sekadar menjalankan kewajiban formal, tetapi memastikan kebijakan pusat bisa berjalan efektif dengan dukungan daerah. “Kami datang untuk mendengar langsung, agar regulasi yang lahir dari pusat benar-benar selaras dengan kebutuhan dan dinamika daerah. Ini bagian dari tugas konstitusional DPD RI,” ujarnya. Rangkaian pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga negara, demi terciptanya kebijakan publik yang lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan.(rel/nah) Sumber : https://www.suararantau.com/bertemu-anggota-dpd-ri-jelita-donal-ketua-dprd-padang-keluhkan-perda-sering-terhambat-karena-lambannya-peraturan-pelaksana-pusat/2/

FS. Pariaman --- Anggota DPD RI H. Irman Gusman Dapil Sumbar, Lakukan Reses Ke Panti Asuhan Aisyiyah Kel. Taratak Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman pada Jum'at (25/07/2025). Irman Gusman disambut langsung oleh Ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Pariaman Nasri dan Ketua PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) Endrawati dan Direktur RS. Aisyiyah dr. Wide Wijayanto. "Selamat datang kepada Tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat Irman Gusman yang merupakan senator di RI," ujar Nasri Dalam kesempatan ini ketua PDM Nasri didampingi Endrawati selaku pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Pariaman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan support untuk amal usaha yang dikelola oleh Aisyiyah dan Muhammadiyah. "Kita berharap bagaimana kedepannya lebih di perhatikan lagi oleh senior kita yang menjabat sebagai anggota DPD RI. besar harapan kami untuk pengembangan layanan rumah Aisyiyah kearah yang lebih baik dimasa mendatang,"pungkas Endrawati. Sementara itu, H.Irman Gusman, mengucapkan terima kasih atas sambutan dalam reses ini oleh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyiyah Pariaman. Dalam arahan nya, selaku anggota DPD RI, dia memberikan pengarahan sekaligus motivasi kedepannya agar amal usaha Muhammadiyah lebih berkembang. Irman berjanji akan memperhatikan agar dapat meningkatkan pelayanan dan mampu menjadi kontribusi bagi umat. Tak terlepas dari peran penting selaku anggota DPD RI Irman Gusman juga memberikan pengarahan bagaimana, Muhammadiyah harus mampu mengembangkan Amal usaha supaya lebih produktif dan efektif di tengah masyarakat baik kota Pariaman maupun di kabupaten Padang Pariaman. Irman Gusman juga mengungkapkan dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah harus bisa memberikan nilai-nilai positif dalam pengembangan kreatifitas dalam sebuah pelayanan di rumah sakit Aisyiyah kota Pariaman Dengan semangat perubahan Irman Gusman memberikan apresiasi atas kinerja yang baik oleh direktur rumah Aisyiyah kota Pariaman lebih efektif dalam pengembangan pelayanan di rumah sakit Aisyiyah kota Pariaman. "Dengan persatuan dan kesatuan kita harus mampu menjadi pilar dalam pelayanan dalam menjalankan Amal usaha organisasi Muhammadiyah. Supaya lebih bermutu di tingkat Nasional dan menjadi pionir dalam pengembangan aset sesuai dari target yang ingin dicapai dimasa mendatang," pungkas Irman (fdj) Sumber : https://padangkita.com/sambut-irman-gusman-yota-balad-minta-progul-pariaman-disinergikan-dengan-program-pusat/

BERITABUANA.CO, PARIAMAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, menegaskan pentingnya peran daerah dalam mendorong kemajuan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (25/7/2025). Irman mengatakan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan. Menurutnya, kepala daerah harus mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk menarik sumber-sumber investasi baru. “Jangan pasrah dengan keterbatasan fiskal. Kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber investasi demi kemajuan daerah,” kata Irman dalam sambutannya. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Pemerintah Kota Pariaman, Irman juga menyoroti potensi wisata sebagai sektor strategis yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional agar potensi tersebut bisa berkembang maksimal. “Pemerintah daerah harus cermat mengelola potensi wisatanya. Jika dikembangkan secara serius, sektor ini bisa menjadi penggerak utama ekonomi daerah,” ujarnya. Irman berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan ini ke tingkat nasional, agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang merata. Aspirasi Daerah Diharapkan Sampai ke Pusat Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyambut langsung kehadiran Irman Gusman. Dalam forum dialog terbuka, Yota menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait keterbatasan anggaran dan pengembangan sektor pariwisata. “Kami berharap, melalui kunjungan ini, aspirasi masyarakat Kota Pariaman bisa sampai ke forum nasional dan menjadi perhatian pemerintah pusat,” kata Yota. Menurut Yota, sinergi antara program daerah dan kebijakan nasional menjadi kunci percepatan pembangunan di Kota Pariaman. “Kami ingin Kota Pariaman bisa sejajar dengan daerah-daerah lain yang telah berkembang maju. Kehadiran Pak Irman mudah-mudahan membawa semangat dan dukungan baru bagi jajaran pemerintah daerah,” tambahnya. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa/lurah, staf ahli, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pariaman. *** Sumber : https://beritabuana.co/2025/07/28/irman-gusman-dorong-daerah-lebih-kreatif-cari-investasi-soroti-potensi-wisata-pariaman/

