Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf, mendesak aparat penegak hukum untuk segera membebaskan 11 warga Maba Sangaji, Halmahera Timur, yang ditahan usai melakukan aksi unjuk rasa menuntut menghentikan aktivitas tambang oleh PT Position di wilayah mereka. “Sebelas warga Maba Sangaji itu harus dibebaskan demi keadilan. Mereka hanya menuntut haknya sebagai masyarakat adat yang selama ini merasa terpinggirkan,” kata Hasby Yusuf kepada Kadera, Kamis, 19 Juni 2025. Menurut Hasby, aksi yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan bentuk keputusasaan akibat ketimpangan yang mereka alami sejak kehadiran perusahaan tambang di wilayah mereka. “Mereka adalah pemilik lahan, tapi tak pernah menikmati manfaat dari tambang yang ada. Yang mereka lihat justru kerusakan alam yang terus terjadi. Ini adalah ekspresi frustrasi masyarakat terhadap ekspansi tambang yang begitu masif, sementara keuntungan besar hanya dinikmati segelintir oligarki di Jakarta,” tegasnya. Hasby juga menyoroti ketimpangan sosial yang semakin dalam akibat keberadaan industri tambang yang tidak memberikan dampak positif bagi warga lokal. “Masyarakat makin dimiskinkan. Mereka tak mendapatkan ruang ekonomi dan sosial yang adil. Karena itu, ini bukan sekadar aksi, ini adalah bentuk gugatan rakyat atas dominasi tambang yang merugikan,” ujarnya. Oleh sebab itu, Hasby meminta aparat kepolisian dan lembaga peradilan untuk melihat kasus ini secara objektif dan jernih. “Mereka bukan anti-tambang, bukan anti-investasi. Mereka justru berharap tambang membawa kesejahteraan. Tapi kenyataannya tidak. Maka, jangan rakyat yang terus dikriminalisasi. Kalau mereka dianggap melanggar hukum, bagaimana dengan perusahaan yang merusak lingkungan hidup? Siapa yang lebih kriminal, rakyat yang membela tanahnya atau korporasi yang merampasnya?” tegasnya. Sebagai anggota DPD Dapil Maluku Utara, Hasby menyatakan dirinya berada di belakang rakyat dan menyerukan agar aparat penegak hukum segera membebaskan 11 warga tersebut. “Saya minta polisi dan pengadilan bertindak adil. Tangkap pemilik tambang yang merusak lingkungan. Merekalah pelaku kriminal sesungguhnya,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Maluku Utara, Ishak Naser, juga menyampaikan dukungannya terhadap masyarakat Maba Sangaji. “Kami menghormati proses hukum. Namun kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan, agar tidak menimbulkan eskalasi konflik yang lebih besar, baik secara vertikal maupun horizontal,” kata Ishak. Ishak, yang juga mantan anggota DPRD Maluku Utara ini bilang, jika ada dugaan pelanggaran hukum dalam aksi tersebut, semestinya aparat hukum mempertimbangkan latar belakang perjuangan warga sebagai pembela hak-hak masyarakat. “Kalau kita lihat dengan jernih, mereka bukan kriminal, tapi pejuang. Jika ada pelanggaran dalam proses perjuangan itu, mari selesaikan secara adil dan bijaksana, harapnya. Dalam kasus ini, diketahui Pengadilan Negeri (PN) Soasio, Tidore Kepulauan, pada Senin, 16 Juni 2025, telah memutuskan 11 warga Maba Sangaji sah sebagai tersangka melawan polisi (Kapolri, Kapolda Malut, Kapolres Haltim, Kapolsek Maba) dan perusahaan tambang nikel PT Position. Ada lima nomor perkara dalam pembacaan putusan praperadilan di PN Soasio, tiga perkara di antaranya dinyatakan bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sah, tetapi status tersangka mereka dinyatakan sah. Satu perkara dinyatakan, bahwa penangkapan dan penetapan tersangka sah. Sementara, satu perkara yang terdapat tujuh warga ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima, alasan hakim, PN Soasio tidak berwenang mengadili perkara tersebut, yang berarti sebelas warga Maba Sangaji akan tetap berstatus sebagai tersangka dan tetap akan ditahan. Sumber Berita di ambil dari: https://www.kadera.id/2025/06/19/anggota-dpd-ri-minta-bebaskan-11-warga-maba-sangaji-demi-keadilan/

