Manokwari Provinsi Papua Barat, YTH. Lamek Dowansiba, A.Md.Par bersama masyarakat di Swapen Perkebunan pada hari Selasa, 25 Maret 2025

kunjungan kerja YTH. bapa Yoris Raweyai sebagai Wakil Ketua II DPD RI di Provinsi Papua Barat, dalam kunjungan tersebut beliau menerima aspirasi dari masyarakat terkait proyek pemerintah pembangunan gardu listrik yang menjadi problem di masyrakat dan menghadiri Dias Natalis SEKOLAH TINGGI ILMU HUMUM (STIH) MANOKWARI Ke 50 Tahun.

Menerima keterangan dan penyampaian Aspirasi dari Koordinator dan Sekretaris Forum Warga Terdampak Rencana Pembangunan Gardu Induk, Menara SUTT dan Jalur Transmisi (RoW) 150 kV Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari

Pendampingan Yth. Anggota DPD RI Prov.Papua Tengah, Ibu Eka Kristina Yeimo dalam Ibadah HUT PI ke-170 Tahun di Pulau Mansinam, 5 Februari 2025.

Kunjungan Audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenag dalam rangka diskusi dan kolaborasi dalam rangka mendukung pelaksanan tugas dan fungsi kantor sekretariat Papua Barat di Ibu Kota Provinsi Papua Barat

Kunjungan Kerja Komite IV DPD-RI dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Papua Barat Daya, 10 Februari 2025

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat pada Kamis (30/1/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengadvokasi sejumlah isu terkait ketenagakerjaan di provinsi Papua Barat. Rombongan DPD RI diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disnakertrans Papua Barat, Jandri Salakory, dan sejumlah Kepala Bidang. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting salah satunya terkait penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat. Dikesempatan itu, Jandri menjelaskan saat ini, perusahaan-perusahaan masih banyak mengacu pada aturan nasional dalam rekrutmen karyawan. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian terkait melalui DPD RI Perwakilan Papua Barat untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar memprioritaskan OAP dalam proses perekrutan. Disnakertrans Provinsi Papua Barat, lanjut Jandri, memiliki pengawas ketenagakerjaan yang aktif melakukan pengawasan terkait hak-hak pekerja. Namun, kendala dalam penerapan prioritas tenaga kerja lokal, seperti di daerah seperti Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih tegas dalam memberikan ruang bagi OAP dalam rekrutmen perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.