Irman Gusman Tawarkan Dukungan Politik dan Jaringan Investor untuk Padang Pariaman MINANGKABAUNEWS.com, PARIK MALINTANG — Dalam kunjungan kerja resesnya ke Kantor Bupati Padang Pariaman, Anggota DPD RI H. Irman Gusman menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda strategis daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga mendorong kawasan pesisir menjadi magnet investasi nasional. Pertemuan yang berlangsung di Parik Malintang ini tak hanya diwarnai dengan diskusi formal, tetapi juga memperlihatkan kedekatan personal antara Irman dan Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH—dua tokoh yang telah bersahabat sejak masa sekolah menengah. “Beliau adalah sahabat lama dan sekaligus pejuang pembangunan daerah. Sudah sepantasnya kita dukung penuh,” kata Irman, yang kini duduk di DPD RI periode 2024–2029. Bupati John Kenedy Azis dalam paparannya menyampaikan beberapa isu strategis yang tengah dihadapi Padang Pariaman, termasuk dampak pemotongan anggaran pusat sebesar Rp88 miliar dan kerusakan infrastruktur vital seperti saluran irigasi Anai II dan Lubuk Sikoci. “Meski anggaran berkurang drastis, kami tetap berinovasi agar pelayanan dan pembangunan tidak stagnan,” ujar Bupati JKA. Ia juga mempromosikan kawasan pesisir Tiram sebagai potensi baru untuk pengembangan sektor pariwisata dan hospitality. Merespons hal tersebut, Irman menawarkan dua hal: dukungan legislatif dan jejaring investor. Ia menyebut Padang Pariaman sebagai salah satu kawasan yang layak mendapat prioritas investasi, terutama dalam kerangka penguatan ketahanan pangan dan pariwisata berkelanjutan. “Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman, harus menjadi pusat gravitasi investasi nasional dan regional. Saya siap fasilitasi lewat relasi investor, termasuk dari Malaysia,” jelas Irman. Ia juga meminta Pemkab Padang Pariaman menyiapkan dokumen program secara terstruktur untuk diajukan ke kementerian teknis, sebagai prasyarat percepatan intervensi kebijakan pusat. Irman Gusman, tokoh asal Sumpur Kudus, Sijunjung, dikenal sebagai politikus senior yang pernah memimpin DPD RI selama dua periode (2009–2016) dan memiliki pengalaman panjang di sektor swasta, terutama industri kayu. Saat ini, ia membawa kembali pengaruh politik dan jaringan bisnisnya untuk mendorong pembangunan daerah berbasis kolaborasi pusat-daerah dan investasi sektor riil. Dengan krisis fiskal yang memaksa banyak daerah melakukan efisiensi, peran figur seperti Irman menjadi semakin relevan dalam menjembatani kepentingan lokal dengan kebijakan nasional serta pasar modal dan investasi asing. “Pembangunan daerah hari ini membutuhkan sinergi lintas-sektor, bukan sekadar birokrasi,” pungkas Irman. Sumber : https://minangkabaunews.com/senator-irman-gusman-tawarkan-dukungan-politik-dan-jaringan-investor-untuk-padang-pariaman/

Painan, - Kunjungan kerja anggota DPD RI Irman Gusman ke Kabupaten Pesisir Selatan membawa sedikit angin segar, pasalnya dalam pertemuan bersama Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian, mendukung DOB Kabupaten Renah Indojati. Kamis (24/7/2025). Dengan, tantangan menghadang, terutama pada tahap legislasi di DPR RI. Seperti diketahui bersama wacana pemekaran Renah Indojati sebenarnya telah muncul sejak 2000.Seluruh persyaratan administrasi bahkan sempat dibahas di DPR RI pada 2012. Namun terkendala moratorium. Kini wacana tersebut kembali mencuat, hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian, saat beraduensi dengan Anggota DPD RI Irman Gusman. Dikatakan Dani Sopian, dukungan penuh atas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut, yang dinilai sebagai solusi strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan di wilayah terpencil. "Pemekaran Renah Indojati sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pesisir Selatan 2025–2045," ujarnya. Politisi Partai Nasional Demokrat jika pemekaran Ranah Indojati murni untuk kepentingan masyarakat. Wilayah selatan Pesisir Selatan selama ini kesulitan akses karena jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten. "Renah Indojati akan mencakup enam kecamatan: Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut " terang Wakil Ketua DPRD Pessel. Gayung besambut, Anggota DPD RI Irman Gusman menyambut positif inisiatif pemekaran ini. “DOB seperti Renah Indojati akan memperkuat posisi daerah secara sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Sekaligus, untuk memangkas ketimpangan pembangunan dan mendekatkan layanan publik, " tambahnya. "Tantangan masih menghadang, terutama pada tahap legislasi di DPR RI dan perubahan regulasi terkait pemekaran," ujar Irman Gusman. Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Pesisir Selatan, Hadi Susilo, menegaskan bahwa Renah Indojati termasuk dalam isu strategis RPJPD. “Wilayah ini berada di segitiga emas, berbatasan dengan tiga provinsi: Sumbar, Jambi, dan Bengkulu. Ini posisi yang sangat strategis. Hadi Susilo menyampaikan, dengan pusat pemerintahan rencananya akan berlokasi di Bukit Buai, Nagari Bukit Buai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. "Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Silaut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri sawit dan wisata," tegas nya Usai beraudensi, Wakil Ketua DPRD Pessel Dani Sopian menyerahkan plakat pada anggota DPD RI Irman Gusman. (***) Sumber : https://www.tribunsumbar.com/berita/33660/irman-gusman-tantangan-dob-renah-indojati-tahap-perubahan-regulasi-di-dpr-ri/halaman/1