Kegiatan Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku Utara pada hari rabu 18 Juni 2025 melaksanakan pendampingan Reses anggota DPD RI Bapak Hasby Yusuf, bertemu dengan Kepala Bandara Sultan Baabullah Ternate terkait pemanfaatan lahan kosong sekitar bandara untuk kebun sayuran pemasok dapur mbg dilanjutkan rapat bersama Kadikjar, Bappeda, bagian Hukum Dinas Pangan Kota Ternate dalam rangka menjamin kelangsungan program MBG di Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara.

KBRN, Ternate: Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Provinsi Maluku Utara, Hasby Yusuf, bersama Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat bersama. Rapat kerja tersebut membahas pengawasan konsumsi makanan dan minuman siap saji, khususnya yang mengandung kadar gula, garam, dan lemak berlebihan. Kepada rri.co.id, Hasby Yusuf menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan mendengarkan pendapat dan masukan terkait upaya pemerintah nasional dalam pengawasan minuman manis sebagai bagian dari penanganan masalah kesehatan masyarakat. “Mengingat tingginya data penyakit seperti stroke dan penyakit jantung secara nasional, langkah pencegahan sangat penting dilakukan. Anggaran untuk pembiayaan pengobatan penyakit ini cukup besar, sehingga kita upayakan pencegahan dengan membatasi izin peredaran produk berisiko,” ujar Hasby, Selasa (16/6/2025). Hasby juga menambahkan bahwa koordinasi dengan BPOM dan Pemerintah Kota Ternate diharapkan dapat mendukung program daerah agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Fathiyah Suma, menjelaskan bahwa diskusi melibatkan berbagai instansi terkait untuk membahas isu daerah, khususnya terkait pembatasan izin edar produk berlabel manis. “Kami berupaya menurunkan angka penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke yang disebabkan konsumsi berlebihan gula, garam, dan lemak, termasuk obesitas,” jelas Fathiyah. Selain itu, program makanan bergizi gratis yang melibatkan lintas instansi juga sedang dijalankan hingga ke tingkat sekolah di Ternate. Kepala BPOM Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Tri Wandiro, menegaskan bahwa pengawasan terhadap minuman pemanis dalam kemasan juga menjadi perhatian utama. “Kami siap melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan aturan ini ditegakkan,” ujar Tri, mengakhiri. Sumber Berita di ambil dari: https://www.rri.co.id/ternate/daerah/1586540/senator-hasby-yusuf-bersama-dinkes-bahas-program-kesehatan

Narasitimur – Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf dari Komite III menyoroti pentingnya pengawasan terhadap produk minuman berpemanis yang marak beredar di pasaran. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku Utara, Senin (16/6/2025). Hasby mengatakan, secara nasional pemerintah tengah merancang kebijakan cukai terhadap semua minuman berpemanis sebagai bentuk pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan stroke yang prevalensinya terus meningkat. “Karena frekuensi penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes cukup tinggi secara nasional, kami melakukan upaya pencegahan (preventif) agar keuangan negara tidak terus terbebani setiap tahun. Sebab, anggaran untuk membiayai penyakit-penyakit seperti ini sangat besar,” ujar Hasby. Kepala BPOM Maluku Utara, Tri Wandiro, menyatakan pihaknya terus memperkuat pengawasan di lapangan terkait keamanan pangan dan obat, termasuk minuman berpemanis yang kini menjadi isu nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma, menegaskan komitmen pihaknya dalam pengawasan peredaran produk berpemanis, khususnya dari sisi izin edar. Ia menyebut, produk dengan kandungan gula tinggi akan dibatasi peredarannya karena berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. “Nantinya akan ada pembatasan peredaran di pasar terhadap produk berpemanis, karena kandungan gula yang tinggi berimplikasi pada kesehatan, seperti risiko diabetes, jantung, dan obesitas,” pungkasnya. https://www.narasitimur.id/2025/06/16/hasby-yusuf-dorong-cukai-minuman-berpemanis-dinkes-ternate-diminta-perketat-pengawasan/

Menurutnya, program-program pemerintah belum membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, infrastruktur jalan, kesehatan, dan pembangunan talud di wilayah pesisir. Argumen ini disampaikan Graal berdasarkan hasil kunjungan pengawasan pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan. "Saya saat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan program-program pemerintah, ternyata belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat," kata Graal, saat jumpa dengan sejumlah media, pada Jumat (13/6/2025), malam. Graal bilang, terutama soal pendidikan, kesehatan, jalan dan talud bagi masyarakat pesisir pantai yang ada di wilayah Gane dan Bacan, Halmahera Selatan. "Jadi selama ini pemerintah kita tidak hadir untuk masyarakat, buktinya banyak masyarakat menyampaikan keluhan ke kita selaku anggota DPD. Itu artinya, pemerintah tidak merasap dan menindaklanjuti keluhan masyarakat," ujarnya. Graal juga mendapati sejumlah sekolah tidak memiliki pagar bahkan kekurangan tenaga pendidik alias guru, seperti di Desa Matuting, Kabupaten Halmahera Selatan. "Sangat disayangkan soal ini, pada sektor pendidikan saja tidak diperhatikan apalagi dengan yang lainnya," tuturnya. "Sangat disayangkan dengan suasana masyarakat, makanya saya pikir kehadiran negara tidak membawa dampak kesejahteraan, karena negara melalui pemerintah tidak peduli dengan masyarakat bawah, terutama wilayah pesisir," sambungnya. Menurut Graal, untuk menjawab sejumlah problem tersebut, maka Pemprov melalui Gubernur, Sherly Tjoanda harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. "Saya sarankan, gubernur jika mendorong program daerah ke pusat atau ke kementerian harus bersama-sama dengan para bupati atau wali kota." "Artinya, kalau gubernur dorong soal jalan di Kabupaten Halmahera Selatan ke kementerian, maka bupatinya harus ikut dibawa, agar gubernur tidak sendiri jalan. Ruang itu kalau dilakukan maka pemerintahan akan berjalan efektif dan bisa menjawab keluhan masyarakat," pungkasnya. https://www.malutpost.com/2025/06/14/graal-sebut-program-pemerintah-di-maluku-utara-belum-maksimal-sentuh-kebutuhan-masyarakat/?fbclid=PAQ0xDSwK8mX1leHRuA2FlbQIxMQABp0SAGm4KKveWfJ0BTJHLnhk6UVmOa_ZaLlh5pXp_S8exe9kEQ5-xLEvtm4hV_aem_tmP_dcqc36LZJ-FQS_5www

Ternate, 14 Juni 2025 — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hasby Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke dapur Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) yang berada di Kelurahan Sango, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program pemberian makanan bergizi kepada masyarakat serta memastikan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Dalam kunjungannya, Hasby Yusuf menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan dapur PMBG yang dinilai sangat membantu warga, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. "Kita harap program seperti ini bisa menjadi model nasional dalam penguatan ketahanan pangan masyarakat," ujar Hasby Yusuf. #DPDRI #HASBYYUSUF #HARUSYAKIN #MAKANGRATIS #PMBG #TERNATE #MALUKUUTARA https://vt.tiktok.com/ZSkCcN5FN/

Diskusi mengenai hasil kunjungan pengawasan di Maluku Utara seputar topik reses Komite II.

Ternate,- Anggota DPD RI, Sultan Hidayat M Sjah temukan sejumlah permasalahan saat menggelar reses di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Reses yang berlangsung pada 9-10 Juni 2025, Sultan Hidayat menyambangi 5 Desa diantaranya: Desa Madopolo, Sambiki, Laiwui, Baru dan Jikotamu. Sultan Hidayat dalam keterangannya mengungkapkan, saat melangsungkan reses di 5 desa tersebut, pihaknya mendapatkan banyak keluhan terkait pembangunan insfrastruktur dari warga setempat. “Yang saya temukan saat tatap muka dengan masyarakat itu keluhan terkait insfrastruktur mulai dari dermaga saya belum permanen, sarana prasarana dasar seperti listrik yang ada di desa Madopolo dan jalan rusak sepanjang 21 KM yang menghubungkan desa Air Mangga dan Jikotamu,” ungkap Sultan Hidayat, Rabu, 11 Juni 2025. “Jadi jalan antara desa Air Magga dan Jikotamu kata warga itu sudah lama rusak sejak tahun 2004 sampai saat ini belum tersentuh perbaikan. Dan darmaga di desa Madopolo itu masih dermaga kayu dan warga minta agar dibuatkan dermaga permanen,” sambung Sultan. Tidak hanya itu, Sultan Hidayat juga mendapatkan keluhan warga terkait minimnya pelayanan kesehatan di desa Sambiki dan Anggai. “Salah seorang warga masyarakat juga mengeluh tentang pelayanan kesehatan yang dinilai sangat minim, mereka mengaku di desa Sambiki dan Anggai hanya terdapat polindes dengan ketersediaan obat yang terbatas, dan jika ada orang yang sakit biasanya di rujuk ke rumah sakit di Bacan sedangkan perjalanan ke Bacan harus menggunakan kendaraan laut berupa kapal dan boat hal ini sangat memberatkan warga, karena biaya perjalanan cukup mahal,” ujar Sultan Hidayat. Lebih lanjut, selain insfrastruktur dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai, Sultan Hidayat bilang, saat mengunjungi desa Laiuwi masyarakat setempat menginginkan agar ada pengawalan pemekaran wilayah Obi. Sebab, perjuangan pemekaran wilayah Obi, lanjut Sultan, telah dilakukan oleh berbagain komponen masyarakat sejak tahun 2004 namun hingga kini keinginan masyarakat masih terhambat. “Masyarakat menaruh harapan kepada saya selaku anggota DPD RI agar dapat memperjuangkan hal ini. Karena menurut mereka Obi memiliki sumber daya manusia yang memadai, memiliki sumber daya alam yang berlimpah, hasil hutan dan hasil laut yg diyakini dapat menopang PAD guna menunjang pembangunan jika Obi menjadi Kabupaten sendiri,” tambahnya. Untuk di Di desa Jikotamo, kata Sultan Hidayat, masyarakat setempat mengeluhkan terkait persoalan minimnya program pemberdayaan masyarakat oleh beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Obi. “Masyarakat mengaku kecewa dengan pihak perusahaan karena tidak adanya program pemberdayaan masyarakat. Pihak perusahaan terkesan hanya mendokumentasikan kebun rakyat namun sebetulnya mereka tidak mengambil hasil pertanian warga setempat,” jelas Sultan. Sekedar diketahui, dalam reses itu Sultan Hidayat M. Sjah fokus pada inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN dan UU No. 14 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Mendamdingi Anggota DPD RI Maluku Utara Bapak Namto Roba menyalurkan bantuan fasilitas ibadah berupa Sajadah Jamaah di Masjid Kelurahan Marikrubu Ternate Tengah.

Anggota DPD RI Malut Bapak Namto Roba yang juga sebagai Anggota Komite 4 DPD RI Provinsi melaksanakan Kunker Reses di Kantor Wilayah Perbendaharaan Keuangan, Kantor Bea Cukai Maluku Utara, DRI dan Kantor Pegadaian Cabang Ternate.